adaro marein delta final1

UNIVERSITAS INDONESIA

PERBANDINGAN PENERAPAN GCG: ADRO, DLTA, MREI –

KOMITE PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

MAKALAH

RIO CHRISTIAN GULTOM – 1406590601

FEBRIWANDO Z. GUNAWAN - 1406524700

BIMA MANDALA PUTRA - 1406590482

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

SALEMBA

NOVEMBER 2014

Statement of Authorship

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas

terlampir adalah murni hasil pekerjaan kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang

lain yang kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.

Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk

makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali kami menyatakan dengan jelas

bahwa kami menyatakan bahwa kami menggunakannya.

Kami memahami bahwa tugas yang kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan

atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.

Maja Ajaran : Etika Bisnis dan Tata Kelola Korporat

Judul Makalah : Perbandingan Penerapan GCG: ADRO, MREI, DLTA – Komite

Pendukung Dewan Komisaris

Tanggal : 26 November 2014

Dosen : Dr. Soemarso Slamet R.

Achmadi Hadibroto, M. Sc

Nama : Rio Christian Gultom

NPM : 1406590601

Tandatangan :

Nama : Febriando Z. Gunawan

NPM : 1406524700

Tandatangan :

Nama : Bima Mandala Putra

NPM : 1406590482

Tandatangan :

Makalah ini akan menjelaskan hubungan antara tingkat frekuensi perdagangan

saham beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tingkat

penerapan prinsip keenam Good Corporate Governance, khususnya terkait

dengan komite pendukung Dewan Komisaris. Sampel yang diambil adalah PT.

Adaro Energy, Tbk., PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk., dan PT. Delta

Djakarta, Tbk. Pemilihan sampel tersebut berdasarkan tingkat frekuensi

perdagangan saham pada tanggal 20 November 2014. Perhitungan tingkat

implementasi prinsip keenam menggunakan kuesioner yang terdapat dalam

Annex: Corporate Governance Detailed Country Asessment (DCA) – Indonesia

(World Bank, 2010) pada bagian keenam (VI) yang terkait dengan komite

pendukung Dewan Komisaris. Pertanyaan yang digunakan hanya untuk melihat

tingkat implementasi pada tingkat perusahaan sehingga kesesuaian dengan

regulasi yang mengatur hal terkait dianggap sama dengan yang terdapat di dalam

laporan yang dibuat World Bank tersebut.

PT. Adaro Energy, Tbk.

PT. Adaro Energy, Tbk (ADRO) merupakan sebuah

perusahaan tambang batubara yang terintegrasi dari hulu ke

hilir didukung oleh anak-anak perusahaannya. Lokasi utama

penambangan batubara ADRO berada di Kalimantan Selatan.

Sejak Tahun 2008, ADRO sudah terdaftar dalam Bursa Efek

Indonesia. Setahun kemudian, Komite Audit dibentuk. Komite ini merupakan

satu-satunya komite di bawah Dewan Komisaris (Laporan Tahunan PT. Adaro

Energy, Tbk., 2013).

Struktur Organisasi PT. Adaro Energy, Tbk. (BoC dan BoD)

Sumber: Laporan Tahunan PT. Adaro Energy, Tbk. (2013)

Dari data yang tersedia dalam halaman situs Bursa Efek Indonesia

(www.idx.co.id), diperoleh informasi mengenai historis perdagangan saham

ADRO dalam 10 hari terakhir. Dapat terlihat bahwa rata-rata frekuensi transaksi

perdagangan saham ADRO dalam 10 hari terakhir adalah sebanyak 3.465

transaksi per harinya.

Volume Saham yang Diperdagangkan

Sumber: idx.co.id

Berdasarkan informasi di atas, kami tetapkan ADRO sebagai sampel perusahaan

yang sahamnya cukup aktif diperdagangkan. Berikut ini adalah hasil penelusuran

terkait dengan implementasi prinsip keenam dari konsep Good Corporate

Governance, dengan menggunakan dasar kuesioner yang terdapat dalam Report

on the Observance of Standards and Codes oleh World Bank (2010), dalam

lingkup komite-komite pendukung Dewan Komisaris.

http://www.idx.co.id/

VI.D.3.

The board should fulfill certain key functions, including selecting, compensating, monitoring and, when necessary, replacing key executives and overseeing succession planning.*

Status of implementation: 50%

Partially Implemented

№ Question Answer Source Legal text and data

Yes

Part

ially

No

ii. Enforcement and compliance:

VI.D.3.6 In practice, do boards select or appoint the CEO?

