2_pa4_irc_rencana aksi

Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Antar DaerahApril 2011

Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Antar Daerah April 2011 Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Decentralization Support Facility

DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY Gedung Bursa Efek Indonesia, Gedung I, Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (+6221) 5299 3199 Fax: (+6221) 5299 3299 Website: www.dsfindonesia.org Decentralization Support Facility (DSF) merupakan dana perwalian multi donor yang dipimpin oleh Pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung agenda desentralisasi pemerintah. DSF berupaya mencapai tujuannya dengan memenuhi tiga peranan, yaitu membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan: (i) harmonisasi, keselarasan, dan efektivitas bantuan pembangunan; (ii) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan (iii) kapasitas pemerintah, terutama di tingkat daerah. Keanggotaan DSF terdiri dari BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan sembilan donor (ADB, AusAID, CIDA, DFID, Pemerintah Jerman, Pemerintah Belanda, UNDP, USAID, dan Bank Dunia). Dukungan keuangan untuk DSF utamanya diberikan oleh DFID, dan juga kontribusi dari AusAID serta CIDA. Foto pada halaman sampul merupakan hak cipta World Bank Photo Library. Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah merupakan hasil kerja konsultan dan staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat DSF maupun donor yang diwakili. Desain sampul oleh Harityas Wiyoga.

2011

DECENTRALIZATION

SUPPORT FACILITY

THE WORLD BANK

RENCANA AKSI

PENGEMBANGAN DAN

PENGUATAN KERJASAMA

ANTAR DAERAH

DIREKTORAT DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAN

DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011

ii | P a g e

DAFTAR ISI

DAFTAR BAGAN, MATRIK & TABEL

SINGKATAN

KATA PENGANTAR

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penyusunan Rencana Aksi

1.2 Tujuan dan Manfaat Rencana Aksi

1.3 Tahapan Penyusunan Rencana Aksi

1.4 Sistematika Pembahasan

BAB 2 PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI

2.1 Kondisi yang mendasari

Kajian Teori dan Konsep Ideal serta Best Practice KAD

Kekuatan/Peluang dan Kelemahan/Tantangan KAD di Indonesia

Profil, Tupoksi dan Kebijakan Ditjen PUM terkait KAD

2.2 Tinjauan Umum Rencana Aksi

2.3 Cara Menggunakan Buku Rencana Aksi

BAB 3 RENCANA AKSI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KAD

3.1 Rencana Aksi berdasarkan Kegiatan Utama (Main Activity)

3.2 Rencana Aksi berdasarkan Rincian dari Kegiatan Utama (Milestones)

3.3 Rencana Aksi berdasarkan Output (Deliverables)

3.4 Rencana Aksi berdasarkan Urutan Waktu (Timeline)

BAB 4 RENCANA AKSI KEGIATAN JANGKA PENDEK

REFERENSI

LAMPIRAN

A. TEORI & BEST PRACTICE KAD

B. DOKUMENTASI WORKSHOP & RAPAT SOSIALISASI (TAHAP I & II) PERATURAN KAD

C. PERATURAN – PERATURAN KAD


iii | P a g e

DAFTAR BAGAN, MATRIK & TABEL

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Variasi Bentuk Kerja Sama Antar Daerah Di Indonesia

Bagan 2.2 Penyusunan Rencana Aksi Penguatan Dan Pengembangan KAD

Bagan 2.3 Penyajian Rencana Aksi Penguatan Dan Pengembangan KAD

DAFTAR MATRIK

Matrik 1 Tinjauan Umum Rencana Aksi

Matrik 2.1 Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan Utama (Tahap 1)





Matrik 3.1 Rencana Aksi Berdasarkan Rincian Kegiatan Utama (Tahap 1)





Matrik 4 Rencana Aksi Berdasarkan Output

Matrik 5 Rencana Aksi Berdasarkan Waktu Pelaksanaan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Direktorat Jenderal Pemerintah

Umum

Tabel 2.2 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemerintah Umum (Ditjen PUM)

Tabel 2.3 Kegiatan Subdit Kerjasama Daerah Tahun 2011


iv | P a g e

DAFTAR SINGKATAN

BKAD Badan Kerjasama Antar Daerah

BKSP Badan Kerjasama Pembangunan

DSF Decentralization Support Facility

Ditjen PUM Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

FGD Focus Group Discussion

Jabodetabekjur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur

KAD Kerjasama Antar Daerah

Kartamantul Yogyakarta, Sleman, Bantul

KPDT Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal

Monev Monitoring dan Evaluasi

MoU Memorandum of Understanding

Pokja Kelompok Kerja

RM Regional Manajemen

RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Renstra Rencana Strategis

Sekber Sekretrariat Bersama

Subosukowonosraten Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogriri,

Sragen and Klaten

Subdit KAD Sub Direktorat Kerjasama Daerah, Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum

TKKSD Tim Koordinasi Kerjasama Daerah

3 K Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi


1 | P a g e

RENCANA AKSI

PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN

KERJASAMA ANTAR DAERAH

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi

Desentralisasi telah mengalihkan peran, tanggung jawab, pengambilan keputusan, pembiayaan,

manajemen serta kontrol terhadap penerimaan dan belanja sektor pelayanan publik dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah. Akibatnya tanggung jawab pemerintah daerah menjadi lebih

kompleks, sehingga perlu mencari jalan terbaik untuk penyediaan pelayanan publik. Salah satu cara yang

dapat ditempuh untuk menjawab tantangan ini adalah dengan melakukan kerja sama antar daerah.

Dilakukannya kerjasama antar daerah akan memberi

manfaat seperti pelayanan publik yang lebih baik,

meningkatkan kohesi antar pemerintah daerah,

mengurangi konflik antar daerah, peningkatan

infrastruktur wilayah, meningkatkan koordinasi dalam

perencanaan tata ruang serta pengembangan kondisi

perekonomian wilayah. Di samping itu, secara teknis

kerjasama antar daerah dapat menjadi instrumen untuk

menjawab kelemahan yang terbentuk melalui

mekanisme struktural pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, kerjasama merupakan hak setiap

daerah otonom dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam memenuhi

tanggungjawabnya untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik.

Ada beberapa prioritas yang dapat dilakukan untuk pengembangan serta penguatan kerjasama antar

daerah di Indonesia. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah pusat yang

berwenang dalam kerja sama antar daerah, dalam hal ini adalah Sub Direktorat Kerja sama antar Daerah

(Subdit KAD), Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen

PUM), Kementrian Dalam Negeri. Untuk itu, pihak DSF (Decentralization Support Facility) melakukan

kegiatan penyusunan Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerja Sama Antar Daerah bagi

Direktorat Jenderal PUM, Kementerian Dalam Negeri, terutama bagi Subdit Kerjasama.

“..Kerjasama antar daerah

dapat meningkatkan

pelayanan publik,

infrastruktur, koordinasi

perencanaan tata ruang serta

perekonomian wilayah..”


2 | P a g e

1.2 Tujuan dan Manfaat Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerja Sama Antar Daerah adalah

sebagai panduan bagi Ditjen PUM terutama Subdit Kerjasama Daerah (selanjutnya disingkat menjadi

Subdit KAD) dalam mendukung Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan kerja sama antar

daerah dengan lebih efektif. Rencana aksi ini juga dimaksudkan untuk memudahkan Subdit KAD di

dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran di tahun berikutnya. Lebih jauh lagi rencana aksi ini

nantinya diharapkan dapat menjadi panduan bagi Ditjen PUM dalam mendorong pihak pemerintah

daerah untuk melaksanakan KAD serta mengembangkan dan memperkuat KAD yang sudah terbentuk di

Indonesia. Pembahasan Rencana Aksi akan terfokus pada lingkup kerjasama peningkatan pelayanan

publik yang terjadi antara sesama pemerintah kabupaten/kota maupun propinsi yang secara geografis

berbatasan langsung dan tidak mencakup kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga ataupun luar

negeri.

Penyusunan rencana aksi ini diharapkan juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota di dalam mengembangkan dan menguatkan kerjasama antar daerah yang

sudah terbentuk dan atau baru akan dimulai di daerah masing – masing, sehingga di dalam penyajiannya

rencana aksi ini juga akan memuat dan menjelaskan peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

1.3 Tahapan Penyusunan Rencana Aksi

Beberapa kegiatan telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan

Kerjasama Antar Daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan Desk Study

Yaitu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber (literatur, laporan-laporan,

hasil studi, jurnal, dan lain-lain) untuk kemudian dianalisa dan dituliskan menjadi suatu laporan yang

memuat 3 poin utama yang mendasari penyusunan rencana aksi pengembangan dan penguatan

KAD bagi Subdit KAD Ditjen PUM secara mendalam, yaitu: i).Teori, konsep serta best practices KAD;

ii). Kendala dan peluang KAD di Indonesia sebagai hasil dari pemetaan; iii).Tupoksi dan Renstra dari

Subdit KAD

2. Menyelenggarakan Workshop 1: Pembahasan hasil Desk Study

Tujuan diselenggarakannya workshop ini adalah:

a. Untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil temuan awal dari desk study yang

dilakukan oleh tim DSF, khususnya terkait dengan peluang dan kendala pengembangan kerja

sama antar daerah

b. Untuk mendapatkan masukan dari para stakeholder yang terlibat dalam kerja sama daerah

terkait dengan peluang dan kendala tersebut


3 | P a g e

Hasil dari kegiatan pertama dan kedua kemudian dituliskan dalam bentuk laporan pendahuluan,

yang dalam bentuk ringkas dapat ditemukan di bagian lampiran dari rencana aksi ini.

3. Menyusun Draft Rencana Aksi yang didasari oleh hasil kegiatan pertama dan kedua

4. Melakukan 2 kali Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) pada kegiatan sosialisasi

perundangan yang diselenggarakan oleh Subdit KAD Ditjen PUM. Partisipan diskusi terdiri dari

sekitar 50 orang yang tupoksinya terkait dengan KAD berasal dari Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota/Propinsi yang berbeda. Diskusi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan

masukan terhadap draft awal dari rencana aksi yang telah disusun.

5. Menyelenggarakan Workshop 2: Pembahasan Draft Rencana Aksi

Setelah diperoleh masukan dari kegiatan sosialisasi, draft rencana aksi tersebut kemudian dibahas

dalam suatu workshop yang dihadiri oleh para ahli dan praktisi KAD serta pihak lembaga dan

kementrian terkait, dengan tujuan:

a) Mempresentasikan dan mendiskusikan draft rencana aksi penguatan dan pengembangan KAD

b) Mendapatkan masukan secara terperinci dari partisipan workshop untuk mematangkan draft

Rencana Aksi

6. Menyusun Laporan Akhir

Masukan yang diperoleh dari hasil kegiatan workshop II diintegrasikan ke dalam draft rencana aksi

yang diusulkan tim DSF, yang kemudian dibuat dalam bentuk Laporan Akhir Rencana Aksi

Pengembangan dan Penguatan Kerja Sama Antar Daerah.

1.4 Sistematika Pembahasan

Laporan pembahasan mengenai Rencana Aksi Penguatan dan Pengembangan Kerja Sama antar Daerah

akan meliputi 4 bab, dengan sistematika berikut ini.

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar belakang penyusunan rencana aksi, tujuan dan manfaat rencana aksi, tahapan penyusunan

rencana aksi serta sistematika pembahasan laporan rencana aksi ini dipaparkan di bagian

pendahuluan.


Di Bab 2 akan dijelaskan mengenai kondisi atau hal-hal apa saja yang mendasari disusunnya berbagai

kegiatan yang tercakup dalam rencana aksi, serta konsep pendekatan yang digunakan dalam

penyusunannya. Di bagian awal, secara garis besar akan dijelaskan mengenai tiga hal utama yang

menjadi dasar disusunnya berbagai kegiatan dalam rencana aksi, yaitu kajian teori, konsep ideal serta

best practice KAD yang bisa dijadikan acuan bagi daerah-daerah di tanah air di dalam mengelola KAD;

pemetaan terhadap faktor/kondisi KAD di Indonesia khususnya terkait dengan kekuatan/peluang dan


4 | P a g e

kelemahan/tantangan yang dihadapi; serta profil, tupoksi dan kebijakan Subdit KAD. Selanjutnya akan

diuraikan mengenai konsep atau pendekatan yang digunakan dalam menyusun rencana aksi.

BAB 3 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Dalam bab 3 akan diuraikan rencana aksi 5 tahunan dari Subdit KAD Ditjen PUM di dalam upayanya

untuk menumbuhkembangkan KAD. Rencana aksi ini akan disusun berdasarkan hasil analisa

kebutuhan yang diperoleh dari kondisi pemetaan dikaitkan dengan kondisi ideal yang kemudian

diperkaya dan dipertajam dengan hasil workshop yang akan diselenggarakan khusus untuk membahas

(usulan) rencana aksi ini.

BAB 4 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Dalam bab 4 akan disajikan beberapa kegiatan dari Bab 3 atau dari Rencana Aksi yang bisa

dilaksanakan oleh Ditjen PUM pada tahun 2012 dengan menggunakan pendanaan dari APBN ataupun

sumber dana lainnya. Kegiatan -kegiatan ini dinamakan Kegiatan Jangka Pendek.

LAMPIRAN

Bagian lampiran akan menampilkan tiga bagian utama yaitu:

� Teori & Best practice KAD

� Dokumentasi Workshop serta Rapat Sosialisasi I & II Peraturan Perundangan KAD

� Peraturan – peraturan KAD

Bagian lampiran merupakan bagian yang bersifat melengkapi rencana aksi ini.


5 | P a g e


Penyusunan kegiatan yang tercakup dalam Rencana Aksi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama

antar Daerah ini didasari oleh beberapa kondisi berikut ini.

Pertama, kajian teori, konsep ideal serta best practice KAD yang bisa dijadikan acuan bagi pemerintah

daerah di Indonesia dalam mengelola KAD. Untuk itu akan diberikan gambaran secara singkat mengenai

kerjasama antar daerah yang sesuai dengan teori serta konsep yang berlaku. Akan dijelaskan hal-hal apa

saja yang dibutuhkan untuk membentuk dan menjalankan KAD secara ideal agar mencapai hasil yang

diharapkan secara optimal. Pembahasan akan dimulai dari latar belakang dan sejarah singkat mengenai

awal mulanya kerjasama antar daerah (KAD), yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai prinsip-

prinsip dasar, pembiayaan, hingga ke pelaksanaan dan konsep pengawasan dan evaluasi KAD. Disamping

itu juga akan dikemukakan mengenai lesson learned apa saja yang dapat diambil dari implementasi KAD

di Eropa (khususnya Jerman, Austria dan Swiss), sehingga bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah di

Indonesia di dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan regional. Walaupun implementasi KAD di

Eropa tersebut tidak akan bisa 100 persen diterapkan di Indonesia karena aspek budaya lokal serta

peraturan perundangan yang berbeda, namun keberhasilan pelaksanaan KAD di Jerman dan Austria

yang menganut prinsip-prinsip dasar KAD yang baik ini, tetap bisa dijadikan patokan atau acuan bagi

daerah-daerah di tanah air di dalam mengelola KAD.

Kedua, gambaran kondisi KAD di Indonesia secara ringkas terutama terkait dengan kekuatan/peluang

dan kelemahan/tantangan yang dihadapi. Dalam hal ini akan diulas mengenai pelaksanaan KAD di

Indonesia yang diawali dengan latar belakang serta tujuan KAD yang sudah terbentuk di Indonesia

selama ini, aspek-aspek legal formal KAD, bentuk-bentuk kelembagaan KAD serta pembiayaan KAD.

Gambaran tentang pemetaan KAD di Indonesia ini kemudian akan diakhiri dengan pembahasan

mengenai kondisi apa saja yang dapat menjadi kekuatan/peluang serta kelemahan/hambatan

pelaksanaan KAD di Indonesia dilihat dari sisi kelembagaan, regulasi, serta pembiayaan.

Ketiga, profil, tupoksi (tugas pokok dan fungsi), dan kebijakan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

(Ditjen PUM), khususnya Sub Direktorat Kerjasama Antar Daerah (Subdit KAD), sebagai lembaga di

tingkat pusat yang memiliki wewenang serta memainkan peran yang sangat penting di dalam fungsinya

memfasilitasi dan membina KAD.

Bagian berikutnya akan menguraikan tinjauan umum atau pendekatan yang digunakan dalam menyusun

rencana aksi. Dalam bagian ini akan dijelaskan bagaimana ketiga kondisi diatas kemudian diturunkan

menjadi rencana aksi pengembangan dan penguatan KAD serta pendekatan dalam menyusun rencana

aksi. Selanjutnya, dalam bagian terakhir di bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara serta

langkah-langkah untuk menggunakan buku rencana aksi ini.


6 | P a g e

2.1 Kondisi Yang Mendasari

Kajian Teori dan Konsep Ideal serta Best Practice KAD

Dalam literatur yang berkembang di dunia, istilah kerjasama daerah atau kerjasama regional lebih

dikenal dengan sebutan intergovernmental management. Pengertian intergovernmental management

yang dimaksudkan di sini bukanlah sekedar hubungan antar pemerintah daerah biasa melainkan sesuatu

yang merupakan inti dari hubungan antar daerah.1 Masih sering terjadi kesalahpahaman di dalam

memahami pengertian manajemen antar daerah dan di dalam mengelola manajemen antar daerah

tersebut, terutama di dalam cara memandang kelembagaan kerjasama itu sendiri. Sebagian besar

pelaku kerjasama masih terbelenggu di dalam paradigma klasik kerjasama daerah yang di dalam

pengelolaannya masih didominasi nuansa hirarki struktural formal.2

Perbedaan pandangan terhadap manajemen antar daerah ini

sangat terasa di Indonesia yang cukup lama menerapkan

sistem pemerintahan sentralistik terutama pada masa orde

baru. Cara pandang klasik pada organisasi lembaga

kerjasama antar daerah tidak relevan lagi dengan karakter

lembaga kerjasama yang mengkolaborasikan daerah-daerah

otonom ke dalam hubungan kerjasama antar daerah.

Birokrasi yang memiliki pola hubungan strukturalis – hierarkis

menjadi kurang sesuai dengan karakter networking yang

flexible dalam semangat kerjasama yang menjadikan

Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama sebagai pilarnya.

Kerjasama Antar Daerah (KAD) seperti ini hanya dapat

terbentuk dan berjalan apabila berlandaskan saling

membutuhkan untuk mencapai satu tujuan.3 Selain itu

adanya dukungan dari luar wilayah kerjasama (misalnya

pemerintahan pusat atau provinsi) serta permintaan akan

kerjasama yang digagas oleh masyarakat lokal akan meningkatkan kualitas dan efektifitas kerjasama itu

sendiri. Komitmen dan ikatan yang kuat di antara pengambil keputusan tertinggi di daerah masing –

masing (dalam hal ini kepala pemerintahan, para pejabat, baik pada level teknis, manajerial, maupun

pimpinan) akan sangat mempengaruhi jalannya kerjasama tersebut. Komitmen yang dimaksud adalah

komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isu-isu yang telah disepakati dan lebih mendahulukan

kepentingan bersama/regional dibanding kepentingan masing-masing daerah, serta komitmen untuk

membiayai pengorganisasian KAD dengan mengutamakan kemampuan sendiri.4

1 McGuire, Michael, 2006, "Intergovernmental Management : A View From The Bottom", Public Administration Review

2 Albrow, Martin, 2005, Birokrasi, Tiara Wacana, Jakarta

3 Tim Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010. “Buku Saku Regional Management”.

4 Penjelasan mengenai prinsip dasar KAD dan Good Governance dapat ditemukan di dalam Bab 2 Laporan Pendahuluan Rencana Aksi

Penguatan dan Pengembangan KAD, DSF

“Sebagian besar pelaku

kerjasama masih

terbelenggu dalam

paradigma klasik

kerjasama daerah yang

dalam pengelolaannya

masih didominasi

nuansa hirarki

struktural formal”


7 | P a g e

Seperti yang telah dijelaskan di Laporan Pendahuluan, konsep KAD dan penerapannya, sebenarnya telah

lama dikembangkan di sejumlah negara di benua Eropa, seperti Jerman, Austria, Belanda, Swiss, dan

sebagainya sejak 30 tahun yang lalu. KAD di negara – negara Eropa tersebut terbukti telah menjadi

instrumen pembangunan kewilayahan yang berhasil melahirkan pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi, penciptaan pelayanan publik yang berkualitas kepada rakyat, dan menciptakan proses

integrasi sosial, budaya dan politik yang kuat. Metode kerjasama seperti ini menjadi model alternatif

untuk menggantikan model birokrasi klasik yang bersifat top down karena sifatnya yang mengandalkan

jejaring yang fleksibel dan dinamis.

Di negara seperti Jerman, Swiss dan Austria, pemerintah pusat (dan negara bagian) berperan sebagai

penyedia fasilitas atau instrument yang bersifat memberikan stimulus seperti Program Regional,

memberikan informasi dan konsultasi. Tugas dan fungsi lembaga KAD diserahkan sepenuhnya kepada

keadaan dan situasi yang terbaik untuk region masing – masing. Pengalaman dari Austria menunjukkan

bahwa salah satu faktor keberhasilan KAD adalah pengelolaan yang berdasarkan terutama kepada

kekuatan dan kemampuan sendiri.5 Lembaga KAD di Eropa mempunyai sifat sebagai “pengurus” untuk

kepentingan strategis regional, alih teknologi, regional marketing (ke luar dan ke dalam) serta

membangun dan memelihara networking di wilayah kerja. Posisi pimpinan lembaga KAD yang

menjalankan tugas KAD sehari – hari juga harus dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kompetensi di

bidang sosial dan keilmuan dan bisa memimpin suatu tim kerja.6 Keberhasilan KAD di Eropa ini bisa

dilihat dari terjadinya peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi, kesehatan, pendidikan,

pengelolaan energi, percepatan pembangunan perekonomian secara kewilayahan dan lain sebagainya.7

Contoh keberhasilan ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah pusat, provinsi, daerah,

serta stakeholder lainnya di Indonesia untuk bisa menerapkan pola KAD tersebut yang tentunya harus

disesuaikan dengan faktor-faktor lokal dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kekuatan/Peluang dan Kelemahan/Tantangan KAD di Indonesia

Beberapa tahun belakangan ini pemerintah daerah marak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan

untuk merintis kerjasama baru maupun mengembangkan kerjasama yang sudah terbentuk. Berbagai

faktor melatarbelakangi terjadinya kerja sama tersebut, seperti fasilitasi yang dilakukan oleh pihak

ketiga (pemerintah pusat/propinsi dan lembaga donor) serta adanya kesadaran dari pihak pemerintah

daerah kabupaten/kota akan kondisinya yang membutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah

daerah lainnya.

5 Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen,

München 2000. 6 Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen,

München 2000. 7 Contoh-contoh keberhasilan KAD di Eropa dapat dilihat selengkapnya pada Bab 3 Laporan Pendahuluan Rencana Aksi Penguatan dan

Pengembangan KAD, DSF

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN

Kerjasama antar pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan beragam, diantaranya untuk

mempercepat pembangunan perekonomian wilayah, meningkatkan pelayanan publik, dan tujuan

lainnya seperti dalam hal penanggulangan bencana, penegasan batas wilayah, dan lain

Dilihat dari regulasi yang mendasarinya, banyak peraturan perundangan yang harus dijadikan acuan saat

pihak pemerintah daerah mengadakan kerjasama mulai dari Undang

Edaran Menteri8. Namun dapat dikatakan bahwa landasan hukum

undang No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah (pasal 195

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; iii).

tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, dan iv).Peraturan Menteri Dalam Negeri

No.23/2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama antar Daerah.

Dari sisi wadah/lembaga yang menaunginya

secara garis besar dalam prakteknya kerja sama antar daerah di Indonesia

yang mendasarinya, yaitu bersifat struktural (sentralistik) dan non struktural (desentralistik).

dimaksud struktural yaitu apabila kerja sama terbentuk melalui mekanisme struktural sesuai prosedur

formal birokratis dan memiliki pola pengelolaan yang hirarkis. Sedangkan kerjasama non struktural

(desentralistik) adalah kerja sama yang terbentuk berdasark

memberdayakan potensinya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kekuatan daya saing secara

bersama-sama, dengan pengelolaan melalui pola non struktural atau jejaring

BAGAN 2.1 VARIASI BENTUK KERJA SAMA AN

8 Daftar peraturan perundangan yang harus dijadikan acuan KAD secara lengkap dapat dilihat pada halaman 47 Laporan Pendahuluan

Aksi Penguatan dan Pengembangan KAD, DSF 9 Abdurahman, Benyamin, 2010, Dukungan DSF terhadap RM Forum

Struktural

Badan

Kerja Sama Tanpa Lembaga

Kerja Sama

PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH



ti dalam hal penanggulangan bencana, penegasan batas wilayah, dan lain-


pihak pemerintah daerah mengadakan kerjasama mulai dari Undang-Undang sampai

. Namun dapat dikatakan bahwa landasan hukum utama KAD meliputi: i).Undang

undang No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah (pasal 195-197); ii).Peraturan Pemerintah No. 50/2007

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; iii).Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22/2009


No.23/2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama antar Daerah.

Dari sisi wadah/lembaga yang menaunginya terdapat berbagai variasi bentuk KAD. Na

dalam prakteknya kerja sama antar daerah di Indonesia dapat dibedakan dari sifat

bersifat struktural (sentralistik) dan non struktural (desentralistik).

imaksud struktural yaitu apabila kerja sama terbentuk melalui mekanisme struktural sesuai prosedur


(desentralistik) adalah kerja sama yang terbentuk berdasarkan kebutuhan serta keinginan daerah untuk


sama, dengan pengelolaan melalui pola non struktural atau jejaring9.

VARIASI BENTUK KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI INDONESIA

Daftar peraturan perundangan yang harus dijadikan acuan KAD secara lengkap dapat dilihat pada halaman 47 Laporan Pendahuluan

kungan DSF terhadap RM Forum, Jakarta

Kerja sama

antar Daerah

di Indonesia

Tanpa Lembaga Kerja Sama

Non Struktural

Regional Management (RM)

APRIL 2011

8 | P a g e



-lain.


Undang sampai dengan Surat

KAD meliputi: i).Undang-

197); ii).Peraturan Pemerintah No. 50/2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22/2009


terdapat berbagai variasi bentuk KAD. Namun demikian

dapat dibedakan dari sifat

bersifat struktural (sentralistik) dan non struktural (desentralistik). Yang

imaksud struktural yaitu apabila kerja sama terbentuk melalui mekanisme struktural sesuai prosedur


an kebutuhan serta keinginan daerah untuk


Daftar peraturan perundangan yang harus dijadikan acuan KAD secara lengkap dapat dilihat pada halaman 47 Laporan Pendahuluan Rencana

Non Struktural

Jaring Pelayanan

Publik


9 | P a g e

Kerjasama daerah yang bersifat struktural ada yang dilakukan dengan ataupun tanpa lembaga

kerjasama. Kerjasama antar daerah tanpa lembaga bisa terjadi antara kabupaten/kota yang saling

berbatasan/berdekatan maupun tidak, dengan berbagai tujuan seperti penegasan wilayah perbatasan,

pengelolaan sarana dan prasarana, kerjasama tata ruang dan transmigrasi. Kerjasama dengan wadah

lembaga berupa badan kerjasama misalnya Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD)

Subosukawonosraten, Pawonsari dan BKSP (Badan Kerjasama Pembangunan) Jabodetabekjur. Ciri

struktural terlihat dari kepengurusan badan kerja sama yang seluruhnya dipegang oleh pegawai negeri

sipil, di samping pembentukan lembaga tersebut umumnya juga diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Sementara itu kerjasama daerah non struktural dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Regional

Management (RM) dan Jaring Pelayanan Publik. RM dan Jaring Pelayanan Publik dapat dikatakan

memiliki bentuk lembaga serta struktur organisasi yang relatif sama, dimana beberapa pos didalam

struktur tersebut diduduki oleh kalangan profesional. Perbedaan terletak pada lingkup kerja sama,

dimana jaring pelayanan publik lebih fokus pada sektor pelayanan publik (sesuai PP 38/2007),

sedangkan RM selain pada sektor pelayanan publik juga mencakup pengembangan perekonomian

wilayah. Contoh bentuk kerja sama jaring pelayanan publik yang sering dijadikan best practices karena

dianggap berhasil adalah Sekretariat Bersama Kartamantul. Selain itu juga ada Sarbagita (Bali) memiliki

fokus pada pelayanan persampahan dan Gerbarkartasusila (Jawa Timur) memiliki fokus pada sarana dan

prasarana jalan. Sedangkan RM di Indonesia diawali dengan terbentuknya RM Barlingmascakeb (2003)

dan diikuti oleh RM SAMPAN (2004). Kemudian setahun berikutnya (2005) Kementrian Pembangunan

Daerah Tertinggal (KPDT) mulai mensosialisasikan dan menginisiasi pembentukan 12 RM yang tersebar

di berbagai wilayah di Indonesia10.

Untuk membiayai operasional kerjasama yang telah terbentuk selama ini ada beberapa sumber yang

biasa digunakan, seperti: i).Iuran rutin dari APBD kabupaten/kota yang melakukan KAD; ii).Dianggarkan

di SKPD masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kerjasama; iii).Dukungan

Pemerintah Provinsi (dana dekonsentrasi) dan Pemerintah Pusat (APBN) serta dukungan dari pihak luar

(donor, universitas, dll). Sedangkan penganggarannya pada APBD ada dibebankan pada pos belanja

langsung (melalui dana transfer), bantuan sosial ataupun hibah.

Apabila dilihat dari sisi kelembagaan, regulasi serta pembiayaannya, berikut ini adalah peluang

(kekuatan) serta tantangan (kelemahan) yang dapat disimpulkan dari kondisi KAD yang ada di Indonesia.

10

Gambaran lengkap mengenai kelembagaan KAD di Indonesia dapat dilihat pada halaman 58-68 Laporan Pendahuluan Rencana Aksi

Penguatan dan Pengembangan KAD, DSF

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

10

| P

ag

e

K

EK

UA

TA

N/P

ELU

AN

G

KE

LEM

AH

AN

/TA

NT

AN

GA

N

K

E

L E

M

B

A

G

A

A

N

�

Te

rdap

at b

erb

agai

po

la

kele

mb

agaa

n K

AD

yan

g te

lah

be

rke

mb

ang

dan

me

nu

nju

kkan

has

il se

rta

man

faat

yan

g cu

kup

bai

k

�

Tin

ggin

ya le

giti

mas

i

kele

mb

agaa

n K

AD

yan

g

sud

ah t

erb

en

tuk

�

Pe

ngg

un

aan

te

nag

a p

rofe

sio

nal

di b

eb

era

pa

KA

D

be

rdam

pak

pad

a e

fekt

ivit

as

KA

D

�

Pe

ran

pe

me

rin

tah

pu

sat:

D

uku

nga

n p

em

eri

nta

h

pu

sat

un

tuk

pe

ngu

atan

dan

pe

nge

mb

anga

n K

AD

T

em

a K

AD

mu

lai

me

ram

bah

be

rbag

ai

Ke

me

nte

rian

� F

un

gsi r

eg

ion

al

ma

rke

tin

g b

elu

m t

eri

nte

gras

i

� P

era

n s

tak

eh

old

er

KA

D b

elu

m s

esu

ai d

en

gan

har

apan

:

P

em

eri

nta

h P

usa

t: B

elu

m a

dan

ya 3

K (

koo

rdin

asi,

kom

un

ikas

i dan

ke

rjas

ama)

lin

tas

sekt

ora

l di

tin

gkat

pu

sat

P

em

eri

nta

h P

rop

insi

: ju

mla

h p

em

eri

nta

h p

rop

insi

yan

g b

erp

era

n d

alam

KA

D m

asih

te

rbat

as (

DI

Yo

gyak

arta

dan

Jaw

a T

en

gah

), k

are

na

be

lum

te

rlal

u d

ipah

ami b

ahw

a p

era

n p

rip

insi

ad

alah

se

bag

ai

wak

il p

em

eri

nta

h p

usa

t (f

un

gsi f

asili

tasi

, me

dia

si, k

atal

isat

or)

P

em

eri

nta

h K

abu

pat

en

/Ko

ta:

R

en

dah

nya

re

spo

n d

aera

h d

alam

me

ngi

nis

iasi

KA

D, d

ise

bab

kan

ku

ran

g p

aham

nya

pih

ak

pe

me

rin

tah

dae

rah

aka

n m

anfa

at K

AD

se

rta

ori

en

tasi

se

bag

ian

dae

rah

te

rhad

ap p

rofi

t b

uka

n

pe

laya

nan

mas

yara

kat

B

anya

knya

ke

sep

akat

an k

erj

a sa

ma

dae

rah

yan

g ti

dak

dit

ind

akla

nju

ti a

tau

pu

n m

en

gala

mi

stag

nas

i dik

are

nak

an m

inim

nya

ko

mit

me

n p

imp

inan

dae

rah

ata

u t

ingg

inya

ego

ke

dae

rah

an

T

erb

atas

nya

kap

asit

as p

ers

on

il p

en

gelo

la K

AD

yan

g b

era

sal d

ari k

alan

gan

PN

S ka

ren

a

terk

en

dal

a d

en

gan

tu

po

ksi u

tam

anya

Co

nto

h k

asu

s: s

taf

BK

AD

yan

g se

bag

ian

me

rup

akan

PN

S yg

me

mp

un

yai t

uga

s p

oko

k d

alam

pe

me

rin

tah

an t

idak

bis

a fo

kus

me

nge

lola

KA

D

K

en

dal

a b

iro

kras

i te

rkai

t d

en

gan

ran

tai p

en

gam

bila

n k

ep

utu

san

dan

pe

nye

bar

luas

an

info

rmas

i di d

aera

h y

ang

be

kerj

a sa

ma

P

era

n m

asya

raka

t: r

ela

tif

ren

dah

, te

rbat

as p

ada

par

tisi

pas

i be

be

rap

a p

erg

uru

an t

ingg

i (ya

ng

mas

ih h

aru

s d

itin

gkat

kan

lagi

) se

rta

be

be

rap

a as

osi

asi s

aja

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

11

| P

ag

e

K

EK

UA

TA

N/P

ELU

AN

G

KE

LEM

AH

AN

/TA

NT

AN

GA

N

R

E

G

U

L A

S I

� A

dan

ya a

man

at

kerj

asam

a an

tar

dae

rah

be

rdas

arka

n

UU

No

. 32

/20

04

ten

tan

g P

em

eri

nta

h

Dae

rah

� A

dan

ya b

eb

era

pa

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

yan

g m

em

ayu

ngi

kerj

asam

a an

tar

dae

rah

(P

P 5

0/2

00

7,

Pe

rme

nd

agri

22

/20

09

dan

Pe

rme

nd

agri

23

/20

09

)

� P

erm

en

dag

ri N

o

37

/20

10

te

nta

ng

Pe

do

man

Pe

nyu

sun

an

AP

BD

Tah

un

20

11

m

em

be

rika

n

kep

asti

an h

uku

m

ten

tan

g su

mb

er

pe

mb

iaya

an K

AD

(wal

aup

un

han

ya

un

tuk

tah

un

20

11

saja

)

�

Be

be

rap

a p

asal

dal

am P

P N

o 5

0/2

00

7 d

iras

akan

me

nja

di k

en

dal

a:

In

isia

tif

awal

ke

rja

sam

a h

aru

s d

ari

pih

ak d

aera

h,

pad

ahal

dal

am k

en

yata

ann

ya p

ihak

lai

n (

bai

k

pe

me

rin

tah

m

aup

un

n

on

p

em

eri

nta

h)

bis

a sa

ja

me

nja

di

inis

iato

r aw

al

jika

me

lihat

po

ten

si/p

elu

ang

dia

dak

ann

ya k

erj

asam

a (p

asal

7)

P

en

yele

saia

n

pe

rse

lisih

an

(pas

al

14

d

an

15

)de

nga

n

cara

ke

pu

tusa

n

gub

ern

ur

(un

tuk

kab

up

ate

n/k

ota

) at

au

kep

utu

san

m

en

teri

(u

ntu

k p

rop

insi

),

be

rte

nta

nga

n

de

nga

n

pri

nsi

p

kerj

asam

a “p

ers

amaa

n k

ed

ud

uka

n”

{pas

al 2

po

in (

h)}

.

M

asih

ban

yak

dae

rah

yan

g m

en

gan

ggap

bah

wa

Bad

an k

erj

a sa

ma

adal

ah m

eru

pak

an p

era

ngk

at

dae

rah

ya

ng

har

us

dib

en

tuk

de

nga

n

me

nga

cu

pad

a P

P

No

. 4

1/2

00

7

ten

tan

g O

rgan

isas

i P

era

ngk

at D

aera

h.

Sa

lah

sat

u t

uga

s b

adan

ke

rja

sam

a ya

ng

dije

lask

an d

alam

pas

al 2

5 y

aitu

me

laku

kan

pe

nge

lola

an

atas

pe

laks

aan

ke

rja

sam

a, s

eri

ngk

ali

dim

en

gert

i o

leh

pih

ak d

aera

h s

eb

agai

eks

eku

tor

atau

pe

laks

ana

tekn

is d

ari k

erj

asam

a d

aera

h t

ers

eb

ut.

�

Pe

rme

nd

agri

No

22

/20

09

dan

No

. 23

/20

09

dir

asak

an:

K

ura

ng

me

mb

eri

kan

ru

ang

bag

i pih

ak d

aera

h u

ntu

k m

ela

kuka

n k

erj

a sa

ma,

te

rkai

t d

en

gan

:

T

ahap

an k

erj

asam

a d

aera

h d

iras

akan

te

rlal

u p

anja

ng

dan

kak

u

K

ekh

awat

iran

T

KK

SD

(yan

g se

luru

hn

ya

be

risi

kan

st

af

stru

ktu

ral)

ak

an

me

nja

di

bad

an

kerj

asam

a an

tar

dae

rah

B

elu

m m

em

bu

ka r

uan

g b

agi

kala

nga

n m

asya

raka

t u

mu

m/

pro

fesi

on

al u

ntu

k b

erp

era

n s

ert

a se

cara

akt

if s

eb

agai

mit

ra d

alam

ke

rjas

ama

anta

r d

aera

h.

Pe

luan

g h

anya

te

rbat

as p

ada

ten

aga

ahli/

pak

ar k

erj

a sa

ma

(pas

al 5

Pe

rme

nd

agri

22

/20

09

).

B

elu

m m

en

caku

p b

ahas

an t

en

tan

g b

agai

man

a ca

ra p

em

eri

nta

h d

aera

h u

ntu

k m

ela

ksan

akan

tah

apan

ke

rja

sam

a ya

ng

tela

h d

ite

ntu

kan

B

elu

m d

apat

me

nga

kom

od

ir k

eb

era

daa

n le

mb

aga

kerj

asam

a ya

ng

ada

� R

egu

lasi

te

rkai

t ke

uan

gan

KA

D, y

aitu

Pe

rme

nd

agri

No

13

/20

06

yg

dir

evi

si d

en

gan

Pe

rme

nd

agri

No

59

/20

07

te

nta

ng

Pe

do

man

Pe

nge

lola

an K

eu

anga

n D

aera

h b

erd

amp

ak p

ada

kera

guan

dae

rah

un

tuk

me

laku

kan

ke

rjas

ama,

kar

en

a b

elu

m je

lasn

ya p

os

angg

aran

dan

pe

ratu

ran

pe

nge

lola

an k

eu

anga

n

dae

rah

(te

rkai

t p

asal

42

-44

te

nta

ng

hib

ah)

� B

elu

m a

dan

ya p

and

uan

/pe

do

man

op

era

sio

nal

yan

g sa

nga

t d

ibu

tuh

kan

dae

rah

dal

am m

ela

ksan

akan

ke

rja

sam

a.


12 | P a g e

KEKUATAN/PELUANG KELEMAHAN/TANTANGAN

P

E

R

E

N

C

A

N

A

A

N

&

P

E

M

B

I

A

Y

A

A

N

� Hasil positif/manfaat beberapa KAD

(pelayanan publik dan pembangunan

ekonomi regional)

� Mengintegrasikan perencanaan KAD dengan

proses perencanaan yang ada, dengan

melakukan Musrenbangreg sebelum

Musrenbangprop ataupun Musrenbangda.

Sehingga KAD dapat menjadi partner di

dalam Renja SKPD untuk masalah lintas

wilayah administratif

� Dukungan pembiayaan dari berbagai pihak

(pemerintah pusat, propinsi dan donor)

� Kesulitan dalam menyelaraskan/

mengintegrasikan rencana kegiatan

KAD dengan RPJM/Renstra

� Sinkronisasi program lembaga KAD

dengan daerah anggota kerjasama.

Daerah anggota kerjasama

menghadapi kesulitan dalam

memadukan pengalokasian anggaran

antara daerah pada tahun yang

sama, karena iuran pendanaan relatif

terbatas. Di sisi lain masih terjadi

inefisiensi, dengan terjadinya

tumpang tindih program (dilakukan oleh lembaga KAD sekaligus juga

oleh SKPD daerah anggota)

� Proses Monev belum berjalan

(indikator belum ditetapkan)

Profil, Tupoksi dan Kebijakan Ditjen PUM terkait KAD

→ Profil dan Tupoksi Ditjen PUM

Pengelolaan serta koordinasi kerjasama antar daerah merupakan bagian dari urusan pemerintahan

umum, berada dibawah kewenangan Kementrian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) yang merupakan salah satu dari tujuh11 Ditjen yang ada dalam

struktur organisasi Kementrian Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Presiden No 88/2003 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Departemen yang ditindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri

No 41/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian dalam Negeri, tugas Ditjen PUM adalah

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum.

Sedangkan fungsinya adalah:

a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemerintahan umum

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemerintahan umum

e. Pelaksanaan administrasi Dirjen PUM

11

Ke enam Ditjen lainnya adalah: Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Ditjen Keuangan Daerah.


13 | P a g e

Secara struktural Ditjen PUM terbagi atas lima direktorat dan satu sekretariat, dimana salah satu

direktoratnya adalah Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama yang mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang dekonsentrasi dan kerjasama. Salah

satu fungsi direktorat ini terkait KAD adalah menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan

kerjasama daerah. Fungsi ini merupakan tugas dari Sub Direktorat Kerjasama Daerah / Subdit KAD,

yang merupakan salah satu dari 5 subdit yang berada di dalam Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama.

Secara lebih terinci, tugas dari Subdit KAD adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan

daerah dengan pihak ketiga.

Selain tugas tersebut, Subdit KAD menyelenggarakan beberapa fungsi berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi kerjasama antar daerah

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi kerjasama daerah

dengan pihak ketiga

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kapasitas kelembagaan

kerjasama

d. Pemantauan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah dan pemerintah daerah

dengan pihak ketiga.

Dalam melaksanakan tugasnya, subdit KAD dibagi menjadi 2

seksi dengan bantuan 5 orang staf, sehingga jumlah total SDM

dalam Subdit KAD sebanyak 8 orang. Adapun 2 seksi dimaksud

meliputi:

1. Seksi Kerjasama I, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring

dan evaluasi kerjasama antar pemerintah daerah, serta

pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama antar

daerah

2. Seksi Kerjasama II, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta

monitoring dan evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga,

serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama

dengan pihak ketiga.

→ Kebijakan Ditjen PUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah mengarahkan antara lain

pada pembangunan ekonomi dan wilayah berkelanjutan, serta untuk mengembangkan kekuatan daya

saing kewilayahan melalui interaksi antar daerah yang didorong dengan membangun keterkaitan sistem

produksi, distribusi dan pelayanan antar daerah. Untuk itu peran kerja sama antar daerah menjadi

semakin dibutuhkan realisasinya.

Tugas dari Sub Direktorat

Kerjasama Daerah adalah

melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan,

pembinaan, fasilitasi serta

monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan KAD &

daerah dengan pihak

ketiga.


14 | P a g e

Dalam RPJPN juga disebutkan tentang arah kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih

merata dan berkeadilan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kerjasama antar daerah dalam rangka

memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah, menghilangkan ego daerah

yang berlebihan, serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.

