analisis penerapan pernyataan standar … · analisis penerapan pernyataan standar akuntansi...
TRANSCRIPT
ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN NO.101 REVISI TAHUN 2011 MENGENAI PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
(Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.ESy)
BRIAN ADERINANDA BAHRI
NIM. 1110046200048
KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2014 M/1435 H
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Universitas Islam Neger (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 8 Mei 2014
Brian Aderinanda Bahri
i
ABSTRAK
Brian Aderinanda Bahri. NIM: 1110046200048. Analisis Penerapan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Revisi 2011 Mengenai Penyajian Laporan
Keuangan Syariah. (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga). Skripsi.
Konsentrasi Asuransi Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam),
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, cxiv +
114 + 4.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui apakah perusahaan asuransi
syariah atau perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dalam hal ini adalah PT.
Asuransi Takaful Keluarga telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (2) Menjelaskan
sudah sejauh manakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101
mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah oleh perusahaan asuransi syariah
atau perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, dalam hal ini PT. Asuransi
Takaful Keluarga.(3) Menjelaskan kendala – kendala yang dialami oleh perusahaan
asuransi syariah atau perusahaan asuransi unit syariah dalam penerapan Pernyataan
Standar Akuntansi Syariah no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah,
dalam hal ini kendala yang dialami oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Teknik
pengumpulan data meliputi: (1) Penelitian kepustakaan ( library research ), yaitu
penulis mengadakan penelitian terhadap literatur – literatur yang berkaitan dengan
penelitian skripsi ini, berupa skripsi terdahulu, buku – buku, majalah, surat kabar,
artikel, buletin, brosur, internet, dan sebagainya. (2) Penelitian lapangan ( field
research ), yakni penulis mengumpulkan data – data secara langsung ke tempat objek
penelitian. Teknik pengumpulan data dengan melalui dua cara, yaitu: Observasi, yaitu
dengan datang dan meninjau langsung PT. Asuransi Takaful Keluarga. Wawancara (
interview ), yaitu pengumpulan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan
kepada pihak yang terlibat dengan penelitian ini baik secara langsung maupun yang
tidak langsung.
Kesimpulan penelitian ini secara singkat adalah PT. Asuransi Takaful
Keluarga memang bisa dikatakan telah menerapkan PSAK 101 (revisi 2011)
mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, tetapi penerapannya masih dirasa
kurang maksimal, terutama pada tahun 2011. Namun semangat dalam menjadikan
PSAK 101 (revisi 2011) sebagai acuan laporan keuangan PT. Asuransi Takaful
Keluarga tetap patut mendapat apresiasi. Semangat itu terbukti dengan pada tahun
2012, bentuk dan susunan dari penyajian laporan keuangan PT. Asuransi Takaful
Keluarga telah mengalami perbaikan yang signifikan.
Kata Kunci : PSAK 101, Penerapan, PT. Asuransi Takaful Keluarga,
Laporan keuangan.
Pembimbing : Dr. H. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd
Buku Rujukan : Tahun 1993 s.d 2012
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kasih dan
sayangnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu
tercurahkan kepada manusia agung Nabi Muhammad saw, serta keluarga, sahabat dan
para penerus perjuangan dinul Islam.
Dengan segala daya dan upaya penulis curahkan untuk menyelesaikan skripsi
ini dengan sebaik mungkin. Skripsi ini pun tak lepas dari bantuan berbagai pihak
untuk membantu penulis dalam menyelesaikannya. Berikut penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:
1) DR. H. JM. Muslimin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN
Syarif Hidayatullah.
2) Ibu Euis Amalia, M.Ag selaku Ketua Prodi Muamalat, Fakultas Syariah dan
Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.
3) Bapak Mu’min Rouf, S.Ag, M.A selaku Sekertaris Prodi Muamalat, Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.
4) Bapak Dr. H. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd selaku Dosen Pembimbing.
iii
5) PT. Asuransi Takaful Keluarga dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang telah
mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mendapatkan informasi
untuk skripsi ini.
6) Bapak Mirlies Agustiawan (Divisi Riset) dan Bapak Saroyo (Kepala Bagian
Akuntansi) dan Ibu Anisa Rizkyana (Anggota IAI) yang telah mau meluangkan
waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7) Drs. Zainul Bahri Yusuf, ayah tercinta yang selalu mendukung penulis dalam
setiap kesempatan dalam penyelesaian skripsi ini.
8) Adriani Azhar Bsc, ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan yang tak
henti-hentinya kepada penulis.
9) Brenda Aderinanda Bahri dan Bernika Aderinanda Bahri, adik-adik tercinta yang
selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10) Teman-teman Asuransi Syariah angkatan 2010 dan Anak-anak DPR (Di bawah
Pohon Rindang) Ucok, Ade, Patum, Yapong, Jhimi, Ilham, Ridha, Bedil, Kohar,
Azam, Rizky, Asti, Riana, Diana, Binti, Tia, Ria, Winda, Anis, Doncu, Mufti,
Habibie, Iwan, Afwan, Husnul, Sri, Konde, Maya, Husni, Asih, Dwi, Nizar dan
teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
11) Kevin Dea Putra, Partner in Crime, yang selalu mendukung dan membantu
penulis.
12) Ahmad Hidayat, Dwi Andika Irawan, Coco Luthfi, dan Angga Patiar yang selalu
memberikan support kepada penulis.
iv
13) Kepada Ayyida Sabila, wanita yang selalu setia menemani penulis saat suka
maupun duka.
14) Kawan-kawan seperjuangan KKN AGORITMA, Ade, Ismet, Ompong, Choir,
Om Rizky, Botsam, Ocha, Ninis, Ayyida Sabila, Zia, Ajeng, Tika, Fida, Eka,
Mimi, Vivi.
15) Kawan – kawan yang selalu hadir dalam setiap “event” AS 2010.
Akhirnya penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak atas
skripsi ini karena penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh
dari sempurna, agar dapat lebih baik lagi dalam karya-karya berikutnya.
Tangsel, 17 April 2014
Brian Aderinanda Bahri
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK ............................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... v
DAFTAR TABEL .................................................................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
B. Identifikasi Masalah .................................................................. 7
C. Batasan dan Rumusan Masalah ................................................. 10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 11
E. Tinjauan Kajian Terdahulu ........................................................ 12
F. Kerangka Teori dan Konseptual ............................................... 14
G. Metode Penelitian ..................................................................... 17
H. Rencana Waktu Penelitian ...................................................... 20
vi
I. Sistematika Penulisan ................................................................ 21
BAB II TINJAUAN TEORITIS ............................................................. 24
A. Landasan Teori Asuransi Syariah ............................................ 24
1. Pengertian Asuransi Syariah ................................................. 24
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah ...................................... 30
3. Landasan Teori Akuntansi Syariah ....................................... 38
B. Kerangka Acuan Akuntansi Syariah ......................................... 44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................ 46
A. Metode Penelitian .................................................................... 46
1. Objek Penelitian ................................................................... 46
2. Jenis Penelitian .................................................................... 46
3. Pendekatan Penelitian ......................................................... 46
4. Jenis dan Sumber data ......................................................... 47
5. Teknik Pengumpulan Data .................................................. 47
6. Teknik Analisis Data ........................................................... 50
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 REVISI 2011
MENGENAI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
SYARIAH .................................................................................... 56
A. Hasil Penelitian ........................................................................ 56
1.Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga
Tahun 2011 ........................................................................... 71
vii
2. Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga
Tahun 2012 ........................................................................... 72
B. Hasil Wawancara .................................................................... 74
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................ 79
B. Saran ...................................................................................... 80
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 82
LAMPIRAN DATA SKRIPSI ........................................................................ 86
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Perbedaan Antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah
Tabel 2 Kerangka Konseptual Akuntansi Berdasarkan Syariah
Tabel 3 Perbedaan Prinsip Yang Melandasi Akuntansi Syariah dan Akuntansi
Konvensional
Tabel 4 Perbandingan Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012 Dalam
Penerapan PSAK 101
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan perekonomian sebuah negara tidak lepas dari adanya peran
penting sebuah lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki peranan sebagai
pembangunan tatanan perekonomian dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Secara umum lembaga keuangan terbagi menjadi 2
(dua), yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.
Asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank yang mulai
diperhitungkan keberadaannya di Indonesia. Walaupun memang harus diakui
bahwa tingkat kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk berasuransi masih
dapat dikatakan kecil. Kalau kita bandingkan dengan negara – negara maju,
asuransi menduduki peringkat teratas dibandingkan dengan lembaga – lembaga
keuangan lainnya. Tingkat kesadaran dan kebutuhan akan asuransi di negara –
negara maju sudah sangat tinggi.1
Dengan mulai meluasnya peran lembaga keuangan dan makin pesatnya
kebutuhan akan lembaga keuangan, ekonomi Islam mencoba menerobos dan
memberikan angin segar kepada masyarakat. Ekonomi Islam adalah ilmu
ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam, yang memiliki sistem pengaturan
1 http://kampus.okezone.com/read/2013/12/31/373/919813/peluang-karier-industri-
asuransi-menjanjikan
2
kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara.2 Ekonomi Islam yang
tengah berkembang saat ini baik tataran teori maupun praktik merupakan wujud
nyata dari upaya operasionalisasi Islam sebagai rahmatan lil „alamin. 3
Ekonomi Islam hadir dengan berbagai keunggulannya dan mencoba
memberikan pelayanan yang sesuai dengan syariat Islam kepada masyarakat
khususnya di Indonesia. Ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim
terhadap berbagai tantangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan Al-
Qur’an dan sunah, akal dan pengalaman. 4Karena kita ketahui bersama Indonesia
memiliki umat muslim yang menjadi mayoritas. Itulah yang menjadi pintu masuk
bagi ekonomi Islam di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dapat
menjadi pasar bagi ekonomi Islam yang baik.
Keberadaan sistem ekonomi Islam di Indonesia ini tampak mulai diakui
oleh sebagian besar masyarakat. K.H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa sebagai
sebuah bangsa muslim terbesar dengan jumlah penduduk kurang lebih 90%
beragam Islam, tuntunan atau kiat Islam dalam segala aspek yang berkaitan
dengan ekonomi Islam menjadi relevan5.
2 M.Dawan Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, (Jakarta: LSAF,1999), h.3-
4 3 M.Nur Rianto Al Arif, Teori Mikroekonomi:suatu perbandingan ekonomi islam dan
ekonomi konvensional, (Jakarta: Kencana, 2010) 4 Muhammad N. Siddiqi, Muslim Economic Thingking:A Survey of Contemporary
Literature. (Jeddah and The Islamic Foundation, 1981) 5 Ma’aruf Amin, Kata Penghantar, dan Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life
and General): konsep dan sistem operasional, Cet I, (Jakarta: Gema Insani Pers,2004),h. Xxiii
3
Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, turut serta pula
berkembangnya institusi – institusi syariah, termasuk di dalamnya asuransi
syariah. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) memperkirakan
pertumbuhan industri asuransi syariah pada 2013 mencapai 30-40 persen. Tahun
depan juga diperkirakan akan menjadi puncak pertumbuhan asuransi syariah di
Indonesia.6 Berkembangnya asuransi syariah diikuti pula oleh berkembangnya
akuntansi asuransi syariah. Ini dapat dimaklumi karena semakin berkembangnya
asuransi syariah maka semakin kompleks pula pencatatan transaksi asuransi
syariah.
