bab i - berandasip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-bkd-2015.pdf · unsur penyelenggara...
TRANSCRIPT
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah adalah Kepala
Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Perangkat Daerah Kota Mataram terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
mempersyaratkan penyusunan laporan pertanggungjawaban, baik penggunaan
anggaran maupun kinerja yang dicapainya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggung
jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dan kebijakan melalui Evaluasi atas Implementasi SAKIP dalam bentuk
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Bentuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja melalui proses penyusunan
rencana stratejik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah,
diharapkan dengan adanya Indikator Kinerja Utama, maka setiap instansi pemerintah
baik di pusat maupun daerah secara berkala mampu meningkatkan kinerjanya sesuai
indikator kinerja masing-masing. Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur tingkat
capaian akuntabilitas kinerja.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mataram sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor
11 Tahun 2011, Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram merupakan unsur
penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian daerah
melaksanakan Misi ke-empat Pembangunan Kota Mataram yaitu “Meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)” sesuai
tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dibidang kepegawaian daerah.
Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram tahun
2015.
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
B. KELEMBAGAAN
Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Mataram dan merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah
yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Mataram dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 29/PERT/2008 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram,
disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram
adalah sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah membantu
Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Kepegawaian Kota
Mataram mempunyai fungsi (Pasal 4) sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang
kepegawaian daerah;
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggara
Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah, berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah.
3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 18 Tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dipimpin oleh seorang kepala yang
terdiri dari 1 (satu) sekretariat, dan 4 (empat) bidang yaitu :
1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian,
2. Bidang Mutasi Kepegawaian,
3. Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian,
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian
Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan dan masing-masing Bidang berdasarkan
Peraturan Walikota Mataram Nomor 29/PERTA/2008 tanggal 8 Agustus 2008
adalah sebagai berikut :
1. Kepala
6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan
mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah.
2. Sekretariat.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub
Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian.
Tugas pokok Sekretaris adalah memimpin, merencanakan, mengatur,
mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan
kegiatan ketatausahaan badan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan
dan umum serta kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
kepala bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang
Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian serta Sub Bidang Pengembangan
Kepegawaian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis
penyelenggaraan program perencanaan dan pengembangan kepegawaian.
7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
4. Bidang Mutasi Kepegawaian
Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Mutasi Kepegawaian
Fungsional dan Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Non Fungsional yang masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin,
merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan
bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan program mutasi
kepegawaian.
5. Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian
Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang
Kesejahteraan Kepegawaian dan Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian.
Kepala Bidang kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis
penyelenggaraan program Kesejahteraan dan Informasi kepegawaian.
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan serta Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis
8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
dan Fungsional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang.
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis
penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian.
9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIK
Perencanaan Strategik adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada/timbul.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram, menetapkan
visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 yaitu Terwujudnya Masyarakat
Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.
Untuk mencapai visi dimaksud ditetapkan 5 (lima) Misi yaitu :
a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang AMAN ditunjukkan dengan kehidupan
masyarakat yang kondusif, dinamis dan harmonis.
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendorong daya
saing daerah.
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan,
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance).
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.
Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Mataram, perlu
didukung penetapan Visi dan Misi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Mataram sesuai tugas
pokok dan fungsinya masing-masing SKPD.
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
1. Visi dan Misi
a. V i s i
Kompleksitas permasalahan/tantangan yang timbul sebagai konsekuensi
logis di era globalisasi dan moderniasi memberi makna peningkatan persaingan
dan tuntunan masyarakat akan pelayanan publik yang prima sehingga Instansi
Pemerintah harus secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan
agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima sesuai dengan kebutuhan
dan tuntutan masyarakat, komitmen aparatur terhadap terciptanya kondisi
birokrasi yang handal dan professional. Perubahan paradigma ini dapat
mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam
upaya memperbaiki kinerja sektor publik.
Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada tugas pokok dan fungsi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, serta mengacu visi dan misi
pembanguan Pemerintah Kota Mataram terutama misi ke-empat yaitu
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance), maka dirumuskan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram, yaitu ”Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas
Dalam Memberikan Pelayanan Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan
Akuntabel”
11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
b. M i s i
Setelah ditetapkannya Visi, maka dirumuskan Misi Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya
saing.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
c. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu aktual dan
analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan
tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang
akan datang.
Untuk lebih terarahnya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :
a. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan
berdaya saing, misi ini bertujuan untuk : Mewujudkan Sumber Daya Aparatur
yang bersih dan berwibawa, dengan sasaran : Meningkatnya Sumber Daya
Aparatur yang berdaya saing.
b. Misi Kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian
berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance),
misi ini bertujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur, dengan
sasaran : Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas.
12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
d. Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan
komprehensif tentang langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram.
Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, maka
beberapa strategi yang ditempuh antara lain :
1. Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan;
2. Pemantapan pengawasan/pembinaan ASN/PNS;
3. Peningkatan Manajemen Kepegawaian;
4. Peningkatan sistem informasi kepegawaian.
Untuk mencapai rangkaian strategi diatas, diharapkan arah kebijakan berikut
ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain :
1. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam jabatan;
2. Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan ASN/PNS;
3. Memantapkan fungsi perencanaan kepegawaian;
4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian;
5. Mengembangkan kemudahan akses informasi kepegawaian.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan keterkaitan visi dan misi,
tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pada tabel dibawah ini.