Berikut adalah prioritas arah kebijakan dan strategi pembangunan Ditjen PUM:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola

2. Iklim investasi dan iklim usaha

3. Daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik

Ketiga prioritas kemudian dijabarkan menjadi program stratejik Ditjen PUM 2010-2014 yaitu Program

penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum. Kemudian program diukur efektivitasnya melalui 8

indikator kinerja program, dimana satu diantaranya terkait dengan kerjasama antar daerah yaitu

Prosentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi,

prasarana dan pelayanan publik. Program stratejik Ditjen PUM 2010-2014 diturunkan menjadi enam

kegiatan, satu diantaranya terkait dengan kegiatan kerjasama antar daerah yaitu Penyelenggaraan

hubungan pusat dan daerah serta kerjasama daerah (lihat Tabel 2.1).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 – 222 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014, tujuan dari Ditjen PUM secara umum

adalah meningkatkan sinergitas hubungan antar pusat dan daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan umum. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa sasaran, satu

diantaranya terkait dengan kerjasama antara daerah yaitu Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar

daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antara susunan pemerintahan,

yang kemudian diukur melalui 4 indikator sasaran. Uraian lengkap mengenai Renstra dapat dilihat pada

tabel 2.2.

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

15

| P

ag

e

TA

BE

L 2

.1 A

RA

H K

EB

IJA

KA

N D

AN

ST

RA

TE

GI

PE

MB

AN

GU

NA

N D

IRE

KT

OR

AT

JE

ND

ER

AL

PE

ME

RIN

TA

H U

MU

M

Pri

ori

tas

Pe

mb

an

gu

na

n

Na

sio

na

l

Pri

ori

tas

Ke

me

nd

ag

ri

Pri

ori

tas

Dit

jen

PU

M

Pro

gra

m

Str

ate

gik

Ke

me

nd

ag

ri

20

10

-20

14

Pro

gra

m

Str

ate

gik

Dit

jen

PU

M

20

10

-20

14

Ind

ika

tor

Kin

erj

a P

rog

ram

(te

rka

it K

AD

)

Ke

gia

tan

Dit

jen

PU

M

20

10

-20

14

(te

rka

it K

AD

)

Sa

sara

n

Ke

gia

tan

Dit

jen

PU

M (

terk

ait

KA

D)

Diu

ku

r m

ela

lui

IKU

(In

dik

ato

r K

ine

rja

Uta

ma

)

1).

Re

form

asi

Bir

okr

asi d

an T

ata

Ke

lola

;

2).

Pe

nd

idik

an;

3).

Ke

seh

atan

;

4).

Pe

nan

ggu

lan

gan

Ke

mis

kin

an

;

5).

Ke

tah

anan

Pan

gan

;

6).

Infr

astr

ukt

ur;

7).

Ilkim

inve

sta

si

dan

iklim

usa

ha;

8).

En

erg

i;

9).

Lin

gku

nga

n

Hid

up

dan

Pe

nan

ggu

lan

gan

Be

nca

na;

10

).D

aera

h

Te

rtin

gga

l,

terd

ep

an, t

erl

uar

dan

pas

ca k

on

flik

;

11

).K

eb

ud

ayaa

n,

kre

atif

itas

dan

ino

vasi

te

kno

logi

;

Po

in 1

, 4, 6

, 7,

dan

10

dar

i

pri

ori

tas

pe

mb

angu

nan

nas

ion

al

1. R

efo

rmas

i

bir

okr

asi d

an

tat

a

kelo

la

2. I

klim

inve

stas

i

dan

iklim

usa

ha

3. D

aera

h t

ert

ingg

al,

terd

ep

an d

an

pas

ca k

on

flik

13

pro

gram

Pro

gra

m

pe

ng

ua

tan

pe

ny

ele

ng

ga

raa

n

pe

me

rin

tah

an

um

um

1 d

ari 8

ind

ikat

or,

yait

u:

Pro

sen

tase

pe

nin

gk

ata

n

jum

lah

da

era

h

ya

ng

me

lak

san

ak

an

ke

rja

sam

a d

ae

rah

da

lam

bid

an

g

ek

on

om

i,

pra

sara

na

da

n

pe

laya

na

n p

ub

lik

1 d

ari 6

ke

giat

an

yait

u:

Pe

nye

len

gg

ara

an

hu

bu

ng

an

pu

sat

da

n d

ae

rah

se

rta

ke

rja

sam

a

da

era

h

1 d

ari 6

sas

ara

n

yait

u:

Te

rfa

silita

sin

ya

pe

ny

ele

ng

ga

raa

n

hu

bu

ng

an

pu

sat

da

n d

ae

rah

,

de

ko

nse

ntr

asi

da

n

tug

as

pe

mb

an

tua

n,

ke

rja

sam

a a

nta

r

da

era

h,

da

n

pe

nin

gk

ata

n

pe

laya

na

n u

mu

m

da

lam

ra

ng

ka

ha

rmo

nis

asi

hu

bu

ng

an

an

tar

susu

na

n

pe

me

rin

tah

an

.

9 d

ari 1

1 in

dik

ato

r:

1. J

um

lah

ru

mu

san

ke

bija

kan

dan

pro

du

k

hu

kum

bid

an

g p

usa

t d

an

dae

rah

,

de

kon

sen

tras

i dan

tu

gas

pe

mb

an

tuan

,

ke

rja

sam

a a

nta

r d

ae

rah

, dan

pe

nin

gkat

an

pe

laya

nan

um

um

2. J

um

lah

lap

ora

n m

on

ito

rin

g d

an

eva

luas

i

hu

bu

nga

n p

usa

t d

an

dae

rah

,

de

kon

sen

tras

i dan

tu

gas

pe

mb

an

tuan

,

ke

rja

sam

a a

nta

r d

ae

rah

dan

pe

nin

gkat

an

pe

laya

nan

um

um

(tri

wu

lan

, se

me

ste

r d

an a

khir

tah

un

)

3. P

rose

nta

se p

en

ingk

ata

n ju

mla

h d

aera

h

yan

g m

ela

ksa

nak

an k

erj

asam

a d

ae

rah

dal

am b

ida

ng

eko

no

mi,

pra

sara

na

dan

pe

laya

nan

pu

blik

4. P

rose

nta

se ju

mla

h d

ae

rah

yan

g

me

ne

rim

a m

anfa

at d

ari k

erj

asa

ma

dae

rah

dal

am b

ida

ng

eko

no

mi,

pra

sara

na,

da

n p

ela

yan

an p

ub

lik

5. J

um

lah

sis

tem

dat

ab

ase

dan

sis

tem

mo

ne

v ke

rjas

ama

dae

rah

yan

g d

isu

sun

6. J

um

lah

pe

me

taan

pe

laks

an

aan

kerj

asam

a d

aera

h b

aik

yan

g su

kse

s

mau

pu

n y

an

g ga

gal

7. J

um

lah

pe

mu

takh

iran

pe

me

taan

pe

laks

an

aan

ke

rja

sam

a d

aera

h b

aik

yan

g su

kse

s m

au

pu

n y

ang

gaga

l

8. P

rose

nta

se ju

mla

h k

egi

atan

fas

ilita

si

kerj

asam

a at

nar

da

era

h y

ang

diu

sulk

an

9. P

rose

nta

se ju

mla

h k

egi

atan

DK

TP

yan

g

dila

po

rkan

ole

h t

im D

KT

P p

rop

insi

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

16

| P

ag

e

TA

BE

L 2

.2 R

EN

CA

NA

ST

RA

TE

GIS

DIR

EK

TO

RA

T J

EN

DE

RA

L P

EM

ER

INT

AH

UM

UM

(D

ITJE

N P

UM

)

VIS

I M

ISI

TU

JUA

N

SA

SA

RA

N

IND

IKA

TO

R S

AS

AR

AN

Te

rwu

jud

nya

pe

nye

len

gg

ara

an

pe

me

rin

tah

an

um

um

da

lam

wa

da

h

Ne

ga

ra K

esa

tua

n

Re

pu

bli

k I

nd

on

esi

a.

1.

Me

mp

erk

uat

ke

ruku

nan

nas

ion

al m

ela

lui

pe

rsat

uan

dan

ke

satu

an n

asio

nal

dal

am k

era

ngk

a

NK

RI

2.

Me

mfa

silt

iasi

te

rcip

tan

ya k

ete

ntr

aman

dan

kete

rtib

an u

mu

m, p

erl

ind

un

gan

mas

yara

kat

dan

pe

ne

gaka

n h

ak-h

ak s

ipil

3.

Me

mfa

silit

asi t

erw

uju

dn

ya k

ep

asti

an h

uku

m b

atas

wila

yah

ne

gara

dan

pe

nin

gkat

an k

erj

sam

a so

sial

,

eko

no

mi d

an b

ud

aya

anta

r n

egar

a ya

ng

be

rbat

asan

de

nga

n N

KR

I, p

en

ega

san

dae

rah

di

lap

anga

n, p

en

yele

ngg

araa

n t

op

on

imi d

an

pe

me

taan

bat

as w

ilaya

h a

dm

inis

tras

i

pe

me

rin

tah

an s

ert

a p

en

yele

saia

n s

en

gke

ta

pe

rtan

ahan

4.

Me

mfa

silit

asi t

erw

uju

dn

ya p

en

yele

ngg

araa

n

hu

bu

nga

n p

usa

t d

an d

aera

h d

an p

ela

ksan

aan

aza

s

de

kon

sen

tras

i dan

tu

gas

pe

mb

antu

an,

pe

nin

gk

ata

n k

erj

asa

ma

an

tar

da

era

h,

ke

rja

sam

a

da

era

h d

en

ga

n p

iha

k k

eti

ga

se

rta

me

wu

jud

ka

n

terc

ipta

ny

a p

en

ing

ka

tan

ku

ali

tas

pe

lay

an

an

um

um

5.

Me

mfa

silit

asi p

en

yele

ngg

araa

n k

ew

en

anga

n

dae

rah

di k

awas

an o

tori

ta

6.

Me

mfa

silt

iasi

pe

nye

len

ggar

aan

man

aje

me

n

pe

nce

gah

an d

an p

en

gan

ggu

lan

an b

en

can

a

7.

Me

nd

oro

ng

terc

iptn

ya p

en

yele

nga

raan

pe

me

rin

tah

yan

g b

aik.

Me

nin

gkat

kan

sin

erg

ita

s h

ub

un

gan

pu

sat

dae

rah

dal

am

pe

nye

len

ggar

aan

pe

me

rin

tah

an u

mu

m

1. M

en

ingk

atn

ya d

uku

nga

n

refo

rmas

i di b

idan

g p

ela

yan

an

um

um

2. M

en

ingk

atn

ya p

ela

ksan

aan

ke

rja

sam

a a

nta

r d

ae

rah

da

n

pe

mb

inaa

n w

ilaya

h d

alam

ran

gka

har

mo

nis

asi h

ub

un

gan

anta

r su

sun

an p

em

eri

nta

han

3. M

en

ingk

atn

ya

pe

nge

mb

anga

n w

ilaya

h

pe

rbat

asan

an

tar

ne

gara

4. M

en

ingk

atn

ya p

en

ataa

n

wila

yah

ad

min

istr

asi,

pe

ne

gasa

n b

atas

an

tar

dae

rah

dan

to

po

nim

i

5. M

en

ingk

atn

ya k

ual

itas

kele

mb

agaa

n d

an a

par

at

Satp

ol P

P d

an S

atlin

mas

6. M

en

ingk

atn

ya

pe

nge

mb

anga

n k

awas

an

khu

sus

di d

aera

h

7. M

en

ingk

atn

ya k

apas

itas

kele

mb

agaa

n d

an s

arp

ras

pe

me

rin

tah

an p

asca

be

nca

na/

pe

ngu

ran

gan

re

siko

be

nca

na

Sasa

ran

ke

-2 (

terk

ait

KA

D)

dic

apai

de

nga

n in

dik

ato

r:

1.

Jum

lah

dae

rah

yan

g

dif

asili

tasi

dal

am r

angk

a

pe

nge

mb

anga

n k

erj

a sa

ma

eko

no

mi d

aera

h

2.

Jum

lah

sis

tem

dat

abas

e &

sist

em

mo

ne

v, s

ert

a

pe

me

taan

dan

pe

mu

ktak

hir

an d

ata

kerj

asam

a d

aera

h

3.

Pro

sen

tase

jum

lah

kegi

atan

fas

ilita

si

kerj

asam

a an

tar

dae

rah

yan

g d

iusu

lkan

4.

Pro

sen

tase

jum

lah

kegi

atan

DK

TP y

ang

dila

po

rkan

ole

h t

im D

KTP

Pro

pin

si


17 | P a g e

Untuk tahun 2011 Sub Direktorat Kerjasama Daerah memiliki beberapa kegiatan disertai dengan output

yang diharapkan.

TABEL 2.3 KEGIATAN SUBDIT KERJASAMA DAERAH TAHUN 2011

No. Kegiatan Output

1. Finalisasi norma, standar, pedoman dan

manual sebagai implementasi PP No.

50/2007

Tersedianya NSPM sebagai implementasi PP No.

50/2007

2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan kerjasama antar daerah

Tersusunnya rekomendasi tata cara pembinaan

dan pengawasan kerjasama antar daerah

3. Pendampingan dekonsentrasi kegiatan

fasilitasi pengembangan kerjasama daerah

Terlaksananya program dekonsentrasi kegiatan

fasilitasi pengembangan kerjasama daerah

4. Fasilitasi asistensi dan supervisi

pelaksanaan kerjasama antar daerah

Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan kerjasama

antar daerah dan pihak ketiga di 9 propinsi

5. Evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah Tersedianya rekomendasi tentang pelaksanaan

kerjasama daerah

6. Sosialisasi perundangan terkait kerjasama

daerah

Tersosialisasikannya produk hukum tentang

kerjasama daerah di 25 propinsi

7. Fasilitasi penanganan masalah kerjasama

daerah

Tersedianya rekomendasi tentang penanganan

masalah kerjasama antar daerah

8. Penyelenggaraan dekonsentrasi kegiatan

pengembangan kerjasama ekonomi darah

di 9 propinsi

Meningkatnya kapasitas aparat pemda dalam

pengembangan kerjasama ekonomi daerah di 9

propinsi (NAD, Riau, Banten, Jatim, Kalteng, Sulsel,

NTB, Maluku dan Sulbar)

9. Sosialisasi dan updating data sistem

potensi daerah yang akan dikerjasamakan

antar daerah maupun pihak ketiga

Tersedianya database potensi daerah dalam

rangka kerjasama daerah maupun dengan pihak

ketiga.


18 | P a g e

2.2 Tinjauan Umum Rencana Aksi

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Aksi bagi Subdit KAD

Ditjen PUM dapat digambarkan sebagai berikut.

BAGAN 2.2 PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KAD

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa untuk menyusun Rencana Aksi ini, terdapat tiga faktor

utama yang digunakan sebagai landasan penyusunan, yaitu: teori, konsep dan best practice KAD; kondisi

aktual KAD di Indonesia saat ini; serta tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pemerintahan

Umum khususnya Subdit KAD. Pembahasan dan analisa dari ketiga faktor di atas dijadikan titik tolak

untuk menyusun Rencana Aksi ini yang kemudian dipertajam dan diperkaya melalui 4 kali Forum Diskusi

Terarah. Dua diantaranya dihadiri oleh pakar dan praktisi KAD, masing – masing di selenggarakan di

Jakarta dan Jogjakarta. Sedangkan 2 Forum Diskusi Terarah lainnya dilakukan di Jakarta dengan inisiasi

Ditjen PUM dalam rangka kegiatan sosialisasi peraturan perundangan yang mengatur KAD.

Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah ini disusun

berdasarkan tahapan pembentukan suatu Kerjasama Antar Daerah. Terdapat 5 tahapan yang diajukan

sebagai rencana aksi yaitu: tahap inisiasi proses pembentukan KAD; tahap persiapan pengorganisasian

KAD; tahap pembentukan wadah KAD; tahap implementasi KAD serta satu tahap monitoring/evaluasi

dan peningkatan kapasitas yang sebetulnya merupakan “interface” tahapan sebelumnya yang sudah

harus dimulai sejak tahap pertama dilaksanakan.

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN

KAD

(Subdit KAD, Ditjen PUM)

TEORI, KONSEP, BEST PRACTICES

KAD

PEMETAAN KAD DI INDONESIA: PELUANG &

KENDALA KAD

TUPOKSI SUBDIT KAD DITJEN PUM


19 | P a g e

Rencana Aksi ini disusun untuk kegiatan dengan jangka waktu 1 sampai 5 tahun, namun demikian pada

rencana aksi ini belum ditentukan secara detil waktu dimulainya suatu kegiatan karena beberapa faktor.

Diantaranya adalah kesiapan Ditjen PUM sendiri dengan jumlah SDM yang terbatas untuk melaksanakan

rencana aksi yang disusun, dan juga masih terdapatnya kendala – kendala klasik yang selalu menjadi

permasalahan seperti kurangnya komunikasi dan koordinasi baik secara internal di dalam Kementrian

Dalam Negeri atau Ditjen PUM, maupun secara eksternal dengan instansi lainnya di tingkat pusat. Untuk

itu, maka di dalam beberapa tahapan yang diajukan dalam rencana aksi ini, akan terdapat usulan

kegiatan jangka pendek yang bersifat urgent dan sangat mungkin dilaksanakan sebagai kegiatan awal

untuk mencapai ataupun memulai tiap tahapan di dalam rencana aksi.

Masing – masing tahap dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Inisiasi Proses Pembentukan KAD

Tahap ini merupakan langkah inisiasi paling awal yang harus dilakukan oleh tokoh – tokoh kunci

regional (dengan atau tanpa fasilitasi pusat dan provinsi) untuk bisa mewujudkan KAD. Tujuan

utama dari tahap pertama ini adalah agar aktor – aktor pendukung KAD di daerah bisa diidentifikasi

dengan baik serta terjadi kesamaan pemahaman mengenai tujuan serta manfaat KAD. Identifikasi

dan kesamaan pemahaman KAD ini sangat penting sebagai langkah awal untuk membentuk suatu

KAD, karena dari hasil pengamatan selama ini, KAD belumlah mendapatkan porsi yang utama oleh

pengambil keputusan di daerah di dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

�� Rencana Aksi Jangka Pendek

Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kerjasama Antar Daerah yang bertujuan

untuk:

- Memberikan pemahaman dasar mengenai KAD

- Melakukan identifikasi aktor-aktor pendukung KAD di daerah serta menyamakan

pemahaman dan tujuan serta manfaat KAD di antara daerah yang akan bekerja sama.

Bentuk kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kerjasama Antar Daerah yang dimaksud adalah

sebagai berikut:

- Melakukan Lokakarya Pemahaman KAD yang dihadiri oleh aktor kunci KAD seperti

pengambil keputusan dan tokoh – tokoh KAD lainnya. Kegiatan ini akan mengutamakan

partisipasi peserta Lokakarya untuk meningkatkan pemahaman KAD seperti dengan

mengadakan simulasi pembentukan KAD dan simulasi pelaksanaan KAD.

- Penggunaan berbagai media elektronik dan cetak untuk menyebarluaskan informasi

mengenai manfaat serta pentingnya melakukan KADmelalui Iklan Layanan Masyarakat di

Televisi, Radio dan Surat Kabar nasional.


20 | P a g e

2. Tahap Persiapan Pengorganisasian KAD

Tahap ini merupakan tahapan untuk melakukan sejumlah persiapan dalam pengelolaan KAD dengan

menyusun berbagai perencanaan awal. Tujuan utama dari tahap kedua ini adalah untuk

mendapatkan rancangan – rancangan kesepakatan yang meliputi berbagai aspek seperti konsep,

pengorganisasian, pengelolaan keuangan dan lain - lain yang dituangkan ke dalam suatu nota

kesepahaman/MoU ataupun bentuk ikatan lainnya. Melalui tahap ini juga diharapkan agar

kesadaran pemerintah daerah (terutama pengambil keputusan) akan pentingnya bekerjasama dan

memegang teguh komitmen untuk bekerja sama tersebut semakin kuat.

3. Tahap Pembentukan Wadah KAD

Tahap ketiga ini merupakan proses legitimasi 2 tahapan pertama (tahap inisiasi dan persiapan

pengorganisasian KAD) dengan membentuk suatu wadah Kerjasama Antar Daerah yang disepakati

bersama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi regional. Di dalam tahapan ini juga diharapkan

muncul inisiatif untuk mengintegrasikan rencana KAD dengan RPJM/Renstra Daerah/Regional, dan

meningkatnya peran masyarakat/swasta dalam KAD. Disamping itu di tingkat pusat terjadi

sinkronisasi peraturan perundangan terkait mekanisme pembiayaan dan pertanggungjawaban KAD.


Melaksanakan Kegiatan KAD Best Practice Transfer yang bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran nyata mengenai proses – proses inisiasi KAD, pembentukan dan

implementasi KAD, sehingga faktor – faktor kritis yang menentukan suatu keberhasilan

ataupun kegagalan KAD bisa diketahui sejak awal oleh semua pelaku ataupun calon pelaku

KAD di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Proses transfer best practice ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pelaku ataupun

calon pelaku di semua tingkatan tersebut, dan jika dimungkinkan dapat diimplementasikan

saat melaksanakan KAD.

Bentuk kegiatan KAD Best Practice Transfer yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dengan inisiasi dari Ditjen PUM, para pelaku KAD melakukan kunjungan ke beberapa KAD di

Indonesia yang bisa dijadikan pembelajaran seperti Sekber Kartamantul, BKAD

Subosukowonosraten, RM Barlingmascakeb dll.

2. Kegiatan ini juga bisa diselenggarakan dengan metode lokakarya 3 hari (misalnya di Solo

atau Jogjakarta) yang diselingi kegiatan peninjauan langsung ke lokasi – lokasi yang menjadi

objek kerjasama KAD di daerah lokasi pelaksanaan lokakarya. Kegiatan ini akan

mengundang KAD – KAD yang bisa dijadikan narasumber seperti Sekber Kartamantul, BKAD

Subosukowonosraten dll, serta mengundang KAD lainnya, ataupun juga mengundang bakal

calon KAD yang sudah diidentifikasi oleh Ditjen PUM. Kegiatan Lokakarya ini di kondisikan

sedemikian rupa sehingga faktor transfer ilmu dan pengalaman menjadi target utama.


21 | P a g e

4. Tahap Implementasi KAD

Tahap ini adalah fase di mana para aktor yang tergabung di dalam suatu wadah menjalankan KAD

dan melaksanakan rencana – rencana kegiatan yang sudah disepakati bersama dalam tahapan

sebelumnya.

5. Tahap Monitoring/Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas

Merupakan tahapan yang sesungguhnya telah harus dimulai sejak tahap 1 sampai 4 dan merupakan

proses yang dilaksanakan terus menerus untuk mencapai KAD yang optimal. Tujuan utama dari

tahap 5 ini adalah untuk melakukan komunikasi, kerjasama dan koordinasi (3k) baik di tingkat pusat

maupun provinsi untuk mendukung inisiatif KAD, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KAD,

serta meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan KAD di semua tingkatan (pusat, provinsi dan

daerah).


a. Membentuk Sekretariat Bersama KAD yang bertujuan untuk:

- Mewujudkan Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah di tingkat pusat dalam hal

ini di Ditjen PUM yang sesuai dengan peraturan perundangan.

- Mewujudkan suatu organisasi/lembaga/badan yang bisa menjadi mediator terhadap

pengembangan dan penguatan KAD secara nasional seperti fungsi komunikasi,

kerjasama dan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat yang sering

mengeluarkan kebijakan yang tanpa disadari justru melemahkan posisi KAD.

- Mewujudkan suatu organisasi/lembaga/badan yang bisa mengambil inisiatif dan

proaktif untuk mengembangkan dan menguatkan KAD secara nasional dan menjadi

salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan di daerah.

- Sekber yang dibentuk tersebut berfungsi sebagai “Pusat Pelayanan KAD” dengan

mengutamakan sisi pelayanan, memberikan dukungan bagi KAD yang membutuhkan,

menjalankan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku KAD dll, tanpa menghilangkan

fungsi – fungsi pembinaan dan pengawasan yang dijelaskan di dalam peraturan

perundangan. Fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut terutama berupa

penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.

b. Menyelenggarakan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Dalam Kerangka KAD yang bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman pelaku KAD terhadap prinsip dan teori dasar KAD.

- Menyediakan fasilitator KAD baik di tingkat pusat maupun provinsi yang dapat menjadi

narasumber bagi daerah – daerah yang membutuhkannya dalam kerangka KAD, serta

memfasilitasi pihak daerah provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan KAD mulai dari

proses inisiasi sampai ke proses monitoring dan evaluasi.


22 | P a g e

c. Mendorong Terbentuknya Asosiasi KAD yang bertujuan untuk:

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong serta menginisiasi terbentuknya Asosiasi KAD di

tingkat pusat sebagai media komunikasi, kerjasama dan koordinasi antara sesama wadah

KAD yang sudah terbentuk, dengan cara mempertemukan KAD – KAD di Indonesia dan

membahas mengenai pentingnya perwakilan informal KAD di tingkat pusat.

Bentuk kegiatan untuk mendorong terwujudnya Asosiasi KAD yang dimaksud dapat

dilaksanakan melalui:

1. Ditjen PUM memfasilitasi kegiatan yang bertujuan untuk menyusun konsep Asosiasi

KAD.

2. Ditjen PUM mendorong terbentuknya Asosiasi KAD dengan memfasilitasi pertemuan –

pertemuan antara KAD yang ada di Indonesia.

Secara ringkas penjelasan mengenai pentahapan rencana aksi melalui pendekatan pentahapan dapat

dilihat pada tabel berikut.

MATRIK 1 TINJAUAN UMUM RENCANA AKSI

TUJUAN SASARAN PENTAHAPAN

Melakukan identifikasi aktor-aktor

pendukung KAD di daerah serta

menyamakan pemahaman dan

tujuan serta manfaat KAD di antara

daerah yang akan bekerja sama

Meningkatkan pemahaman KAD

untuk pemerintah daerah karena

belum tersebarnya pemahaman

dasar tentang manfaat KAD

terutama kepada pengambil

keputusan, sehingga tema KAD

belum dianggap sebagai sesuatu

tema yang penting untuk

membangun daerah

TAHAP 1:

INISIASI PROSES PEMBENTUKAN

KAD

Tahap ini merupakan langkah

inisiasi paling awal yang harus

dilakukan oleh tokoh – tokoh kunci

regional (dengan atau tanpa

fasilitasi pusat dan provinsi) untuk

bisa mewujudkan KAD

Meningkatkan peran masyarakat

umum dan profesional dalam

kerangka KAD Menyusun pedoman/panduan

operasional KAD

Mendapatkan rancangan –

rancangan kesepakatan meliputi

berbagai aspek seperti konsep,

pengorganisasian, pengelolaan

keuangan dll yang dituangkan ke

dalam suatu nota

kesepahaman/MoU ataupun bentuk

ikatan lainnya.

Meningkatkan kesadaran kepala

daerah untuk berpegang kepada

komitmen mengenai KAD yang telah

diwujudkan melalui kesepakatan

(MOU)

TAHAP 2:

PERSIAPAN

PENGORGANISASIAN KAD

Tahap ini merupakan tahapan untuk

melakukan sejumlah persiapan

untuk pengelolaan KAD dengan

menyusun berbagai perencanaan

awal.

Mewujudkan peraturan

perundangan yang mengakomodir

bentuk lembaga KAD yang sudah

ada serta mencakup pembahasan

mengenai pelaksanakan tahapan

KAD


23 | P a g e

TUJUAN SASARAN PENTAHAPAN

Melegitimasikan 2 tahapan pertama

(tahap inisiasi dan persiapan

pengorganisasian KAD) dengan

membentuk suatu wadah Kerjasama

Antar Daerah yang disepakati

bersama sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi regional

Mengintegrasikan rencana KAD

dengan RPJM/Renstra

TAHAP 3: PEMBENTUKAN

WADAH KAD

Merupakan langkah pembentukan

wadah di dalam mewujudkan

Kerjasama Antar Daerah.

Meningkatkan peran

masyarakat/swasta di dalam KAD Sinkronisasi peraturan perundangan

terkait dengan mekanisme

pembiayaan & pertanggung

jawaban KAD

Melaksanakan semua rencana dan

kesepakatan yang sudah dibuat

melalui wadah KAD yang sudah

dibentuk.

Meminimalisir kendala birokrasi

terkait dengan rantai pengambilan

keputusan dan penyebarluasan

informasi

TAHAP 4: IMPLEMENTASI KAD

Tahap ini adalah fase di mana para

aktor yang tergabung di dalam

suatu wadah menjalankan KAD dan

melaksanakan rencana – rencana

kegiatan yang sudah disepakati

bersama

Mencari solusi terhadap kesulitan

dalam memadukan pengalokasian

anggaran antara anggota KAD

Meningkatkan kapasitas personil

pengelola KAD Meningkatkan peran masyarakat

umum/profesional

Melakukan komunikasi, kerjasama

dan koordinasi di tingkat pusat dan

provinsi untuk mendukung inisiatif

KAD, melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap KAD serta

meningkatkan kualitas SDM yang

terkait dengan KAD di semua

tingkatan.

Melakukan kegiatan Monev yang

selama ini belum dilakukan secara

optimal

TAHAP 5:

MONEV & PENINGKATAN

KAPASITAS

Merupakan tahapan yang

sesungguhnya telah dimulai sejak

tahap 1 sampai 4 dan merupakan

proses yang dilaksanakan terus

menerus untuk mencapai KAD yang

optimal

Meningkatkan Komunikasi,

Kerjasama dan Koordinasi (3k) lintas

sektoral di tingkat pusat

Meningkatkan peran Pemerintah

Provinsi sebagai fasilitator, mediator

dan katalisator KAD

Rincian kegiatan yang tercakup dalam rencana aksi akan dibahas pada bab berikut. Rencana aksi akan

disajikan ke dalam 4 bentuk format:

Pertama, tiap tahapan rencana aksi aksi diuraikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan utama [Matrik 2]

Kedua, tiap kegiatan utama diuraikan menjadi rincian tahapan kegiatan (milestones) [Matrik 3]

Ketiga, rencana aksi disajikan berdasarkan output yang dihasilkan [Matrik 4]

Keempat, rencana aksi disajikan berdasarkan urutan waktu pengerjaan kegiatan [Matrik 5]


24 | P a g e

2.3 Cara Menggunakan Buku Rencana Aksi

Buku Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah ini menggunakan alur

penyajian sebagai berikut:

� MATRIK 1: Tinjauan Umum Rencana Aksi

Berisikan 5 Tahapan dalam membentuk suatu Kerjasama Antar Daerah seperti yang telah

disajikan di di atas. Dalam bagian ini dijelaskan tujuan dan sasaran dari tiap tahapan.

� MATRIK 2: Daftar Kegiatan Utama,

Merupakan penjabaran dari Tinjauan Umum Rencana Aksi. Daftar Kegiatan Utama merupakan

beberapa kegiatan utama yang harus dilakukan di setiap tahap. Kegiatan – kegiatan utama ini

diberi kode berupa kombinasi huruf dan angka sebanyak 3 digit, misalnya 1-A.1; 1-A.2; dst.

Arti dari ketiga digit tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Digit Pertama menunjukkan Tahap

Digit Kedua dalam matrik 2 seluruhnya berupa huruf A yang berarti ACTIVITY yaitu

menegaskan bahwa daftar yang dimaksud adalah daftar Kegiatan Utama

Digit Ketiga menunjukan nomor urut dari Kegiatan Utama

Contoh:

� Kode 1-A.1 berarti Kegiatan Utama urutan ke-1 dari Tahap ke-1

� Kode 2-A.3 berarti adalah Kegiatan Utama urutan ke-3 dari Tahap ke- 2.

� MATRIK 3: Daftar Sub Kegiatan Utama/Milestone

Merupakan penjabaran dari Daftar Kegiatan Utama. Daftar Sub Kegiatan Utama merupakan

daftar beberapa kegiatan yang harus dilakukan di setiap Kegiatan Utama. Sub Kegiatan ini diberi

kode berupa kombinasi huruf dan angka sebanyak 4 digit, misalnya 1M1.1; 1M1.2; dst.

Arti dari keempat digit tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Digit Pertama menunjukkan Tahap

Digit Kedua dalam matrik 3 seluruhnya berupa huruf M berarti MILESTONE atau

menegaskan bahwa daftar yang dimaksud adalah daftar Sub-Kegiatan Utama

Digit Ketiga menunjukan nomor urut dari Kegiatan Utama

Digit Keempat menunjukan nomor urut dari Sub Kegiatan

Contoh:

� Kode 1M2.1 berarti Sub Kegiatan utama urutan ke-1 dari Kegiatan Utama ke-2 di Tahap

ke-1

� Kode 2M1.3 berarti Sub Kegiatan Utama urutan ke-3 dari Kegiatan Utama ke-1 di Tahap

ke- 2.


25 | P a g e

Secara grafis penyajian Rencana Aksi dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

BAGAN 2.3 PENYAJIAN RENCANA AKSI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KAD

Di samping itu untuk memudahkan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan yang termasuk dalam

rencana aksi secara umum, dibuat 2 macam matrik dengan susunan sebagai berikut.

� Rencana Aksi Berdasarkan Output (Deliverables)

Merupakan inventaris output (deliverables) dari tiap sub-sub kegiatan yang disusun mulai dari

kegiatan – kegiatan dari Tahap 1 sampai 5. Melalui tabel ini akan diketahui semua sub-sub

kegiatan secara berurutan dari tahap 1 sampai 5

� Rencana Aksi Berdasarkan Urutan Waktu (Timeline)

Merupakan daftar sub kegiatan yang disusun berdasarkan target waktu pencapaiannya. Melalui

tabel ini dapat diketahui sub – sub kegiatan apa saja yang harus dicapai berdasarkan urutan waktu.


26 | P a g e

BAB 3 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN

DAN PENGUATAN KAD

Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah selengkapnya akan disajikan di

bagian ini. Rencana Aksi ini selengkapnya terdiri atas 5 Matrik Kegiatan yaitu:

a. Matrik 1, merupakan Tinjauan Umum Rencana Aksi yang berisikan 5 tahapan utama

pembentukan KAD lengkap dengan tujuan dan sasaran masing – masing tahap. Matrik ini sudah

ditampilkan di Bab 2.

b. Matrik 2, merupakan daftar Kegiatan Utama (Main Activity) yang diturunkan dari masing –

masing tahapan di Matrik 1.

c. Matrik 3, merupakan daftar Sub Kegiatan Utama (Milestone) yang merupakan kegiatan –

kegiatan yang diturunkan dari masing – masing kegiatan utama di Matrik 2.

d. Matrik 4, merupakan daftar yang digunakan untuk melakukan fungsi monitoring terhadap

pelaksanaan Rencana Aksi, melalui daftar – daftar Hasil Kegiatan (Output/Deliverables) yang

disusun berdasarkan sub – sub kegiatan utama dari tahap 1 sampai tahap 5.

e. Matrik 5, juga merupakan daftar yang digunakan untuk melakukan fungsi monitoring terhadap

pelaksanaan Rencana Aksi, melalui daftar – daftar Urutan Waktu (Timeline) yang harus

diperhatikan untuk mencapai target – target hasil kegiatan (output/deliverables) yang telah

ditetapkan pada masing – masing sub kegiatan utama dari tahap 1 sampai tahap 5. Matrik 5 ini

membagi urutan – urutan waktu tersebut berdasarkan Institusi Penanggung Jawab di tingkat

pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

27

| P

ag

e

3.1

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n K

eg

iata

n U

tam

a (

Ma

in A

ctiv

ity

)

Ma

trik

2.1

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n K

eg

iata

n U

tam

a (

Ta

ha

p 1

)

T

AH

AP

AN

K

EG

IAT

AN

UT

AM

A

INS

TIT

US

I

PE

NA

NG

GU

NG

JAW

AB

PE

ND

UK

UN

G

1. I

NIS

IAS

I P

RO

SE

S

PE

MB

EN

TU

KA

N

KA

D

Ka

ta K

un

ci

� S

osi

alis

asi

KA

D

� M

ed

iasi

pe

mb

en

tuka

n &

pe

nge

mb

anga

n K

AD

� I

nse

nti

f/d

isin

sen

tif

� P

and

uan

KA

D

� K

ajia

n K

AD

� R

isik

o k

eu

anga

n

� P

em

bag

ian

un

tun

g/ru

gi

� P

en

gelo

laan

ase

t

� K

om

itm

en

� I

de

nti

fika

si t

oko

h

� B

ase

line

1-A

.1

Me

nyu

sun

Pan

du

an (

Gu

ide

lin

es)

KA

D

→ →→→P

and

uan

dib

uat

se

suai

ke

bu

tuh

an K

AD

di I

nd

on

esi

a, m

elip

uti

:

�

Lan

gkah

-lan

gkah

/tah

apan

se

rta

tata

car

a d

an p

rose

du

r u

ntu

k m

ela

ksan

akan

KA

D d

i

bid

ang

pe

laya

nan

pu

blik

dis

ert

ai d

en

gan

ilu

stra

si p

em

be

laja

ran

dar

i KA

D y

ang

sud

ah

be

rjal

an.

�

Alt

ern

atif

be

ntu

k ke

lem

bag

aan

KA

D

�

Me

kan

ism

e p

ere

nca

naa

n d

an p

em

bia

yaan

KA

D

�

Me

kan

ism

e m

on

ito

rin

g d

an e

valu

asi (

mo

ne

v)

�

Co

nto

h-c

on

toh

do

kum

en

pe

nd

iria

n o

rgan

isas

i KA

D y

ang

sesu

ai d

en

gan

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

se

pe

rti:

- K

ese

pak

atan

Be

rsa

ma

(Mo

U)

- P

erj

anjia

n K

erj

asa

ma

- Su

rat

Ke

pu

tusa

n B

ers

am

a

Dit

jen

PU

M

-

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

28

| P

ag

e

T

AH

AP

AN

K

EG

IAT

AN

UT

AM

A

INS

TIT

US

I

PE

NA

NG

GU

NG

JAW

AB

PE

ND

UK

UN

G

1-A

.2

Sosi

alia

si t

en

tan

g K

AD

→ →→→ S

osi

alia

si m

en

caku

p:

� M

ate

ri S

osi

alia

si:

� L

atar

be

laka

ng,

me

lipu

ti p

en

tin

gnya

KA

D, d

asar

-das

ar p

em

ah

aman

KA

D, m

anfa

at

dan

ata

u k

eu

ntu

nga

n K

AD

� P

and

uan

(G

uid

eli

ne

s) K

AD

� R

egu

lasi

yan

g m

en

das

ari K

AD

(m

ula

i dar

i UU

32

/20

04

, dst

)

� S

imu

lasi

inte

rakt

if p

em

be

ntu

kan

KA

D

� Sa

sara

n s

osi

alis

asi

:

� P

en

gam

bil

kep

utu

san

di t

ingk

at p

rovi

nsi

/kab

up

ate

n/k

ota

: K

ep

ala

Dae

rah

, Se

kda,

Bap

pe

da

� D

PR

D P

rovi

nsi

/Kab

up

ate

n/K

ota

� T

KK

SD P

rovi

nsi

/Kab

up

ate

n/K

ota

yan

g su

dah

te

rbe

ntu

k

� S

KP

D t

erk

ait

� T

oko

h k

un

ci w

ilaya

h p

en

du

kun

g K

AD

� M

ed

ia S

osi

alis

asi

:

� R

apat

So

sial

isa

si d

en

gan

me

ngu

nd

ang

pih

ak-p

ihak

yan

g te

rmas

uk

sasa

ran

so

sial

isa

si

� P

ert

em

uan

info

rmal

� P

ub

likas

i me

lalu

i me

dia

ce

tak

dan

ele

ktro

nik

(d

en

gan

me

mp

ert

imb

angk

an b

ud

aya

dae

rah

)

Dit

jen

PU

M;

Pe

mp

rov

Fasi

litat

or

dar

i

tin

gkat

pu

sat

dan

pro

vin

si;

Pih

ak-p

ihak

yan

g m

en

jad

i

sasa

ran

sosi

alis

asi

di

tin

gkat

kab

up

ate

n/

kota

1-A

.3

Me

laku

kan

kaj

ian

re

leva

nsi

KA

D

→ →→→ K

egi

atan

kaj

ian

dila

kuka

n D

itje

n P

UM

de

nga

n b

antu

an

pih

ak p

rovi

nsi

di b

erb

agai

wila

yah

kab

up

ate

n/k

ota

de

nga

n t

uju

an u

ntu

k m

en

gid

en

tifi

kasi

ke

bu

tuh

an a

tas

kerj

asam

a an

tar

dae

rah

. Kaj

ian

ini d

ilaku

kan

de

nga

n m

ela

kuka

n p

em

eta

an

, me

nca

kup

ide

nti

fika

si p

ote

nsi

dan

pe

rmas

alah

an d

aera

h u

ntu

k b

eke

rjas

ama

term

asu

k is

u-i

su k

eu

anga

n K

AD

;

pe

nge

lola

an a

set

be

rsa

ma;

se

rta

bag

i has

il (s

ha

re p

rofi

t) K

AD

.

Dit

jen

PU

M;

Pe

mp

rov

Kab

up

ate

n/

Ko

ta

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

29

| P

ag

e

T

AH

AP

AN

K

EG

IAT

AN

UT

AM

A

INS

TIT

US

I

PE

NA

NG

GU

NG

JAW

AB

PE

ND

UK

UN

G

1-A

.4

Me

ne

rap

kan

ke

bija

kan

Inse

nti

f

→ →→→ P

en

era

pan

ke

bija

kan

inse

nti

f d

imak

sud

kan

un

tuk

me

nd

oro

ng

kom

itm

en

pe

me

rin

tah

dae

rah

aga

r m

ela

ksan

akan

KA

D.

Dit

jen

PU

M

-

1-A

.5

Me

laku

kan

ide

nti

fika

si t

oko

h k

un

ci p

en

du

ku

ng

KA

D

→ →→→ I

de

nti

fika

si d

ilaku

kan

di w

ilaya

h y

ang

akan

me

laks

anak

an k

erj

asam

a. M

elip

uti

ide

nti

fika

si

terh

adap

se

luru

h t

oko

h k

un

ci p

en

du

kun

g K

AD

dar

i kal

anga

n p

em

eri

nta

h (

eks

eku

tif

dan

legi

slat

if),

to

koh

mas

yara

kat/

adat

/aga

ma/

pe

mu

da,

ke

lom

po

k m

asya

raka

t, L

SM,

Pe

rgu

ruan

Tin

ggi,

pe

ngu

sah

a, d

ll

Pe

mp

rov;

Pe

mka

b/

Pe

mko

t ya

ng

sed

ang

me

laks

anak

an

KA

D

Fasi

litat

or

tin

gkat

Pro

vin

si

1-A

.6

Me

nin

gkat

kan

pe

ran

akt

if d

an m

em

ban

gun

hu

bu

nga

n a

nta

r to

ko

h k

un

ci p

en

du

kun

g

KA

D

Pe

mp

rov;

Pe

mka

b/

Pe

mko

t ya

ng

sed

ang

me

laks

anak

an

KA

D

Fasi

litat

or

tin

gkat

Pro

vin

si

1-A

.7

Me

nyu

sun

ba

seli

ne

re

gio

nal

dae

rah

yan

g ak

an b

eke

rjas

ama

→ →→→ B

ase

lin

e r

egi

on

al y

ang

dim

aksu

d m

elip

uti

: id

en

tifi

kasi

po

ten

si S

DA

& S

DM

, in

ven

tari

sasi

pe

rmas

alah

an y

ang

dih

adap

i be

rsam

a, d

ll

Pe

mp

rov;

Pe

mka

b/

Pe

mko

t ya

ng

sed

ang

me

laks

anak

an

KA

D

Fasi

litat

or

tin

gkat

Pro

vin

si

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

30

| P

ag

e

Ma

trik

2.2

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n K

eg

iata

n U

tam

a (

Ta

ha

p 2

)

T

AH

AP

AN

K

EG

IAT

AN

UT

AM

A

INS

TIT

US

I

PE

NA

NG

GU

NG

JAW

AB

PE

ND

UK

UN

G

2.