Ada tujuh prinsip yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi
konvensional7, yaitu keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas
mengawasi produk yang dipasarkan dan yang terkait dengan pengelolaan
investasi dana. Selanjutnya akad yang akan dilaksanakan, maksudnya adalah
prinsip yang digunakan yaitu tolong menolong. Yang ketiga ada prinsip
penghitungan investasi dana berdasarkan mudharabah, sementara konvensional
berdasarkan riba.
Kemudian kepemilikan dana pun pada dasarnya merupakan milik peserta,
dan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah. Pembayaran klaim juga
6 Takaful Umum, “Berita Terkini”, artikel diakses pada 10 Januari 2014 dari
http://www.takafulumum.co.id/index.php/in/berita-terkini/228-asuransi-syariah-tumbuh-40-persen-2013
7 Agustianto dan Lutfi T Rizki, Fiqih Perencanaan Keuangan Syariah, (Jakarta: Muda
Mapan Publishing.2010)
4
menjadi pembeda karena diambil dari rekening tabarru seluruh peserta.
Selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan sesuai dengan prinsip
bagi hasil. Terakhir, asuransi syariah tidak mengenal adanya dana yang hangus.
Karena dana yang disetorkan tetap dapat diambil kecuali dana yang sejak awal
telah diikhlaskan masuk ke dalam rekening tabarru‟.
Beberapa pendapat ahli akuntansi Internasional tentang keberadaan
akuntansi Islam diantaranya adalah Robert Arnold Russel (1986)8
mengemukakan bahwa sebelum dikenal doeble entry Pacioli sudah ada sistem
doeble entry Arab yang lebih canggih yang merupakan dasar kemajuan bisnis di
Eropa pada Abad pertengahan. Ini sekali lagi menjadi bukti nyata dari kontribusi
Islam di bidang keuangan, khususnya akuntansi.
Konsep adanya sistem syariah dapat dijadikan sebagai nilai dasar dalam
pembangunan kerangka konseptual sistem akuntansi syariah, rancangannya
sebagai berikut9. Pertama, menunjukan perlunya sistem akuntansi alternatif bagi
orang islam dengan menguji secara kritis sistem akuntansi konvensional yang
dikembangkan berdasarkan pada nilai barat. Kedua, memberikan suatu
pemahaman konsep dasar akuntansi syariah yang didasarkan pada syariat Islam.
Ketiga, mengusulkan kerangka konseptual akuntansi syariah dan implikasinya
8 Sofyan Safri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: BUMI AKSARA .1997), h.6-8,
9 Muhammad, Penghantar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Salemba Empat.2002), h.105
5
terhadap peran akuntan muslim. Konsep kesatuan usaha memandang perusahaan
sebagai suatu entitas yang terpisah dari pemiliknya10
.
Dalam membentuk fondasi yang kokoh agar tidak menyebabkan struktur
industri asuransi syariah menjadi rapuh, perlu adanya sebuah standar akuntansi
asuransi syariah. Bagi asuransi syariah, standar akuntansi merupakan sarana bagi
perusahaan untuk membuat pelaporan dan penyajian laporan keuangan yang
sesuai dengan karakteristik perusahaannya untuk dapat menyajikan informasi
yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan sebagai alat
transparasi dan akuntabilitas baik bagi nasabah, regulator dan juga manajemen.11
Melihat hal tersebut, para pakar syariah dan akuntansi mewujudkannya dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan
Keuangan Syariah pada 27 Juni 2007. Penyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) merupakan standar akuntansi yang disusun oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan (DSAK).12
Pada awalnya acuan mengenai laporan keuangan asuransi syariah berupa
PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah muncul pada 27 Juni
2007. Kemudian muncul PSAK 108 mengenai Akuntansi Transaksi Asuransi
Syariah pada 26 Februari 2008. Pada tahun yang sama, tepatnya 6 Mei 2008
10
Sony Warsono,dkk, Akuntansi Itu Ternyata Logis dan Mudah, (Yogyakarta:Asgard Chapter.2009), h.12
11 Sofyan Safri Harahap, Kata Sambutan, dalam Abdul Ghoni dan Erny Arianty.
Akuntansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek, (Jakarta: Insco Consulting.2007), h.v 12
Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2010), h.672
6
muncul PSAK 111 mengenai Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Tetapi,
PSAK tersebut dihilangkan ketika PSAK 108 mengalami revisi pada tahun 2009
dan PSAK 101 mengalami revisi pada tahun 2011.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini bertujuan untuk mengatur
penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general
purpose financial statements) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut
“laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan
entitas syariah periode sebelumnya, maupun dengan laporan keuangan entitas
syariah lain. Adapun ruang lingkup dalam PSAK Syariah 101 adalah mengenai
pernyataan yang diterapkan untuk penyajian laporan keuangan syariah yang
dilakukan oleh entitas asuransi syariah.13
Laporan keuangan syariah yang
dimaksud dalam PSAK ini adalah laporan posisi keuangan, laporan surplus
defisit underwriting dana tabarru‟, laporan laba rugi, laporan perubahan dana
tabarru’, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan
penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta
catatan atas laporan keuangan.
Karakteristik asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya
mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk
membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang
dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi
13
Ikatan Akuntansi Indonesia, “Prinsip Akuntansi”, artikel diakses pada 12 Januari 2014 dari http://www.iaiglobal.or.id/prinsip_akuntansi/exposure.php?id=10
7
bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah.
Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan
menginvestasikan dana peserta.
Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong
(ta‟awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi.
Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru‟ dan akad
tijari. Akad tabarru‟ digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari
digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis sangat
tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.101 REVISI
TAHUN 2011 MENGENAI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
SYARIAH (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga).
B. Identifikasi Masalah
Kemungkinan ada beberapa permasalahan yang dapat muncul dari
penelitian ini, dengan meninjau dari berbagai perspektif. Pertama adalah masalah
yang akan muncul berkaitan mengenai standar akuntansi yang disusun oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Standar ini dibuat tidak dalam
kurun waktu yang tiba-tiba atau tanpa alasan yang jelas. Pastilah ada maksud
Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam merancang Pernyataan Standar
8
Akuntansi Keuangan, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
no.101.
Selanjutnya permasalahan yang akan muncul adalah sudah sampai sejauh
mana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian
Laporan Keuangan Syariah dijalankan dengan baik. Lahirnya PSAK ini memang
tidak dapat dikatakan lama, karena PSAK ini lahir pada 27 Juni 2007 ,kemudian
direvisi pada 12 januari 2011. Untuk kurun waktu 3 tahun ini apakah sudah
dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang berlabel syariah dengan maksimal.
Itulah yang akan menjadi permasalahan kedua yang dapat muncul dari penelitian
ini.
Kemudian ketika perusahaan asuransi syariah tidak dapat atau tidak
melaksanakan standar yang telah disusun dan ditetapkan Dewan Standar
Akuntansi Keuangan adakah sanksi bagi perusahaan asuransi syariah tersebut,
atau apakah memang tidak ada sanksi yang akan didapat oleh perusahaan
asuransi syariah tersebut. Sehingga pertanyaan selanjutnya yang akan muncul
adalah buat apa standar akuntansi ini disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan.
Adapula permasalahan yang dapat muncul dari penelitian ini adalah
mengenai masalah spin off yang bukan hanya dialami oleh bank syariah,
melainkan dialami pula oleh asuransi syariah. Karena divisi syariah perusahaan
9
asuransi diimbau tidak terburu-buru melakukan spin off14
. Berbagai persiapan
perlu diperhatikan oleh perusahaan asuransi syariah. Mulai dari aset, Sumber
Daya Insani (SDI), sistem manajemen serta Teknologi dan Informasi (TI).
Pemisahan unit syariah ini dari unit induknya apakah dapat mengganggu dalam
terlaksananya dan terciptanya laporan keuangan yang baik sesuai dengan PSAK
no.101 yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan
(DSAK). Karena di dalam spin off itu sendiri juga memiliki berbagai
permasalahan dan peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan atau unit syariah
yang ada di Indonesia. Laporan keuangan asuransi syariah, selain harus
memenuhi ketentuan PSAK 101 juga harus memenuhi ketentuan dari Peraturan
Menteri Keuangan dan Peraturan Bappepam dan Lembaga Keuangan mengenai
kesehatan keuangan perusahaan.
Kemudian terakhir masalah yang dapat muncul adalah dengan terlalu
cepatnya perubahan yang terjadi pada PSAK yang mengatur laporan keuangan
asuransi syariah. PSAK 101 awalnya muncul pada 2007, kemudian PSAK 108
pada 2008. Terakhir PSAK 108 mengalami revisi di tahun 2009 dan PSAK 101
mengalami revisi pada tahun 2011. Ini membuat perusahaan asuransi syariah
harus lebih cepat beradaptasi dengan tiap perubahan PSAK yang terjadi.
Ditambah lagi dengan revisi PSAK 101 pada 2011 menambahkan standar
14
Republika, “Berita Ekonomi Syariah”, artikel diakses pada 12 Januari 2014 dari http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/07/31/mqsch9-ojk-berkomitmen-kembangkan-keuangan-syariah
10
penyusunan Laporan Laba Rugi Komprehensif pada laporan keuangan asuransi
syariah.
C. Batasan dan Rumusan Masalah
1. Batasan Masalah
Pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian ini penulis akan
membatasinya hanya pada ruang lingkup penerapan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
Dalam hal ini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah
disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Sehingga
permasalahan yang akan muncul hanya sebatas sejauh mana penerapan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan
Keuangan Syariah ini diterapkan oleh perusahaan asuransi syariah atau
perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah. Khususnya pada PT. Asuransi
Takaful Keluarga.
2. Perumusan Masalah
Dari batasan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis maka
selanjutnya akan dipaparkan pula rumusan masalah yang meliputi:
1. Apakah PT. Asuransi Takaful Keluarga menerapkan PSAK no.101
(revisi 2011) pada laporan keuangannya ?
2. Sudah sejauh manakah penerapan PSAK 101 (revisi 2011)
dilaksanakan PT. Asuransi Takaful Keluarga pada laporan
keuangannya?
11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis paparkan
sebelumnya, maka akan dipaparkan selanjutnya mengenai tujuan penelitian
sebagai berikut:
a. Mengetahui apakah perusahaan asuransi syariah atau perusahaan
asuransi yang memiliki unit syariah dalam hal ini adalah PT. Asuransi
Takaful Keluarga telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
b. Menjelaskan sudah sejauh manakah penerapan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan
Syariah oleh perusahaan asuransi syariah atau perusahaan asuransi
yang memiliki unit syariah, dalam hal ini PT. Asuransi Takaful
Keluarga.
c. Menjelaskan kendala – kendala yang dialami oleh perusahaan asuransi
syariah atau perusahaan asuransi unit syariah dalam penerapan
Pernyataan Standar Akuntansi Syariah no.101 mengenai Penyajian
Laporan Keuangan Syariah, dalam hal ini kendala yang dialami oleh
PT. Asuransi Takaful Keluarga.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Akademis
12
1) Bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan
mengenai masalah yang diteliti dan sebagai pembanding antara
teori yang didapatkan dalam perkuliahan dengan praktik di
lapangan.
