analisis penerapan pernyataan standar akuntansi...

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR

AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 106 PADA

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS ASY-

SYIRKAH MUAMALAH INDONESIA CIRENDEU KOTA

TANGERANG SELATAN

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh :

IMAM MAHUDI ARTHA

NIM: 1113053000010

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/2018 M


AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 106 PADA

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS ASY-

SYIRKAH MUAMALAH INDONESIA CIRENDEU KOTA

TANGERANG SELATAN

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh :

IMAM MAHUDI ARTHA

NIM: 1113053000010

Dibawah Bimbingan :

Drs. H. Hasanuddin Ibnu Hibban, MA.

NIP : 196606051994031005

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF

HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/2018 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar

strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah

saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil

karya asli saya atau merupakan hasil jiplak dari karya orang

lain, makasaya bersedia menerima sanksi yang berlaku di

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 01 Maret 2018

Imam Mahudi Artha

i

ABSTRAK

Imam Mahudi Artha, 1113053000010, Manajemen Dakwah,

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi


AKUNTANSI KEUANGAN 106 PADA PEMBIAYAAN

MUSYARAKAH DI KSPPS ASY-SYIRKAH MUAMALAH

CIRENDEU KOTA TANGERANG SELATAN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah

sebuah pernyataan yang bertujuan mengatur pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi-transaksi

yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan, baik itu lembaga

keuangan konvensional maupun syariah. Perbedaan antara

lembaga keuangan konvesional pada dasarnya adalah dari

prinsipnya, dimana lembaga keuangan syariah melarang adanya

praktik riba atau bunga dan hal-hal yang dilarang oleh syariat

Islam. Oleh karena itu PSAK dalam lembaga keuangan syariah

ini sangat penting karena menentukan hak dan kewajiban pihak-

pihak yang bersangkutan dalam perjanjian akad transaksi

keuangan, dan juga untuk mengikat lembaga keuangan syariah

sendiri agar tetap jujur dan amanah dalam mengelolah

keuangannya yang bisa dicerminkan melalui laporan

keuangannya.

PSAK ini sendiri dicetuskan pada tahun 2002 oleh Ikatan

Akuntansi Indonesia(IAI) setelah IAI membentuk Komite

Akuntansi Syariah di Indonesia. Sehingga kemudian terbentuklah

ii

PSAK 59, seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah di

Indonesia, sehingga dilahirkanlah PSAK 101-108 yang mewakili

masing-masing akad syariah, dimana salah satunya adalah PSAK

106 tentang musyarakah.

Penulis berusaha untuk melakukan penelitian terhadap

pelaksanaan pencatatan akuntansi syariah di KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia dengan memperhatikan PSAK 106 tentang

akuntansi musyarakah yang meliputi pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pegungkapannya.

Metodologi yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif

kualitatif, yang memberikan penjelasan seara deskriptif tentang

penerapan PSAK 106 pada pembiayaan musyarakah di KSPPS

Asy-Syirkah Muamalah Indonesia. Yang bertujuan untuk

mengetahui mekanisme pembiayaan musyarakah, perlakuan

akuntansi pada pembiayaan musyarakah di KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Hasil analisa penulis menyatakan bahwa penerapan PSAK

106 pada pembiayaan musyarakah di KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia telah sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. Dan semoga KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia tetap konsisten dalam menerapkan PSAK ini tidak

hanya dalam produk pembiayaan musyarakahnya saja, namun

juga produk-produk yang lain, dan tidak mengurangi niat baik

KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia dalam dakwahnya di

bidang ekonomi islam.

Kata Kunci: PSAK 106, Pembiayaan Musyarakah, Perlakuan

Akuntansi

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ungkapkan kepada Allah SWT, atas

rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan

skripsi ini, yang merupakan tugas erakhir bagi penulis untuk

menyelesaikan jenjang pendidikan strata-1 ini di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada

Nabi Besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang

merupakan teladan bagi umat muslim di seluruh dunia dalam

menjalani menjalani kehidupan didunia ini dengan dengan

ajarannya yakni agama Islam.

Selanjutnya juga penulis ucapkan terimakasih kepada

pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini

1. Dr. Arief Subhan, M.A, Selaku Dekan Fakultas Imu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Suparto, S. Ag., M.Ed

selaku Wadek I Bidang Akademik, Dr. Hj. Raudhanah,

M.Ag selaku Wadek II Bidang Administrasi Umum, dan

Dr. Suhaimi, M.Si selaku Wadek III Bidang

Kemahasiswaan.

2. Drs. Cecep Castrawijaya, M.A, Selaku Ketua Jurusan

Manajemen Dakwah dan Drs. Sugihart, M.A, Selaku

Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah yang selalu

membimbing penulis selama kuliah.

iv

3. Drs. H. Hasauddin Ibnu Hibban, MA. Selaku Dosen

Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan,

memotivasi, dan membimbing penulis sehingga penulis

bisa menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi yang telah memberikan ilmunya yang sangat

bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis banyak

mendapatkan ilmu selama kuliah karena pelajaran-

pelajaran yang diajarkan.

5. Kepada orang tua, Bapak dan Ibu yang selalu

menyemangati dan mendo’akan agar segera bisa

menyelesaikan masa studinya, dan juga segala

pengorbanannya kepada penulis sehingga sekarang

penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh jajaran pengurus KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia, Bapak Rachmat R Somadinata, Bapak

Budiman Indrajaya, dan Ibu Fariyanti, yang telah

membantu penulis untuk melakukan penelitian di KSPPS

Asy-Syirkah Muamalah Indonesia.

7. Terimakasih kepada keluarga besar UKM LDK Syahid

yang pernah berjuang bersama penulis untuk berdakwah

di kampus ini, semoga kita bisa dipertemukan di surga-

Nya kelak.

Juga untuk seluruh pihak yang namanya tidak mampu

penulis sebutkan, yang telah ikut berpartisipasi membantu penulis

v

untuk mengerjakan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas

semua kebaikan mereka denga sebaik-baiknya balasan. Dan

penulis sadari masih banyak ketidak sempuraan dalam penelitian

skripsi ini. Oleh karena itu kiranya bisa memberi kritik da saran

yanng membangun agar penelitian-penelitian sejenis berikutnya

bisa lebih baik.

Jakarta, 1 Maret 2018

vi

DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................... i

KATA PENGANTAR .............................................................. iii

DAFTAR ISI ............................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................... 5

1. Pembatasan Masalah . ............................................ 5

2. Rumusan Masalah .................................................. 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................... 6

1. Tujuan Penelitian ................................................... 6

2. Manfaat Penelitian ................................................. 7

D. Metodologi Penelitian ....................................................... 7

1. Metode Penelitian .................................................. 7

2. Subjek dan Objek Penelitian ................................. 8

3. Sumber Data ........................................................... 9

4. Teknik Pengumpulan Data .................................... 9

5. Teknik Pengolaan Data ......................................... 11

6. Tempat dan Waktu Penelitian ............................... 12

E. Kajian Pustaka .................................................................. 12

F. Sistematika Penulisan ....................................................... 15

vii

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PSAK 106

MUSYARAKAH,PEMBIAYAANMUSYARAKAH,

DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN

PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

A. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106

Musyarakah ....................................................................... 18

1. Cakupan Standar Akuntansi Musyarakah ............. 18

2. Tujuan .................................................................... 19

3. Ruang Lingkup ...................................................... 19

4. Karakteristik .......................................................... 19

5. Pengakuan dan Pengukuran .................................. 22

6. Akuntansi Untuk Mitra Aktif ................................ 22

7. Akuntansi Untuk Mitra Pasif ................................. 27

8. Penyajian ............................................................... 29

9. Pengungkapan ....................................................... 30

B. Pembiayaan Musyarakah .................................................. 31

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah .................... 31

2. Ketentuan Umum Pembiayaan Musyarakah ......... 37

3. Landasan Hukum Akad Musyarakah .................... 39

4. Jenis-Jenis Musyarakah ......................................... 42

5. Alur Prosedur Akad Musyarakah .......................... 45

C. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

(KSPPS) ............................................................................ 47

1. Pengertian KSPPS ................................................. 47

2. Prinsip-Prinsip KSPPS .......................................... 48

3. Perangkat Keorganisasian KSPPS ........................ 52

viii

4. Kegiatan Usaha KSPPS ......................................... 56

D. Ketentuan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan

Pengungkapan Transaksi Pembiayaan Musyarakah Pada

PSAK 106...................................................................... 59

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KSPPS ASY-

SYIRKAH MUAMALAH INDONESIA CIRENDEU

KOTA TANGERANG SELATAN

A. Sekilas Tentang KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia ........................................................................... 67

B. Dasar Hukum, Visi, dan Misi KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia ......................................................... 69

C. Budaya Pembiayaan KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia ........................................................................... 70

D. Struktur Organisasi dan Job Description KSPPS Asy-

Syirkah Muamalah Indonesia ............................................ 71

E. Produk dan Layanan KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia ........................................................................... 80

BAB IV PENERAPAN PSAK 106 PADA PEMBIAYAAN

MUSYARAKAH DI KSPPS ASY-SYIRKAH

MUAMALAH INDONESIA

A. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan

Transaksi Musyarakah Pada KSPPS Asy-Syirkah


B. Analisis dan Penilaian Penerapan PSAK 106 Pada

Pencatatan Akutansi Tentang Pengakuan, Pengukuran,

ix

Penyajian dan Pengungkapan Musyarakah Asy-Syirkah


BAB V

A. Kesimpulan ................................................................... 101

B. Saran ............................................................................. 106

DAFTAR PUSTAKA .............................................................. 108

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

adalah sebuah pernyataan yang bertujuan mengatur

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sebuah lembaga

keuangan, baik itu lembaga keuangan konvensional maupun

syariah. Perbedaan antara lembaga keuangan konvesional

pada dasarnya adalah dari prinsipnya, dimana lembaga

keuangan syariah melarang adanya praktik riba atau bunga.

Oleh karena itu PSAK dalam lembaga keuangan syariah ini

sangat penting karena menentukan hak dan kewajiban pihak-

pihak yang bersangkutan dalam perjanjian akad transaksi

keuangan.

PSAK ini sendiri dicetuskan pada tahun 2002 oleh

Ikatan Akuntansi Indonesia(IAI) setelah IAI membentuk

Komite Akuntansi Syariah di Indonesia. Sehingga kemudian

terbentuklah PSAK 59 yang memuat secara garis besar

tentang akuntansi perbankan syariah dan di sahkan pada 1

2

Mei 2002, namun PSAK 59 ini hanya berlaku selama lima

tahun, dikarenakan seiring berkembangnya lembaga

keuangan syariah di Indonesia, sehingga dilahirkanlah PSAK

101-108, dimana isi masing-masing PSAK ini adalah :

1. PSAK 101, memuat tentang penyajian laporan

keuagan syariah

2. PSAK 102, memuat tentang akuntansi murabahah

3. PSAK 103, memuat tentang akuntansi salam

4. PSAK 104, memuat tentang akuntansi istishna’

5. PSAK 105, memuat tentang akuntansi mudharabah

6. PSAK 106, memuat tentang akuntansi musyarakah

7. PSAK 107, memuat tentang akuntansi Ijarah

8. PSAK 108, memuat tentang akuntansi Penyelesaian

Utang Piutang Murabahah Bermasalah.

