laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip ...mataramkota.go.id/file/lakip bkd...
TRANSCRIPT
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
KATA PENGANTAR
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah, memberi keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan 3 (tiga) fungsi utama pemerintahan yaitu : Pelayanan Umum (Public Service),
Pembangunan (Development) dan Pemberdayaan (Empowerment). Untuk itu daerah dituntut
untuk lebih realistis dalam menentukan program kerja serta pengelolaan terhadap keuangan
daerah sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah guna mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang visioner, transparan dan akuntabel, sehingga
diwajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sesuai
visi, misi dan strategi organisasi dengan mengedepankan prinsip tata pemerintahan yang
baik (good governance).
Akhirnya, diharapkan dengan penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram ini dapat memberikan gambaran terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kota Mataram dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2015.
Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mataram, 26 Januari 2016 M 16 Rabiul Akhir 1437 H
Kepala BKD Kota Mataram,
Dra.Hj.Dewi Mardiana Ariany, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650321 198703 2 014
ii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................... iii BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ............................................................................ 1
B. KELEMBAGAAN ................................................................................. 2
BAB II. PERENCANAAN KINERJA ...................................................................... 7
A. RENCANA STRATEGIK ..................................................................... 7
B. RENCANA KERJA .............................................................................. 12
C. PERJANJIAN KINERJA ...................................................................... 13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 14
A. PENGUKURAN KINERJA ................................................................... 14
B. CAPAIAN KINERJA ............................................................................. 15
C. EVALUASI KINERJA ........................................................................... 17
D. ANALISA PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA ......................... 33
E. REALISASI ANGGARAN .................................................................... 34
BAB IV. PENUTUP .................................................................................................. 37
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka
sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP )
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, mengamanatkan agar setiap
unsur penyelenggara Negara/Pemerintahan wajib menyusun laporan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada yang memberi mandat/stakeholder.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013, merupakan salah satu lembaga
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan
tugas-tugas pemerintahan, pembinaan Aparatur serta memberikan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram
sebagai unit pelayanan administratif kepada seluruh aparatur secara umum telah berjalan
dengan baik. Hal ini diindikasikan dengan terselenggaranya pengaturan, pembinaan dan
pelayanan teknis administrasi, serta koordinasi yang maksimal dengan seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
Berdasarkan rencana kerja tahun 2015, program/kegiatan yang telah dilaksanakan
dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut :
1. Penajaman terhadap penyusunan program dan kegiatan yang berpedoman pada
Tupoksi masing-masing Bidang dan Sub Bidang. Oleh karena itu maka dipandang
iv
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
perlu untuk meningkatkan kinerja masing-masing bidang dan sub bidang tersebut
dengan melakukan penajaman mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan,
mengoptimalkan kesempatan dan peluang serta mengeliminir faktor-faktor yang
menghambat pelaksanaan kegiatan serta penerapan sistem penganggaran yang
berbasis kinerja dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo.
Permendagri nomor 59 tahun 2007.
Melalui sistem ini setiap satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Kota Mataram
diharapkan dapat melaksanakan penyusunan program/kegiatannya secara sistematis,
terarah, rasional, dan dapat dipertanggunjawabkan.
2. Perumusan sasaran dan kegiatan beserta kualitas indikator kinerjanya akan terus di
tingkatkan dan penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih diselaraskan dengan
kemampuan sumber daya yang ada baik yang menyangkut ketersediaan sumberdaya
manusia, dana dan sumber daya lainnya.
3. SDM aparatur sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan lebih ditingkatkan
kemampuan dan disiplin serta etos kerjanya untuk membentuk citra aparatur yang
disiplin, profesional, produktif dan berdedikasi tinggi.
4. Dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya
saing serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, Badan
Kepegawaian Daerah Kota Mataram telah menetapkan beberapa strategi antara lain
peningkatan kompetensi, integritas dan profesionalisme sumber daya Aparatur yang
mengarah pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan
kemampuan Aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan berbagai kegiatan melalui kegiatan
seperti penataan administrasi kepegawaian, pengembangan karier pegawai, mutasi
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan kepegawaian meliputi Diklat Prajabatan,
v
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Diklat Kepemimpinan/Struktural serta Diklat Teknis dan Fungsional sesuai kebutuhan
dan kemampuan keuangan daerah.
Keseluruhan kegiatan dimaksud bermuara pada peningkatan kualitas dan kapasitas
aparatur daerah untuk memenuhi kompetensi dibidang tugas masing-masing dengan
berpedoman pada prinsip ” the right man on the right job ”.
Untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan tersebut diatas, Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram, pada Tahun Anggaran 2015 memperoleh alokasi anggaran sebesar
Rp 7.487.884.632,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.388.586.632,-
sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.099.298.000,- yang diperuntukkan bagi
pembiayaan 6 (enam) program ,dengan realisasi sebesar Rp. 7.109.982.674,- atau 94.95 %.
Secara umum pengelolaan aspek keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
baik pencatatan, pelaporan maupun pertanggungjawabannya.
Pencapaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015
dapat digambarkan sebagai berikut :
No Sasaran Jumlah IKU Kategori
1 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing
2 Baik Sekali
2 Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas
4 Baik Sekali
Dari hasil pengukuran kinerja sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai beikut :
1. Sasaran yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran, disimpulkan bahwa :
- 2 (dua) sasaran tercapai dengan kategori ”Baik Sekali”.
- 0 sasaran tercapai dengan kategori ”Baik”.
- 0 sasaran tercapai dengan kategori ”Cukup”.
- 0 sasaran tercapai dengan kategori ”Kurang”.
vi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
2. Dari 2 (dua) sasaran telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebanyak 6 (enam)
IKU, dengan hasil capaian sebagai berikut :
- 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian 85 s/d 100 (Kategori Baik
Sekali).