PE

RS

IAP

AN

PE

NG

OR

GA

NIS

AS

IAN

KA

D

Ka

ta K

un

ci

�

Dra

ft K

on

sep

KA

D

�

Dra

ft R

en

can

a W

adah

/

Ke

lem

bag

aan

KA

D

�

Dra

ft M

oU

�

Pe

mb

iaya

an P

en

gelo

laan

dan

Ke

giat

an K

AD

�

Pe

ngu

atan

Ko

mit

me

n

2-A

.1

Me

mb

en

tuk

foru

m t

ok

oh

ku

nci

wil

aya

h

→ →→→ F

oru

m y

ang

be

ran

ggo

taka

n p

ara

toko

h k

un

ci w

ilaya

h in

i dib

en

tuk

un

tuk

me

mp

ers

iap

kan

pe

mb

en

tuka

n w

adah

/le

mb

aga/

org

anis

asi K

AD

Pe

mp

rov;

Pe

mka

b/

Pe

mko

t

Fasi

litat

or

tin

gkat

pro

vin

si

2-A

.2

Me

nyu

sun

dra

ft k

on

sep

KA

D

→ →→→ M

elip

uti

vis

i, m

isi,

ide

nti

fika

si li

ngk

up

se

rta

pri

ori

tas

sekt

or/

bid

ang/

ob

yek

yan

g

akan

dik

erj

asam

akan

(b

erd

asar

kan

dat

a b

ase

lin

e r

eg

ion

al y

ang

tela

h d

isu

sun

pad

a ta

hap

inis

iasi

) &

re

nca

na

pe

laks

anaa

n k

erj

asam

a

Foru

m T

oko

h

kun

ci w

ilaya

h;

Pe

mp

rov

Fasi

litat

or

tin

gkat

pro

vin

si

2-A

.3

Me

nyu

sun

dra

ft/r

en

can

a w

adah

ke

lem

bag

aan

→ →→→ M

elip

uti

ko

nse

p r

anca

nga

n b

en

tuk

wad

ah/l

em

bag

a/o

rga

nis

asi K

AD

be

sert

a

stru

ktu

r o

rgan

isas

i dan

SD

M y

ang

akan

du

du

k d

idal

amn

ya, i

de

nti

fika

si S

KP

D

pe

laks

ana

tekn

is w

adah

tsb

, m

asa

kep

en

guru

san

se

rta

ma

sa K

AD

; se

rta

ren

can

a

me

kan

ism

e p

em

bia

yaan

nya

Foru

m T

oko

h

kun

ci w

ilaya

h;

Pe

mp

rov

Fasi

litat

or

tin

gkat

pro

vin

si

2-A

.4

Me

nyu

sun

dra

ft k

ese

pak

atan

pe

laks

anaa

n K

AD

→ →→→ D

alam

dra

ft k

ese

pak

atan

(ra

nca

nga

n M

OU

) u

ntu

k m

ela

ksan

akan

KA

D t

erc

aku

p

be

be

rap

a h

al t

erk

ait

de

nga

n p

em

bia

yaan

, pe

nge

lola

an s

ert

a k

egi

atan

/ob

yek

yan

g

akan

dik

erj

asam

akan

Foru

m T

oko

h

kun

ci w

ilaya

h;

Pe

mp

rov

Fasi

litat

or

tin

gkat

pro

vin

si

2-A

.5

Me

laku

kan

pe

ngu

atan

ko

mit

me

n

→ →→→ K

egi

atan

ini m

elib

atka

n s

elu

ruh

to

koh

ku

nci

pe

laku

KA

D. S

alah

sat

u k

egi

atan

pe

ngu

atan

ko

mit

me

n in

i ad

alah

pe

nan

dat

anga

n k

ese

pak

atan

be

rsam

a/M

oU

Foru

m T

oko

h

kun

ci w

ilaya

h;

Pe

mp

rov

Fasi

litat

or

tin

gkat

pro

vin

si

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

31

| P

ag

e

Ma

trik

2.3

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n K

eg

iata

n U

tam

a (

Ta

ha

p 3

)

TA

HA

PA

N

KE

GIA

TA

N U

TA

MA

INS

TIT

US

I

PE

NA

NG

GU

NG

JAW

AB

PE

ND

UK

UN

G

3.

PE

MB

EN

TU

KA

N

WA

DA

H K

AD

Ka

ta K

un

ci

�

Re

nca

na

Tekn

is

Pe

ngo

rgan

isa

sian

KA

D

�

Pe

mb

iaya

an

�

SOP

�

Dra

ft R

en

stra

KA

D

�

Mil

est

on

e R

egi

on

al

�

Pe

rjan

jian

Ke

rjas

am

a/Su

rat

Ke

pu

tusa

n B

ers

ama

�

Re

visi

dan

Sin

kro

nis

asi

Pe

ratu

ran

KA

D

3-A

.1

Me

nyu

sun

dra

ft P

erj

anjia

n K

erj

asam

a K

AD

→ →→→ D

raft

Pe

rjan

jian

Ke

rjas

ama

KA

D d

ibu

at o

leh

Fo

rum

To

koh

Ku

nci

Wila

yah

yan

g

sud

ah t

erb

en

tuk

Foru

m T

oko

h

kun

ci w

ilaya

h

Pe

mp

rov/

Fasi

litat

or

tin

gkat

pro

pin

si,

Dit

jen

PU

M

3-A

.2

Pe

nan

dat

anga

nan

Pe

rjan

jian

Ke

rjas

ama

→ →→→ P

erj

anjia

n K

erj

asam

a d

itan

dat

anga

ni o

leh

se

luru

h K

ep

ala

Dae

rah

kab

up

ate

n/k

ota

/ p

rop

insi

yan

g m

ela

kuka

n K

AD

Kab

up

ate

n/

Ko

ta

Pe

mp

rov

3-A

.3

Me

mb

en

tuk

wad

ah K

AD

→ →→→ B

en

tuk

wad

ah K

AD

te

rgan

tun

g ke

bu

tuh

an d

aera

h y

ang

be

kerj

asa

ma,

bis

a

be

rbe

ntu

k o

rgan

isas

i/le

mb

aga

khu

sus,

fo

rum

ata

up

un

lain

nya

Foru

m T

oko

h

kun

ci w

ilaya

h

Pe

mp

rov/

Fasi

litat

or

tin

gkat

Pro

vin

si

3-A

.4

Me

laku

kan

re

kru

tme

n S

DM

un

tuk

op

era

sio

nal

KA

D

Wad

ah K

AD

K

abu

pat

en

/

Ko

ta

3-A

.5

Me

nyu

sun

dra

ft p

ere

nca

naa

n K

AD

→ →→→ D

raft

Pe

ren

can

aan

te

rdir

i dar

i:

i. D

raft

Re

nst

ra w

ilaya

h

ii. D

raft

mil

est

on

es

wila

yah

iii.

Dra

ft a

ctio

n p

lan

KA

D

Wad

ah K

AD

K

abu

pat

en

/

Ko

ta;

Pe

mp

rov/

Fasi

litat

or

tin

gkat

pro

vin

si

3-A

.6

Me

ne

ntu

kan

me

kan

ism

e p

em

bia

yaan

dan

pe

nge

lola

an a

set

ke

giat

an K

AD

→ →→→ M

elip

uti

pe

mb

iaya

an u

ntu

k ke

giat

an o

pe

rasi

on

al d

an im

ple

me

nta

si p

rogr

am/

kegi

atan

, se

rta

keje

lasa

n p

en

gelo

laan

ase

t

Wad

ah K

AD

K

abu

pat

en

/

Ko

ta,

Pe

mp

rov/

Fasi

litat

or

tin

gkat

pro

vin

si

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

32

| P

ag

e

TA

HA

PA

N

KE

GIA

TA

N U

TA

MA

INS

TIT

US

I

PE

NA

NG

GU

NG

JAW

AB

PE

ND

UK

UN

G

3-A

.7

Me

mb

uat

Pe

rda

ten

tan

g P

em

be

ntu

kan

wad

ah K

AD

→ →→→ P

erd

a d

imak

sud

kan

un

tuk

me

mb

eri

ke

kuat

an h

uku

m s

ert

a ke

be

rlan

juta

n

wad

ah K

AD

yan

g su

dah

te

rbe

ntu

k

Kab

up

ate

n/

Ko

ta

Pe

mp

rov,

Dit

jen

PU

M

3-A

.8

Tra

nsf

er

Be

st P

ract

ice

s

→ →→→ K

egi

atan

ini d

imak

sud

kan

aga

r p

ihak

dae

rah

yan

g ak

an m

ela

kuka

n K

AD

me

nd

apat

kan

gam

bar

an je

las

ten

tan

g in

isas

i, p

em

be

ntu

kan

dan

imp

lem

en

tasi

KA

D, s

eh

ingg

a b

isa

me

nge

tah

ui f

akto

r-fa

kto

r kr

itis

yan

g m

en

en

tuka

n

keb

erh

asila

n m

aup

un

ke

gaga

lan

su

atu

KA

D. K

egi

atan

ini d

apat

dio

rgan

isir

/di

inis

iasi

ole

h D

itje

n P

UM

mau

pu

n P

em

pro

v; a

tau

pu

n d

ilaku

kan

se

nd

iri o

leh

Pe

me

rin

tah

Kab

up

ate

n/K

ota

yan

g ak

an m

ela

ksan

akan

KA

D

Kab

up

ate

n/

Ko

ta;

Pe

mp

rov;

Dit

jen

PU

M

-

3-A

.9

Me

laku

kan

kaj

ian

& r

evi

si p

era

tura

n p

eru

nd

anga

n t

en

tan

g al

tern

atif

be

ntu

k w

adah

KA

D

Dit

jen

PU

M

Inst

ansi

terk

ait

di

tin

gkat

pu

sat;

Pe

mka

b/

Pe

mko

t;

Pe

mp

rov

3-A

.10

M

ela

kuka

n s

inkr

on

isas

i/h

arm

on

isas

i pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

te

rkai

t m

eka

nis

me

pe

mb

iaya

an d

an p

ert

angg

un

gjaw

aban

KA

D

→ →→→ T

erm

asu

k ke

giat

an m

en

gusu

lkan

pe

nyu

sun

an r

egu

lasi

te

nta

ng

pe

mb

iaya

an

kerj

asam

a d

aera

h (

Pe

do

man

Pe

nyu

sun

an A

PB

D)

kep

ada

Me

nte

ri D

alam

Ne

geri

Dit

jen

PU

M

Inst

ansi

terk

ait

di

tin

gkat

pu

sat

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

33

| P

ag

e

Ma

trik

2.4

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n K

eg

iata

n U

tam

a (

Ta

ha

p 4

)

T

AH

AP

AN

K

EG

IAT

AN

UT

AM

A

INS

TIT

US

I

PE

NA

NG

GU

NG

JAW

AB

PE

ND

UK

UN

G

4.

IMP

LEM

EN

TA

SI

KA

D

Ka

ta K

un

ci

�

Ke

lom

po

k K

erj

a

�

Re

kru

itm

en

SD

M

�

Me

kan

ism

e P

em

bia

yaan

KA

D

�

Fasi

lita

si P

usa

t/P

rovi

nsi

terh

adap

pih

ak k

eti

ga

4-A

.1

Me

mb

en

tuk

Ke

lom

po

k K

erj

a p

ela

ksan

a K

AD

→K

elo

mp

ok

Ke

rja

atau

Po

kja

(wo

rkin

g g

rou

p)

yan

g d

ibe

ntu

k n

anti

nya

aka

n

me

laks

anak

an k

egi

atan

/op

era

sio

nal

KA

D, m

en

jem

bat

ani d

an

me

ngk

om

un

ika

sika

n k

egi

atan

-ke

giat

an y

ang

akan

dila

kuka

n k

ep

ada

par

a

dae

rah

an

ggo

ta K

AD

Wad

ah K

AD

;

Kab

up

ate

n/

Ko

ta;

Pe

mp

rov/

Fasi

litat

or

Tin

gkat

Pro

vin

si

4-A

.2

Me

mfa

silit

asi k

om

un

ikas

i an

tar

SKP

D d

i bid

ang

pe

laya

nan

pu

bik

te

rte

ntu

→ W

adah

KA

D y

ang

sud

ah t

erb

en

tuk

me

mfa

silit

asi

ko

mu

nik

asi t

ers

eb

ut

de

nga

n

tuju

an u

ntu

k m

en

sin

erg

ikan

pro

gram

ke

rja

ma

sin

g-m

asi

ng

SKP

D a

gar

terj

adi

kese

lara

san

pro

gram

ke

rja

yan

g m

anfa

atn

ya d

iras

akan

ole

h w

ilaya

h s

eca

ra

be

rsam

a-s

am

a

Wad

ah K

AD

;

Kab

up

ate

n/

Ko

ta

Pe

mp

rov/

Fasi

litat

or

Tin

gkat

Pro

vin

si

4-A

.3

Me

mb

uka

dan

me

mb

ina

hu

bu

nga

n d

en

gan

su

mb

er

pe

nd

anaa

n

Wad

ah K

AD

;

Kab

up

ate

n/

Ko

ta

Pe

mp

rov/

Fasi

litat

or

Tin

gkat

Pro

vin

si

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

34

| P

ag

e

Ma

trik

2.5

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n K

eg

iata

n U

tam

a (

Ta

ha

p 5

)

T

AH

AP

AN

K

EG

IAT

AN

UT

AM

A

INS

TIT

US

I

PE

NA

NG

GU

NG

JAW

AB

PE

ND

UK

UN

G

5.

MO

NE

V &

PE

NIN

GK

AT

AN

KA

PA

SIT

AS

Ka

ta K

un

ci

�

3K

(K

om

un

ika

si,

Ke

rjas

am

a d

an

Ko

ord

inas

i)

�

Sekb

er

KA

D

�

Ko

nse

p M

on

ev

�

Pe

me

taan

KA

D

�

Pe

ran

Pro

vin

si

�

Pe

lati

han

Fas

ilita

tor

KA

D

5-A

.1

Me

mb

en

tuk

Sekr

eta

riat

Be

rsam

a K

AD

di t

ingk

at p

usa

t

→ →→→

Sekb

er

dih

arap

kan

bis

a m

en

jad

i:

i. P

usa

t P

ela

yan

an K

AD

(K

AD

Ce

ntr

e)

yan

g m

em

be

rika

n f

asili

tasi

/me

dia

si/

inis

iasi

bag

i KA

D y

ang

me

mb

utu

hka

n

ii.

Wad

ah 3

K (

kom

un

ikas

i, ko

ord

inas

i, d

an k

erj

asam

a) b

agi s

tak

eh

old

er

terk

ait

di t

ingk

at p

usa

t se

hin

gga

me

mp

erm

ud

ah p

rose

s

sin

kro

nis

asi/

har

mo

nis

asi/

revi

si p

era

tura

n K

AD

iii.

Me

laku

kan

pe

mb

inaa

n d

an p

en

gaw

asan

(b

inw

as)

de

nga

n m

en

du

kun

g

ters

ele

ngg

aran

ya k

egi

atan

mo

nit

ori

ng

dan

eva

luas

i (m

on

ev)

iv.

Me

nye

len

ggar

akan

ca

pa

city

bu

ild

ing

bag

i dae

rah

yan

g m

em

bu

tuh

kan

Dit

jen

PU

M

Inst

ansi

terk

ait

di

tin

gkat

pu

sat

5-A

.2

Me

nin

gkat

kan

3K

an

tar

sta

ke

ho

lde

r d

i tin

gkat

pu

sat

→ →→→ s

tak

eh

old

er

di p

usa

t m

elip

uti

Ke

md

agri

, Bap

pe

nas

, KP

DT

, Ke

mke

u, K

KU

KM

,

dan

ke

me

ntr

ian

te

knis

lain

nya

. Sal

ah s

atu

pri

ori

tas

kegi

atan

3K

ad

alah

kegi

atan

kaj

ian

, har

mo

nis

asi/

sin

kro

nis

asi d

an r

evi

si p

era

tura

n p

eru

nd

anga

n

terk

ait

KA

D d

en

gan

car

a b

erk

oo

rdin

asi d

en

gan

ke

me

ntr

ian

/le

mb

aga

terk

ait

Dit

jen

PU

M;

Sekb

er

Inst

ansi

terk

ait

di

tin

gkat

pu

sat

5-A

.3

Me

laks

anak

an M

on

ito

rin

g d

an E

valu

asi (

Mo

ne

v)

→ →→→ P

rose

s M

on

ev

dila

kuka

n s

eca

ra b

erk

ala

(se

tiap

tah

un

)

Dit

jen

PU

M/S

ekb

er;

Pe

mp

rov

Kab

up

ate

n/

Ko

ta;

Wad

ah

KA

D

5-A

.4

Op

tim

alis

asi,

revi

talis

asi d

an p

en

guat

an p

era

n p

rop

insi

→ →→→ P

en

guat

an p

era

n p

rovi

nsi

te

ruta

ma

dila

kuka

n m

ela

lui m

eka

nis

me

De

kon

sen

tras

i

Dit

jen

PU

M;

Sekb

er

Pe

mp

rov

5-A

.5

Fasi

litas

i Pe

nin

gkat

an K

apas

itas

Ap

arat

ur

Pe

me

rin

tah

an D

alam

Ke

ran

gka

Dit

jen

K

abu

pat

en

/

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

35

| P

ag

e

T

AH

AP

AN

K

EG

IAT

AN

UT

AM

A

INS

TIT

US

I

PE

NA

NG

GU

NG

JAW

AB

PE

ND

UK

UN

G

KA

D

→ →→→ P

en

ingk

atan

kap

asit

as a

par

atu

r p

em

eri

nta

han

dila

kuka

n d

i se

mu

a ti

ngk

atan

dan

tah

apan

, se

jak

tah

ap in

isia

si d

en

gan

pri

ori

tas

be

rup

a p

en

yele

ngg

araa

n

kegi

atan

pe

lati

ha

n K

AD

yan

g b

ert

uju

an u

ntu

k m

en

ceta

k fa

silit

ato

r-fa

silit

ato

r

KA

D d

i tin

gkat

pu

sat

dan

pro

vin

si a

gar

bis

a m

en

jad

i me

nto

r at

aup

n

nar

asu

mb

er

un

tuk

dae

rah

-dae

rah

yan

g ak

an m

em

be

ntu

k K

AD

PU

M/S

ekb

er;

Pe

mp

rov

Ko

ta

5-A

.6

Me

nd

oro

ng

terb

en

tukn

ya A

sosi

asi K

AD

di t

ingk

at p

usa

t

→ →→→ D

itje

n P

UM

dan

pe

me

rin

tah

pro

pin

si m

en

do

ron

g w

adah

KA

D y

ang

sud

ah

ada

un

tuk

me

mb

en

tuk

Aso

sia

si K

AD

yan

g b

ers

ifat

org

anis

asi

info

rmal

no

n

stru

ktu

ral s

eb

agai

wad

ah d

an m

ed

ia k

om

un

ikas

i se

sam

a w

ad

ah K

AD

Dit

jen

PU

M/S

ekb

er;

Pe

mp

rov

Wad

ah K

AD

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

36

| P

ag

e

3.2

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n R

inci

an

da

ri K

eg

iata

n U

tam

a (

Mil

est

on

es)

Ma

trik

3.1

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n R

inci

an

Ke

gia

tan

Uta

ma

(T

ah

ap

1)

TA

HA

P

I D

imu

lain

ya

Ke

gia

tan

: B

ula

n k

e 1

JUD

UL

TA

HA

PA

N

INIS

IAS

I P

RO

SE

S P

EM

BE

NT

UK

AN

KA

D

TU

JUA

N

Me

laku

kan

ide

nti

fika

si a

kto

r-ak

tor

pe

nd

uku

ng

KA

D d

i dae

rah

; m

en

yam

akan

pe

mah

aman

dan

tu

juan

se

rta

man

faat

KA

D d

i an

tara

dae

rah

yan

g ak

an b

eke

rja

sam

a

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

1-A

.1.

Me

nyu

sun

Pan

du

an (

Gu

ide

lin

es)

KA

D

→ →→→ P

and

uan

dib

uat

se

suai

ke

bu

tuh

an K

AD

di

Ind

on

esi

a, m

elip

uti

:

i. La

ngk

ah-l

angk

ah/t

ahap

an s

ert

a ta

ta

cara

dan

pro

sed

ur

un

tuk

me

laks

anak

an K

AD

di b

idan

g

pe

laya

nan

pu

blik

dis

ert

ai d

en

gan

ilust

rasi

pe

mb

ela

jara

n d

ari K

AD

yan

g

sud

ah b

erj

alan

.

ii.

Alt

ern

atif

be

ntu

k ke

lem

bag

aan

KA

D

iii.

Me

kan

ism

e p

ere

nca

naa

n d

an

pe

mb

iaya

an K

AD

iv.

Me

kan

ism

e m

on

ito

rin

g d

an e

valu

asi

v.

Co

nto

h-c

on

toh

do

kum

en

pe

nd

iria

n

org

anis

asi K

AD

yan

g se

suai

de

nga

n

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

se

pe

rti:

- K

ese

pak

atan

Be

rsa

ma

(Mo

U)

- P

erj

anjia

n K

erj

asa

ma

- Su

rat

Ke

pu

tusa

n B

ers

am

a

1M

1.1

Pe

nyu

sun

an “

Bu

ku P

and

ua

n

Pe

mb

en

tuka

n d

an

Pe

laks

anaa

n K

AD

”

1D

1.1

Bu

ku P

and

uan

Pe

mb

en

tuka

n d

an

Pe

laks

anaa

n K

AD

yan

g

me

nje

lask

an

de

nga

n

de

til l

an

gka

h –

lan

gkah

pe

mb

en

tuka

n d

an

pe

laks

an

aan

KA

D

Dit

jen

PU

M

- M

1 –

M4

-

1-A

.2.

Sosi

alia

si t

en

tan

g K

AD

1

M2

.1

Pe

nyu

sun

an m

od

ul t

em

a

1D

2.1

Mo

du

l so

sial

isas

i

Dit

jen

PU

M

- M

1 –

M4

D

itje

n P

UM

be

rko

ord

ina

si

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

37

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

→ →→→ S

osi

alia

si m

en

caku

p:

� M

ate

ri S

osi

alia

si:

• La

tar

be

laka

ng,

me

lipu

ti p

en

tin

gnya

KA

D, d

asar

-da

sar

pe

mah

aman

KA

D,

man

faat

dan

ata

u k

eu

ntu

nga

n K

AD

• P

and

uan

(G

uid

eli

ne

s) K

AD

• R

egu

lasi

yan

g m

en

das

ari K

AD

(m

ula

i

dar

i UU

32

/20

04

, dst

)

• S

imu

lasi

inte

rakt

if p

em

be

ntu

kan

KA

D

� S

asar

an s

osi

alis

asi

:

• P

en

gam

bil

kep

utu

san

di t

ingk

at

pro

pin

si/k

abu

pat

en

/ko

ta:

Ke

pal

a

Dae

rah

, Se

kda,

Bap

pe

da

• D

PR

D P

rovi

nsi

/Kab

up

ate

n/K

ota

• T

KK

SD P

rov/

Kab

/Ko

ta y

ang

sud

ah

terb

en

tuk

• S

KP

D t

erk

ait

• T

oko

h k

un

ci w

ilaya

h p

en

du

kun

g K

AD

� M

ed

ia S

osi

alis

asi :

•

Rap

at S

osi

alis

asi

me

ngu

nd

ang

pih

ak-p

ihak

yan

g te

rmas

uk

sasa

ran

sosi

alis

asi

•

Pe

rte

mu

an in

form

al

•

Pu

blik

asi m

ela

lui m

ed

ia c

eta

k d

an

ele

ktro

nik

(d

en

gan

me

mp

ert

imb

angk

an b

ud

aya

dae

rah

)

“Das

ar P

em

aham

an

KA

D”

“Das

ar P

em

aham

an

KA

D”

de

nga

n

Nar

asu

mb

er/

ahli

KA

D d

an p

rakt

isi K

AD

1

M2

.2

Pe

nyu

sun

an m

od

ul t

em

a

“Pe

ratu

ran

dan

Pe

run

da

nga

n K

AD

”

1D

2.2

Mo

du

l so

sial

isas

i

“Pe

ratu

ran

dan

Pe

run

da

nga

n K

AD

”

Dit

jen

PU

M

- M

1 –

M4

1M

2.3

Pe

nyu

sun

an m

od

ul s

imu

lasi

pe

mb

en

tuka

n K

AD

1D

2.3

Mo

du

l Sim

ula

si

inte

rakt

if p

em

be

ntu

kan

KA

D

Dit

jen

PU

M,

Pe

mp

rov

- M

1 –

M4

1M

2.4

Me

laku

kan

ke

giat

an

sosi

alis

asi K

AD

se

cara

len

gka

p (

term

asu

k si

mu

lasi

inte

rakt

if p

em

be

ntu

kan

KA

D)

2 k

ali d

alam

sat

u

tah

un

1D

2.4

Ke

giat

an s

osi

alis

asi

KA

D t

ers

ele

ngg

ara

dan

diik

uti

de

nga

n la

po

ran

pe

nye

len

ggar

aan

kegi

atan

Dit

jen

PU

M,

Pe

mp

rov

Fasi

lita

tor

pu

sat

dan

pro

vin

si;

pih

ak-p

ihak

yan

g

me

nja

di s

asa

ran

sosi

alis

asi K

AD

M5

dan

M6

M1

7 d

an M

18

M2

9 d

an M

30

dst

(2x/

tah

un

)

1M

2.5

Me

nso

sial

isas

ikan

pe

mah

aman

KA

D m

ela

lui

“Ikl

an L

ayan

an M

asya

raka

t”

di m

ed

ia t

ele

visi

1D

2.5

Dit

ayan

gkan

nya

“Ik

lan

Laya

nan

Mas

yara

kat”

me

nge

nai

pe

mah

aman

KA

D

Dit

jen

PU

M

- D

imu

lai d

ari

M6

sam

pai

wak

tu t

ert

en

tu

-

1-A

.3.

Me

laku

kan

kaj

ian

re

leva

nsi

KA

D

1M

3.1

Me

laku

kan

kaj

ian

re

leva

nsi

1D

3.1

Kaj

ian

re

leva

nsi

KA

D

Dit

jen

PU

M;

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

M7

– M

12

-

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

38

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

→ →→→ K

egi

atan

kaj

ian

dila

kuka

n D

itje

n P

UM

de

nga

n b

antu

an p

ihak

pro

vin

si d

i

be

rbag

ai w

ilaya

h k

abu

pat

en

/ko

ta d

en

gan

tuju

an u

ntu

k m

en

gid

en

tifi

kasi

ke

bu

tuh

an

atas

ke

rjas

am

a an

tar

dae

rah

. Kaj

ian

ini

dila

kuka

n d

en

gan

me

laku

kan

pe

me

taan

yan

g m

en

caku

p:

ide

nti

fika

si p

ote

nsi

dan

pe

rmas

alah

an d

aera

h u

ntu

k b

eke

rjas

am

a

term

asu

k is

u-i

su k

eu

anga

n K

AD

;

pe

nge

lola

an a

set

be

rsa

ma;

se

rta

bag

i

has

il (s

ha

re p

rofi

t) K

AD

.

KA

D d

en

gan

te

ma

:

� I

de

nti

fika

si p

ote

nsi

dae

rah

yan

g ak

an

dik

erj

asam

aka

n,

� P

erm

asal

ahan

yan

g

ide

nti

k an

tara

dae

rah

–

dae

rah

yan

g ak

an

me

laku

kan

KA

D

� K

eu

anga

n K

AD

,

� P

en

gelo

laan

ase

t b

ers

ama

KA

D,

� P

em

bag

ian

ke

un

tun

gan

dan

ke

rugi

an

KA

D

de

nga

n t

em

a:

�

Ide

nti

fika

si p

ote

nsi

dae

rah

yan

g ak

an

dik

erj

asam

aka

n,

�

Pe

rmas

alah

an y

ang

ide

nti

k an

tara

dae

rah

– d

aera

h y

an

g ak

an

me

laku

kan

KA

D

�

Ke

uan

gan

KA

D,

�

Pe

nge

lola

an a

set

be

rsam

a K

AD

,

�

Pe

mb

agia

n

keu

ntu

nga

n d

an

keru

gia

n K

AD

1-A

.4.M

en

era

pka

n k

eb

ijaka

n In

sen

tif

→ →→→ P

en

era

pan

ke

bija

kan

inse

nti

f

dim

aksu

dka

n u

ntu

k m

en

do

ron

g

kom

itm

en

pe

me

rin

tah

dae

rah

aga

r

me

laks

anak

an K

AD

.

1M

4.1

Me

laku

kan

kaj

ian

me

nge

nai

kem

un

gkin

an

pe

ne

rap

an

sist

em

inse

nti

f ya

ng

sesu

ai

de

nga

n p

era

tura

n

pe

run

dan

gan

1D

4.1

Te

rse

dia

nya

kaj

ian

kem

un

gkin

an

pe

ne

rap

an s

iste

m

inse

nti

f

Dit

jen

PU

M

- M

6 –

M1

8

Dit

jen

PU

M

be

rko

ord

ina

si

de

nga

n D

itje

n

Ke

ud

a, D

itje

n B

ina

Ban

gda,

Bap

pe

nas

,

Ke

me

nke

u, B

PK

,

DP

RR

I

1M

4.2

Me

nyu

sun

dra

ft k

eb

ijaka

n

pe

mb

eri

an in

sen

tif

(me

kan

ism

e, k

rite

ria,

be

ntu

k)

1D

4.2

Dra

ft k

eb

ijaka

n in

sen

tif

KA

D

Dit

jen

PU

M

- M

18

– M

30

1M

4.3

Me

laku

kan

ke

giat

an

kon

sult

asi p

ub

lik “

Ke

bija

kan

Inse

nti

f K

AD

”

1D

4.3

Ke

giat

an k

on

sult

asi

pu

blik

te

rse

len

ggar

a

dan

diik

uti

lap

ora

nn

ya

Dit

jen

PU

M,

Pe

mp

rov

- M

31

– M

36

D

itje

n P

UM

be

rko

ord

ina

si

de

ng

an

Pe

mp

rov

me

ng

un

da

ng

na

rasu

mb

er/

ah

li

da

n p

rak

tisi

KA

D

un

tuk

me

nd

ap

atk

an

ma

suk

an

1M

4.4

Mu

lai m

en

era

pka

n

1D

4.4

Pe

ratu

ran

Inse

nti

f K

AD

Dit

jen

PU

M

Inst

itu

tsi d

i

tin

gkat

pu

sat

M3

6

-

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

39

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

“Ke

bija

kan

Inse

nti

f K

AD

” te

rkai

t

1M

4.5

Me

laku

kan

ke

giat

an

sosi

alis

asi “

Ke

bija

kan

Inse

nti

f K

AD

”

1D

4.5

Ke

giat

an s

osi

alis

asi

ters

ele

ngg

ara

Dit

jen

PU

M;

Pe

mp

rov

Pe

mka

b/P

em

kot;

Wad

ah K

AD

M3

6 –

M4

2

-

1-A

.5.

Me

laku

kan

ide

nti

fika

si t

ok

oh

ku

nci

pe

nd

uk

un

g K

AD

→ →→→ I

de

nti

fika

si d

ilaku

kan

di w

ilaya

h y

ang

akan

me

laks

anak

an k

erj

asam

a. M

elip

uti

ide

nti

fika

si t

erh

adap

se

luru

h t

oko

h k

un

ci

pe

nd

uku

ng

KA

D d

ari k

alan

gan

pe

me

rin

tah

(e

kse

kuti

f d

an le

gisl

atif

),

toko

h m

asya

raka

t/ad

at/a

gam

a/ p

em

ud

a,

kelo

mp

ok

ma

syar

akat

, LSM

, Pe

rgu

ruan

Tin

ggi,

pe

ngu

sah

a, d

ll

1M

5.1

Me

laku

kan

ide

nti

fika

si

toko

h p

en

du

kun

g K

AD

di

dae

rah

1D

5.1

Do

kum

en

tasi

to

koh

–

toko

h /

akt

or

regi

on

al

KA

D

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

yan

g ak

an/

me

laks

anak

an

KA

D

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

M1

– M

6

Bis

a

dila

ksa

nak

an

be

rsam

aan

de

nga

n

kegi

atan

sosi

alis

asi d

an

atau

wo

rksh

op

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

No

te:

Akt

or

regi

on

al

yan

g su

dah

diid

en

tifi

kasi

se

dap

at

mu

ngk

in s

ela

lu

diu

nd

ang

dal

am

kegi

atan

KA

D d

i

regi

on

yan

g

dim

aksu

d.

1-A

.6.

Me

nin

gkat

kan

pe

ran

akt

if d

an

me

mb

angu

n h

ub

un

gan

an

tar

tok

oh

ku

nci

pe

nd

uk

un

g K

AD

1M

6.1

Me

laku

kan

pe

rte

mu

an/l

oka

kary

a u

ntu

k

me

nja

lin k

om

un

ikas

i de

nga

n

toko

h p

en

du

kun

g K

AD

ya

ng

tela

h d

iide

nti

fika

si

1D

6.1

Te

rbe

ntu

k n

etw

ork

ing

info

rmal

to

koh

– t

oko

h

/ ak

tor

regi

on

al K

AD

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

yan

g ak

an/

me

laks

anak

an

KA

D

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

M7

– D

st

(Te

rus

me

ne

rus)

1-A

.7.

Me

nyu

sun

ba

seli

ne

re

gio

nal

dae

rah

yan

g ak

an b

eke

rjas

ama

→ →→→ B

ase

lin

e r

egi

on

al y

ang

dim

aksu

d m

elip

uti

:

ide

nti

fika

si p

ote

nsi

SD

A &

SD

M,

inve

nta

risa

si p

erm

asal

ahan

yan

g d

ihad

api

be

rsam

a, d

ll SD

A &

SD

M,

inve

nta

risa

si

pe

rmas

alah

an y

ang

dih

adap

i be

rsam

a, d

ll

1M

7.1

Me

laku

kan

ide

nti

fika

si

fakt

or

– f

akto

r ku

nci

yan

g

ada

di r

egi

on

se

pe

rti

�

Fisi

k (S

ara

na

da

n

Pra

sara

na)

dan

Su

mb

er

Day

a A

lam

�

Ke

pe

nd

ud

uka

n d

an

Sum

be

r D

aya

Man

usi

a

�

Hu

kum

dan

Ke

bija

kan

�

Akt

ivit

as S

ekt

ora

l

1D

7.1

Te

rku

mp

uln

ya d

ata

–

dat

a ya

ng

dib

utu

hka

n,

sep

ert

i:

� F

isik

(Sa

ran

a &

Pra

sara

na)

dan

Sum

be

r D

aya

Ala

m

� K

ep

en

du

du

kan

dan

Sum

be

r D

aya

Man

usi

a

� H

uku

m d

an

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

yan

g ak

an/

me

laks

anak

an

KA

D

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

M7

– M

12

Ke

giat

an in

i

bis

a d

ilaku

kan

be

rsam

aan

de

nga

n

kegi

atan

1A

3.

Pe

mp

rov

bis

a

me

laku

kan

me

dia

si

(mis

aln

ya d

en

gan

lem

bag

a d

on

or)

un

tuk

me

wu

jud

kan

stu

di i

ni

Pe

mka

b/P

em

kot

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

40

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

�

Pe

me

rin

tah

an

�

Sosi

al B

ud

aya

�

Jeja

rin

g d

an k

erj

a sa

ma

regi

on

al y

ang

tela

h a

da

Ke

bija

kan

� A

ktiv

itas

Se

kto

ral

� P

em

eri

nta

han

� S

osi

al B

ud

aya,

dll

� J

eja

rin

g d

an k

erj

a

sam

a re

gio

nal

yan

g

tela

h a

da

1M

7.2

Me

nam

pilk

an d

ata

– d

ata

terk

um

pu

l da

lam

be

ntu

k

nar

asi,

stat

isti

k d

an

gra

fik

1D

7.2

Dat

a –

dat

a fa

kto

r

kun

ci r

egi

on

su

dah

dal

am b

en

tuk

na

rasi

,

stat

isik

dan

gra

fik.

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

yan

g ak

an/

me

laks

anak

an

KA

D

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

M1

3

1M

7.3

Me

mb

uat

pe

ta k

on

dis

i

regi

on

al b

erd

asa

rkan

da

ta

yan

g te

rku

mp

ul d

an t

ela

h

dio

lah

1D

7.3

Te

rse

dia

nya

“P

ET

A

RE

GIO

NA

L”, s

eh

ingg

a

terg

amb

arka

n p

ote

nsi

dan

pe

rmas

alah

an

regi

on

al

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

yan

g ak

an/

me

laks

anak

an

KA

D

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

M1

4

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

41

| P

ag

e

Ma

trik

3.2

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n R

inci

an

Ke

gia

tan

Uta

ma

(T

ah

ap

2)

TA

HA

P

II

Dim

ula

iny

a K

eg

iata

n:

Bu

lan

ke

4

JUD

UL

TA

HA

PA

N

PE

RS

IAP

AN

PE

NG

OR

GA

NIS

AS

IAN

KA

D

TU

JUA

N

Un

tuk

me

nd

apat

kan

ran

can

gan

ke

sep

akat

an y

ang

me

nca

kup

be

rbag

ai a

spe

k se

pe

rti k

on

sep

, pe

ngo

rgan

isas

ian

,

pe

nge

lola

an k

eu

anga

n d

ll; y

ang

kem

ud

ian

dit

uan

gkan

ke

dal

am s

uat

u n

ota

ke

sep

aham

an/M

oU

ata

up

un

be

ntu

k

ikat

an la

inn

ya.

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

2-A

.1 M

em

be

ntu

k fo

rum

To

ko

h

Ku

nci

Wil

aya

h

→ →→→ F

oru

m y

ang

be

ran

ggo

taka

n p

ara

toko

h k

un

ci w

ilaya

h in

i dib

en

tuk

un

tuk

me

mp

ers

iap

kan

pe

mb

en

tuka

n w

adah

/le

mb

aga/

org

anis

asi K

AD

2M

1.1

Me

laku

kan

pe

rte

mu

an –

pe

rte

mu

an in

form

al u

ntu

k

me

mb

ahas

te

ma

– t

em

a K

AD

2D

1.1

Be

rte

mu

nya

akt

or

kun

ci

wila

yah

un

tuk

me

mp

erk

uat

ras

a

keb

ers

amaa

n r

egi

on

al

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

M4

– M

7

Pe

mp

rov

bis

a

be

rpe

ran

se

bag

ai

fasi

litat

or

2M

1.2

Me

mb

en

tuk

“Fo

rum

To

koh

Ku

nci

”

un

tuk

me

mb

aha

s p

em

be

ntu

kan

KA

D

2D

1.2

Te

rbe

ntu

knya

“Fo

rum

To

koh

Ku

nci

”

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

M8

P

em

pro

v b

isa

be

rpe

ran

se

bag

ai

fasi

litat

or

2-A

.2 M

en

yusu

n d

raft

Ko

nse

p

KA

D

→ →→→ M

elip

uti

vis

i, m

isi,

ide

nti

fika

si

lingk

up

se

rta

pri

ori

tas

sekt

or/

bid

ang/

ob

yek

yan

g ak

an

dik

erj

asam

akan

(b

erd

asar

kan

dat

a

ba

seli

ne

re

gio

na

l yan

g te

lah

dis

usu

n p

ada

tah

ap in

isia

si),

&

ren

can

a p

ela

ksan

aan

ke

rjas

am

a

2M

2.1

“Fo

rum

To

koh

ku

nci

” m

em

be

ntu

k

tim

yan

g b

ert

uga

s u

ntu

k

me

nyi

apka

n d

raft

ko

nse

p K

AD

&

dra

ft r

en

can

a ke

lem

bag

aan

de

nga

n d

ifa

silit

asi

ole

h P

em

pro

v

2D

2.1

Tim

pe

nyu

sun

dra

ft

kon

sep

KA

D t

erb

en

tuk

Pe

mp

rov,

Foru

m T

oko

h

Ku

nci

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

M8

-

2M

2.2

Tim

yan

g te

rbe

ntu

k m

en

yia

pka

n

dan

me

nyu

sun

dra

ft k

on

sep

KA

D,

teru

tam

a vi

si d

an m

isi s

ert

a

pri

ori

tas

ob

yek

kerj

asam

a

2D

2.2

Te

rse

dia

nya

dra

ft K

on

sep

KA

D

Pe

mp

rov,

Foru

m T

oko

h

Ku

nci

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

M8

– M

9

Dip

erl

uka

n

du

kun

gan

dar

i

pro

fesi

on

al d

i

bid

ang

KA

D u

ntu

k

me

laku

kan

kaj

ian

kele

mb

aga

an K

AD

2M

2.3

Me

mp

ub

likas

ikan

dra

ft k

on

sep

KA

D

me

lalu

i me

kan

ism

e p

ub

lic

he

ari

ng

2D

2.3

Te

rpu

blik

asik

an

nya

Dra

ft

Ko

nse

p K

AD

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

M1

0

-

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

42

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

2-A

.3 M

en

yusu

n d

raft

/ re

nca

na

wad

ah k

ele

mb

agaa

n

→ →→→ M

elip

uti

ko

nse

p r

anca

nga

n b

en

tuk

wad

ah/l

em

bag

a/o

rgan

isa

si K

AD

be

sert

a st

rukt

ur

org

anis

asi d

an

SDM

yan

g ak

an d

ud

uk

did

alam

nya

,

ide

nti

fika

si S

KP

D p

ela

ksan

a te

knis

wad

ah t

sb, m

asa

kep

en

guru

san

sert

a m

asa

KA

D;

sert

a re

nca

na

me

kan

ism

e p

em

bia

yaan

nya

2M

3.1

Tim

yan

g te

rbe

ntu

k m

ela

kuka

n

kajia

n a

kad

em

is s

ingk

at t

erh

ada

p

keb

utu

ha

n w

adah

KA

D s

ert

a

be

ntu

k w

adah

yan

g se

suai

2D

3.1

Lap

ora

n k

ajia

n a

kad

em

is

me

nge

nai

ke

bu

tuh

an d

an

be

ntu

k w

adah

KA

D

Pe

mp

rov,

Foru

m T

oko

h

Ku

nci

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

M1

0 –

M1

1

Dip

erl

uka

n

du

kun

gan

dar

i

pro

fesi

on

al d

i

bid

ang

KA

D u

ntu

k

me

laku

kan

kaj

ian

kele

mb

aga

an K

AD

2M

3.2

Tim

me

nyu

sun

dra

ft w

adah

KA

D

sesu

ai d

en

gan

has

il ka

jian

da

n

kese

pa

kata

n b

ers

ama

2D

3.2

Te

rsu

sun

nya

dra

ft w

adah

KA

D. D

raft

wad

ah K

AD

ini

me

lipu

ti h

al –

hal

:

� B

en

tuk

keo

rgan

isa

sian

/wad

ah

KA

D

� S

tru

ktu

r w

adah

KA

D

� S

DM

pe

laks

an

a/p

en

gge

rak

wad

ah K

AD

� P

em

bia

yaan

wad

ah

KA

D

Pe

mp

rov,

Foru

m T

oko

h

Ku

nci

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

M1

2 –

M1

3

2-A

.4 M

en

yusu

n d

raft

kese

pak

atan

pe

laks

anaa

n

KA

D

→ →→→ D

alam

dra

ft k

ese

pak

atan

(ran

can

gan

MO

U)

un

tuk

me

laks

anak

an K

AD

te

rcak

up

be

be

rap

a h

al

terk

ait

de

nga

n p

em

bia

yaan

,

pe

nge

lola

an s

ert

a ke

giat

an/o

bye

k

yan

g ak

an d

ike

rjas

amak

an

2M

4.1

Pe

nyu

sun

an d

raft

ke

sep

akat

an

be

rsam

a (M

oU

) p

ela

ksa

naa

n K

AD

ole

h t

im

2D

4.1

Te

rse

dia

nya

dra

ft

Ke

sep

akat

an

Be

rsam

a

(Mo

U)

Pe

mp

rov,

Foru

m T

oko

h

Ku

nci

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

M1

4 -

M1

5

Pe

mp

rov

bis

a

me

mfa

silit

asi

2-A

.5 M

ela

kuka

n p

en

guat

an

kom

itm

en

2M

5.1

Me

laku

kan

pe

rte

mu

an in

form

al

ruti

n a

kto

r ku

nci

KA

D

2D

5.1

Te

rse

len

ggar

an

ya

pe

rte

mu

an r

uti

n a

kto

r

kun

ci K

AD

ya

ng

did

oku

me

nta

sika

n

Pe

mp

rov,

Foru

m T

oko

h

Ku

nci

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

Te

rus

me

ne

rus,

be

rkal

a

mis

aln

ya 3

kal

i

dal

am s

eta

hu

n

Pe

mp

rov

bis

a

me

mfa

silit

asi

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

43

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

→ →→→ K

egi

atan

ini m

elib

atka

n s

elu

ruh

toko

h k

un

ci p

ela

ku K

AD

. Sal

ah s

atu

kegi

atan

pe

ngu

atan

ko

mit

me

n

adal

ah p

en

and

atan

gan

kese

pak

atan

be

rsa

ma/

Mo

U

2M

5.2

Me

laks

anak

an

se

min

ar/w

ork

sho

p

pe

mah

aman

KA

D y

ang

diik

uti

ole

h

akto

r –

akt

or

kun

ci r

egi

on

al,

teru

tam

a p

imp

ina

n/k

ep

ala

dae

rah

yan

g (a

kan

) m

ela

kuka

n K

AD

2D

5.2

Ke

giat

an

sem

inar

/wo

rksh

op

pe

mah

aman

KA

D

terl

aksa

na

dan

diik

uti

de

nga

n la

po

ran

pe

laks

an

aan

ke

giat

an

sem

inar

/wo

rksh

op

pe

mah

aman

KA

D

Pe

mp

rov,

Foru

m T

oko

h

Ku

nci

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si

M1

2

2M

5.3

Pe

nan

dat

an

gan

Ke

sep

akat

an

Be

rsam

a (M

OU

)

2D

5.3

Pe

nan

dat

an

gan

an

Mo

U

KA

D

Pe

mka

b/P

em

kot

Pe

mp

rov;

Foru

m T

oko

h

Ku

nci

M1

6

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

44

| P

ag

e

Ma

trik

3.3

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n R

inci

an

Ke

gia

tan

Uta

ma

(T

ah

ap

3)

TA

HA

P

III

Dim

ula

iny

a K

eg

iata

n:

Bu

lan

ke

17

JUD

UL

TA

HA

PA

N

PE

MB

EN

TU

KA

N W

AD

AH

KA

D

TU

JUA

N

Un

tuk

me

legi

tim

asik

an 2

tah

apan

pe

rtam

a (t

ahap

inis

iasi

dan

pe

rsia

pan

pe

ngo

rgan

isas

ian

KA

D)

de

nga

n m

em

be

ntu

k su

atu

wad

ah K

erj

asam

a A

nta

r D

aera

h y

ang

dis

ep

akat

i be

rsam

a se

suai

de

nga

n k

eb

utu

han

dan

ko

nd

isi r

egi

on

al

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

3-A

.1 M

en

yusu

n d

raft

Pe

rjan

jian

Ke

rjas

ama

KA

D

→ →→→ D

raft

Pe

rjan

jian

Ke

rjas

am

a K

AD

dib

uat

ole

h F

oru

m T

oko

h K

un

ci

Wila

yah

yan

g su

dah

terb

en

tuk

3M

1.1

Pe

nyu

sun

an d

raft

Pe

rjan

jian

Ke

rjas

ama

be

rdas

arka

n M

oU

yan

g d

ise

pak

ati

3D

1.1

Dra

ft P

erj

anjia

n

Ke

rjas

ama

KA

D s

ud

ah

ters

ed

ia

Foru

m T

oko

h K

un

ci

Pe

mp

rov/

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pro

vin

si;

Dit

jen

PU

M

M1

7 –

M1

8

Pe

rlu

pe

nd

amp

inga

n

terh

ada

p P

em

kab

/Pe

mko

t

di d

alam

me

nyu

sun

dra

ft

Pe

rjan

jian

Ke

rja

sam

a

3M

1.2

Asi

ste

nsi

dan

Ko

nsu

lta

si d

en

gan

Dit

jen

PU

M d

an

ata

u P

rovi

nsi

3-A

.2 P

en

and

atan

gan

an

Pe

rjan

jian

Ke

rjas

ama

→ →→→ P

erj

anjia

n K

erj

asam

a

dit

and

atan

gan

i ole

h

Ke

pal

a D

aera

h y

ang

me

laku

kan

KA

D

3M

2.1

Pe

nan

dat

an

gan

an

Pe

rjan

jian

Ke

rjas

ama

3D

2.1

Pe

rjan

jian

Ke

rja

sam

a

sud

ah d

ita

nd

atan

gan

i

ole

h p

imp

inan

dae

rah

mas

ing

– m

asi

ng

dan

sah

se

cara

hu

kum

Pe

mka

b/P

em

kot

Pe

mp

rov;

Dit

jen

PU

M

M1

8

Pe

mp

rov

bis

a

me

nd

amp

ingi

3-A

.3 M

em

be

ntu

k

wad

ah K

AD

→ →→→ B

en

tuk

wad

ah K

AD

terg

antu

ng

keb

utu

han

dae

rah

3M

3.1

Me

mb

en

tuk/

me

nd

irik

an w

adah

KA

D y

ang

dis

ep

akat

i me

lalu

i

kese

pa

kata

n r

esm

i

3D

3.1

Wad

ah K

AD

te

rbe

ntu

k

Foru

m T

oko

h K

un

ci

Pe

mp

rov/

Fasi

lita

tor

tin

gkat

pro

vin

si

M1

9

Pe

mp

rov/

Fasi

litat

or

tin

gkat

Pro

vin

si b

isa

me

mfa

silit

asi

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

45

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

3-A

.4 M

ela

kuka

n

r

ekr

utm

en

SD

M

un

tuk

op

era

sio

nal

KA

D

3M

4.1

Me

ne

ntu

kan

kri

teri

a SD

M y

an

g

akan

du

du

k d

i tia

p P

okj

a.