Akuntansi merupakan alat untuk merefleksikan

realitas. Akuntansi harus didasarkan pada etika realitas

dikonstruksi dalam kaitannya dengan nilai etika. Jika tidak,

realitas dalam akuntansi akan direfleksikan dalam presentasi

3

lain dan pada gilirannya akan menyesatkan pihak-pihak yang

tertarik padanya.1

Dan akuntansi syariah adalah kegiatan identifikasi,

klasifikasi, pendataan dan pelaporan melalui proses

perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai

bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi

berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak

menganduk zhulum (zhalim), riba, maysir (judi), gharar

(penipuan) barang yang membahayakan dan diharamkan.2

Urgensi pencatatan dalam akuntansi tersebut sejalan

dengan ajaran Islam yang berupaya untuk menjaga

terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena akuntansi

memelihara catatan sebagai accountibility

(pertanggungjawaban) dalam menjamin akurasinya. 3

KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia yang

semula berawal dari Koperasi Syariah Mitra Al-Amin

dimana pada saat itu memeiliki sebuah brand Asy-Syirkah

1 Iwan Triyuwon, Organisasi dan Akuntansi Syariah, (Yogyakarta:

LKIs, 2000), h. 323. 2 Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syariah, (Jakarta:

Renaisan,2005), h. 14. 3 Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,

199), h. 121.

4

Indonesia yang difungsikan oleh Koperasi Syariah Mitra Al-

Amin sebagai produk pembiayaan dengan akad musyaraah

baik untuk pembiayaan proyek ataupun alat produksi,

Koperasi Syariah Mitra Al-Amin mulannya didirikan dengan

Akta Pendirian No.02 Tanggal 22 Juli 2011 Notaris Haironi

Azizah, SH, MKn, dengan Pengesahan Menteri Negara

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI

No.518/44/BH/XI.08/Kop.UKM Tanggal 24/8/2011, dengan

modal awal 115.000.000,- SIUP No.503/001299-BP2T/30-

08/PK/X/2011 - NPWP 31.382.124.1-411.000. Sesuai

dengan produk andalannya tersebut maka pembiayaan

dengan nasabah yang banyak diterima dan dilakukan oleh

KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia adalah

musyarakah, Transaksi musyarakah dilandasi adanya

keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan

nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua

bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana

mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk

sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. 4

4 Adiwarman Karim, Bank Islam;Analisis Fiqih dan Keuangan, h.102

5

Didasarkan pada latar belakang yang telah penulis

jelaskan diatas, maka penulis berusaha untuk melakukan

penelitian terhadap pelaksanaan pencatatan akuntansi syariah

pada sebuah lembaga keuangan mikro dengan

memperhatikan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah

yang berjudul : “Analisis Penerapan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada pembiayaan

musyarakah di KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia

Cirendeu Kota Tangerang Selatan”.

B. Pembatasan dan perumusan masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini diambil

agar penelitian yang dilakukan tidak melebar, terarah,

dan tidak keluar dari tujuan penelitian ini, yakni seputar

penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) 106 pada pembiayaan musyarakah di KSPPS

Asy-Syirkah Muamalah Indonesia.

6

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan

masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitan ini

adalah :

a. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan transaksi musyarakah pada KSPPS

Asy-Syirkah Muamalah Indonesia?

b. Apakah pencatatan akuntansi musyarakah tentang

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan pada KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia sesuai dengan PSAK 106?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran,

penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah

pada KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia.

b. Untuk mengetahui kesesuaian pencatatan akuntansi

musyarakah tentang pengakuan, pengukuran,

7

penyajian, dan pengungkapan pada KSPPS Asy-

Syirkah Muamalah Indonesia dengan PSAK 106.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Untuk mengetahui tentang pencatatan akuntansi

pada pembiayaan musyarakah di KSPPS Asy-

Syirkah Muamalah Indonesia

2) Sebagai bahan rujukan bagi penelitian.

b. Manfaat Praktis

Sebagai referensi dan rujukan bagi lembaga

keuangan syariah yang melakuakan pembiayaan

musyarakah, agar memberikan manfaat dalam

penentuan langkah dan pengambilan keputusan.

D. Metodologi penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan

pendekatan kualitatif yang menghasilkan deskriptif

analisis dari realitas objek penelitian. Metode adalah

cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi

8

sasaran ilmu yang bersangkutan. Sedangkan penelitian

berarti segala aktifitas berdasarkan disiplin ilmu untuk

mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa dan

menafsirkan kata-kata serta hubungan antara fakta-fakta

alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna

menentukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode

baru dalam usaha menanggapi hal tersebut.5 Serupa

dengan pendapat dari Bogdan dan Taylor yang

mendefinisikan Metodologi Kualitatif adalah sebuah

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati.6

2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek

penelitian adalah KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia yang beralamat di Jl. Cirendeu Indah I, No.

165, Cirendeu-Tangsel 15419. Sedangkan yang menjadi

objek pada penelitian ini adalah Penerapan Pernyataan

5 Koentjoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta:

Gramedia, 1998), h. 7 6 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. Ke-11, h.3

9

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada

Pembiayaan Musyarakah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer didapat melalui data internal

perusahaan dan melalui penggalian berbagai

pandangan internal dari unit-unit organisasi yang

terkait di perusahaan. Data primer ini menjadi

landasan penting tertama karena dapat memberikan

pandangansehingga perumusan yang dilakukan,

serta rekomendasi-rekomendasi yang diberikan

dapat lebih relevan.

b. Data Sekunder

Data sekunder peneliti dapatkan melalui

penelaah atas berbagai informasi relevan yang

dikeluarkan oleh pihak-pihak eksternal peruashaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam

penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang

digunakan penulis adalah sebagai berikut:

10

a. Observasi,

Observasi berarti pengamatan dan pencatatan

dengan sistematik terhadap fenomena yang diselidiki.7

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara

langsung kepada KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia penerapan Persamaan Standar Akuntani

Keuangan (PSAK) 106 terhadap pembiayaan

musyarakah.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan waktu

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak

yaitu pewawancara(Interviewer) yang mengajukan

wawancara, dan terwawancara (Intervewee) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.8

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari dan

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

7 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset,

1992), cet. Ke-2, h.129 8 Lexy Johanes Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif,

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), edisi revisi, set. Ke-26, h. 186

11

jurnal, majalah, notulensi rapat, agenda, dan lain-lain.9

Dalam hal ini penulis menggunakan data-data dan

sumber-sumber yang ada hubungannya dengan

masalah yang dibahas, yang penuis dapatkan dari

buku-buku, profil perusahan, Website, arsip-arsip,

catatan keuangan,dan lain-lain, yang berhubungan

dengan masalah penelitian penulis di KSPPS Asy-

Syirkah Muamalah Indonesia.

5. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolaan data yang di gunakan oleh

penulis dalam mengelolah penelitian ini adalah dengan

menggunakan pola deskriptif analisis, dari hasil

observasi dan bahan pustaka, yakni penulis mencoba

memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh

kemudian menganalisa data tersebut dengan berpedoman

sumber-sumber tertulis dari orang-orang yang terlibat

dengan objek.

9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 231

12

6. Tempat dan waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti

melakukannya di kantor KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia yang beralamat di Jl. Cirendeu Indah I No.

165, Cirendeu-Tangsel 15419. Dengan waktu penelitian

sesuai yang akan disepakati kedepannya.

E. Kajian pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, langkah awal yang

dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan dan mengkaji

beberapa referensi pustaka-pustaka yang ada, baik dalam

lingkup skala nasional dan internasional. Dan untuk langkah-

langkah berikutnya penulis akan melakukan studi

literasi/riset kepustakaan dan riset lapangan untuk

menyelesaikan penelitian ini. Adapun judul penelitian yang

serupa yang dijadikan pedoman oleh peneliti dalam

penulisan penelitian ini adalah :

No. Aspek

Perbandingan Studi Terdahulu Rencana Penelitian

1 Judul Implementasi

Akuntansi

Analisis Penerapan

Pernyataan Standar

13

Musyarakah Terhadap

PSAK 106 pada BMT

Al-Munawwarah

Akuntasi Keuangan

(PSAK) 106 Pada

Pembiayaan

Musyarakah di

KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia

Cirendeu Kota

Tangerang Selatan

Pendekatan

Teori

Dalam Ayat Al-

Qur’an surat Al-

Baqarah ayat 282,

menjelaskan bahwa

wajib bagi semua

pihak yang

melakukanmu’amalah

untuk mencatatnya

(menulisutang

piutang) dan juga

harus ada persaksian

dari pihak lain.

PSAK 106 yang

merupakan pedoman

standar untuk

melaukan pencatatan

akuntansi keuangan

pada akad

musyarakah, baik

untuk mitra aktif dan

mitra pasif.

Fokus Penelitian ini

bertujuan untuk

mengetahui

bagaimanakah aplikasi

akuntansi musyarakah

di BMT Al-

Untuk mengetahui

bagaimanakah

aplikasi akuntansi

musyarakah di

KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia

14

Munawwarah serta

kesesuaiannya dengan

PSAK 106.

serta kesesuaiannya

dengan PSAK 106.

Metode

Penulisan

Metode deskriptif

kuantitatif

Metode Deskriptif

Kualitatif

Persamaan Membahas aplikasi akuntansi musyarakah

serta kesesuaiannya dengan PSAK 106.

Perbedaan Tempat penelitian dan metode penulisan

No. Aspek

Perbandingan Studi Terdahulu Rencana Penelitian

2 Judul Analisis Penerapan

Pernyataan Standar

Akuntansi (PSAK)

105 Pada Pembiayaan

Mudharabah di Bank

Muamalat Indonesia

Analisis Penerapan

Pernyataan Standar

Akuntasi Keuangan

(PSAK) 106 Pada

Pembiayaan

Musyarakah di

KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia

Cirendeu Kota

Tangerang Selatan

Pendekatan

Teori

Al-Qur’an An-Nisa

ayat 29, yang

memperbolehkannya

melakukan sebuah

akad mudharabah,

PSAK 106 yang

merupakan pedoman

standar untuk

melaukan pencatatan

akuntansi keuangan

15

karena bertujuan

membantu antara

pemilik modal dan

orang yang

membutuhkan uang.

pada akad

musyarakah, baik

untuk mitra aktif dan

mitra pasif.

Fokus Untuk mengetahui

bagaimanakah aplikasi

akuntansi mudharabah

di Bank Muamalat

serta kesesuaiannya

dengan PSAK 105.

Untuk mengetahui

bagaimanakah

aplikasi akuntansi

musyarakah di

KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia

serta kesesuaiannya

dengan PSAK 106.

Metode

Penulisan

Analisis Deskriptif

Kualiatif

Metode Deskriptif

Kualitatif

Persamaan Untuk mengetahui bagaimanakah aplikasi

akuntansi serta kesesuaiannya dengan PSAK.