13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan
VISI : Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Dalam Memberikan Pelayanan Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel.
MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Sumber Daya
Aparatur yang bersih dan
berwibawa.
1.1 Meningkatnya Sumber Daya
Aparatur yang berdaya saing.
1.1.1 Penguatan mekanisme diklat
dalam jabatan.
1.1.2 Pemantapan
pengawasan/pembinaan
ASN/PNS.
1.1.1.1 Meningkatkan cakupan pejabat yang
mengikuti diklat dalam jabatan.
1.1.1.2 Memantapkan mekanisme fungsi
pembinaan ASN/ PNS..
MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur
1.1 Meningkatnya pelayanan
Aparatur yang berkualitas.
.1.1.1 Peningkatan Manajemen
Kepegawaian.
1.1.2 Peningkatan Sistem Informasi
Kepegawaian..
1.1.1.1 Memantapkan fungsi perencanaan
kepegawaian.
1.1.1.2 Meningkatkan pelayanan
kepegawaian
1.1.1.3 Mengembangkan kemudahan akses
informasi kepegawaian.
14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
B. RENCANA KERJA
Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam menjalankan
program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, maka program utama yang
dilaksanakan dalam tahun anggaran 2015 dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.2
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
NO URAIAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
1 Pendidikan penjenjangan struktural
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
2 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
1 Penyusunan rencana pembinaan karier PNS
2 Seleksi penerimaan calon PNS
3 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
4 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
5 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
6 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
7 Pengelolaan administrasi kepegawaian
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan perjanjian antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki setiap
SKPD, maka diperlukan sebuah dokumen perjanjian kinerja.
Dalam pencapaian sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja
sebagaimana tersebut dalam tabel perjanjian kinerja berikut ini :
Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BKD KOTA MATARAM
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Sumber
Daya Aparatur yang
berdaya saing
Persentase Pejabat
Struktural yang telah
mengikuti diklatpim sesuai
eselon
88 %
Rasio pelanggaran disiplin
PNS 12 org
2 Meningkatnya pelayanan
Aparatur yang berkualitas
Persentase bezetting jabatan
struktural 90 %
Persentase bezetting
pegawai. 94 %
Cakupan layanan 100 %
16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
administrasi kepegawaian
Ketersediaan Sistem
Informasi Kepegawaian
(SIMPEG)
1 sistem
17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja merupakan suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang
dihasilkan suatu program. Sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015, Badan
Kepegawaian Daerah Kota Mataram berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja instansinya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka pengukuran kinerja cara
yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka kemajuan program kearah pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka
diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi setiap SKPD dalam rangka pengukuran kinerja.
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah sebagai
berikut :
1. Persentase Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat struktural sesuai eselon;
2. Rasio pelanggaran disiplin PNS;
3. Persentase bezetting jabatan;
4. Persentase bezetting pegawai;
5. Cakupan layanan administrasi kepegawaian;
6. Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG);
B. CAPAIAN KINERJA
18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara
penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-
rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
85 s/d 100 : Baik Sekali;
70 s/d < 85 : Baik;
55 s/d < 70 : Cukup;
0 s/d < 55 : Kurang.
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai
lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100, sedangkan apabila capaian kinerja kinerja
hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.
Dari 2 (dua) sasaran strategis SKPD dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), pancapaian kinerja
sasaran pada BKD Kota Mataram adalah sebagai berikut :
NO KATEGORI JUMLAH SASARAN
1 Baik Sekali 5 Sasaran
2 Baik 1 Sasaran
3 Cukup 0 Sasaran
4 Kurang 0 Sasaran
Jumlah 6 Sasaran
Adapun pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Tabel 3.1.
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
No Sasaran Jumlah
IKU
Capaian
Rata-
Rata %
< 55 55 s/d
< 70
70 s/d
< 85
85 s/d
100
1 Meningkatnya Sumber
Daya Aparatur yang
berdaya saing
2 87.04 - - - Baik
Sekali
2 Meningkatnya
pelayanan aparatur
yang berkualitas
4 94.63 - - - Baik
Sekali
Jumlah IKU 6 90.84 - - - Baik
Sekali
Rata-Rata Capaian Sasaran - 90.84 - - - Baik
Sekali
Dari 2 (dua) sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai 90.84 % dengan kriteria “Baik
Sekali”
Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2015 dapat digambarkan pada tabel
dibawah ini :
Tabel 3.2.
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
Sasaran 1 : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing
No Indikator Kinerja Utama (IKU)
Capaian
Kinerja
%
< 55 55 s/d
< 70
70 s/d
< 85
85 s/d
100
1 Persentase pejabat struktural
yang telah mengikuti
diklatpim sesuai eselon
74.07 Baik
2 Rasio pelanggaran disiplin
PNS 100
Baik
Sekali
20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Tabel 3.3.
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas
No Indikator Kinerja Utama (IKU)
Capaian
Kinerja
%
< 55 55 s/d
< 70
70 s/d
< 85
85 s/d
100
1 Presentase bezetting jabatan
struktural 100
Baik
Sekali
2 Presentase bezetting
pegawai. 86.07
Baik
Sekali
3 Cakupan layanan
administrasi kepegawaian 92.44
Baik
Sekali
4 Ketersediaan sistem
informasi kepegawaian
(SIMPEG)
100 Baik
Sekali
C. EVALUASI KINERJA
Evaluasi kinerja pada dasarnya adalah evaluasi terhadap kinerja instansi secara lebih mendalam, yang
meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya, evaluasi kinerja
organisasi yang ditujukan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi dan evaluasi program yang dipilih.