Me

lipu

ti:

�

Jen

is k

eah

lian

yan

g

dib

utu

hka

n

�

Ap

akah

dar

i SD

M in

tern

al

PN

S) a

tau

e

kste

rnal

(pro

fesi

on

al)

Ca

tata

n:

4M

2.2

-4M

2.4

ad

alah

lan

gkah

ya

ng

dila

kuka

n ji

ka

akan

me

rekr

ut

SDM

dar

i

kala

nga

n p

rofe

sio

nal

.

3D

4.1

Kri

teri

a SD

M y

ang

dib

utu

hka

n u

ntu

k

me

ngi

si P

okj

a

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

P

em

kab

/

Pe

mko

t

M2

0

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

de

nga

n b

antu

an f

asili

tato

r

dar

i pro

vin

si (

jika

dip

erl

uka

n)

3M

4.2

Me

mb

uka

/me

ngu

mu

mka

n

low

on

gan

pe

kerj

aan

. M

isal

nya

de

nga

n p

asa

ng

ikla

n

di m

ed

ia (

sura

t ka

bar

, in

tern

et,

rad

io, d

ll);

me

ngh

ub

un

gi

inst

itu

si p

en

did

ikan

, org

anis

asi

pro

fesi

, pe

rusa

haa

n p

en

cari

ten

aga

kerj

a p

rofe

sio

nal

, dll

3D

4.2

Te

rjar

ingn

ya b

eb

era

pa

kan

did

at

SDM

yan

g ak

an

du

du

k d

alam

Po

kja

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

P

em

kab

/

Pe

mko

t

M2

0

3M

4.3

Pro

ses

sele

ksi &

pe

ne

rim

aan

M

isal

nya

de

nga

n t

aha

pan

sb

b:

�

Me

ne

rim

a su

rat

lam

ara

n

(un

tuk

me

nd

apa

tkan

info

rmas

i pe

nga

lam

an

pe

lam

ar k

erj

a)

�

Me

laku

kan

te

st d

en

gan

mat

eri

pe

nge

tah

ua

n t

en

tan

g

KA

D, k

em

amp

ua

n

man

aje

rial

, dll

�

Waw

anca

ra

�

Me

me

riks

a re

fere

nsi

Ke

pu

tusa

n p

en

eri

maa

n S

DM

3D

4.3

Te

rpili

hn

ya S

DM

pro

fesi

on

al u

ntu

k p

okj

a

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

P

em

kab

/

Pe

mko

t

M2

1-M

22

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

46

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

3M

4.4

Ori

en

tasi

bag

i SD

M t

erp

ilih

→Y

aitu

pe

nge

na

lan

sit

uas

i ke

rja

pad

a p

ega

wai

te

nta

ng

kon

sep

wad

ah K

AD

, tu

po

ksin

ya, h

ak

SDM

yb

s (p

en

ghas

ilan

, jam

kerj

a, h

ak c

uti

, fas

ilita

s d

ll),

ruan

g lin

gku

p t

uga

s, d

ll

3D

4.4

Pe

mah

aman

SD

M

terp

ilih

te

rhad

ap

tu

po

ksi

sert

a h

ak/k

ew

ajib

ann

ya

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

P

em

kab

/

Pe

mko

t

M2

3

3-A

.5 M

en

yusu

n d

raft

pe

ren

can

aan

KA

D

→ D

raft

Pe

ren

can

aan

terd

iri d

ari:

�

Dra

ft R

en

stra

wila

yah

�

Dra

ft m

ile

sto

ne

s

wila

yah

�

Dra

ft a

ctio

n p

lan

KA

D

3M

5.1

Me

nyu

sun

dra

ft R

en

stra

wila

yah

KA

D

3D

5.1

Dra

ft R

en

stra

wila

yah

KA

D

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

P

em

kab

/

Pe

mko

t;

Pe

mp

rov/

Fasi

lita

tor

tin

gkat

pro

vin

si

M2

4 –

M2

6

Wa

da

h K

AD

me

ny

usu

n

dra

ft p

ere

nca

na

an

be

rko

ord

ina

si d

en

ga

n

pe

mk

ab

/pe

mk

ot

terk

ait

sert

a b

an

tua

n d

ari

fasi

lita

tor

tin

gk

at

pro

vin

si

(jik

a d

ipe

rlu

ka

n)

3M

5.2

Me

nyu

sun

dra

ft M

ilest

on

e

wila

yah

KA

D

3D

5.2

Dra

ft M

ilest

on

e w

ilaya

h

KA

D

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

M

24

– M

26

3M

5.3

Me

nyu

sun

dra

ft A

ctio

n P

lan

KA

D

3D

5.3

Dra

ft A

ctio

n P

lan

KA

D

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

M

24

– M

26

3-A

.6 M

en

en

tuka

n

me

kan

ism

e

pe

mb

iaya

an d

an

pe

nge

lola

an a

set

kegi

atan

KA

D

→ →→→ M

elip

uti

pe

mb

iaya

an

un

tuk

kegi

atan

op

era

sio

nal

dan

imp

lem

en

tasi

pro

gra

m/

kegi

atan

; se

rta

keje

lasa

n p

en

gelo

laan

ase

t

3M

6.1

Pe

mb

ahas

an a

lte

rnat

if s

um

be

r-

sum

be

r p

em

bia

yaan

da

n

me

kan

ism

e p

en

gan

ggar

an (

bai

k

un

tuk

op

era

sio

nal

ma

up

un

imp

lem

en

tasi

ke

giat

an

/

pro

gram

KA

D)

→P

em

bah

asan

su

mb

er

pe

mb

iaya

an &

me

kan

ism

e

pe

nga

ngg

ara

n m

en

gacu

pad

a

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

/

regu

lasi

te

rkai

t se

rta

kem

amp

uan

/ka

pas

ita

s d

aera

h

→P

em

bah

asan

me

kan

ism

e

pe

mb

iaya

an u

ntu

k

imp

lem

en

tasi

ke

giat

an

/

pro

gram

KA

D m

en

gacu

pa

da

do

kum

en

pre

nca

naa

n y

ang

tela

h d

ise

pak

ati

3D

6.1

Te

rid

en

tifi

kasi

nya

be

be

rap

a al

tern

atif

sum

be

r p

em

bia

yaan

&

me

kan

ism

e

pe

nga

ngg

ara

n u

ntu

k

kegi

atan

op

era

sio

nal

KA

D s

ert

a im

ple

me

nta

si

kegi

atan

/pro

gram

KA

D

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

P

em

kab

/

Pe

mko

t;

Pe

mp

rov/

Fasi

lita

tor

tin

gkat

pro

vin

si

M2

7 -

M2

9

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

be

rko

ord

ina

si d

en

gan

pe

mka

b/p

em

kot

terk

ait

sert

a b

an

tuan

fa

silit

ato

r

dar

i pro

vin

si (

jika

dip

erl

uka

n)

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

47

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

3M

6.2

Pe

ne

ntu

an s

um

be

r p

em

bia

yaan

sert

a m

eka

nis

me

pe

nga

ngg

ara

nn

ya

3D

6.2

Ke

sep

akat

an

/ko

mit

me

n

par

a an

ggo

ta K

AD

ten

tan

g su

mb

er

pe

mb

iaya

an d

an

pe

nga

ngg

ara

nn

ya

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

P

em

kab

/

Pe

mko

t;

Pe

mp

rov/

Fasi

lita

tor

tin

gkat

pro

vin

si

M3

0

3-A

.7 M

em

bu

at P

erd

a

ttg

Pe

mb

en

tuka

n

wad

ah K

AD

→ P

erd

a d

imak

sud

kan

un

tuk

me

mb

eri

keku

atan

hu

kum

se

rta

keb

erl

anju

tan

wad

ah

KA

D y

ang

sud

ah

terb

en

tuk

3M

7.1

Me

laku

kan

inis

iasi

pe

nyu

sun

an

Pe

rda

Pe

mb

antu

kan

wad

ah

KA

D

3D

7.1

Dra

ft P

erd

a K

AD

Pe

mka

b/P

em

kot/

DP

RD

P

em

pro

v;

Dit

jen

PU

M

M1

8 –

M3

6

Pe

rda

dib

uat

ole

h m

asi

ng-

mas

ing

Pe

mka

b/P

em

kot

yan

g m

ela

kuka

n K

AD

de

nga

n d

ifa

silit

asi

ole

h

Pe

mp

rov

dan

be

rko

nsu

ltas

i de

nga

n

Dit

jen

PU

M

3M

7.2

Me

ne

tap

kan

Pe

rda

KA

D

3D

7.2

Dit

eta

pka

nn

ya P

erd

a

ten

tan

g K

AD

Pe

mka

b/P

em

kot/

DP

RD

P

em

pro

v;

Dit

jen

PU

M

M3

6

3-A

.8 T

ran

sfe

r B

est

Pra

ctic

es

→ →→→ K

egi

atan

ini

dim

aksu

dka

n a

gar

dae

rah

yan

g ak

an

me

laku

kan

KA

D

me

nd

apat

kan

gam

bar

an je

las

ten

tan

g

inis

asi,

pe

mb

en

tuka

n

dan

imp

lem

en

tasi

KA

D,

seh

ingg

a b

isa

me

nge

tah

ui f

akto

r-

fakt

or

krit

is y

ang

me

ne

ntu

kan

keb

erh

asila

n m

aup

un

kega

gala

n s

uat

u K

AD

.

3M

8.1

Dit

jen

PU

M/P

rop

insi

me

mo

bili

sasi

/ m

en

gorg

an

isir

kegi

atan

stu

di b

and

ing

yan

g

diik

uti

ole

h p

ihak

pe

me

rin

tah

dae

rah

ka

bu

pat

en

/ko

ta

pro

pin

si

(bis

a d

ijad

ikan

sat

u r

angk

aian

de

nga

n k

egi

atan

so

sia

liasi

)

3D

8.1

Te

rse

len

ggar

an

ya

kegi

atan

stu

di b

and

ing

yan

g d

imo

bili

sasi

Dit

jen

PU

M/P

rop

insi

Dit

jen

Pu

m, P

em

pro

v,

Pe

mka

b/

Pe

mko

t/

Wad

ah K

AD

M5

– M

6

M1

7 –

M1

8

M2

9 –

M3

0

Dit

jen

PU

M/

Pe

mp

rov

me

mfa

silit

asi

3M

8.2

Pih

ak k

abu

pat

en

/ko

ta y

ang

me

laku

kan

KA

D m

ela

kuka

n

stu

di b

and

ing

3D

8.2

Te

rse

len

ggar

an

ya

kegi

atan

stu

di b

and

ing

yan

g d

ilaku

kan

se

nd

iri

ole

h p

iha

k d

aera

h y

ang

be

kerj

asa

ma

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

Wad

ah K

AD

M

17

– M

18

-

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

48

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

3-A

.9 M

ela

kuka

n k

ajia

n

& r

evi

si p

era

tura

n

pe

run

dan

gan

ten

tan

g al

tern

atif

be

ntu

k w

adah

KA

D

3M

9.1

Me

laku

kan

kaj

ian

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

te

rkai

t

wad

ah/o

rgan

isas

i KA

D

3D

9.1

Kaj

ian

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

te

rkai

t

wad

ah/o

rgan

isas

i KA

D

Dit

jen

PU

M

Pe

mp

rov;

Pe

mka

b/

Pe

mko

t;

Inst

ansi

terk

ait

di

tin

gkat

pu

sat

M1

– M

18

D

itje

n P

UM

be

rko

mu

nik

asi d

an

be

kerj

a s

ama

de

nga

n

dae

rah

(Pro

vin

si/K

abu

pat

en

/Ko

ta)

sert

a K

em

en

teri

an d

an

Lem

bag

a te

rkai

t 3

M9

.2

Me

laku

kan

re

visi

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

te

rkai

t

wad

ah/o

rgan

isas

i KA

D

3D

9.2

Re

visi

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

te

rkai

t

wad

ah/o

rgan

isas

i KA

D

M1

9 –

M3

6

3-A

.10

Me

laku

kan

sin

kro

nis

asi/

har

mo

nis

asi

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

terk

ait

me

kan

ism

e

pe

mb

iaya

an d

an

pe

rtan

ggu

ngj

awa

ban

KA

D

3M

10

.1

Me

laku

kan

sin

kro

nis

asi/

har

mo

nis

asi

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

te

rkai

t

me

knis

me

pe

mb

iaya

an d

an

pe

rtan

ggu

ngj

awab

an K

AD

3D

10

.1

Sin

kro

nis

asi/

har

mo

nis

asi

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

terk

ait

me

knis

me

pe

mb

iaya

an d

an

pe

rtan

ggu

ngj

awab

an

KA

D

Dit

jen

PU

M

Inst

ansi

terk

ait

di

tin

gkat

pu

sat

M1

– M

36

D

itje

n P

UM

be

rko

mu

nik

asi d

an

be

rko

ord

ina

si d

en

gan

Ke

me

nte

rian

/Le

mb

aga

terk

ait

sep

ert

i Ke

me

nke

u,

Bap

pe

na

s, K

PD

T d

ll.

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

49

| P

ag

e

Ma

trik

3.4

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n R

inci

an

Ke

gia

tan

Uta

ma

(T

ah

ap

4)

TA

HA

P

IV

Dim

ula

iny

a K

eg

iata

n:

Bu

lan

ke

17

JUD

UL

TA

HA

PA

N

IMP

LEM

EN

TA

SI

KA

D

TU

JUA

N

Un

tuk

me

laks

anak

an s

em

ua

ren

can

a d

an k

ese

pak

atan

yan

g su

dah

dib

uat

me

lalu

i wad

ah K

AD

yan

g su

dah

dib

en

tuk

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

4-A

.1 M

em

be

ntu

k

Ke

lom

po

k K

erj

a

pe

laks

ana

KA

D

→K

elo

mp

ok

Ke

rja

atau

Po

kja

(wo

rkin

g g

rou

p)

yan

g

dib

en

tuk

nan

tin

ya a

kan

me

laks

anak

an

kegi

atan

/op

era

sio

nal

KA

D,

me

nje

mb

atan

i &

me

ngk

om

un

ika

sika

n

kegi

atan

-ke

giat

an y

ang

akan

dila

kuka

n k

ep

ada

par

a

dae

rah

an

ggo

ta K

AD

4M

1.1

Me

laku

kan

kaj

ian

te

rhad

ap

bid

ang

po

kja

yan

g d

ibu

tuh

kan

(dis

esu

aika

n d

en

gan

bid

ang/

ob

yek

yan

g

dik

erj

asam

aka

n)

4D

1.1

Te

rid

en

tifi

kasi

nya

Bid

ang-

bid

ang

Po

kja

yan

g d

ibu

tuh

kan

Wad

ah/o

rgan

isa

si

KA

D

Pe

mka

b/

Pe

mko

t;

Pe

mp

rov/

Fasi

lita

tor

tin

gkat

pro

vin

si

M2

4

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

de

nga

n b

antu

an

fasi

litat

or

dar

i pro

vin

si

4M

1.2

Me

laku

kan

kaj

ian

te

rhad

ap

Jo

b

De

scri

pti

on

(A

nal

isa

jab

atan

) ti

ap

bid

ang

Po

kja,

me

lipu

ti:

•

Po

la t

uga

s

•

Hak

dan

ke

waj

iban

•

We

we

nan

g

•

Tan

ggu

ng

Jaw

ab

•

SDM

yan

g d

ibu

tuh

kan

4D

1.2

Te

rse

dia

nya

Jo

b

de

scri

pti

on

tia

p b

ida

ng

Po

kja

Wad

ah/o

rgan

isa

si

KA

D

M2

4

4M

1.3

Pe

mb

en

tuka

n b

eb

era

pa

Po

kja

de

nga

n b

idan

g te

rte

ntu

4D

1.3

Te

rbe

ntu

knya

be

be

rap

a

Po

kja

bid

ang

tert

en

tu

Wad

ah/o

rgan

isa

si

KA

D

M2

5

4-A

.2 M

em

fasi

litas

i

kom

un

ikas

i an

tar

SKP

D

di b

idan

g p

ela

yan

an

pu

bik

te

rte

ntu

4M

2.1

Me

nga

da

kan

pe

rte

mu

an

ru

tin

un

tuk

kom

un

ikas

i an

tar

SKP

D

→se

jak

terb

en

tuk

wad

ah s

amp

ai

de

nga

n im

ple

me

nta

si k

egi

atan

4D

2.1

Te

rjad

inya

ko

mu

nik

asi

,

kerj

asam

a d

an

koo

rdin

asi (

3k)

an

tar

SKP

D t

erk

ait

Wad

ah/o

rgan

isa

si

KA

D

Pe

mp

rov/

Fasi

lita

tor

tin

gkat

pro

vin

si

Mu

lai M

22

da

n

be

rsif

at t

eru

s

me

ne

rus

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

yan

g su

dah

te

rbe

ntu

k

de

nga

n S

KP

D d

ari t

iap

dae

rah

an

ggo

ta K

AD

;

dib

antu

fas

ilita

tor

pro

vin

si (

jika

dip

erl

uka

n)

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

50

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

→W

adah

KA

D m

em

fasi

lita

si

kom

un

ikas

i dg

tuju

an u

ntu

k

me

nsi

ne

rgik

an p

rogr

am

kerj

a m

asin

g-m

asi

ng

SKP

D

agar

te

rjad

i ke

sela

rasa

n

pro

gram

ke

rja

yan

g

man

faat

nya

dir

asak

an

wila

yah

se

cara

be

rsam

a-

sam

a

4-A

.3.

Me

mb

uka

dan

me

mb

ina

hu

bu

nga

n

de

nga

n s

um

be

r

pe

nd

anaa

n

4M

3.1

Pe

mb

ahas

an k

egi

ata

n K

AD

yan

g

me

mb

utu

hka

n

ban

tua

n/k

erj

asam

a (t

ekn

is

mau

pu

n d

ana)

dar

i lu

ar

4D

3.1

Daf

tar

kegi

atan

+ j

en

is/

be

sarn

ya b

antu

an (

tekn

is

mau

pu

n d

ana)

+

ide

nti

tas

sum

be

r d

ana

(m

isal

nya

pih

ak s

was

ta y

ang

be

rge

rak

di b

idan

g te

rte

ntu

,

kem

en

tria

n t

erk

ait

di

tin

gkat

pu

sat,

pe

rgu

ruan

tin

ggi,

do

no

r, d

ll)

Wad

ah/o

rgan

isa

si

KA

D;

Pe

mko

t/P

em

kab

Pe

mp

rov/

Fasi

lita

tor

tin

gkat

pro

vin

si

M3

1

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

be

rko

ord

ina

si d

en

gan

Pe

mp

rov

dif

asili

tasi

ole

h

fasi

litat

or

tin

gkat

pro

pin

si

4M

3.2

Me

nga

da

kan

pe

rte

mu

an

de

nga

n

sum

be

r p

en

dan

aan

un

tuk

me

nja

jaki

ke

mu

ngk

inan

kerj

asam

a/ m

en

dap

at b

an

tuan

4D

3.2

Ke

sep

akat

an

be

ntu

k

kerj

asam

a/ b

antu

an

yan

g ak

an d

ibe

rika

n

Wad

ah/o

rgan

isa

si

KA

D;

Pe

mko

t/P

em

kab

Pe

mp

rov/

Fasi

lita

tor

tin

gkat

pro

vin

si

M3

2

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

dif

asili

tasi

ole

h

Pro

vin

si/f

asili

tato

r

tin

gkat

pro

pin

si, d

en

gan

sum

be

r p

en

dan

aan

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

51

| P

ag

e

Ma

trik

3.5

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n R

inci

an

Ke

gia

tan

Uta

ma

(T

ah

ap

5)

TA

HA

P

V

Dim

ula

iny

a K

eg

iata

n:

Bu

lan

ke

1

JUD

UL

TA

HA

PA

N

MO

NIT

OR

ING

EV

ALU

AS

I &

PE

NIN

GK

AT

AN

KA

PA

SIT

AS

(C

AP

AC

ITY

BU

ILD

ING

)

TU

JUA

N

1. M

ela

kuka

n k

om

un

ikas

i, ke

rjas

ama

dan

ko

ord

inas

i (3

k) d

i tin

gkat

pu

sat

& p

rovi

nsi

un

tuk

me

nd

uku

ng

inis

iati

f K

AD

.

2. M

ela

kuka

n m

on

ito

rin

g d

an e

valu

asi t

erh

adap

KA

D

3. M

en

ingk

atka

n k

ual

itas

SD

M y

ang

terk

ait

de

nga

n K

AD

di s

em

ua

tin

gkat

an.

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

5-A

.1.

Me

mb

en

tuk

Sekr

eta

riat

Be

rsam

a (S

ekb

er)

KA

D d

i

tin

gkat

pu

sat

→ →→→

Sekb

er

dih

arap

kan

bis

a m

en

jad

i:

�

Pu

sat

Pe

laya

nan

KA

D (

KA

D

Ce

ntr

e)

yan

g m

em

be

rika

n

fasi

lita

si/m

ed

iasi

/ in

isia

si b

agi

KA

D y

ang

me

mb

utu

hka

n

�

Wad

ah 3

K (

kom

un

ikas

i,

koo

rdin

asi,

dan

ke

rjas

ama)

bag

i sta

ke

ho

lde

r te

rkai

t d

i

tin

gkat

pu

sat

shg

me

mp

erm

ud

ah p

rose

s

sin

kro

nis

asi/

har

mo

nis

asi

/

revi

si p

era

tura

n

�

Me

laku

kan

pe

mb

inaa

n d

an

pe

nga

was

an (

bin

wa

s) d

en

gan

me

nd

uku

ng

ters

ele

ngg

aran

ya

kegi

atan

mo

ne

v

�

Me

nye

len

ggar

akan

ca

pa

city

bu

ild

ing

bag

i dae

rah

yan

g

me

mb

utu

hka

n

5M

1.1

Me

nyu

sun

ko

nse

p S

ekb

er

(di

tin

gkat

pu

sat)

me

lipu

ti:

� K

ean

ggo

taan

/str

ukt

ur

org

anis

asi

� T

uga

s/fu

ngs

i/w

ew

en

an

g

� P

rose

du

r d

an

Tat

a K

erj

a

� M

eka

nis

me

Pe

mb

iaya

an

5D

1.1

Ko

nse

p k

ele

mb

agaa

n

dan

pe

mb

iaya

an

Sekb

er

Dit

jen

PU

M

- M

1 –

M3

D

itje

n P

UM

be

kerj

asa

ma

de

nga

n

nar

asu

mb

er/

ahli

KA

D

5M

1.2

Pe

nyu

sun

an D

raft

Ke

pu

tusa

n

Me

nte

ri D

alam

Ne

geri

te

nta

ng

Pe

mb

en

tuka

n S

ekb

er

5D

1.2

Dra

ft K

ep

utu

san

Me

nte

ri D

alam

Ne

geri

ten

tan

g P

em

be

ntu

kan

Sekb

er

Dit

jen

PU

M

- M

3 –

M6

-

5M

1.3

Pe

mb

ahas

an k

on

sep

kele

mb

aga

an/

pe

mb

iaya

an S

ekb

er

dan

dra

ft K

ep

utu

san

Me

nte

ri

Dal

am N

ege

ri

5D

1.3

Ko

nse

p S

ekb

er

sert

a

Ke

pu

tusa

n M

en

dag

ri

Fin

al, s

iap

un

tuk

di

imp

lem

en

tasi

kan

Dit

jen

PU

M

Inst

ansi

Pu

sat

terk

ait

M7

– M

8

Dit

jen

PU

M

be

rko

ord

ina

si

de

nga

n B

app

en

as,

sert

a ke

me

ntr

ian

/

lem

bag

a te

rkai

t d

i

tin

gkat

pu

sat

;

be

kerj

asa

ma

de

nga

n

nar

asu

mb

er/

ahli

KA

D

5M

1.4

Pe

mb

en

tuka

n S

ekr

eta

riat

Be

rsa

ma

yan

g d

iatu

r d

en

gan

Ke

pu

tusa

n

Me

nte

ri D

alam

Ne

geri

5D

1.4

Te

rbe

ntu

knya

Sekr

eta

riat

Be

rsam

a &

dib

erl

aku

kan

nya

Ke

pu

tusa

n M

en

dag

ri

Dit

jen

PU

M

Inst

ansi

Pu

sat

terk

ait

M9

5M

1.5

Sosi

alis

asi

te

rbe

ntu

knya

Se

kbe

r d

i

tin

gkat

pu

sat

dan

da

era

h

5D

1.5

Ke

giat

an s

osi

alis

asi

Sekb

er

ters

ele

ngg

ara

Dit

jen

PU

M

Inst

ansi

Pu

sat

terk

ait

M1

0-M

12

D

itje

n P

UM

koo

rdin

asi d

g

inst

ansi

pu

sat

terk

ait

& P

em

pro

v

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

52

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

5-A

.2.

Me

nin

gkat

kan

3K

an

tar

sta

ke

ho

lde

r d

i tin

gkat

pu

sat

→ →→→S

take

ho

lde

r d

i pu

sat

me

lipu

ti

Ke

md

agri

, Bap

pe

na

s, K

PD

T,

Ke

mke

u, K

KU

KM

, dan

kem

en

tria

n t

ekn

is la

inn

ya. S

alah

satu

pri

ori

tas

kegi

atan

3K

ad

alah

kegi

atan

kaj

ian

,

har

mo

nis

asi/

sin

kro

nis

asi d

an

revi

si p

era

tura

n p

eru

nd

anga

n

terk

ait

KA

D d

en

gan

car

a

be

rko

ord

inas

i de

nga

n

kem

en

tria

n/l

em

bag

a te

rkai

t

5M

2.1

Me

nga

da

kan

pe

rte

mu

an

un

tuk

me

nja

lin k

om

un

ikas

i aw

al a

nta

r

lem

bag

a/ke

me

ntr

ian

te

rkai

t d

i

tin

gkat

pu

sat

5D

2.1

Te

rbe

ntu

knya

ne

two

rkin

g a

nta

r

lem

bag

a/ k

em

en

tria

n

terk

ait

di t

ingk

at p

usa

t

sert

a ke

sep

akat

an

un

tuk

me

nga

dak

an

pe

rte

mu

an b

erk

ala

Dit

jen

PU

M

Inst

ansi

te

rkai

t d

i

tin

gkat

pu

sat

M1

– M

2

Dit

jen

PU

M

be

rko

ord

ina

si

de

nga

n B

app

en

as

me

ngu

nd

an

g se

mu

a

kem

en

tria

n/l

em

bag

a

terk

ait

di t

ingk

at

pu

sat

(Dit

jen

Bin

a

Ban

gda

Ke

me

nd

agri

,

Ke

me

nke

u, K

PD

T,

KK

UK

M d

an

kem

en

tria

n t

ekn

is

terk

ait

lain

nya

)

5M

2.2

Me

nga

da

kan

pe

rte

mu

an

be

rkal

a

un

tuk

be

rbag

i in

form

asi (

sha

rin

g)

pe

rke

mb

anga

n t

erb

aru

se

rta

me

mb

ahas

pe

rmas

ala

han

KA

D

5D

2.2

Info

rmas

i te

rbar

u

ten

tan

g K

AD

se

rta

ters

ed

ian

ya b

eb

era

pa

alte

rnat

if p

em

eca

ha

n

mas

alah

KA

D

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

Inst

ansi

te

rkai

t d

i

tin

gkat

pu

sat

M3

– d

st

5M

2.3

Me

mb

uat

Su

rat

Ke

pu

tusa

n/

Ed

aran

Be

rsam

a, ji

ka d

ipe

rlu

kan

→ M

isal

nya

un

tuk

me

nye

lesa

ika

n

pe

rmas

ala

han

KA

D y

an

g

me

libat

kan

leb

ih d

ari

sat

u

lem

bag

a/ke

me

ntr

ian

di t

ingk

at

pu

sat)

5M

2.3

Sura

t K

ep

utu

san

/

Ed

aran

Be

rsam

a

inst

ansi

pu

sat

terk

ait

un

tuk

pe

nye

lesa

ian

mas

alah

KA

D

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

Inst

ansi

te

rkai

t d

i

tin

gkat

pu

sat

M3

- d

st

Dit

jen

PU

M

be

rko

ord

ina

si

de

nga

n

kem

en

tria

n/l

em

bag

a

terk

ait

di t

ingk

at

pu

sat

5-A

.3.

Me

laks

anak

an

mo

nit

ori

ng

dan

eva

luas

i →

Pro

ses

Mo

ne

v d

ilaku

kan

se

cara

be

rkal

a (s

eti

ap t

ahu

n)

5M

3.1

Me

laku

kan

pe

me

taan

KA

D, b

eru

pa

pe

ngu

mp

ula

n d

ata

ata

up

un

info

rmas

i te

nta

ng

keku

atan

/

pe

lua

ng

da

n k

ele

mah

an/

ham

bat

an (

SWO

T)

dae

rah

yan

g

sud

ah m

ela

kuka

n K

AD

5D

3.1

Da

tab

ase

/In

form

asi

SW

OT

dae

rah

yan

g

sud

ah m

ela

kuka

n K

AD

be

sert

a id

en

tifi

kasi

pe

rmas

ala

han

yan

g

dih

ada

pi

Dit

jen

PU

M,

Pe

mp

rov

Pe

mka

b/

Pe

mko

t; W

adah

KA

D

M1

– M

6

Dit

jen

PU

M b

eke

rja

sam

a d

en

gan

Pe

me

rin

tah

Pro

pin

si

5M

3.2

Me

ne

ntu

kan

kri

teri

a/in

dik

ato

r

mo

ne

v ya

ng

teru

kur

5D

3.2

Kri

teri

a

Ind

ikat

or/

par

ame

ter

Mo

ne

v

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

-

M1

– M

6

Dit

jen

PU

M

be

rko

ord

ina

si

de

nga

n B

app

en

as,

dan

be

kerj

asam

a

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

53

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

5M

3.3

Me

laku

kan

kaj

ian

/an

alis

a

terh

ada

p d

ata/

info

rmas

i KA

D y

ang

sud

ah t

eri

de

nti

fika

si d

en

gan

me

ngg

un

akan

ind

ikat

or

mo

ne

v

5D

3.3

Has

il e

valu

asi K

AD

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

- M

7 –

M9

d

en

gan

nar

asu

mb

er/

ahli

KA

D;

sert

a D

PR

RI

(saa

t m

em

bu

at

keb

ijaka

n)

5M

3.4

Me

ngi

de

nti

fika

si a

lte

rnat

if

keb

ijaka

n u

ntu

k m

en

yele

saik

an

pe

rmas

ala

han

KA

D b

erd

asar

kan

has

il e

valu

asi

5D

3.4

Be

be

rap

a al

tern

atif

keb

ijaka

n u

ntu

k

me

nye

lesa

ikan

pe

rmas

ala

han

KA

D

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

- M

10

5M

3.5

Me

ne

ntu

kan

ke

bija

kan

te

rka

it K

AD

yan

g ak

an d

i im

ple

me

nta

sika

n

de

nga

n m

ela

kuka

n a

nal

isa

terh

ada

p b

eb

era

pa

alte

rnat

if

keb

ijaka

n

5D

3.5

Ke

bija

kan

te

rpili

h

un

tuk

di

imp

lem

en

tasi

kan

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

-

M1

1

5M

3.6

Me

ngi

mp

lem

en

tasi

kan

ke

bija

kan

KA

D t

erp

ilih

5D

3.6

Imp

lem

en

tasi

keb

ijaka

n K

AD

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

Pe

mp

rov;

Pe

mka

b/

Pe

mko

t; W

adah

KA

D

M1

1

Dit

jen

PU

M/S

ekb

er

be

rko

ord

ina

si

de

nga

n P

em

pro

v

un

tuk

mal

kasa

nak

an

mo

ne

v te

rhad

ap

wad

ah K

AD

5M

3.7

Me

laku

kan

ke

giat

an

mo

ne

v K

AD

seca

ra b

erk

ala

5D

3.7

Has

il ke

giat

an

mo

ne

v

be

rkal

a

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

;

Pe

mp

rov

Tia

p M

12

5-A

.4.

Op

tim

alis

asi,

revi

talis

asi

dan

pe

ngu

atan

pe

ran

pro

pin

si

→ P

en

guat

an p

era

n p

rop

insi

dal

am

KA

D d

ilaku

kan

te

ruta

ma

me

lalu

i

me

kan

ism

e d

eko

nse

ntr

asi

5M

4.1

Me

laku

kan

kaj

ian

ke

mu

ngk

inan

pe

ngg

un

aan

da

na

de

kon

sen

tras

i

ole

h p

iha

k p

rop

insi

un

tuk

me

nd

oro

ng/

me

mfa

silit

asi K

AD

di

Kab

up

ate

n/K

ota

yan

g b

era

da

di

dal

am w

ilaya

hn

ya

5D

4.1

Te

rse

dia

nya

kaj

ian

kem

un

gkin

an

pe

ngg

un

aan

da

na

de

kon

sen

tras

i un

tuk

KA

D o

leh

Pe

mp

rov

Dit

jen

PU

M

Inst

ansi

te

rkai

t d

i

tin

gkat

Pu

sat

M1

– M

6

Dit

jen

PU

M

be

rko

ord

ina

si

de

nga

n K

em

en

keu

,

BP

K B

app

en

as,

DP

RR

I se

rta

nar

asu

mb

er

yan

g

ahli

KA

D d

an p

rakt

isi

KA

D

5M

4.2

Me

nyu

sun

dra

ft k

eb

ijaka

n

me

nge

nai

me

kan

ism

e p

en

ggu

na

an

dan

a d

eko

nse

ntr

asi u

ntu

k K

AD

5D

4.2

Dra

ft k

eb

ijaka

n

me

kan

ism

e

pe

ngg

un

aan

da

na

de

kon

sen

tras

i un

tuk

KA

D

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

Inst

ansi

te

rkai

t d

i

tin

gkat

Pu

sat

M7

– M

12

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

54

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

5M

4.3

Me

laku

kan

ke

giat

an

ko

nsu

ltas

i

pu

blik

dra

ft k

eb

ijaka

n p

en

ggu

naa

n

dan

a D

eko

nse

ntr

asi

un

tuk

KA

D

5D

4.3

Dra

ft k

eb

ijaka

n

me

kan

ism

e

pe

ngg

un

aan

da

na

de

kon

sen

tras

i un

tuk

KA

D y

ang

tela

h

me

nd

apat

kan

mas

uka

n

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

Pe

mp

rov,

Pe

mK

ab/K

ota

,

Wad

ah K

AD

M1

3 –

M1

5

Dit

jen

PU

M/S

ekb

er

me

ngu

nd

an

g p

ihak

Pe

mp

rov

& P

em

kab

/

Pe

mko

t/W

adah

KA

D

un

tuk

me

nd

ap

at

inp

ut/

mas

uka

n

terh

ada

p d

raft

keb

ijaka

n

5M

4.4

Imp

lem

en

tasi

ke

bija

kan

“Pe

ngg

un

aan

Dan

a D

eko

nse

ntr

asi

un

tuk

KA

D”

5D

4.4

Re

gula

si/P

era

tura

n

ten

tan

g P

en

ggu

naa

n

Dan

a D

eko

nse

ntr

asi

un

tuk

KA

D

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

Pe

mp

rov

M1

6 –

M1

8

-

5M

4.5

Pe

nd

amp

inga

n im

ple

me

nta

si

kegi

atan

“P

en

ggu

naa

n D

ana

De

kon

sen

tras

i un

tuk

KA

D”

5D

4.5

Te

rlak

san

anya

ke

giat

an

“Pe

ngg

un

aan

Dan

a

De

kon

sen

tras

i un

tuk

KA

D”

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

Pe

mp

rov;

Fasi

lita

tor

di

tin

gkat

pu

sat

M1

9 -

24

D

itje

n P

UM

me

laku

kan

pe

nd

amp

inga

n a

wal

saat

Pe

mp

rov

me

ngi

mp

lem

en

tasi

keb

ijaka

n d

ana

de

kon

sen

tras

i KA

D

5-A

.5.