2) Dapat menambah khasanah pengetahuan dan referensi sebagai
bahan kajian lebih lanjut, khususnya bagi mahasiswa dan
mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi pihak perusahaan, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga,
diharapkan hasil penelitian ini berfungsi sebagai bahan
pertimbangan dalam mengoptimalkan tingkat penyajian
laporan keuangan khususnya yang berkaitan dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian
Laporan Keuangan Syariah.
2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
informasi agar lebih berpartisipasi secara aktif dalam
memajukan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia.
E. Tinjauan Kajian Terdahulu
Penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan
pada penelitian ini antara lain:
13
1. Penelitian terdahulu yang berjudul DAMPAK PENERAPAN PSAK 108
TERHADAP TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH (Studi Pada Unit Syariah
PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967), oleh Ahmad Sofyan pada tahun
2010. Penelitian menghitung tingkat solvabilitas pada perusahaan
asuransi syariah (Studi pada unit syariah PT.Asuransi Bumiputera Muda
1967) setelah menerapkan PSAK 108 tentang transaksi akuntansi asuransi
syariah. Dalam penelitian ini teknik analisa data menggunakan content
analysis (riset dokumen), karena pengumpulan data dan informasi akan
dilakukan melalui pengujian arsip dan dokumen. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah bahwa PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 jika
menerapkan PSAK 108, tingkat solvabilitasnya masing-masing sebesar
62,55%, 46,53%, 47,41%, 10,82% dan 52,84% pada triwulan I 2009 –
triwulan I 2010. Tetapi belum memenuhi BTSM yang ditetapkan sebesar
120%.
2. Penelitian terdahulu yang berjudul EVALUASI PENERAPAN PSAK
101 DAN 108 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN LABA RUGI
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, oleh Mohammad Lusan.
Penelitian mengevaluasi penerapan sebelum dan setelah adanya PSAK
101 dan 108 pada asuransi syariah dan asuransi yang memiliki unit
syariah. Penelitian ini bersifat komparatif. Membandingkan kedua sistem
14
akuntansi khususnya laporan laba rugi dalam perusahaan asuransi di
Indonesia, sebelum dan sesudah terbitnya PSAK Asuransi Syariah. Data
didapatkan melalui penelusuran dokumentasi laporan laba rugi
perusahaan asuransi syariah serta pendapat para ahli biro asuransi syariah.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebelum menggunakan
PSAK Asuransi Syariah, premi dianggap sebagai investasi, tidak ada
pembagian surplus underwriting dan entitas dibebani biaya bila terjadi
klaim. Kemudian setelah menggunakan PSAK, premi tidak diakui
sebagai pendapatan, tetapi ujrah dari hasil pengelolaan dana, terdapat
surplus pembagian underwriting dan entitas tidak dibebani biaya.
3. Penelitian terdahulu yang berjudul ANALISIS PENERAPAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
NOMOR 108 MENGENAI AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI
SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Pekanbaru),
oleh Irma Yuni. Penelitian menganalisa dari penerapan PSAK 108
mengenai Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT.Asuransi
Takaful Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode yang
digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian
tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.
Kemudian pada kesimpulannya memang dijelaskan bahwa PT. Asuransi
Takaful Pekanbaru telah menerapkan PSAK 108 dengan baik.
15
F. Kerangka Teori dan Konseptual
1. Kerangka Teori
Tinjauan teoritis yang terkait pada penelitian ini di antaranya mengenai
ruang lingkup akuntansi syariah dan PSAK no.101 mengenai Penyajian Laporan
Keuangan Syariah dan asuransi syariah itu sendiri.
Menurut American Accounting Association dalam buku “A Statement of
Basic Accounting Theory”, pengertian akuntansi adalah proses
mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk
memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka
yang menggunakan informasi tersebut.15
Sedangkan pengertian akuntansi syariah yaitu suatu identifikasi,
klarifikasi, pendataan dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait
dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan
ekonomi berdasarkan prinsip akad – akad syariah, yaitu tidak mengandung
zhulum, riba, maisir, gharar barang yang diharamkan dan membahayakan.16
Landasan syar’i terkait akuntansi syariah tersebut yaitu terdapat dalam firman
Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 282.
Landasan syar’i tersebut memberikan isyarat bahwa keberadaan akuntansi
dalam sebuah lembaga keuangan syariah menjadi wajib adanya, tak terkecuali
pada industri asuransi syariah. Sistem akuntansi bertujuan menghasilkan laporan
15
Muhammad, Prinsip – Prinsip Akuntansi Dalam Al-Qur’an (Jakarta: UII Press, 2000), h.34
16Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h.13-14
16
keuangan sebagai informasi bagi para pemakainya. Dalam proses akuntansi
tersebut terdapat sebuah standar akuntansi yang mengaturnya. Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan
Syariah adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus
atau defisit underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana tabarru‟. Dengan
demikian, adanya sebuah pemisahan antara dana tabarru‟ dan dana pengelola
adalah keharusan dalam pelaporan keuangan asuransi syariah.
2. Kerangka Konsep
PSAK 101 PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN
SYARIAH
PT. ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA
LAPORAN KEUANGAN ENTITAS ASURANSI
SYARIAH ( LAMPIRAN 2 DARI PSAK NO 101
MENGENAI PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH)
LAPORAN KEUANGAN PT. ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA PADA TAHUN 2011 HINGGA 2012
17
G. Metode Penelitian
1. Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Asuransi Takaful
Keluarga yang berlokasi di Graha Takaful Indonesia, Jl. Mampang Prapatan
Raya No. 100, Jakarta, 12790.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu
sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab
pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari
pokok suatu penelitian.17
Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk
mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga
memberikan gambaran yang jelas tentang situasi – situasi di lapangan apa
adanya.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kuantitatif karena data – data yang
diperoleh dalam bentuk angka – angka pada sebuah laporan keuangan
perusahaan asuransi syariah. Kualitatif karena data – data yang diperoleh
berdasarkan buku – buku, majalah, koran, kajian pustaka terdahulu, serta artikel
17
Consuelo G.Sevila, Penghantar Metode Penelitian (Jakarta: UI-PRESS, 1993), h.71
18
yang dikumpulkan penulis dan berhubungan dengan permasalahan dalam
pembahasan skripsi ini.
4. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk
laporan keuangan perusahaan asuransi syariah dan data kualitatif berupa literatur
– literatur kepustakaan, koran, artikel, dan sebagainya.
b. Sumber Data
1) Data primer, bersumber dari observasi langsung pada PT. Asuransi
Takaful Keluarga yang berupa Laporan Keuangan Pada tahun 2011 –
2012
2) Data sekunder, bersumber dari buku- buku, koran, majalah, website,
penelitian terdahulu dan sumber – sumber tertulis lainnya yang
mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penulis mengadakan
penelitian terhadap literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian
skripsi ini, berupa skripsi terdahulu, buku – buku, majalah, surat kabar,
artikel, buletin, brosur, internet, dan sebagainya.
19
b. Penelitian lapangan ( field research), yakni penulis mengumpulkan data –
data secara langsung ke tempat objek penelitian. Teknik pengumpulan
data dengan melalui dua cara, yaitu:
1) Observasi, yaitu dengan datang dan meninjau langsung PT. Asuransi
Takaful Keluarga.
2) Wawancara (interview), yaitu pengumpulan informasi dengan
mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terlibat dengan
penelitian ini baik secara langsung maupun yang tidak langsung.
6. Teknik Analisis Data
Data – data yang terkumpul, kemudian diklasifikasikan menjadi dua,
yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka – angka dan data kualitatif berupa
kata – kata atau simbol, untuk selanjutnya dilakukan content analysis (riset
dokumen), karena pengumpulan data dan informasi akan dilakukan melalui
pengujian arsip dan dokumen.
Tahapan dalam content analysis adalah sebagai berikut.
1. Unitizing (pengunitan), adalah upaya untuk mengambil data yang tepat untuk
kepentingan penelitian. Data-data tersebut seperti laporan keuangan PT.
Asuransi Takaful Keluarga, PSAK 101, buku-buku referensi, berita, data-data
dari internet, data wawancara dsb.
2. Sampling (penyamplingan), adalah mencari sampel yang dapat digunakan
dalam mendukung penelitian. Dalam hal ini berupa kutipan-kutipan ataupun
contoh-contoh.
20
3. Reducing (pengurangan) adalah penyederhanaan dari unit-unit yang telah
diperoleh, sehingga data yang didapat lebih efisien. Dalam hal ini unit
berfokus pada laporan keuangan asuransi syariah.
4. Abductively inferring adalah melakukan penarikan kesimpulan melalui analisa
yang lebih jauh, sehingga dapat timbul makna yang lebih luas, sebab-akibat
serta arahan atau acuan.
5. Naratting (penarasian) adalah merupakan tahapan akhir yakni upaya dalam
menjawab hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
Setelah semua data terkumpul dan telah dilakukan content analysis, maka
penulis melanjutkan tahap analisis dengan menggunakan metode deskriptif
analisis. Pada tahap ini, data dideskripsikan dan dianalisis sedemikian rupa
sampai berhasil menyimpulkan kebenaran – kebenaran yang dapat digunakan
untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah
Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2011 - 2012.
H. Rencana Waktu Penelitian
NO KEGIATAN 1 3 4 6 7 9 12 15
1 Penyusunan
Proposal
2 Diskusi
Proposal
Minggu ke -
21
3 Penyusunan
Proposal
Tahap
Akhir
4 Tinjauan
Teoritis
5 Pencarian
Data
Penelitian
6 Menyusun
Data
Penelitian
7 Analisis
Data
Penelitian
8 Penarikan
Kesimpulan
I. Sistematika Penulisan
22
Penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi ke dalam 5 ( lima ) bab
dan terdiri atas beberapa sub bab. Susunan bab tersebut secara sistematis adalah
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah,
pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
tinjauan kajian terdahulu, kerangka teori dan konseptual, metode
penelitian, rencana waktu penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN TEORITIS
Tinjauan teoritis ini memuat deskripsi mengenai teori – teori yang
digunakan dalam proses penelitian dan pembatasan. Dalam hal ini, teori –
teori yang diuraikan antara lain pengertian asuransi syariah, ruang lingkup
akuntansi syariah dan akuntansi asuransi umum syariah serta gambaran
umum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.101 revisi
2011 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Dalam bab ini disajikan mengenai metode penelitian yang akan dilakukan
oleh penulis dalam mengolah data yang telah didapatkan.
BAB IV ANALISIS TERHADAP DATA PENELITIAN
Dalam bab ini diuraikan analisis terhadap data penelitian yang ada guna
menjawab masalah penelitian, dalam hal ini mengenai penerapan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian
23
Laporan Keuangan Syariah perusahaan asuransi syariah atau perusahaan
yang memiliki unit syariah yakni PT. Asuransi Takaful Keluarga.
BAB V PENUTUP
Bab ini memaparkan hasil dari penelitian atau kesimpulan apa yang dapat
ditarik hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan
pokok masalah. Kemudian dari hasil analisa dan pembahasan yang telah
dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran yang
sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti.
24
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Landasan Teori Asuransi Syariah
1. Pengertian Asuransi Syariah
Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, assurantie, yang dalam hukum
Belanda disebut dengan Verzekering yang artinya pertanggungan. Dari
peristilahan assuratie kemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung, dan
geassureerde bagi tertanggung.1 Definisi asuransi sebetulnya bisa diberikan dari
berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, dan
aspek matematika.2 Tidak ada satu definisi yang bisa memenuhi masing-masing
sudut pandang tersebut.