Perbedaan Akad mudharabah dan musyarakah, Tempat,

PSAK

F. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang

masalah, pembatasan masalah, tujuan dan

16

manfaat penelitian, kajian pustaka, dan

sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PSAK 106,

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, DAN

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN


Bab ini terdiri dari beberapa hal diantaranya

pegertian pernyataan standar akuntansi keuangan

106 musyarakah, pengertian pembiayaan

musyarakah, dan tentang koperasi simpan pinjam

dan pembiayaan syariah (KSPPS)

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KSPPS ASY-

SYIRKAH MUAMALAH INDONESIA

CIRENDEU KOTA TANGERANG SELATAN

Bab ini terdiri dari sekilas tentang kspps asy-

syirkah muamalah indonesia, dasar hukum, visi,

dan misi, budaya pembiayaan, struktur organisasi

dan job description, dan produk dan layanan

17

BAB IV : PENERAPAN PSAK 106 PADA

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS

ASY-SYIRKAH MUAMALAH INDONESIA

Bab mekanisme pembiayaan produk musyarakah

pada kspps asy-syirkah muamalah indonesia,

ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan transaksi musyarakah menurut

psak 106, pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan transaksi musyarakah pada kspps

asy-syirkah muamalah indonesia, dan analisis

penerapan psak 106 pada pencatatan akutansi

tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan musyarakah asy-syirkah

muamalah indonesia

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari:

kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Pada

bagian akhir skripsi penulis menyertakan daftar

pustaka dan lampiran lampiran yang berkaitan

dengan penelitian yang telah dilakukan.

18

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PSAK, PEMBIAYAAN

MUSYARAKAH, DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN


A. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106

Musyarakah

1. Cakupan Standar Akuntansi Musyarakah

Akuntansi musyarakah diatur didalam PSAK 106

tentang Akuntansi Musyarakah. Berdasarkan PSAK 106

tersebut, memuat pengakuan dan pengukuran tentang

transaksi musyarakah baik dari sisi mitra aktif maupun

dari mitra pasif.1 Menurut PSAK 106, mitra aktif adalah

pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola

sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola

atas namanya. Mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut

mengelola usaha.2 Mitra aktif adalah pihak yang

bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan

1 Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK

Syariah, (Jakarta:Penerbit Indeks, 2012), h. 250. 2 Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No. 106, 2007, h.106.2.

19

sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan

akuntansi, atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut

mengelola usaha maka pihak tersebut yang akan

melakukan pencatatan akuntansi. Bank Syariah berada

pada posisi sebagai mitra yang pasif (tidak menjalankan

kegiatan usaha musyarakah).3

2. Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur

pengakuan, pengukuran, peyajian, dan pengungkapan

transaksi musyarakah.

3. Ruang Lingkup

Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang

melakukan transaksi musyarakah. pernyataan ini tidak

mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi

syariah (sukuk) yang menggunakan akad muasyarakah.4

4. Karakteristik

Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan

dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam

3 Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK

Syariah. 4 Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No. 106, h.106.1.

20

musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun

yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat

mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah

disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus

kepada mitra lain.5

Investasi musyarakah dapat diberikan dalam

bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana

mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra

lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau

kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang

menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

a. Pelanggaran terhadap akad, antara lain,

penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya

dan pendapatan operasional; atau

b. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip

syariah.

Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang

bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus

5 Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No. 106, h.106.2-3.

21

dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang

berwenang.

Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara

para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang

disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau

sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra.

Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional

sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas

maupun aset nonkas).

Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau

nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah

maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih

besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut

dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih

besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan

keuntungan lainnnya.

Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan

berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang

22

diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah

investasi yang disalurkan.

Pengelola musyarakah mengadministrasikan

transaksi usaha yang terkait dengan investasi

musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi

tersendiri.

5. Pengakuan dan Pengukuran

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha

musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil,

maka mitra aktif atau pihak yang mengelola

usahamusyarakah harus membuat catatan akuntansi

yangterpisah untuk usaha musyarakah tersebut.6

6. Akuntansi Untuk Mitra Aktif

a. Pada Saat Akad

Investasi musyarakah diakui pada saat

penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha

musyarakah.

Pengukuran Investasi Musyarakah :


(PSAK) No. 106, h.106.3-4.

23

1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang

diserahkan; dan

2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai

wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar

dan nilai buku aset nonkas, maka selisih

tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset

musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian

aset musyarakah tersebut diamortisasi selama

masa akad musyarakah.

Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai

sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah

penyusutan yang mencerminkan:

1) Penyusutan yang dihitung dengan model biaya

historis; ditambah dengan.

2) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena

penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas

untuk usaha musyarakah.

Jika proses penilaian pada nilai wajar

menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan

24

nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset

nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai

wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.

Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah

(misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui

sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada

persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Penerimaan dana musyarakah dari mitra

pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai

investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana

syirkah temporer sebesar:

1) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah

yang diterima; dan

2) Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar

nilai wajar dan disusutkan selama masa akad

atau selama umur ekonomis jika aset tersebut

tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.7

b. Selama Akad


(PSAK) No. 106, h.106.4-5.

25

Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah

dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad

dinilai sebesar:

1) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha

musyarakah pada awal akad dikurangi dengan

kerugian (jika ada); atau

2) Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat

penyerahan untuk usaha musyarakah setelah

dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah

menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif

secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai

wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha

musyarakah pada awal akad ditambah dengan

jumlah dana syirkah temporer yang telah

dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi

kerugian (jika ada).8

c. Akhir Akad


(PSAK) No. 106, h.106.5.

26

Pada saat akad diakhiri, investasi

musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra

pasif diakui sebagai kewajiban.9

d. Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi

hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan

kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah.

Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif

diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil

dan kewajiban.

Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai

dengan porsi dana masing-masing mitra dan

mengurangi nilai aset musyarakah.

Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan

mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian

tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola

usaha musyarakah.

Pengakuan pendapatan usaha musyarakah

dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan


(PSAK) No. 106, h.106.6.

27

bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari

catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha

yang dilakukan secara terpisah.10

7. Akuntansi Untuk Mitra Pasif

a. Pada Saat Akad

Investasi musyarakah diakui pada saat

pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas

kepada mitra aktif.11

Pengukuran investasi musyarakah:

1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang

dibayarkan; dan

2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai

wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar

dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih

tersebut diakui sebagai:

Investasi musyarakah nonkas yang diukur

dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan

berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas

10

Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No. 106, h.106.6. 11


(PSAK) No. 106, h.106.6-7.

28

aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi

keuntungan tangguhan (jika ada).

Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah

(misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui


persetujuan dari seluruh mitra.

b. Selama Akad

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah

dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad

dinilai sebesar:

1) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha

musyarakah pada awal akad dikurangi dengan

kerugian (jika ada); atau

2) Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat

penyerahan untuk usaha musyarakah setelah

dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah

menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif

secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang

dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad

29

dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan

kerugian (jika ada).12

c. Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi

musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra

aktif diakui sebagai piutang.

d. Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha investasi musyarakah

diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai

kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi

musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.13

8. Penyajian

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut

yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan

keuangan:

a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra

aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan

sebagai investasi musyarakah;

12


(PSAK) No. 106, h.106.7-8. 13


(PSAK) No. 106, h.106.8.

30

b. Aset musyarakah yang diterima dari mitra

pasifdisajikan sebagai unsur dana syirkah temporer

untuk;

c. Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada,

disajikan sebagai unsur ekuitas.

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut

yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan

keuangan:

a. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra

aktif disajikan sebagai investasi musyarakah;

b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset

nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan

sebagai pos lawan (contra account) dari investasi

musyarakah.14

9. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait

transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

14


(PSAK) No. 106.

31

a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti

porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha

musyarakah, dan lain-lain;

b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan

c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:

Penyajian Laporan Keuangan Syariah.15

B. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang

perbankan Bab 1 Pasal 1 No. 12 bahasannya pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau

tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain dimana

nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman

tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan

memberikan imbalan atau bagi hasil.

15


(PSAK) No. 106, h.106.9.

32

Menurut PP No. 9 Tahun 1995 Tentang

Perkoperasian, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh

koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran

sejumlah imbalan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.

9/19/PBI/2007, pembiayaan adalah penyediaan dana

atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan

dengan itu.

Menurut Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah

penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan

musyarakah.

33

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau

sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang

mudharabah, salam, dan istishna‟.

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang

qardh.

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah

untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

bank syariah dan/atau UUS dan pihak lin yag

mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas

dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jagka

waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan,

atau bagi hasil.

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung

investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan sendiri

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

34

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi

yang telah direncanakan.16

Menurut Sumiyanto, pembiayaan adalah aktivitas

menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota

pengguna dana, memilik jenis usaha yang akan dibiayai

agar diperoleh jenis usaha yang produktif,

menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur

dan bertanggungjawab.17

Dari pengertian Undang-Undang dan pendapat

beberapa ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa

pembiayaan adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh

pihak pemilik dana kepada pihak yang membutuhkan

penyaluran dana untuk mendukung proyek yang

direncanakan oleh pihak pemohon pembiayaan baik

berupa modal atau investasi, dengan kesepakatan

pembagian hasil usaha dan pembagian kerugian (Profit

& Loss Sharing).

16

Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah,

(Jakarta: PT. Elex Media Komputido, 2009), h. 20 17

Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, (Yogyakarta:

ISES Pub, 2008), h. 165.

35

Musyarakah juga dapat diistilahkan dengan al-

syirkah. Definisi al-syirkah secara bahasa berarti al-

ikhtilah(pencampuran) atau persekutua dua orang atau

lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan

atau tidak dapat dipisahkan (Afzalur Rahman), istilah

lain dari musyarakah adalah sharikah atau syirkah atau

kemitraan.18

Dewan Syariah Nasional MUI mendefinisikan

musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak

atau lebih utuk suatu usaha tertentu, dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan

kesepakatan sedangka kerugian berdasarkan porsi

kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non

kas yang diperkenankan oleh syariah.19

Transaksi musyarakah ini dilandasi adanya

keinginan para pihak yang bekerjasama untuk

meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara

18

Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis

PSAK Syariah, (Padang: Akademia Permata, 2012), h.243. 19

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No:

08/DSN-MUI/IV/2000, h.1.

36

bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan

dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-

sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang

berwujud maupun tidak berwujud.20

Selajutnya, salah

satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi

hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap

atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi yang

diserahkan oleh para mitra dapat diberikan dalam bentuk

kas, setara kas, atau aset non kas.21

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang

bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan

(trading asset), kewiraswataan (entrepreneurship),

kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan

(equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau

goodwill), kepercayaan/reputasi (credit wortiness) dan

barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk

20

Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan,

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016), cet. 11, h. 102. 21


PSAK Syariah, h. 244.

37

kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa

batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.22

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor

08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 20000, bahwa

pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan

berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih

untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai

dengan kesepakatan.

2. Ketentuan Umum Pembiayaan Musyarakah

a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal

proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.

Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam

menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh

pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk

menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh

melakukan tindakan seperti :

22


h. 102.

38

1) Menggabungkan dana proyek dengan harta

pribadi

2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak

lain tanpa izin pemilik modal lainnya

3) Memberi pinjaman kepada pihak lain

4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan

pernyertaan atau digantikan oleh pihak lain

5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri

kerjasama bila :

a) Menarik diri dari perserikatan

b) Meninggal dunia

c) Menjadi tidak cakap hukum.

b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan

jangka waktu proyek harus ditentukan bersama.

Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan

sedangkan kerugian dibagi dengan porsi konstribusi

modal.

c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan

dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah

39

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil

yang telah disepakati untuk bank.23

3. Landasan Hukum Akad Musyarakah

a. Al-Qur’an

1) Q.S. Shad(38) : 24

“Dia (Dawud) berkata,”Sungguh dia

telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta

kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada

kambingnya. Memang banyak di antara orang-

orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman

23


h. 102-103.