- 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian 70 s/d <85 (Kategori Baik).
- 0 indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian 55 s/d <70 (Kategori Cukup).
- 0 indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian kurang dari 55 (Kategori Tidak Baik).
Ringkasan eksekutif ini disampaikan untuk dapat memberikan gambaran singkat
pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015 dengan upaya
penggalian dan pengembangan potensi sumberdaya yang dilakukan secara berlanjut dan
berkesinambungan.
1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah adalah Kepala
Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Perangkat Daerah Kota Mataram terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
mempersyaratkan penyusunan laporan pertanggungjawaban, baik penggunaan
anggaran maupun kinerja yang dicapainya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggung
jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dan kebijakan melalui Evaluasi atas Implementasi SAKIP dalam bentuk
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Bentuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja melalui proses penyusunan
rencana stratejik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah,
diharapkan dengan adanya Indikator Kinerja Utama, maka setiap instansi pemerintah
baik di pusat maupun daerah secara berkala mampu meningkatkan kinerjanya sesuai
indikator kinerja masing-masing. Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur tingkat
capaian akuntabilitas kinerja.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mataram sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor
11 Tahun 2011, Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram merupakan unsur
penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian daerah
melaksanakan Misi ke-empat Pembangunan Kota Mataram yaitu “Meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)” sesuai
tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dibidang kepegawaian daerah.
Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram tahun
2015.
B. KELEMBAGAAN
Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Perangkat Daerah Kota Mataram dan merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah
yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Mataram dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 29/PERT/2008 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram,
disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram
adalah sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah membantu
Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Kepegawaian Kota
Mataram mempunyai fungsi (Pasal 4) sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang
kepegawaian daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggara
Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah, berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah.
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 18 Tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dipimpin oleh seorang kepala yang
terdiri dari 1 (satu) sekretariat, dan 4 (empat) bidang yaitu :
1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian,
2. Bidang Mutasi Kepegawaian,
3. Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian,
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian
Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan dan masing-masing Bidang berdasarkan
Peraturan Walikota Mataram Nomor 29/PERTA/2008 tanggal 8 Agustus 2008
adalah sebagai berikut :
1. Kepala
Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan
mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah.
2. Sekretariat.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub
Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian.
Tugas pokok Sekretaris adalah memimpin, merencanakan, mengatur,
mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
kegiatan ketatausahaan badan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan
dan umum serta kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
kepala bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang
Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian serta Sub Bidang Pengembangan
Kepegawaian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis
penyelenggaraan program perencanaan dan pengembangan kepegawaian.
4. Bidang Mutasi Kepegawaian
Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Mutasi Kepegawaian
Fungsional dan Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Non Fungsional yang masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin,
merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan
bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan program mutasi
kepegawaian.
5. Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian
Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang
Kesejahteraan Kepegawaian dan Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian.
6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Kepala Bidang kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis
penyelenggaraan program Kesejahteraan dan Informasi kepegawaian.
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan serta Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis
dan Fungsional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang.
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis
penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian.
7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIK
Perencanaan Strategik adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada/timbul.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram, menetapkan
visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 yaitu Terwujudnya Masyarakat
Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.
Untuk mencapai visi dimaksud ditetapkan 5 (lima) Misi yaitu :
a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang AMAN ditunjukkan dengan kehidupan
masyarakat yang kondusif, dinamis dan harmonis.
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendorong daya
saing daerah.
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan,
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance).
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.
8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Mataram, perlu
didukung penetapan Visi dan Misi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Mataram sesuai tugas
pokok dan fungsinya masing-masing SKPD.
1. Visi dan Misi
a. V i s i
Kompleksitas permasalahan/tantangan yang timbul sebagai konsekuensi
logis di era globalisasi dan moderniasi memberi makna peningkatan persaingan
dan tuntunan masyarakat akan pelayanan publik yang prima sehingga Instansi
Pemerintah harus secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan
agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima sesuai dengan kebutuhan
dan tuntutan masyarakat, komitmen aparatur terhadap terciptanya kondisi
birokrasi yang handal dan professional. Perubahan paradigma ini dapat
mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam
upaya memperbaiki kinerja sektor publik.
Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada tugas pokok dan fungsi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, serta mengacu visi dan misi
pembanguan Pemerintah Kota Mataram terutama misi ke-empat yaitu
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance), maka dirumuskan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram, yaitu ”Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas
Dalam Memberikan Pelayanan Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan
Akuntabel”
9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
b. M i s i
Setelah ditetapkannya Visi, maka dirumuskan Misi Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya
saing.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
c. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu aktual dan
analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan
tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang
akan datang.
Untuk lebih terarahnya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :
a. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan
berdaya saing, misi ini bertujuan untuk : Mewujudkan Sumber Daya Aparatur
yang bersih dan berwibawa, dengan sasaran : Meningkatnya Sumber Daya
Aparatur yang berdaya saing.
b. Misi Kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian
berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance),
misi ini bertujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur, dengan
sasaran : Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas.
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
d. Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan
komprehensif tentang langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram.
Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, maka
beberapa strategi yang ditempuh antara lain :
1. Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan;
2. Pemantapan pengawasan/pembinaan ASN/PNS;
3. Peningkatan Manajemen Kepegawaian;
4. Peningkatan sistem informasi kepegawaian.
Untuk mencapai rangkaian strategi diatas, diharapkan arah kebijakan berikut
ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain :
1. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam jabatan;
2. Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan ASN/PNS;
3. Memantapkan fungsi perencanaan kepegawaian;
4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian;
5. Mengembangkan kemudahan akses informasi kepegawaian.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan keterkaitan visi dan misi,
tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pada tabel dibawah ini.