Pengertian asuransi (konvensional) secara istilah telah banyak diungkap
oleh para tokoh, antara lain Mark R. Greene, mendefinisikan asuransi sebagai
institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan dibawah satu
manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi, sehingga kerugian besar
yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksikan
dalam lingkup yang lebih kecil.3
1 KH Ali Yafie, Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam, (Mizan:Bandung,1994), h.205-206
2 Herman Darmadi, Manajemen Asuransi, (Bumi Aksara: Jakarta, 2000), h.2-3
3 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and general), (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004), h. 26-
27
25
Selanjutnya, Drs. H Abbas Salim, M.A, berpendapat bahwa asuransi
adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah
pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti.4
Selain beberapa definisi di atas, pemerintah juga membuat peraturan
mengenai hal tersebut dalam UU no.2 tahun 1992, mendefinisikan bahwa
asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertangung.
Dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan
diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas
meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.5
Dari definisi tersebut ada 3 (tiga) unsur terkait asuransi konvensional,
antara lain:6
Unsur 1: Pihak tertanggung berjanji membayar uang premi kepada pihak
penanggung, sekaligus/berangsur-angsur.
4 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.1
5 Undang-Undang No.9 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian.
6 Abdullah Amrin, Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya Ditengah Asuransi
Konvensional,(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), h.7
26
Unsur 2: Pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada
pihak tertanggung sekaligus atau berangsur-berangsur, apabila
terlaksana unsur ketiga.
Unsur 3: Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.
Asuransi Syariah sebagai lembaga keuangan non-bank merupakan bentuk
adanya pengembangan pada praktik muamalat. Dalam kajian fiqh muamalat,
terdapat sebuah kaidah fiqh:
Artinya: “Hukum asal transaksi dan muamalah adalah boleh sampai ada dalil
yang mengharamkannya”7
Kaidah fiqh diatas secara tersirat menjelaskan bahwa dalam kegiatan
muamalah yang termasuk dalam ranah keduniaan, manusia diberikan kebebasan
untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri,
sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang
melarangnya.8
Dalam bahasa Arab, kata asuransi disebut at-tamin, takaful, dan at-
tadhamun yang bermakna saling melindungi, saling tolong menolong dan saling
menanggung. DSN-MUI memfatwakan bahwa Asuransi Syariah adalah usaha
saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak
melaui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola
7 Jalal al-Din, al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nazhair, (Beitur: Dar al-Fikr), h.64
8 Hadypradipta, Fiqh Muamalat, Artikel diakses pada 11 Februari 2010
27
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan
syariah.9
Dengan begitu, dalam menanggung kemungkinan terjadinya risiko, para
peserta asuransi bersama-sama mendermakan hartanya dalam bentuk dana
tabarru’ dan menggunakannya untuk membantu salah satu peserta yang tertimpa
musibah atau risiko. Dengan demikian, letak perbedaan antara asuransi syariah
dan asuransi konvensional adalah, pada bagaimana risiko itu dikelola dan
ditanggungkan serta bagaiman dana asuransi syariah dikelola. Perbedaan lain
terletak pada hubungan antara operator (penanggung) dengan peserta
(tertanggung), dimana asuransi syariah pengaturan pengelolaan risikonya
memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan
peserta dan operator.10
Dalam upaya membedakan keduanya, Ir. Muhammad Syakir Sula,
AAIJ, FIIS membedakan gambaran sebagai berikut:
Tabel.1
9 Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
10 Muhaiman Iqbal, h.2
28
Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah11
No Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah
1 Aspek Syar’i Tidak selaras dengan
syariah Islam karena
adanya Maisir, Gharar
dan Riba, yang
merupakan suatu hal
yang diharamkam
dalam muamalat
Bersih dari adanya
praktik Gharar,
Maisir dan Riba
2 Akad Akad jual beli (akad
mu’awadah, akad
idz’aan, akad gharar,
dan akad mulzim)
Akad tabarru’ dan
akad tijarah
(mudharabah,
mudharabah
mustarakah, wakalah
bil ujrah)
3 Management of Risk Transfer of Risk, di
mana terjadi transfer
risiko dari tertanggung
kepada penanggung
Sharing of Risk, di
mana terjadi proses
saling menanggung
antara satu peserta
dangan peserta
11
Muhammad Syakir Sula, h.326
29
lainnya (ta’awun)
4 Dewan Pengawas
Syariah (DPS)
Tidak ada, Dewan
Pengawas Syariah,
sehingga dalam banyak
praktiknya bertentangan
dengan kaidah syar’i
Mempunyai Dewan
Pengawas Syariah
(DPS), yang berfungsi
untuk mengawasi
pelaksanaan
operasional
perusahaan agar
terbebas dari praktik-
praktik muamalah
yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip
syariah
Berdasarkan tabel 1 di atas, perbedaan antar keduanya semakin kentara.
Pertama, pada Asuransi Syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling
tolong menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisikan
dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut tabarru’. Sistem ini tidak
menggunakan pengalihan risiko (Transfer of Risk) dimana tertanggung harus
membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (Sharing of Risk)
dengan sistem para peserta saling menanggung.
30
Kedua, akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah harus selaras
dengan hukum Islam, artinya adalah akad yang dilakukan harus terhindar dari
Riba, Gharar (ketidakjelasan dana), dan Maisir (judi), serta investasi dana harus
pada objek yang halal thoyyibah.
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah
Saat ini memang belum ada Undang-Undang yang mengatur secara rinci
mengenai Asuransi Syariah. Payung hukum asuransi syariah masih diatur
dalam UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kemudian adapula
dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan no. 18 mengenai Penerapan
Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan
Prinsip Syariah. Hal ini memang cukup mempengaruhi kinerja dari
perusahaaan Asuransi Syariah yang masih terpaku pada hukum positif.12
Kerangka acuan dalam operasional Asuransi Syariah antara lain:
a) Fatwa DSN-MUI no. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman
Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah.
b) Fatwa DSN-MUI no. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah
Musytarakah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, dimaksudkan untuk
mengatur surplus yang diambil dari dana tabarru’ sementara bagi hasil
bersumber dari dana tabungan.
12
Abdul Ghoni dan Erny Arianty, Akuntansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek, (Jakarta: Insco Consulting, 2007), h.13
31
c) Fatwa DSN-MUI no. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil
Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, mengatur tentang
pembagian dana tabarru’ yang dianggap sebagai surplus dan ujrah
perusahaan, serta dana tabungan dialokasikan untuk bagi hasil antara
nasabah dengan entitas.
d) Fatwa DSN-MUI no.53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad Tabarru’ pada
Asuransi dan Reasuransi Syariah.
e) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.010/2010 tentang
Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha
Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
f) Fatwa DSN-MUI no.81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana
Tabarru’ Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian
Berakhir.
Peraturan-peraturan di atas selama ini menjadi acuan perusahaan Asuransi
Syariah dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu, landasan hukum
normatif yang menjadi acuan dalam menjalankan usahanya secara syariah
yaitu:
1. Al-Qur’an
Pada dasarnya Al-Qur’an tidak menyebutkan secara tegas praktik asuransi
syariah. Terindikasikan dari tidak munculnya istilah al-ta’min secara
32
nyata dalam Al-Qur’an. Meski demikian, Al-Qur’an mengakomodir ayat-
ayat yang memiliki nilai-nilai dasar dalam praktik Asuransi Syariah,
seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk
melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.13
1. QS. Yusuf ayat 46-49
(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai
orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh
ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi
betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh)
lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar
mereka mengetahuinya".
13
AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2004), h.105
33
Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)
sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan
dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang
menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun
sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.
Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi
hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur".
Pada ayat ini mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap
segala sesuatu peristiwa yang akan menimpa di masa datang. Baik
peristiwa tersebut dalam bentuk, kecelakaan, kebakaran,terganggunya
kesehatan, kecurian, ataupun kematian. Pada peristiwa di atas disebutkan
bahwa Nabi Yusuf telah melakukan proteksi (pengamanan) atau
perlindungan dari tujuh tahun masa paceklik dengan melakukan saving
(penabungan) selama tujuh tahun yang lalu. Pelajaran yang dapat diambil
34
dari ayat di atas untuk diterapkan pada praktek asuransi adalah dengan
melakukan pembayaran premi asuransi berarti kita secara tidak langsung
telah ikut serta mengamalkan perilaku proteksi tersebut seperti yang telah
dilakukan oleh Nabi Yusuf. Karena prinsip dasar dari bisnis asuransi
adalah proteksi (perlindungan) terhadap kejadian yang membawa
kerugian ekonomi.
2. QS. Al-Maidah ayat 2
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-
id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi
Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya
dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah
berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum
karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam,
35
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
Ayat ini memuat perintah (amr) tolong-menolong antar sesama manusia.
Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota
(nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar
digunakan sebagai dana sosial (tabarru). Dana sosial ini berbentuk
rekening tabarru pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk
menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.
3. QS. Al-Hasyr ayat 18
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk
hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Dalam ayat ini dimaksudkan bahwa kita harus mempunyai nilai dasar
semangat untuk melakukan proteksi terhadap kerugian di masa
mendatang.
36
4. QS. Al-A’raf ayat 34
Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang
waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan
tidak dapat (pula) memajukannya.
Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah, untuk menjalani
kehidupannya di muka bumi. Namun dalam menjalankan kehidupannya
tersebut manusia tidak mengetahui, sampai kapan ia akan terus hidup,
kapan ia akan jatuh sakit, kapan tertimpa musibah, kecelakaan serta
kebakaran. Karena hal tersebut semata-mata hanyalah merupakan rahasia
Allah SWT.
5. QS. An-Nisa’ ayat 9
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah
37
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar.
Dalam kehidupannya manusia memiliki potensi mendapatkan musibah
dan bencana yang mungkin tidak diduga sebelumnya, dan oleh karenanya
manusia diminta untuk mempersiapkan diri, menghadapi berbagai
kemungkinan musibah yang akan menimpanya, sehingga tidak
menimbulkan kemadharatan bagi orang-orang yang ditinggalkannya
2. Sunnah Nabi
Rasulullah SAW, sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di
masa mendatang. Di saat seseorang akan meninggal dunia, meninggalkan
ahli waris (keluarga) dengan kecukupan materi, dalam pandangan
Rasulullah sangatlah baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan
keadaan terlantar. Seperti dalam sabdanya, yang artinya:
“Diriwayatkan dari Amr bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda
Rasulullah SAW: Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anakmu
(ahli waris) dalam keadaan kaya raya dari pada meninggalkan mereka
dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia
lainnya”
38
Diriwayatkan dari Nu’man bin Basyir ra, telah bersabda Rasulullah
SAW: “Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta, kasih
sayang dan kelemah lembutan diantara mereka adalah seperti satu tubuh.
Apabila terdapat satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota
tubuh yang lain akan turut merasakannya (seperti) tidak bisa tidur dan
demam.”
Maksudnya adalah di antara sesama kaum muslimin, kita diperintahkan
untuk saling tolong menolong & bantu membantu, khususnya terhadap
yang mendapatkan kesulitan.