Fas

ilita

si P

en

ingk

atan

Kap

asit

as A

par

atu

r

Pe

me

rin

tah

an D

alam

Ke

ran

gka

KA

D

→ →→→ P

en

ingk

atan

kap

asit

as a

par

atu

r

pe

me

rin

tah

an d

ilaku

kan

di

sem

ua

tin

gkat

an d

an t

ahap

an,

seja

k ta

hap

inis

iasi

de

nga

n

pri

ori

tas

be

rup

a

pe

nye

len

ggar

aan

ke

giat

an

pe

lati

ha

n K

AD

yan

g b

ert

uju

an

un

tuk

me

nce

tak

fasi

litat

or-

5M

5.1

Me

nga

da

kan

pe

lati

ha

n F

asili

tato

r

KA

D d

i tin

gkat

pu

sat

→

Fas

ilita

tor

di t

ingk

at p

usa

t

nan

tin

ya a

kan

me

laks

an

akan

kegi

atan

ca

pa

city

bu

ild

ing

bag

i

pe

mp

rov

5D

5.1

Fasi

lita

tor

KA

D t

erl

ati

h

di t

ingk

at p

usa

t

Dit

jen

PU

M

- M

1–

M6

D

itje

n P

UM

be

kerj

asa

ma

de

nga

n

pra

ktis

i KA

D

5M

5.2

Me

nga

da

kan

pe

lati

ha

n F

asili

tato

r

KA

D d

i tin

gkat

pro

pin

si

→ F

asili

tato

r d

i tin

gkat

pro

vin

si

nan

tin

ya a

kan

me

laks

an

akan

kegi

atan

ca

pa

city

bu

ild

ing

bag

i

Pe

mka

b/P

em

kot

5D

5.2

Fasi

lita

tor

KA

D t

erl

ati

h

di t

ingk

at p

rop

insi

Dit

jen

PU

M

Pe

mp

rov;

Pe

mka

b/P

em

kot

yg a

kan

/se

dan

g

me

laks

anak

an

KA

D

M7

– M

18

D

itje

n P

UM

dib

antu

ole

h F

asili

tato

r

tin

gkat

pu

sat

me

nga

dak

an

pe

lati

han

fas

ilita

tor

pro

vin

si (

sep

ert

i

pra

ktis

i KA

D/

Pe

rgu

rua

n t

ingg

i,dll)

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

55

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

fasi

litat

or

KA

D d

i tin

gkat

pu

sat

dan

pro

vin

si a

gar

bis

a m

en

jad

i

me

nto

r at

aup

n n

aras

um

be

r

un

tuk

dae

rah

-dae

rah

yan

g ak

an

me

mb

en

tuk

KA

D

5M

5.3

Me

laku

kan

ide

nti

fika

si d

an

me

nyu

sun

be

ntu

k/je

nis

de

sain

cap

aci

ty b

uild

ing

yan

g d

ibu

tuh

kan

ole

h P

em

eri

nta

h P

rovi

nsi

→ Id

en

tifi

kasi

dila

kuka

n d

ari h

asil

kegi

atan

5M

3.1

, dim

aksu

dka

n

un

tuk

me

nga

wal

/ m

en

do

ron

g/

me

mp

erk

uat

/ m

em

fasi

litas

i K

AD

yan

g te

rjad

i di w

ilaya

hn

ya

5D

5.3

De

sain

Ke

giat

an

cap

aci

ty b

uild

ing

yan

g

dib

utu

hka

n p

ihak

pe

mp

rov

un

tuk

me

nga

wal

/

me

nd

oro

ng/

me

mp

erk

uat

/

me

mfa

silit

asi K

AD

di

wila

yah

nya

Dit

jen

PU

M/S

ekb

er;

Pe

mp

rov

- M

7 –

M1

2

Dit

jen

PU

M/S

ekb

er

be

kerj

asa

ma

de

nga

n

nar

asu

mb

er/

ahli/

pra

ktis

i KA

D, d

iban

tu

ole

h F

asili

tato

r

tin

gkat

Pu

sat

5M

5.4

Me

laks

anak

an

ke

giat

an c

ap

aci

ty

bu

ild

ing

yan

g te

lah

di i

de

nti

fika

si

5D

5.4

Pe

laks

anaa

n k

egi

ata

n

Ca

pa

city

Bu

ild

ing

bag

i

pe

me

rin

tah

pro

vin

si

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er;

Pe

mp

rov

Nar

asu

mb

er/

ahli/

Pra

ktis

i KA

D/P

T

di p

rov

ybs

M1

3 –

M 1

8

Dit

jen

PU

M/S

ekb

er

dib

antu

ole

h

Fasi

lita

tor

tin

gkat

Pu

sat;

be

kerj

asam

a

de

nga

n n

aras

um

be

r/

ahli/

pra

ktis

i KA

D/

Pe

rgu

rua

n t

ingg

i di

dae

rah

5M

5.5

Me

laku

kan

ide

nti

fika

si d

an

me

nyu

sun

be

ntu

k/je

nis

de

sain

cap

aci

ty b

uild

ing

yan

g d

ibu

tuh

kan

ole

h P

em

kab

/ko

ta u

ntu

k

me

laks

anak

an

KA

D

5D

5.5

De

sain

Ke

giat

an

cap

aci

ty b

uild

ing

yan

g

dib

utu

hka

n P

em

eri

nta

h

Kab

up

ate

n/K

ota

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/K

ota

- M

19

– M

21

P

em

pro

v

be

kerj

asa

ma

de

nga

n

nar

asu

mb

er/

ahli/

pra

ktis

i KA

D, d

iban

tu

ole

h F

asili

tato

r

tin

gkat

Pro

vin

si

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

56

| P

ag

e

Ke

gia

tan

Uta

ma

S

ub

Ke

gia

tan

O

utp

ut

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Inst

itu

si

Pe

nd

uk

un

g

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Re

nca

na

Ko

mu

nik

asi

5M

5.6

Me

laks

anak

an

ke

giat

an c

ap

aci

ty

bu

ild

ing

bag

i dae

rah

kab

up

ate

n/k

ota

yan

g

me

mb

utu

hka

n.

→K

egi

atan

ini d

ap

at b

erb

en

tuk

pe

nyu

luh

an, b

imb

inga

n t

ekn

is a

tau

pe

nd

idik

an

da

n p

ela

tih

an (

dik

lat)

terk

ait

de

nga

n o

pe

rasi

on

al K

AD

sep

ert

i me

nin

gka

tkan

ke

mam

pu

an

apar

at p

ela

ksan

a K

AD

, tat

a

cara

/te

knik

be

rne

gosi

asi,

dll

5D

5.6

Pe

laks

anaa

n k

egi

ata

n

cap

aci

ty b

uild

ing

di

tin

gkat

ka

bu

pat

en

/ko

ta

dila

kuka

n o

leh

fasi

litat

or

KA

D p

rop

insi

Pe

mp

rov

P

em

kab

/Pe

mko

t

yan

g ak

an a

tau

sed

ang

me

laks

anak

an

KA

D

M2

5 -

dst

P

em

pro

v d

iban

tu

ole

h F

asili

tato

r

tin

gkat

Pro

vin

si;

be

kerj

asa

ma

de

nga

n

nar

asu

mb

er/

ah

li/

pra

ktis

i KA

D/

Pe

rgu

rua

n t

ingg

i di

dae

rah

5-A

.6.

Me

nd

oro

ng

terb

en

tukn

ya

Aso

sias

i KA

D d

i tin

gkat

pu

sat

→ →→→ D

itje

n P

UM

dan

pe

me

rin

tah

pro

pin

si m

en

do

ron

g w

adah

KA

D

yan

g su

dah

ad

a u

ntu

k

me

mb

en

tuk

Aso

sias

i KA

D y

ang

be

rsif

at o

rgan

isas

i in

form

al n

on

stru

ktu

ral s

eb

agai

wad

ah d

an

me

dia

ko

mu

nik

asi s

esa

ma

wa

dah

KA

D

5M

6.1

Me

nga

da

kan

pe

rte

mu

an

un

tuk

me

nja

lin k

om

un

ikas

i aw

al a

nta

r

KA

D y

ang

sud

ah

te

rbe

ntu

k d

i

selu

ruh

In

do

ne

sia

5D

6.1

Pe

rte

mu

an a

wal

un

tuk

me

nja

lin k

om

un

ikas

i

anta

r K

AD

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er;

Pe

mp

rov

Pe

mka

b/

Pe

mko

t,

Wad

ah K

AD

M7

- M

9

Dit

jen

PU

M/S

ekb

er

be

rko

ord

ina

si

de

nga

n p

ihak

Pro

pin

si m

en

gin

isia

si

pe

rte

mu

an a

wal

anta

r w

adah

KA

D

yan

g su

dah

terb

en

tuk

un

tuk

me

mb

en

tuk

“Aso

sias

i KA

D”

di

Ind

on

esi

a

5M

6.2

Pe

mb

en

tuka

n A

sosi

asi K

AD

5D

6.2

Te

rbe

ntu

knya

Aso

sias

i

KA

D

Pe

mp

rov;

Pe

mka

b/P

em

kot;

wad

ah K

AD

yan

g

sud

ah t

erb

en

tuk

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

M1

0 -

M1

2

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

57

| P

ag

e

3.3

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n O

utp

ut

(De

liv

era

ble

s)

Ma

trik

4

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n O

utp

ut

Ou

tpu

t N

om

or

Ke

gia

tan

Uta

ma

Inst

itu

si P

en

an

gg

un

g J

aw

ab

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Ko

de

Ou

tpu

t

Jud

ul

Ou

tpu

t 1

D1

.1

Bu

ku P

and

uan

Pe

mb

en

tuka

n d

an

Pe

laks

anaa

n K

AD

yan

g m

en

jela

skan

de

nga

n

de

til l

an

gka

h –

lan

gkah

pe

mb

en

tuka

n d

an

pe

laks

anaa

n K

AD

1

-A.1

D

itje

n P

UM

M

1 –

M4

1D

2.1

M

od

ul S

osi

alis

asi “

Das

ar P

em

ah

aman

KA

D”

1-A

.2

Dit

jen

PU

M

M1

– M

4

1D

2.2

M

od

ul s

osi

alis

asi “

Pe

ratu

ran

dan

Pe

run

da

nga

n K

AD

” D

itje

n P

UM

M

1 –

M4

1D

2.3

M

od

ul S

imu

lasi

In

tera

ktif

Pe

mb

en

tuka

n K

AD

D

itje

n P

UM

, Pe

mp

rov

M1

– M

4

1D

2.4

K

egi

atan

so

sial

isa

si K

AD

te

rse

len

ggar

a d

an d

iiku

ti d

en

gan

lap

ora

n

pe

nye

len

ggar

aan

ke

giat

an

Dit

jen

PU

M, P

em

pro

v M

5 d

an

M6

M1

7 d

an

M1

8

M2

9 d

an

M3

0

Dst

(2x/t

ah

un

)

1D

2.5

D

itay

angk

ann

ya “

Ikla

n L

ayan

an M

asya

raka

t” m

en

gen

ai p

em

ah

am

an K

AD

D

itje

n P

UM

D

imu

lai

da

ri M

6

sam

pa

i w

ak

tu

tert

en

tu

1D

3.1

Kaj

ian

re

leva

nsi

KA

D d

en

gan

te

ma:

� I

de

nti

fika

si p

ote

nsi

dae

rah

ya

ng

akan

dik

erj

asam

akan

,

� P

erm

asal

ahan

yan

g id

en

tik

an

tara

dae

rah

– d

aera

h y

an

g ak

an m

ela

kuka

n

KA

D

� K

eu

anga

n K

AD

,

� P

en

gelo

laan

ase

t b

ers

ama

KA

D,

� P

em

bag

ian

ke

un

tun

gan

da

n k

eru

gian

KA

D

1-A

.3

Dit

jen

PU

M, P

em

pro

v,

M7

– M

12

1D

4.1

T

ers

ed

ian

ya k

ajia

n k

em

un

gkin

an p

en

era

pan

sis

tem

inse

nti

f

1-A

.4

Dit

jen

PU

M

M6

– M

18

1D

4.2

D

raft

ke

bija

kan

inse

nti

f K

AD

D

itje

n P

UM

M

18

– M

30

1D

4.3

K

egi

atan

ko

nsu

lta

si p

ub

lik t

ers

ele

ngg

ara

da

n d

iiku

ti la

po

ran

nya

D

itje

n P

UM

, Pe

mp

rov

M3

1 –

M3

6

1D

4.4

P

era

tura

n In

sen

tif

KA

D

Dit

jen

PU

M

M3

6

1D

4.5

K

egi

atan

so

sial

isa

si t

ers

ele

ngg

ara

D

itje

n P

UM

, Pe

mp

rov

M3

6 –

M4

2

1D

5.1

D

oku

me

nta

si t

oko

h –

to

koh

/akt

or

regi

on

al K

AD

1

-A.5

P

em

pro

v, P

em

kab

/Pe

mko

t ya

ng

akan

M

1 -

M

6

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

58

| P

ag

e

Ou

tpu

t N

om

or

Ke

gia

tan

Uta

ma

Inst

itu

si P

en

an

gg

un

g J

aw

ab

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Ko

de

Ou

tpu

t

Jud

ul

Ou

tpu

t

atau

me

laks

ana

kan

KA

D

Bis

a

dila

ksa

na

kan

be

rsa

ma

an

dg

sosi

alisa

si

1D

6.1

Te

rbe

ntu

k n

etw

ork

ing

info

rmal

to

koh

– t

oko

h/a

kto

r re

gio

nal

KA

D

1-A

.6

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

yan

g ak

an

atau

me

laks

ana

kan

KA

D

M7

– D

st

(Te

rus

Me

ne

rus)

1

D7

.1

T

erk

um

pu

lnya

dat

a –

dat

a ya

ng

dib

utu

hka

n, s

ep

ert

i:

�

Fisi

k (S

ara

na

da

n P

rasa

ran

a) d

an S

um

be

r D

aya

Ala

m

�

Ke

pe

nd

ud

uka

n d

an S

um

be

r D

aya

Man

usi

a

�

Hu

kum

dan

Ke

bija

kan

�

Akt

ivit

as S

ekt

ora

l

�

Pe

me

rin

tah

an

�

Sosi

al B

ud

aya

�

Jeja

rin

g d

an k

erj

a sa

ma

regi

on

al y

ang

tela

h a

da

1-A

.7

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

yan

g ak

an

atau

me

laks

ana

kan

KA

D

M7

– M

12

Ke

giat

an in

i bis

a

dila

kuka

n

be

rsam

aan

de

nga

n k

egi

atan

1A

3

1D

7.2

D

ata

– d

ata

fakt

or

kun

ci r

egi

on

su

dah

dal

am b

en

tuk

nar

asi,

stat

isik

dan

gra

fik.

P

em

pro

v, P

em

kab

/Pe

mko

t ya

ng

akan

atau

me

laks

ana

kan

KA

D

M1

3

1D

7.3

T

ers

ed

ian

ya “

PE

TA

RE

GIO

NA

L”, s

eh

ingg

a te

rgam

bar

kan

po

ten

si d

an

pe

rmas

ala

han

re

gio

nal

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

yan

g ak

an

atau

me

laks

ana

kan

KA

D

M1

4

2D

1.1

B

ert

em

un

ya a

kto

r ku

nci

wila

yah

un

tuk

me

mp

erk

uat

ras

a ke

be

rsa

maa

n r

egi

on

al

2-A

.1

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

M4

– M

7

2D

1.2

T

erb

en

tukn

ya “

Foru

m T

oko

h K

un

ci”

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

M8

2D

2.1

T

im p

en

yusu

n d

raft

ko

nse

p K

AD

te

rbe

ntu

k 2

-A.2

P

em

pro

v, F

oru

m T

oko

h K

un

ci

M8

2D

2.2

T

ers

ed

ian

ya d

raft

Ko

nse

p K

AD

P

em

pro

v, F

oru

m T

oko

h K

un

ci

M8

– M

9

2D

2.3

T

erp

ub

likas

ika

nn

ya D

raft

Ko

nse

p K

AD

P

em

pro

v, P

em

kab

/Pe

mko

t M

10

2D

3.1

La

po

ran

kaj

ian

aka

de

mis

me

nge

nai

ke

bu

tuh

an

dan

be

ntu

k w

adah

KA

D

2-A

.3

Pe

mp

rov,

Fo

rum

To

koh

Ku

nci

M

10

– M

11

2D

3.2

T

ers

usu

nn

ya d

raft

wad

ah K

AD

. Dra

ft w

adah

KA

D in

i me

lipu

ti h

al –

hal

:

�

Be

ntu

k ke

org

anis

asi

an/w

adah

KA

D

�

Stru

ktu

r w

adah

KA

D

�

SDM

pe

laks

ana/

pe

ngg

era

k w

ada

h K

AD

�

Pe

mb

iaya

an w

adah

KA

D

Pe

mp

rov,

Fo

rum

To

koh

Ku

nci

M

12

– M

13

2D

4.1

T

ers

ed

ian

ya d

raft

Ke

sep

akat

an

Be

rsam

a (M

oU

) 2

-A.4

P

em

pro

v, F

oru

m T

oko

h K

un

ci

M1

4 –

M1

5

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

59

| P

ag

e

Ou

tpu

t N

om

or

Ke

gia

tan

Uta

ma

Inst

itu

si P

en

an

gg

un

g J

aw

ab

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Ko

de

Ou

tpu

t

Jud

ul

Ou

tpu

t 2

D5

.1

Te

rse

len

ggar

an

ya p

ert

em

uan

ru

tin

akt

or

kun

ci K

AD

ya

ng

did

oku

me

nta

sika

n

2-A

.5

Pe

mp

rov,

Fo

rum

To

koh

Ku

nci

T

eru

s m

en

eru

s,

be

rka

la

2D

5.2

K

egi

atan

se

min

ar/w

ork

sho

p p

em

aham

an K

AD

te

rlak

san

a d

an d

iiku

ti d

en

gan

lap

ora

n p

ela

ksan

aan

ke

giat

an

se

min

ar/w

ork

sho

p p

em

ah

aman

KA

D

Pe

mp

rov,

Fo

rum

To

koh

Ku

nci

M

12

2D

5.3

P

en

and

ata

nga

na

n K

ese

pak

atan

Be

rsam

a (M

oU

) D

itje

n P

um

, Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

M1

6

3D

1.1

D

raft

Pe

rjan

jian

Ke

rjas

ama

KA

D s

ud

ah t

ers

ed

ia

3-A

.1

Foru

m T

oko

h K

un

ci

M1

7 –

M1

8

3D

2.1

P

erj

anjia

n K

erj

asa

ma

sud

ah

dit

and

atan

gan

i ole

h p

imp

inan

da

era

h m

asin

g –

mas

ing

da

n s

ah s

eca

ra h

uku

m

3-A

.2

Pe

mka

b/P

em

kot

M1

8

3D

3.1

W

adah

KA

D t

erb

en

tuk

3-A

.3

Foru

m T

oko

h K

un

ci

M1

9

3D

4.1

K

rite

ria

SDM

yan

g d

ibu

tuh

kan

un

tuk

me

ngi

si P

okj

a

3-A

.4

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

M

20

3D

4.2

T

erj

arin

gnya

be

be

rap

a ka

nd

ida

t SD

M y

ang

aka

n d

ud

uk

dal

am P

okj

a M

20

3D

4.3

T

erp

ilih

nya

SD

M p

rofe

sio

nal

un

tuk

Po

kja

M2

1 –

22

3D

4.4

P

em

aham

an S

DM

te

rpili

h t

erh

adap

tu

po

ksi s

ert

a h

ak/k

ew

ajib

ann

ya

M2

3

3D

5.1

D

raft

Re

nst

ra w

ilaya

h K

AD

3

-A.5

W

adah

/org

anis

asi

KA

D

M2

4 –

M2

6

3D

5.2

D

raft

Mile

sto

ne

wila

yah

KA

D

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

M

24

– M

26

3D

5.3

D

raft

Act

ion

Pla

n K

AD

W

adah

/org

anis

asi

KA

D

M2

4 –

M2

6

3D

6.1

T

eri

de

nti

fika

sin

ya b

eb

era

pa

alte

rnat

if s

um

be

r p

em

bia

yaan

& m

eka

nis

me

pe

nga

ngg

ara

n u

ntu

k ke

giat

an o

pe

rasi

on

al K

AD

se

rta

imp

lem

en

tasi

kegi

atan

/pro

gram

KA

D

3-A

.6

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

M

27

– 2

9

3D

6.2

K

ese

pak

ata

n/k

om

itm

en

par

a an

ggo

ta K

AD

te

nta

ng

sum

be

r p

em

bia

yaan

dan

pe

nga

ngg

ara

nn

ya

M3

0

3D

7.1

D

raft

Pe

rda

KA

D

3-A

.7

Pe

mka

b/P

em

kot/

DP

RD

M

18

– M

36

3D

7.2

D

ite

tap

kan

nya

Pe

rda

ten

tan

g K

AD

P

em

kab

/Pe

mko

t/D

PR

D

M3

6

3D

8.1

T

ers

ele

ngg

ara

nya

ke

giat

an

stu

di b

and

ing

yan

g d

imo

bili

sasi

Dit

jen

PU

M/P

rop

insi

3

-A.8

D

itje

n P

um

, Pe

mp

rov

M

5 –

M6

M1

7 –

M1

8

M2

9 –

M3

0

3D

8.2

T

ers

ele

ngg

ara

nya

ke

giat

an

stu

di b

and

ing

yan

g d

ilaku

kan

se

nd

iri o

leh

pih

ak

dae

rah

yan

g b

eke

rjas

ama

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

M 1

7 –

M1

8

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

60

| P

ag

e

Ou

tpu

t N

om

or

Ke

gia

tan

Uta

ma

Inst

itu

si P

en

an

gg

un

g J

aw

ab

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Ko

de

Ou

tpu

t

Jud

ul

Ou

tpu

t 3

D9

.1

Kaj

ian

pe

ratu

ran

pe

run

da

nga

n t

erk

ait

wad

ah/o

rgan

isas

i KA

D

3-A

.9

Dit

jen

PU

M

M1

– M

18

3D

9.2

R

evi

si p

era

tura

n p

eru

nd

anga

n t

erk

ait

wad

ah/o

rgan

isas

i KA

D

Dit

jen

PU

M

M1

9 –

M3

6

3D

10

.1

Sin

kro

nis

asi/

har

mo

nis

asi p

era

tura

n p

eru

nd

an

gan

te

rkai

t m

eka

nis

me

pe

mb

iaya

an d

an p

ert

angg

un

gjaw

aban

KA

D

3-A

.10

D

itje

n P

UM

M

1 –

M3

6

4D

1.1

T

eri

de

nti

fika

sin

ya b

idan

g-b

ida

ng

Po

kja

yan

g d

ibu

tuh

kan

4

-A.1

W

adah

/org

anis

asi

KA

D

M2

4

4D

1.2

T

ers

ed

ian

ya J

ob

De

scri

pti

on

tia

p b

idan

g P

okj

a M

24

4D

1.3

T

erb

en

tukn

ya b

eb

era

pa

Po

kja

de

nga

n b

idan

g te

rte

ntu

M

25

4D

2.1

T

erj

adin

ya k

om

un

ika

si ,

kerj

asam

a d

an k

oo

rdin

asi (

3k)

an

tar

SKP

D t

erk

ait

4

-A.2

W

adah

/org

anis

asi

KA

D

Mu

lai

M2

2

dan

be

rsif

at

teru

s m

en

eru

s 4

D3

.1

Daf

tar

kegi

atan

+ je

nis

/be

sarn

ya b

antu

an

(te

knis

mau

pu

n d

ana)

+ id

en

tita

s

sum

be

r d

ana

4

-A.3

W

adah

/org

anis

asi

KA

D;

Pe

mko

t/P

em

kab

M3

1

4D

3.2

K

ese

pak

ata

n b

en

tuk

kerj

asam

a/b

antu

an y

ang

akan

dib

eri

kan

M3

2

5D

1.1

K

on

sep

ke

lem

bag

aan

dan

pe

mb

iaya

an S

ekr

eta

riat

Be

rsam

a (S

ekb

er)

5

-A.1

D

itje

n P

UM

M

1 –

M3

5D

1.2

D

raft

Ke

pu

tusa

n M

en

teri

Dal

am N

ege

ri t

en

tan

g P

em

be

ntu

kan

Se

kbe

r M

3 –

M6

5D

1.3

K

on

sep

Se

kbe

r se

rta

Ke

pu

tusa

n M

en

dag

ri F

inal

, sia

p u

ntu

k d

iimp

lem

en

tasi

kan

M

7 –

M8

5D

1.4

T

erb

en

tukn

ya S

ekb

er

dan

dib

erl

aku

kan

nya

Ke

pu

tusa

n M

en

dag

ri t

en

tan

g

Pe

mb

en

tuka

n S

ekb

er

M9

5D

1.5

K

egi

atan

so

sial

isa

si S

ekb

er

ters

ele

ngg

ara

M

10

– M

12

5D

2.1

T

erb

en

tukn

ya n

etw

ork

ing

an

tara

lem

bag

a/ke

me

ntr

ian

te

rkai

t d

i tin

gkat

pu

sat

sert

a ke

sep

akat

an

un

tuk

me

nga

dak

an p

ert

em

uan

be

rkal

a

5-A

.2

Dit

jen

PU

M/S

ekb

er

M

1 –

M2

5D

2.2

In

form

asi t

erb

aru

te

nta

ng

KA

D s

ert

a te

rse

dia

nya

be

be

rap

a al

tern

ati

f p

em

eca

ha

n

mas

alah

KA

D

M3

– d

st

5D

2.3

Su

rat

Ke

pu

tusa

n/S

ura

t E

dar

an

Be

rsam

a in

sta

nsi

pu

sat

terk

ait

un

tuk

pe

nye

lesa

ian

mas

alah

KA

D

M3

– d

st

5D

3.1

D

ata/

Info

rmas

i SW

OT

dae

rah

yan

g su

da

h m

ela

kuka

n K

AD

be

sert

a id

en

tifi

kasi

pe

rmas

ala

han

yan

g d

iha

dap

i 5

-A.3

D

itje

n P

UM

, Pe

mp

rov

M1

– M

6

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

61

| P

ag

e

Ou

tpu

t N

om

or

Ke

gia

tan

Uta

ma

Inst

itu

si P

en

an

gg

un

g J

aw

ab

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Ko

de

Ou

tpu

t

Jud

ul

Ou

tpu

t 5

D3

.2

Kri

teri

a in

dik

ato

r/p

ara

me

ter

Mo

ne

v

Dit

jen

PU

M/S

ekb

er

M1

– M

6

5D

3.3

H

asil

eva

luas

i KA

D

M7

– M

9

5D

3.4

B

eb

era

pa

alte

rnat

if k

eb

ijaka

n u

ntu

k m

en

yele

saik

an

pe

rmas

alah

an

KA

D

M1

0

5D

3.5

K

eb

ijaka

n t

erp

ilih

un

tuk

diim

ple

me

nta

sika

n

M1

1

5D

3.6

Im

ple

me

nta

si k

eb

ijaka

n K

AD

M

11

5D

3.7

H

asil

kegi

ata

n m

on

ev

be

rkal

a

Dit

jen

PU

M/S

ekb

er;

Pe

mp

rov

Tia

p M

12

5D

4.1

T

ers

ed

ian

ya k

ajia

n k

em

un

gkin

an p

en

ggu

naa

n d

an

a d

eko

nse

ntr

asi u

ntu

k K

AD

ole

h P

em

pro

v 5

-A.4

D

itje

n P

UM

M

1 –

M6

5D

4.2

D

raft

ke

bija

kan

me

kan

ism

e p

en

ggu

naa

n d

ana

de

kon

sen

tras

i un

tuk

KA

D

Dit

jen

PU

M/S

ekb

er

M

7 –

M1

2

5D

4.3

D

raft

ke

bija

kan

me

kan

ism

e p

en

ggu

naa

n d

ana

de

kon

sen

tras

i un

tuk

KA

D y

ang

tela

h m

en

dap

atka

n m

asu

kan

(d

ari

ke

giat

an

Ko

nsu

ltas

i Pu

blik

)

M1

3 –

M1

5

5D

4.4

R

egu

lasi

/Pe

ratu

ran

te

nta

ng

Pe

ngg

un

aan

dan

a D

eko

nse

ntr

asi u

ntu

k K

AD

M

16

– M

18

5D

4.5

T

erl

aksa

nan

ya k

egi

atan

“P

en

ggu

naa

n D

ana

De

kon

sen

tras

i un

tuk

KA

D”

M1

9 –

M2

4

5D

5.1

Fa

silit

ato

r K

AD

te

rla

tih

di t

ingk

at p

usa

t 5

-A.5

D

itje

n P

UM

M

1 –

M6

5D

5.2

Fa

silit

ato

r K

AD

te

rla

tih

di t

ingk

at p

rop

insi

D

itje

n P

UM

M

7 –

M1

8

5D

5.3

D

esa

in k

egi

ata

n C

ap

aci

ty b

uild

ing

yan

g d

ibu

tuh

kan

pih

ak p

em

pro

v u

ntu

k

me

nga

wal

/me

nd

oro

ng/

me

mp

erk

uat

/me

mfa

silit

asi K

AD

Dit

jen

PU

M/S

ekb

er;

Pe

mp

rov

M

7 –

M1

2

5D

5.4

P

ela

ksan

aan

ke

giat

an

Ca

pa

city

Bu

ild

ing

bag

i pe

me

rin

tah

pro

pin

si

Dit

jen

PU

M/S

ekb

er;

Pe

mp

rov

M

13

– M

18

5D

5.5

D

esa

in k

egi

ata

n C

ap

aci

ty B

uild

ing

yan

g d

ibu

tuh

kan

pe

me

rin

tah

kab

up

ate

n/k

ota

P

em

pro

v, P

em

kab

/Ko

ta

M1

9 –

M2

1

5D

5.6

P

ela

ksan

aan

ke

giat

an

ca

pa

city

bu

ild

ing

di t

ingk

at k

abu

pat

en

/ko

ta d

ilaku

kan

ole

h

fasi

litat

or

KA

D p

rop

insi

Pe

mp

rov

M

25

- d

st

5D

6.1

P

ert

em

uan

aw

al u

ntu

k m

en

jalin

ko

mu

nik

asi a

nta

r K

AD

5

-A.6

D

itje

n P

UM

/ Se

kbe

r; P

em

pro

v M

7 -

M9

5D

6.2

T

erb

en

tukn

ya A

sosi

asi K

AD

P

em

pro

v; P

em

kab

/Pe

mko

t; w

adah

KA

D

yan

g su

dah

te

rbe

ntu

k

M1

0 -

M1

2

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

62

| P

ag

e

3.4

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n W

ak

tu P

ela

ksa

na

an

Ma

trik

5

Re

nca

na

Ak

si b

erd

asa

rka

n W

ak

tu P

ela

ksa

na

an

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Su

b K

eg

iata

n

Ou

tpu

t

Ko

de

K

eg

iata

n

Ko

de

O

utp

ut

INS

TIT

US

I P

EN

AN

GG

UN

G J

AW

AB

: D

ITJE

N P

UM

M1

– M

2

Dit

jen

PU

M

5M

2.1

Me

nga

da

kan

pe

rte

mu

an

un

tuk

me

nja

lin k

om

un

ikas

i aw

al

anta

r le

mb

aga

/ke

me

ntr

ian

te

rkai

t d

i tin

gkat

pu

sat

5D

2.1

Te

rbe

ntu

kn

ya

ne

two

rkin

g a

nta

r le

mb

ag

a/

ke

me

ntr

ian

te

rka

it d

i ti

ng

ka

t p

usa

t se

rta

ke

sep

ak

ata

n u

ntu

k m

en

ga

da

ka

n p

ert

em

ua

n b

erk

ala

M1

– M

3

Dit

jen

PU

M

5M

1.1

Me

nyu

sun

ko

nse

p S

ekb

er

(di t

ingk

at p

usa

t) m

elip

uti

:

� K

ean

ggo

taan

/str

ukt

ur

org

anis

asi

� T

uga

s/fu

ngs

i/w

ew

en

an

g

� P

rose

du

r d

an

Tat

a K

erj

a

� M

eka

nis

me

Pe

mb

iaya

an

5D

1.1

Ko

nse

p k

ele

mb

ag

aa

n d

an

pe

mb

iay

aa

n S

ek

be

r

M1

– M

4

Dit

jen

PU

M

1M

1.1

Pe

nyu

sun

an “

Bu

ku P

and

ua

n P

em

be

ntu

kan

da

n

Pe

laks

anaa

n K

AD

”

1D

1.1

Bu

ku P

and

uan

Pe

mb

en

tuka

n d

an

Pe

laks

anaa

n K

AD

yan

g m

en

jela

skan

de

nga

n d

eti

l lan

gkah

– la

ngk

ah

pe

mb

en

tuka

n d

an p

ela

ksan

aan

KA

D

M1

– M

4

Dit

jen

PU

M

1M

2.1

Pe

nyu

sun

an m

od

ul t

em

a “D

asar

Pe

mah

aman

K

AD

”

1D

2.1

Mo

du

l so

sial

isas

i “D

asar

Pe

mah

am

an K

AD

”

M1

– M

4

Dit

jen

PU

M

1M

2.2

Pe

nyu

sun

an m

od

ul t

em

a “P

era

tura

n d

an P

eru

nd

anga

n

KA

D”

1D

2.2

Mo

du

l so

sial

isas

i “P

era

tura

n d

an P

eru

nd

an

gan

KA

D”

M1

– M

4

Dit

jen

PU

M, P

em

pro

v 1

M2

.3

Pe

nyu

sun

an m

od

ul s

imu

lasi

pe

mb

en

tuka

n K

AD

1

D2

.3

Mo

du

l Sim

ula

si in

tera

ktif

pe

mb

en

tuka

n K

AD

M1

– M

6

Dit

jen

PU

M,

Pe

mp

rov

5M

3.1

Me

laku

kan

pe

me

taan

KA

D, b

eru

pa

pe

ngu

mp

ula

n d

ata

atau

pu

n in

form

asi t

en

tan

g ke

kua

tan

/ p

elu

ang

dan

kele

mah

an

/ h

amb

ata

n (

SWO

T)

dae

rah

yan

g su

da

h

me

laku

kan

KA

D

5D

3.1

Da

tab

ase

/In

form

asi

SW

OT

da

era

h y

an

g s

ud

ah

me

lak

uk

an

KA

D b

ese

rta

id

en

tifi

ka

si p

erm

asa

lah

an

ya

ng

dih

ad

ap

i

M1

– M

6

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

5

M3

.2

Me

ne

ntu

kan

kri

teri

a/in

dik

ato

r m

on

ev

yan

g te

ruku

r 5

D3

.2

Kri

teri

a I

nd

ika

tor/

pa

ram

ete

r M

on

ev

M1

– M

6

Dit

jen

PU

M

5M

4.1

Me

laku

kan

kaj

ian

ke

mu

ngk

inan

pe

ngg

un

aan

dan

a

de

kon

sen

tras

i ole

h p

ihak

pro

pin

si u

ntu

k

me

nd

oro

ng/

me

mfa

silit

asi K

AD

di K

abu

pat

en

/Ko

ta y

ang

be

rad

a d

i dal

am w

ilaya

hn

ya

5D

4.1

Te

rse

dia

ny

a k

aji

an

ke

mu

ng

kin

an

pe

ng

gu

na

an

da

na

de

ko

nse

ntr

asi

un

tuk

KA

D o

leh

Pe

mp

rov

M1

– M

6

Dit

jen

PU

M

5M

5.1

M

en

gad

aka

n p

ela

tih

an

Fas

ilita

tor

KA

D d

i tin

gkat

pu

sat

5

D5

.1

Fa

sili

tato

r K

AD

te

rla

tih

di

tin

gk

at

pu

sat

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

63

| P

ag

e

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Su

b K

eg

iata

n

Ou

tpu

t

Ko

de

K

eg

iata

n

Ko

de

O

utp

ut

→

Fas

ilita

tor

di t

ingk

at p

usa

t n

an

tin

ya a

kan

me

laks

anak

an

ke

giat

an

cap

acit

y b

uild

ing

bag

i pe

mp

rov

M1

– M

18

D

itje

n P

UM

3

M9

.1

Me

laku

kan

kaj

ian

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

te

rka

it

wad

ah/o

rgan

isas

i KA

D

3D

9.1

Ka

jia

n p

era

tura

n p

eru

nd

an

ga

n t

erk

ait

wa

da

h/o

rga

nis

asi

KA

D

M1

– M

36

D

itje

n P

UM

3

M1

0.1

Me

laku

kan

sin

kro

nis

asi/

har

mo

nis

asi p

era

tura

n

pe

run

dan

gan

te

rkai

t m

ekn

ism

e p

em

bia

yaan

da

n

pe

rtan

ggu

ngj

awab

an K

AD

3D

10

.1

Sin

kro

nis

asi

/ha

rmo

nis

asi

pe

ratu

ran

pe

run

da

ng

an

terk

ait

me

kn

ism

e p

em

bia

ya

an

da

n

pe

rta

ng

gu

ng

jaw

ab

an

KA

D

M3

– M

6

Dit

jen

PU

M

5M

1.2

Pe

nyu

sun

an D

raft

Ke

pu

tusa

n M

en

teri

Dal

am N

ege

ri

ten

tan

g P

em

be

ntu

kan

Se

kbe

r

5D

1.2

Dra

ft K

ep

utu

san

Me

nte

ri D

ala

m N

eg

eri

te

nta

ng

Pe

mb

en

tuk

an

Se

kb

er

M3

– d

st

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

5

M2

.2

Me

nga

da

kan

pe

rte

mu

an

be

rkal

a u

ntu

k b

erb

agi i

nfo

rmas

i

(sh

arin

g) p

erk

em

ban

gan

te

rbar

u s

ert

a m

em

ba

has

pe

rmas

ala

han

KA

D

5D

2.2

Info

rma

si t

erb

aru

te

nta

ng

KA

D s

ert

a t

ers

ed

ian

ya

be

be

rap

a a

lte

rna

tif

pe

me

cah

an

ma

sala

h K

AD

M3

- d

st

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

5

M2

.3

Me

mb

uat

Su

rat

Ke

pu

tusa

n/

Ed

aran

Be

rsam

a, ji

ka

dip

erl

uka

n

→ M

isal

nya

un

tuk

me

nye

lesa

ika

n p

erm

asa

lah

an K

AD

yan

g m

elib

atka

n le

bih

dar

i sat

u le

mb

aga/

kem

en

tria

n d

i

tin

gkat

pu

sat)

5M

2.3

Su

rat

Ke

pu

tusa

n/

Ed

ara

n B

ers

am

a i

nst

an

si p

usa

t

terk

ait

un

tuk

pe

ny

ele

saia

n m

asa

lah

KA

D

M5

dan

M6

M1

7 d

an M

18

M2

9 d

an M

30

dst

(2x/

tah

un

)

Dit

jen

PU

M, P

em

pro

v 1

M2

.4

Me

laku

kan

ke

giat

an

so

sial

isas

i KA

D s

eca

ra le

ngk

ap

(te

rmas

uk

sim

ula

si in

tera

ktif

pe

mb

en

tuka

n K

AD

) 2

kal

i

dal

am s

atu

ta

hu

n

1D

2.4

Ke

giat

an s

osi

alis

asi

KA

D t

ers

ele

ngg

ara

dan

diik

uti

de

nga

n la

po

ran

pe

nye

len

ggar

aan

ke

giat

an

M5

– M

6

M1

7 –

M1

8

M2

9 –

M3

0

Dit

jen

Pu

m, P

em

pro

v,

3M

8.1

Dit

jen

PU

M/P

rop

insi

me

mo

bili

sasi

/ m

en

gorg

an

isir

kegi

atan

stu

di b

and

ing

yan

g d

iiku

ti o

leh

pih

ak

pe

me

rin

tah

dae

rah

ka

bu

pa

ten

/ko

ta p

rop

insi

(bis

a d

ijad

ikan

sat

u r

angk

aian

de

nga

n k

egi

atan

so

sial

iasi

)

3D

8.1

Te

rse

len

gg

ara

ny

a k

eg

iata

n s

tud

i b

an

din

g y

an

g

dim

ob

ilis

asi

Dit

jen

PU

M/P

rop

insi

M6

– M

18

D

itje

n P

UM

1

M4

.1

Me

laku

kan

kaj

ian

me

nge

nai

ke

mu

ngk

inan

pe

ne

rap

an

sist

em

inse

nti

f ya

ng

sesu

ai d

en

gan

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

1D

4.1

Te

rse

dia

nya

kaj

ian

ke

mu

ngk

inan

pe

ne

rap

an s

iste

m

inse

nti

f

M6

- d

st

Dit

jen

PU

M

1M

2.5

M

en

sosi

alis

asik

an p

em

aham

an K

AD

me

lalu

i 1

D2

.5

Dit

ayan

gkan

nya

“Ik

lan

Lay

anan

Mas

yara

kat”

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

64

| P

ag

e

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Su

b K

eg

iata

n

Ou

tpu

t

Ko

de

K

eg

iata

n

Ko

de

O

utp

ut

“I

klan

Lay

anan

Mas

yara

kat”

di m

ed

ia t

ele

visi

me

nge

nai

pe

mah

aman

KA

D

M7

– M

8

Dit

jen

PU

M

5M

1.3

Pe

mb

ahas

an k

on

sep

ke

lem

bag

aan

/ p

em

bia

yaan

Se

kbe

r

dan

dra

ft K

ep

utu

san

Me

nte

ri D

alam

Ne

geri

5D

1.3

Ko

nse

p S

ek

be

r se

rta

Ke

pu

tusa

n M

en

da

gri

Fin

al,

sia

p

un

tuk

di

imp

lem

en

tasi

ka

n

M7

– M

9

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

5

M3

.3

Me

laku

kan

kaj

ian

/an

alis

a te

rhad

ap d

ata/

info

rmas

i KA

D

yan

g su

dah

te

rid

en

tifi

kasi

de

nga

n m

en

ggu

nak

an

ind

ikat

or

mo

ne

v

5D

3.3

Ha

sil

ev

alu

asi

KA

D

M7

- M

9

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er;

Pe

mp

rov

5M

6.1

Me

nga

da

kan

pe

rte

mu

an

un

tuk

me

nja

lin k

om

un

ikas

i aw

al

anta

r K

AD

yan

g su

dah

te

rbe

ntu

k d

i se

luru

h In

do

ne

sia

5D

6.1

Pe

rte

mu

an

aw

al

un

tuk

me

nja

lin

ko

mu

nik

asi

an

tar

KA

D

M7

– M

12

D

itje

n P

UM

; P

em

pro

v,

1M

3.1

Me

laku

kan

kaj

ian

re

leva

nsi

KA

D d

en

gan

te

ma

:

� I

de

nti

fika

si p

ote

nsi

dae

rah

ya

ng

akan

dik

erj

asam

akan

,

� P

erm

asal

ahan

yan

g id

en

tik

an

tara

dae

rah

– d

aera

h

yan

g ak

an m

ela

kuka

n K

AD

� K

eu

anga

n K

AD

,

� P

en

gelo

laan

ase

t b

ers

ama

KA

D,

� P

em

bag

ian

ke

un

tun

gan

da

n k

eru

gian

KA

D

1D

3.1

Kaj

ian

re

leva

nsi

KA

D d

en

gan

te

ma:

�

Ide

nti

fika

si p

ote

nsi

dae

rah

ya

ng

akan

dik

erj

asam

aka

n,

�

Pe

rmas

alah

an y

ang

ide

nti

k a

nta

ra d

aera

h –

dae

rah

yan

g ak

an m

ela

kuka

n K

AD

�

Ke

uan

gan

KA

D,

�

Pe

nge

lola

an a

set

be

rsam

a K

AD

,

�

Pe

mb

agia

n k

eu

ntu

nga

n d

an

ke

rugi

an K

AD

M7

– M

12

D

itje

n P

UM

/ Se

kbe

r 5

M4

.2

Me

nyu

sun

dra

ft k

eb

ijaka

n m

en

gen

ai m

eka

nis

me

pe

ngg

un

aan

da

na

de

kon

sen

tras

i un

tuk

KA

D

5D

4.2

Dra

ft k

eb

ija

ka

n m

ek

an

ism

e p

en

gg

un

aa

n d

an

a

de

ko

nse

ntr

asi

un

tuk

KA

D

M7

– M

12

D

itje

n P

UM

/Se

kbe

r;