Berikut ini kami sampaikan evaluasi sasaran pada tabel dibawah ini.
21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Tabel 3.4.
EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1
(Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing)
No
Indikator
Kinerja
Utama (IKU)
Sa
t
uan
Tahun 2011
Capaian
Kinerja
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
2013
Tahun 2014
Capaian
Kinerja
2014
Tahun 2015
Capaian
Kinerja
2015
T R T Ri T R
T
R
T
R
1 Persentas
e pejabat
struktural
yang telah
mengikuti
diklatpim
sesuai
eselon
% 81 81,59 100 83 75,62 91,11 85 70,10 82,47 87 65.36 75.13 88 65.18 74.07
2 Rasio
pelanggar
an disiplin
PNS
org 20 14 100 18 9 100 16 8 100 14 10 100 12 10 100
Rata-Rata Capaian IKU 100 95,55 91,24 87.57 87.04
Capaian Kinerja Sasaran 1 100 95,55 91,24 87.57 87.04
Hasil evaluasi sasaran 1 “Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing” pada tahun 2011
capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 2012 capaian kinerja 95,55 % sedangkan pada tahun 2013 capaian
kinerja sebesar 91,24, pada tahun 2014 capaian kinerja sebesar 87.57 dan tahun 2015 capaian kinerja sebesar
87.04 adanya penurunan capaian kinerja sasaran tahun 2011 – 2014 sekitar 3 s/d 5 %. dan cendrung konstan
capaian kinerja sasaran tahun 2014 - 2015.
Penjelasan IKU ”Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon.
Sesuai tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan
sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. Kompetensi diperlukan sebagai upaya peningkatan mutu profesionalisme antara lain melalui
pendidikan dan pelatihan jabatan yang merupakan usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh.
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, di sebutkan bahwa “Diklat Kepemimpinan yang
22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur
pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural”.
Menindaklanjuti apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah Kota Mataram
melalui Badan Kepegawaian Daerah telah menetapkan jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat
Kepemimpinan sesuai jenjang eseloneringnya sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam meningkatkan
sumber daya aparatur yang berdaya saing.
Pada tahun 2011 sampai 2014 telah ditunjuk beberapa pejabat struktural untuk mengikuti diklatpim
sebanyak 95 orang, yang terdiri dari diklatpim tingkat II sebanyak : 5 orang, dan diklatpim tingkat III sebanyak
: 29 orang, serta diklatpim tingkat IV sebanyak 61 orang. Sedangkan pada tahun 2015 pejabat struktural yang
mengikuti diklatpim sebanyak 13 orang yang terdiri dari diklatpim tingkat II sebanyak ( tidak ada), diklatpim
tingkat III sebanyak 5 orang dan diklatpim tingkat IV sebanyak 8 orang.
Merujuk data yang tertuang dalam tabel 3.4 pada nomor urut 1, dijelaskan bahwa capaian kinerja pada
tahun 2015 sebesar 74,07 % dengan realisasi 65.18 % dari target 88 %, menurun bila dibandingkan capaian
kinerja pada tahun 2014 sebesar 75.13 %.
Setelah dilakukan analisa data dapat disimpulkan bahwa :
- Jumlah pejabat struktural tahun 2014 sebanyak 915 orang, sedangkan jumlah pejabat struktural pada tahun
2015 sebanyak 922 , kenaikan jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang.
- Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berakibat pada
promosi jabatan sebanyak 33 orang dari berbagai tingkatan eselon, sehingga dibutuhkan penyesuaian
kompetensi jabatan dengan diklat kepemimpinan sesuai eseloneringnya.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk tercapainya target tahun-tahun yang akan datang diperlukan
anggaran yang cukup guna memenuhi kompetensi jabatan.
Berikut ini disampaikan data pejabat setruktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai
eselonering jabatan pada tabel dibawah ini
23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Tabel 3.5.
BEZETTING JABATAN STRUKTURAL YANG SUDAH MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN SESUAI
ESELONERING JABATAN
Per 31 Desember 2015
NO
BEZETTING
JABATAN SUDAH MENGIKUTI DIKLATPIM BELUM MENGIKUTI DIKLATPIM PROSENTASE (%)
ESE
LON
JUM
LAH
DIKLAT
PIM TK .II
DIKLAT PIM
TK.III
DIKLAT PIM
TK.IV
DIKLAT
PIM TK.II
DIKLAT PIM
TK.III
DIKLAT PIM
TK.IV SUDAH BELUM
1. II. A 1 1 - - 0 - -
44,44 55,56 II. B 35 15 - - 20 - -
JUMLAH 36 16 - - 20 - -
2. III.A 49 3 39 - - 7 -
72,79 27,21 III.B 98 - 65 - - 33 -
JUMLAH 147 3 104 - - 40 -
3. IV.A 437 - 16 321 100
64,68 35,32 IV.B 270 - 1 134 135
V.A 32 - - 6 26
JUMLAH 739 - 17 461 261
TOTAL 922
19 121 461 20 40 261
65,18 34,82 601 321
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Persentase pejabat struktural yang
telah mengikuti diklatpim sesuai eselon”, dalam bentuk gambar dibawah ini.