Maka asuransi syariah merupakan proteksi yang bukan hanya bermanfaat
untuk diri sendiri dan keluarga, namun juga bermanfaat bagi orang lain.
Karena dalam berasuransi syariah, kita bisa saling tolong menolong
dengan sesama peserta asuransi yang diambil dari dana tabarru dan sesuai
dengan Al Quran dan Al Hadits.
3. Landasan Teori Akuntansi Syariah
Awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari
ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan
perhitungan yang memiliki kebenaran absolut. Penemuan metode baru dalam
akuntansi kekinian senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi
39
setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ilmu akuntansi
cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial. Perubahan ilmu akuntansi dari
bagian ilmu sosial disebabkan oleh beberapa faktor perubahan dalam
masyarakat, seperti transaksi usaha yang akan dipengaruhi oleh budaya,
tradisi, dan kebiasaan masyarakat.14
Akuntansi yang kita kenal saat ini diklaim berkembang dari peradaban
barat, sejak zaman Paciolli. Padahal jika kita telusuri dengan lebih mendalam
lagi proses perkembangannya, terlihat bahwa ilmu ini dikembangkan oleh
filosof Islam yang terkenal yaitu, Abu Yusuf Ya’Kub bin Ishaq Al Kindi
yang lahir pada tahun 801 M, juga Al Karki (1020) dan Al Khawarizmy
serta al Jabar dan Ibnu Khaldun (1332). Mereka semua adalah filosof-
filosof Islam yang juga bicara tentang politik, sosiologi, ekonomi, bisnis dan
perdagangan. Bahkan, ada dugaan bahwa pemikiran mereka itulah yang
memberikan kontribusi besar bagi pemikiran barat.15
Kebenaran ini turut pula didukung oleh pendapat beberapa ahli, salah
satunya adalah pendapat ahli akuntansi internasional, Robert Arnold Russel
(1986), mengemukakan bahwa sebelum dikenal doeble entry oleh Paciolli
14
Dr. Sofyan Syafri Harahap, M.S.Ac, Akuntansi dan Nilai Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h.142 15
Sri Nurhayati Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.99
40
sudah ada sistem doeble entry Arab yang lebih canggih yang merupakan dasar
kemajuan bisnis di Eropa pada Abad pertengahan. 16
1. Pengertian Akuntansi Syariah
Akuntansi adalah proses mengindentifikasi, mengukur, dan
menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam mengambil
pertimbangan, dalam mengambil kesimpulan oleh para ahli dibidangnya. Definisi
lain adalah seni dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang
umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.17
Pengertian akuntansi syariah dalam bahasa arab biasa disebut muhasabah,
yang diartikan secara bahasa sebagai menimbang atau menghitung amal-amal
manusia yang telah diperbuat, sebagaimana dalam firman Allah SWT:18
“Dan berapalah banyaknya penduduk negeri yang mendurhakai perintah
tuhan mereka dan rasul-rasulnya, maka kami hisab penduduk negeri itu dengan
hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan” (QS.
Ath Thalaq: 8)
16
Sri Nurhayati Wasilah, h.105 17
Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, Asuransi Syariah (life and general), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.385. 18
Ir. Muhammad Syakir Sula AAIJ, FIIS, Asuransi Syariah(life anda general), h. 386
41
Secara istilah, kata hisaba merupakan akar dari kata hasaba, yang berarti
“mengkalkulasi dan mendata”. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:
Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan
tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari
kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan
perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. (QS. Al-
Isra:12)
Pembahasaan tentang akuntansi dalam Islam tidak bersifat apologia,
tetapi benar-benar menjelaskan fenomena baru dengan munculnya sistem
ekonomi Islam yang semakin eksis serta diiringi dengan berkembangnya
lembaga-lembaga yang menerapkan konsep syariat Islam.
2. Kerangka Konseptual Akuntansi Berdasarkan Syariah
Berdasarkan dengan penjabaran sebelumnya, maka dapat dirumuskan
kerangka konseptual akuntansi syariah sebagai berikut:
1. Mencari keridhaan Allah SWT sebagai tujuan utama dalam menentukan
keadilan sosio-ekonomi.
2. Merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, dan
3. Mengejar kepentingan pribadi, yaitu memenuhi kebutuhan sendiri.
42
Tabel 2.
Kerangka Konseptual Akuntansi Berdasarkan Syariah:19
Berdasarkan gambar di atas, prinsip akuntansi syariah terletak pada apek
teknis maupun kemanusian yang harus diturunkan dari syariah. Aspek teknis
dalam akuntansi syariah menunjukan pada konstruk akuntansi yang berhubungan
dengan otoritas dan pelaksanaanya, berhubungan dengan pengukuran dan
penyikapan, dan prinsip-prinsipnya mengenai zakat, bebas bunga, transaksi
bisnis yang dihalalkan dalam hukum islam.
19
Iwan Triyuwono, Paradigma Akuntansi Syariah, (Jakarta: Grafindo, 2004), h.69
43
Tabel. 3
Perbedaan Prinsip Yang Melandasi Akuntansi Syariah dan
Akuntansi Konvensional
Akuntansi Konvensional Akuntansi Syariah
Postulat Entitas Pemisahan antara bisnis dan
pemilik
Entitas didasarkan
dengan bagi hasil
Postulat
Going-concern
Kelangsungan bisnis secara
terus menerus, yaitu
didasarkan pada realisasi
keberadaan asset
Kelangsungan usaha
tergantung pada
persetujuan kontrak
antara kelompok yang
terlibat dalam aktivitas
bagi hasil
Postulat periode
akuntansi
Tidak dapat menunggu
sampai akhir kehidupan
perusahaan dengan
mengukur keberhasilan
aktivitas perusahaan
Setiap tahun dikenal
zakat, kecuali untuk
produk pertanian yang
dihitung setiap panen
Postulat unit
pengukuran
Nilai uang Kuantitas nilai pasar
digunakan untuk
menentukan zakat,
hasil pertanian dan
emas
Prinsip
penyingkapan
penuh
Bertujuan untuk mengambil
keputusan
Menunjukan
pemenuhan hak dan
kewajiban kepada
Allah, masyarakat dan
individu
Prinsip
obyektivitas
Realibilitas pengukuran
digunakan dengan dasar bias
personal
Berhubungan erat
dengan konsep
ketaqwaan, yaitu
pengeluaran materi
untuk memenuhi
kewajiban
Prinsip materi Dihubungkan dengan
kepentingan relatif mengenai
informasi pembuatan
keputusan
Berhubungan dengan
pengukuran dan
pemenuhan tugas atau
kewajiban kepada
44
Allah, masyarakat dan
individu.
Prinsip
konsistensi
Dicatat dan dilaporkan
menurut pola Generally
Accepted Accounting
Principle (GAAP)
Dicatat dan dilaporkan
secara konsisten sesuai
dengan prinsip yang
dijabarkan oleh syariah
Prinsip
konservatisme
Pemilik teknik akuntansi
yang sedikit pengaruhnya
terhadap pemilik
Pemilihan teknik
akuntansi dengan
memperhatikan
dampak baiknya
dengan masyarakat
Seiring dengan perkembangan akuntansi syariah. Dewasa ini muncul
diskursus dikalangan akademisi akuntansi, berhubungan dengan pendekatan dan
aplikasi laporan keuangan sebagai bentuk dari konsep dan teori akuntansi.
Perbedaan-perbedaan yang terjadi mengarah pada posisi diametral pendekatan
teoritis antara akuntansi syariah pragmatis (menganggap model konvensional
dapat dimodifikasi untuk tujuan penyelarasan syariah) dan idealis (menolak
modifikasi karena dianggap terlalu kapitalis dan representasi pandangan dunia
barat).
B. Kerangka Acuan Akuntansi Asuransi Syariah
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
a) Fatwa DSN-MUI no. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan
Operasional Asuransi Syariah.
b) Fatwa DSN-MUI no. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah
Musytarakah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
45
c) Fatwa DSN-MUI no. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah
pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
d) Fatwa DSN-MUI no.53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad Tabarru’ pada
Asuransi dan Reasuransi Syariah.
e) Fatwa DSN-MUI no.81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana
Tabarru’ Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian
Berakhir.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
Dalam hal ini yang menjadi panduan atau acuan dalam Akuntansi Asuransi
Syariah adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 101
mengenai Penyajian Laporan Keuangan Asuransi Syariah serta Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 108 mengenai Akuntansi Transaksi
Asuransi Syariah.
46
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian
1. Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Asuransi Takaful
Keluarga yang berlokasi di Graha Takaful Indonesia, Jl. Mampang Prapatan
Raya No. 100, Jakarta, 12790.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu
sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab
pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari
pokok suatu penelitian.1 Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk
mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga
memberikan gambaran yang jelas tentang situasi – situasi di lapangan apa
adanya.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kuantitatif karena data – data yang
diperoleh dalam bentuk angka – angka pada sebuah laporan keuangan
perusahaan asuransi syariah. Kualitatif karena data – data yang diperoleh
1 Consuelo G.Sevila, Penghantar Metode Penelitian (Jakarta: UI-PRESS, 1993), h.71
47
berdasarkan buku – buku, majalah, koran, kajian pustaka terdahulu, serta artikel
yang dikumpulkan penulis dan berhubungan dengan permasalahan dalam
pembahasan skripsi ini.
4. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk
laporan keuangan perusahaan asuransi syariah dan data kualitatif berupa literatur
– literatur kepustakaan, koran, artikel, dan sebagainya.
b. Sumber Data
Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi 2 yakni sumber data primer
dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedang yang dimaksud
dengan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data.
1) Data primer, bersumber dari observasi langsung pada PT. Asuransi
Takaful Keluarga yang Laporan Keuangan Pada tahun 2011 - 2012
2) Data sekunder, bersumber dari buku- buku, koran, majalah, website,
penelitian terdahulu dan sumber – sumber tertulis lainnya yang
mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
5. Teknik Pengumpulan Data2
2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 308
48
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara ataupun berbagai
sumber. Dari segi teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data
dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara),
kuesioner (angket), dokumentasi ataupun gabungan keempatnya, yang biasa
disebut dengan Triangulasi.
Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan interview,
berikut penjelasan mengenai kedua teknik tersebut.
1. Observasi
Nasution (1998) menyatakan bahwa observasi adalah dasar dari semua
ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu
fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu
dikumpulkan dan sering dengan bantuan beberapa alat canggih, sehingga benda-
benda yang sangat kecil dan sangat jauh dapat diteliti dan dapat diamati dengan
jelas.
Marshall (1995) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar
mengenai perilaku dan makna dari perilaku tersebut.
49
Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi
berpartisipasi, observasi yang secara terang-terangan dan tersamar dan observasi
yang tak berstruktur.
Selanjutnya Spradley, dalam Susan Stainback (1998) membagi
observasi pasive participation, moderate participation, active participation dan
complete participation.
Dalam hal ini penulis menggunakan observasi terus terang dan tersamar.
Maksudnya adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan
terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi
mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas
penelitian. Tetapi dalam suatu kesempatan peneliti juga tidak berterus terang
atau tersamar dalam observasi, hal ini dilakukan bilamana sumber data yang
diperoleh merupakan suatu kerahasiaan atau data yang dicari merupakan data
yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan secara terus terang
penelitian ini tidak akan berjalan karena peneliti tidak diijinkan untuk melakukan
observasi.