11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan
VISI : Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Dalam Memberikan Pelayanan Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel.
MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang bersih dan berwibawa.
1.1 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing.
1.1.1 Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan.
1.1.2 Pemantapan pengawasan/pembinaan ASN/PNS.
1.1.1.1 Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam jabatan.
1.1.1.2 Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan ASN/ PNS..
MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur
1.1 Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas.
.1.1.1 Peningkatan Manajemen Kepegawaian.
1.1.2 Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian..
1.1.1.1 Memantapkan fungsi perencanaan kepegawaian.
1.1.1.2 Meningkatkan pelayanan kepegawaian
1.1.1.3 Mengembangkan kemudahan akses informasi kepegawaian.
12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
B. RENCANA KERJA
Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam menjalankan
program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, maka program utama yang
dilaksanakan dalam tahun anggaran 2015 dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.2
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
NO URAIAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
1 Pendidikan penjenjangan struktural
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
2 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
1 Penyusunan rencana pembinaan karier PNS
2 Seleksi penerimaan calon PNS
3 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
4 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
5 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
6 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
7 Pengelolaan administrasi kepegawaian
13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan perjanjian antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki setiap
SKPD, maka diperlukan sebuah dokumen perjanjian kinerja.
Dalam pencapaian sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja
sebagaimana tersebut dalam tabel perjanjian kinerja berikut ini :
Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BKD KOTA MATARAM
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing
Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon
88 %
Rasio pelanggaran disiplin PNS
12 org
2 Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas
Persentase bezetting jabatan struktural
90 %
Persentase bezetting pegawai.
94 %
Cakupan layanan administrasi kepegawaian
100 %
Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
1 sistem
14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja merupakan suatu proses pengukuran regular atas output dan
outcome yang dihasilkan suatu program. Sesuai dengan rencana kinerja yang telah
ditetapkan pada tahun 2015, Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram berkewajiban
untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja
instansinya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian
rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka pengukuran
kinerja cara yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka kemajuan program kearah
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi setiap SKPD dalam
rangka pengukuran kinerja.
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram adalah sebagai berikut :
1. Persentase Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat struktural sesuai eselon;
2. Rasio pelanggaran disiplin PNS;
3. Persentase bezetting jabatan;
4. Persentase bezetting pegawai;
5. Cakupan layanan administrasi kepegawaian;
6. Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG);
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
B. CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja
sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran
strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja
sasaran.
Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal
sebagai berikut :
85 s/d 100 : Baik Sekali;
70 s/d < 85 : Baik;
55 s/d < 70 : Cukup;
0 s/d < 55 : Kurang.
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja
sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar
100, sedangkan apabila capaian kinerja kinerja hasil prosentase capaian indikator
kinerja sasaran kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.
Dari 2 (dua) sasaran strategis SKPD dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU),
pancapaian kinerja sasaran pada BKD Kota Mataram adalah sebagai berikut :
NO KATEGORI JUMLAH SASARAN
1 Baik Sekali 5 Sasaran
2 Baik 1 Sasaran
3 Cukup 0 Sasaran
4 Kurang 0 Sasaran
Jumlah 6 Sasaran
Adapun pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Tabel 3.1.
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
No Sasaran Jumlah
IKU
Capaian Rata-
Rata % < 55
55 s/d < 70
70 s/d < 85
85 s/d 100
1 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing
2 87.04 - - - Baik
Sekali
2 Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas
4 94.63 - - - Baik
Sekali
Jumlah IKU 6 90.84 - - - Baik
Sekali
Rata-Rata Capaian Sasaran - 90.84 - - - Baik
Sekali
Dari 2 (dua) sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai 90.84 %
dengan kriteria “Baik Sekali”
Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2015 dapat
digambarkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.2.
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
Sasaran 1 : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing
No Indikator Kinerja Utama (IKU)Capaian Kinerja
%< 55
55 s/d < 70
70 s/d < 85
85 s/d 100
1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon
74.07 Baik
2 Rasio pelanggaran disiplin PNS
100 Baik
Sekali
17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Tabel 3.3.
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas
No Indikator Kinerja Utama (IKU)Capaian Kinerja
% < 55
55 s/d < 70
70 s/d < 85
85 s/d 100
1 Presentase bezetting jabatan struktural
100 Baik
Sekali
2 Presentase bezetting pegawai.
86.07 Baik
Sekali
3 Cakupan layanan administrasi kepegawaian
92.44 Baik
Sekali
4 Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)
100 Baik
Sekali
C. EVALUASI KINERJA
Evaluasi kinerja pada dasarnya adalah evaluasi terhadap kinerja instansi secara
lebih mendalam, yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis beserta
indikator kinerjanya, evaluasi kinerja organisasi yang ditujukan untuk menilai
akuntabilitas kinerja instansi dan evaluasi program yang dipilih.
Berikut ini kami sampaikan evaluasi sasaran pada tabel dibawah ini.
18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Tabel 3.4.
EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1 (Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing)
No Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Sa t
uan
Tahun 2011
Capaian Kinerja 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja 2013
Tahun 2014 Capaian Kinerja 2014
Tahun 2015
Capaian Kinerja
2015 T R T Ri T R
T
R
T
R
1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon
% 81 81,59 100 83 75,62 91,11 85 70,10 82,47 87 65.36 75.13 88 65.18 74.07
2 Rasio pelanggaran disiplin PNS
org 20 14 100 18 9 100 16 8 100 14 10 100 12 10 100
Rata-Rata Capaian IKU 100 95,55 91,24 87.57 87.04
Capaian Kinerja Sasaran 1 100 95,55 91,24 87.57 87.04
Hasil evaluasi sasaran 1 “Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya
saing” pada tahun 2011 capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 2012 capaian kinerja
95,55 % sedangkan pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 91,24, pada tahun 2014
capaian kinerja sebesar 87.57 dan tahun 2015 capaian kinerja sebesar 87.04 adanya
penurunan capaian kinerja sasaran tahun 2011 – 2014 sekitar 3 s/d 5 %. dan cendrung
konstan capaian kinerja sasaran tahun 2014 - 2015.