Annual Report 2013, Notary

Resume, Hasil RUPST

Dewan Komisaris hanya bertanggung jawab untuk menetapkan honorarium/gaji.

VI.D.3.7 In practice, do boards set the CEO’s remuneration?

Annual Report 2013, Notary Resume

Melalui RUPS, Dewan Komisaris diberikan kewenangan untuk menentukan remunerasi bagi Dewan Direksi.

VI.D.3.8 In practice, do boards monitor the CEO’s performance?

Secara tidak langsung melalui Komite Audit.

VI.D.3.9 In practice, do boards dismiss the CEO (when warranted)?

Dari informasi yang tersedia, Dewan Komisaris hanya bertanggung jawab untuk menetapkan honorarium/gaji.

VI.D.3.10 Do companies have a formal succession plan in place?

Annual Report 2013

Perusahaan memilikinya.

VI.D.4.

The board should fulfill certain key functions, including aligning key executive and board remuneration with the longer term interests of the company and its shareholders.*


Broadly Implemented


Yes

Part

ially

No


VI.D.4.6 In practice, does company have a policy on executive remuneration developed by the board?

Annual Report 2013

Disebutkan bahwa perusahaan menerapkan performance-based system dalam menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

VI.D.4.7 In practice, do companies have a policy on non-executive remuneration developed by the board?

Annual Report 2013

Sama dengan di atas.

VI.D.4.8 In practice, do companies disclose their executive and non-executive remuneration policies and/or the relationship between performance and remuneration?

Annual Report 2013

Perusahaan mengungkapkan kebijakan remunerasi terkait dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksinya secara umum.

VI.D.4.9 In practice, is executive remuneration tied to both short and long-term performance indicators?

Tidak ada informasi mendetail mengenai sistem remunerasi ini.

VI.D.4.10 Do boards have remuneration committees with a majority of non-executive directors capable of exercising independent judgment?

Annual Report 2013

Tidak terdapat Komite Remunerasi.

VI.D.5.

The board should fulfill certain key functions, including ensuring a formal and transparent board nomination and election process.*


Not Implemented


Yes

Part

ially

No


VI.D.5.4 In practice, do companies publicly disclose their nomination and election processes for the board of directors?

Perusahaan tidak mengungkapkan proses nominasi dan pemilihan direksi.

VI.D.5.5 In practice, are shareholders provided with detailed information on the board candidates’ experience and expertise, before electing such candidates to the board of directors?

Keputusan RUPST 2014

Tidak ditemukan kondisi yang menggambarkan adanya proses penunjukkan Dewan Direksi.

VI.D.5.6 Do boards have a dedicated nominations function or nomination committee led by non-executive directors capable of exercising independent judgment?

Annual Report 2013

Tidak terdapat Komite Nominasi dalam perusahaan.

VI.E.1

Boards should consider assigning a sufficient number of non-executive board members capable of exercising independent judgment to tasks where there is a potential for conflict of interest.*


Broadly Implemented


Yes

Part

ially

No


VI.E.1.11 In practice, are boards composed of a sufficient number of non-executive, independent board members?

Annual Report 2013

Adaro memiliki dua orang Komisaris independen atau sebesar 40% dari jumlah keseluruhan komisaris.

VI.E.1.12 In deciding on which directors are independent, does the board follow the nationally recognized definition of an independent board members?

Pengertian mengenai Komisaris Independen yang digunakan sesuai dengan peraturan Bapepam IX.I.5.

VI.E.1.13 In practice, do boards separate the position of the CEO from that of the chairman of the board of directors?

Adaro menggunakan sistem two-tier seperti perusahaan lain pada umumnya di Indonesia.

VI.E.1.14 In practice, do companies designate and publicly disclose which board members are deemed to be independent?

Annual Report 2013

Disebutkan dengan jelas komisaris independennya di dalam Laporan Tahunan perusahaan.

VI.E.1.15 In practice, do independent board members play a particular role in evaluating executive performance?

Tidak disebutkan secara jelas peran Komisaris Independen dalam mengevaluasi performa pejabat eksekutif.

VI.E.1.16 In practice, do independent board members play a particular role in reviewing the company’s accounting policies, internal controls and financial statements, e.g. through the board's audit committee?