Pe

mp

rov

5M

5.3

Me

laku

kan

ide

nti

fika

si d

an

me

nyu

sun

be

ntu

k/je

nis

de

sain

cap

acit

y b

uild

ing

yan

g d

ibu

tuh

kan

ole

h

Pe

me

rin

tah

Pro

vin

si

→ Id

en

tifi

kasi

dila

kuka

n d

ari h

asil

kegi

atan

5M

3.1

,

dim

aksu

dka

n u

ntu

k m

en

gaw

al/

me

nd

oro

ng/

me

mp

erk

uat

/ m

em

fasi

litas

i K

AD

yan

g te

rjad

i di

wila

yah

nya

5D

5.3

De

sain

Ke

gia

tan

ca

pa

city

bu

ild

ing

y

an

g d

ibu

tuh

ka

n

pih

ak

pe

mp

rov

un

tuk

me

ng

aw

al/

me

nd

oro

ng

/

me

mp

erk

ua

t/ m

em

fasi

lita

si K

AD

di

wil

ay

ah

ny

a

M7

– M

18

D

itje

n P

UM

5

M5

.2

Me

nga

da

kan

pe

lati

ha

n F

asili

tato

r K

AD

di t

ingk

at p

rop

insi

→ F

asili

tato

r d

i tin

gkat

pro

vin

si n

anti

nya

aka

n

me

laks

anak

an

ke

giat

an

ca

pa

city

bu

ild

ing

bag

i

Pe

mka

b/P

em

kot

5D

5.2

Fa

sili

tato

r K

AD

te

rla

tih

di

tin

gk

at

pro

pin

si

M9

D

itje

n P

UM

5

M1

.4

Pe

mb

en

tuka

n S

ekr

eta

riat

Be

rsa

ma

yan

g d

iatu

r d

en

gan

Ke

pu

tusa

n M

en

teri

Dal

am N

ege

ri

5D

1.4

Te

rbe

ntu

kn

ya

Se

kre

tari

at

Be

rsa

ma

&

dib

erl

ak

uk

an

ny

a K

ep

utu

san

Me

nd

ag

ri

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

65

| P

ag

e

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Su

b K

eg

iata

n

Ou

tpu

t

Ko

de

K

eg

iata

n

Ko

de

O

utp

ut

M1

0

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

5

M3

.4

Me

ngi

de

nti

fika

si a

lte

rnat

if k

eb

ijaka

n u

ntu

k

me

nye

lesa

ikan

pe

rmas

ala

han

KA

D b

erd

asa

rkan

has

il

eva

luas

i

5D

3.4

Be

be

rap

a a

lte

rna

tif

ke

bij

ak

an

un

tuk

me

ny

ele

saik

an

pe

rma

sala

ha

n K

AD

M1

0-M

12

D

itje

n P

UM

5

M1

.5

Sosi

alis

asi

te

rbe

ntu

knya

Se

kbe

r d

i tin

gkat

pu

sat

dan

dae

rah

5D

1.5

Ke

gia

tan

so

sia

lisa

si S

ek

be

r te

rse

len

gg

ara

M1

1

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

5

M3

.5

Me

ne

ntu

kan

ke

bija

kan

te

rka

it K

AD

yan

g ak

an d

i

imp

lem

en

tasi

kan

de

nga

n m

ela

kuka

n a

nal

isa

terh

ad

ap

be

be

rap

a al

tern

atif

ke

bija

kan

5D

3.5

K

eb

ija

ka

n t

erp

ilih

un

tuk

di

imp

lem

en

tasi

ka

n

M1

1

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

5

M3

.6

Me

ngi

mp

lem

en

tasi

kan

ke

bija

kan

KA

D t

erp

ilih

5

D3

.6

Imp

lem

en

tasi

ke

bij

ak

an

KA

D

Tia

p M

12

D

itje

n P

UM

/ Se

kbe

r ;

Pe

mp

rov

5M

3.7

Me

laku

kan

ke

giat

an

mo

ne

v K

AD

se

cara

be

rkal

a

5D

3.7

Ha

sil

ke

gia

tan

mo

ne

v b

erk

ala

M1

3 –

M1

5

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

5M

4.3

Me

laku

kan

ke

giat

an

ko

nsu

ltas

i pu

blik

dra

ft k

eb

ijaka

n

pe

ngg

un

aan

da

na

De

kon

sen

tra

si u

ntu

k K

AD

5D

4.3

Dra

ft k

eb

ija

ka

n m

ek

an

ism

e p

en

gg

un

aa

n d

an

a

de

ko

nse

ntr

asi

un

tuk

KA

D y

an

g t

ela

h m

en

da

pa

tka

n

ma

suk

an

M1

3 –

M 1

8

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er;

Pe

mp

rov

5M

5.4

Me

laks

anak

an

ke

giat

an c

apac

ity

bu

ildin

g ya

ng

tela

h d

i

ide

nti

fika

si

5D

5.4

Pe

lak

san

aa

n k

eg

iata

n C

ap

aci

ty B

uil

din

g b

ag

i

pe

me

rin

tah

pro

vin

si

M1

6 –

M1

8

Dit

jen

PU

M/

Sekb

er

5M

4.4

Imp

lem

en

tasi

ke

bija

kan

“P

en

ggu

naa

n D

ana

De

kon

sen

tras

i un

tuk

KA

D”

5D

4.4

Re

gu

lasi

/Pe

ratu

ran

te

nta

ng

Pe

ng

gu

na

an

Da

na

De

ko

nse

ntr

asi

un

tuk

KA

D

M1

8 –

M3

0

Dit

jen

PU

M

1M

4.2

Me

nyu

sun

dra

ft k

eb

ijaka

n p

em

be

rian

inse

nti

f

(me

kan

ism

e, k

rite

ria,

be

ntu

k)

1D

4.2

Dra

ft k

eb

ijaka

n in

sen

tif

KA

D

M1

9 -

24

D

itje

n P

UM

/ Se

kbe

r 5

M4

.5

Pe

nd

amp

inga

n im

ple

me

nta

si k

egi

atan

“P

en

ggu

naa

n

Dan

a D

eko

nse

ntr

asi u

ntu

k K

AD

”

5D

4.5

Te

rla

ksa

na

ny

a k

eg

iata

n “

Pe

ng

gu

na

an

Da

na

De

ko

nse

ntr

asi

un

tuk

KA

D”

M1

9 –

M3

6

Dit

jen

PU

M

3M

9.2

Me

laku

kan

re

visi

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

te

rka

it

wad

ah/o

rgan

isas

i KA

D

3D

9.2

Re

vis

i p

era

tura

n p

eru

nd

an

ga

n t

erk

ait

wa

da

h/o

rga

nis

asi

KA

D

M3

1–

M3

6

Dit

jen

PU

M, P

em

pro

v 1

M4

.3

Me

laku

kan

ke

giat

an

ko

nsu

ltas

i pu

blik

“K

eb

ijaka

n In

sen

tif

KA

D”

1D

4.3

Ke

giat

an k

on

sult

asi

pu

blik

te

rse

len

ggar

a d

an

diik

uti

lap

ora

nn

ya

M3

6

Dit

jen

PU

M

1M

4.4

Mu

lai m

en

era

pka

n “

Ke

bija

kan

In

sen

tif

KA

D”

1D

4.4

Pe

ratu

ran

Inse

nti

f K

AD

M3

6 –

M4

2

Dit

jen

PU

M;

Pe

mp

rov

1M

4.5

M

ela

kuka

n k

egi

ata

n s

osi

alis

asi “

Ke

bija

kan

In

sen

tif

KA

D”

1D

4.5

K

egi

atan

so

sial

isa

si t

ers

ele

ngg

ara

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

66

| P

ag

e

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Su

b K

eg

iata

n

Ou

tpu

t

Ko

de

K

eg

iata

n

Ko

de

O

utp

ut

INS

TIT

US

I P

EN

AN

GG

UN

G J

AW

AB

: P

EM

PR

OV

/PE

MK

AB

/PE

MK

OT

M1

– M

6

Bis

a

dila

ksa

nak

an

be

rsam

aan

de

nga

n

kegi

atan

sosi

alis

asi d

an

atau

wo

rksh

op

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

yan

g

akan

/ m

ela

ksan

aka

n

KA

D

1M

5.1

Me

laku

kan

ide

nti

fika

si t

oko

h p

en

du

kun

g K

AD

di d

ae

rah

1

D5

.1

Do

kum

en

tasi

to

koh

– t

oko

h /

akt

or

regi

on

al K

AD

M4

– M

7

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

2M

1.1

Me

laku

kan

pe

rte

mu

an –

pe

rte

mu

an in

form

al u

ntu

k

me

mb

ahas

te

ma

– t

em

a K

AD

2D

1.1

Be

rte

mu

nya

akt

or

kun

ci w

ilaya

h u

ntu

k m

em

pe

rku

at

rasa

ke

be

rsam

aan

re

gio

nal

M7

– M

12

Ke

giat

an in

i bis

a

dila

kuka

n

be

rsam

aan

de

nga

n

kegi

atan

1A

3.

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

yan

g

akan

/ m

ela

ksan

aka

n

KA

D

1M

7.1

Me

laku

kan

ide

nti

fika

si f

akto

r –

fa

kto

r ku

nci

yan

g a

da

di

regi

on

se

pe

rti

�

Fisi

k (S

ara

na

da

n P

rasa

ran

a) d

an S

um

be

r D

aya

Ala

m

�

Ke

pe

nd

ud

uka

n d

an S

um

be

r D

aya

Man

usi

a

�

Hu

kum

dan

Ke

bija

kan

�

Akt

ivit

as S

ekt

ora

l

�

Pe

me

rin

tah

an

�

Sosi

al B

ud

aya

�

Jeja

rin

g d

an k

erj

a sa

ma

regi

on

al y

ang

tela

h a

da

1D

7.1

Te

rku

mp

uln

ya d

ata

– d

ata

yan

g d

ibu

tuh

kan

, se

pe

rti:

� F

isik

(Sa

ran

a &

Pra

sara

na)

dan

Su

mb

er

Day

a A

lam

� K

ep

en

du

du

kan

dan

Su

mb

er

Day

a M

anu

sia

� H

uku

m d

an K

eb

ijaka

n

� A

ktiv

itas

Se

kto

ral

� P

em

eri

nta

han

� S

osi

al B

ud

aya,

dll

� J

eja

rin

g d

an k

erj

a sa

ma

regi

on

al y

ang

tela

h a

da

M7

– D

st

(Te

rus

me

ne

rus)

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

yan

g

akan

/ m

ela

ksan

aka

n

KA

D

1M

6.1

Me

laku

kan

pe

rte

mu

an/l

oka

kary

a u

ntu

k m

en

jalin

kom

un

ikas

i de

nga

n t

oko

h p

en

du

kun

g K

AD

yan

g te

lah

diid

en

tifi

kasi

1D

6.1

Te

rbe

ntu

k n

etw

ork

ing

info

rmal

to

koh

– t

oko

h /

akt

or

regi

on

al K

AD

M8

P

em

pro

v,

Pe

mka

b/P

em

kot

2M

1.2

Me

mb

en

tuk

“Fo

rum

To

koh

Ku

nci

” u

ntu

k m

em

ba

has

pe

mb

en

tuka

n K

AD

2D

1.2

Te

rbe

ntu

knya

“Fo

rum

To

koh

Ku

nci

”

M8

P

em

pro

v,

Foru

m T

oko

h K

un

ci

2M

2.1

“Fo

rum

To

koh

ku

nci

” m

em

be

ntu

k ti

m y

ang

be

rtu

gas

un

tuk

me

nyi

ap

kan

dra

ft k

on

sep

KA

D&

dra

ft r

en

can

a

kele

mb

aga

an d

en

gan

dif

asili

tasi

ole

h P

em

pro

v

2D

2.1

Tim

pe

nyu

sun

dra

ft k

on

sep

KA

D t

erb

en

tuk

M8

– M

9

Pe

mp

rov,

Foru

m T

oko

h K

un

ci

2M

2.2

Tim

yan

g te

rbe

ntu

k m

en

yia

pka

n d

an m

en

yusu

n d

raft

kon

sep

KA

D, t

eru

tam

a vi

si d

an m

isi s

ert

a p

rio

rita

s o

bye

k

kerj

asam

a

2D

2.2

Te

rse

dia

nya

dra

ft K

on

sep

KA

D

M8

- T

eru

s

me

ne

rus,

be

rkal

a

mis

aln

ya 3

kal

i

dal

am s

eta

hu

n

Pe

mp

rov,

Foru

m T

oko

h K

un

ci

2M

5.1

Me

laku

kan

pe

rte

mu

an in

form

al r

uti

n a

kto

r ku

nci

KA

D

2D

5.1

Te

rse

len

ggar

an

ya p

ert

em

uan

ru

tin

akt

or

kun

ci K

AD

yan

g d

ido

kum

en

tasi

kan

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

67

| P

ag

e

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Su

b K

eg

iata

n

Ou

tpu

t

Ko

de

K

eg

iata

n

Ko

de

O

utp

ut

M1

0

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

2M

2.3

M

em

pu

blik

asik

an d

raft

ko

nse

p K

AD

me

lalu

i me

kan

ism

e

pu

blic

he

ari

ng

2D

2.3

Te

rpu

blik

asik

an

nya

Dra

ft K

on

sep

KA

D

M1

0 –

M1

1

Pe

mp

rov,

Foru

m T

oko

h K

un

ci

2M

3.1

Tim

yan

g te

rbe

ntu

k m

ela

kuka

n k

ajia

n a

kad

em

is s

ingk

at

terh

ada

p k

eb

utu

han

wad

ah K

AD

se

rta

be

ntu

k w

adah

yan

g se

suai

2D

3.1

Lap

ora

n k

ajia

n a

kad

em

is m

en

gen

ai k

eb

utu

ha

n d

an

be

ntu

k w

adah

KA

D

M1

0 -

M1

2

Pe

mp

rov;

Pe

mka

b/P

em

kot;

wad

ah K

AD

yan

g

sud

ah t

erb

en

tuk

5M

6.2

Pe

mb

en

tuka

n A

sosi

asi K

AD

5

D6

.2

Te

rbe

ntu

knya

Aso

sias

i KA

D

M1

2

Pe

mp

rov,

Foru

m T

oko

h K

un

ci

2M

5.2

Me

laks

anak

an

se

min

ar/w

ork

sho

p p

em

aham

an

KA

D y

ang

diik

uti

ole

h a

kto

r –

akt

or

kun

ci r

egi

on

al, t

eru

tam

a

pim

pin

an/k

ep

ala

dae

rah

yan

g (a

kan

) m

ela

kuka

n K

AD

2D

5.2

Ke

giat

an s

em

inar

/wo

rksh

op

pe

mah

aman

KA

D

terl

aksa

na

dan

diik

uti

de

nga

n la

po

ran

pe

laks

an

aan

kegi

atan

se

min

ar/

wo

rksh

op

pe

mah

aman

KA

D

M1

2 –

M1

3

Pe

mp

rov,

Foru

m T

oko

h K

un

ci

2M

3.2

T

im m

en

yusu

n d

raft

wad

ah K

AD

se

sua

i de

nga

n h

asil

kajia

n d

an k

ese

pak

atan

be

rsam

a

2D

3.2

Te

rsu

sun

nya

dra

ft w

adah

KA

D. D

raft

wad

ah K

AD

ini

me

lipu

ti h

al –

hal

:

� B

en

tuk

keo

rgan

isa

sian

/wad

ah K

AD

� S

tru

ktu

r w

adah

KA

D

� S

DM

pe

laks

ana/

pe

ngg

era

k w

ada

h K

AD

� P

em

bia

yaan

wad

ah K

AD

M1

3

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

yan

g

akan

/ m

ela

ksan

aka

n

KA

D

1M

7.2

Me

nam

pilk

an d

ata

– d

ata

terk

um

pu

l dal

am b

en

tuk

nar

asi,

stat

isti

k d

an

gra

fik

1D

7.2

Dat

a –

dat

a fa

kto

r ku

nci

re

gio

n s

ud

ah d

alam

be

ntu

k

nar

asi,

stat

isik

da

n g

rafi

k.

M1

4

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

yan

g

akan

/ m

ela

ksan

aka

n

KA

D

1M

7.3

Me

mb

uat

pe

ta k

on

dis

i re

gio

nal

be

rdas

arka

n d

ata

yan

g

terk

um

pu

l da

n t

ela

h d

iola

h

1D

7.3

Te

rse

dia

nya

“P

ET

A R

EG

ION

AL”

, se

hin

gga

terg

amb

arka

n p

ote

nsi

da

n p

erm

asal

ahan

re

gio

nal

M1

4 -

M1

5

Pe

mp

rov,

Foru

m T

oko

h K

un

ci

2M

4.1

Pe

nyu

sun

an d

raft

ke

sep

akat

an

be

rsam

a (M

oU

)

pe

laks

an

aan

KA

D o

leh

tim

2D

4.1

Te

rse

dia

nya

dra

ft K

ese

pak

ata

n B

ers

ama

(Mo

U)

M1

6

Pe

mka

b/P

em

kot

2M

5.3

Pe

nan

dat

an

gan

Ke

sep

akat

an B

ers

ama

(MO

U)

2

D5

.3

Pe

nan

dat

an

gan

an

Mo

U K

AD

M1

7 –

M1

8

Foru

m T

oko

h K

un

ci

3M

1.1

Pe

nyu

sun

an d

raft

Pe

rjan

jian

Ke

rjas

ama

be

rda

sark

an M

oU

yan

g d

ise

pak

ati

3D

1.1

Dra

ft P

erj

anjia

n K

erj

asam

a K

AD

su

dah

te

rse

dia

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

68

| P

ag

e

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Su

b K

eg

iata

n

Ou

tpu

t

Ko

de

K

eg

iata

n

Ko

de

O

utp

ut

M1

7 –

M1

8

Foru

m T

oko

h K

un

ci

3M

1.2

Asi

ste

nsi

dan

Ko

nsu

lta

si d

en

gan

Dit

jen

PU

M d

an

ata

u

Pro

vin

si

3D

1.1

Dra

ft P

erj

anjia

n K

erj

asam

a K

AD

su

dah

te

rse

dia

M1

7 –

M1

8

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/P

em

kot

3M

8.2

Pih

ak k

abu

pat

en

/ko

ta y

ang

me

laku

kan

KA

D m

ela

kuka

n

stu

di b

and

ing

3D

8.2

Te

rse

len

ggar

an

ya k

egi

ata

n s

tud

i ban

din

g ya

ng

dila

kuka

n s

en

dir

i ole

h p

ihak

dae

rah

yan

g b

eke

rjas

ama

M1

8

Pe

mka

b/P

em

kot

3M

2.1

Pe

nan

dat

an

gan

an

Pe

rjan

jian

Ke

rjas

ama

3D

2.1

Pe

rjan

jian

Ke

rja

sam

a su

da

h d

itan

dat

anga

ni o

leh

pim

pin

an d

ae

rah

mas

ing

– m

asi

ng

dan

sa

h s

eca

ra

hu

kum

M1

8 –

M3

6

Pe

mka

b/P

em

kot/

DP

RD

3

M7

.1

Me

laku

kan

inis

iasi

pe

nyu

sun

an P

erd

a P

em

ban

tuka

n

wad

ah K

AD

3D

7.1

Dra

ft P

erd

a K

AD

M1

9

Foru

m T

oko

h K

un

ci

3M

3.1

M

em

be

ntu

k/m

en

dir

ikan

wad

ah K

AD

yan

g d

ise

pak

ati

me

lalu

i ke

sep

akat

an r

esm

i

3D

3.1

Wad

ah K

AD

te

rbe

ntu

k

M1

9 –

M2

1

Pe

mp

rov,

Pe

mka

b/K

ota

5M

5.5

Me

laku

kan

ide

nti

fika

si d

an

me

nyu

sun

be

ntu

k/je

nis

de

sain

ca

pa

city

bu

ild

ing

yan

g d

ibu

tuh

kan

ole

h

Pe

mka

b/k

ota

un

tuk

me

laks

an

aka

n K

AD

5D

5.5

De

sain

Ke

giat

an

ca

pa

city

bu

ild

ing

yan

g d

ibu

tuh

kan

Pe

me

rin

tah

Kab

up

ate

n/K

ota

M2

0

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

3

M4

.1

Me

ne

ntu

kan

kri

teri

a SD

M y

an

g a

kan

du

du

k d

i tia

p P

okj

a.

Me

lipu

ti:

�

Jen

is k

eah

lian

yan

g d

ibu

tuh

kan

�

Ap

akah

dar

i SD

M in

tern

al P

NS)

ata

u

eks

tern

al

(pro

fesi

on

al)

Ca

tata

n:

4M

2.2

-4M

2.4

ad

alah

lan

gkah

yan

g d

ilaku

kan

jika

akan

me

rekr

ut

SDM

dar

i kal

an

gan

pro

fesi

on

al.

3D

4.1

Kri

teri

a SD

M y

ang

dib

utu

hka

n u

ntu

k m

en

gisi

Po

kja

M2

0

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

3

M4

.2

Me

mb

uka

/me

ngu

mu

mka

n lo

wo

nga

n p

eke

rjaa

n.

Mis

aln

ya d

en

gan

pas

an

g ik

lan

di m

ed

ia (

sura

t ka

bar

,

inte

rne

t, r

adio

, dll)

; m

en

ghu

bu

ngi

inst

itu

si p

en

did

ikan

,

org

anis

asi p

rofe

si, p

eru

sah

aan

pe

nca

ri t

en

aga

kerj

a

pro

fesi

on

al, d

ll

3D

4.2

Te

rjar

ingn

ya b

eb

era

pa

kan

did

at

SDM

yan

g ak

an

du

du

k d

alam

Po

kja

M2

1-M

22

W

adah

/org

anis

asi

KA

D

3M

4.3

Pro

ses

sele

ksi &

pe

ne

rim

aan

M

isal

nya

de

nga

n t

aha

pan

sb

b:

�

Me

ne

rim

a su

rat

lam

ara

n

(un

tuk

me

nd

apa

tkan

info

rmas

i pe

nga

lam

an p

ela

mar

kerj

a)

�

Me

laku

kan

te

st d

en

gan

mat

eri

pe

nge

tah

ua

n t

en

tan

g

KA

D, k

em

amp

ua

n m

anaj

eri

al, d

ll

�

Waw

anca

ra

�

Me

me

riks

a re

fere

nsi

Ke

pu

tusa

n p

en

eri

maa

n S

DM

3D

4.3

Te

rpili

hn

ya S

DM

pro

fesi

on

al u

ntu

k p

okj

a

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

69

| P

ag

e

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Su

b K

eg

iata

n

Ou

tpu

t

Ko

de

K

eg

iata

n

Ko

de

O

utp

ut

M2

2 -

be

rsif

at

teru

s m

en

eru

s

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

4

M2

.1

Me

nga

da

kan

pe

rte

mu

an

ru

tin

un

tuk

kom

un

ika

si a

nta

r

SKP

D

→se

jak

terb

en

tuk

wad

ah s

amp

ai d

en

gan

imp

lem

en

tasi

kegi

atan

4D

2.1

Te

rjad

inya

ko

mu

nik

asi

, ke

rjas

ama

dan

ko

ord

inas

i

(3k)

an

tar

SKP

D t

erk

ait

M2

3

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

3

M4

.4

Ori

en

tasi

bag

i SD

M t

erp

ilih

→Y

aitu

pe

nge

na

lan

sit

uas

i ke

rja

pad

a p

ega

wai

te

nta

ng

kon

sep

wad

ah K

AD

, tu

po

ksin

ya,

hak

SD

M y

bs

(pe

ngh

asila

n, j

am k

erj

a, h

ak c

uti

, fa

silit

as d

ll), r

uan

g

lingk

up

tu

gas,

dll

3D

4.4

Pe

mah

aman

SD

M t

erp

ilih

te

rhad

ap t

up

oks

i se

rta

hak

/ke

waj

iban

nya

M2

4

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

4

M1

.1

Me

laku

kan

kaj

ian

te

rhad

ap

bid

ang

po

kja

yan

g

dib

utu

hka

n

(dis

esu

aika

n d

en

gan

bid

ang/

ob

yek

yan

g d

ike

rjas

amak

an

)

4D

1.1

Te

rid

en

tifi

kasi

nya

Bid

ang-

bid

ang

Po

kja

yan

g

dib

utu

hka

n

M2

4

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

4

M1

.2

Me

laku

kan

kaj

ian

te

rhad

ap

Jo

b D

esc

rip

tio

n (

An

alis

a

jab

atan

) ti

ap b

idan

g P

okj

a, m

elip

uti

:

•

Po

la t

uga

s

•

Hak

dan

ke

waj

iban

•

We

we

nan

g

•

Tan

ggu

ng

Jaw

ab

•

SDM

yan

g d

ibu

tuh

kan

4D

1.2

Te

rse

dia

nya

Jo

b d

esc

rip

tio

n t

iap

bid

ang

Po

kja

M2

4 –

M2

6

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

3

M5

.1

Me

nyu

sun

dra

ft R

en

stra

wila

yah

KA

D

3D

5.1

Dra

ft R

en

stra

wila

yah

KA

D

M2

4 –

M2

6

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

3

M5

.2

Me

nyu

sun

dra

ft M

ilest

on

e w

ilaya

h K

AD

3

D5

.2

Dra

ft M

ilest

on

e w

ilaya

h K

AD

M2

4 –

M2

6

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

3

M5

.3

Me

nyu

sun

dra

ft A

ctio

n P

lan

KA

D

3D

5.3

Dra

ft A

ctio

n P

lan

KA

D

M2

5

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

4

M1

.3

Pe

mb

en

tuka

n b

eb

era

pa

Po

kja

de

nga

n b

idan

g te

rte

ntu

4D

1.3

Te

rbe

ntu

knya

be

be

rap

a P

okj

a b

idan

g te

rte

ntu

M2

5 -

dst

P

em

pro

v

5M

5.6

Me

laks

anak

an

ke

giat

an c

ap

aci

ty b

uild

ing

bag

i dae

rah

kab

up

ate

n/k

ota

yan

g m

em

bu

tuh

kan

.

→K

egi

atan

ini d

ap

at b

erb

en

tuk

pe

nyu

luh

an,

bim

bin

gan

tekn

is a

tau

pe

nd

idik

an

dan

pe

lati

han

(d

ikla

t) t

erk

ait

de

nga

n o

pe

rasi

on

al K

AD

se

pe

rti m

en

ingk

atka

n

kem

amp

uan

ap

arat

pe

laks

ana

KA

D, t

ata

cara

/te

knik

be

rne

gosi

asi,

dll

5D

5.6

Pe

laks

anaa

n k

egi

ata

n c

ap

aci

ty b

uild

ing

di t

ingk

at

kab

up

ate

n/k

ota

dila

kuka

n o

leh

fas

ilita

tor

KA

D

pro

pin

si

RE

NC

AN

A A

KSI

PE

NG

EMB

AN

GA

N D

AN

PE

NG

UA

TA

N K

ER

JASA

MA

AN

TA

R D

AE

RA

H

AP

RIL

20

11

70

| P

ag

e

Wa

ktu

Pe

lak

san

aa

n

Inst

itu

si

Pe

na

ng

gu

ng

Jaw

ab

Su

b K

eg

iata

n

Ou

tpu

t

Ko

de

K

eg

iata

n

Ko

de

O

utp

ut

M2

7 -

M2

9

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

3

M6

.1

Pe

mb

ahas

an a

lte

rnat

if s

um

be

r-su

mb

er

pe

mb

iaya

an

dan

me

kan

ism

e p

en

gan

ggar

an (

bai

k u

ntu

k o

pe

rasi

on

al

mau

pu

n im

ple

me

nta

si k

egi

atan

/ p

rogr

am K

AD

) →

Pe

mb

ahas

an s

um

be

r p

em

bia

yaan

& m

eka

nis

me

pe

nga

ngg

ara

n m

en

gacu

pad

a p

era

tura

n p

eru

nd

anga

n/

regu

lasi

te

rkai

t se

rta

kem

amp

uan

/kap

asit

as

dae

rah

→P

em

bah

asan

me

kan

ism

e p

em

bia

yaan

un

tuk

imp

lem

en

tasi

ke

giat

an

/ p

rogr

am K

AD

me

nga

cu p

ada

do

kum

en

pre

nca

naa

n y

ang

tela

h d

ise

pak

ati

3D

6.1

Te

rid

en

tifi

kasi

nya

be

be

rap

a al

tern

atif

su

mb

er

pe

mb

iaya

an &

me

kan

ism

e p

en

gan

ggar

an u

ntu

k

kegi

atan

op

era

sio

nal

KA

D s

ert

a im

ple

me

nta

si

kegi

atan

/pro

gram

KA

D

M3

0

Wad

ah/o

rgan

isa

si K

AD

3

M6

.2

Pe

ne

ntu

an s

um

be

r p

em

bia

yaan

se

rta

me

kan

ism

e

pe

nga

ngg

ara

nn

ya

3D

6.2

Ke

sep

akat

an

/ko

mit

me

n p

ara

angg

ota

KA

D t

en

tan

g

sum

be

r p

em

bia

yaan

da

n p

en

gan

ggar

ann

ya

M3

6

Pe

mka

b/P

em

kot/

DP

RD

3

M7

.2

Me

ne

tap

kan

Pe

rda

KA

D

3D

7.2

Dit

eta

pka

nn

ya P

erd

a te

nta

ng

KA

D

M3

1

Wad

ah/o

rgan

isa

si

KA

D;

Pe

mko

t/P

em

kab

4M

3.1

Pe

mb

ahas

an k

egi

ata

n K

AD

yan

g m

em

bu

tuh

kan

ban

tua

n/k

erj

asam

a (t

ekn

is m

au

pu

n d

an

a) d

ari l

uar

4D

3.1

Daf

tar

kegi

atan

+ j

en

is/

be

sarn

ya b

antu

an

(te

knis

mau

pu

n d

ana)

+ id

en

tita

s su

mb

er

dan

a

(mis

aln

ya p

ihak

sw

asta

yan

g b

erg

era

k d

i bid

ang

tert

en

tu,

kem

en

tria

n t

erk

ait

di t

ingk

at p

usa

t, p

erg

uru

an t

ingg

i, d

on

or,

d

ll)

M3

2

Wad

ah/o

rgan

isa

si

KA

D;

Pe

mko

t/P

em

kab

4M

3.2

Me

nga

da

kan

pe

rte

mu

an

de

nga

n s

um

be

r p

en

dan

aan

un

tuk

me

nja

jaki

ke

mu

ngk

ina

n k

erj

asam

a/ m

en

dap

at

ban

tua

n

4D

3.2

Ke

sep

akat

an

be

ntu

k ke

rjas

ama/

ban

tua

n y

ang

akan

dib

eri

kan


71 | P a g e

BAB 4 RENCANA AKSI

KEGIATAN JANGKA PENDEK

Seperti yang sudah disebutkan di bagian awal dari Rencana Aksi ini, bahwa selain rangkaian kegiatan –

kegiatan yang sudah disajikan dalam Matrik 1 sampai Matrik 5, Rencana Aksi ini juga mengambil 5

kegiatan dari Tahap 1 (1 Kegiatan); Tahap 3 (1 Kegiatan) dan Tahap 5 (3 Kegiatan) yang dinilai sebagai

kegiatan – kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam jangka pendek atau mulai tahun anggaran 2012 oleh

Ditjen PUM sebagai bagian dari usaha untuk mengembangkan dan menguatkan kerjasama antar daerah

di Indonesia, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik.

Lima kegiatan tersebut adalah:

1. Kegiatan sosialisasi pemahaman kerjasama antar daerah,

2. Kegiatan KAD Best Practice Transfer,

3. Kegiatan membentuk Sekretariat Bersama KAD,

4. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam

kerangka KAD, dan

5. Mendorong terbentuknya asosiasi KAD di tingkat pusat.

Lima kegiatan yang menjadi Rencana Aksi Jangka Pendek tersebut masing – masingnya akan dijelaskan

secara terperinci yang mencakup hal – hal sebagai berikut:

a. Latar belakang

b. Tujuan dan sasaran

c. Bentuk kegiatan

d. Hasil yang diharapkan, dan

e. Peserta kegiatan

Diharapkan dengan menyajikan Rencana Aksi Kegiatan Jangka Pendek seperti tersebut di atas akan

memudahkan Ditjen PUM, terutama Subdit KAD di dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

untuk tahun anggaran 2012.


72 | P a g e

RENCANA AKSI KEGIATAN JANGKA PENDEK

KEGIATAN 1: Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kerjasama Antar Daerah

A. LATAR BELAKANG

Undang – Undang No. 22. Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU. No. 32 tahun 2004

memberikan kesempatan kepada daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah sebagai suatu aliansi

pembangunan wilayah. Lahirnya PP. No. 50 Tahun 2007 dan terakhir melalui Permendagri No. 22 dan 23

Tahun 2009 turut menyempurnakan mekanisme pelaksanaan kerjasama antar daerah tersebut.

Terbitnya Permendagri No. 37 Tahun 2010 yang salah satu isinya mengatur dengan jelas mekanisme

pemberian hibah sebagai salah satu sumber pendanaan operasional Kerjasama Antar Daerah (KAD)

tentu saja sangat memberikan angin segar untuk KAD yang telah berdiri maupun daerah – daerah

lainnya yang berinisiatif untuk melakukan KAD. Kerjasama antar daerah ini sendiri mempunyai tujuan

untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan dan mempercepat pembangunan wilayah yang

meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, fisik, prasarana serta bidang lainnya sesuai kesepakatan

bersama.

Sejauh ini telah dirasakan adanya kendala – kendala terutama di dalam teknis pelaksanaan KAD seperti:

kurangnya pemahaman pihak daerah akan manfaat dari kerjasama antar daerah, kurangnya koordinasi

dan komunikasi dengan/antar Kepala Daerah dari masing – masing pemerintah daerah; terbatasnya

SDM pelaksana KAD dan tidak sesuai dengan tuntutan KAD; serta mekanisme pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan yang digunakan untuk KAD ini.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Direktorat Dekosentrasi

dan Kerjasama, Subdit Kerjasama Daerah, telah bekerjasama dengan Bank Dunia melalui program

Desentralization Support Facility (DSF) untuk menyusun suatu Rencana Aksi Pengembangan dan

Penguatan Kerjasama Antar Daerah. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari rencana aksi tersebut

adalah usulan untuk melaksanakan 5 Kegiatan Jangka Pendek Prioritas bagi Subdit Kerjasama Daerah

mulai Tahun Anggaran 2012 yang dibiayai oleh APBN. Salah satu kegiatan prioritas jangka pendek

tersebut adalah “Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kerjasama Antar Daerah”.

Mengingat pentingnya peran dan fungsi KAD di dalam meningkatkan pelayanan publik dan

meningkatkan perekonomian wilayah, maka Subdit Kerjasama Daerah, Direktorat Dekonsentrasi dan

Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri akan terus berupaya

mendorong melalui berbagai kegiatan yang bertujuan mengembangkan dan memperkuat kemampuan

kapasitas SDM pelaku KAD serta organisasinya baik di tingkat nasional, provinsi dan daerah, sehingga

mampu menciptakan kemandirian dan keswadayaan daerah dalam mengelola, mengembangkan dan

meningkatkan seluruh potensi daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan menunjang

kesejahteraan masyarakat.


73 | P a g e

B. TUJUAN DAN SASARAN

Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kerjasama Antar Daerah ini bertujuan untuk:

- Memberikan pemahaman dasar mengenai KAD berdasarkan teori dan contoh – contoh keberhasilan

KAD; manfaat dan keuntungan melaksanakan KAD; tata cara dan prosedur KAD; regulasi yang

mendasari KAD serta tata cara menentukan obyek kerjasama kepada para pelaku KAD terutama

para pengambil keputusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta TKKSD yang sudah

terbentuk.

- Melakukan identifikasi aktor-aktor pendukung KAD di daerah serta menyamakan pemahaman dan

tujuan serta manfaat KAD di antara daerah yang akan bekerja sama.

C. BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kerjasama Antar Daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Lokakarya Pemahaman KAD yang dihadiri oleh aktor kunci KAD seperti pengambil

keputusan dan tokoh – tokoh KAD lainnya. Kegiatan ini akan mengutamakan partisipasi peserta

Lokakarya untuk meningkatkan pemahaman KAD seperti dengan mengadakan simulasi

pembentukan KAD dan simulasi pelaksanaan KAD.

2. Penggunaan berbagai media elektronik dan cetak untuk menyebarluaskan informasi mengenai

manfaat serta pentingnya melakukan KAD untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian

wilayah, melalui Iklan Layanan Masyarakat di Televisi, Radio dan Surat Kabar nasional.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kerjasama Antar Daerah ini adalah:

1. Meningkatnya pemahaman pelaku dan calon pelaku KAD secara luas terutama para pengambil

keputusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat

meningkatkan terjalinnya kerjasama antar daerah.

2. Meluasnya penyebaran informasi di masyarakat luas mengenai pentingnya melakukan KAD untuk

meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian wilayah.

E. PESERTA

Sasaran peserta dalam kegiatan Sosialisasi ini adalah:

1. Para pengambil keputusan di tingkat propinsi/kabupaten/kota: Kepala Daerah, Sekda, Bappeda

2. DPRD di tingkat propinsi/kabupaten/kota

3. TKKSD yang sudah terbentuk

4. SKPD terkait

5. Tokoh kunci wilayah pendukung KAD


74 | P a g e


KEGIATAN 2: Kegiatan KAD Best Practice Transfer

A. LATAR BELAKANG











bersama












tersebut adalah “Kegiatan KAD Best Practice Transfer”, yang berarti kegiatan yang bersifat

mempelajari, melihat dan mengamati pelaksanaan KAD baik yang berhasil maupun belajar dari

kegagalan KAD yang ada.










75 | P a g e


Kegiatan KAD Best Practice Transfer ini bertujuan untuk:

3. Memberikan gambaran nyata mengenai proses – proses inisiasi KAD, pembentukan dan

implementasi KAD, sehingga faktor – faktor kritis yang menentukan suatu keberhasilan ataupun

kegagalan KAD bisa diketahui sejak awal oleh semua pelaku ataupun calon pelaku KAD di tingkat

pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

4. Proses transfer best practice ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pelaku ataupun calon pelaku

di semua tingkatan tersebut, dan jika dimungkinkan dapat diimplementasikan saat melaksanakan

KAD.

C. BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan KAD Best Practice Transfer yang dimaksud adalah sebagai berikut:

3. Dengan inisiasi dari Ditjen PUM, para pelaku KAD melakukan kunjungan ke beberapa KAD di

Indonesia yang bisa dijadikan pembelajaran seperti Sekber Kartamantul, BKAD

Subosukowonosraten, RM Barlingmascakeb dll.

4. Kegiatan ini juga bisa diselenggarakan dengan metode lokakarya 3 hari (misalnya di Solo atau

Jogjakarta) yang diselingi kegiatan peninjauan langsung ke lokasi – lokasi yang menjadi objek

kerjasama KAD di daerah lokasi pelaksanaan lokakarya. Kegiatan ini akan mengundang KAD – KAD

yang bisa dijadikan narasumber seperti Sekber Kartamantul, BKAD Subosukowonosraten dll, serta

mengundang KAD lainnya, ataupun juga mengundang bakal calon KAD yang sudah diidentifikasi oleh

Ditjen PUM. Kegiatan Lokakarya ini di kondisikan sedemikian rupa sehingga faktor transfer ilmu dan

pengalaman menjadi target utama.


Hasil yang diharapkan melalui kegiatan KAD Best Practice Transfer ini adalah:

1. Terjadinya pertukaran pengalaman di antara peserta kegiatan, sehingga bisa dijadikan acuan

KAD lainnya di dalam membentuk dan menjalankan KAD.

2. Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak Kabupaten/Kota yang berminat untuk

membentuk Kerjasama Antar Daerah.

3. Masyarakat luas semakin sadar akan pentingnya bekerja sama dengan daerah lain untuk

mencapai tujuan bersama.

4. Meningkatnya peran serta masyarakat luas dalam kerangka KAD.

E. PESERTA

Peserta yang diharapkan hadir di dalam kegiatan KAD Best Practice Transfer ini adalah:

1. Ditjen PUM (Subdit KAD).

2. Beberapa KAD yang bisa dijadikan contoh pembelajaran yang meliputi proses KAD sejak awal seperti

inisiasi, pembentukan dan implementasi.

3. SKPD/Dinas terkait objek KAD yang dijadikan contoh pembelajaran.


76 | P a g e

4. Para pengambil keputusan di tingkat propinsi/kabupaten/kota

5. DPRD di tingkat propinsi/kabupaten/kota

6. TKKSD yang sudah terbentuk

7. Pengusaha lokal, perguruan tinggi, NGO dan masyarakat luas.


77 | P a g e


KEGIATAN 3: Membentuk Sekretariat Bersama KAD

A. LATAR BELAKANG











bersama.



dan komunikasi dengan/antar Kepala Daerah dari masing – masing pemerintah daerah, terbatasnya









tersebut adalah “Membentuk Sekretariat Bersama KAD”, seperti yang dijelaskan di dalam Permendagri

No. 23/2009, di mana Sekretariat Bersama/Sekber yang dimaksud akan berkedudukan di Ditjen PUM.










78 | P a g e


Kegiatan membentuk Sekretariat Bersama KAD ini bertujuan untuk:

- Mewujudkan Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah di tingkat pusat dalam hal ini di

Ditjen PUM yang sesuai dengan peraturan perundangan.

- Mewujudkan suatu organisasi/lembaga/badan yang bisa menjadi mediator terhadap

pengembangan dan penguatan KAD secara nasional seperti fungsi komunikasi, kerjasama dan

koordinasi antar Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat yang sering mengeluarkan

kebijakan yang tanpa disadari justru melemahkan posisi KAD.

- Mewujudkan suatu organisasi/lembaga/badan yang bisa mengambil inisiatif dan proaktif untuk

mengembangkan dan menguatkan KAD secara nasional dan menjadi salah satu alat untuk

mencapai tujuan pembangunan di daerah.

- Sekber yang dibentuk tersebut berfungsi sebagai “Pusat Pelayanan KAD” dengan

mengutamakan sisi pelayanan, memberikan dukungan bagi KAD yang membutuhkan,

menjalankan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku KAD dll, tanpa menghilangkan fungsi –

fungsi pembinaan dan pengawasan yang dijelaskan di dalam peraturan perundangan. Fungsi

pembinaan dan pengawasan tersebut terutama berupa penyelenggaraan kegiatan monitoring

dan evaluasi secara berkala

C. BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan untuk mewujudkan Sekber KAD yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Konsep Sekber KAD yang bisa dilakukan dengan melibatkan lembaga donor ataupun

ahli – ahli serta pelaku KAD.

2. Menyelenggarakan Workshop “Sekber KAD” dengan tujuan untuk memaparkan Konsep Sekber

yang telah disusun dan mendapatkan masukan – masukan kritis dari pelaku KAD yang ikut serta di

dalam kegiatan Workshop.

3. Menyiapkan draft Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Sekber serta

mendorong pengesahannya

4. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Sekber KAD agar pelaku KAD dan Kementerian/Lembaga di

tingkat pusat mengetahui keberadaan dan fungsi Sekber KAD di Ditjen PUM.


79 | P a g e


Hasil yang diharapkan melalui kegiatan Pembentukan Sekretariat Bersama KAD ini adalah:

1. Terbentuknya Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah di tahun 2012 yang bisa menjalankan

fungsi – fungsi seperti yang sudah dijelaskan di bagian B.

2. Melalui terbentuknya Sekber KAD ini, diharapkan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta

masyarakat luas pada umumnya menyadari akan keberadaan dan keuntungan dari mekanisme


3. Terjadinya komunikasi, kerjasama dan koordinasi di tingkat pusat di antara Kementerian/Lembaga

yang selama ini menjadi salah satu kelemahan KAD di Indonesia

4. Meningkatnya peran serta masyarakat luas dalam kerangka KAD.

E. INSTITUSI PENDUKUNG

Beberapa institusi yang terkait dalam Pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) ini adalah:

1. Institusi di tingkat pusat, meliputi Kementrian Dalam Negeri (Ditjen Bangda dan Ditjen Keuangan

Daerah), Bappenas, KPDT, Kementrian Keuangan dan Kementrian Teknis lainnya

2. Pemerintah Provinsi


80 | P a g e


KEGIATAN 4: Menyelenggarakan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintahan Dalam Kerangka KAD

A. LATAR BELAKANG











bersama




SDM pelaksana KAD dan tidak sesuai dengan tuntutan KAD serta mekanisme pengelolaan dan








tersebut adalah “Menyelenggarakan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Dalam Kerangka KAD”.










81 | P a g e


Kegiatan Menyelenggarakan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Dalam

Kerangka KAD ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman pelaku KAD terhadap prinsip dan teori dasar KAD.

- Menyediakan fasilitator KAD baik di tingkat pusat maupun provinsi yang dapat menjadi

narasumber bagi daerah – daerah yang membutuhkannya dalam kerangka KAD, serta

memfasilitasi pihak daerah provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan KAD mulai dari proses

inisiasi sampai ke proses monitoring dan evaluasi.

C. BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan untuk mewujudkan Sekber KAD yang dimaksud adalah sebagai berikut:

• Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan agar bisa menjadi nara sumber

KAD bagi daerah – daerah yang akan membentuk KAD.


Hasil yang diharapkan melalui kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas ini adalah:

1. Terjadinya peningkatan pemahaman KAD di antara para pelaku KAD baik di tingkat pusat

maupun provinsi dan daerah, sehingga KAD yang ada bisa menjadi lebih berfungsi sesuai teori

dan prinsip KAD.