Penjelasan IKU ”Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim
sesuai eselon.
Sesuai tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan
yang baik diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kompetensi diperlukan sebagai
upaya peningkatan mutu profesionalisme antara lain melalui pendidikan dan pelatihan
jabatan yang merupakan usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh.
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun
2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, di sebutkan
19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
bahwa “Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk
mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai
dengan jenjang jabatan struktural”.
Menindaklanjuti apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah dimaksud,
Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah telah menetapkan
jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang
eseloneringnya sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam meningkatkan sumber
daya aparatur yang berdaya saing.
Pada tahun 2011 sampai 2014 telah ditunjuk beberapa pejabat struktural untuk
mengikuti diklatpim sebanyak 95 orang, yang terdiri dari diklatpim tingkat II sebanyak :
5 orang, dan diklatpim tingkat III sebanyak : 29 orang, serta diklatpim tingkat IV
sebanyak 61 orang. Sedangkan pada tahun 2015 pejabat struktural yang mengikuti
diklatpim sebanyak 13 orang yang terdiri dari diklatpim tingkat II sebanyak ( tidak ada),
diklatpim tingkat III sebanyak 5 orang dan diklatpim tingkat IV sebanyak 8 orang.
Merujuk data yang tertuang dalam tabel 3.4 pada nomor urut 1, dijelaskan bahwa
capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 74,07 % dengan realisasi 65.18 % dari target
88 %, menurun bila dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 75.13 %.
Setelah dilakukan analisa data dapat disimpulkan bahwa :
- Jumlah pejabat struktural tahun 2014 sebanyak 915 orang, sedangkan jumlah
pejabat struktural pada tahun 2015 sebanyak 922 , kenaikan jumlah pejabat
struktural sebanyak 7 orang.
- Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
yang berakibat pada promosi jabatan sebanyak 33 orang dari berbagai tingkatan
eselon, sehingga dibutuhkan penyesuaian kompetensi jabatan dengan diklat
kepemimpinan sesuai eseloneringnya.
20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk tercapainya target tahun-tahun yang
akan datang diperlukan anggaran yang cukup guna memenuhi kompetensi jabatan.
Berikut ini disampaikan data pejabat setruktural yang telah mengikuti Diklat
Kepemimpinan sesuai eselonering jabatan pada tabel dibawah ini
Tabel 3.5.
BEZETTING JABATAN STRUKTURAL YANG SUDAH MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN SESUAI ESELONERING JABATAN
Per 31 Desember 2015
NO
BEZETTING JABATAN
SUDAH MENGIKUTI DIKLATPIM BELUM MENGIKUTI DIKLATPIM PROSENTASE (%)
ESE LON
JUM LAH
DIKLAT PIM TK .II
DIKLAT PIM TK.III
DIKLAT PIM TK.IV
DIKLAT PIM TK.II
DIKLAT PIM TK.III
DIKLAT PIM TK.IV SUDAH BELUM
1. II. A 1 1 - - 0 - - 44,44 55,56 II. B 35 15 - - 20 - -
JUMLAH 36 16 - - 20 - -
2. III.A 49 3 39 - - 7 - 72,79 27,21 III.B 98 - 65 - - 33 -
JUMLAH 147 3 104 - - 40 -
3. IV.A 437 - 16 321 100 64,68 35,32 IV.B 270 - 1 134 135
V.A 32 - - 6 26
JUMLAH 739 - 17 461 261
TOTAL 922 19 121 461 20 40 261
65,18 34,82 601 321
21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Persentase
pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon”, dalam bentuk gambar
dibawah ini.
Gambar : 3.1.
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penjelasan IKU ”Rasio pelanggaran disiplin PNS”
Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa tingkat hukuman
disiplin terdiri dari : hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang dan
hukuman disiplin tingkat berat.
Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah Kota
Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah yang salah satu tugasnya adalah
pembinaan disiplin PNS, telah membentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus
22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah ditetapkan oleh Walikota
Mataram dengan Keputusan Walikota Mataram Nomor 307/III/2015 Tanggal 09 Maret
2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin,
Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Mataram.
Tim penyelesaian kasus pelanggaran disiplin mempunyai tugas antara lain :
- Memberikan rekomendasi atas sanksi administrasi yang dikenakan terhadap PNS;
- Memberikan atau menolak permohonan rekomendasi/ijin perceraian dan ijin untuk
beristri lebih dari seorang kepada PNS;
- Menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Tahun 2011 Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
menangani 23 kasus yang terdiri dari ijin cerai sebanyak 9 kasus, 15 kasus pelanggaran
disiplin PNS tingkat sedang dan berat. Dari 15 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat
sedang dan berat telah diputus hukuman pelanggaran disiplin sebanyak 14 kasus
sisanya 5 kasus dalam proses. Tahun 2012 kasus yang ditangani sebanyak 20 kasus
yang terdiri 11 kasus ijin cerai, 9 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan
berat, sedangkan yang telah mendapat keputusan hukuman pelanggaran disiplin
sebanyak 5 kasus. Tahun 2013 kasus yang ditangani sebanyak 36 kasus yang terdiri
dari ijin cerai sebanyak 28 kasus , 8 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan
berat. Tahun 2014 kasus yang ditangani sebanyak 34 kasus yang terdiri dari ijin cerai
sebanyak 24 kasus dan 10 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat.
Tahun 2015 kasus yang ditangani sebanyak 31 kasus yang terdiri dari ijin cerai
sebanyak 10 kasus dan 10 kasus telah diputus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang
dan berat serta 11 kasus lainnya dan masih dalam proses.