Annual Report 2013

Semua Komisaris Independen menjadi anggota Komite Audit. Hal ini juga didasarkan kepada peraturan Bapepam IX.1.5.

VI.E.1.17 In practice, do independent board members play a lead role in reviewing related party transactions?

Tidak terdapat informasi mengenai hal ini.

VI.E.1.18 In practice, do independent board members play a lead role in nominating, hiring, and dismissing key executives?

Tidak adanya Komite Nominasi dan Remunerasi yang dianggotakan oleh Komisaris Independen sehingga Komisaris Independen bukan dianggap sebagai subjek utama yang melakukan peran ini.

VI.E.1.19 In practice, do independent board members play a lead role in establishing executive remuneration policies and plans?

Annual Report 2013, Keputusan RUPST 2014

Dewan Komisaris diberikan kuasa untuk menetapkan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Direksi.

VI.E.1.20 Are audit committees chaired by or composed of a majority of independent board members in practice?

Annual Report 2013

Ketua dari Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan anggotanya berasal dari pihak di luar perusahaan (bukan pemegang saham/memiliki afiliasi dengan perusahaan).

VI.E.2.

When committees of the board are established, their mandate, composition and working procedures should be well defined and disclosed by the board.*




Yes

Part

ially

No


VI.E.2.3 In practice, do boards establish board-level committees composed exclusively of board members, for example on audit, remuneration, and/or nomination?

Annual Report 2013

Perusahaan hanya memiliki Komite Audit sebagai komite yang menunjang fungsi Dewan Komisaris.

VI.E.2.4 Do companies publicly disclose the mandate, composition and working procedures of its board committees?

Annual Report 2013

Perusahaan mengungkapkan tugas, komposisi, dan prosedur kerja secara umum untuk Komite Audit.

VI.E.3.

Board members should be able to commit themselves effectively to their responsibilities.*




Yes

Part

ially

No


VI.E.3.7 Do companies in practice publicly disclose a director's length of service as a board member and tenure on various board committees?

Annual Report 2013, Company’s

Website

Perusahaan mengungkapkan dengan cukup mendetail mengenai latar belakang masing-masing anggota dewan.

VI.E.3.8 Do companies in practice publicly disclose basic information about the primary employment of its board members?

Annual Report 2013, Company’s Website

Perusahaan mengungkapkan secara cukup mendetail mengenai hal ini dalam profil masing-masing anggota.

Rata-rata

Implementasi

Rata-rata Implementasi Keseluruhan 53% Partially Implemented

Broadly Implemented



PerihalSubprinsip Status


Broadly Implemented

Not Implemented

50%

75%

0%

78%

50%

67%VI.E.3

VI.E.2

VI.E.1

VI.D.5

VI.D.4

VI.D.3Pemilihan, pemberian kompensasi, pemantauan, penggantian jabatan

eksekutif, dan mengawasi succession planning .

Menyelaraskan remunerasi manajemen kunci dan komisaris dengan

kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.

Menyelenggarakan proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris

secara formal dan transparan.

Penempatan jumlah anggota Dewan Komisaris non-eksekutif untuk

memberikan penilaian secara independen.

Pengungkapan dan perincian tujuan, Komposisi, dan prosedur kerja dari

komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Komitmen anggota Dewan Komisaris terhadap tanggung jawabnya.

VI.E.3.9 Do companies in practice publicly disclose other board seats held by its board members?

Annual Report 2013, Company’s Website

Perusahaan memberikan penjelasan secara cukup mendetail mengenai latar belakang dari masing-masing anggota dewan.

VI.E.3.10 Do companies in practice publicly disclose the attendance records of board members in board and committee meetings?

Annual Report 2013

Perusahaan mengungkapkan daftar kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Dewan Komisaris dan Komite Audit.

VI.E.3.11 Do companies in practice offer an induction training to their newly appointed board members?

Annual Report 2013

Disebutkan dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan pada bagian Dewan Komisaris bahwa Dewan Komisaris tidak menempuh program pelatihan apapun.

VI.E.3.12 Do companies in practice offer ongoing or continuous professional education to board members?

Annual Report 2013

Disebutkan dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan pada bagian Dewan Komisaris bahwa Dewan Komisaris tidak menempuh program pelatihan apapun.