2. Wawancara
Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai pertemuan dua orang
untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
50
diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang
lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan
tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan
pribadi.
Susan Stainback (1998) mengemukakan bahwa dengan wawancara
peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam
menginterprestasikan situasi dan fenoma yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa
ditemukan melalui observasi.
Selanjutnya Estenberg (2002) menyatakan bahwa interview merupakan
hatinya penelitian sosial. Dapat ditemukan penelitian mengenai sosial yang
didasarkan pada interview, baik yang standar maupun yang mendalam.
Kemudian Estenberg juga membagi wawancara dalam 3 bagian, yakni
wawancara berstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak
berstruktur. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur.
Wawancara semiterstruktur sudah merupakan jenis wawancara yang
dikategorikan in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini
adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang
diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan
wawancara dengan jenis seperti ini peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan
mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
6. Teknik Analisis Data
51
Data – data yang terkumpul, kemudian diklasifikasikan menjadi dua,
yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka – angka dan data kualitatif berupa
kata – kata atau simbol, untuk selanjutnya dilakukan content analysis (riset
dokumen), karena pengumpulan data dan informasi akan dilakukan melalui
pengujian arsip dan dokumen.
Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan
mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.
Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi
adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu
mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.
Ada beberapa definisi mengenai analisis isi. Analisis isi secara umum
diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis menganai isi teks, tetapi
di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis
yang khusus. Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk
mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus
suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis.
Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan
oleh orang (peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis
artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan
secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodingan data agar tidak
bias. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi
52
yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari
dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. Definisi lain dari analisis
isi yang sering digunakan adalah research technique for the objective, systematic
and quantitative description of the manifest content of communication.
Analisis isi harus dibedakan dengan berbagai metode penelitian lain di
dalam penelitian tentang pesan, yang sifatnya meneliti pesan yang latent
(tersembunyi), kualitatif dan prosedurnya berbeda. Denis McQuail membuat
dikotomi dalam riset analisis isi media yang terdiri dari dua tipe, yaitu message
content analysis dan structural analysis of texts. Analisis isi yang termasuk di
dalam message content analysis memiliki karakter sebagai berikut, quantitative,
fragmentary, systematic, generalizing, extensive, manifest meaning, dan
objective. Sementara itu, structural analysis of texts, dimana semiotika termasuk
di dalamnya, memiliki karakter sebagai berikut, qualitative, holistic, selective,
illustrative, specific, latent meaning, dan relative to reader.
Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk
komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-
bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat
menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode penelitian. Holsti menunjukkan
tiga bidang yang banyak mempergunakan analisis isi, yang besarnya hampir 75%
dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosioantropologis (27,7 persen),
komunikasi umum (25,9%), dan ilmu politik (21,5%). Namun, analisis isi tidak
53
dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. Analisis isi dapat dipergunakan
jika memiliki syarat berikut.
a. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang
terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/manuscript).
b. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang
menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data
tersebut.
c. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan
bahan/data-data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi
tersebut bersifat sangat khas/spesifik.
Beberapa pembedaan antara analisis isi dengan metode penelitian yang
lain:
1. Analisis isi adalah sebuah metode yang tak mencolok (unobtrusive).
Pemanggilan kembali informasi, pembuatan model (modelling),
pemanfaatan catatan statistik, dan dalam kadar tertentu, etno-
metodologi, punya andil dalam teknik penelitian yang non-reaktif atau
tak mencolok ini.
2. Analisis isi menerima bahan yang tidak terstruktur karena lebih leluasa
memanfaatkan bahan tersebut dan ada sedikit kebebasan untuk
mengolahnya dengan memanggil beberapa informasi.
54
3. Analisis isi peka konteks sehingga dapat memproses bentuk-bentuk
simbolik.
4. Analisis isi dapat menghadapi sejumlah besar data.
Metode content analysis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan
suatu komunikasi. Dalam hal ini, content analysis mencakup klasifikasi tanda-
tanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar
klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi.
Deskripsi yang diberikan para ahli sejak Janis (1949), Berelson (1952) sampai
Lindzey dan Aronson (1968) yang dikutip Albert Widjaya dalam desertasinya
(1982) tentang content analysis menampilkan tiga syarat, yaitu: objektivitas,
dengan menggunakan prosedur serta aturan ilmiah, generalitas, dari setiap
penemuan studi mempunyai relevansi teoritis tertentu dan sistematis, seluruh
proses penelitian sistematis dalam kategorisasi data.
Sumber data yang dapat digunakan dalam analisis isi pun beragam. Pada
prinsipnya, apapun yang tertulis dapat dijadikan sebagai data dan dapat diteliti
dalam analisis isi. Sumber data yang utama adalah media massa, dapat pula
coretan-coretan di dinding. Analisis isi juga dapat dilakukan dengan menghitung
frekuensi pada level kata atau kalimat.
Tahapan dalam content analysis adalah sebagai berikut.3
3 Cokro Aminoto, Cara Mudah Menulis Proposal Penelitian, (Jakarta: M Publishing, 2013)
55
1. Unitizing (pengunitan), adalah upaya untuk mengambil data yang tepat untuk
kepentingan penelitian. Data-data tersebut seperti laporan keuangan PT.
Asuransi Takaful Keluarga, PSAK 101, buku-buku referensi, berita, data-data
dari internet serta data wawancara .
2. Sampling (penyamplingan), adalah mencari sampel yang dapat digunakan
dalam mendukung penelitian. Dalam hal ini berupa kutipan-kutipan ataupun
contoh-contoh.
3. Reducing (pengurangan) adalah penyederhanaan dari unit-unit yang telah
diperoleh, sehingga data yang didapat lebih efisien. Dalam hal ini unit
berfokus pada laporan keuangan asuransi syariah.
4. Abductively inferring adalah melakukan penarikan kesimpulan melalui analisa
yang lebih jauh, sehingga dapat timbul makna yang lebih luas, sebab-akibat
serta arahan atau acuan.
5. Naratting (penarasian) adalah merupakan tahapan akhir yakni upaya dalam
menjawab hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
Setelah semua data terkumpul dan telah dilakukan content analysis, maka
penulis melanjutkan tahap analisis dengan menggunakan metode deskriptif
analysis. Pada tahap ini, data dideskripsikan dan dianalisis sedemikian rupa
sampai berhasil menyimpulkan kebenaran – kebenaran yang dapat digunakan
untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah
Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2011 - 2012.
56
56
BAB IV
ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN NO. 101 REVISI 2011 MENGENAI PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH
A. Hasil Penelitian
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah suatu komponen
kesatuan yang utuh dan komprehensif dalam pembahasan pencatatan transaksi
keuangan asuransi syariah. Regulasi ini adalah solusi terbaik untuk mewujudkan
perusahaan asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang
sesuai dengat syariat Islam. Berkaitan dengan pencatatannya, tentu Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan merupakan panduan atau standar yang baik bagi
laporan keuangan syariah, khususnya asuransi syariah.
Pada bab ini penulis menyajikan beberapa temuan dan hasil penelitian
yang berkaitan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.
101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, khususnya pada asuransi
syariah. Kemudian penulis paparkan pula mengenai hasil wawancara dengan
pihak yang berkaitan langsung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
Namun sebelum membahas lebih dalam tentang penerapan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan no. 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan
57
Syariah, khususnya pada asuransi syariah, penulis akan memaparkan perincian
komponen keuangan asuransi syariah secara singkat sebagai berikut:
1. Laporan posisi keuangan (neraca)
Laporan ini menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan
bagi penyajian secara komprehensif, dengan mencakup pos-pos berikut:
Aset (kas dan setara kas, piutang kontribusi, piutang reasuransi,
piutang murabahah,salam dan istishna, investasi pada entitas lain,
properti investasi dan aset tetap dan akumulasi penyusutan).
Kewajiban/Liabilitas (penyisihan kontribusi yang belum menjadi
hak, utang klaim, klaim yang sudah terjadi tetapi belum
dilaporkan, bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang
masih harus dibayar, bagian peserta atas surplus underwriting
dana tabarru’ yang masih harus dibayar, utang reasuransi, utang
dividen, utang pajak).
Dana peserta (dana syirkah temporer mudharabah dan dana
tabarru’)
Ekuitas (modal disetor, tambahan disetor dan saldo laba)
2. Laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’
Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi peserta, dengan
memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang relevan, mencakup tetapi
tidak terbatas pada:
58
Kontribusi bruto, bagian reasuransi atas kontribusi, perubahan kontribusi
yang belum menjadi hak, penerimaan kontribusi untuk periode berjalan,
pembayaran klaim bruto, bagian reasuransi dan pihak lain atas klaim
bruto,perubahan klaim yang masih harus dibayar, perubahan bagian
reasuransi atas klaim yang masih harus dibayar, penyisihan teknis, beban
pengelolaan asuransi, pendapatan investasi, surplus atau defisit
underwriting dana tabarru’.
3. Laporan perubahan dana tabarru’
Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan dana tabarru’
yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:
Surplus atau defisit periode berjalan, bagian surplus yang didistribusikan
ke peserta dan atau surplus yang tersedia untuk dana tabarru’, saldo awal,
saldo akhir.
4. Pada bagian ini ada perbedaan mengenai penyajian laporan laba rugi,
yaitu:
Pada PSAK 101 edisi 20071
Pendapatan pengelolan asuransi, pendapatan pengelolaan investasi
dana peserta, pendapatan pembagian surplus underwriting,
pendapatan investasi, beban usaha, laba usaha, beban pajak dan
laba neto.
Pada PSAK 101 edisi revisi 20112
1 Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 101, Edisi 2007, h. 101.47
59
Pendapatan pengelolaan asuransi, pendapatan pengelolaan
investasi dana peserta, pendapatan pembagian surplus
underwriting, pendapatan investasi, beban usaha, laba usaha,
beban pajak, laba rugi, pendapatan komprehensif lain, laba
komprehensif.
5. Laporan perubahan ekuitas
Laporan ini menyajikan hak redisual atas aktiva perusahaan setelah
dikurangi semua kewajiban. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan
perubahan ekuitas sesuai dengan PSAK yang relevan.
6. Laporan arus kas
Laporan ini berisi informasi aliran arus kas masuk dan aliran kas keluar
dari suatu perusahaan selama periode tertentu dalam penyajiannya.
Informasi ini diklarifikasi menurut jenis kegiatan yang menyebabkan
terjadinya arus kas masuk dan arus kas keluar tersebut. Kegiatan
perusahaan umumnya terdiri dari tiga jenis yaitu: kegiatan operasional,
kegiatan investasi serta kegiatan keuangan.3
7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu
komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas
syariah. Unsur dasar laporan sumber dana penggunaan zakat meliputi
2 Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 101, Edisi Revisi 2011, h. 101.67
3 www.esharianomics.com
60
sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo
dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada
tanggal tertentu.
8. Laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan
Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: sumber
dana kebajikan berasal dari penerimaan: (i) infak; (ii) sedekah; (iii) hasil
pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; (iv)
pengembalian dana kebajikan produktif; (v) denda; dan (vi) pendapatan
non-halal. penggunaan dana kebajikan untuk: (i) dana kebajikan
produktif; (ii) sumbangan; dan (iii) penggunaan lainnya untuk
kepentingan umum. kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan saldo akhir dana
penggunaan dana kebajikan.4
9. Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi
yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan
tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut.