23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Melihat perbandingan pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 serta 2015,
khususnya kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan berat adanya
fluktuasi dari 15 kasus pada tahun 2011 menjadi 9 kasus pada tahun 2012 menjadi 8
kasus pada tahun 2013 menjadi 10 kasus tahun 2014 serta 10 kasus Tahun 2015,
sedangkan dilihat jumlah kasus yang diadukan baik kasus pelanggaran disiplin PNS
tingkat sedang dan berat maupun kasus ijin/cerai PNS mengalami
peningkatan/penurunan yang didominasi kasus ijin/cerai PNS, yaitu sebanyak 9 kasus
pada tahun 2011, dan 11 kasus pada tahun 2012, 28 kasus pada tahun 2013, 24 kasus
tahun 2014 serta 10 kasus tahun 2015.
Dilihat dari data-data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian
indikator kinerja utama rasio pelanggaran disiplin PNS tercapai 100 % dari target kasus
12 dapat ditekan hanya 10 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat
pada tahun 2015. Penurunan kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan
berat tersebut merupakan dampak positif adanya kejelasan pemberian sanksi bagi PNS
yang melakukan tindak pelanggaran disiplin PNS.
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Rasio
Pelanggaran Disiplin Pegawai”, dalam bentuk gambar dibawah ini.
Gambar : 3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Dalam evaluasi capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya pelayanan aparatur
yang berkualitas, telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) dalam
pencapaian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 3.6. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2
(Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas)
No
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Stn
Tahun 2011
C K 2011
Tahun 2012
CK 2012
Tahun 2013
C K 2013
Tahun 2014
C K 2014
Tahun 2015
CK 2015
T R T R T R T R T R
1 Presentase bezetting jabatan struktural
% 87 86,97 99,94 88 87,90 99,89 89 91,96 100 90 94.14 100 90 94.95 100
2 Presentase bezetting pegawai.
% 90 89,03 98,93 90 86,73 96,37 92 84,82 92,20 94 90.54 96.32 94 80.91 86.07
3 Cakupan layanan administrasi kepegawaian
% 100 98,43 98,43 100 93,26 93,26 100 96,87 96,87 100 98.24 98.24 100 92.44 92.44
4 Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)
% - - - - - - - - - - 1 100 1 1 100
Rata-Rata Capaian IKU 99,10 96,51 96,36 98.64 94.63
Capaian Kinerja Sasaran 2 99,10 96,51 96,36 98.64 94.63
Hasil evaluasi sasaran 2 “Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas” pada
2015 capaian kinerja sasaran sebesar 94.63 % dengan rata-rata capaian IKU sebesar
94.63 % mengalami penurunan tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 4.01 % dari
tahun 2014 .
Penjelasan IKU Presentase Bezetting Jabatan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh
perangkat daerah dari berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka
penyusunan organisasi perangkat daerah perlu dilaksanakan dalam bentuk penataan
organisasi perangkat daerah.
25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa ”Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, yang disempurnakan dengan Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sususnan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, serta Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Lembaga lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram.
Penyusunan formasi jabatan masing-masing perangkat daerah dilakukan
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang merupakan tugas dan fungsi
Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram selaku SKPD pelaksana pembinaan dan pengembangan aparatur menentukan
bezeting jabatan perangkat daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan
pemerintahan dan pembangunan, pengisian jabatan struktural sangat dibutuhkan dalam
rangka mewujudkan produktivitas kinerja organisasi perangkat daerah.
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang dibentuk dengan Keputusan
Walikota Mataram Nomor 800/002/BKD/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang
Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Lingkup Pemerintah Kota
Mataram, mempunyai tugas antara lain memberikan pertimbangan kepada Walikota
Mataram tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
dalam dan dari jabatan struktural lingkup Pemerintah Kota Mataram.
26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Hasil evaluasi pencapaian sasaran indikator kinerja utama (IKU) ”Presentase
bezetting jabatan struktural” tabel 3.6 pada nomor urut 1, tingkat capaian kinerja tahun
2015 sebesar 100 % dari target sebesar 90 %, dengan realisasi sebesar 94.95 %.
Capaian kinerja ini (kategori Baik Sekali), adanya pelantikan dan pengambilan
sumpah jabatan yang dilaksanakan oleh Walikota Mataram pada tahun 2015 dengan
promosi jabatan sebanyak 33 orang dari berbagai tingkatan eselon.
Tabel 3.7.
BEZETTING JABATAN STRUKTURAL TAHUN 2015
No Eselon Formasi Jabatan
Bezetting Jabatan
Jabatan Lowong
% Bezeting
1 II.A 1 1 - 100.00
2 II.B 35 35 - 100.00
3 III.A 50 49 1 98.00
4 III.B 99 98 1 98.99
5 IV.A 447 437 10 97.76
6 IV.B 306 270 36 88.24
7 V.A 33 32 1 96.97
Jumlah 971 922 49 97.13
Sumber : data diolah tahun 2015
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Persentase
Bezetting Jabatan Struktural”, dalam bentuk gambar dibawah ini.
27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Gambar : 3.3.
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penjelasan IKU Presentase Bezetting Pegawai
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif,
efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi tuntutan masyarakat,
diperlukan jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai beban
kerja dan kebutuhan riil organisasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26
Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
Untuk Daerah.
Adapun tujuan ditetapkan peraturan ini bagi daerah adalah agar Pejabat Pembina
Kepegawaian dan pengelola kepegawaian dapat mengetahui dan menentukan jumlah
pegawai yang tepat, dalam rangka penyelenggaran pemerintah yang efektif dan efisien.