24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Gambar : 3.1.
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penjelasan IKU ”Rasio pelanggaran disiplin PNS”
Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil, pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa tingkat hukuman disiplin terdiri dari : hukuman disiplin
tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat.
Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah Kota Mataram melalui Badan
Kepegawaian Daerah yang salah satu tugasnya adalah pembinaan disiplin PNS, telah membentuk Tim
Pelaksana Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah ditetapkan oleh
Walikota Mataram dengan Keputusan Walikota Mataram Nomor 307/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin, Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
Tim penyelesaian kasus pelanggaran disiplin mempunyai tugas antara lain :
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011 2012 2013 2014 2015
81 83 85 87 88
81,59
75,6270,37
65,36 65,18
100
91,11
82,79
75,13 74,07
Persentase Pejabat Struktural Yang MengikutiDiklatpim Sesuai Eselon
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
- Memberikan rekomendasi atas sanksi administrasi yang dikenakan terhadap PNS;
- Memberikan atau menolak permohonan rekomendasi/ijin perceraian dan ijin untuk beristri lebih dari seorang
kepada PNS;
- Menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010.
Tahun 2011 Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS menangani 23 kasus yang
terdiri dari ijin cerai sebanyak 9 kasus, 15 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat. Dari 15
kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat telah diputus hukuman pelanggaran disiplin sebanyak
14 kasus sisanya 5 kasus dalam proses. Tahun 2012 kasus yang ditangani sebanyak 20 kasus yang
terdiri 11 kasus ijin cerai, 9 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat, sedangkan yang telah
mendapat keputusan hukuman pelanggaran disiplin sebanyak 5 kasus. Tahun 2013 kasus yang ditangani
sebanyak 36 kasus yang terdiri dari ijin cerai sebanyak 28 kasus , 8 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat
sedang dan berat. Tahun 2014 kasus yang ditangani sebanyak 34 kasus yang terdiri dari ijin cerai sebanyak 24
kasus dan 10 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat. Tahun 2015 kasus yang ditangani
sebanyak 31 kasus yang terdiri dari ijin cerai sebanyak 10 kasus dan 10 kasus telah diputus pelanggaran
disiplin PNS tingkat sedang dan berat serta 11 kasus lainnya dan masih dalam proses.
Melihat perbandingan pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 serta 2015, khususnya kasus pelanggaran
disiplin PNS baik tingkat sedang dan berat adanya fluktuasi dari 15 kasus pada tahun 2011 menjadi 9 kasus
pada tahun 2012 menjadi 8 kasus pada tahun 2013 menjadi 10 kasus tahun 2014 serta 10 kasus Tahun 2015,
sedangkan dilihat jumlah kasus yang diadukan baik kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat
maupun kasus ijin/cerai PNS mengalami peningkatan/penurunan yang didominasi kasus ijin/cerai PNS, yaitu
sebanyak 9 kasus pada tahun 2011, dan 11 kasus pada tahun 2012, 28 kasus pada tahun 2013, 24 kasus
tahun 2014 serta 10 kasus tahun 2015.
Dilihat dari data-data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama
rasio pelanggaran disiplin PNS tercapai 100 % dari target kasus 12 dapat ditekan hanya 10 kasus pelanggaran
disiplin PNS tingkat sedang dan berat pada tahun 2015. Penurunan kasus pelanggaran disiplin PNS baik
26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
tingkat sedang dan berat tersebut merupakan dampak positif adanya kejelasan pemberian sanksi bagi PNS
yang melakukan tindak pelanggaran disiplin PNS.
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Rasio Pelanggaran Disiplin Pegawai”,
dalam bentuk gambar dibawah ini.
Gambar : 3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dalam evaluasi capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas, telah
ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) dalam pencapaian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 3.6. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2
(Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas)
N
o
Indikator
Kinerja Utama
(IKU)
S
t
n
Tahun 2011 C K
2011
Tahun 2012
CK
2012
Tahun 2013
C K
2013
Tahun 2014
C K
2014
Tahun 2015
CK
2015 T R T R T R T R T R
1 Presentase
bezetting
jabatan
struktural
% 87 86,97 99,94 88 87,90 99,89 89 91,96 100 90 94.14 100 90 94.95 100
2 Presentase
bezetting
pegawai.
% 90 89,03 98,93 90 86,73 96,37 92 84,82 92,20 94 90.54 96.32 94 80.91 86.07
3 Cakupan
layanan
administrasi
kepegawaian
% 100 98,43 98,43 100 93,26 93,26 100 96,87 96,87 100 98.24 98.24 100 92.44 92.44
4 Ketersediaan
sistem
informasi
kepegawaian
(SIMPEG)
% - - - - - - - - - - 1 100 1 1 100
0
20
40
60
80
100
2011 2012 2013 2014 2015
20 18 16 14 12159 8 10 10
100 100 100 100 100
Rasio Pelanggaran Disiplin Pegawai
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Rata-Rata Capaian IKU 99,10 96,51 96,36 98.64 94.63
Capaian Kinerja Sasaran 2 99,10 96,51 96,36 98.64 94.63
Hasil evaluasi sasaran 2 “Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas” pada 2015 capaian kinerja
sasaran sebesar 94.63 % dengan rata-rata capaian IKU sebesar 94.63 % mengalami penurunan tingkat
capaian kinerja sasaran sebesar 4.01 % dari tahun 2014 .