Berikut ini dapat dirangkum mengenai status implementasi dari prinsip keenam

GCG terkait dengan komite pendukung Dewan Komisaris pada PT. Adaro

Energy, Tbk.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah ADRO dalam melakukan implementasi

prinsip keenam GCG, terkait dengan komite pendukung di bawah Dewan

Komisaris, belum menerapkan secara sepenuhnya. ADRO baru menerapkan

sebagian saja atau dengan kata lain hanya sebatas memenuhi kesesuaian terhadap

peraturan yang berlaku.

PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA, TBK.

PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.

yang dikenal sebagai Marein, merupakan

perusahaan reasuransi nasional di Indonesia

dan perusahaan reasuransi pertama yang go

public di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan

ini didirikan pada tanggal 4 Juni 1953 oleh

tokoh-tokoh industri asuransi Indonesia seperti Soeparjan, almarhum Willy

Wuwungan, Lie Kian Seng , almarhum Prof. Dr. TSG Mulia, Bahar Nasution,

Th. S. T. Gautama, dan Idham.

Pada tahun 1980, AJB Bumiputera 1912 menjadi pemegang saham utama Marein

dan diikuti oleh perusahaan asuransi lain seperti PT. Asuransi Jiwa Panin Putera

dan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Pada tahun 1986, Marein membagikan

dividen kepada pemegang saham untuk pertama kalinya. Pada tahun 1988, PT.

Dharmala Sakti Sejahtera menjadi pemegang saham utama.

Pada tanggal 24 Maret 1990, Marein perdana melakukan IPO, dan meningkatkan

modal disetor dari Rp 7,0 miliar menjadi Rp 9,1 miliar. Pada tanggal 25 Mei

1990, keputusan dibuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk

meningkatkan modal dasar dari Rp 10,0 miliar menjadi Rp 30,0 miliar.

Pada tahun 1993, Marein pindah lokasi ke sebuah bangunan milik sendiri baru

bernama Graha Marein yang terletak di Jl. Palmerah Utara No 100, Jakarta 11480.

Dan pada tanggal 1 Maret 2007, Marein pindah ke lokasi kantor baru di Plaza

Marein Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910.

Sejalan dengan kebutuhan reasuransi syariah, Marein mendirikan sebuah divisi

syariah per Departemen Keuangan Keputusan No. KEP-075 / KM / 12/2006 pada

tanggal 25 Agustus 2006. Pada tanggal 17 Januari 2012, Marein mendapatkan idA

credit rating dari Pefindo Credit Rating Indonesia.

FINANCIAL HIGHLIGHTS AS OF DEC 31, 2013

Sumber: Laporan Tahunan PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk. (2013)


Sumber: idx.co.id

Dari data diatas dapat dilihat dengan frekuensi yang sangat rendah, maka kami

ambil PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk. sebagai sampel untuk perusahaan

yang sahamnya tidak aktif diperdagangkan.

Sumber: Laporan Tahunan PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk. (2013)

Berikut ini adalah hasil penelusuran terkait dengan implementasi prinsip keenam

dari konsep Good Corporate Governance, dengan menggunakan dasar kuesioner

yang terdapat dalam Report on the Observance of Standards and Codes oleh

World Bank (2010), dalam lingkup komite-komite pendukung Dewan Komisaris.

VI.D.3.

The board should fulfill certain key functions, including selecting, compensating, monitoring and, when necessary, replacing key executives and overseeing succession planning.*


Broadly Implemented


Yes

Part

ially

No


VI.D.3.6 In practice, do boards select or appoint the CEO?

Annual Report, RUPS

Dengan adanya Komite Nominasi dan Remunerasi , komite tersebut dapat menentukan dan melakukan penggantian CEO dengan persetujuan dari RUPS serta dapat menentukan memberikan penilaian peforma dan remunarasi kepada para anggota dewan eksekutif.


Annual Report, RUPS

see above


Annual Report, RUPS

see above


RUPS

see above


Tidak adanya informasi mengenai “succession plan” di masa yang akan datang

VI.D.4.

The board should fulfill certain key functions, including aligning key executive and board remuneration with the longer term interests of the company and its shareholders.*




Yes

Part

ially

No


VI.D.4.6 In practice, do companies have a policy on executive remuneration developed by the board?

Annual Reports

Terdapat Komite Nominasi dan Remunerasi


Annual Reports, RUPS

Dalam RUPS diberikan limpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukannya.


Tidak adanya informasi untuk berapa jumlah yang remunerasi yang diberikan kepada Dewan Eksekutif maupun komisaris.


Annual Reports.

Dengan adanya Komite Nominasi dan Remunerasi maka performa dari para Eksekutif dinilai dari Komite tersebut.