28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011, Surat Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 Tanggal,
30 Juni 2015, Mengamanatkan input data kebutuhan pegawai ASN pada e-Formasi dan
Surat Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V256–5/99 Tanggal 11
Desember 2014 perihal Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai ASN TA. 2015,
maka pemerintah Kota Mataram telah melakukan penyusunan Rekapitulasi
Perencanaan Pegawai ASN Berdasarkan Data e - Formasi Pemerintah Kota Mataram
tahun 2015, sesuai Surat Walikota Mataram Nomor 800/821.1/3272/BKD/2014 Tanggal
04 Desember 2015 perihal Rekapitulasi Perencanaan Pegawai ASN Berdasarkan Data
e - Formasi Pemerintah Kota Mataram .
Berkaitan dengan hal tersebut diatas untuk memudahkan analisa kebutuhan
pegawai, dibawah ini kami paparkan data bezetting pegawai lingkup Pemerintah Kota
Mataram sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 3.8.BEZETTING PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH
KOTA MATARAM TAHUN 2014
No Uraian Bezetting Pegawai
Kebutuhan Pegawai
Kekurangan Pegawai
% Bezetting
1 Tenaga Struktural 922 971 49 94.95
2 Tenaga Fungsional Umum
2.127 2.580 453 82.44
3 Tenaga Fungsional : - Pendidikan; - Kesehatan; - Tertentu lainnya;
2.997 470 108
3.590 798 248
593 328 140
83.48 58.90 43.55
Jumlah 6.624 8.187 1563 80.91 Sumber : data diolah tahun 2015
29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Berdasarkan tabel diatas, bahwa realiasi capaian target bezetting pegawai sebesar
80.91 % dari target sebesar 94 % dan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 86.07 %.
Tidak dapat terpenuhinya target yang diharapkan pada capaian kinerja tahun 2015
disebabkan beberapa hal, antara lain karena adanya ketentuan Pemerintah Pusat
melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang
memberlakukan kebijakan moratorium penerimaan CPNS di tahun 2015 dan
meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan untuk pemenuhan tenaga kesehatan di
Rumah sakit Kota Mataram yang awalnya tipe C naik tingkat menjadi tipe B dan
pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas serta tenaga pendidikan yang diperuntukan
untuk SMPN 24 Kota Mataram yang merupakan sekolah yang baru dioperasikan serta
penambahan rombel SD, sehingga dibutuhkan tenaga pendidikan tambahan untuk SD di
Kota Mataram. .
Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kota Mataram
telah menyusun formasi CPNS dengan mempertimbangkan azas zero growth yaitu
pengangkatan CPNS yang didasarkan pada perhitungan jumlah PNS yang memasuki
batas usia pensiun (purna tugas).
30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Persentase
Bezetting Pegawai”, dalam bentuk gambar dibawah ini.
Gambar : 3.4.
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penjelasan IKU Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai lembaga pelayanan
administratif dituntut untuk menerapkan standar operasional prosedur, sehingga dalam
memberikan pelayanan dapat diketahui dengan pasti tingkat kinerja yang dihasilkan.
Sesuai indikator kinerja utama yaitu cakupan layanan administrasi kepegawaian,
dibawah ini kami paparkan hasil layanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram.
31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Tabel 3.9.
LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
No Bidang/Jenis Layanan Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Usul Penetapan
Usul Penetapan
Usul Penetapan
Usul Penetapan
Usul Penetapan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Bidang Mutasi Kepegawaian: - Kenaikan Pangkat; - Kenaikan Gaji Berkala; - Mutasi antar SKPD; - Mutasi antar Kab/Kota/Provinsi
Pindah masuk ke Kota Mataram;
Pindah keluar dari Kota Mataram;
1.117 1.266
77
56
24
1.050 1.266
77
56
24
1.211 1.218 124
89
32
1.200 1.154 124
61
29
1.173 1.304
51
73
24
1.168 1.304
51
27
10
1.299 1.055 315
49
14
1.289 1.080 315
49
14
740 1288 48
55
24
730 1288 44
43
21
2 Bidang Diklat Kepegawaian : - Penerbitan Keputusan Tugas
Belajar; - Penerbitan Ijin Belajar.
14
186
14
186
15
120
15
120
8
129
8
129
24
105
24
105
17
64
17
64
3 Bidang Kesejanteraan Kepegawaian : - Kartu Pegawai (Karpeg); - Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu); - Pensiun PNS; - Penghargaan PNS (Satya
Lancana Karya Satya); - Sumpah/Janji PNS; - Konversi NIP.
442 980 140
-
442 -
442 980 130
-
442 -
137 0
181 48
127 -
137 0
174 48
127
-
-
266 135 107
- -
-
256 120 87
- -
206 412 119 140
-
25
116 412 119 140
-
25
20 270 114 98
202
5
20 150 127
-
202 5
4
Bidang Perenc. dan Pengembangan Kepegawaian : - Pengangkatan CPNS; - Pengangkatan PNS; - Pengangkatan Jab.
Fungsional : * Pengangkatan pertama
jabfung; * Pengangkatan kembali
jabfung; * Kenaikan jabatan
fungsional; * Perpindahan jabatan lain
ke jab. fungsional; * Pemberhentian
sementara/tetap dari jabatan fungsional
126 0
77 3
27 1 5
125 0
77 3
27 1 5
0
125
75 2
38
18 0
1 125
72
2
38
17
0
200 1
9
7
30
0
1
200 1
9
7
30
0
1
9 199
54
22
197
4
19
9
199
54
22
197 4
19
54 -
25
16
53 4 -
.