Penjelasan IKU Presentase Bezetting Jabatan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah dari
berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah, maka penyusunan organisasi perangkat daerah perlu dilaksanakan dalam bentuk
penataan organisasi perangkat daerah.
Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa ”Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah Kota Mataram telah
menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Mataram, yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Sususnan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, serta Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga lain Sebagai
Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram.
Penyusunan formasi jabatan masing-masing perangkat daerah dilakukan berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja yang merupakan tugas dan fungsi Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, sehingga
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram selaku SKPD pelaksana pembinaan dan pengembangan aparatur
menentukan bezeting jabatan perangkat daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan
pembangunan, pengisian jabatan struktural sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan produktivitas kinerja
organisasi perangkat daerah.
28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Mataram
Nomor 800/002/BKD/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Lingkup Pemerintah Kota Mataram, mempunyai tugas antara lain memberikan pertimbangan
kepada Walikota Mataram tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam
dan dari jabatan struktural lingkup Pemerintah Kota Mataram.
Hasil evaluasi pencapaian sasaran indikator kinerja utama (IKU) ”Presentase bezetting jabatan struktural”
tabel 3.6 pada nomor urut 1, tingkat capaian kinerja tahun 2015 sebesar 100 % dari target sebesar 90 %,
dengan realisasi sebesar 94.95 %.
Capaian kinerja ini (kategori Baik Sekali), adanya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang
dilaksanakan oleh Walikota Mataram pada tahun 2015 dengan promosi jabatan sebanyak 33 orang dari
berbagai tingkatan eselon.
Tabel 3.7.
BEZETTING JABATAN STRUKTURAL
TAHUN 2015
No Eselon Formasi
Jabatan
Bezetting
Jabatan
Jabatan
Lowong
%
Bezeting
1 II.A 1 1 - 100.00
2 II.B 35 35 - 100.00
3 III.A 50 49 1 98.00
4 III.B 99 98 1 98.99
5 IV.A 447 437 10 97.76
6 IV.B 306 270 36 88.24
7 V.A 33 32 1 96.97
Jumlah 971 922 49 97.13
Sumber : data diolah tahun 2015
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Persentase Bezetting Jabatan
Struktural”, dalam bentuk gambar dibawah ini
29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Gambar : 3.3.
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penjelasan IKU Presentase Bezetting Pegawai
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien serta
penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi tuntutan masyarakat, diperlukan jumlah, kualitas, komposisi
dan distribusi pegawai yang tepat sesuai beban kerja dan kebutuhan riil organisasi, sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah.
Adapun tujuan ditetapkan peraturan ini bagi daerah adalah agar Pejabat Pembina Kepegawaian dan
pengelola kepegawaian dapat mengetahui dan menentukan jumlah pegawai yang tepat, dalam rangka
penyelenggaran pemerintah yang efektif dan efisien.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011 2012 2013 2014 2015
87 88 89 90 9086,97 87,9
91,9694,14 94,95
99,94 99,89 100 100 100
Persentase Bezetting Jabatan Struktural
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 26 Tahun 2011, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
: B/2163/M.PAN-RB/06/2015 Tanggal, 30 Juni 2015, Mengamanatkan input data kebutuhan pegawai ASN pada
e-Formasi dan Surat Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V256–5/99 Tanggal 11 Desember
2014 perihal Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai ASN TA. 2015, maka pemerintah Kota Mataram telah
melakukan penyusunan Rekapitulasi Perencanaan Pegawai ASN Berdasarkan Data e - Formasi Pemerintah
Kota Mataram tahun 2015, sesuai Surat Walikota Mataram Nomor 800/821.1/3272/BKD/2014 Tanggal 04
Desember 2015 perihal Rekapitulasi Perencanaan Pegawai ASN Berdasarkan Data e - Formasi Pemerintah
Kota Mataram .
Berkaitan dengan hal tersebut diatas untuk memudahkan analisa kebutuhan pegawai, dibawah ini kami
paparkan data bezetting pegawai lingkup Pemerintah Kota Mataram sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 3.8.BEZETTING PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH
KOTA MATARAM TAHUN 2014
No Uraian Bezetting
Pegawai
Kebutuhan
Pegawai
Kekurangan
Pegawai
%
Bezetting
1 Tenaga Struktural 922 971 49 94.95
2 Tenaga Fungsional
Umum 2.127 2.580 453 82.44
3 Tenaga Fungsional :
- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Tertentu lainnya;
2.997
470
108
3.590
798
248
593
328
140
83.48
58.90
43.55
Jumlah 6.624 8.187 1563 80.91
Sumber : data diolah tahun 2015
Berdasarkan tabel diatas, bahwa realiasi capaian target bezetting pegawai sebesar 80.91 % dari target
sebesar 94 % dan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 86.07 %.
31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Tidak dapat terpenuhinya target yang diharapkan pada capaian kinerja tahun 2015 disebabkan beberapa hal,
antara lain karena adanya ketentuan Pemerintah Pusat melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi yang memberlakukan kebijakan moratorium penerimaan CPNS di tahun 2015
dan meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan untuk pemenuhan tenaga kesehatan di Rumah sakit Kota
Mataram yang awalnya tipe C naik tingkat menjadi tipe B dan pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas
serta tenaga pendidikan yang diperuntukan untuk SMPN 24 Kota Mataram yang merupakan sekolah yang baru
dioperasikan serta penambahan rombel SD, sehingga dibutuhkan tenaga pendidikan tambahan untuk SD di
Kota Mataram. .
Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kota Mataram telah menyusun formasi
CPNS dengan mempertimbangkan azas zero growth yaitu pengangkatan CPNS yang didasarkan pada
perhitungan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun (purna tugas).
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Persentase Bezetting Pegawai”,
dalam bentuk gambar dibawah ini.
32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Gambar : 3.4.
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penjelasan IKU Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai lembaga pelayanan administratif dituntut untuk
menerapkan standar operasional prosedur, sehingga dalam memberikan pelayanan dapat diketahui dengan
pasti tingkat kinerja yang dihasilkan.
Sesuai indikator kinerja utama yaitu cakupan layanan administrasi kepegawaian, dibawah ini kami paparkan
hasil layanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011 2012 2013 2014 2015
90 90 92 94 9489,03
86,73 84,82
90,54
80,91
98,9396,37
92,296,32
86,07
Persentase Bezetting Pegawai
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Tabel 3.9.
LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
No Bidang/Jenis Layanan
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Usul Penet
apan
Usul Penet
apan
Usul Penet
apan
Usul Penet
apan
Usul Penet
apan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Bidang Mutasi Kepegawaian:
- Kenaikan Pangkat;
- Kenaikan Gaji Berkala;
- Mutasi antar SKPD;
- Mutasi antar Kab/Kota/Provinsi
Pindah masuk ke Kota
Mataram;
Pindah keluar dari Kota
Mataram;
1.117
1.266
77
56
24
1.050
1.266
77
56
24
1.211
1.218
124
89
32
1.200
1.154
124
61
29
1.173
1.304
51
73
24
1.168
1.304
51
27
10
1.299
1.055
315
49
14
1.289
1.080
315
49
14
740
1288
48
55
24
730
1288
44
43
21
2 Bidang Diklat Kepegawaian :
- Penerbitan Keputusan Tugas
Belajar;
- Penerbitan Ijin Belajar.
14
186
14
186
15
120
15
120
8
129
8
129
24
105
24
105
17
64
17
64
3 Bidang Kesejanteraan
Kepegawaian :
- Kartu Pegawai (Karpeg);
- Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu);
- Pensiun PNS;
- Penghargaan PNS (Satya
Lancana Karya Satya);
- Sumpah/Janji PNS;
- Konversi NIP.
442
980
140
-
442
-
442
980
130
-
442
-
137
0
181
48
127
-
137
0
174
48
127
-
-
266
135
107
-
-
-
256
120
87
-
-
206
412
119
140
-
25
116
412
119
140
-
25
20
270
114
98
202
5
20
150
127
-
202
5
4
Bidang Perenc. dan
Pengembangan Kepegawaian :
- Pengangkatan CPNS;
- Pengangkatan PNS;
- Pengangkatan Jab.
Fungsional :
* Pengangkatan pertama
126
0
125
0
0
125
1
125
200
1
200
1
9
199
9
199
54
-
.
54
-
34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
jabfung;
* Pengangkatan kembali
jabfung;
* Kenaikan jabatan
fungsional;
* Perpindahan jabatan lain
ke jab. fungsional;
* Pemberhentian
sementara/tetap dari
jabatan fungsional
77
3
27
1
5
77
3
27
1
5
75
2
38
18
0
72
2
38
17
0
9
7
30
0
1
9
7
30
0
1
54
22
197
4
19
54
22
197
4
19
25
16
53
4
-
25
16
53
4
-
Jumlah 4.984 4.905 3.560 3.320 3.518 3.408 4.267 4.192 3.097 2.863
Prosentase Penyelesaian 98,43 % 93.26 % 96,87 % 98.24 92.44
Sumber : Data diolah Tahun 2015
Berdasarkan tabel 3.9 diatas, maka dapat diketahui tingkat penyelesaian layanan administrasi
kepegawaian tahun 2015 sebesar 92.44 % dari 3.097 usul, realisasi capaiannya sebanyak 2.863
ketetapan/keputusan, mengalami penurunan realisasi capaiannya bila dibandingkan tahun 2014 yang
capaiannya sebesar 98.24 % atau sebanyak 4.267 ketetapan/keputusan dari 4.192 usul.
Berkaitan dengan capaian kinerja pada tahun 2015 yang belum mampu mencapai 100 % dari target,
setelah dilakukan analisis data bahwa penyelesaian layanan bidang kepegawaian yang perlu ditingkatkan
adalah koordinasi antar instansi pemerintah antara lain dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Provinsi NTB
dan Badan kepegawaian Negara yang mempunyai otoritas dalam pembinaan dan pengembangan
kepegawaian.
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Cakupan Layanan Administrasi
Kepegawaian”, dalam bentuk gambar dibawah ini.
35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Gambar : 3.5 .
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011 2012 2013 2014 2015
100 100 100 100 10098,4393,26
96,87 98,24
92,44
98,4393,26
96,87 98,24
92,44
Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
D. ANALISA PENYEBAB PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA
Tabel 3.10.