Annual Reports, RUPS

Dalam Komite Nominasi Remunerasi, hanya satu Dewan Komisaris sebagai Ketua, sedangkan 3 anggota lainnya merukapakan Dewan Eksekutif, sehingga memberikan pandangan yang independen menjadi sulit dilakukan.

VI.D.5.



Not Implemented


Yes

Part

ially

No


VI.D.5.4 In practice, do companies publicly disclose their nomination and election processes for the board of directors?

Tidak ada keterangan mengenai proses pemilihan Dewan Eksekutif.


See above


Annual Reports

Dengan hanya memiliki satu Dewan Komisaris dalam Komite Nominasi dan Remunerasi dari total 4 anggota, , maka penilaian yang independen sulit dilakukan.

VI.E.1

Boards should consider assigning a sufficient number of non-executive board members capable of exercising independent judgment to tasks where there is a potential for conflict of interest.*


Broadly Implemented


Yes

Part

ially

No


VI.E.1.11 In practice, are boards composed of a sufficient number of non-executive, independent board members?

Annual Reports

Untuk seperti Dewan Audit terdiri dari seluruhnya Dewan Komisaris, akan tetapi untuk Dewan Nominasi Remunerasi masih adanya Dewan Eksekutif yang ikut serta.


MEnggunakan definisi dari Bapepam


MREI menggunakan sistem two tier yang padanya umum dilakukan di Indonesia


Annual Reports

Disebutkan dengan jelas untuk dewan yang independen dalam annual reports


Dengan adanya Dewan Komisaris yang berada di Komite Nominasi dan Remunerasi maka Dewan Komisaris dapat berperan walaupun hanya berjumlah 25% dari seluruhnya.


Annual Reports

Dengan adanya Komisaris Independen dan pihak independen dalam Komite Audit maka penilaian terhadap accounting policy dan related party transaction dapat dilakukan


Annual Reports

See Above


Annual Reports

Dengan adanya Dewan Komisaris sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi maka Dewan Komisaris memiliki peran yang cukup besar.


Annual Reports

See Above.


Annual Reports

Dengan seluruh anggota Komite Audit merupakan Dewan Komisaris dan pihak independen maka Dewan Komite memiliki komposisi yang sangat kuat dalam hal indenpensi.

VI.E.2.

When committees of the board are established, their mandate, composition and working procedures should be well defined and disclosed by the board.*




Yes

Part

ially

No


VI.E.2.3 In practice, do boards establish board-level committees composed exclusively of board members, for example on audit, remuneration, and/or nomination?

Annual Reports

Adanya komite lain selain Komite Audit, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite GCG, Komite Risk Management


Annual Reports

Adanya informasi mengenai tugas masing-masing audit akan tetapi tidak diberikan secara detail mengenai tugas dan detail dari masing-masing komite tersebut.

VI.E.3.





Yes

Part

ially

No



Annual Reports

Pada Annual Reports dijelaskan mengenai latar belakang da profil masing-masing anggota Dewan dan juga kehadiran para anggota Dewan dalam meeting yang dilakukan.


Annual Reports

See Above


Annual Reports

See Above


Annual Reports

See above


Tidak adanya informasi mengenai training yang dilakukan para anggota Dewan Eksekutif maupun Komisaris.


Tidak adanya informasi mengenai professional education yang dilakukan para anggota Dewan Eksekutif maupun Komisaris.

Berikut ini dapat dirangkum mengenai status implementasi dari prinsip keenam

GCG terkait dengan komite pendukung Dewan Komisaris pada PT. Maskapai

Reasuransi Indonesia, Tbk.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah MREI dalam melakukan implementasi

prinsip keenam GCG, terkait dengan komite pendukung di bawah Dewan

Komisaris, belum menerapkan secara sepenuhnya dengan hanya mencapai 62%

untuk tingkat implementasinya. MREI baru menerapkan sebagian saja atau

dengan kata lain hanya sebatas memenuhi kesesuaian terhadap peraturan yang

berlaku.

PT. Delta Djakarta, Tbk.

PT Delta Djakarta Tbk (“Perseroan”) didirikan pada tanggal

15 Juni 1932 oleh suatu kelompok usaha Jerman yang pada

awalnya bernama Archipel Brouwerij NV. Berlokasi di

Jakarta Utara, selanjutnya kelompok usaha Belanda

mengambil alih Perseroan dan merubah namanya menjadi

NV. De Oranje Brouwerij. Tahun 1970, Perseroan berubah nama dengan namanya

yang dikenal saat ini.