2. Untuk daerah – daerah yang akan membentuk KAD diharapkan melalui kegiatan ini tersedia

fasilitator yang telah memahami KAD secara benar, sehingga daerah – daerah tersebut dengan

arahan dan bimbingan fasilitator bisa membentuk KAD sesuai dengan kebutuhan daerah masing

– masing.

3. Terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas dari KAD di Indonesia yang berfungsi sebagai salah

satu alat untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pembangunan perekonomian

wilayah

E. PESERTA

Peserta kegiatan peningkatan kapasitas peningkatan aparatur dalam kerangka KAD ini adalah:

1. Ditjen PUM (Subdit KAD).

2. SKPD/Dinas terkait tingkat Provinsi

3. TKKSD tingkat Provinsi yang sudah terbentuk

4. Perguruan tinggi, NGO dan masyarakat luas di tingkat pusat dan provinsi.


82 | P a g e


KEGIATAN 5: Mendorong Terbentuknya Asosiasi KAD di Tingkat Pusat

A. LATAR BELAKANG











bersama












tersebut adalah “Mendorong Terbentuknya Asosiasi KAD di Tingkat Pusat”.










83 | P a g e


Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong serta menginisiasi terbentuknya Asosiasi KAD di tingkat pusat

sebagai media komunikasi, kerjasama dan koordinasi antara sesama wadah KAD yang sudah terbentuk,

dengan cara mempertemukan KAD – KAD di Indonesia dan membahas mengenai pentingnya perwakilan

informal KAD di tingkat pusat.

C. BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan untuk mendorong terwujudnya Asosiasi KAD yang dimaksud adalah sebagai berikut:

3. Ditjen PUM memfasilitasi kegiatan yang bertujuan untuk menyusun konsep Asosiasi KAD.

4. Ditjen PUM mendorong terbentuknya Asosiasi KAD dengan memfasilitasi pertemuan –

pertemuan antara KAD yang ada di Indonesia.


Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah:

1. Terwujudnya Asosiasi KAD di tingkat pusat yang merupakan perwakilan KAD – KAD yang ada di

Indonesia terutama dalam komunikasi, kerjasama dan koordinasi dengan Sekretariat Bersama KAD

di Ditjen PUM.

2. Terwujudnya media komunikasi informal bagi KAD – KAD yang ada di Indonesia.

3. Terjadinya komunikasi 2 arah antara KAD yang diwakili Asosiasi KAD dengan Pemerintah yang

diwakili oleh Sekretariat Bersama KAD, sehingga Asosiasi KAD tersebut menjadi partner Pemerintah

Pusat di dalam mengembangkan dan menguatkan KAD di Indonesia.

E. PESERTA

Peserta kegiatan peningkatan Mendorong Terbentuknya Asosiasi KAD di Tingkat Pusat ini adalah:

1. Wadah KAD yang sudah terbentuk

2. Pemerintah Provinsi


84 | P a g e

REFERENSI

Albrow, Martin, 2005, Birokrasi, Tiara Wacana, Jakarta

Anwar, Makhdonal, Tenaga Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010, “Laporan Februari 2010, Evaluasi RM KPDT dan

Input Untuk Rencana Aksi 2010”.

Anwar, Makhdonal, 2010, Konsep Manajeman Wilayah Solo Raya: Restrukturisasi BKAD

Subosukawonosraten, GTZ

Abdurahman, B., 2011, Bahan Presentasi Dukungan Bappenas terhadap 10 Forum Regional

Management: Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perencanaan KSAD, DSF

Abdurahman, B., 2011, Laporan Awal Dukungan Bappenas terhadap 10 Forum Regional Management:

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perencanaan KSAD, DSF

Abdurahman, B., 2009, Pemahaman Dasar Regional Management & Regional Marketing, Lembaga

Pengembangan dan Pemberdayaan Kerja Sama Antar Daerah, Semarang

Barlingmascakeb, 2010, Prosiding Semiloka Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Kerjasama Antar

Daerah, Purwokerto

Buletin Kartamantul Edisi 6 Tahun I/2006, Yogyakarta

Buletin Kartamantul Edisi 7 Tahun I/2007, Yogyakarta

Daftar Inventarisasi Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota

Daryanto, 2009, Tinjauan Yuridis Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam KerjaSama Antar

Daerah (KAD) di Prpinsi Jawa Tengah dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, GTZ

Decentralization as Contribution to Good Governance (DECGG), 2010, Prosiding Lokakarya dan Pelatihan

Pengenalan Dasar-Dasar Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Perumusan Dokumen Legal dan

Administratif bagi KAD, Semarang

Departemen Dalam Negeri Ditjen Pemerintahan Umum, 2009, Himpunan Pedoman Penyelenggaraan

Kerja Sama Daerah

Fahmi, F.Z, 2010, Pelajaran dari Efektivitas Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah di Kartamantul:

Ringkasan Tugas Akhir di Planologi ITB, Bandung

Firman, Tommy, 2009, Multi local-government under Indonesia’s decentralization reform: The Case of

Kartamantul (Greater Yogyakarta), Habitat International

GTZ, 2006, Bersama Mengelola Perkotaan: Kerja Sama Antar Daerah Kartamantul, Yogyakarta


85 | P a g e

GTZ, 2009, Good Local Governance (GLG) 2006-2009: Compilation of Publications

GTZ, 2010, Prosiding Lokakarya Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Kerja Sama Antar Daerah,

Jakarta

GTZ, 2008, Model Kerja Sama Penataaan Ruang Kawasan Perbatasan, Kasus: Kawasan Mirota Jl.

Godean, Yogyakarta

Gurendo, A., 2009, Fasilitasi Pelembagaan Kerja Sama Pelayanan Publik (Kesehatan, Pendidikan, dan

Tata Ruang dan Lingkungan) Antar-Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Kedu Plus, GTZ

Haryanto, R., 2010,Notulensi dan Summary Pengelolaan Keuangan Daerah dalam KerjaSama Antar

Daerah¸Purwokerto

Henry, N. 1995. Public Administration and Public Affairs. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J.

Heintel, M., 2005, Regionalmanagement in Österreich. Professionalisierung und Lernorientierung.

Keban, Y.T., 2009, Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk dan

Prinsip, Yogyakarta

Kementrian Dalam Negeri, Ditjen PUM, 2010, Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-222 Tahun 2010

tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014

Kementrian Dalam Negeri, Ditjen PUM Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, 2010, Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah

Kementrian Dalam Negeri, Ditjen PUM Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, 2010, Prosiding Rapat

Finalisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual sebagai Tindak Lanjut PP No 50 Tahun 2007

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2007. Regional Management, Panduan Pembentukan

dan Pengelolaan.

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lekad, 2007, Laporan Akhir Dampak Kerja Sama Antar-Daerah terhadap Pembangunan Provinsi serta

Peranan Pemerintah Provinsi dalam Mendukung Kerja Sama Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, GTZ

Lekad, 2007, Laporan Akhir Kajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pelaksanaan Kerjasama

Antar Daerah untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Jawa Tengah, GTZ

Magister Pembangunan Wiilayah & Kota Universitas Diponegoro, Regional Management & Marketing


86 | P a g e

McGuire, Michael, 2006, "Intergovernmental Management : A View From The Bottom", Public

Administration Review

Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für

Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000.

OeSB Consulting, 2004, Systematische Evaluierung des Regionalmanagements in Oesterreich.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama

Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan


Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah 57/2005 tentang Hibah kepada daerah

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKKIP)

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah

Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-

2009


87 | P a g e

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

Pratikno (Ed.), 2007, Kerjasama Antar Daerah : Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan, Jogja

Global Media, Yogyakarta.

Prinsip-prinsip Good Governance, http://www.governance-

indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=74

Regionalpolitik 1970 – 2007 und deren Finanzinstrumente,

http://www.regiosuisse.ch/regionalpolitik/rp-verg-instrumente,

Sanctyeka, T. dkk, 2009, Membangun Daerah Melalui Kerja Sama Pelayanan Publik dan Pengembangan

Ekonomi Wilayah: Pembelajaran dari Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) di Jawa Tengah dan DIY, GTZ

Sanctyeka, T., 2009, Siasat Meretas Dilema Kerja Sama antar Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat

Sekretariat Bersama Kartamantul, 2008, Laporan Kegiatan Tahun 2007, Yogyakarta

Schäffer, Verena: Regionalmanagement in Sachsen-Anhalt. Theoretische Grundlagen und praktische

Ausgestaltung im Vergleich dreier Regionen. Diplomarbeit im Fachbereich Geographie an der Freien Universität Berlin 2003.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/1730/SJ Tanggal 13 Juli 2005

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ Tanggal 8 November 2007

Suwandi, Made, 2010, Menata Pembagian Urusan Pemerintah Antar Tingkat Pemerintahan dalam

Koridor UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta

Tarigan, A., 2009, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Publik, Bappenas, Jakarta

Troeger-Weiss, Gabi: Regionalmanagement. Ein neues Instrument der Landes- und Regionalplanung.

Augsburg 1998.

Tim Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010. “Buku Saku Regional Management”.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara


88 | P a g e

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk

kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Waugh Jr, W.L. and G.Streib. 2006. “Collaboration and Leadership for Effective Emergency

Management”.

Yunus, U.M, 2005, Kerja Sama Antar Daerah di Era Otonomi: Belajar dari Keunikan Pawonsari, Jurnal

Kebijakan Ekonomi

Zeman, A., 2005, Regionalmanagement- Bestandsaufnahme und Potentialanalyse einer Institution am

Beispiel Salzburgs.

Zuhri, M., 2004, Penelitian Kerja Sama antar Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Semarang


89 | P a g e

L A M P I R A N A

TEORI DAN BEST PRACTICE

KERJASAMA ANTAR DAERAH


90 | P a g e

TEORI DAN KONSEP KAD

Latar Belakang dan Sejarah

Konsep Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan penerapannya, sebenarnya telah lama dikembangkan di

sejumlah negara di benua Eropa, seperti Jerman, Austria, Belanda, Swiss, dan sebagainya sejak 30 tahun

yang lalu. KAD di negara – negara Eropa tersebut terbukti telah menjadi instrumen pembangunan

kewilayahan yang berhasil melahirkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penciptaan pelayanan

publik yang berkualitas kepada rakyat, dan menciptakan proses integrasi sosial, budaya dan politik yang

kuat. Sejak tahun 1970-an dalam rangka menciptakan terobosan-terobosan baru karena instrumen-

instrumen pembangunan dan pengembangan yang ada kurang mampu memenuhi tuntutan jaman yang

terus mengalami perubahan, muncul praktek – praktek pengembangan wilayah di negara – negara di

Eropa Barat. Bentuk - bentuk KAD yang diinisiasi pada saat itu mempunyai pola yang beraneka ragam

yang terus mengalami perkembangan. Walaupun demikian, prinsip-prinsip dan cara kerja dasar KAD dan

tata kelola wilayah yang telah terbentuk terbukti cukup ampuh sebagai instrumen untuk melaksanakan

pembangunan dan/atau pengembangan yang ingin dicapai oleh sebuah wilayah regional. Pola kerjasama

serta bentuk kelembagaan kerjasama antar daerah yang teridentifikasi di beberapa negara dapat

dikelompokkan sebagai berikut:12

1. Intergovernmental Service Contract

Merupakan kontrak jasa yang dilakukan bila suatu daerah membayar daerah yang lain untuk

melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara, pembuangan sampah, dll.

2. Joint Service Agreement

Merupakan perjanjian kerjasama untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan

pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang bekerjasama, misalnya dalam

pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi dan pemadam kebakaran, kontrol

kebakaran, pembuangan sampah.

3. Intergovernmental Service Transfer 13

Merupakan pelimpahan secara permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain

seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan kesejahteraan,

pemerintahan dan keuangan publik.

12 Pratikno (Ed.), 2007, Kerjasama Antar Daerah : Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan, Jogja Global Media, Yogyakarta. 13 Henry, N. 1995. Public Administration and Public Affairs. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J.


91 | P a g e

Perlu diketahui juga bahwa selain tiga tipe kerjasama di atas, kecenderungen yang terjadi saat ini di

negara – negara maju adalah pencanangan kerjasama dengan konteks networking/kolaborasi/jejaring

terutama di bidang perencanaan dan mitigasi bencana. Metode kerjasama seperti ini menjadi model

alternatif untuk menggantikan model birokrasi klasik yang bersifat top down karena sifatnya yang

mengandalkan jejaring yang fleksibel dan dinamis.14

Di Indonesia sendiri, sejak digulirkannya era otonomi daerah telah terjadi proses regionalisasi dalam

konteks subnasional. Proses regionalisasi yang terjadi ini bisa disebabkan oleh berbagai latar belakang

seperti sejarah, kesamaan budaya, permasalahan yang sama dan lain lain, dan merupakan suatu bentuk

aliansi pembangunan daerah berbatasan yang

pada akhirnya akan membentuk suatu wilayah.

Kondisi ini bisa dipahami sebagai tumbuhnya

kesadaran daerah untuk memanfaatkan KAD

sebagai salah satu pendekatan strategis dalam

pembangunan. Pemahaman daerah bahwa KAD

bisa mendorong percepatan pembangunan

mulai tumbuh dan pada akhirnya juga bisa

menekan disparitas pembangunan antar daerah.

Instrumen – instrumen yang dikenal selama ini

(konvensional) seperti RUTRK, RPJM, RKP dll,

serta kebijakan lainnya yang merupakan produk

dari proses perencanaan struktural telah

terbukti tidak cukup efektif di dalam upaya untuk melakukan percepatan pembangunan daerah. Produk

– produk ini tidak mampu mengimbangi kecepatan

dinamika yang terjadi di daerah. Untuk itulah mekanisme

non-struktural yang bersifat dinamis non hirarkis

dibutuhkan untuk melengkapi dan menutupi kelemahan

mekanisme struktural tersebut. KAD memiliki mekanisme

pengambilan keputusan yang unik dan berbeda dari

mekanisme yang dikenal dan digunakan pada proses

pengambilan keputusan perencanaan formal (struktural).

Pada mekanisme formal seluruh produk perencanaan

diputuskan melalui mekanisme struktural-hirarkis dan

sesuai prosedur baku yang diatur berlandaskan UU dengan

regulasi/petunjuk pelaksanaannya. 15

14 Waugh Jr, W.L. and G.Streib. 2006. “Collaboration and Leadership for Effective Emergency Management”. 15 Makhdonal Anwar, Tenaga Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010, “Laporan Februari 2010, Evaluasi RM KPDT dan Input Untuk Rencana Aksi 2010”.

KAD mengutamakan azas

musyawarah (konsensus) yang

bisa terjadi karena pengelolaan

KAD yang bersifat jejaring.

Artinya, setiap anggota KAD

berada pada posisi yang sejajar

dengan hak dan kewajiban yang

sama.

Negara – negara maju di

Eropa mulai beralih ke

kerjasama antar daerah

bersifat jejaring publik

non-hirarkis, non-

struktural


Prinsip Dasar KAD

Seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa cara pandang klasik pada organisasi lembaga

kerjasama antar daerah tidak relevan lagi dengan karakter lembaga kerjasama yang mengkolaborasikan

daerah-daerah otonom ke dalam hubungan kerjasama antar daer

hubungan strukturalis – hierarkis menjadi kurang sesuai dengan karakter

semangat kerjasama. Kerjasama Antar Daerah (KAD) seperti ini hanya dapat terbentuk dan berjalan

apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah

mencapai satu tujuan. Inilah yang menjadi prinsip dasar dari KAD yaitu adanya tujuan bersama yang

ingin diraih secara bersama-sama.16

Komitmen dan ikatan yang kuat di antara

pengambil keputusan tertinggi di daerah

masing – masing (dalam hal ini kepala

pemerintahan) akan mendasari kerjasama

tersebut. Komitmen yang dimaksud adalah

komitmen untuk bekerjasama dalam

penanganan isu-isu yang telah disepakati,

lebih mendahulukan kepentingan bersama

dibanding kepentingan masing-masing daerah.

Agar berhasil melaksanakan kerjasama

dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana

terdapat dalam prinsip good governance

dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antar daerah yaitu:

• Transparansi, artinya daerah yang bekerjasama atau telah bersepakat untuk melakukan

kerjasama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang

dibutuhkan dalam rangka kerjasama tersebut.

• Akuntabilitas, artinya daerah bekerjasama harus bersedia untuk

mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas

dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerjasama.

• Partisipatif, artinya prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan

negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur

kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.

• Efisiensi, artinya dalam melaksanakan ker

efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau

bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.

• Efektivitas, artinya selalu mengukur kebe

tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan hasil yang nyata diperoleh.

16 Tim Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010. “Buku Saku Regional Management”17 http://www.governance-indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=74

ANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH



daerah otonom ke dalam hubungan kerjasama antar daerah. Birokrasi yang memiliki pola

hierarkis menjadi kurang sesuai dengan karakter networking yang


adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk

mencapai satu tujuan. Inilah yang menjadi prinsip dasar dari KAD yaitu adanya tujuan bersama yang 16

atan yang kuat di antara

pengambil keputusan tertinggi di daerah

masing (dalam hal ini kepala

pemerintahan) akan mendasari kerjasama

tersebut. Komitmen yang dimaksud adalah

komitmen untuk bekerjasama dalam

isu yang telah disepakati, dan

lebih mendahulukan kepentingan bersama

masing daerah.

Agar berhasil melaksanakan kerjasama

prinsip umum sebagaimana

good governance. Beberapa prinsip diantara prinsip good govern

dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antar daerah yaitu:17

, artinya daerah yang bekerjasama atau telah bersepakat untuk melakukan


n dalam rangka kerjasama tersebut.

, artinya daerah bekerjasama harus bersedia untuk


dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerjasama.

prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan


kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.

, artinya dalam melaksanakan kerjasama tersebut harus mempertimbangkan nilai



, artinya selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau


“Buku Saku Regional Management”.

indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=74 “Prinsip-prinsip Good Governance”

Sumber: www.fuelyourwritting.com

APRIL 2011

92 | P a g e



ah. Birokrasi yang memiliki pola

yang flexible dalam


daerah tersebut saling membutuhkan untuk

mencapai satu tujuan. Inilah yang menjadi prinsip dasar dari KAD yaitu adanya tujuan bersama yang

good governance yang ada

, artinya daerah yang bekerjasama atau telah bersepakat untuk melakukan


, artinya daerah bekerjasama harus bersedia untuk


prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan


jasama tersebut harus mempertimbangkan nilai



rhasilan dengan membandingkan target atau


prinsip Good Governance”


93 | P a g e

• Konsensus, artinya dalam melaksanakan kerjasama tersebut harus dicari titik temu agar

masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut dapat menyetujui suatu

keputusan.

• Saling menguntungkan dan memajukan. Dalam kerjasama antar daerah harus dipegang

teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi

pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerjasama.

Selain enam prinsip umum di atas, beberapa prinsip khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam

kerjasama antar daerah yaitu:18

• Dibentuk melalui pendekatan dari bawah (bottom-up), melalui proses inisiasi lokal dengan

menggunakan prinsip 3K (Komunikasi, Kerjasama, dan Koordiasi) sebagai pilar instrumen

pelaksanaan dan kerja kolektif (team work) yang erat antar aktor regional,

• Kerjasama tersebut harus dibangun untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih

luas,

• Kerjasama antar pelaku yang tidak bersifat hirarkis melainkan merupakan jejaring

(networking) kelembagaan,

• Keterikatan yang dijalin dalam kerjasama tersebut harus didasarkan atas saling

membutuhkan,

• Keberadaan kerjasama tersebut harus saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat,

• Harus ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati,

• Harus tertib dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana telah diputuskan,

• Kerjasama harus dibangun diatas rasa saling percaya, saling menghargai, saling memahami

dan manfaat yang dapat diambil kedua belah pihak.

Tujuan dan Manfaat Pembentukan KAD

Secara umum, tujuan pembentukan dan pelaksanaan kerjasama antar daerah adalah untuk menciptakan

kemandirian daerah dalam mengelola, mengembangkan dan

meningkatkan seluruh potensi daerah guna menunjang

kesejahteraan masyarakat. Kerjasama yang dibentuk oleh

para aktor regional tersebut ditujukan untuk menjawab

tantangan dinamika pembangunan daerah yang meliputi

bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi dan lingkungan.

Sasaran utamanya adalah menciptakan kerjasama antar

daerah yang saling menguntungkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat dan

meningkatkan daya tahan, daya tarik dan daya saing daerah.

18 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2007. Regional Management, Panduan Pembentukan dan Pengelolaan.

KAD bertujuan meraih

kemandirian dalam

pengelolaan seluruh

potensi daerah untuk

kesejahteraan masyarakat


94 | P a g e

Secara rinci, tujuan pembentukan dan pelaksanaan KAD tersebut adalah sebagai berikut: 19

• Memunculkan economic growth (petumbuhan ekonomi). Selain menyediakan lapangan

kerja bagi angkatan kerja baru, Regional Management diharapkan dapat memperbaiki

kesejahteraan atau meningkatkan pendapatan (ekonomi) masyarakat daerah.

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat luas di daerah – daerah yang

bekerjasama sehingga tercapai kualitas pelayanan publik yang baik.

• Meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menciptakan peluang kerja baru atau melakukan

pengurangan tingkat penganguran di daerah.

• Menciptakan price stability (stabilitas harga) untuk menciptakan rasa aman dan tenteram

pada masyarakat daerah. Harga yang tidak stabil akan memunculkan rsa gamang dan was-

was pada masyarakat dan kemungkinan akan berdampak pada rendahnya kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah.

• Meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan, meningkatkan usaha pelestarian dan usaha

konservasi.

• Meningkatkan sistem pengelolaan wilayah untuk menciptakan pemerataan pembangunan

dalam wilayah.

• Meningkatkan pengelolaan sektor-sektor potensial yang merupakan potensi unggulan di

daerah.

• Membuat keterkaitan antar sektor yang lebih serasi dalam wilayah, sehingga memunculkan

sinergitas dan berkesinambungan.

• Meningkatkan produktivitas sektor tanaman pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan

wilayah.

• Membangun kekuatan budaya sebagai basisi moral dan komunikasi dan sebagai daya hidup

masyarakat untuk menjamin kekuatan integrasi sosial dan integrasi politik.

Pembiayaan KAD

Swadaya KAD

Kebutuhan utama dalam proses pembentukan sampai implementasi kelembagaan KAD adalah

kebutuhan akan ketersediaan anggaran. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan memegang

teguh prinsip keswadayaan, maka setiap anggota KAD diharuskan mengalokasikan anggaran dalam

19 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2007. Regional Management, Panduan Pembentukan dan Pengelolaan.


95 | P a g e

bentuk iuran tetap untuk pembiayaan

kelembagaan KAD. Pengalokasiaan anggaran

tersebut bersumber dari anggaran daerah masing

- masing.

Selain anggaran yang berasal iuran anggota

sebagai sumber pembiyaan utama, sumber

anggaran juga bisa berasal dari pemerintah provinsi. Sistem kelembagaan yang efektif, akuntabel dan

transparan dapat menimbulkan minat pemerintah pusat atau provinsi untuk mengintegrasikan

program-program sektoral mereka ke dalam skema program kerja KAD dengan adanya pemetaan

potensi yang jelas dan strategi regional yang masuk akal, maka pihak pemerintah pusat tentu

mempunyai dorongan yang kuat untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan unggulan KAD.

Selain lembaga pemerintah, dengan pengelolaan yang bersifat kolektif, akuntabel dan transfaran

tadi, maka kelompok dunia usaha atau lembaga non pemrintah akan memiliki keyakinan dalam hal

keamanan berinvestasi atau berhubungan bisnis dengan daerah-daerah yang termasuk dalam

lembaga KAD.

Hibah

Bantuan Hibah adalah anggaran yang berasal dari pihak dalam dan luar negeri yang bersifat

tidak mengikat.

Peran Lembaga Pemerintahan dan Masyarakat 20

Tingkat Pusat

Peranan pemerintah pusat di dalam kerangka kerjasama antar daerah adalah sebagai fasilitator dan

tempat daerah untuk berkonsultasi mengenai hal – hal yang menyangkut pelaksanaan kerjasama antar

daerah. Melalui instrument yang dimiliki, pemerintah pusat bisa menjalankan fungsi – fungsi advokasi

kepada daerah yang melakukan kerjasama. Pemerintah pusat juga bisa memberikan stimulus ataupun

dorongan kepada daerah – daerah yang berbatasan untuk melakukan kerjasama di dalam proses

pembangunan daerah tersebut. Fasilitasi pemerintah pusat juga sangat berperan untuk mendukung

daerah yang bekerjasama untuk mendapatkan dukungan dari perusahaan – perusahaan, lembaga donor

internasional dan untuk penyediaan infrastruktur.

Tingkat Provinsi

Pemerintahan di tingkat provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bisa berperan mewadahi

aktivitas lembaga – lembaga dalam struktur kerjasama antar daerah untuk berkomunikasi, bekerjasama

dan berkoordinasi.

20

Tim Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010. “Buku Saku Regional Management”.

� Sumber pembiayaan KAD yang

utama adalah iuran daerah peserta

KAD ditambah bantuan pemerintah

pusat/provinsi dan sumber lainnya.


96 | P a g e

Selengkapnya provinsi bisa berperan dalam:

• Melakukan fungsi komunikasi secara luas kepada lembaga-lembaga di dalam maupun di luar

struktur lembaga kerjasama antar daerah dalam angka mendukung segala kegiatan yang

berkenaan dengan pengembangan suatu kerjasama antar daerah;

• Memfasilitasi pertemuan – pertemuan yang mendukung penguatan dan pengembangan

kerjasama antar daerah;

• Menyediakan forum mediasi yang mewadahi diskusi, perumusan usulan/agenda/program,

maupun pemecahan konflik internal yang terjadi selama pertemuan-pertemuan

berlangsung.

Dengan karakteristik demikian maka provinsi sebaiknya

mempunyai legitimasi formal yang dapat diakui semua pihak.

Adanya lembaga khusus di tingkat provinsi bisa didirikan,

tetapi sangat tergantung kepada kebutuhan. Sebagai

fasilitator provinsi harus menjaga netralitasnya, tetapi juga

memiliki kewenangan yang cukup disegani oleh seluruh

stakeholder daerah. Hal ini menjadi pertimbangan utama

karena lingkup tugasnya mencakup lintas-batas daerah

berikut keanekaragaman karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Tingkat Kabupaten

Di tingkat Kabupaten/Kota, peran pemerintah daerah adalah memastikan sesuai dengan komitmen

kerjasama agar konsensus yang sudah disepakati di dalam mekanisme kerjasama antar daerah tersebut

dapat terlaksana dengan optimal. Peran kepala pemerintahan di daerah ini sangat penting, mengingat

posisi dan fungsinya sebagai pengambil keputusan di daerah tersebut. Kepala pemerintahan

kabupaten/kota tersebut juga harus mengetahui mekanisme, prinsip dan karakter dari kerjasama antar

daerah.

Masyarakat luas

Keterlibatan masyarakat dalam konteks kerjasama antar daerah adalah sangat penting. Masyarakat

merupakan subjek sekaligus objek dari kerjasama itu sendiri. Masyarakatlah yang paling mengetahui

semua permasalahan yang dialami di wilayah yang ditempatinya. Masyarakat dalam pengertian luas

diharapkan sangat bisa memberikan masukan serta ide untuk kepentingan pembangunan daerah dalam

kerangka kerjasama antar daerah.

Pemerintah Provinsi

adalah perwakilan

Pemerintah Pusat di

daerah.


Komitmen-Konsensus

Pembentukan komitmen bersama sebagai dasar dari kerja sama regional, dijalankan melalui proses

pewilayahan desentralistik. Salah satu kelebihan proses desentralistik ini adalah ditonjolkannya

kekuatan politik endogen yang ditandai dengan tumbuhnya inisiatif lokal (

berkembang menjadi inisiatif regional.

Inisiatif dari bawah yang kemudian disatukan sebagai inisiatif regional ini tentunya juga memunculkan

perbedaan kebutuhan dan kepentingan antaraktor regional. Namun, hal tersebut justru melahirkan

konsensus yang berisi komitmen kerja sama regional. Jadi, komitmen bersama (regional) yang

merupakan platform kerja sama regional dilahirkan melalui negosiasi dari berbagai kepentingan

sehingga mencapai sebuah konsensus yang bersifat “win

Kelembagaan inilah yang menggunakan dan mengedepankan aspek Komunikasi dan Koordinasi dalam

menjalin Kerjasama (3K) satu dengan lainnya dalam mencapai suatu komitmen bersama yang

mencerminkan pilar regionalisasi. Inilah salah satu kekuatan regionalis

komponen penting bagi keberhasilan pembangunan.

Konsep Pelaksanaan KAD

Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (3K)

Komunikasi, Kerjasama, dan Koordinasi (3K)

regional. Berbagai bentuk program kerja sama yang dilaksanakan haruslah menuai hasil yang

memuaskan semua daerah terkait atau berdasarkan

21 Tim Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010. “Buku Saku Regional Management”

Faktor Kunci KAD, Sumber: diolah sendiri dari berbagai sumber, 2011


Dari berbagai informasi di

atas dapatlah disumpulkan

bahwa terdapat berbagai

faktor kunci yang bisa

menjadi penyebab

keberhasilan suatu KAD

jika hal

berfungsi dengan baik,

atau bisa juga sebaliknya.

bersama sebagai dasar dari kerja sama regional, dijalankan melalui proses


kekuatan politik endogen yang ditandai dengan tumbuhnya inisiatif lokal (bottom-up

berkembang menjadi inisiatif regional.



sus yang berisi komitmen kerja sama regional. Jadi, komitmen bersama (regional) yang


sehingga mencapai sebuah konsensus yang bersifat “win-win” (saling menguntungkan).



mencerminkan pilar regionalisasi. Inilah salah satu kekuatan regionalisasi yang sekaligus menjadi

komponen penting bagi keberhasilan pembangunan.21

Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (3K)

Komunikasi, Kerjasama, dan Koordinasi (3K) merupakan ciri dari proses terbentuknya program strategis


memuaskan semua daerah terkait atau berdasarkan “win-win solution” bagi setiap anggota kerja sama

“Buku Saku Regional Management”.

Faktor Kunci KAD, Sumber: diolah sendiri dari berbagai sumber, 2011

APRIL 2011

97 | P a g e

berbagai informasi di

atas dapatlah disumpulkan

bahwa terdapat berbagai

faktor kunci yang bisa

menjadi penyebab

keberhasilan suatu KAD

jika hal – hal tersebut

berfungsi dengan baik,

atau bisa juga sebaliknya.

bersama sebagai dasar dari kerja sama regional, dijalankan melalui proses


up) yang kemudian



sus yang berisi komitmen kerja sama regional. Jadi, komitmen bersama (regional) yang


kan).



asi yang sekaligus menjadi

merupakan ciri dari proses terbentuknya program strategis


bagi setiap anggota kerja sama


98 | P a g e

regional. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya kebersamaan yang mencerminkan kekuatan

endogen regional dan sekaligus komitmen pelaksanaan program kegiatan bersama. Komunikasi, kerja

sama, dan koordinasi ini merupakan sebuah kesatuan pilar pembangunan wilayah dan merupakan

kekuatan utama dari kerja sama regional.

Konsep Program Strategis

Program strategis dalam konteks pembangunan wilayah desentralistik terdiri dari komponen-komponen

program yang merupakan produk dari proses 3K. Isi dari komponen program yang berupa Data Dasar

(baseline), Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pembiayaan ini merupakan hasil dari konsensus aktor-aktor

regional dan stakeholders terkait. Komponen program strategis tersebut merupakan landasan bagi

perumusan program strategis, dalam arti pijakan program yang dirumuskan bersama-sama melalui

kesepakatan.

Data Dasar (Baseline)

Data dasar merupakan penggambaran kondisi regional baik dari segi potensi maupun kendala dan

limitasi dari semua sektor dan aspek (fisik, ekonomi, sumber daya, sosial budaya, dan lain-lain). Dalam

program ini diperlukan penyusunan database semua sektor tersebut, baik dalam bentuk statistik

maupun grafis. RTRW sebagai salah satu produk instrumen pembangunan formal dapat dijadikan

sebagai salah satu masukan untuk pemetaan kondisi regional ini, terlebih lagi dalam RTRW juga memuat

standar-standar formal normatif yang dapat dijadikan sebagai pedoman identifikasi kekuatan dan

kelemahan wilayah. Materi-materi yang termuat dalam data dasar regional (baseline) antara lain adalah

kondisi dan permasalahan:

• Fisik (Sarana dan Prasarana) dan Sumber Daya Alam

• Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

• Hukum dan Kebijakan

• Aktivitas Sektoral

• Pemerintahan

• Sosial Budaya, dan lain-lain

• Jejaring dan kerja sama regional yang telah ada

Secara umum, peta akan tergambar dalam sebuah baseline study yang memuat segala aspek potensi

dan kendala daerah baik secara fisik, ekonomi, hukum, pemerintahan, pelayanan publik, investasi, dan

lain sebagainya.

Monitoring dan Evaluasi

Pengertian Dasar Monev

Penyelenggara KAD terlebih dahulu harus memahami prinsip-prinsip dasar pengembangan system

evaluasi sebelum membangun dan menjalankan KAD. Prinsip tersebut antara lain :


99 | P a g e

• Sederhana dan mudah dikontrol,

• Kapasitas evaluasi yang kuat,

• Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi,

• Adanya penghargaan terhadap kinerja,

• Kejelasan status evaluasi

Dengan memahami prinsip-prinsip dasar tersebut, diharapkan instrument monitoring dan evaluasi

nantinya akan lebih aplikatif dan bermanfaat bagi pengembangan KAD.

Baseline

Hal lain yang juga perlu disiapkan adalah data dasar terkait sektor atau objek yang akan dikerjasamakan.

Data dasar ini menjadi penting untuk dapat menjadi pijakan awal terhadap suatu wilayah yang akan atau

sedang melakukan kerjasama sehingga ke depan paska kerjasama - penyelenggara, masyarakat atau

pemangku kepentingan lainnya dapat melihat perubahan dan perbedaan yang terjadi terhadap objek

yang dikerjasamakan – sebelum dan sesudahnya. Data dasar yang dibutuhkan adalah penggambaran

kondisi regional baik dari segi potensi maupun kendala dan limitasi dari semua sektor dan aspek,

misalnya sektor fisik, ekonomi, sosial budaya, sumberdaya, dan sebagainya. Tentunya penggalian data

dasar tersebut disesuaikan relevansinya dengan objek yang akan dikerjasamakan. Oleh karena itu

penyusunan data dasar baik yang berbentuk statistik maupun grafis adalah kebutuhan bagi

penyelenggaraan kerjasama antar daerah.

Merumuskan Indikator Kinerja

Tentunya program kerja sama yang dilakukan

diharapkan dapat membuahkan dampak positif

bagi masyarakat, pemerintah maupun sektor

swasta.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan

menggunakan ukuran kuantitatif ataupun

kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu

sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan

ditetapkan. Indikator Kinerja disusun dengan

menggunakan metoda SMART.

Manfaat dari sebuah indikator kinerja adalah :

• Sebagai dasar penilaian kinerja, baik

dalam tahapan perencanaan,

pelaksanaan, maupun setelah

pelaksanaan kegiatan,

• Sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran

�� SMART:

• Specific: jelas, tidak mengundang pemahaman beragam,

• Measureable: dapat diukur,

• Achievable: dapat dicapai,

• Relevant: sesuai dengan kebutuhan program,

• Timebound: tepat waktu


PEMBELAJARAN KAD AUSTRIA,

mempunyai kekhususan tersendiri.

KAD Regional Management di Austria

Jika dilihat ke belakang maka Kerjasama Antar Daerah di Austria telah melewati masa lebih dari 30

tahun. Hal yang mendasari kebijakan baru di bidang kerjasama antar daerah ini adalah kebij

Kanselir Austria untuk mengentaskan daerah

daerah pegunungan di tahun 1979.

Kebijakan politik Austria di bidang regional telah memberikan impulse baru dan mengakibatkan

perubahan di Eropa sejak Austria menjadi anggota Uni Eropa di tahun 1994. Negara

pada saat itu mempunyai masalah utama di dalam kebijakan politik di tingkat regional, yaitu tidak

adanya kegiataan koordinasi administrasi dan lembaga yang melaksanakannya di tin

tersebut. Berdasarkan pengalamannya melalui kebijakan politik regional

an, di mana hampir di seluruh kabupaten/distrik di Austria telah melakukan Kerjasama Antar Daerah

dengan platform Regional Management, Austria

melaksanakan kegiatan – kegiatan pembangunan di tingkat regional.

22 OeSB Consulting, 2004, Systematische Evaluie

Tipikal struktur organisasi KAD Austria, Swiss dan Jerman, Sumber: diolah sendiri

dari berbagai sumber, 2011.


PEMBELAJARAN KAD AUSTRIA, SWISS DAN

KAD di Austria, Swiss dan Jerman

dibentuk dengan tujuan untuk

mempercepat pembangunan

perekonomian dan meningkatkan

kualitas pelayanan publik di

berbagai bidang, terutama untuk

daerah – daerah yang kurang

maju dibandingkan daerah

lainnya. Secara umum, tipikal

kelembagaan KAD di tiga negara

tersebut dapat dilihat di gambar

berikut ini, walaupun tentunya

masing – masing negara

KAD Regional Management di Austria


tahun. Hal yang mendasari kebijakan baru di bidang kerjasama antar daerah ini adalah kebij

Kanselir Austria untuk mengentaskan daerah – daerah pedesaan yang lambat berkembang terutama di

daerah pegunungan di tahun 1979.


ejak Austria menjadi anggota Uni Eropa di tahun 1994. Negara


adanya kegiataan koordinasi administrasi dan lembaga yang melaksanakannya di tin

tersebut. Berdasarkan pengalamannya melalui kebijakan politik regional-nya yang khas sejak tahun 80


dengan platform Regional Management, Austria merupakan acuan negara – negara lain di dalam

kegiatan pembangunan di tingkat regional.22

OeSB Consulting, 2004, Systematische Evaluierung des Regionalmanagements in Oesterreich.

Tipikal struktur organisasi KAD Austria, Swiss dan Jerman, Sumber: diolah sendiri

APRIL 2011

100 | P a g e

SWISS DAN

JERMAN

KAD di Austria, Swiss dan Jerman

dibentuk dengan tujuan untuk

mempercepat pembangunan

perekonomian dan meningkatkan

pelayanan publik di

berbagai bidang, terutama untuk

daerah yang kurang

maju dibandingkan daerah

lainnya. Secara umum, tipikal

kelembagaan KAD di tiga negara

tersebut dapat dilihat di gambar

berikut ini, walaupun tentunya

masing negara


tahun. Hal yang mendasari kebijakan baru di bidang kerjasama antar daerah ini adalah kebijakan khusus

daerah pedesaan yang lambat berkembang terutama di


ejak Austria menjadi anggota Uni Eropa di tahun 1994. Negara – negara lainnya


adanya kegiataan koordinasi administrasi dan lembaga yang melaksanakannya di tingkat regional

nya yang khas sejak tahun 80-


negara lain di dalam


101 | P a g e

Kerjasama Antar Daerah (Regional Management)

di Austria sejak dulu sampai sekarang dipahami

sebagai lembaga interface yang menjembatani

pemerintahan administratif, pasar dan

kepentingan regional lainnya yang dibentuk

berdasarkan prinsip Bottom-Up. KAD RM ini

merupakan perwujudan pembangunan regional

yang profesional semenjak masa uji coba

beberapa puluh tahun yang lalu, hingga saat ini di

mana semua region telah menjalankannya

dengan pola yang sama dan dengan fungsi

pengendalian regional. Salah satu wujud profesionalitas tersebut adalah semakin diakuinya profesi

Regional Manager yang didukung oleh teori dan dunia pendidikan dan diakuinya bentuk baru

Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama di tingkatan regional.23

KAD Regional Management di Swiss

Seperti halnya di Austria, Swiss juga mempunyai sejarah

yang cukup panjang mengenai Kerjasama Antar Daerah

Regional Management Di Swiss KAD terbentuk

berdasarkan dua program bantuan pemerintah yaitu:

Investitionshilfegesetzt fuer Bergebiete 1974 (IHG) –

Peraturan Bantuan Investasi Derah Pegunungan 1974 -,

dan Program Regio Plus tahun 1997 yang mempunyai

karakter identis dengan program bantuan dari Uni

Eropa.24

Agar wilayah – wilayah tersebut bisa mendapatkan

program bantuan pemerintah Swiss tersebut, maka

persyaratan yang harus dipenuhi adalah terbentuknya

kelembagaan di wilayah atau region yang mempunyai

konsep pembangunan regional. Pembentukan kelembagaan ini berdasarkan kepada karakter topografi

di wilayah pegunungan, contohnya daerah – daerah di pegunungan yang jumlah penduduknya sedikit

menggabungkan diri ke dalam suatu wadah (KAD RM). Pada pelaksanaannya pemerintah pusat Swiss

bersedia untuk mendanai hingga 80 % biaya sekretariat lembaga KAD RM tersebut.25

23 Zeman, A., 2005, Regionalmanagement- Bestandsaufnahme und Potentialanalyse einer Institution am Beispiel Salzburgs. 24 http://www.regiosuisse.ch/regionalpolitik/rp-verg-instrumente, Regionalpolitik 1970 – 2007 und deren Finanzinstrumente 25 http://www.regiosuisse.ch/regionalpolitik/rp-verg-instrumente, Regionalpolitik 1970 – 2007 und deren Finanzinstrumente

Di Swiss, Konsep

Pembangunan Regional

yang disusun oleh

Lembaga KAD

merupakan syarat untuk

mendapatkan stimulus

pemerintah pusat.

� Austria memulai KAD dengan

kebijakan pusat yang membentuk

peraturan perundangan untuk

mendorong daerah melakukan KAD,

namun dalam pelaksanaannya tetap

mengutamakan prinsip bottom-up

dengan mekanisme Komunikasi,

Koordinasi dan Kerjasama.


102 | P a g e

Sekretaris KAD RM dipilih dan diangkat oleh wilayah. Seringkali posisi ini diisi oleh tokoh – tokoh

regional seperti walikota, pengusaha lokal, dll. Sekretaris regional ini juga mendapatkan dukungan dari

Biro Koordinasi CH-Regio yang berfungsi sebagai pusat informasi dan dokumentasi dan sekaligus bekerja

sama dengan lembaga pendidikan untuk menawarkan pelatihan dan workshop terkait.26

KAD Regional Management di Jerman

Pemikiran KAD di Jerman dimulai sejak pemerintah Jerman menggulirkan konsep regionalisasi di wilayah

Jerman (Barat) sejak tahun 70-an. Semenjak tahun 1990, KAD RM di Jerman semakin menempati posisi

penting sebagai “soft” Instrumen di tingkatan regional dan semakin dilibatkan di dalam proses

perencanaan kegiatan kewilayahan. Hal ini merupakan reaksi atas beragamnya tugas dan fungsi KAD RM

di Jerman. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan keterbatasan performa dari tenaga kerja di KAD RM yang

terdiri dari tenaga kerja sukarela dan honorer yang tentu saja mempunyai keterbatasan kapasitas di

dalam mengendalikan proses pembangunan wilayah yang kompleks.

Studi literatur untuk tema Kerjasama Antar Daerah di Jerman menunjukkan bahwa definisi mengenai

tema Kerjasama Antar Daerah yang ideal tidak ditemukan di dalam berbagai tulisan melainkan lebih

banyak didapatkan dari praktek di lapangan dan semuanya mengarah kepada konsep KAD Regional

Management.27

Tugas KAD RM di Jerman

Tugas yang diemban oleh KAD RM di Jerman sangat beragam. KAD RM dimengerti sebagai “soft”

instrument untuk pembangunan kewilayahan. Namun demikian di Jerman juga sering terjadi diskusi

hangat mengenai biaya operasional dan manfaat dari KAD RM itu sendiri. Professor Dr. Otmar Seibert

dari FH Weihenstephan memformulasikan tugas – tugas dari KAD RM dalam suatu pameran “Euregia

2006”28 di kota Leipzig sebagai berikut:

1. Pusat Informasi dan Public Relation: penyusunan materi informasi; mengkoordinir

pelaksanaan kegiatan; presentasi; kegiatan-kegiatan PR dan Humas; Marketing ke dalam dan

ke luar; membangun sistem data base.