54 -
25
16
53 4 -
Jumlah 4.984 4.905 3.560 3.320 3.518 3.408 4.267 4.192 3.097 2.863
Prosentase Penyelesaian 98,43 % 93.26 % 96,87 % 98.24 92.44
Sumber : Data diolah Tahun 2015
32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Berdasarkan tabel 3.9 diatas, maka dapat diketahui tingkat penyelesaian layanan
administrasi kepegawaian tahun 2015 sebesar 92.44 % dari 3.097 usul, realisasi
capaiannya sebanyak 2.863 ketetapan/keputusan, mengalami penurunan realisasi
capaiannya bila dibandingkan tahun 2014 yang capaiannya sebesar 98.24 % atau
sebanyak 4.267 ketetapan/keputusan dari 4.192 usul.
Berkaitan dengan capaian kinerja pada tahun 2015 yang belum mampu mencapai
100 % dari target, setelah dilakukan analisis data bahwa penyelesaian layanan bidang
kepegawaian yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi antar instansi pemerintah antara
lain dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Provinsi NTB dan Badan kepegawaian
Negara yang mempunyai otoritas dalam pembinaan dan pengembangan kepegawaian.
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Cakupan
Layanan Administrasi Kepegawaian”, dalam bentuk gambar dibawah ini.
Gambar : 3.5 .
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
D. ANALISA PENYEBAB PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA
Tabel 3.10.
ANALISA PENINGKATAN/PENURUNAN CAPAIAN SASARAN 1 (Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing)
No
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015
Penurunan
Peningkatan
1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon
- Belum terakriditasinya BKD untuk melaksanakan diklatpim secara mandiri
- Dijadikan skala prioritas dalam Program peningkatan SDM aparatur melalui Diklatpim
74.07
2 Rasio pelanggaran disiplin PNS
- Kepala SKPD belum tegas dalam menjatuhkan Hukuman disiplin
- Peningkatan sosialisasi PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
100
Tabel 3.11.
ANALISA PENINGKATAN/PENURUNAN CAPAIAN SASARAN 1 (Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas)
No
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Tahun 2015 Capaian Kinerja 2015
Penurunan
Peningkatan
1 Presentase bezetting jabatan struktural
- Beberapa jabatan belum terisi, pengangkatan merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian
- Pengisian Jabatan disesuaikan dengan konpetensi, prioritas & kemampuan anggaran 100
2 Presentase bezetting pegawai.
- Moratarium rekruitmen CPNSD oleh Pemerintah
- Pengadaan CPNSD zero grout sesuai kebutuhan.
86.07
3 Cakupan layanan administrasi kepegawaian
- Berkas usul layanan kepegawain tidak lengkap
- Validasi database pegawai belum maksimal
- Program Database kepegawaian Kota Mataram dilakukan online dan terkoneksi dengan SAPK
92.44
4 Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)
- Pengelola data kepegawaian belum terakriditasi dengan SAPK
- Sistem Informasi Kepegawaian dilakukan update data secara kontinu
100
34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
E. REALISASI ANGGARAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DPPA-
SKPD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 7.487.884.632,- dengan realisasi sebesar
Rp. 7.109.982.674,- sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.
Tabel 3.12
REALISASI ANGGARAN PADA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2014
No Jenis Belanja Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Belanja Tidak Langsung 2.388.586.632,- 2.320.561.246,- 97.15
2. Belanja Langsung 5.099.298.000,- 4.789.421.428,- 93.92
Jumlah 7.487.884.632,- 7.109.982.674,- 94.95
Berikut ini dipaparkan penyerapan/realisasi anggaran dan prosentase masing-
masing program/kegiatan sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.
Tabel 3.13
REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN PADA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.137.269.000 1.060.355.128 93.24
1.1. Penyediaan jasa surat menurat 3.000.000 3.000.000 100
1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
45.000.000 37.469.928 83.27
1.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
6.250.000 6.175.000 98.80
1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kend. Dinas /opersl
7.750.000 5.408.000 69.78
1.5. Penyediaan alat tulis kantor 60.769.500 60.768.500 100
1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
42.392.500 42.342.500 99.88
1.7. Penyediaan komp. instlasi listrik/ penerangan bangunan kantor
4.800.000 4.782.000 99.63
1.8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
180.000.000 172.000.000 95.56
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan
6.000.000 5.640.000 94.00
35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
1 2 3 4 5
1.9. Penyediaan makanan dan minuman
36.750.000 30.005.000 81.65
1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
250.000.000 235.421.200 94.17
1.11. Penyusunan dokumen perencanaan
6.575.000 6.140.000 93.38
1.12. Pengelolaan administrasi umum kepegawaian
436.582.000 404.263.000 92.60
1.13. Penyediaan administrasi keuangan
51.400.000 46.940.000 91.32
2 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur
136.334.000 123.288.900 90.43
2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Opersional
6.000.000 5.025.000 83.75
2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
14.000.000 14.000.000 100.00
2.3. Pengadaan peralatan gedung kantor
29.550.000 28.990.000 98.10
2.4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10.000.000 9.986.000 99.86
2.5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
64.884.000 54.163.900 83.48
2.6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
11.900.000 11.124.000 93.48
3 Program Peningkatan disiplin aparatur
- - -
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
750.000 750.000 100.00
4.1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
750.000 750.000 100.00
5 Program Pendidikan Kedinasan 334.345.000 330.045.000 98.71
5.1. Pendidikan penjenjangan struktural
334.345.000 330.045.000 98.71
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.316.307.500 1.222.759.500 92.89
6.1. Pendidikan dan pelatihan prajab. bagi calon PNS Daerah
1.142.235.000 1.113.032.200 97.44
6.2. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD
174.072.500 109.727.300 63.04
6.3. Bimbingan teknis manajemen kepegawaian
- - -
7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2.174.292.500 2.052.222.900 94.39
36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
1 2 3 4 5
7.1. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS
665.430.000 617.720.000 92.83
7.2. Seleksi penerimaan calon PNS 26.700.000 26.700.000 100.00
7.3, Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
228.612.500 212.918.900 93.14
7.4. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
332.130.000 290.725.000 87.53
7.5. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
273.300.000 266.279.000 97.43
7.6. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
7.200.000 - -
7.7. Pengelolaan administrasi kepegawaian
640.920.000 637.880.000 99.53
TOTAL BELANJA LANGSUNG 5.099.298.000 4.789.421.428 93,92
Berdasarkan tabel diatas (tabel 3.12) dapat dijelaskan bahwa penyerapan
anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada BKD Kota Mataram,
sebesar 94.95 %, tetapi bila dibandingkan penyerapan belanja langsung yang
merupakan belanja untuk menunjang program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram, penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 93.92 %,
dikategorikan ”Baik Sekali”.