40

dan mengerjakan kebajikan; dan hanya

sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud

menduga bahwa kami mengujinya; maka dia

memohon ampunan kepada Tuhannya lalu

menyungkur sujud bertaubat”.

2) Q.S. Al-Maidah(5) : 1

“Wahai orang-orang yang beriman!

Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan

bagimu kecuali yang akan disebutka kepadamu,

dengan tidak menghalalkan berburu ketika

41

kamu sedang berihram (haji atau umrah).

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai

dengan yang Dia kehendaki”.

Dari ayat diatas menunjukan pengakuan

Allah SWT akan adanya perserikatan dalam

kepemilikan harta, perkongsian terjadi secara

otomatis karena warisan, terjadi atas dasar akad

(ikhtiari).

b. Hadits

1) Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah,

Rasulullah SAW berkata :

“Allah swt. berfirman: „Aku adalah pihak

ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama

salah satu pihak tidak mengkhianati pihak

yang lain. Jika salah satu pihak telah

berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu

Daud, yang dishahihkan oleh al- Hakim, dari

Abu Hurairah).

2) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin

‘Auf:

42

“Perdamaian dapat dilakukan di antara

kaum muslimin kecuali perdamaian yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan

yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan

syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan

yang haram.”

4. Jenis-Jenis Musyarakah

Akad Musyarakah berdasarkan eksistensinya

terbagi menjadi 2 (dua) yaitu syirkah al-milk dan syirkah

al-„uqud :24

a. Syirkah Al-Milk, mengandung arti kepemilikan

bersama (co-ownership) yang keberadaann yang

muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh

kepemilikan bersama (joint ownership) atas suatu

kekayaan (aset).

b. Syirkah Al-„Uqud, yaitu kemitraan yang tercipta

dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk

24



43

bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Syirkah Al-„Uqud dibedakan menjadi :

1) Syirkah Abdan (syirkah fisik)

Adalah bentuk kerjasma anatara dua pihak atau

lebih dari kalangan pekerja/profesinal dimana

mereka sepakat untuk bekerja sama

mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi

penghasilan yang diterima.

2) Syirkah Wujub

Adalah kerjasama antara dua pihak diaman

masing-masing pihak sama sekali tidak

menyertakan modal. Mereka menjalankan

usahanya berdasarkan kepercayaan pihak

ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan

nama baik, reputasi, credit worthiness, tanpa

menyetorkan modal.

3) Syirkah ‟Inan

Adalah bentuk kerjasama dimana posisi dan

komposisi pihak-pihak yag terihat di dalamnya

tidak sama, baik dalam hal modal maupun

44

pekerjaan. Tanggungjawab para mitra dapat

berbeda dalam pengelolaan usaha.

4) Syirkah Mufawadah

Adalah bentuk kerjasama dimaan posisi

komposisi pihak-pihak yag terlibat didalamnya

harus sama, baik dalam hal modal pekerjaan,

agama, keuntungan maupun resiko kerugian.

Masing-masing mitra memiliki kewenangan

penuh untuk berindak bagi dan atas nama pihak

yang lain.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK), akad musyarakah terbagi menjadi

dua yaitu musyarakah permanen dan musyarakah

menurun.

a. Musyarakah Permanen

Adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana

setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya

tetap hingga akhir masa akad.25

25


(PSAK) No. 106, (Jakarta: 2007), h. 106.2.

45

b. Musyarakah Menurun/Mutanakisah

Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan

ketentuan bagian dana salah satu mitra akan

dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya

sehingga bagian dananya akan menurun dan pada

akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik

penuh musyarakah tersebut.26

5. Alur Prosedur Akad Musyarakah27

Berikut ini gambar alur prosedur dari akad

musyarakah:


(PSAK) No. 106, h. 106.2. 27


PSAK Syariah, h. 247-248.

46

Penjelasan :

a. Dimulai dari pengajuan permohonan investasi

musyarakah oleh nasabah dengan mengisiformulir

permohonan pembiayaan. Selajutnya, pihak bank

melakukan evaluasi kelayaka investasi musyarakah

yang diajukan nasabah dengan menggunakan

analisis 5C (Character, Capacity, Capital,

Commitment, dan Collateral).

b. Bank dan nasabah mengkontribusikan modalnya

masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif

mulai mengelola usaha yag disepakati berdasarkan

kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.

c. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan

berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yag diperoleh

akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai

dengan porsi yang telah disepakati.

d. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil

masing-masing berdasarkan metode perhitunga yag

telah disepakati.

47

e. Bank menerima pengembalian modalnya dari

nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua

modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik

nasabah sepenuhnya.

C. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

(KSPPS)

1. Pengertian KSPPS

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan

orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana yang

dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan

perkoperasian.28

Dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan

usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan

sesuai prinsip syariah, termasuk zakat,infaq/sedekah, dan

28

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia, Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015. h. 5

48

wakaf. Dan juga koperasi konvensional sekarang pun

kebanyakan tidak terlepas dari unit operasi yang

dimilikinya yang bergerak sesuai dengan prinsip syariah,

yaitu, Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Koperasi (USPPS Koperasi) yang merupakan unit

koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi

simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip

syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan

wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang

bersangkutan.29

KSPPS terbagi menjadi 2 jenis, pembagian ini

berdasarkan keanggotaan koperasi tersebut :

a. KSPPS primer adalah koperasi yang didirikan oleh

dan beranggotakan orang-seorangan

b. KSPPS sekunder adalah koperasi yang didirikan

oleh dan beranggotakan beberapa KSPPS30

2. Prinsip-Prinsip KSPPS

a. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

29


Republik Indonesia, Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015. 30


Republik Indonesia, Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015. H. 6.

49

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan

koperasi mengandung makan bahwa menjadi

anggota koerasi adalah atas dasar kesadaran tanpa

adanya unsur paksaan dari siapapun. Dengan kata

lain, sukarela berarti bahwa seorang anggota

dapatmendaftarakan/mengundurkan diri dari

koperasinya sesuai dengan syara yang ditentukan

dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat

terbuka mengandung pengertian bahwa dalam

keanggotaan koperasi tidak boleh dilakukan

pembatasan atau diskriminasi dalam bentu apapun.31

b. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan

koperasi dilakukan atas kehedak para anggotanya.

Implementasi dari kehendak tersebut diwujudkan

melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan

melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Kekuasaan ditentukan dari hasil keputusan yang

diambil berdasarkan musyawarah mufaat diantara

31

Burhanuddin, Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia,

(Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 13.

50

para anggota. Namun apabila melalui musyawarah

ternyata tidak tercapai kata sepakat, baru kemudian

keputusan diambil melalui voting untuk menentukan

suara terbanyak.32

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Dilakukan

Secara Adil

Pembagian ini harus sebanding dengan beasrnya

jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa

hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak

semata-mata berdasarkan pada modal yang disimpan

/disertakan oleh seseorang anggota dalam koperasi,

tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa

usaha(transaksi) yang telah diberikan aggota

terhadap koperasi. Berlakunya ketentua yang

demikian ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai

keadilan.33

32

Burhanuddin, Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia.

h.13. 33


h.13

51

d. Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Terhadap

Modal

Kedudukan modaldalam koperasi pada umumnya

dipergunakan untuk memulai usaha, sehingga

diharapkan dapat segera memberikan manfaat

kepada semua anggotanya. Namun berbeda dengan

badan usaha lainnya, pemberian imbalan jasa

melalui wadah koperasi tidak semata-mata

ditentukan oleh besarnya modal meainkan yang

lebih diutamakan adalah sejauh mana partisipasi

anggota dalam mengembangkan usaha tersebut.

Partisipasi anggota wujudnya bias beraneka ragam,

diantaranya dengan menjadikan koperasi sebagai

tempat transaksi untuk memenuhi kebutuhannya.34

e. Kemandirian

Mengandung pengertian bahwa koperasi harus

mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada

pihak lain. Disamping itu, kemandirian mengandung

makna kebebasan yang bertanggung jawab,

34


h.13.

52

otonomi, swadaya, berani mempertanggung

jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola

diri sendiri. Prinsip ini pada hakikatnya merupakan

factor pendorong bagi anggota koperasi untuk

menigkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri

dalam mencapai tujuannya.karena itu agar koperasi

mampu mencapai kemandirian, peran serta anggota

sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa sangat

menentukan.35

f. Melaksanakan Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah prinsip yang dimana koperasi

syariah harus menerapkan hukum Islam dalam

kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI).36

3. Perangkat Keorganisasian KSPPS

Perangkat Keorganisasian KSPPS terdiri dari :

35


h.13 36


Republik Indonesia, Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015. H.25

53

a. Pengurus Koperasi

Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang

diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk

mengurus organisasi dan usaha koperasi. Untuk

Pengurus koperasi sekunder berasal dari perwakilan

yang diusulkan koperasi primer anggotanya.

Pengurus bertanggungjawab mengenai segala

kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada

Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Seorang pengurus KSPPS Primer dilarang

merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada

KSPPS Primer lainnya. Pengurus diberhentikan oleh

anggota dalam Rapat Anggota.37

b. Pengawas

Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat

dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi

pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan

koperasi. Pengawas koperasi sekunder berasal dari

perwakilan yang diusulkan koperasi primer

37


Republik Indonesia, Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015, h. 18-19.

54

anggotanya. Pengawas bertanggungjawab pada

Rapat Anggota dan Rapat anggota luar biasa.

Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam rapat

anggota. Seorang Pengawas KSPPS Primer dilarang

merangkapsebagai pengurus atau pengawas pada

KSPPS Primer lainnya. Apabila ditemukan

permasalahan yang berpotensi menjadi kasus

hukum, pengawas dapat memintabantuan jasa

kantor akuntan publik atau kantor jasa audit untuk

melakukan audit khusus.38

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang

dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan

keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim

ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan

fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada

koperasi yang bersangkutan dan berwenang

memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap

fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

38



55

Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit

berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki

sertifikasi DSN-MUI. Dewan pengawas syariah

diutamakan dari anggota koperasidan dapat diangkat

dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling

lama 2 (dua) tahun.39

d. Pengelola

Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak ketiga

yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang

untuk mengelola usaha koperasi atau Unit Simpan

Pinjam Koperasi. Pengelola usaha simpan pinjam

dan pembiayaan syariah koperasi wajib memiliki

sertifikat standar kompetensi pengelola usaha

simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang

dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang

telah memperoleh lisensi sesuai peraturan

perundang-undangan. Hubungan kerja antara

pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan

syariah dengan pengurus KSPPS adalah hubungan

39



56

kerja atas dasar perikatan yang memuat paling

sedikit:40

1) Jangka waktu perjanjian kerja;

2) Wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban

masing-masing pihak;

3) Penyelesaian perselisihan.

4. Kegiatan Usaha KSPPS

a. Simpanan

Kegiatan menghimun dana dalam bentuk simpanan

dilakukan dari anggota yang menjalankan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad

wadiah mudharabah. KSPPS bebas menentukan

bentuk simpanan dengan nama produk yang telah

ditentuka dan disepakati oleh pengurus dan telah

mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas

Syariah. Pengurus berwenang untuk menentukan

besarnya bagi hasil dan imbal jasa atau bonus yang

diberikan ke simpanan anggota. Perhitungan bagi

hasil untuk simpanan yang menggunakan akad

40



57

mudharabah berasal dari pendapatan operasional

utama KSPPS atau USPPS Koperasi, sedangkan

untuk perhitungan imbal jasa atau bonus yang

bersifat sukarela untuk simpanan yang

menggunakan akad wadiah didasarkan kepada

kebijakan operasional KSPPS atau USPPS koperasi.