Pada tahun 1984, DLTA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk

melakukan Penawaran Umum Perdana Saham DLTA (IPO) kepada masyarakat

sebanyak 347.400 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga

penawaran Rp2.950,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa

Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 27 Februari 1984.

Pada tahun 1993, Perseroan menjadi bagian dari perusahaan makanan, minuman

dan kemasan terbesar di Asia Tenggara pada saat San Miguel Corporation yang

berkedudukan di Filipina, mengakuisisi kepemilikan saham mayoritas Perseroan

melalui San Miguel Malaysia (L) Private Limited. Pemegang saham utama

Perseroan lainnya adalah Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pada tahun 1997,

Perseroan memindahkan pabriknya dari Jakarta Utara ke lokasi operasinya saat ini

di Bekasi. Perseroan memiliki anak perusahaan PT Jangkar Delta Indonesia yang

didirikan pada tahun 1998 yang bertindak sebagai distributor tunggal, dengan

cakupan jaringan distribusi tersebar dari Medan di Sumatera Utara hingga sampai

ke Jayapura di Papua. Pada tahun 2004, Perseroan mengakuisisi 15% kepemilikan

saham PT San Miguel Indonesia Foods and Beverages yang berdomisili di

Cibitung, Bekasi. Bisnis utama Perseroan adalah memproduksi dan

mendistribusikan produk Bir Pilsener dan Bir Hitam untuk pasar domestic dengan

merek dagang Anker, Carlsberg, San Miguel, Kuda Putih dan San Mig Light, serta

produk minuman non-alkohol dengan merek dagang Sodaku dan Soda Ice.

Perseroan juga memproduksi berbagai merek bir pilsener untuk tujuan ekspor

dengan merek dagang “Batavia”.

Dari data yang tersedia dalam halaman situs Bursa Efek Indonesia

(www.idx.co.id), diperoleh informasi mengenai historis perdagangan saham

DLTA pada tanggal 7 November sampai dengan 20 November 2014. Dapat

terlihat bahwa rata-rata frekuensi transaksi perdagangan saham DLTA dalam

rentang waktu 10 hari efektif adalah sebanyak nol transaksi per harinya

dikarenakan harga sahamnya yang sudah sangat tinggi.


Sumber: idx.co.id

2009 2010 2011 2012 2013

Net Sales 740.7 547.8 564.1 720.0 867.1

Gross Profit 339.2 359.6 392.9 517.4 605.3

Net Income 126.5 139.6 145.1 208.1 264.5

Income before

Tax 178.0 193.0 204.9 287.5 358.4

Total Assets 760.4 708.6 696.2 745.3 867.0

Total Liabilities 160.8 115.2 123.2 147.1 190.5

Earnings per

Share¹ 7,900 8,716 9,060 12,997 16,515

Cash Dividend

per Share¹ 9,500 10,500 11,000 11,500 12,000

PT. Delta Djakarta Tbk's Financial Highlights (Dalam Rupiah)

Sumber: Laporan Tahunan PT. Delta Djakarta, Tbk. (2013)

http://www.idx.co.id/

Struktur Organisasi PT. Delta Djakarta, Tbk.

Sumber: Laporan Tahunan PT. Delta Djakarta, Tbk. (2013)

Berikut ini adalah hasil penelusuran terkait dengan implementasi prinsip keenam

dari konsep Good Corporate Governance, dengan menggunakan dasar kuesioner

yang terdapat dalam Report on the Observance of Standards and Codes oleh

World Bank (2010), dalam lingkup komite-komite pendukung Dewan Komisaris.

VI.D.3. The board should fulfill certain key functions, including selecting, compensating, monitoring and, when necessary,

replacing key executives and overseeing succession planning.*




Yes

Part

ially

No

ii. Enforcement and compliance: VI.D.3.6 In practice, do boards select or appoint

the CEO?

Annual

Report 2013 Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan strategis, perencanaan dan pelaksanaan penugasan yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan. Dewan Komisaris juga membuat rekomendasi - rekomendasi dan memberikan nasihat - nasihat kepada dewan Direksi.


Annual Report 2013



Annual Report 2013

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan strategis, perencanaan dan pelaksanaan penugasan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, dengan komite audit juga turut andil dalam membantu dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan mereka.