Catatan atas Laporan Keuangan membantu menjelaskan perhitungan item
tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih
komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas Laporan
4 http://sharianomics.wordpress.com
61
Keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang , kelangsungan
usaha, piutang, kewajiban kontinjensi, atau informasi kontekstual untuk
menjelaskan angka-angka keuangan. 5
Berikut akan penulis paparkan penyajian laporan keuangan entitas
asuransi syariah menurut PSAK 101 secara lengkap:
1) Penyajian Laporan Keuangan Syariah6
1. Ketentuan mengenai komponen dan ilustrasi laporan keuangan entitas asuransi
syariah ini merupakan penambah dari komponen dan ilustrasi Laporan
Keuangan Entitas Syariah yang telah ada. Ketentuan ini berlaku selaras
dengan diberlakukannya PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
yang berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan
entitas asuransi syariah pada atau setelah 1 Januari 2010.
Komponen Laporan Keuangan
2. Laporan keuangan entitas asuransi syariah yang
lengkap terdiri dari:
(a) laporan posisi keuangan (neraca);
(b) laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’;
(c) laporan perubahan dana tabarru’;
(d) laporan laba rugi;
(e) laporan perubahan ekuitas;
5 http://id.wikipedia.org/wiki/Catatan_atas_laporan_keuangan
6 Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 101 Lampiran 2 Entitas Asuransi Syariah, Edisi 2007, h.101.1
62
(f) laporan arus kas;
(g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
(h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(i) catatan atas laporan keuangan.
3. Dalam hal pengelolaan asuransi syariah dilakukan oleh bukan entitas asuransi
syariah, maka komponen laporan keuangannya mengacu ke PSAK yang
relevan. (Perbankan Syariah yakni PSAK 101 Lampiran 1 atau A dan Ziswaf
pada PSAK 109)
4. Bagi entitas asuransi syariah yang memiliki kegiatan signifikan berkaitan
dengan pengelolaan investasi terikat sebagai wakil dan atau pengelolaan
investasi dengan pola bagi hasil, maka entitas asuransi syariah tersebut
menyiapkan laporan di bawah ini yang relevan:
(a) laporan perubahan dana investasi terikat; dan atau
(b) laporan rekonsiliasi bagi hasil.
Kedua komponen laporan keuangan di atas dapat dilihat di Lampiran 1.
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
5. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan posisi keuangan (neraca), dengan
memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang relevan, mencakup tetapi tidak
terbatas pada:
Aset
(a) kas dan setara kas;
(b) piutang kontribusi;
63
(c) piutang reasuransi;
(d) piutang:
(i) murabahah;
(ii) salam;
(iii) istishna';
(e) investasi pada surat berharga;
(f) pembiayaan:
(i) mudharabah;
(ii) musyarakah;
(g) investasi pada entitas lain;
(h) properti investasi; dan
(i) aset tetap dan akumulasi penyusutan.
Kewajiban
(j) penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak;
(k) utang klaim;
(l) klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan;
(m) bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar;
(n) bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru’ yang masih harus
dibayar;
(o) utang reasuransi;
(p) utang dividen; dan
(q) utang pajak.
64
Dana Peserta
(r) dana syirkah temporer:
mudharabah; dan
(s) dana tabarru’.
Ekuitas
(t) modal disetor;
(u) tambahan modal disetor; dan
(v) saldo laba.
Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’
6. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi peserta, dengan
memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang relevan, mencakup tetapi tidak
terbatas pada:
(a) kontribusi bruto;
(b) bagian reasuransi atas kontribusi;
(c) perubahan kontribusi yang belum menjadi hak;
(d) penerimaan kontribusi untuk periode berjalan;
(e) pembayaran klaim bruto;
(f) bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim bruto;
(g) perubahan klaim yang masih harus dibayar (outstanding claim);
(h) perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harus dibayar;
(i) penyisihan teknis;
(j) beban pengelolaan asuransi;
65
(k) pendapatan investasi; dan
(l) surplus atau defisit underwriting dana tabarru’.
7. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan dana tabarru’ yang
mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos pos berikut:
(a) surplus atau defisit periode berjalan;
(b) bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan atau pengelola; dan
(c) surplus yang yang tersedia untuk dana tabarru’.
8. Laporan laba rugi disusun dengan mengacu pada PSAK yang relevan.
Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup,
tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:
(a) pendapatan pengelolaan asuransi;
(b) pendapatan pengelolaan investasi dana peserta;
(c) pendapatan pembagian surplus underwriting;
(d) pendapatan investasi;
(e) beban usaha;
(f) laba usaha;
(g) beban pajak; dan
(h) laba neto.
Laporan Perubahan Ekuitas
9. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai
dengan PSAK yang relevan.
Laporan Arus Kas
66
10. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan arus kas dengan mengacu ke
PSAK yang relevan.
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
11. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana
zakat sesuai PSAK 101 dan Ilustrasi pada Lampiran1.
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
12. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana
kebajikan sesuai PSAK 101 dan Ilustrasi pada Lampiran 1.
Catatan atas Laporan Keuangan
13. Entitas asuransi syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai
PSAK 101 dan PSAK yang terkait.
2) Penyajian Laporan Keuangan Syariah7
LAMPIRAN B
LAPORAN KEUANGAN ENTITAS ASURANSI SYARIAH
Komponen Laporan Keuangan
B01. Laporan keuangan entitas asuransi syariah yang lengkap terdiri dari:
(a) laporan posisi keuangan;
(b) laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’;
(c) laporan perubahan dana tabarru’;
(d) laporan laba rugi komprehensif;
(e) laporan perubahan ekuitas;
7 Ikatan Akuntansi Indonesia,PSAK 101 Edisi Revisi 2011, h. 101.61
67
(f) laporan arus kas;
(g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
(h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(i) catatan atas laporan keuangan.
B02. Dalam hal pengelolaan asuransi syariah dilakukan oleh bukan entitas
asuransi syariah, maka komponen laporan keuangannya mengacu ke SAK
yang relevan.
B03. Bagi entitas asuransi syariah yang memiliki kegiatan signifikan
berkaitan dengan pengelolaan investasi terikat sebagai wakil dan atau
pengelolaan investasi dengan pola bagi hasil, maka entitas asuransi syariah
tersebut menyiapkan laporan di bawah ini yang relevan:
(a) laporan perubahan dana investasi terikat; dan atau
(b) laporan rekonsiliasi bagi hasil.
Kedua komponen laporan keuangan di atas dapat dilihat di Lampiran A
Laporan Posisi Keuangan
B04. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan posisi keuangan, dengan
memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencakup tetapi tidak
terbatas pada:
Aset
(a) kas dan setara kas;
(b) piutang kontribusi;
(c) piutang reasuransi;
68
(d) piutang;
(i) murabahah;
(ii) salam;
(iii) istishna’;
(e) investasi pada surat berharga;
(f) pembiayaan;
(i) mudharabah;
(ii) musyarakah;
(g) investasi pada entitas lain;
(h) properti investasi;
(i) aset tetap dan akumulasi penyusutan.
Liabilitas
(a) penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak;
(b) utang klaim;
(c) klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan;
(d) bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar;
(e) bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru’ yang masih harus
dibayar;
(f) utang reasuransi;
(g) utang dividen;
(h) utang pajak.
Dana peserta
69
(a) dana syirkah temporer (mudharabah);
(b) dana tabarru’.
Ekuitas
(a) modal disetor;
(b) tambahan modal disetor;
(c) saldo laba.
Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’
B05. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi peserta, dengan
memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencakup tetapi tidak
terbatas pada:
(a) kontribusi bruto;
(b) bagian reasuransi atas kontribusi;
(c) perubahan kontribusi yang belum menjadi hak;
(d) penerimaan kontribusi untuk periode berjalan;
(e) pembayaran klaim bruto;
(f) bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim bruto;
(g) perubahan klaim yang masih harus dibayar (outstanding claim);
(h) perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harus dibayar;
(i) penyisihan teknis;
(j) beban pengelolaan asuransi;
(k) pendapatan investasi;
(l) surplus atau defisit underwriting dana tabarru’.
70
Laporan Perubahan Dana Tabarru'
B06. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan dana tabarru’
yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos pos berikut:
(a) surplus atau defisit periode berjalan;
(b) bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan atau;
(c) surplus yang yang tersedia untuk dana tabarru’;
(d) saldo awal;
(e) saldo akhir.
Laporan Laba Rugi Komprehensif
B07. Laporan laba rugi komprehensif disusun dengan mengacu pada SAK
yang relevan. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi yang
mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:
(a) pendapatan pengelolaan asuransi;
(b) pendapatan pengelolaan investasi dana peserta;
(c) pendapatan pembagian surplus underwriting;
(d) pendapatan investasi;
(e) beban usaha;
(f) laba usaha;
(g) beban pajak;
(h) laba rugi;
(i) pendapatan komprehensif lain;
(j) laba komprehensif.
71
Laporan Perubahan Ekuitas
B08. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai
dengan SAK yang relevan.
Laporan Arus Kas
B09. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan arus kas sesuai dengan SAK
yang relevan.
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
B10. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan
dana zakat sesuai Lampiran A paragraf A16.
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
B11. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan
dana kebajikan sesuai dengan Lampiran A paragraf A17.Catatan atas Laporan
Keuangan
B12. Entitas asuransi syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai
dengan PSAK 101 dan SAK yang relevan
1. Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga Tahun 2011
Untuk laporan keuangan tahun 2011, sesuai dengan PSAK yang dirujuk
adalah PSAK 101 edisi 2007. Berikut komponen laporan keuangan entitas
asuransi syariah yang lengkap.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
72
LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU
LAPORAN PERUBAHAN DANA TABARRU
LAPORAN LABA RUGI
Pada tahun 2011 PT. Asuransi Takaful Keluarga mencantumkan Laporan
Perubahan Dana Tabarru’ pada laporan keuangannya. Pada laporan keuangan
PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2011 telah dilakukan pemisahan
antara dana perusahaan dan dana peserta.
2. Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga Tahun 2012
Untuk laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2012,
acuan atau rujukan yang dipakai adalah PSAK 101 edisi revisi 2011. Sebelum
membahas lebih lanjut mengenai temuan penulis, ada baiknya kembali penulis
memaparkan komponen laporan keuangan yang lengkap bagi entitas asuransi
syariah, sesuai dengan PSAK 101 (revisi 2011).
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU
LAPORAN PERUBAHAN DANA TABARRU
LAPORAN LABA RUGI
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
73
Berikut komponen laporan keuangan tahun 2012 yang disajikan oleh PT.
Asuransi Takaful Keluarga.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU
LAPORAN PERUBAHAN DANA TABARRU
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Dari gambaran tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. Asuransi
Takaful Keluarga menggabungkan pos Laporan Laba Rugi dengan Laba Rugi
Komprehensif, dan ini diperbolehkan menurut PSAK 101 revisi 2011.
Kemudian PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mengganti kata-kata
Kewajiban menjadi Liabilitas pada laporan keuangan pada tahun 2012, ini telah
sesuai PSAK 101 revisi 2011.
PT. Asuransi Takaful Keluarga telah pula mengganti kata-kata Neraca
menjadi Laporan Posisi Keuangan pada komponen laporan keuangannya sesuai
dengan PSAK 101 revisi 2011.