KSPPS dan USPPS Koperasi wajib menjamin

keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon

anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.41

b. Pinjaman dan Pembiayaan Syariah

Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan

syariah oleh KSPPS dan USPPS Koperasi wajib

memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang

sehat. Besarnya marjin dan nisbah bagi hasil serta

besarnya imbal jasa atau bonus ditetapkan dalam

rapat anggota. Pemberian pinjaman dan pembiayaan

syariah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan

anggota. Pada transaksi akad musyarakah,

KSPPS/USPPS Koperasi wajib melakukan

41


Republik Indonesia, Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015, h. 28.

58

pembinaan kepada anggota untuk memisahkan

antara harta pribadi dengan harta yang digunakan

untuk usaha. 42

c. Kegiatan Maal

KSPPS atau USPPS koperasi juga diperbolehkan

menyelenggarakan kegiatan maal dalam rangka

pemberdayaan anggota dan masyarakat dibidang

sosial dan ekonomi. Kegiatan Maal ini dilakukan

melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat,

infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

prinsip syariah. Kegiatan Maal wajib dilaporkan

dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat,

infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya,

terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha

koperasi.43

42


Republik Indonesia, Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015, h. 29. 43


Republik Indonesia, Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015.

59

D. Ketentuan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan

Pengungkapan transaksi Pembiayaan Musyarakah Pada

PSAK 106


Pengakuan dan Pengukuran Investasi

Musyarakah(Pada Saat Akad)44

Biaya pra-akad yang terjadi akibat akad

musyarakah (biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui


persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Investasi

musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau

penyerahan aset nonkas kepada mitra akif. Adapun

rekening investasi musyarakah dapat diukur dalam

bentuk kas maupun aset nonkas :

a) Investasi musyarakah yang diserahkan dalam bentuk

kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal

yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat

investasi musyarakah dalam bentuk kas adalah:

44


PSAK Syariah, h. 252- 253.

60

Rekening Debit Kredit

Dr. Investasi Musyarakah XXX

Cr. Kas XXX

b) Investasi musyarakah yang diserahkan dalam bentuk

aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika

terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat

aset nonkas, maka perlakuannya adalah sebagai

berikut:

1) Apabila nilai wajar lebih besar daripada nilai

tercatat maka diakui sebagai keuntungan

tangguhan dan diamortisasi selama masa akad.

Jurnal yang harus dicatat oleh KSPPS untuk

mencatat keuntungan tangguhan adalah:



Cr. Aset Nonkas XXX

Cr. Keuntugan Tangguhan XXX

Setelah dilakukan pengakuan keuntungan

tangguhan, KSPPS harus melakukan amortisasi

keuntungan tangguhan tersebut selama masa

61

manfaat. Adapun jurnal amortisasi keuntungan

tengguhan yang harus dicatat oleh KSPPS

adalah sebagai berikut:


Dr. Keuntungan Tangguhan XXX

Cr. Keuntungan XXX

2) Sebaliknya, apabila nilai wajar lebih kecil

daripada nilai tercatat maka diakui sebagai

kerugian pada saat terjadinya. Berikut jurnal

yang harus dibuat oleh KSPPS untuk mencatat

kerugian pada saat penyeraan aset nonkas:



Dr. Kerugian XXX

Cr. Keuntungan XXX

c) Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan

nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang

nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang

diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan

tangguhan. Jurnal yang harus dibuat oleh KSPPS

62

untuk mencatat penyusutan investasi musyarahak

(aset tetap) adalah :


Dr. Beban Penyusutan XXX

Cr. Investasi Musyarakah XXX

d) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalya

biaya studi keayakan) tidak dapat diakui sebagai

investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari

seluruh mitra musyarakah.

Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan/Kerugian

(Selama Akad)45

Dari investasi musyarakah, dapat diperoleh

keuntungan atau kerugian dari usaha yang dijalankan.

Berikut adalah jurnal yang dapat dibuat oleh KSPPS,

meliputi:

45



63

a) Apabila dari investasi musyarakah diperoleh

keuntungan, maka jurnal yang harus dibuat oleh

KSPPS adalah :


Dr. Kas/Piutang XXX

Cr. Pendapatan/Bagi Hasil XXX

b) Apabila dari investasi musyarakah ang dilakukan

diperoleh kerugian, maka jurnal yang harus dibuat

oleh KSPPS adalah :


Dr. Kerugian XXX

Cr. Penyisihan Kerugian XXX

Pengakuan dan Pengukuran pada Akhir Akad46

a) Apabila modal investasi yang diserahkan berupa

aset nonkas, dan di akhir akad dikembalikan dalam

bentuk kas sebesar nilai wajar aset nonkas yang

disepakati pada saat penyerahan aset. Jurnal yang

46



64

harus dibuat oleh KSPPS apabila tidak ada kerugian

adalah:


Dr. Kas XXX


Sebaliknya, apabila terjadi kerugian, maka jurnal

yang harus dibuat oleh KSPPS adalah:


Dr. Kas XXX

Dr. Penyisihan Kerugian XXX


b) Ketika akad musyarakah berakhir, aset nonkas akan

dilikuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan

atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antara

nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan kepada

setiap mitra usaha nisbah. Jurnal yang harus dibuat

oleh KSPPS untuk mencatat pejualan aset nonkas

yang mengalami keuntungan adalah:

65


Dr. Kas XXX


Cr. Keuntungan XXX

Sebaliknya, apabila dalam penjualan investasi

musyarakah mengalami kerugian, maka jural yang

harus dibuat KSPPS adalah :


Dr. Kas XXX

Dr. Kerugian


c) Bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah

menurun (dengan pengembalian dana mitra usaha

secara bertahap) nilai investasi musyarakah sebesar

jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang

diserahkan pada awal pada awal akad ditambah

jumlah dana syirkah temporer yang telah

dikembalikan kepada mitra pasif. Adapun bagian

mitra pasif, nilai investasi musyarakahnya sebesar

kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal

akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra

aktif jika ada.

66

2. Peyajian dan Pengungkapan

Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait

dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan

sebagai berikut :47

a) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra

aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.

b) Keuntungan tanggungan dari selisih penilaian aset

nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan

sebagai pos lawan (contra account) dari investasi

musyarakah.

Mitra pasif dapat mengungkapkan hal-hal yang terkait

transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada :

a) Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti

porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha

musyarakah, dan lain-lain.

b) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif.

c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.

101 tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah.

47



67

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KSPPS ASY-SYIRKAH

MUAMALAH INDONESIA CIRENDEU KOTA

TENGERANG SELATAN

A. Sekilas Tentang KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia

KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia yang

semula berawal dari Koperasi Syariah Mitra Al-Amin

dimana pada saat itu memeiliki sebuah brand Asy-Syirkah

Indonesia yang difungsikan oleh Koperasi Syariah Mitra Al-

Amin sebagai produk pembiayaan dengan akad musyarakah

baik untuk pembiayaan proyek ataupun alat produksi,

Koperasi Syariah Mitra Al-Amin mulannya didirikan dengan

Akta Pendirian No.02 Tanggal 22 Juli 2011 Notaris Haironi

Azizah, SH, MKn, dengan Pengesahan Menteri Negara

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI

No.518/44/BH/XI.08/Kop.UKM Tanggal 24/8/2011, dengan

modal awal 115.000.000,- SIUP No.503/001299-BP2T/30-

08/PK/X/2011 - NPWP 31.382.124.1-411.000 Keinginan

yang kuat Anggota Pendiri berperan secara aktif dalam

68

mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat

pada umumnya secara syariah di sektor usaha mikro, kecil

dan menengah (UMKM), timbul karena melihat adanya

kecenderungan kesadaran umat Islam menjalankan syariat

agamanya secara kaffah diberbagai aspek kehidupan baik

dalam aqidah, ibadah juga muamalah.

Meningkatnya kesadaran kaum muslimin dalam

kegiatan muamalah secara syar’i, mendorong meningkatnya

kebutuhan pedagang/pelaku usaha kaum muslimin kelas

menengah; untuk menabung, memenuhi kebutuhan consumer

produk dan berinvestasi disertai transaksinya berdasarkan

prinsip bagi hasil. Sistem jual beli serta prinsip bagi hasil

merupakan solusi sistem dalam ekonomi dan keuangan

syariah yang bercirikan saling menguntungkan bagi nasabah

dan lembaga keuangan syariah, sistem yang menonjolkan

aspek keadilan dalam bertransaksi tanpa riba, gharar, maysir

dan dzalim.1

1 https://www.asysyirkahindonesia.com/?page_id=739, (Diakses pada

17 Februari 2018)

https://www.asysyirkahindonesia.com/?page_id=739

69

B. Dasar Hukum, Visi, dan Misi KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia2

1. Dasar Hukum Pendirian KSPPS Asy-Syirkah Indonesia

Berdasarkan Akte Notaris No. 02 Tgl 22 Juli 2011

dan Akte Perubahan No. 02 Tgl. 28 November 2017

telah ditetapkan oeh Menteri Perkoperasian dan UKM RI

No. 000353/PAD/DEP.I/XII/2017 Tgl. 21 Desember

2017.

2. Visi

Menjadi koperasi terbaik di indonesia untuk

kemaslahatan ummat dalam ridho Allah SWT.

3. Misi

a. Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang

berkesinambungan.

b. Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya

bagi anggota.

c. Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian

di Indonesia ; dan

2 Kebijakan Pembiayaan KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia,

2017, h. 1.

70

d. Mengelola Koperasi dan unit usaha secara

profesional dengan menerapkan prinsip “Good

Corporate Governance”

C. Budaya Pembiayaan KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia

Sejalan dengan budaya kerja KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia, dalam rangka mencapai sasaran kerja

di bidang pembiayaan berupa keseimbangan antara volume

dengan kualitas pembiayaan, “Budaya Pembiayaan” KSPPS

berbasis :

1. Dilaksanakannya dengan ‘Adalah (Adil), Itqan

(Profesional), Amanah (Jujur), Amanah (Jujur), Ta’awun

(Saling Menolong) dan Maslahah (Kemanfaatan); dan

2. Terhindar dari unsur-unsur Maysir (Perjudian), Tadlis

(Penipuan), Gharar (Ketidakpastian), Riba, Zulm

(Penganiayaan), Risywah (Suap), Barang dan Jasa yang

Haram dan/atau Maksiat;3

3 Kebijakan Pembiayaan KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia,

2017, h. 3.

71

D. Organisasi dan Job Description KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia4

1. Struktur Organisasi

2. Job Description

a. Dewan Pengawas Syariah5

1) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh

dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana

fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan

untuk mengetahui kualitas pelaksanaan

4 Buku Panduan Rapat Anggota Tahunan KSPPS Asy-Syirah

Muamalah Indonesia 2016, h. 23. 5 Power Point Profile KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia, h. 5.

72

pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta

pelayanan jasa KSPPS.

2) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi

yang akan diperiksa dengan memperhatikan

kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip

Syariah dari masing-masing kegiatan. Pada

setiap awal tahun, DPS KSPPS melakukan rapat

internal DPS untuk menentukan beberapa

cabang yang akan diuji petik.

3) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik

untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah

sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan

internal Bank yang berlaku. Fokus pemeriksaan

DPS KSPPS adalah terhadap pemenuhan aspek-

aspek syariah compliance. Antara lain; 1)

kesesuaian akad yang digunakan, 2)

terpenuhinya unsur-unsur akad dimaksud pada

suatu skim pembiayaan, 3) pemeriksaan

terhadap SP3, akad dan akta notaril.

73

4) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan

keterangan dan/atau konfirmasi kepada

pengurus KSPPS dan/atau nasabah untuk

memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.

b. Ketua Umum6

1) Ketua Umum dan salah seorang Ketua

mewakili Koperasi Syariah baik di dalam

maupun di luar pengadilan dan berhak mengikat

KSPPS dalam tindakan mengenai pengurus

maupun tindakan-tindakan yang melibatkan

harta kekayaan dengan pembatasan sebagai

berikut :

a) Mendapatkan atau melepaskan barang-

barang tidak bergerak milik Koperasi

Syariah;

b) Menjamin dengan cara apapun harta milik

Koperasi Syariah;

c) Meminjam dengan cara apapun atas nama

Koperasi Syariah;

6 Power Point Profile KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia, h. 6.

74

2) Ketua Umum bersama Sekretaris dan

Bendahara melaksanakan tugas harian

pengurus;

3) Ketua Umum mengadakan dan memimpin

Rapat Pengurus;

4) Ketua Umum mmberikan laporan kegiatan

organisasi dalam Rapat Umum Anggota

5) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau

berhalangan karena alasan apapun juga, salah

seorang Ketua harus melaksanakan tugas-tugas

Ketua Umum.

6) Menyusun program rencana kerja dan mencari

peluang pengembangan usaha bidang pembiay-

aan/penyaluran dana:

a) Investasi di usaha-usaha produksi yang

menguntungkan, aman dan syar’i

b) Kerjasama dengan Perusahaan-perusahaan

dan Lembaga Keuangan untuk chanelling

agent

75

7) Dan usaha lainnya yang menguntungkan, aman

dan syar’i

c. Ketua I (Bidang Business Development)7

1) Menyusun program rencana kerja pengemba-

ngan usaha bidang pendanaan/penghimpunan

dana dari berbagai sumber, antara lain:

a) Sumber internal yakni dengan memberday-

akan potensi para anggota pendiri

b) Jaringan para anggota pendiri

c) Lembaga Keuangan Bank Syariah, lembaga

Non-Bank, Pemda, dan Kementrian

2) Menyusun program kerja pengembangan usaha/

business development, antara lain:

a) Menetapkan unit-unit usaha Koperasi/

Strategic Business unit yang baik dan men-

guntungkan untuk dikembangkan

b) Mencari peluang kerjasama dengan

perusahaan-perusahaan swasta/pemerintah

untuk pengembangan KSPPS


76

c) Memberikan masukan atas produk-produk

KSPPS untuk menjadi produk unggulan

3) Melakukan koordinasi dengan Dewan

Pengawas Syariah untuk aspek syariah,

Pengurus lainnya dan dengan pengelola

d. Ketua II (Bidang SDI dan Legal)8

1) Tugas SDI :

a) Menangani berbagai masalah Sumber Daya

Insani (SDI) KSPPS sehingga dapat menu-

njangaktifitas KSPPS demi tercapai-nya

tujuan yang telah ditentukan.

b) Menempatkan orang-orang yang tepat

untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan

yang tepat pada saat KSPPS memerlu-

kannya

c) Melakukan pengembangan dan evaluasi

pengelola/karyawan

d) Memberikan kompensasi dan proteksi pada

pengelola/karyawan


77

e) Memproses pelanggaran disiplin

pengelola/karyawan

f) Menyusun program diklat dan pengemban-

gan karir pengelola/karyawan

g) Memelihara data base pengurusan/ kepega-

waian KSPPS.

2) Tugas Legal :

a) Melaksanakan penyusunan peraturan

internal KSPPS ( Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan

Khusus lainnya)

b) Pemberian pertimbangan dan nasehat

hukum

c) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi

bantuan hukum dengan instansi yang

bewenang

d) Pelaksanaan pengkajian produk KSPPS

e) Pengadministrasian data dan informasi

hukum, peraturan perundangan dan lain-

78

lain khususnya yang berkaitan dengan

KSPPS.

e. Sekretaris9

1) Mengatur rapat-rapat, membuat berita acara

Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa Anggota

KSPPS dan mengatur penyebaran berita acara

tersebut kepada semua Anggota bersangkutan;

2) Memelihara tata usaha keanggotaan, permoho-

nan, pendaftaran, pencatatan, iuran/biaya para

anggota;

3) Sekretaris membuat berita acara risalah-risalah

Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.

4) Dalam hal Ketua Umum dan Ketua tidak hadir

atau berhalangan karena alasan apapun juga ,

Sekretaris harus melaksanakan tugas Ketua

Umum.


79

f. Bendahara10

1) Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan

pembukuan kegiatan organisasi, termasik

menagih dan menerima semua iuran, menerima

semua sumbangan dan melakukan pembayaran-

pembayaran;

2) Menggalang sumber dana untuk membiayai

kegiatan-kegiatan organisasi;

3) Membuat laporan keuangan dari semua

kegiatan organisasi yang telah diaudit untuk

disampaikan dalam Rapat Anggota;

4) Membuat pembukuan dan laporan kekayaan

KSPPS;

5) Dalam hal Ketua Umum dan Ketua serta

Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena

alasan apapun juga, Bendahara melaksanakan

tugas Ketua Umum.

10

Power Point Profile KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia, h.

9.

80

g. Koordinator Koperasi11

1) Bertanggungjawab pembukuan keuangan

2) Bertanggungjawab untuk SDM dan umum

3) Bertanggungjawab untuk administrasi

pembiayaan

4) Bertanggungjawab untuk pemasaran produk

5) Bertanggungjawab untuk penagihan nasabah

E. Produk dan Layanan KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia

1. Musyarakah (Modal Kerja Perdagangan)12

Dalam akad ini sistem yang digunakan adalah

profit and loss sharing dimana keuntugan dan kerugian

yang akan terjadi di tanggung bersama dengan

kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugiannya

sesuai kesepakatan diawal terjadinya akad.

a. Fitur Pembiayaan

1) Jangka waktu disesuaikan

11

Power Point Profile KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia, h.

10. 12

SOP Pembiayaan: Permohonan Pembiayaan KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia, 2017, h. 1.

81

2) Pembiayaan dapat bersifat revolving dan non

revolving

3) Pengembaian modal pokok dan bagi hasil

dilakukan secara termin sesuai dengan

penghasilan perdagangan

4) Nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan

b. Syarat Pengajuan

1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun

2) Domisili usaha di daerah Jabodetabek dan

tempat lainnya setelah mendapat persetujuan

komite pembiayaan

3) Memiliki jaminan aset yang mengcover 130%

dari nilai pengajuan

4) Pelaku usaha menempatkan modal/dana sendiri

minimal 20%

5) Nasabah harus punya catatan/administrasi

keuangan secara harian (misal dalam bentuk

cash register)

6) Neraca laba dan rugi bulanan

82

7) Mempunyai produk yang diperjual belikan yang

legal dan halal menurut syariat Islam

8) Melaksanakan Stock Opname seluruh

persediaan produk

9) Menyerahkan dokumen-dokumen yang

dipersyarakan

2. Musyarakah (Modal Kerja Berbasis Proyek)13

Dalam akad ini sistem yang digunakan adalah

profit and loss sharing dimana keuntugan dan kerugian

yang akan terjadi di tanggung bersama dengan

kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugiannya

sesuai kesepakatan diawal terjadinya akad.

a. Fitur Pembiayaan


2) Pembiayaan dapat bersifat revolving dan non

revolving

3) Pengembaian modal pokok dan bagi hasil

dilakukan secara termin sesuai dengan

pembayaran dari bowheer

13



83

4) Nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan

b. Syarat Pengajuan


2) Domisili usaha di daerah Jabodetabek dan

tempat lainnya setelah mendapat persetujuan

komite pembiayaan


dari nilai pengajuan

4) Pelaku usaha menempatkan modal minimal

20%

5) Mempunyai perjanjian kerjasama proyek degan

perusahaan pemberi proyek yang

Benefit(BUMN, Kementerian, Perusahaan-

perusahaan besar lainnya yang menjanjikan)

6) Memiliki RAB dan rencana kerja yang konkrit

7) Bersedia menerapkan sistem bagi hasil

usahanya dengan jangka waku disesuaikan

dengan kesepakatannya.

8) Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan

84

3. Murabahah (Alat Produksi)14

Adalah fasilitas pembiayaan dengan sistem jual-

beli untuk membeli alat produksi dimana Asy-Syirkah

mendapat margin dan mitra dapat mengangsur dengan

nilai tetap selama jangka waktu yang disepakati.

a. Fitur Pembiayaan

1) Berakat jual-beli

2) Margin disepakati


4) Tanpa riba dan praktik gharar

b. Syarat Pengajuan


2) Proyek dan domisili usaha/individu di daerah

Jabodetabek


dari nilai pengajuan.

4) Pelaku usaha menempatkan uang komitmen

minimal 20%.

5) Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan.

14



85

BAB IV

PENERAPAN PSAK 106 PADA PEMBIAYAAN

MUSYARAKAH DI KSPPS ASY-SYIRKAH MUAMALAH

INDONESIA

A. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

Pembiayaan Musyarakah Pada KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia


a) Saat penanaman modal menginvestasikan


Dr. Tabungan pada Bank/Kas XXX

Cr. Dana Pihak Ke-3 XXX

b) Saat KSPPS mencairkan dana kepada nasabah


Dr. Piutang Wakalah XXX

Cr. Tabungan pada Bank/Kas XXX

c) Saat jurnal balik


Dr. Pembiayaan Musyarakah XXX

Cr. Piutang Wakalah XXX

86

d) Saat nasabah mengembalikan modal dan bagi hasil


Dr. Tabungan pada Bank/Kas XXX

Cr. Pembiayaan Musyarakah XXX

Cr. Bagi Hasil YMH Dibayar XXX

Cr. Pendapatan kerjasama usaha XXX

e) Saat mengembalikan modal dan bagi hasil kepada

penanam modal


Dr. Dana Pihak ke-3 XXX

Dr. Basil YMH Dibayar XXX

Cr. Tabungan pada Bank/Kas XXX

2. Penyajian dan Pengungkapan

KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia selaku

mitra pasif dalam proses pembiayaan ini telah

menyajikan hal-hal berikut dalam rangkaian proses

pembiayaannya kepada nasabah :

a) Tidak menyajikan kas atau aset nonkas yang

diserahkan kepada mitra aktif sebagai investasi

musyarakah, namun melainkan sebagai piutang

wakalah. Namun hal ini sah-sah saja karena piutang

wakalah merupakan Letter of Credit (L/C) Impor

87

Syariah yang berarti adalah surat pernyataan akan

membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh

bank untuk kepentingan Importir dengan

pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan

prinsip syariah. L/C Impor Syariah dalam

pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah

bil Ujrah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna’,

Mudharabah, Musyarakah, dan Hawalah. Pada akad

Musyarakah syarat/ketentuan yang berlaku adalah

Bank dan Importir melakukan akad Musyarakah,

dimana keduanya menyertakan modal untuk

melakukan kegiatan impor barang.1 Sehingga hal ini

dibolehkan bagi KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia untuk mencantumkan kas atau aset

nonkas yang diserahkan kepada kepada mitra aktif

disajikan sebagai piutang wakalah.

b) KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia

mencantumkan keuntungan tangguhan yang

diperoleh dari selisih penilaian aset nonkas yang

1 DSN-MUI, Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002, Tentang Letter Of

Credit (L/C) Impor Syari’ah, h.5-7.

88

diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos

lawan (contra account) dari investasi musyarakah,

hal ini dilakukan karena memang terdapat dalam

SOP KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia

dimana apabila terjadi pembiayaan macet dan

terpaksa harus menjual tangguhan mitra maka

keuntungan dari penjualan tersebut dikembalikan

kepada mitra, dan KSPPS hanya mengambil nilai

yang seharusnya menjadi nilai kembalinya investasi

musyarakah.

KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia selaku

mitra pasif dalam proses pembiayaan ini telah

mengungkapkan hal-hal berikut dalam rangkaian proses

pembiayaannya kepada nasabah yang dalam hal ini

adalah nasabah, yaitu:

a) KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia telah

mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha

musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil

usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain

yang telah tertera pada executive summary dan

89

lembar proyeksi bagi hasil yang dibuat untuk

berbagai pihak yang terlibat dalam pembiayaan ini.

b) Selama ini KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia dalam menjalankan pembiayaan

Musyarakah hanya bertindak selaku investor dan

manajer investasi, dan mitra yang mendapat

pembiayaan selaku pengelola usaha.

c) KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia baru

melakukan pengungkapan sebagian poin yang

tertera di PSAK No. 101 tentang penyajian laporan

keuangan syariah, diantaranya adalah Neraca

Harian, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan

Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas. Namun

untuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Zakat, dan Laporan Sumber dan Pengguaan Dana

Kebajikan laporannya belum disendirikan

sebagaimana yang telah ditetapkan pada PSAK 101,

hal ini dilakukan oleh KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indoesia karena belum ada sumber dana

yang pasti atau tetap untuk zakat, demikian juga

90

pada laporan sumber dana dan penggunaan dana

kebajikan.

B. Analisis dan Penilaian Penerapan PSAK 106 Pada

Pencatatan Akuntansi Tentang Pengakuan, Pengukuran,

Penyajian, dan Pengungkapan Pembiayaan Musyarakah

Pada KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia


a) Pada Saat Akad

NO.

PENGAKUAN DAN

PENGUKURAN

MENURUT PSAK

106

PENGAKUAN DAN

PENGUKURAN

KSPPS ASY-

SYIRKAH

DITER-

APKAN

TIDAK

DITER-

APKAN

1. Investasi Musyarakah

diakui pada saat

pembayaran kas atau

penyerahan aset

nonkas kepada mitra

aktif.

KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia

selaku Mitra Pasif

mengakui investasi

musyarakah pada saat

penyerahan kepada

mitra aktif, namun

dalam contoh kasus

diatas KSPPS Asy-

Syirkah Muamalah

I O

91

Indonesia

mengakuinya dalam

bentuk piutang

wakalah, karena

pembiayaannya untuk

keperluan impor

barang. Namun setelah

jurnal balik maka

diakui lagi sebagai

pembiayaan

musyarakah.

2. Pengukuran investasi

musyarakah dalam

bentuk kas dinilai

sebesar jumlah yang

dibayarkan.

Pengukuran dana

investasi

musyarakah/piutang

wakalah (dalam kasus

pembiayaan diatas)

KSPPS Asy-Syirah

Muamalah Indonesia

dalam bentuk kas

sebesar jumlah yang

dibayarkan.

I O

3. Biaya yang terjadi

akibat akad

musyarakah (biaya

studi

kelayakan,materai,dll)

Biaya yang terjadi

akibat akad

musyarakah (seperti

biaya studi kelayakan,

materai, dll) yang

I O

92

tidak dapat diakui

sebagai bagian

investasi musyarakah

kecuali ada

persetujuan dari

seluruh mitra.

dilakukan oleh KSPPS

Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia

tidak diakui sebagai

bagian investasi

musyarakah. Dan

pembagiannya

disepakati bersama

kedua belah pihak.

b) Selama Akad

NO.

PENGAKUAN DAN

PENGUKURAN

MENURUT PSAK 106

PENGAKUAN DAN

PENGUKURAN

KSPPS ASY-

SYIRKAH

DITER-

APKAN

TIDAK

DITER-

APKAN

1.

Bagian mitra pasif atas

investasi musyarakah

dengan pengembalian

dana mitra pasif di

akhir akad dinilai

sebesar jumlah kas

yang dibayarkan untuk

usaha musyarakah pada

awal akad dikurangi

dengan kerugian (jika

ada).

Pengembalian bagian

KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia

atas investasi

musyarakah di akhir

akad dinilai sebesar

jumlah kas yang

dibayarkan untuk usaha

musyarakah pada awal

akad dikurangi dengan

kerugian (jika ada).

I O

93

c) Akhir Akad

NO.

PENGAKUAN DAN

PENGUKURAN

MENURUT PSAK

106

PENGAKUAN DAN

PENGUKURAN

KSPPS ASY-

SYIRKAH

DITER-

APKAN

TIDAK

DITER-

APKAN

1.

Pada saat akad

diakhiri, investasi

musyarakah yang

belum dikembalikan

oleh mitra aktif diakui

sebagai piutang.

Pada saat akad

diakhiri, investasi

musyarakah yang

diberikan oleh KSPPS

Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia

yang belum

dikembalikan oleh

mitra aktif diakui

sebagai piutang.

I O

2. Penyajian dan Pengungkapan

a) Penyajian

NO.

PENYAJIAN

MENURUT PSAK

106

PENYAJIAN

KSPPS ASY-

SYIRKAH

DITER-

APKAN

TIDAK

DITER-

APKAN

1. Mitra pasif

menyajikan hal-hal

Diawal pencairan dana

kepada nasabah I O

94

yang terkait dengan

usaha musyarakah

dalam laporan

keuangan: Kas atau

aset nonkas yang

diserahkan kepada

mitra aktif disajikan

sebagai investasi

musyarakah.

KSPPS tidak

menyajikan kas atau

aset nonkas yang

diserahkan kepada

mitra aktif sebagai

investasi musyarakah,

namun melainkan

sebagai piutang

wakalah. piutang

wakalah merupakan

Letter of Credit (L/C)

Impor Syariah yang

berarti adalah surat

pernyataan akan

membayar kepada

eksportir yang

diterbitkan oleh bank

untuk kepentingan

Importir dengan

pemenuhan

persyaratan tertentu

sesuai dengan prinsip

syariah. L/C Impor

Syariah dalam

pelaksanaannya

menggunakan akad-

95

akad: Wakalah bil

Ujrah, Qardh,

Murabahah,

Salam/Istishna’,

Mudharabah,

Musyarakah, dan

Hawalah. Pada akad

Musyarakah

syarat/ketentuan yang

berlaku adalah Bank

dan Importir

melakukan akad

Musyarakah, dimana

keduanya menyertakan

modal untuk

melakukan kegiatan

impor barang.2 Namun

setelah jurnal balik

dibuat nama akunnya

disajikan dalam

bentuk pembiayaan

musyarakah.

2.

Mitra pasif

menyajikan hal-hal

yang terkait dengan

KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia

mencantumkan

I O

2 DSN-MUI, Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002, Tentang Letter Of

Credit (L/C) Impor Syari’ah.

96

usaha musyarakah

dalam laporan

keuangan: Keuntugan

tangguhan dari selisih

penilaian aset nonkas

yang diserahkan pada

nilai wajar disajikan

sebagai pos lawan

(contra account) dari

investasi musyarakah.

keuntungan tangguhan

yang diperoleh dari

selisih penilaian aset

nonkas yang

diserahkan pada nilai

wajar disajikan

sebagai pos lawan

(contra account) dari

investasi musyarakah.

hal ini dilakukan

karena memang

terdapat dalam

Kebijakan KSPPS

Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia

dimana apabila terjadi

pembiayaan macet dan

terpaksa harus menjual

tangguhan mitra maka

keuntungan dari

penjualan tersebut

dikembalikan kepada

mitra, dan KSPPS

hanya mengambil nilai

yang seharusnya

menjadi nilai

97

kembalinya investasi

musyarakah.

b) Pengungkapan

NO.

PENGUNGKAPAN

MENURUT PSAK

106

PENGUNGKAPAN

KSPPS ASY-

SYIRKAH

DITER-

APKAN

TIDAK

DITER-

APKAN

1. Mitra mengungkapkan

hal-hal yang terkait

transaksi musyarakah,

tetapi tidak terbatas,

pada:

a. Isi kesepakatan

utama usaha

musyarakah,

seperti porsi dana,

pembagian hasil

usaha, aktivitas

usaha

musyarakah, dan

lain-lain.

a. KSPPS Asy-

Syirkah

Muamalah

Indonesia telah

mengungkapkan

isi kesepakatan

utama usaha

musyarakah,

seperti porsi dana,

pembagian hasil

usaha, aktivitas

usaha

musyarakah, dan

lain-lain yang

I O

98

telah tertera pada

executive

summary dan

lembar proyeksi

bagi hasil yang

dibuat untuk

berbagai pihak

yang terlibat

dalam

pembiayaan ini.

b. Pengelolaan

usaha, jika tidak

ada mitra aktif;

dan

b. Selama ini

KSPPS Asy-

Syirkah

Muamalah

Indonesia dalam

menjalankan

pembiayaan

Musyarakah

hanya bertindak

selaku investor

dan manajer

investasi, dan

mitra yang

mendapat

pembiayaan

selaku pengelola

I O

99

usaha.

c. Pengungkapan

yang diperlukan

sesuai PSAK 101:

Penyajian Laporan

Keuangan

Syariah,

diantaranya:

- Neraca

- Laporan

Perhitungan

Hasil

Usaha/Laba-

Rugi,

- Laporan

Perubahan

Ekuitas,

- Laporan Arus

Kas,

- Laporan

Sumber dan

Penggunaan

Dana Zakat,

dan

- Laporan

c. KSPPS Asy-

Syirkah

Muamalah

Indonesia juga

telah melakukan

pengungkapan

sebagian poin

yang tertera di

PSAK No. 101

tentang penyajian

laporan keuangan

syariah,

diantaranya

adalah:

- Neraca

- Laporan

Perhitungan

Hasil

Usaha/Laba-

Rugi

- Laporan

Perubahan

Ekuitas

- Laporan Arus

O I

100

Sumber dan

Pengguaan

Dana

Kebajikan.

Kas (Tidak

ada)

- Laporan

Sumber dan

Penggunaan

Dana Zakat

Laporan

Sumber dan

Pengguaan

Dana

Kebajikan.

TOTAL PEROLEHAN NILAI 9 1

Dari hasil penelitian diatas diperoleh bahwa nilai terhadap

penerapan PSAK 106 pada pencatatan akuntansi tentang

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

pembiayaan musyarakah pada KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia mendatkan total perolehan nilai 9 dari 10 kategori

perlakuan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi

Indonesia (IAI) oleh KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indoensia.

101

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh

penulis dari data-data yang ada, maka penulis dapat menarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

Pembiayaan Musyarakah Pada KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Investasi musyarakah pada saat pembayaran kas

kepada mitra aktif diakui sebagai piutang

wakalah, kemudian pada saat urnal balik diakui

sebagai pembiayaan musyarakah.

2) Pengukuran pembiayaan kas kepada mitra aktif

dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan

3) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah

seperti biaya studi kelayakan, dan lainnya tidak

diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah.

102

4) Bagian mitra pasif atas pembiayaan musyarakah

dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir

akad, dinilai sebesar jumlah kas yang di

bayarkan untuk usaha musyarakah pada aal dan

dikurangi bila ada kerugian.

5) Pada saat akad diakhiri, pembiayaan

musyarakah yang belum dikembalikan oleh

mitra aktif diakui sebagai piutang.

b. Penyajian dan Pengungkapan

1) KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia

mencantumkan keuntungan tangguhan yang

diperoleh dari selisih penilaian aset nonkas

yang diserahkan pada nilai wajar disajikan

sebagai pos lawan (contra account) dari

investasi musyarakah, hal ini dilakukan karena

memang terdapat dalam SOP KSPPS Asy-

Syirkah Muamalah Indonesia.

2) KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia telah

mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha

musyarakah, seperti porsi dana, pembagian

103

hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan

lain-lain yang telah tertera pada executive

summary dan lembar proyeksi bagi hasil yang

dibuat untuk berbagai pihak yang terlibat dalam

pembiayaan ini.

3) Selama ini KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia dalam menjalankan pembiayaan

Musyarakah hanya bertindak selaku investor

dan manajer investasi, dan mitra yang mendapat

pembiayaan selaku pengelola usaha.

4) KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia baru

melakukan pengungkapan sebagian poin yang

tertera di PSAK No. 101 tentang penyajian

laporan keuangan syariah, diantaranya:

a) Neraca(Harian, Bulanan, Triwulan, Akir

tahun)

b) Laporan Perhitungan Hasil Usaha

c) Laporan Perubahan Ekuitas (Triwulan,

Akhir tahun)

104

d) Laporan Arus Kas (Harian, dan tidak ada

laporan perbulannya, yang dimana setelah

harian kemudian di masukkan ke dalam

neraca)

e) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Zakat (Masuk di neraca)

f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Kebajikan (Masuk di laporan perubahan

ekuitas)

2. Analisis Penerapan PSAK 106 Pada Pencatatan

Akuntansi Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian,

dan Pengungkapan Pembiayaan Musyarakah Pada

KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia

a. Pengakuan dan Pengukuran

Dalam hal pengakuan dan pengukuran atau

pencatatan akuntansi keuangan pada pembiayaan

musyarakah di KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan

oleh PSAK 106.

105

b. Penyajian dan Pengungkapan

Dalam hal penyajian juga sudah sesuai dengan

ketetapn dari PSAK 106, namun pada

pengungkapan masih ada beberapa yang belum

sesuai dimana pada laporan-laporan keuangan, yang

belum ada pada laporan keuangan KSPPS Asy-

Syirkah Muamalah Indonesia adalah laporan sumber

dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan

penggunaan dana kebajikan, hal ini karena di

KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia belum

memiliki sumber dana zakat dan dana kebajikan

yang pasti, sehingga laporannya belum dibuat

tersendiri, masih digabungkan dalam laporan-

laporan yang lain. Dan juga pada laporan arus kas

yang seharusnya dibuat laporannya per akhir bulan,

KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia hanya

membuatnya menjadi perhari, dan kemudian tidak

dibuatkan dalam bentuk laporan perbulan karena

setelah laporan perhari jadi, di hari berikutnya

106

laporan arus kas tersebut digabungkan kedalam

neraca.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat

memberikan saran :

1. PSAK 106 tentang akuntansi pembiayaan musyarakah

harus selalu mejadi pedoman dasar dalam melakukan

kegiatan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah di

KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia, dilengkapi

dan diperjelas lagi dalam mekanime-mekanisme

pelaksanaannya dengan berpedoman pada DSN MUI

tentang pembiayaan musyarakah.

2. Penyajian laporan keuangan harus sama dengan apa

yang ditetapkan dalam PSAK 106 yang merujuk kepada

PSAK 101 tentang laporan keuangan, dimana dalam

laporan keuangan KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia masih ada beberapa yang belum sesuai dengan

ketentuan laporan keuangan, walaupun belum ada

sumber pendapatan/pemasukan yang pasti harus tetap

107

ada laporan yang sesuai dengan ketentuan laporan yang

ada karena ketentuan laporan keuangan ini dibuat selain

untuk menjadi sebuah standar sebuah stadar laporan

keuangan dan kesehatan keuangan sebuah lembaga

keuangan juga menjadi bukti otentik bahwa KSPPS Asy-

Syirkah Muamalah Indonesia jujur, amanah, dan

transpara terhadap segala kegiatan keuangannya.

108

DAFTAR PUSTAKA


(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-11

Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, (Yogyakarta:

ISES Pub, 2008).

Burhanuddin, Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia,

(Malang: UIN Maliki Press, 2013).

Buku Panduan Rapat Anggota Tahunan KSPPS Asy-Syirah

Muamalah Indonesia 2016.

DSN-MUI, Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002, Tentang Letter Of

Credit (L/C) Impor Syari’ah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No:

08/DSN-MUI/IV/2000.

Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Renaisan,

2005)

Hidayat Farid, Alternative Sistem Pegawasan Pada Koperasi

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam

Mewujudkan Shariah Compliance, (Yogyakarta).

https://www.asysyirkahindonesia.com/?page_id=739, (Diakses

pada 17 Februari 2018)

https://www.asysyirkahindonesia.com/?page_id=739

109

Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 106, 2007.

Kebijakan Pembiayaan KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia, 2017.

Koentjoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta:

Gramedia, 1998).

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:

PT. Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. Ke-11.


Republik Indonesia, Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015.

Salman Kautsar Riza, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis

PSAK Syariah, (Jakarta:Penerbit Indeks, 2012).

Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,

199).

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset,

1992), cet. Ke-2.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan

Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

Sutatya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia,

(Jakarta:PT. Raja Grafindo, Ed.1, Cet.2, 2002).

110

Power Point Profile KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia,

(Tangerang Selatan: 2017)

Presiden Republik Indonesia,Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian.

Triyuwono Iwan, Organisasi dan Akuntansi Syariah,

(Yogyakarta: LKIs, 2000).

Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank

Syariah, (Jakarta: PT. Elex Media Komputido, 2009).

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Imam Mahudi Artha

Narasumber : Budiman Indrajaya, SEI

Jabatan : Ketua I

Institusi : KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indnesia

Waktu Wawancara : Jum’at, 23 Februari 2018

1. Produk-produk apa saja yang ada di KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia?

Jawab :

Produk yang ada di kami ada,

a. Modal kerja dengan skema musyarakah

b. Pembiayaan murabahah untuk pembelian mobil

c. Pembiayaan Murabahah untuk kebutuhan modal kerja

2. Ada berapa bentuk produk yang menggunakan akad

Musyarakah?

Jawab :

Yang menggunakan akad musyarakah di bidang

pembiayaan ada satu produk untuk kebutuhan modal kerja

saja, tapi di sisih funding ada satu juga untuk penanaman

modal.

3. Bagaimana cara KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia

dalam mendapatkan nasabahnya?

Jawab :

Kami mendapatkan nasabah saat ini melalui

diutamakan mealui referal atau melalui grup yang sudah

dikenal, biasanya kami melalui grup halaqah wirausaha, terus

melalui grup fokus Islam, dan juga melalui referal teman-

teman diklat, ada juga nasabah-nasabah yang datang melalui

facebook sama melalui website.

4. Dari mana dana sumber dana KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia yang digunakan untuk membiayai

pembiayaan nasabahnya?

Jawab:

Dalam pembiayaan musyarakah kami mendapat

dananya dari para anggota KSPPS, karena kami memang

bentuknya koperasi, anggota KSPPS sekarang ada 60 orang

sekitar 75%-nya itu adalah pemodal untuk proyek-proyek

yang kami tawarkan untuk dibiayai, tapi ada juga nasabah

yang dia bebentuk perusahaan nasabah penanam modal yang

berbentuk perusahaan yang biasanya nominal besar itu juga

tempat kami mencari dana.

5. Bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah di KSPPS

Asy-Syirkah Muamalah Indonesia?

Jawab :

Bagi yang membutuhkan pembiayaan prosedurnya kami

melakukan kunjungan ke lokasi usaha (Supplyer dan buyer

atau bowheer), dari hasil kunjungan itu kami merangkum

beberapa hal dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh

nasabah antara lain dari segi legalitas umumnya adalah dasar

hukum pendirian usaha, kelengkapan izin-izin dan izin

khusus jika sektor usahanya sektor usaha khusus tertentu

seperti logistik, umroh itu punya izin khusus tertentu, setelah

itu kami meminta data keuangan erkait laporan keuangan tiga

tahun terakhir, terus setelah itu neraca laba rugi, laporan

sales, mutasi rekening koran enam bulan terakhir, foto

agunan dan kelengkapa surat-surat agunan, kontrak

pembelian dan rekap history jual beli transaksi antara

nasabah dengan buyer, setelah itu semua dilengkapi kami

membuat nota usulan untuk diajukan ke komite pembiayaan,

jika komite pembiayaan menyetujui kami mengeluarkan

offering letter atau surat pernyataan bahwa kami committ

untuk memberikan pembiayaan dengan syarat tertentu dan

struktur pembiayaan tertentu jika nasabah sanggup untuk

memenuhinya maka offering letter ditandatangani diatas

materai dan dikembalikan ke kami lalu kita lalu kita

melakukan akad secara nota riil di notaris yang berdomisili

sesuai dengan agunan yag diberikan setelah akad

pembiayaan ditandatangani dan dan agunan diikat dengan

hak tanggungan nasabah mengajukan surat pencairan

pembiayaan dan kami melakukan review apakah permohonan

itu sesuai atau tidak dengan kebutuhan usaha jika sesuai

maka kami mencairkan sesuai terminnya.

6. Apakah ada syarat khusus untuk sebuah usaha/perusahaan

yang akan mengajukan pembiayaan ke KSPPS Asy-Syirkah

Muamalah Indonesia?

Jawab :

Syarat khususnya ada yaitu :

a. No Start-Up Company, artinya perusahaannya sudah

berdiri minimal dua tahun keatas

b. Suadah memiliki struktur organisasi yang baik dalam

menjalankan bisnisnya.

c. Harus memiliki agunan yang nilainya 130% dari plafond

yang dibutuhkan

d. Harus bermandat syariah, dan menerima ketentuan

dengan akad-akad syariah.

7. Apa rujukan/pedoman dari KSPPS Asy-Syirkah Muamalah

Indonesia dalam mengambil keputusan terhadap

permasalahan-permasalahan yang baru?

Jawab :

Rujukan kami dalam syariah itu adalah :

a. Al-Qur’an

b. As-Sunnah

c. Standar Fiqih Al-Ma’ayir Asy-‘Ariyah, yang dikeluarkan

oleh Majma’ Fiqh Al-Islami OKI

d. AAOIFI (The Accunting and Auditing Organization for

Islamic Financial Institutions) yang berfokus pada

memberikan fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah

e. Fatwa DSN-MUI, Mengenai transaksi ekonomi syariah.

Seluruh Permasalahan yang ada kita petakan dulu apa

yang menjadi sumbernya, lalu kita petakan skema bisnisnya

seperti apa lalu kita bahas bersama dengan rujukan-rujukan

yang ada kepada Dewan Pengawas Syariah kami yang tentu

kompeten dibidangnya

analisis penerapan pernyataan standar akuntansi...

Documents