ANALISA PENINGKATAN/PENURUNAN CAPAIAN SASARAN 1
(Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing)
No
Indikator
Kinerja Utama
(IKU)
Tahun 2015
Capaian
Kinerja
2015
Penurunan
Peningkatan
1 Persentase
pejabat
struktural yang
telah mengikuti
diklatpim
sesuai eselon
- Belum terakriditasinya
BKD untuk melaksanakan
diklatpim secara mandiri
- Dijadikan skala prioritas
dalam Program
peningkatan SDM aparatur
melalui Diklatpim 74.07
2 Rasio
pelanggaran
disiplin PNS
- Kepala SKPD belum tegas
dalam menjatuhkan
Hukuman disiplin
- Peningkatan sosialisasi
PP. 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
100
Tabel 3.11.
ANALISA PENINGKATAN/PENURUNAN CAPAIAN SASARAN 1
(Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas)
No
Indikator
Kinerja Utama
(IKU)
Tahun 2015
Capaian
Kinerja
2015
Penurunan
Peningkatan
1 Presentase
bezetting
jabatan
struktural
- Beberapa jabatan belum
terisi, pengangkatan
merupakan kewenangan
pejabat pembina
kepegawaian
- Pengisian Jabatan
disesuaikan dengan
konpetensi, prioritas &
kemampuan anggaran 100
2 Presentase
bezetting
pegawai.
- Moratarium rekruitmen
CPNSD oleh
Pemerintah
- Pengadaan CPNSD
zero grout sesuai
kebutuhan.
86.07
3 Cakupan
layanan
administrasi
kepegawaian
- Berkas usul layanan
kepegawain tidak
lengkap
- Program Database
kepegawaian Kota
Mataram dilakukan
online dan terkoneksi
92.44
37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
- Validasi database
pegawai belum
maksimal
dengan SAPK
4 Ketersediaan
sistem informasi
kepegawaian
(SIMPEG)
- Pengelola data
kepegawaian belum
terakriditasi dengan
SAPK
- Sistem Informasi
Kepegawaian dilakukan
update data secara
kontinu
100
E. REALISASI ANGGARAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sesuai Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
7.487.884.632,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.109.982.674,- sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.
Tabel 3.12
REALISASI ANGGARAN PADA BKD KOTA MATARAM
TAHUN 2014
No Jenis Belanja Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Belanja Tidak Langsung 2.388.586.632,- 2.320.561.246,- 97.15
2. Belanja Langsung 5.099.298.000,- 4.789.421.428,- 93.92
Jumlah 7.487.884.632,- 7.109.982.674,- 94.95
Berikut ini dipaparkan penyerapan/realisasi anggaran dan prosentase masing-masing
program/kegiatan sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.
Tabel 3.13
REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN
PADA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.137.269.000 1.060.355.128 93.24
1.1. Penyediaan jasa surat menurat 3.000.000 3.000.000 100
1.2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 45.000.000 37.469.928 83.27
1.3. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 6.250.000 6.175.000 98.80
1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan 7.750.000 5.408.000 69.78
38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
& perizinan kend. Dinas /opersl
1.5. Penyediaan alat tulis kantor 60.769.500 60.768.500 100
1.6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 42.392.500 42.342.500 99.88
1.7. Penyediaan komp. instlasi listrik/
penerangan bangunan kantor 4.800.000 4.782.000 99.63
1.8. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 180.000.000 172.000.000 95.56
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perudang-undangan 6.000.000 5.640.000 94.00
1 2 3 4 5
1.9. Penyediaan makanan dan
minuman 36.750.000 30.005.000 81.65
1.10. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 250.000.000 235.421.200 94.17
1.11. Penyusunan dokumen
perencanaan 6.575.000 6.140.000 93.38
1.12. Pengelolaan administrasi umum
kepegawaian 436.582.000 404.263.000 92.60
1.13. Penyediaan administrasi
keuangan 51.400.000 46.940.000 91.32
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prsarana Aparatur 136.334.000 123.288.900 90.43
2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas /
Opersional 6.000.000 5.025.000 83.75
2.2. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor 14.000.000 14.000.000 100.00
2.3. Pengadaan peralatan gedung
kantor 29.550.000 28.990.000 98.10
2.4. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 10.000.000 9.986.000 99.86
2.5. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 64.884.000 54.163.900 83.48
2.6. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 11.900.000 11.124.000 93.48
3 Program Peningkatan disiplin
aparatur - - -
4 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
750.000 750.000 100.00
4.1 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran 750.000 750.000 100.00
5 Program Pendidikan Kedinasan 334.345.000 330.045.000 98.71
5.1. Pendidikan penjenjangan
struktural 334.345.000 330.045.000 98.71
6
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 1.316.307.500
1.222.759.500 92.89
6.1. Pendidikan dan pelatihan prajab. 1.142.235.000 1.113.032.200 97.44
39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
bagi calon PNS Daerah
6.2. Pendidikan dan pelatihan teknis
tugas dan fungsi bagi PNSD 174.072.500 109.727.300 63.04
6.3. Bimbingan teknis manajemen
kepegawaian - - -
7 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 2.174.292.500 2.052.222.900 94.39
1 2 3 4 5
7.1. Penyusunan rencana
pembinaan karier PNS 665.430.000 617.720.000 92.83
7.2. Seleksi penerimaan calon PNS 26.700.000 26.700.000 100.00
7.3, Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis PNS 228.612.500 212.918.900 93.14
7.4. Proses penanganan kasus-
kasus pelanggaran disiplin PNS 332.130.000 290.725.000 87.53
7.5. Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas 273.300.000 266.279.000 97.43
7.6. Pemberian bantuan
penyelenggaraan penerimaan
praja IPDN
7.200.000 - -
7.7. Pengelolaan administrasi
kepegawaian 640.920.000 637.880.000 99.53
TOTAL BELANJA LANGSUNG 5.099.298.000 4.789.421.428 93,92
Berdasarkan tabel diatas (tabel 3.12) dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung pada BKD Kota Mataram, sebesar 94.95 %, tetapi bila dibandingkan
penyerapan belanja langsung yang merupakan belanja untuk menunjang program dan kegiatan pada Badan
Kepegawaian Daerah Kota Mataram, penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 93.92 %, dikategorikan
”Baik Sekali”.