PT. Asuransi Takaful Keluarga telah memisahkan antara dana perusahaan
dengan dana peserta.
B. Hasil Wawancara
74
Setelah penulis memaparkan hasil penelitian terkait susunan atau
penyajian laporan keuangan pada tahun 2011 dan 2012, kini saatnya penulis
memaparkan hasil wawancara dengan pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga
terkait penelitian ini. Narasumber bernama Bapak Saroyo, yang merupakan
Kepala Bagian Akuntansi, PT. Asuransi Takaful Keluarga.
1. Apakah PT. Asuransi Takaful Keluarga telah menerapkan PSAK 101 (revisi
2011) mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, pada laporan
keuangannya?
Tentu saja kami sebagai asuransi yang berbasis syariah menerapkan PSAK
101 pada laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga8.
2. Sesuai dengan revisi PSAK 101 pada tahun 2011, terdapat penambahan yakni
pada penyajian Laporan Laba Rugi Komprehensif. Apakah PT. Asuransi
Takaful Keluarga telah menerapkannya?
Kami telah menerapkan Laporan Laba Rugi Komprehensif pada laporan
keuangan tahun 2012.
3. Adakah dalam laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga Laporan
Perubahan Dana Tabarru’?
Kami telah menerapkan Laporan Perubahan Dana Tabarru’, baik laporan
keuangan tahun 2011 dan 2012.
Penulis juga melakukan wawancara kepada salah seorang anggota IAI
(Ikatan Akuntan Indonesia), yang bernama Annisa Rizkyana.
8 Hasil wawancara dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga, 16 April 2014, 16.00
75
1. Maaf, saya mau tanya . Apakah acuan laporan keuangan asuransi syariah?
Terima kasih banyak sebelumnya.
Acuan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan asuransi syariah
adalah PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK 108:
Asuransi Transaksi Syariah.
Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) memiliki fungsi yang berbeda
dengan regulator.
DSAS menuangkan konsep penyusuan dan penyajian laporan keuangan
syariah dalam PSAK Syariah dan KDPPLK Syariah.
Fungsi pengaturan dan pemberian sanksi entitas mutlak sepenuhnya dilakukan
oleh regulator. Saran saya silahkan baca mengenai UU pelaporan keuangan
atau UU mengenai asuransi syariah, KDPPLK Syariah dan PSAK 101 agar
dapat lebih memahami permasalahan anda. Karena dalam PSAK dan
KDPPLK Syariah telah jelas diungkapkan bahwa DSAS hanya memiliki
fungsi penyusun perlakuan akuntansi syariah di Indonesia.9
2. Adakah sanksi bagi perusahaan asuransi syariah yang tidak menerapkan
PSAK 101?
Mengenai sanksi bagi perusahaan asuransi syariah yang menyusun dan
menyajikan Laporan Keuangan tidak sesuai dengan PSAK 101: Penyajian
Laporan Keuangan Syariah.
Ø PSAK 101 Paragaf 01 tentang Tujuan PSAK 101 menyebutkan bahwa,
9 Hasil wawancara dengan IAI, 10 Februari, 09.59 AM
76
01. Pernyataan ini menetapkan dasar dalam penyajian laporan keuangan
bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut ”laporan
keuangan” supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan
periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.
Pernyataan ini mengatur persyaratan dalam penyajian laporan keuangan,
struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.
Dengan demikian jelas bahwa PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan
Syariah tidak mengatur mengenai sanksi bagi entitas yang menyusun dan
menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK 101. Hal ini
dikarenakan PSAK 101 mengatur tentang persyaratan penyajian laporan
keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan
keuangan.
Mengenai tidak adanya sanksi atau teguran atas hal tersebut.
Ø Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Syariah (KDPPLKS) pada Paragraf 01 dan 05 disebutkan bahwa,
Tujuan dan Peranan
01. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan
penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerangka dasar
ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:
(a) penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan
tugasnya;
77
(b) penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi
syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah;
(c) auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum; dan
(d) para pengguna laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar
akuntansi keuangan syariah.
Ø Ruang Lingkup
05. Kerangka dasar ini membahas:
(a) tujuan laporan keuangan;
(b) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan
keuangan; dan
(c) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk
laporan keuangan.
Berdasarkan paragraf 01 dan 05 tersebut, SAK Syariah tidak mengatur tentang
sanksi atas entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan tidak
sesuai dengan PSAK 101 ataupun KDPPLK Syariah. Pendapat atas
kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip syariah hanya diberikan oleh
auditor dalam opini audit. Sedangkan untuk sanksi akan diberikan oleh
regulator.10
10
Hasil wawancara dengan IAI, 6 Februari, 10.02 AM.
79
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. PT. Asuransi Takaful Keluarga bisa dikatakan telah menerapkan PSAK 101
mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, baik PSAK no. 101 edisi
tahun 2007 dan PSAK 101 edisi revisi tahun 2011.
2. Mengenai sejauh mana penerapan PSAK 101 (revisi 2011) oleh PT. Asuransi
Takaful Keluarga, berikut pemaparannya.
Tabel .4
Perbandingan Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012 Dalam
Penerapan PSAK 101
Laporan Keuangan PT. Asuransi
Takaful Keluarga Tahun 2011
Laporan Keuangan PT. Asuransi
Takaful Keluarga Tahun 2012
Terdapatnya Laporan Perubahan
Dana Tabarru’ pada komponen
laporan keuangan pada tahun 2011
Terdapatnya Laporan Perubahan
Dana Tabarru’ pada komponen
laporan keuangan pada tahun 2012
Sudah ada pemisahan terhadap dana
perusahaan dan dana peserta
Terdapatnya Laporan Laba Rugi
Komprehensif
Telah berubahnya istilah Neraca
menjadi Laporan Posisi Keuangan
80
Telah berubahnya istilah Kewajiban
menjadi Liabilitas
Sudah ada pemisahan terhadap dana
perusahaan dan dana peserta
B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan serta
difokuskan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga mengenai Analisis Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan No. 101 revisi 2011 mengenai Penyajian Laporan
Keuangan Syariah, penulis memaparkan beberapa saran sebagai berikut:
1. PSAK Asuransi Syariah adalah peraturan yang berkekuatan hukum tetap.
Fenomena ini berimbas pada perusahaan asuransi syariah yang harus
menerapkan PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah
dengan sebaik mungkin. Sejatinya, pihak lembaga terkait dengan entitas
harus memiliki hubungan yang lebih memperhatikan penerapan PSAK
Asuransi Syariah untuk menuju kearah yang lebih baik. Karena yang
namanya “standar” dapat kita artikan sebagai acuan atau minimalnya.
Maka entitas asuransi syariah seharusnya benar-benar mengacu pada
PSAK Asuransi Syariah, dalam hal ini paling tidak minimal mengikuti
apa yang ada pada PSAK Asuransi Syariah (termasuk PSAK 101
81
mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah). Sampai saat ini PT.
Asuransi Takaful Keluarga melaksanakannya dengan baik.
2. Pemahaman bagi perusahaan asuransi syariah akan pentingnya penerapan
PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Karena
dengan pesatnya perkembangan asuransi syariah, tentu pencatatan laporan
keuangan menjadi semakin kompleks dan lebih lengkap.
82
DAFTAR PUSTAKA
Agustianto dan Lutfi T Rizki. Fiqih Perencanaan Keuangan Syariah. Jakarta:
Muda Mapan Publishing, 2010.
Al Arif, M.Nur Rianto. Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi
islam dan Ekonomi Konvensional. Jakarta: Kencana, 2010.
Ali, AM. Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan
Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2004
Amin, Ma’aruf dan Muhammad Syakir Sula. Asuransi Syariah (Life and
General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet I. Jakarta: Gema Insani
Pers,2004.
Aminoto, Cokro. Cara Mudah Menulis Proposal Penelitian. Jakarta: M
Publishing, 2013
Amrin, Abdullah. Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya Ditengah
Asuransi Konvensional. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006
Darmadi, Herman. Manajemen Asuransi. Bumi Aksara: Jakarta, 2000
Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi
Syariah.
Harahap, Sofyan Safri. Akuntansi Islam. Jakarta: BUMI AKSARA ,1997.
Harahap, Sofyan Syafri. Akuntansi dan Nilai Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2004
83
Harahap, Sofyan Safri dkk. Akuntansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan
Praktek. Jakarta: Insco Consulting,2007.
Ikatan Akuntansi Indonesia. ”Prinsip Akuntansi”. Artikel diakses pada 12 Januari
2014 dari
http://www.iaiglobal.or.id/prinsip_akuntansi/exposure.php?id=0
Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK 101. Edisi 2007
Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK 101. Edisi Revisi 2011
Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: IAI, 2009
Iqbal, Muhaimin. Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani
Pers, 2005
J.Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2007
Muhammad. Penghantar Akuntansi Syariah, Jakarta: Salemba Empat,2002.
Muhammad. Prinsip – Prinsip Akuntansi Dalam Al-Qur’an. Jakarta: UII Press,
2000.
Okezone. ”Peluang Karier Terhadap Industri Asuransi Menjanjikan”. Artikel
diakses pada 17 januari 2014 dari
http://kampus.okezone.com/read/2013/12/31/373/919813/peluang-karier-
industri-asuransi-menjanjikan
Rahardjo, M.Dawan. Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi. Jakarta:
LSAF,1999.
84
Ramli, Hasbi. Teori Dasar Akuntansi Syariah. Jakarta: Renaisan, 2005.
Republika. ”Berita Ekonomi Syariah”. Artikel diakses pada 12 Januari 2014 dari
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-
ekonomi/13/07/31/mqsch9ojkberkomitmenkembangkankeuangansyariah
Salim, Abbas. Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2005
Sevila, Consuelo G. Penghantar Metode Penelitian. Jakarta: UI-PRESS, 1993.
Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama,2010.
Siddiqi, Muhammad N. Muslim Economic Thingking: A Survey of Contemporary
Literatur. Jeddah: The Islamic Foundation, 1981.
Soeratno dan Lincolin Arsyad. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan
Bisnis. Yogyakarta: Unit dan Percetakan (UPP) Akademi Manajemen
Perusahaan YKPN, 2003.
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif,dan
R&D. Bandung: Alfabeta,2011.
Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (life and general). Jakarta: Gema
Insani Pers, 2004
Takaful Umum. ”Berita Terkini”. Artikel diakses pada 10 Januari 2014 dari
http://www.takafulumum.co.id/index.php/in/berita-terkini/228-asuransi-
syariah-tumbuh-40-persen-2013
Triyuwono, Iwan. Paradigma Akuntansi Syariah. Jakarta: Grafindo, 2004
85
Undang-Undang No.9 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian.
Warsono, Sony dkk. Akuntansi Itu Ternyata Logis dan Mudah. Yogyakarta:
Asgard Chapter,2009.
Wasilah, Sri Nurhayati. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat,
2008
Yafie, Ali. Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam. Mizan: Bandung,1994
86
LAMPIRAN DATA SKRIPSI:
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
LAPORAN KEUANGAN PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
PSAK 101 EDISI REVISI 2011
HASIL WAWANCARA DENGAN PT. ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA
HASIL WAWANCARA DENGAN IAI (IKATAN AKUNTAN
INDONESIA)