37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
BAB IV
PENUTUP
Dalam rangka menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP ) sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga
penyelenggara negara baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah, maka
Pemerintah Daerah diwajibkan setiap tahunnya untuk menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah sebagai salah satu
Perangkat Daerah Kota Mataram telah merampungkan penyusunan LAKIP Badan
Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015. LAKIP dimaksud merupakan evaluasi
kinerja terhadap Badan Kepegawaian Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsinya sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD.
Berdasarkan hasil pengukuran dan parameter yang digunakan, maka kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015 dikategorikan “Baik Sekali” serta
ditunjukkan dengan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan rata-rata
sebesar 90.84 %
Terkait dengan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, serapan dari target yang direncanakan sesuai indikator kinerja utama (IKU) dari
sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dapat dikategorikan “Baik
Sekali” yang mencapai rata-rata capaian sasaran sebesar 90.96 %
Berdasarkan hasil kajian pada Bab III di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun anggaran 2015, telah berjalan dengan baik,
namun demikian berdasarkan permasalahan yang ada maka kedepan perlu dilakukan
peningkatan terhadap kualitas penyelenggaraan program/kegiatan melalui peningkatan
38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
koordinasi penyusunan program/kegiatan dan anggaran, peningkatan kualitas SDM aparatur,
peningkatan koordinasi terhadap satuan kerja maupun stakeholder terkait untuk mencapai
daya guna dan hasil guna yang optimal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).
39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Lampiran I
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2015
SASARAN STRATEGIS SKPD INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing
1.1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya;
88 %
1.2 Rasio pelanggaran disiplin PNS;
12 orang
2. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas
2.1 Persentase bezetting jabatan struktural;
90 %
2.2 Persentase bezetting pegawai;
94 %
2.3 Cakupan layanan administrasi kepegawaian;
100 %
2.4 Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
1
40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Lampiran II
PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2015
SASARAN STRATEGIS SKPD
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing
1.1. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya;
88 % 65.18 % 74.07.
1.2. Rasio pelanggaran disiplin PNS;
12 orang 10 orang 100
2. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas
2.1. Persentase bezetting jabatan struktural;
90 % 94.95 % 100
2.2 Persentase bezetting pegawai;
94 % 80.91 % 86.07
2.3 Cakupan layanan administrasi kepegawaian;
100 % 92.44 % 92.44
2.4 Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
1 1 100
Jumlah Anggaran Tahun 2015 : Rp. 7.487.884.632,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 : Rp. 7.109.982.674,-
Capaian % : 94.95 %
41
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015
Lampiran III
STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2015
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN
Sub Bidang Perencanaan dan
Pengadaan Kepegawaian
Sub Bidang Pengembangan Kepegawaian
BIDANG MUTASI
KEPEGAWAIAN
BIDANG KESEJAHTERAAN DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN
BIDANG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEGAWAIAN
UPTB
= Garis Perintah (Komando)
Sub Bidang Mutasi Kepegawaian
Fungsional
Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Non
Fungsional
Sub Bidang Kesejahteraan Kepegawaian
Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis
dan Fungsional
Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
IKU 1
2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 81 83 85 87 88
REALISASI 81.59 75.62 70.37 65.36 65.18
CAPAIAN K 100 91.11 82.79 75.13 74.07
IKU 2
2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 20 18 16 14 12
REALISASI 15 9 8 10 10
CAPAIAN K 100 100 100 100 100
IKU 3
2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 87 88 89 90 90
REALISASI 86.97 87.9 91.96 94.14 94.95
CAPAIAN K 99.94 99.89 100 100 100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011
81 81.59
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011
2015
100
90
10087 86.97
99.94
IKU 4
2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 90 90 92 94 94
REALISASI 89.03 86.73 84.82 90.54 80.91
CAPAIAN K 98.93 96.37 92.2 96.32 86.07
IKU 5
2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 100 100 100 100 100
REALISASI 98.43 93.26 96.87 98.24 92.44
CAPAIAN K 98.43 93.26 96.87 98.24 92.44
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2011
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011
90 89.03
98.93
20
30
40
50
60
70
80
90
100100 98.43 98.43
IKU 6
2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 0 0 0 0 1
REALISASI 0 0 0 1
CAPAIAN K 0 0 0 100
0
10
2011
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1
0 0 0
Ket
2012 2013 2014 2015
83 85 87 88
75.6270.37
65.36 65.18
91.11
82.79
75.13 74.07
Persentase Pejabat Struktural Yang MengikutiDiklatpim Sesuai Eselon
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
2012 2013 2014 2015
18 16 14 129 8 10 10
100 100 100 100
Rasio Pelanggaran Disiplin Pegawai
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
88 89 90 9087.991.96 94.14 94.95
4 99.89 100 100 100
Persentase Bezetting Jabatan Struktural
2012 2013 2014 2015
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
2012 2013 2014 2015
90 92 94 94
86.73 84.8290.54
80.91
3 96.3792.2
96.32
86.07
Persentase Bezetting Pegawai
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
100 100 100 100
93.2696.87 98.24
92.443
93.2696.87 98.24
92.44
Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian
2012 2013 2014 2015
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
2 3 4 5
0 0 0 10 0 10 0
100
tersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA