1

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) No. 27 TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN

STUDI KASUS PADA KOPERASI PEGAWAI TELKOM (KOPEGTEL) LAMPUNG DAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)

BINA DHARMA UNIVERSITAS LAMPUNG

(Jurnal)

OLEH

DORMAN HENDRA ARIANTO PURBA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG 2012

ABSTRAK

2

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian

Studi Kasus pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas

Lampung

Oleh

Dorman Hendra Arianto Purba

Untuk mengembangkan usaha perkoperasian di Indonesia dituntut adanya pengelolaan koperasi secara profesional. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya kegiatan usaha koperasi itu sendiri. Pengelolaan yang profesional memerlukan sistem pertanggung jawaban yang baik dan informasi yang relevan yang dapat diandalkan guna pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian koperasi. IAI telah mengeluarkan suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran tentang kinerja dari manajemen koperasi dimasa lalu dan prospek dimasa yang akan datang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk membandingkan penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung.

Metode perolehan data adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode dengan mengumpulkan, menyusun, menginterprestasikan dan menganalisa data.

Berdasarkan Analisis dan evaluasi yang dilakukan, ternyata PSAK No. 27 pada Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila belum dilaksanakan dengan baik. Seperti : 1) tidak menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, 2) tidak menyajikan perkiraan beban-beban perkoperasian, 3) laporan perhitungan sisa hasil usaha yang sangat berbeda dengan ilustrasi yang dianjurkan di dalam PSAK No.27, 4) tidak memisahkan akun-akun dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan anggota dan yang bukan anggota.

Saran yang dapat diberikan yaitu 1) Laporan keuangan hendaknya disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK No.27 dengan melampirkan laporan promosi ekonomi anggota, 2) Dalam penyusunan perhitungan sisa hasil usaha perlu disajikan akun beban koperasi, 3) Laporan keuangan perhitungan sisa hasil usaha seharusnya mengikuti bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.27, 4) laporan keuangan harus memisahkan akun-akun dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan anggota dan yang bukan anggota, 5) Kepada lembaga yang mengeluarkan peraturan PSAK yaitu IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) agar kiranya lebih memperhatikan kondisi dilapangan dan pihak koperasi agar aktif dalam mengikuti pelatihan standar keuangan yang disiapkan IAI.

Kata Kunci : PSAK No. 27, Akuntansi Perkoperasian

3

ABSTRACT

Implementation of Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No 27 About Accounting Cooperatives

Case Studies on Employee Cooperative TELKOM (KOPEGTEL) Lampung and official cooperation of the Republic of Indonesia (KPRI) Bina Dharma

Lampung University

By

Dorman Hendra Arianto Purba

To develop cooperative efforts in Indonesia demanded the cooperative management in a professional manner. This is due to develop of activity cooperative efforts itself. Professional management require a good of accountability systems and relevant information that can be relied upon for decision making, planning and control cooperative. It is intended to illustrate the performance of cooperative management in the past and prospects for the future. The purpose of this study was to compare the application of Financial Accounting Standards No. 27 on cooperatives accounting on Employees Cooperative TELKOM (KOPEGTEL) Lampung and official cooperation of the Republic of Indonesia (KPRI) Bina Dharma Lampung University.

The method of data acquisition is observation techniques, interview and documentation. The analysis was done by descriptive method, the method to collect, collate, interpret and analyze data.

Based on the analysis and evaluation, SFAS No. 27 on Telkom Employees Cooperative (KOPEGTEL) Lampung and official cooperation of the Republic of Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila not been implemented. Such as: 1) There is no reports of promotion of economic member, 2) There is no an estimate of expenses cooperatives, 3) report the calculation of net income which is very different from the illustration that recommended in SFAS No.27, 4) does not separate accounts in financial statements relating to members and non-members.

The advice can be given: 1) The financial reports should be presented in full in accordance with SFAS No. 27 by attaching the promotion of economic reports members, 2) In the preparation of the calculation of net income to be presented to an expense account cooperatives, 3) The financial statements of net income calculation should follow the form of financial statements in accordance with SFAS 27, 4) the financial statements have separate accounts in the financial statements relating to members and non-members, 5) To the agency that issued the rule SFAS IAI (Indonesian Institute of Accountants) so presumably more attention to the condition of the field and the cooperative to be active in training financial standards prepared IAI. Keywords: SFAS No.. 27, Accounting for Cooperatives

4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan

pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip

Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota

pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian

koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian

nasional.Dengan meningkatnya jumlah koperasi yang ada sekarang ini,

diharapkan agar koperasi dapat tampil sebagai badan usaha yang sehat dan kuat

sehingga peranan koperasi dalam perekonomian diharapkan akan meningkat dan

mempunyai manfaat yang besar bagi anggotanya dan masyarakat luas.

Alasanmemilih 2 koperasiiniadalahKoperasi Telkom

merupakankoperasisalahsatuperusahaan yang sudahGo Publicyang

dimanalaporankeuangankoperasinyadiharapkanmenjadicontohkoperasi yang

mengikutiperaturan yang adasedangkanalasanmemilihKoperasiBina Dharma

Universitas Lampungyaitukoperasinyadianggap dapat memberikan contoh laporan

keuangan yang baik karena koperasi ini adalah koperasi lembaga pendidikan

perguruan tinggi. Alasan lain adalah Koperasi Telkom memberikan contoh

5

koperasi yang maju dalam usaha-usahanya sedangkan Koperasi Bina Dharma

Unila justru mengurangi usaha dan hanya fokus dengan satu usaha saja.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mencoba mambahas masalah

yang berhubungan dengan penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi

perkoperasian pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) dan Koperasi

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung, dengan

judul Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27

Tentang Akuntansi Perkoperasian (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai

TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik

Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung.

1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah dan mengarahkan penulisan skripsi ini, maka

perumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah Apakah Koperasi

Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik

Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung telah menerapkan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi

perkoperasian yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)?.

6

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup

dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

Pada dasarnya PSAK No. 27 sudah dicabut melalui surat resmi dari IAI yaitu

ED(Exposure draft) PPSAK No. 8 dan digantikan dengan menggunakan IFRS

sebagai acuannya. Yang dalam hal ini surat pencabutannya telah terbit pada

tanggal 23 Oktober 2010 dan berlaku secara efektif IFRS pada koperasi pada

tanggal 1 Januari 2012. Sesuai surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan

UKM RI Nomor : 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa

sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangannya mengacu Standar Akuntasi Keuangan (SAK)

Entitas Tanpa Akuntabilitasi Publik (ETAP). Namun dikarenakan laporan

keuangan koperasi yang tersedia masih menggunakan laporan keuangan

berdasarkan PSAK No. 27. Maka penulis membatasi penelitian pada penerapan

pernyataan akuntansi perkoperasian berdasarkan PSAK No. 27.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu;

Untuk membandingkan penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang

akuntansi perkoperasian pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL)

Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma

Universitas Lampung.

7

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Penelitianinidiharapkandapatmemberikangambaranumumtentanglaporanke

uanganKoperasidanperkembangan yang terjadidilapangan.

2. Penelitianinidiharapkanmenjadimasukanuntuk IAI apakahkoperasi yang

adasudahmenerapkanperaturan yang lama dandapat menjadi implikasi

tentang kesiapan dalam menerapkan peraturan IFRS yang baru.

3. Sebagai masukan kepada koperasi atas kekurangan-kekurangan yang

ditemukan untuk memperbaiki dan mengikuti sepenuhnya peraturan-

peratuan yang ada.

8

BAB II RERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Pengertian dan Karakteristik Usaha Perkoperasian

2.1.1 Pengertian Perkoperasian

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab 1 Pasal 1 Butir 1,

koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan

hukum dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan.

2.1.2 Karakteristik Usaha Perkoperasian

Perbedaan antara satu perkumpulan dengan yang lain terletak dari sifat, dasar,

macam dan wujud dari perkumpulan itu yang tertera dalam anggaran dasarnya.

Karakteristik utama yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain adalah

bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (The dual identity of the

member) yaitu anggota koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa

koperasi (User own oriented firm). Hal ini dijelaskan oleh IAI dalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (2004:P.1) tentang karakteristik utama

koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain.

2.2 Akuntansi Perkoperasian

Agar dapat dimanfaatkan secara optimal maka laporan keuangan harus disusun

berdasarkan standar akuntansi tertentu. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

disusun sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk dapat

9

memenuhi kepentingan semua pihak. Tanpa ada standar Akuntansi bagi koperasi

maka para penyusun laporan keuangan akan secara bebas dengan keinginan

masing-masing dalam menyajiakan laporan keuangan, shingga para pemakai

akan sulit untuk menilai laporan tersebut. Oleh sebab itu dalam penyusunan

laporan laporan keuangan koperasi tidak terlepas dari prinsip atau standar

Akuntansi yang berlaku.

Perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat

ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia,

2008).

1. Di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar

Akuntansiyang dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business

Practices) gayaBelanda.

2. Sampai tahun 1955 : Indonesia belum mempunyai undang-undang

resmi/peraturan tentang standar keuangan.

3. Tahun. 1974: Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang

dibuatoleh IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi.

4. Tahun. 1984: Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar

Akuntansi.

5. Akhir tahun 1984: Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar

yangbersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee)

6. Sejak tahun 1994: IAI sudah committed mengikuti IASC / IFRS.

7. Tahun 2008: diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat

diselesaikan.

8. Tahun. 2012: Ikut IFRS sepenuhnya.

10

2.2.1 Aktiva dan Kewajiban

A. Aktiva

Aktiva adalah sumberdaya yang dikuasai oleh badan usaha koperasi yang

diperoleh dari transaksi atau kejadian masa lalu, yang memberikan manfaat

dimasa depan. Koperasi menyajikan aktiva berdasarkan likuiditasnya yaitu melai

dari aktiva yang paling likuid sampai dengan yang tidak lukuid. Likuiditas

diartikan sebagai tingkat kemudahan suatu aktiva di konversikan kedalam bentuk

tunai atau kas.

Dalam aktivitas usahanya koperasi sering mendapat bantuan dan dukungan dari

berbagai pihak dalan bentuk bantuan atau sumbangan barang modal yang dapat

dikatagorikan sebagai aktiva tetap oleh koperasi, menurut IAI (2004:P.10):Aktiva

yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual

untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat dan

keterikatan pengunaannya tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan

keuangan.

B. Kewajiban

Kewajiban merupakan hutang kepada pihak luar atau kreditor akibat dari suatu

transaksi di masa lampau. Menurut IAI (2004:P.13): Kewajiban merupakan utang

perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya

diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang

mengandung manfaat ekonomi.

11

Di dalam koperasi kewajiban dapat timbul akibat dari transaksi dengan anggota

dan bukan anggota, penyerahan kewajiban disajikan secara terpisah antara

kewajiban dengan anggota dan bukan anggota. Perlakuan ini dianggap penting

karena informasi seperti ini dapat menjadi petunjuk penting tentang manfaat yang

diberikan oleh koperasi kepada anggotanya.

2.2.2 Ekuitas

Dalam koperasi ekuitas terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok,

simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama

dengansimpanan pokok atau simpanan wajib dan dicatat sebesar nilai nominalnya,

modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum

dibagi.

Simpanan pokok dan simpanan wajib berfungsi sebagai penutup resiko dank arena

itu tidak dapat dimabil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Simpanan wajib yang terkait dengan pinjaman anggota dan jenis simpanan wajib

lain yang dalam prakteknya justru dapat diambil setelah pinjaman yang

bersangkutan lunas atau pada waktu tertentu, tidak dapat diakui sebagai ekuitas.

Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai

piutang simpanan pokok dan simpanan wajib dan apabila terdapat kelebihan

setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru diatas nilai nominal

simpanan pokok dan simpanan wajib pendiri diakui sebagai modal penyertaan

partisipasi anggota. Modal ini bukan milik anggota penyetor, karena itu tidak

dapat diambil kembali saat anggota keluar dari keanggotaan koperasi.

12

Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal

setoran. Jika modal yang diterima bukan dalam uang tunai, maka modal

penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlakupada saat diterima, apa

bila tidak ada nilai pasar digunakan nilai taksiran.

Modal sumbangan yang diterima koperasi yang dapat menutup resiko kerugian

diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya

merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panajang dan dijelaskan

dalam catatan atas laporan keuangan.

Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha yang diperoleh setiap tahun buku

yang dimaksudkan untuk pemupukan modal demi pengembangn usaha dan untuk

menutup resiko kerugian merupakan bagian dari ekuitas.

1.2.3 Pendapatan dan Beban

A. Pendapatan

Pendapata di definisikan oleh IAI (2004.P.23.2) adalah: arus masuk bruto dari

manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu

periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak

berasa dari kontribusi penanam modal.

Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota

dan dihitung dari harga pelayanan yang diterma atau dibayar oleh anggota yang

mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Dalam kegiatan pemasaran hasil

produksi anggota, partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota

baik kepada anggota maupun non anggota.

13

Oleh karena laporan keuangan koperasi mencerminkan tujuan koperasi, maka

perhitungan hassil usaha harus menonjolkan secara jelas kegiatan usaha koperasi

dengan anggotanya, karena itu pendapatan dari anggota disajikan terpisaha dari

pendapatan yang berasal dari transaksi dengan non anggota koperasi. Hal ini

mencerminkan bahwa usaha koperasi lebih mementingkan transaksi atau

pelayanan kepada anggotanya daripada non anggota.

B. Beban

Sebagian beban dapat secara langsung diasosiasikan dengan pendapatan seperti

harga pokok penjualan. Beban-beban lain diasosiasikan secara tidak langsung

dengan pendapatan dan dikaitkan dengan periode tertentu selama pendapatan

diakui.

1.2.4 Laporan Keuangan Usaha Perkoperasian

A. Neraca

Menurut IAI (2004:P.27.12) Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva,

kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Neraca disusun untuk

mencerminkan posisi keuangan koperasi pada tanggal tertentu yang terdiri dari

unsur aktiva, kewajiban dan ekuitas.

B. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Laporan laba rugi dapat juga disebut sebagai laporan operasi yang

mengikhtisarkan aktivitas-aktivitas usaha untuk suatu periode tertentu dan

melaporkan laba atau rugi bersih hasil operasi dan dari aktivitas tertentu lainnya.

Pengukuran dan pelaporan laba perusahaan serta komponen-komponennya pada

14

umumnya dianggap sebagai salah satu tanggung jawab yang paling penting dari

para akuntan.

Dalam koperasi laporan laba rugi dinamakan laporan perhitungan sisa hasil usaha

(SHU), disajikan memisahkan pos-pos penghasilan dan beban yang berasal dari

kegiatan yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Pos-pos

penghasilan yang berasal dari kegiatan penunjang lainnya, sisa laba rugi yang

timbul diawal transaksi yang bersifat luar biasa.

Berdasarkan pembagian sisa hasil usaha koperasi diatur lebih lanjut di dalam

setiap anggaran dasar koperasi, demikian pula dengan penggunaan sisa hasil

usaha tersebut, apakah digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi atau untuk

keperluan lain dari koperasi tersebut. Namun penggunaan tersebut diambil melalui

keputusan rapat anggota koperasi yang pelaksanaan penggunaannya diserahkan

kepada pengurus koperasi.

C. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai

penerimaan kas, pembayaran kas, perubahan bersih pada kas yang berasal dari

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari suatu perusahaan selama periode

tertentu dalam koperasi.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan

(principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

15

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aliran jangka panjang serta

investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan

dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman peruhasaan.

D. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperhatikan manfaat

ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu, menurut IAI

(2004:P.13) mencakup empat unsur, yaitu: 1) Manfaat ekonomi dari pembelian

barang atau pengadaan jasa bersama; 2)Manfaat ekonomi dari pemasaran dan

pengolahan bersama; 3) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi; 4)

Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

E. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang terpadu dari penyajian

keuangan formal yang menjelaskan data keuangan pokok dan memberikan

informasi-informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan perhitugan laba rugi

yang tidak dapat ditunjukkan dengan jelas pada laporan keuangan.

Seringkali catatan dan penjelasan laporan keuangan dibuat untuk menjelaskan

metode penilaian, rencana pembelanjaan khusus, kebijaksanaan dan perubahan

kebijaksanaan akuntansi yang penting, atau kejadian atau pos-pos yang tak lazim

sehingga mudah dimengerti pemakai laporan keuangan dengan penjelasan yang

ada.

16

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu penelitian

Tempat penelitian adalah Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung di Jl.

Pagar Alam No. 27 A Kedaton Bandar Lampung dan Koperasi Republik

Indonesia (Bina Dharma) Universitas Lampung di Jl. Soemantri Brodjonegoro

No. 1 Rajabasa Bandar Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan

April 2012 sampai dengan selesai.

3.2 Metode Perolehan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan

cara berikut:

1. Teknik Observasi

2. Teknik Wawancara

3. Teknik Dokumentasi

4. Metode Analisis Data

17

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

1.1 Data Penelitian

Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung berkedudukan di Jl. Pagar Alam

No. 27 A Kedaton Bandar Lampung dan didaftarkan pada Kantor Wilayah

Departemen Koperasi Provinsi Lampung dan memperoleh Bandan Hukum Nomor

591/Bh/7/1985 tanggal 21 Agustus 1985.

Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung berdasarkan unit usahanya di

katagorikan sebagai koperasi usaha majemuk (multi purpose) yaitu bentuk

koperasi yang kegiatan usahanya tidak hanya di satu bidang melainkan merangkap

beberapa bidang usaha.

1.1.1 Akuntansi Koperasi

Informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan adalah merupakan bagian

pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehingga laporan keuangan dapat

dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan sehingga berdaya guna bagi

pemakainya.

Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai

Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampungmenyusun laporan

keuangan pada akhir tahun dan disajikan secara komparatif yaitu pada akhir tahun

18

berjalan dengan tahun sebelumnya. Secara umum laporan keuangan Koperasi

Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik

Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung terdiri dari :

a. Neraca

b. Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Koperasi ini hanya melakukan kegiatan usaha yang semata-mata dari dan untuk

anggota, maka mengenai transaksi-transaksi pembelian dan penjualan dapat

dijurnal sebagai berikut:

Pembelian .. Rp 1.000.000

Kas (Utang Usaha) Rp 1.000.000

Kas (Piutang Usaha) .. Rp 1.400.000

Penjualan ..Rp 1.400.000

1.2 Analisis Hasil Penelitian

1.2.1 Penerapan PSAK No.27 atas Aktiva dan Kewajiban

A. Aktiva

Aktiva yang terdapat pada laporan keuangan Koperasi Pegawai Telkom

(Kopegtel) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina

Dharma Universitas Lampung telah memenuhi unsur-unsur penting yang terdapat

pada PSAK No.27. Dimana akun-akun yang terdapat pada Lampiran 1 dan

Lampiran 2 terdiri dari aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan

aktiva lain-lain telah tersaji secara lengkap. Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel)

Lampung menggunakan metode dalam penilaian persediaan didasarkan pada

19

harga beli dengan metode FIFO. Kedua koperasi ini juga melakukan kebijakan

akuntansi mengenai piutang dimana tidak melakukan penyisihan terhadap piutang

ragu-ragu atas piutang yang telah melebihi jatuh tempo pelunasan. Aktiva tetap

dicatat dengan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.

Dengan demikian Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung dan Koperasi

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung telah

menyajikan informasi aktiva secara wajar dan berpedoman kepada PSAK No. 27.

Dimana ketentuan-ketentuan penting mengenai penyajian aktiva dan kebijakan

akuntansi yang mendasarinya telah tersaji dengan baik.

B. Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu kewajiban lancar dan

kewajiban jangka panjang. Sesuai PSAK No.27 kewajiban dapat dikelompokkan

kepada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, kewajiban titipan, dan

kewajiban lain-lain. Namun pengelompokan ini disesuaikan dengan keadaan dari

aktivitas operasi koperasi tersebut, seperti pada Lampiran 1 dan Lampiran 2

pengelompokan kewajiban sesuai dengan urutan jatuh temponya yaitu kewajiban

lancar dan kewajiban jangka panjang telah sesuai dengan PSAK No.27 hanya saja

dalam penyajian kewajiban di neraca, Kopegtel Lampung dan Koperasi Bina

Dharma Unila tidak membedakan antara kewajiban anggota dan kewajiban bukan

anggota. Terdapat hutang pada non anggota dimana akun ini terdapat pada

kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Hal ini dapat membingungkan

pengguna laporan keuangan yang melihat informasi ini, sebaliknya kewajiban

20

yang timbul dari transaksi dengan anggota atau yang berkaitan dengan anggota

perlu disajikan secara terpisah sebagai hutang kepada anggota. Perlakuan

demikian dianggap tepat karena informasi semacam ini merupakan petunjuk

penting tentang adanya manfaat yang telah diberikan oleh koperasi kepada para

anggotanya.

1.2.2 Penerapan PSAK No.27 atas Ekuitas

Kekayaan bersih atau ekuitas untuk Kopegtel Lampung terdiri atas: simpanan

pokok, simpanan wajib, donasi, cadangan koperasi, cadangan khusus, SHU tahun

berjalan atau yang belum dibagikan, dapat dilihat pada Lampiran 1, sedangkan

ekuitas Koperasi Bina Dharma Unila terdiri atas: simpanan anggota, cadangan

koperasi dan SHU tahun berjalan, dapat dilihat pada Lampiran 2.

Dalam pengelompokan ekuitas menurut PSAK No.27 tentang koperasi ekuitas

koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib,

simpanan lain yang memiliki karakteristik dengan simpanan pokok dan simpanan

wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang

belum dibagikan.

Ekuitas pada Koperasi Pegawai Telkom Lampung maupun Koperasi Bina Dharma

UNILA tidak terdapat akun modal penyertaan, karena modal penyertaan itu telah

dimasukkan pada perkiraan kewajiban lancar. Sesuai dengan PSAK No.27 yang

menyatakan bahwa sumbangan yang diterima oleh koperasi yang substansinya

merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang yang harus

21

dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk ekuitas modal

sumbangan Koperasi Pegawai Telkom Lampung yang dinamakan donasi dari PT

Telkom sudah mengikuti PSAK No.27 dimana modal sumbangan ditampilkan

pada posisi ekuitas.

1.2.3 Penerapan PSAK No.27 Atas Pendapatan dan Beban

Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban

pengurus tentang aktivitas koperasi selama satu periode untuk dapat membantu

dalam mengambil keputusan, sehingga koperasi dapat memberikan manfaat yang

lebih baik lagi bagi setiap anggotanya.

Laporan keuangan koperasi harus disusun sesuai dengan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 tentang standar khusus Akuntansi untuk

koperasi. Analisa dan evaluasi yang dapat penulis uraikan meliputi pendapatan

dan beban pada koperasi Kopegtel Lampung dan koperasi Bina Dharma Unila

seperti yang terlampir pada Lampiran 3 dan Lampiran 4, yang akan

dikelompokkan menjadi pendapatan, harga pokok penjualan, biaya operasi dan

pendapatan atau beban lain-lain.

Pendapatan dan beban pada koperasi Kopegtel Lampung dan koperasi Bina

Dharma Unila diuraikan secara rinci berdasarkan jenis-jenis usaha yang

dimilikinya. Namun dalam perhitungan hasil usaha, koperasi tidak melakukan

pemisahan pencatatan antara pendapatan dan beban untuk anggota dan bukan

anggota. Sehinggta pencatatan ini tidak sesuai dengan PSAK No.27 yang

22

mengharuskan dilakukan pemisahan. Dan maksud dari dilakukannya pemisahan

ini adalah untuk dapat mengetahui manfaat yang diterima oleh anggota koperasi.

1.2.4 Penerapan PSAK No.27 Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan akan menunjukkan sampai sejauh mana efisiensi pelaksanaan

yang telah dicapai oleh manajemen. Laporan keuangan koperasi adalah laporan

keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha,

dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban

pengurus atas pengelolaan keuangan.

A. Neraca

Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik

Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung menyajikan dengan

melampirkan posisi aktiva di sebelah kanan dan passiva disebelah kiri dan

dilampirkan secara komparatif antara tahun buku yang berjalan dengan tahun

buku yang lalu, sehingga sudah mengikuti acuan PSAK No.27. Pada kedua

koperasi ini neraca digolongkan beberapa golongan umum yaitu : aktiva lancar,

aktiva tetap, penyertaan, aktiva tetap tidak berwujud dan aktiva lain-lain.

Penyajian ini telah sesuai dengan PSAK No.27 yang mengelompokkan aktiva

menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva lain-lain.

Pengklasifikasian ini akan berguna bagi pihak yang memerlukan sebagai

informasi tambahan untuk mengukur tingkat likuiditas dan keadaan keuangan

koperasi secara lengkap bila dihubungkan dengan komponen neraca lainnya.

23

Perkiraan piutang pada kedua koperasi ini yaitu Koperasi Pegawai TELKOM

(KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina

Dharma Universitas Lampung, tidak membedakan penyajian untuk anggota dan

penyajian untuk bukan anggota. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.27 yang

mengharuskan pemisahan perkiraan tersebut dalam neraca. Pemisahan ini perlu

dilakukan untuk dapat mengetahui manfaat yang diterima oleh anggota koperasi.

B. Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Kedua koperasi yaitu Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung

menggunakan perhitungan sisa hasil usaha untuk menunjukan laporan keuangan

laba rugi. Istilah perhitungan sisa hasil usaha adalah sebagai pengganti istilah

laporan laba rugi, istilah tersebut sangat dianjurkan karena manfaat dari usaha

koperasi tidak semata-mata diukur dari laba tetapi lebih ditekankan pada

manfaatnya bagi anggota. Oleh karena itu, koperasi tidak menggunakan istilah

laba rugi melainkan hasil usaha.

Laporan perhitungan hasil usaha pada kedua koperasi disajikan dengan

memisahkan pos-pos penerimaan, harga pokok penjualan dan beban operasional.

Namun kedua koperasi yaitu Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL)

Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma

Universitas Lampung dalam menghitung sisa hasil usahanya tidak melakukan

pemisahan pencatatan antara pendapatan dan beban untuk anggota dan bukan

anggota sehingga tidak sesuai dengan PSAK No.27 tentang perkoperasian yang

24

mengelompokkan laporan sisa hasil usaha atas partisipasi anggota, pendapatan

dari non-anggota dan beban koperasi.

C. Laporan Arus Kas

Dalam laporan Arus Kas Koperasi Pegawai Telkom Lampung tahun buku 2009-

2011 dan KPRI Bina Dharma Universitas Lampung tahun buku 2008-2010 sudah

menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas,

sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu

sesuai dengan PSAK No.27. Laporan arus kas KOPEGTEL dapat dilihat pada

Lampiran 5 dan laporan arus kas KPRI Bina Dharma UNILA pada Lampiran 6.

D. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Dalam laporan keuangan Koperasi Pegawai Telkom Lampung dan KPRI Bina

Dharma Universitas Lampung tidak tercantum Laporan Promosi Ekonomi

Anggota. Dimana Laporan Promosi Ekonomi Anggota adalah laporan yang

memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu

tahun tertentu.

E. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang terpadu dari penyajian

keuangan formal yang menjelaskan data keuangan pokok dan memberikan

informasi-informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan perhitungan laba rugi

yang tidak dapat ditunjukkan dengan jelas pada laporan keuangan.

25

Pada prakteknya kedua koperasi yaitu KOPEGTEL dan Bina Dharma UNILA

sudah mencantumkan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Laporan keuangan,

dapat dilihat pada Lampiran 7 - 9 adalah Catantan atas Laporan Keuangan

KOPEGTEL dan Lampiran 10 12 adalah Catantan atas Laporan Keuangan

KPRI Bina Dharma UNILA.

4.2.5 Penerapan PSAK No.27 Berdasarkan Informasi Hasil Wawancara

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untukmengevaluasi melihat sejauh mana

penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian

pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi

Pegawai Republik Indonesia (KPRI)Bina Dharma Universitas Lampung.

Sehingga Hasil wawancara ini adalah sebagai informasi tambahan yang dimana

berfungsi hanya untuk melengkapi hasil penelitian dan bukan menjadi tujuan

penelitian.

Penerapan PSAK No.27 pada setiap koperasi sudah seharusnya mengikuti

sepenuhnya peraturan PSAK yang dikeluarkan oleh IAI. Namun pada

kenyataanya bahwa masih sulitnya menerapkan sepenuhnya peraturan tersebut

dikarenakan kurangnya sosialisasi dari IAI kepada pihak-pihak koperasi tentang

penyusunan standar keuangan koperasi. Informasi tersebut diperoleh langsung

dari pihak koperasi yang mengeluhkan bahwa sulitnya menerapkan sepenuhnya

standar PSAK No.27 tersebut. Hal ini dilihat dari tidak adanya Laporan Promosi

Ekonomi Anggota didalam laporan keuangan Koperasi Pegawai Telkom

Lampung dan KPRI Bina Dharma UNILA.

26

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan Analisis dan evaluasi yang dilakukan, ternyata PSAK No. 27 pada

Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai

Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila belum dilaksanakan dengan baik.

Dari analisis dan evaluasi yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung merupakan koperasi

yang bergerak dalam bidang usaha simpan-pinjam, usaha dagang konsumsi

dan barang-barang keperluan perusahan PT Telkom.Koperasi Pegawai

Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila mulai tahun 2011

memfokuskan bidang usaha simpan-pinjam.

2. Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai

Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila dalam menyusun laporan

keuangan tidak menyajikan laporan promosi ekonomi anggota.

3. Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai

Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila dalam penyusunan laporan

sisa hasil usaha, hanya menyajikan beban usaha dan tidak menyajikan

perkiraan beban-beban perkoperasian. Sehingga tidak diketahui seberapa

27

besar partisipasi koperasi telah menjalankan fungsinya untuk meningkatkan

kemampuan sumber daya anggotanya.

4. Laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Telkom

(KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Bina Dharma Unila tidak mengikuti bentuk laporan keuangan yang sesuai

dengan PSAK No.27 yaitu bentuk laporan perhitungan sisa hasil usaha yang

sangat berbeda dengan ilustrasi yang dianjurkan di dalam PSAK No.27.

5. Koperasi Pegawai Telkom Lampung dan KPRI Bina Dharma Universitas

Lampung dalam pembuatan laporan keuangan tidak memisahkan akun-akun

dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan anggota dan yang bukan

anggota.

6. Sejak disahkannya PSAK No.27 tahun 1998, tentang Akuntansi

Perkoperasian, kita dapati masih sedikit lembaga perkoperasian yang mampu

menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar tersebut. Berdasarkan

pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan pihak koperasi yang

berhubungan dengan laporan keuangan, bahwa kurangnya sosialisasi oleh

pihak-pihak terkait yaitu IAI kepada lembaga koperasi dalam hal standar

laporan keuangan koperasi yang seharusnya dan pihak koperasi agar pasif

dalam mengikuti pelatihan standar keuangan yang disiapkan IAI.

5.2 Saran

1. Laporan keuangan Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila hendaknya

disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK No.27 dengan melampirkan

laporan promosi ekonomi anggota.

28

2. Dalam penyusunan perhitungan sisa hasil usaha perlu disajikan akun beban

koperasi karena dengan adanya pos ini mencerminkan bahwa tujuan koperasi

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya terlihat jelas yang

membuktikan bahwa koperasi telah meningkatkan kemampuan sumber daya

anggota, baik secara khusus maupun nasional.

3. Laporan keuangan perhitungan sisa hasil usaha yang disajikan oleh Koperasi

Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik

Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila seharusnya mengikuti bentuk laporan

keuangan yang sesuai dengan PSAK No.27.

4. Koperasi Pegawai Telkom Lampung dan KPRI Bina Dharma Universitas

Lampung dalam pembuatan laporan keuangan harus memisahkan akun-akun

dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan anggota dan yang bukan

anggota agar koperasi mencerminkan manfaatnya bagi anggota koperasi.

5. Kepada lembaga yang mengeluarkan peraturan PSAK yaitu IAI (Ikatan

Akuntansi Indonesia) agar kiranya lebih memperhatikan kondisi dilapangan

dan pihak koperasi agar aktif dalam mengikuti pelatihan standar keuangan

yang disiapkan IAI. Agar tercapai tujuan pencatatan laporan keuangan yang

sesuai dengan peraturan.

6. Untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk meneliti laporan

keuangan koperasi dengan bentuk laporan keuangan yang berbasis SAK

ETAP dalam kesiapan kopersi berbasis IFRS.

29

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Pandji dan Ninik, Widiyanti, 1995. Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek, Cetakan Pertama, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

Baridwan, Zaki, 2000. Intermediate Accounting, Edisi Ketujuh, BPFE, UGM, Yogyakarta.

Hadibroto, S., 1994. Masalah Akuntansi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Harahap, Sofyan Syafri, 2006. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Edisi Lima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harahap, Sofyan Syafri, 2001. Teori Akuntansi, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hendrojogi, 2002. Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktek, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004. Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Jochen, Ropke, 2003. Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen Terjemahan Sri Djatnika, Edisi Revisi, Salemba Emban Patria, Jakarta.

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, 2007. Format Penulisan Karya Ilmiah, Lampung.

Kieso, Donald E., dan Jerry J. Weygandt, 2002. Akuntansi Intermediate, Alih Bahasa Emil Salim, Edisi Sepuluh, Erlangga, Jakarta.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Dharma Universitas Lampung, 2008. Laporan Tahunan KPRI Bina Dharma UNILA tahun buku 2008, KPRI Bina Dharma UNILA, B. Lampung.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Dharma Universitas Lampung, 2009. Laporan Tahunan KPRI Bina Dharma UNILA tahun buku 2009, KPRI Bina Dharma UNILA, B. Lampung.

30

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Dharma Universitas Lampung, 2010. Laporan Tahunan KPRI Bina Dharma UNILA tahun buku 2010, KPRI Bina Dharma UNILA, B. Lampung.

Koperasi Pegawai Telkom Lampung, 2009. Laporan Tahunan Koperasi Pegawai Telkom Lampung (KOPEGTEL) tahun buku 2009, KOPEGTEL, B. Lampung.

Koperasi Pegawai Telkom Lampung, 2010. Laporan Tahunan Koperasi Pegawai Telkom Lampung (KOPEGTEL) tahun buku 2010, KOPEGTEL, B. Lampung.

Koperasi Pegawai Telkom Lampung, 2011. Laporan Tahunan Koperasi Pegawai Telkom Lampung (KOPEGTEL) tahun buku 2011, KOPEGTEL, B. Lampung.

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, 2001. Koperasi: Teori dan Praktek, Edisi Revisi, Erlangga, Jakarta.

Suharli, Michell, 2006. Akuntansi Untuk Bisnis dan Jasa Dagang, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Tugiman, Hiro, 2002. Akuntansi Untuk Badan Usaha Koperasi, Cetakan Keenam, Kanisius, Bandung.

Tunggal, Amin Widjaja, 1995. Akuntansi Untuk Koperasi, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.