Annual Report 2013



Annual

Report 2013 Perusahaan memilikinya

VI.D.4. The board should fulfill certain key functions, including aligning key executive and board remuneration with the longer

term interests of the company and its shareholders.*




Yes

Part

ially

No

ii. Enforcement and compliance: VI.D.4.6 In practice, do companies have a policy on

executive remuneration developed by the board?

Tidak ada informasi mendetail mengenai sistem remunerasi ini..




Annual Report 2013

Perusahaan hanya mengungkapkan total remunerasi dan imbalan yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi




Annual Report 2013

Tidak terdapat Komite Remunerasi.

VI.D.5.



Not Implemented


Yes

Part

ially

No

ii. Enforcement and compliance: VI.D.5.4 In practice, do companies publicly disclose

their nomination and election processes for the board of directors?

Annual Report 2013

Pembagian tugas kerja dan wewenang di antara para anggota Dewan Direksi ditetapkan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun keputusan tersebut dapat juga dilimpahkan kepada Dewan Komisaris


Annual Report 2013

Sama dengan yang di atas.


Annual Report 2013

Tidak terdapat Komite Nominasi dalam perusahaan

VI.E.1 Boards should consider assigning a sufficient number of non-executive board members capable of exercising

independent judgment to tasks where there is a potential for conflict of interest.*


Broadly Implemented

№ Question Answer Source Legal text and data Y

es

Part

ially

No

ii. Enforcement and compliance: VI.E.1.11 In practice, are boards composed of a

sufficient number of non-executive, independent board members?

Annual Report 2013

Perusahaan memiliki dua orang Komisaris independen atau sebesar 40% dari jumlah keseluruhan komisaris.


Annual

Report 2013 Pengertian mengenai Komisaris Independen yang digunakan sesuai dengan peraturan Bapepam IX.I.5.


Annual

Report 2013 Perusahaan menggunakan sistem two-tier, peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dipisah secara jelas.


Annual Report 2013

Perusahaan menyebutkan secara jelas komisaris independennya.


Annual Report 2013

Komisaris independen tergabung dalam Dewan Komisaris dimana fungsinya bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan strategis, perencanaan dan pelaksanaan penugasan yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan.


Annual

Report 2013 Salah satu komisaris independen menjadi anggota Komite Audit.




Annual Report 2013

Komisaris Independen merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris, dimana keputusan pembagian tugas kerja dan wewenang para anggota Dewan Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.




Annual Report 2013

Perusahaan mempunyai Komite Audit yang diketuai oleh salah satu komisaris independen dan dua orang anggota yang tidak memiliki kepentingan di perusahaan.

VI.E.2. When committees of the board are established, their mandate, composition and working procedures should be well

defined and disclosed by the board.*




Yes

Part

ially

No

ii. Enforcement and compliance: VI.E.2.3 In practice, do boards establish board-level

committees composed exclusively of board members, for example on audit, remuneration, and/or nomination?

Annual

Report 2013

Perusahaan hanya memiliki Komite Audit sebagai komite yang menunjang fungsi Dewan Komisaris.


Annual Report 2013

Perusahaan mengungkapkan tugas, komposisi, dan prosedur kerja secara umum untuk Komite Audit.

VI.E.3.





Yes

Part

ially

No



Annual

Report 2013 Perusahaan mengungkapkan dengan cukup mendetail mengenai latar belakang masing-masing anggota dewan dan kehadiran pada Rapat Dewan dan Komite Audit


Annual Report 2013

Perusahaan mengungkapkan secara cukup mendetail mengenai hal ini dalam profil masing-masing anggota.


Annual Report 2013

Perusahaan mengungkapkan salah satu Komisaris Independen mempunyai fungsi lain sebagai Ketua Komite Audit.


Annual Report 2013

Perusahaan mengungkapkan daftar kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Dewan Komisaris dan Komite Audit.