40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
BAB IV
PENUTUP
Dalam rangka menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP )
sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga penyelenggara negara baik di Pemerintah Pusat maupun di
Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan setiap tahunnya untuk menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah Kota
Mataram telah merampungkan penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015. LAKIP
dimaksud merupakan evaluasi kinerja terhadap Badan Kepegawaian Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD.
Berdasarkan hasil pengukuran dan parameter yang digunakan, maka kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kota Mataram Tahun 2015 dikategorikan “Baik Sekali” serta ditunjukkan dengan penyerapan anggaran
pelaksanaan program dan kegiatan rata-rata sebesar 90.84 %
Terkait dengan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serapan dari target
yang direncanakan sesuai indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram dapat dikategorikan “Baik Sekali” yang mencapai rata-rata capaian sasaran sebesar 90.96 %
Berdasarkan hasil kajian pada Bab III di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kota Mataram Tahun anggaran 2015, telah berjalan dengan baik, namun demikian berdasarkan permasalahan yang
ada maka kedepan perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas penyelenggaraan program/kegiatan melalui
peningkatan koordinasi penyusunan program/kegiatan dan anggaran, peningkatan kualitas SDM aparatur,
peningkatan koordinasi terhadap satuan kerja maupun stakeholder terkait untuk mencapai daya guna dan hasil
guna yang optimal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang
baik (good governance).
41
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Lampiran I
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2015
SASARAN STRATEGIS SKPD INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing
1.1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya;
88 %
1.2 Rasio pelanggaran disiplin
PNS; 12 orang
2. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas
2.1 Persentase bezetting jabatan struktural;
90 %
2.2 Persentase bezetting
pegawai; 94 %
2.3 Cakupan layanan
administrasi kepegawaian; 100 %
2.4 Ketersediaan Sistem
Informasi Kepegawaian
(SIMPEG);
1
42
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Lampiran II
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2015
SASARAN STRATEGIS
SKPD INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing
1.1. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya;
88 % 65.18 % 74.07.
1.2. Rasio pelanggaran
disiplin PNS; 12 orang 10 orang 100
2. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas
2.1. Persentase bezetting jabatan struktural;
90 % 94.95 % 100
2.2 Persentase
bezetting pegawai; 94 % 80.91 % 86.07
2.3 Cakupan layanan
administrasi
kepegawaian;
100 % 92.44 % 92.44
2.4 Ketersediaan
Sistem Informasi
Kepegawaian
(SIMPEG);
1 1 100
Jumlah Anggaran Tahun 2015 : Rp. 7.487.884.632,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 : Rp. 7.109.982.674,-
Capaian % : 94.95 %
43
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
Lampiran III
STRUKTUR ORGANISASI
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2015
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
BIDANG
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
KEPEGAWAIAN
Sub Bidang
Perencanaan dan
Pengadaan
Kepegawaian
Sub Bidang
Pengembangan
Kepegawaian
BIDANG
MUTASI
KEPEGAWAIAN
BIDANG
KESEJAHTERAAN DAN
INFORMASI
KEPEGAWAIAN
BIDANG
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
KEPEGAWAIAN
UPTB
= Garis Perintah (Komando)
Sub Bidang Mutasi
Kepegawaian
Fungsional
Sub Bidang Mutasi
Kepegawaian Non
Fungsional
Sub Bidang
Kesejahteraan
Kepegawaian
Sub Bidang Tata
Usaha Kepegawaian
Sub Bidang Pendidikan
dan Pelatihan
Kepemimpinan
Sub Bidang Pendidikan
dan Pelatihan Teknis
dan Fungsional
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian
Keuangan
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
44
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2015
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL YANG SUDAH MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN SESUAI ESELONERINGNYA Per 31 Desember 2013
NO
BEZETTING JABATAN SUDAH MENGIKUTI DIKLATPIM BELUM MENGIKUTI DIKLATPIM PROSENTASE
ESELON JUMLAH DIKLATPIM II DIKLATPIM III DIKLATPIM IV DIKLATPIM II DIKLATPIM III DIKLATPIM IV SUDAH BELUM
1. II. A 1 1 0
63,64 36,36 II. B 32 20 12
JUMLAH 33 21 12
2. III.A 49 3 41 5
78,20 21,80 III.B 84 - 60 24
JUMLAH 133 3 101 29
3. IV.A 408 - 16 316 76
69,80 30,06 IV.B 252 - 1 145 105
V.A 32 - - 5 27
JUMLAH 692 - 17 466 208
TOTAL 858
24 118 466 12 29 208
70,86 29,02 608 249