Subprinsip PerihalRata - rata

ImplementasiStatus

VI.D.3

Pemilihan pemberian kompensasi, pemantauan, penggantian

jabatan eksekutif, dan mengawasi succession planning. 40% Partially Implemented

VI.D.4

Menyelaraskan remunerasi manajemen kunci dan komisaris dengan

kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham25% Not Implemented

VI.D.5

Menyelenggarakan proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris

secara formal dan transparan33% Not Implemented

VI.E.1

Penempatan jumlah anggota Dewan Komisaris non-eksekutif untuk

memberikan penilaian secara independen100% Fully Implemented

VI.E.2

Pengungkapan dan perincian tujuan, komposisi, dan prosedur kerja

dari komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris50% Partially Implemented

VI.E.3Komitmen anggota Dewan Komisaris terhadap tanggung jawabnya 100% Fully Implemented

Rata - rata Implementasi Keseluruhan 58% Partially Implemented

Hasil dari jawaban terhadap kuesioner di atas dapat dirangkum mengenai status

implementasi dari prinsip keenam GCG terkait dengan komite pendukung Dewan

Komisaris pada PT. Delta Djakarta, Tbk.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah PT. Delta Djakarta, Tbk. dalam melakukan

implementasi prinsip keenam GCG, terkait dengan komite pendukung di bawah

Dewan Komisaris, belum menerapkan secara sepenuhnya dengan rata-rata

implementasi hanya 58%. Perusahaan baru menerapkan sebagian saja atau

dengan kata lain hanya sebatas memenuhi kesesuaian terhadap peraturan yang

berlaku.

KESIMPULAN

Pada sampling yang kami lakukan ini, kami mengambil 3 sampel, yaitu sebagai

berikut.

1. PT Adaro Enery Tbk. (Dengan rata-rata per lembar saham senilai Rp 1.000,-

dan dengan frekuensi transaksi berkategori aktif dengan frekuensi sekitar

3.000/hari).

2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (Dengan rata-rata per lembar saham

senilai Rp 4.000,- dan dengan frekuensi transaksi berkategori kurang aktif

dengan frekuensi sekitar 3,5/hari).

3. PT Delta Djakarta Tbk. (Dengan rata-rata per lembar saham senilai Rp

384.000,- dan dengan frekuensi transaksi berkategori kurang aktif dengan

frekuensi sekitar 0,5/hari).

Dari sampling yang kami lakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan

implementasi beberapa perusahaan di Indonesia terhadap Prinsip VI GCG yaitu

“The Responsibilites of The Board” mengenai Komite Pendukung, maka

persentase rata-rata dari masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

1. PT Adaro Energy, Tbk. 53%

2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk. 62%

3. PT Delta Djakarta, Tbk. 58%

Rata-rata tingkat implementasi 58%

Dari rata-rata atas ketiga sampling yang telah kami lakukan, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, baik yang

memiliki nilai saham yang tinggi maupun rendah, baik yang memiliki frekuensi

perdagangan yang tinggi maupun rendah, memiliki tingkat implementasi yang

belum menerapkan sepenuhnya (partially implemented) terhadap Prinsip VI

GCG “The Responsibilites of The Board” dengan Komite Pendukung.

Referensi

http://www.adaro.com/publication/download/agms-results/

http://www.adaro.com/publication/download/notary-resume/

http://www.deltajkt.co.id

http://www.idx.co.id/Home/ListedCompanies/CompanyProfile/tabid/89/EmitenC

odes/SSMS/language/id-ID/Default.aspx

http://www.idx.co.id/id-

id/beranda/perusahaantercatat/profilperusahaantercatat.aspx

http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCE

MEN STOCK/From_EREP/201405/de22d2f030_4c7c212e6e.pdf

Laporan Tahunan PT. Adaro Energy, Tbk. (2013). Retrieved from

http://www.adaro.com/wp-content/uploads/2014/04/Adaro-Energy-Annual-

Report-2013-English.pdf

Laporan Tahunan PT. Delta Djakarta. (2013). Retrieved from

http://www.deltajkt.co.id/web/Report/AR_DELTA_3_MEI_2013_KOMPLI

T_LOWRESS.pdf

Laporan Tahunan PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk. (2013). Retrieved

from http://www.marein-re.com/publication/financial-report/annual-

report/item/annual-report-2013

http://www.marein-re.com/publication/financial-report/financial-highlights

http://www.marein-re.com/publication/latest-news/76-pemberitahuan-hasil-rapat-

umum-pemegang-saham-luar-biasa-dan-rapat-umum-pemegang-saham-

tahunan-2014

World Bank. (2010, April). Annex: Corporate Governance Detailed Country

Asessment (DCA) - Indonesia. Report on the Observance of Standards and

Codes (ROSC).

adaro marein delta final1

Documents

rio christian gultom

bima mandala putra npm

perbandingan penerapan

bursa efek indonesia

laporan tahunan pt

1406524700 bima mandala

maskapai reasuransi

struktur organisasi