2. Konsultasi dan Pelatihan: Konsultasi terhadap pemilik proyek; konsultasi untuk perusahaan

dan pendirian usaha; kegiatan sertifikasi; moderasi dan mediasi.

3. Manajemen Jejaring dan Koordinasi: pembinaan terhadap kelompok kerja; membuka dan

membina hubungan ke stakeholder rekanan di bidang ekonomi dan sosial.

4. Manajemen Kegiatan: inisiasi kegiatan; perencanaan kegiatan; realisasi kegiatan;

“pengawalan” kegiatan; networking antara kegiatan – kegiatan sektoral.

26 http://www.regiosuisse.ch/regionalpolitik/rp-verg-instrumente, Regionalpolitik 1970 – 2007 und deren Finanzinstrumente 27 Schäffer, Verena: Regionalmanagement in Sachsen-Anhalt. Theoretische Grundlagen und praktische Ausgestaltung im Vergleich dreier Regionen. Diplomarbeit im Fachbereich Geographie an der Freien Universität Berlin 2003. 28 Euregia adalah Kongres dan Pameran tahunan di Leipzig, Jerman mengenai Regional Development yang diikuti sebagian besar negara – negara Eropa. Informasi mengenai Euregia bisa didapatkan di www.euregia-leipzig.de


103 | P a g e

5. Monitoring, Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas: “pengawalan” proses; memastikan

keberhasilan kegiatan; evaluasi; pemeriksaan dan pelaporan; pengerjaan proposal;

seminar/workshop peningkatan kapasitas.

Istilah “Regional Management” mengandung penjelasan tentang spektrum tugas yang kompleks yaitu

inisiasi pembangunan regional yang berorientasi kepada proses dan pelaksanaan lintas sektoral atas

dasar konsep pembangunan stakeholder lokal dengan memperhatikan faktor – faktor eksternal. KAD RM

menggarisbawahi fungsi – fungsi koordinasi dan kerjasama, image wilayah, ketersediaan informasi,

sertifikasi dan membangun networking yang stabil. Keberhasilan menjalankan tugas dan fungsi tersebut

dikarenakan adanya kemampuan kompetensi di bidang sosial di samping kemampuan di bidang teknis. 29

Berdasarkan kepada hal ini, maka keberhasilan suatu KAD RM di Jerman tidak hanya ditentukan oleh

keberhasilan di bidang perekonomian, tetapi juga harus diukur berdasarkan manfaat sosial yang

dirasakan masyarakat dari kegiatan yang diinisiasi oleh wilayah berdasarkan potensi endogen.30

Keberhasilan suatu KAD RM di Jerman dewasa ini diukur berdasarkan kriteria berikut ini:31

• Inisiatif dan Motivasi lokal,

• Prinsip Bottom-Up dengan partisipasi luas dari pelaku usaha dan masyarakat,

• Hubungan kontekstual yang erat dengan wilayah,

• Tolok ukur yang berorientasi kepada lintas sektor,

• Berorientasi kepada proses dan hasil akhir,

• Memperhatikan faktor eksternal wilayah di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan,

• Profesionalitas.

Pembelajaran KAD Austria, Swiss dan Jerman

Pola KAD

Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan suatu pola umum yang berlaku dalam

mengimplementasikan instrument KAD di Jerman, Austria dan Swiss. Kesamaan bentuk organisasi

pelaksana KAD telah digambarkan di bagian sebelumnya yaitu sama – sama menganut organisasi

Regional Management. Selain itu juga terdapat intensitas yang berbeda dalam pelaksanaan KAD di

masing – masing negara yang dapat dijadikan pembelajaran.

29 Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000. 30 Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000. 31 Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000.


104 | P a g e

Swiss dan Austria merupakan negara yang paling

berpengalaman dengan Kerjasama Antar Daerah

Regional Management yang berorientasi kepada

perkembangan regional lebih dari 20 tahun.

Namun demikian pada implementasinya, Austria

dan Swiss belum terlalu menghubungkan antara

Kerjasama Antar Daerah ini dengan rencana tata

ruang di tingkat kabupaten dan negara bagian.

Yang menjadi dasar utama dari pembentukan KAD

di sini adalah kebijakan pemerintah pusat masing –

masing dalam menyelsaikan permasalahan daerah

– daerah yang mempunyai kelemahan di beberapa

bidang karena alasan – alasan tertentu.

Hal ini juga terjadi di negara – negara bagian di Jerman, di mana KAD mulai dibicarakan setelah kebijakan

regionalisasi dimulai di Jerman. Penanggung jawab kegiatan diberikan kepada masing – masing menteri

ekonomi di negara bagian atas dasar kapasitas yang dimiliki oleh kementerian ekonomi di negara bagian.

Namun demikian tujuan – tujuan pembangunan di masing – masing negara bagian tetap dikoordinasikan

dengan kementerian sektoral lainnya di negara bagian tersebut.

Peran Pemerintah Pusat/Negara Bagian

Peran pemerintah pusat (dan negara bagian) di Jerman sebagian besar dibatasi sebagai penyedia

fasilitas atau instrument yang bersifat memberikan stimulus seperti Program Regional, memberikan

informasi dan konsultasi. Tugas dan fungsi lembaga KAD RM apapun bentuknya diserahkan sepenuhnya

kepada keadaan dan situasi yang terbaik untuk region masing – masing. Negara bagian Thuringen

pernah mencoba untuk melaksanakan kerjasama antar daerah RM yang dikoordiniasikan oleh Regional

Manager dari posisinya di negara bagian. Namun hal ini mendapatkan protes keras dari daerah – daerah

(kabupaten) yang bekerjasama yang meragukan keberhasilan intervensi seperti ini dari negara bagian.

Pengalaman dari Austria menunjukkan bahwa salah satu faktor keberhasilan KAD adalah pengelolaan

yang berdasarkan terutama kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. Perlu diingat juga bahwa di

Jerman pelaksanaan KAD RM yang baik adalah di wilayah bekas Jerman Barat yang memang sudah maju,

berbeda dengan wilayah – wilayah bekas Jerman Timur yang di tahun 1990an baru bergabung menjadi

Negara Republik Federasi Jerman dan pada saat itu masih relatif tertinggal dalam segala hal.32

Tugas Lembaga KAD

Walaupun mempunyai perbedaan di dalam menjalankan kebijakan pembangunan, terdapat kesamaan di

dalam tugas yang diemban oleh KAD dan kemampuan yang harus dimiliki. Satu hal yang penting adalah

32 Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000.

“KAD Regional Management di Austria,

Swiss dan Jerman merupakan

pelengkap untuk menanggulangi

kekurangan dan kelemahan mekanisme

struktural. Mekanisme ini tidak bersifat

menggantikan fungsi – fungsi struktural,

tetapi menjadi alternative jika

pemecahan permasalahan regional

tidak bisa dilakukan melalui mekanisme

struktural yang ada”


105 | P a g e

lembaga KAD mempunyai sifat sebagai “pengurus” untuk kepentingan strategis regional, alih teknologi,

regional marketing (ke luar dan ke dalam) serta membangun dan memelihara networking di wilayah

kerja. Posisi pimpinan lembaga KAD yang menjalankan tugas KAD sehari – hari juga harus dilaksanakan

oleh orang yang mempunyai kompetensi di bidang sosial dan keilmuan dan bisa memimpin suatu tim

kerja.33

Fungsi Lembaga KAD

Dalam konteks kerjasama terdapat tiga pola pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yaitu

melalui mekanisme pasar yang mengutamakan profit; mekanisme struktural dan mekanisme non-

struktural yang berorientasi kepada benefit. Melalui sifat dan karakter yang dinamis, menjalankan

consensus bersama yang disasari komitmen masing – masing pelaku kerjasama, maka permasalahan

penting lintas wilayah dan lintas sektoral bisa dipecahkan secara kolektif.

Knowledge Management

KAD RM harus dipahami sebagai organisasi yang terus belajar dan harus diberikan kesempatan untuk

terus belajar. Untuk itu, maka kegiatan – kegiatan yang menunjang hal tersebut seperti forum KAD

untuk media bertukar informasi sesama lembaga pelaksana KAD sangat membantu hal ini. Demikian

juga dengan kegiatan peningkatan kapasitas aktor pelaksana di lembaga KAD.34

Anggaran Regional dan Fund

Pembiayaan KAD sebaiknya tetap mengandalkan kemampuan swadaya KAD, atau melalui

kemampuannya bisa menarik minat perusahaan swasta atau perorangan untuk memberikan sumbangan

kepada KAD. Contoh menarik yang terjadi di Freiburg (Jerman), adalah bagaimana KAD di Freiburg bisa

mendapatkan pendanaan yang cukup besar dari perusahaan swasta yang ada di wilayah kerjanya.35

*************

33 Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000. 34 Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000. 35 Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000.


106 | P a g e

L A M P I R A N B

DOKUMENTASI

WORKSHOP & RAPAT SOSIALISASI

(TAHAP 1 & II)

PERATURAN KAD


107 | P a g e

B1. DOKUMENTASI WORKSHOP

TAHAP 1: INISIASI PROSES PEMBENTUKAN KAD

Kelompok

Masukan dari

Kegiatan Workshop II

I

Tahap 1:

Inisiasi

1. SOSIALISASI UMUM PELUANG

KSD KEPADA TOKOH-TOKOH KUNCI

DAERAH

2. IDENTIFIKASI POTENSI DAN

PERMASALAHAN DAERAH-

DAERAH UNTUK BEKERJASAMA

Identifikasi Kebutuhan Daerah

Atas Kerjasama Daerah

3. IDENTIFIKASI TOKOH-TOKOH

KUNCI PENDUKUNG KERJASAMA

DAERAH

-Kepala Daerah

-- Pejabat-pejabat kunci lainnya.

-Tokoh-tokoh masyarakat.

-Kelompok-kelompok masyarakat.

3. SOSIALISASI TEKNIS

PELAKSANAAN KERJASAMA

DAERAH

II A. 1. Susunan sosialisasi disusun ulang berdasarkan:

(1) Isi,

(2) Sasaran,

(3) Media Sosialisasi

Penjelasan: 1. Isi Sosialisasi

� Latar Belakang : Pentingnya KAD, dasar-dasar pemahaman KAD, manfaat dan atau

keuntungan,

� Tata cara dan prosedur KAD (kesepakatan dan perjanjian),

� Regulasi KAD

� Pentingnya penentuan obyek kerjasama, dll

2. Sasaran Sosialisasi adalah: KDH, DPRD, TKKSD, SKPD

1.A.2 Memastikan ada unit yang menjalankan kerjasama

1.A.3 Insentif, dan disinsentif perlu dijelaskan mengenai bentuk insentif, mekanisme, dan kriteria

pemberian; 1.A.4 Petunjuk teknis diganti menjadi Panduan

1.A.5 Bagi hasil (share profit)

1.A.6. Dipecah, menjadi 2 bagian dan yang kedua digabung dengan 1.A.7.

I.A.7 Menjadi: Meningkatkan peran aktif

Kata “Membangun” dihilangkan

I.A.8 Diganti mendorong Daerah membuat regulasi Kerjasama Daerah


108 | P a g e

Kelompok

Masukan dari


III • Pentingnya penegasan maksud dan tujuan apa yang dikerjasamakan; • Meliputi wilayah yang bertetangga atau KAD Fungsional atau tidak bertetangga;

• Pentingnya kesadara bersama antar pihak bahwa kerjasama diperlukan;

• Pentingnya pembicaraan konkrit insentif dan disintif daerah yang berkerjasama;

• Pentingnya sosialisasi yg mendalam terkait manfaat KAD;

• Pentingnya perencanaan KAD, yang rinci, langkah2 beserta indikator-indikator;

• Ruang lingkup KAD tidak hanya pelayanan publik tetapi mencakup sektor- sektor lain yang bia

dikerjasamakan, bisa juga antar daerah antar danantar negara;

• Peran Ditjen PUM harus tegas menjadi regulator dan fasilitator yang baik sehingga perlu

pemahaman yang jelas terhadap peran ini;

• Regulasi KAD harus mampu menjawab dinamika di lapangan, bukan malah mengacaukan

IV Masukan:

� Sosialisasi: Perlu dilaksanakan dengan media2 yang disesuaikan dengan kultur daerah

� Pembentukan KAD: Perlu ada kelembagaan Sekber dari tingkat nasional. Bahkan perlu ada KAD

Centre untuk kejelasan info terkait KAD.

� Insdentif dan disinsentif: Insentif perlu, tapi jangan sampai ada disinsentif

� Menyusun panduan KAD: Ini selain panduan KAD atau pelaksanaan tahap-tahap pelaksanaan

KAD, juga diperluan panduan-panduan (Perda) untuk pelaksanaan KAD yang sudah dilaksanakan

� Perlu disusun lesson learned (pembelajaran) dari KAD2 di seluruh Indo

� Identifikasi tokoh: Perlunyas keterlibatan tokoh NGO dan agama

Prioritas:

→Penyusunan panduan yang disusun dengan KAD Centre sehingga selaras, susun dan sosialisasi di

satu pintu.


109 | P a g e

Tahap 2: PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD

Kelompok

Masukan dari


I Tahap 2 dan 3:

Persiapan dan

Pembentukan1. PEMBENTUKAN FORUM

2. KESEPAKATAN SKALA PRIORITAS

3. PENYUSUNAN RENCANA AKSI

(ACTION PLAN)

4. TRANSFER BEST PRACTICES

1. Pendatanganan MOU, diperkuat

oleh peraturan masing-masing

daerah.

2. Penetapan (pembentukan)

kelembagaan: bentuk, perekrutan

personal

3. Mekanisme Pembiayaan

II

� Kata Manfaat sebaiknya diganti menjadi “Manfaat dan atau keuntungan”;

� Kata MOU diganti dengan Kesepakatan (sesuai regulasi);

� Kegiatan Sosialisasi diusulkan ditambah DPRD;

III

� Apakah dokumen ini menjadi panduan yang mengatur langkah-langkah atau menjadi

referensi? Apakah boleh jumping atau harus langkahnya berurutan?

� Panduan ini untuk siapa? Karena disebutnya rencana aksi � Inisiatornya siapa? Apakah tokoh masyarakat? Apakah SKPD? Atau perorangan?

� Kapan KAD bisa dimulai? Dan bagaimana mekanismenya?

� Panduan harus bisa menggambarkan 5 W dan 1 H?

� Melakukan studi banding adalah optional, bukan wajib yang paling penting adalah proses

kajian mendalam dalam membentuk KAD?

IV

Untuk Tahap 2, perlu ada porsi yang jelas, mana yang porsi kabupaten, kota, dll

Ada satu kolom tambahan di tabel tersebut yang merupakan penjelas tentang institusi pendukung


110 | P a g e

Tahap 3: PEMBENTUKAN WADAH KAD

Kelompok

Masukan dari


I

Masukan untuk tahap 3 sudah digabungkan dengan masukan dengan tahap 2

II

“Membuat PERDA” diganti mendorong usulan PUM kepada Mendagri untuk menyusun regulasi tentang Pembiayaan Karjasama Daerah (Pedoman Penyusunan APBD) , digabungkan 3 A 5 dengan

3 A 9.

III

� Perlu ada penjelasan wadah KAD-nya mengingat karakter KAD yg berbeda-beda? Dan

berimplikasi thd kelembagaan yng diperlukan;

� Siapa yang menyusun wadah KAD?;

� Apa payung hukumnya? Apakah cukup Perda? Atau peraturan seperti apa yang lebih legal dan

akomodatif?;

� SWOT harus dilakukan terlebih dahulu, mungkin di langkah 2: Persiapan?;

� Dalam pengembangan KAD diperlukan SDM yang memadai; � Pembentukan KAD harus ditentukan siapa penanggungjawab utama dari salah satu SKPD

sebagai fasilitator/penggerak

IV

Untuk Tahap 3 perlu ada porsi yang jelas, mana yang porsi kabupaten, kota, dll

Ada satu kolom tambahan di tabel tersebut yang merupakan penjelas tentang institusi pendukung


111 | P a g e

Tahap 4: IMPLEMENTASI KAD

Kelompok

Masukan dari


I

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap 4 adalah:

I. Langkah I adalah: pembentukan kelompok kerja.

II. langkah II adalah: memfasilitasi komunikasi antar SKPD di bidang pelayanan publik. III. Memfasilitasi pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pihak ketiga.

II

� Mekanisme pembiayaan dihapus, sudah dijelaskan pada tahap 3.

� Dihilangkan 4 A 6 karena adanya batasan tidak mencakup kerjasama antar daerah dengan

pihak ketiga (lihat halaman 2, buku rencana akasi, tujuan dan manfaat rencana aksi).

III

� Implementasi ini harus diawali dengan sinergi dengan kebijakan daerah;

� KAD akan efektif kalau implementasi program menyentuh kebutuhan masyarakat;

� Perlunya langkah yang sama antar para aktor (SKPD, Masyarakat, swasta);

� Perlunya kejelasan pembiayaan pada tahap awal sebelum masuk masa swadana;

� Perlunya sharing pembiayan antar aktor yang terlibat, termasuk pemerintah pusat; � Perlunya kejelasan masa kepengurusan dan masa KAD;

� Kejelasan pengelolaan asset, karena ada banyak pemda memberi pinjaman ke KAD, Hibah ke

KAD, juga berinvestasi dalam bentuk asset, pada kasus tertentu KAD berinvestasi di daerah

lain.

IV

Tahap 4 perlu ada porsi yang jelas, mana yang porsi kabupaten, kota, dll

Ada satu kolom tambahan di tabel tersebut yang merupakan penjelas tentang institusi

pendukung


112 | P a g e

Tahap 5: MONITORING, EVALUASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Kelompok

Masukan dari


I Tahap 5: Monev dan

Capacity Building

1. MENINGKATKAN KAPASITAS

2. MEMBENTUK ASOSIASI LEMBAGA

KERJASAMA DAERAH

3. REPLIKASI BEST PRACTICES

1. Meningkatkan Kapasitas

“PUM”dalam membina Kerjasama

Daerah

2. Pelatihan Fasilitator Kerjasama

Daerah

3. Meningkatkan kapasitas asosiasi

lembaga kerjasama daerah.

II

Penyusunan Konsep monitoring dan evaluasi sebaiknya dimasukan Tahap 3 (gabungan 3.5 d 3.9). Diganti Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

III

� Walaupun ada monev tetapi hanya formalitas saja, karena KAD yang tidak berkembang, tidak

ada upaya dari para pihak untuk membantu menyelesaikan;

� Ada indikator untuk keberhasilan� sehingga akan jelas kebutuhan capacity building?

� Perlunya capacity building terhadap KAD sehingga tidak dibiarkan seolah-olah entitas diluar

pemerintahan.

IV

1. Kalau mau bicara tentang evaluasi, siapa yang evaluasi? Siapa yang tentukan instrumennya?

Makanya perlu sekber, sekaian unt pembentukan modul-modul terkait.

2. Capacity building dengan ToT dari nasional ke propinsi 3. Asosiasi KAD itu siapa yang akan hadir? Sebaiknya berbentuk forum saja, forum koordinasi

antar KAD yang sudah terbentuk.


113 | P a g e

DAFTAR PESERTA WORKSHOP PEMBAHASAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN

PENGUATAN KAD

JAKARTA, 29 MARET 2011

1. A. Sirajuddin Nonci, Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri

2. M. Zain Afif, Kasubdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri

3. Nine Hargi, Kasi Kerjasama I Subdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri

4. Edi Cahyono, Kasi Kerjasama II Subdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri

5. Jun Milanastuti, Staf Subdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri

6. Nana Taruna, Staf Subdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri

7. Pramudya Ananta, Staf Subdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri 8. Marsono, Staf Subdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri

9. Kuntoro Anindita, Staf Subdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri

10. Noviar Luthfi, Asisten Deputi V, Urusan Kerjasama Antar Daerah dan Regional, KPDT

11. Samsul Widodo, Direktorat KKDT Bappenas

12. Muliani, Direktoran Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri

13. Suharyanto, Ditjen Bangda Kementrian Dalam Negeri

14. Cahyo Hatta, Ditjen Bangda Kementrian Dalam Negeri

15. Sugeng, Setda Provinsi Jawa Tengah

16. Ponco Wibowo, Pemerintah Daerah Kota Solo

17. Marhaeni, DPRD Solo 18. Ferry Anggoro, Sekber Kartamantul

19. Ing Ramto, BKAD Subosukawonosraten

20. Asto, RM Barlingmascakeb

21. Budiono, RM Sampan

22. Warito, BKAD Pawonsari

23. Priyambodo, BKAD Pawonsari

24. Anton Sudarmanto, BKAD Pawonsari

25. Hery P. Irawan, BKAD Pawonsari

26. Suyanto, BKAD Pawonsari

27. Raphael Anindito, GIZ (expert) 28. Syahroni, ex GIZ (expert)

29. Bambang SP, ex Setda Kartamantul (expert)

30. Dr. Hadi Wahyono, PWK Undip (expert)

31. Dr. Hardi Warsono, PWK Undip (Expert)

32. Daryanto, Tenaga Ahli Ditjen Keuda Kementrian Dalam Negeri (expert)

33. Dr. Restyarto Efiawan, Lekad (expert)

34. Hidayatullah Albanjari, GIZ

35. Reslian Pardede, Yayasan Inovasi Pengembangan Daerah (YIPD)

36. Johan S, Yayasan Inovasi Pengembangan Daerah (YIPD) 37. Dr. Widjono Ngoedijo, DSF

38. Donal Anwar, DSF

39. Nunik Yunarti, DSF

40. Risfan Munir, DSF


114 | P a g e

B2. DOKUMENTASI SOSIALISASI TAHAP I & II

Tahap 1: INISIASI PROSES PEMBENTUKAN KAD

Kegiatan

Utama

Masukan dari

Kegiatan Sosialisasi I

Masukan dari

Kegiatan Sosialisasi II

Institusi

Pelaksana

1-A.1 Sosialiasi tentang

pemahaman KAD

Materi sosialisasi sebaiknya juga mencakup:

• Latar belakang KAD, visi wilayah yang

lebih tinggi (pusat/prop) dan rencana

tata ruang (spt RTRW)

• Peraturan perundangan, mulai dari

amanah UU 32/2004 dst

• Materi sosialisasi mencakup teknik tata

cara penentuan obyek KAD

• Memberikan sosialisasi berupa

pemahaman pentingnya KAD kepada

kepala daerah prop/kab/kota dan juga

SKPD sesuai tupoksi (obyek kerjasama);

serta mengubah pemikiran para

stakeholder bahwa dengan KAD dapat

meningkatkan pendapatan daerah

• Dilakukan sosialisasi pemahaman dan tata

cara KAD kepada TKKSD yang sudah

terbentuk

• Sosialisasi KAD juga dilakukan dengan

cara pendekatan komunikasi secara

informal dan publikasi tentang KAD

Ditjen PUM;

Provinsi

1-A.2 Memberikan

Usulan/inisiatif

pembentukan/

pengembangan KAD

• Ditjen PUM mengeluarkan Surat edaran,

agar supaya SKPD kab/kota/propinsi yang

melakukan KAD bekerjasama dengan

TKKSD yang sudah terbentuk

• Ditjen PUM juga mendorong daerah yang

sudah punya MOU untuk KAD, agar

segera merealisasikannya

• Ditjen PUM memberi masukan kepada

gubernur/bupati/walikota untuk lebih

fokus pada KAD

• Propinsi mengambil peran yang lebih

besar dalam hal memberi pedoman/ arah

kerjasama

• Komitmen pemerintah daerah serta

pemahaman pentingnya KAD ini perlu

diperhatikan

Ditjen PUM;

Provinsi

1-A.3 Menerapkan

kebijakan Insentif

dan disinsentif

Perlu dijelaskan insentif & disinsentif berupa

apa dan oleh siapa?

1-A.4 Menyusun Panduan

(Guidelines) KAD

Mencakup tahapan dalam penyusunan KAD

dengan jelas

Penyusunan panduan diganti dengan

petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama

daerah, yang meliputi:

� latar belakang

� maksud dan tujuan

� pembiayaan

� bagaimana supaya KAD lebih baik

Ditjen PUM


115 | P a g e

Kegiatan

Utama

Masukan dari


Masukan dari


Institusi

Pelaksana

1-A.5 Melakukan kajian

relevansi KAD

• Salah satu output kajian adalah:

Identifikasi objek kerjasama yang akan

dilakukan

• Kajian relevansi KAD yang dilakukan

kabupaten/kota meliputi:

� Identifikasi potensi daerah yang akan

dikerjasamakan

� Permasalahan yang identik antara

2/lebih daerah

• Inisiatif dimotivasi dari masalah yang

dihadapi spt:

i. Kurang optimalnya pelayanan di

daerah perbatasan

ii. Kurang memadainya pembangunan

infrastruktur di wilayah perbatasan

• Melakukan kajian terhadap KAD yang gagal

dan berhasil serta faktor-faktor

penyebabnya

• Termasuk kajian berupa identifikasi

kebutuhan melaksanakan KAD, share profit

serta obyek kerjasama

• Perlu dilihat keinginan/ketertarikan

pimpinan wilayah terhadap potensi yang

akan dikerjasamakan

Ditjen PUM;

Provinsi;

Kabupaten/

Kota

1-A.6 Melakukan

identifikasi tokoh

pendukung KAD &

meningkatkan

peran aktifnya

Tokoh pendukung dimaksud juga termasuk

tokoh pemuda

Provinsi;

Kabupaten/

Kota

1-A.7 Membangun

hubungan antar

tokoh

pendukungKAD

• Tokoh pendukung dimaksud termasuk

dukungan dari legislatif

• Perlunya diskusi antara pemerintah

daerah yang mempunyai permasalahan

serta kepentingan yang sama

• Diperlukan dukugan dari berbagai aktor

seperti masyarakat, wartawan, pengusaha

dan terutama dukungan politis dari DPRD

• Membangun hubungan antar tokoh

merupakan hal yang sulit, sehingga harus

diperjelas bagaimana mekanismenya

• Diperlukan koordinasi yang intens antara

pihak pemerintah daerah dengan pihak

swasta

Provinsi;

Kabupaten/

Kota

1-A.8 Menyusun baseline

regional daerah

yang akan

bekerjasama

Termasuk identifikasi potensi sumber daya

alam & SDM yang akan dikerjasamakan serta

inventarisasi permasalahan yang dihadapi

bersama

• Mendata serta menginventarisir potensi

masing-masing daerah, yang kemudian

dikomunikasikan dengan stakeholder

terkait. Data potensi tsb bisa menjadi

obyek kerjasama

Provinsi;

Kabupaten/

Kota

• Mengarahkan pihak DPRD mengenai

perlunya Perda tentang “Kerjasama Antar

Daerah”


116 | P a g e

Tahap 2: PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD

Kegiatan Utama

Masukan dari


Masukan dari


Institusi

Pelaksana 2-A.1 Membentuk forum

yang beranggotakan

para aktor kunci

wilayah untuk

persiapan

pembentukan wadah

KAD

• Aktor kunci wilayah dimaksud

termasuk tokoh adat dan tokoh

agama

• Anggota forum bukan hanya dari

pemerintah saja, tapi juga dari

pihak ke-3 untuk memberikan

fasilitasi dan juga perlu pelibatan

tenaga ahli dari perguruan tinggi

(terutama yang sesuai dengan

obyek kerjasama)

Provinsi;

Kabupaten

/Kota

2-A.2 Menyusun draft

konsep KAD

(meliputi visi, misi,

bidang / prioritas

obyek yang akan

dikerjasamakan

berdasarkan data

baseline regional)

Untuk menyusun konsep KAD

diperlukan juknis atau juklak • Draft KAD disampaikan/

dipublikasikan kepada masyarakat

secara umum ataupun pihak terkait

melalui mekanisme public hearing

• Termasuk mengindentifikasi sektor

yang akan dikerjasamakan serta

ruang lingkup kerjasama dan

rencana pelaksanaan kerjasama

Ditjen PUM

Provinsi;

Kabupaten

/Kota

2-A.3 Menyusun

draft/rencana wadah

kelembagaan

Perlu dilakukan kajian akademis

terhadap bentuk wadah/ lembaga KAD

yang dibutuhkan

Termasuk kegiatan:

• Identifikasi pelaksana teknis (SKPD)

yang akan melaksanakan KAD

• Sharing dengan SKPD terkait

Ditjen PUM

Provinsi;

Kabupaten

/Kota

2-A.4 Menyusun

draft/rancangan

kesepakatan untuk

melaksanakan KAD

(rancangan MoU),

termasuk pembiayaan

pengelolaan KAD serta

kegiatan KAD

MoU yang dibuat harus mendapat

dukungan dari masyarakat dan tokoh

setempat

Ditjen PUM

Provinsi;

Kabupaten

/Kota

2-A.5 Melakukan kegiatan

untuk memantapkan

pemahaman KAD

serta penguatan

komitmen dari para

aktor kunci pelaku

KAD

Kegiatan dimaksud seperti roadshow,

training, workshop • Penandatanganan MOU disamping

dilakukan oleh KDH terkait juga oleh

para Ketua DPRD

• Penguatan komitmen juga dilakukan

dengan:

Identifikasi regulasi

pelaksanaan KAD

Membuat regulasi (SK

bupati/Perbup)

Ditjen PUM

Provinsi;

Kabupaten

/Kota

2-A.6 Melakukan kunjungan

kerja/studi banding ke

beberapa KAD yang

sudah terbentuk

Ditjen PUM

Provinsi;

Kabupaten

/Kota


117 | P a g e

Tahap 3: PEMBENTUKAN WADAH KAD

Kegiatan Utama

Masukan dari


Masukan dari


Institusi

Pelaksana 3-A.1 Menyusun draft

Perjanjian

Kerjasama KAD

Adanya pendampingan saat penyiapan

draft PKS • Dalam menyusun draft perjanjian

kerjasama harus memperhatikan

budaya/kearifan lokal

• Penyusunan draft perjanjian

kerjasama cukup di tingkat propinsi

ataupun kab/kota yang melakukan

ekrjasama dengan melibatkan SKPD

terkait dan biro hukum setda, tidak

perlu sampai ke tingkat pusat

• Perjanjian kerjasama dibuat oleh

TKKSD yang telah terbentuk, dengan

masukan dari anggota forum kunci

lainnya

Ditjen PUM

Provinsi;

Kabupaten/

Kota

3-A.2 Penandatanganan

Perjanjian

Kerjasama

Kabupaten/

Kota; Provinsi

3-A.3 Menyusun draft

rancangan teknis

kelembagaan KAD

dan SOP

Dalam menyusun rancangan KAD perlu

melibatkan tokoh masyarakat, LSM

yang ada, juga SKPD terkait

• Menentukan bentuk wadahKAD

dengan duduk bersama pihak swasta

dan koordinasi dengan pemerintah

(terkait regulasi)

Ditjen PUM

Provinsi

Kabupaten/

Kota

3-A.4 Membentuk wadah

KAD

• Bentuk wadah KAD bisa berupa

BUMD, dll

• Tidak perlu membentuk wadah KAD

krn high cost, sebaiknya

mengoptimalkan TKKSD saja.

• Perlu dibentuk wadah KAD, meliputi:

*yang permanen sebagai perangkat

daerah (terikat dalam sebuah

struktur)

*temporer/non struktural

(forum/sekber/ badan)

• Adanya kesepakatan antar daerah

yang melakukan KAD mengenai

bentuk wadah KAD

• Mengikutsertakan lembaga hukum

dalam wadah KAD

Kabupaten/

Kota

Provinsi

3-A.5 Membuat Perda

tentang

Pembentukan

wadah KAD

Catatan: untuk menyusun Perda

dibutuhkan waktu ; membuat perda

ada korelasi dengan dukungan DPRD

Kabupaten/

Kota

3-A.6 Melaksanakan

analisa SWOT

wilayah KAD

• Selain analisa SWOT di wilayah

regional KAD, juga dilakukan analisa

obyek KAD yang mempertimbangkan

untung/ ruginya melakukan KAD

serta analisa tentang permasalahan

yang dihadapi

Provinsi;

Kabupaten/

Kota


118 | P a g e

Kegiatan Utama

Masukan dari


Masukan dari


Institusi

Pelaksana 3-A.7 Menyusun draft

perencanaan KAD

Provinsi;

Kabupaten/

Kota

3-A.8 Melakukan kajian &

revisi peraturan

perundangan

tentang alternatif

bentuk wadah KAD

Ditjen PUM

3-A.9 Melakukan

sinkronisasi/harmon

isasi peraturan

perundangan terkait

mekanisme

pembiayaan dan

pertanggungjawaba

n KAD

Ditjen PUM


119 | P a g e

Tahap 4: IMPLEMENTASI KAD

Kegiatan

Utama

Masukan dari


Masukan dari


Institusi

Pelaksana 4-A.1 Membentuk

Kelompok

Kerja

pelaksana KAD

• Working group melakukan sosialisasi

kepada publik tentang KAD yang sudah

terbentuk serta rencana kegiatan yang

sudah disepakati bersama, agar

mendapat dukungan dari semua

stakeholder terkait

• Working group menfasilitasi pertemuan

rutin antar daerah yang bekerjasama

• Kelompok kerja mengadakan pertemuan

untuk membahas permasalahan yang

dihadapi

• Membagi habis tugas

Kabupaten/

Kota;

Provinsi

4-A.2 Melakukan

rekrutmen

SDM untuk

operasional

KAD

• SDM wadah KAD bisa dari kalangan

profesional, tokoh-tokoh masyarakat,

PNS purnabakti ataupun PNS (yg masih

aktif)

• Perlu dipertimbangkan mekanisme

rekrutmen SDM tsb

• Sebenarnya SDM yg menjalankan wadah

KAD idealnya adalah dari kalangan

profesional (krn memiliki kemampuan

manajerial), namun ada kendala dalam

hal proses pertanggungjawaban

keuangan (untuk operasional KAD)

termasuk juga untuk honor tenaga

profesional

• Membentuk sekretariat utk merekrut

tenaga kerja

• Menempatkan SDM secara benar dalam

melaksanakan KAD

• SDM untuk manajer yang menjalankan

wadah KAD sebaiknya dari kalangan

profesional yang sesuai dengan bidang

yang dibutuhkan serta tenaga teknis dan

tenaga ahli

• Usulan redaksional: “Memilih SDM untuk

menjalankan kelompok kerja organisasi

KAD”

Kabupaten/

Kota;

Provinsi

4-A.3 Memfasilitasi

komunikasi

antar SKPD di

bidang

pelayanan

pubik tertentu

Wadah KAD

4-A.4 Menentukan

mekanisme

pembiayaan

kegiatan KAD

• Membina, mengarahkan dan mendorong

sumber SDM dan potensi yang ada

• Menyiapkan biaya operasional untuk

wadah/lembaga KAD

Kabupaten/

Kota;

Provinsi

4-A.5 Membuka dan

membina

hubungan

dengan

sumber

pendanaan

Untuk membuka hubungan, lead institution

seharusnya ada di tingkat pusat (Ditjen

PUM)

Salah satu sumber pendanaan adalah pihak

“sponsor” yang mengambil keuntungan

dari kerjasama yang dilakukan (biasanya

dari kalangan pengusaha)

Kabupaten/

Kota;

Provinsi


120 | P a g e

Kegiatan

Utama

Masukan dari


Masukan dari


Institusi

Pelaksana 4-A.6 Memfasilitasi

pemda yang

bekerja sama

dengan pihak

ketiga

• Yang melakukan fasilitasi bukan hanya

pihak provinsi dan Ditjen PUM saja, tapi

juga pemkab/kota yang bekerja sama

Provinsi;

Ditjen PUM

• Ditjen PUM, Provinsi dan

Kabupaten/Kota juga melakukan

perumusan serta penyelesaian

permasalahan dan hambatan yang

dihadapi dalam mengimplementasikan

KAD

• Mensosialisasikan terbentuknya KAD

kepada tokoh kunci dan masyarakat (bila

perlu)


121 | P a g e

Tahap 5: MONITORING, EVALUASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Kegiatan Utama

Masukan dari


Masukan dari


Institusi

Pelaksana 5-A.1 Meningkatkan 3K

antar stakeholder di

tingkat pusat

Intensitas komunikasi dan koordinasi

perlu dioptimalisasi

Ditjen

PUM;

Kementrian

/ lembaga

terkait

5-A.2 Membentuk

Sekretariat Bersama

KAD di tingkat pusat

Perlunya pengawasan untuk KAD

(merupakan salah satu tugas dari

tim/dewan pengawas, dalam hal ini

sekber)

Sekber memfasilitasi untuk lancarnya

pelaksanaan KAD, termasuk memfasilitasi

penyelesaian sengketa hukum

Ditjen PUM

5-A.3 Menyusun konsep

monitoring dan

evaluasi

• Perlu disusun sistematika untuk

pengendalian program KAD

• Evaluasi dilakukan secara berkala dan

dengan indikator yang jelas

• Hasil monev sebaiknya

diberikan/dilaporkan kepada kepala

daerah kabupaten/kota yang melakukan

KAD

• Menentukan parameter monev yang

terukur antara input dan outputnya

• Usulan redaksional: “Menyusun konsep

dan melaksanakan Monitoring dan

evaluasi”

• Perlu diperjelas beban anggaran untuk

membiayai kegiatan monev

• Perlu menentukan tolok ukur monev

• Kegiatan monev dilakukan dengan

menginventarisir KAD yang sedang

berlangsung dan tidak jalan

• Evaluasi terhadap komitmen para pihak

yang ber-KAD perlu dilakukan

• Hasil Monev perlu dipublikasikan

• Monev sebaiknya juga dilaksanakan oleh

pemkot/ pemkab yang melakukan KAD

sebagai mekanisme kontrol terhadap

pengembangan KAD dan secara

berjenjang disampaikan ke tingkat yang

lebih tinggi

• Evaluasi dilakukan secara berkala dan

terjadwal, dan mencari solusi terhadap

temuan yang terjadi agar tidak terulang

kembali

Ditjen

PUM;

Propinsi

5-A.4 Optimalisasi,

revitalisasi dan

penguatan peran

propinsi

Perlu meningkatkan peran Bakorwil yang

ada

Ditjen

PUM;

Propinsi

5-A.5 Melakukan Capacity

Building bagi

daerah

kota/kabupaten

untuk melakukan

kerjasama

• Proses SWOT dilakukan sebelum

pembentukan KAD

• Perlu juga dilakukan SWOT terhadap

bentuk kelembagaan/wadah KAD yang

tepat, sehingga dapat teridentifikasi

bentuk dukungan capacity building yang

• Perlu dilakukan penyelenggaraan

pelatihan KAD kepada aktor kunci

wilayah yang terlibat dalam organisasi

KAD

Ditjen

PUM;

Propinsi


122 | P a g e

Kegiatan Utama

Masukan dari


Masukan dari


Institusi

Pelaksana benar-benar dibutuhkan oleh pihak

daerah yang melakukan KAD

• Meningkatkan kemampuan aparat

pelaksana KAD

• Diperlukan bintek/pelatihan tentang

tata cara/teknis bernegosiasi 5-A.6 Mendorong

terbentuknya

Asosiasi KAD

• Komunikasi antar KAD sangat

diperlukan, sehingga perlu dibentuk

“Forum Komunikasi Antar KAD”

Ditjen

PUM;

Propinsi


123 | P a g e

DAFTAR PESERTA SOSIALISASI PERUNDANGAN KAD TAHAP I

JAKARTA, 9-11 MARET 2011

1. Ir. Danny Suhadi, MT; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi NTT

2. Padri SE; Kasubag Kerjasama Biro Pemerintahan Provinsi Jami

3. Pinondang Hutagaol ME; Kasubag Penegakan HAM Biro Hukum Provinsi Jambi

4. R. Eddy Nurjaman; Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Banjar

5. Dra. Hj. Ratni, Msi; Kasubid Kerja Sama Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah

6. R.H. Lukman Eldan, SE. MM; Staf Ahli Sekda Kabupaten Muaro Jambi

7. Undang Sohbarudin; Kabag Pemerintahan Umum Kabupaten Ciamis

8. Mohammad Dicky Sidiki; Staf Bidang PEP Bappeda Provinsi Gorontalo

9. Erwandi SSTP; Kasubag Otda dan Kerjasama Antar Daerah Kota Jambi

10. Drs. Anang Suharsa; Kabag Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo

11. Hj. Lessy Anggraeni SH MM; Kabag Kerjasama Dalam Negeri Provinsi Jawa Barat

12. Heru Suroso SH; Kabid Kerjasama BKPM DIY

13. Hj. Zusridawati SE; Kasubag Umum Bappeda Kabupaten Batanghari

14. Drs Nulharip; Kabid pemerintahan Bappeda Kabupaten Garut

15. Leo Candra Gusnadi, S.ST, M.Si; Kabid Ekonomi dan PMD Bappeda Kota Sungai Penuh

16. Drs Suryadi Boy; Kasubdit Kerjasama dan Perbatasan Biro Pemerintahan dan Kependudukan Provinsi

Sumatera Barat

17. Amrullah SH; Kabag Pemerintah Setda Kota Cimahi

18. Drs Sofian Ibrahim Msi; Kabid Perencanaan dan Evaluasi Bappeda Provinsi Gorontalo

19. Drs Mayfaldi; Kabag Pemerintahan Kota Pariaman

20. Drs. S. Songgo; Kepala Bappeda Kota Poso

21. Drs Omay Kuswandi Msi; Kabag Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya


124 | P a g e

DAFTAR PESERTA SOSIALISASI PERUNDANGAN KAD TAHAP II

JAKARTA, 23-25 MARET 2011

1. Drs. A. Murad AB; Asisten Ekobang Kota Lhokseumawe

2. Drs. Budi Utomo SH; Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kudus

3. Haswandi Hasyim; Kepala Bagian Kota Singkawang

4. Rita Mestikahayati; Kabag Fasilitasi Kerjasama Biro Otda dan Kerjasama Provinsi Sumatera Utara

5. Drs H. Achmad Rochim ZA, MM; Kepala Bappeda Kota Prabumulih

6. Hasbi SH; Kabag Perekonomian dan SDA Kabupaten Buton Utara

7. Drs Muslimin M. Msi; Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Bantaeng

8. Habiburrahman SPd Mi; Kasubid Kerjasama, PMA & PMDN dan PPM Bappenda dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin

9. Ir. Hj Suryati Ibrahim; Kabag TU dan Bina Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan

10. Hairul Amin Ritonga; Kasubag Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Kota Langkat

11. Rajanami YS; Kabag Tata Pemerintahan Kabuapten Langkat

12. Nita Herawati; Kasubag Ketatalaksanaan Kabupaten Tapanuli Selatan

13. Rudi S. STP MA; Kasubag Pemerintahan Kabupaten Pontianak

14. S. Tarigan S. Sos; Kabag Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Serdang Bedagai

15. Muh. Asrif, SE; Kabag Kerjasama Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

16. Drs. Fidywandi Alfi; Kabag Pemerintahan Kota Solok

17. Usman Gumanti; Kasubag Kerjasama Provinsi Bengkulu

18. Drs. H. Ahmad Rizali Ma. Ms; Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Sumaera selatan

19. Puji Raharjo SH. MM; Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Grobogan

20. T. Sofyan SE. AK. MM; Kepala Biro Perekonomian Kota Banda Aceh

21. M. Darmawan SH. MH; Kabag Perekonomian Kabupaten Konawe Utara

22. Riyas Aritman SP; Kasubag Perindustrian dan Perdagangan Bagian Perekonomian Kabupaten

Konawe Utara

23. Drs. Ida Bagus Gede Mataram; Kabag Pemerintahan Kabupaten Klungkung

24. I Wayan Suteja Ap. M.Si; Kasubag Pengawasan Bagian Pemerintahan Kabupaten Klungkung


125 | P a g e

L A M P I R A N C

PERATURAN-PERATURAN KAD • PP No. 50/2007

• Permendagri No. 22/2009




126 | P a g e

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA

SAMA DAERAH.


127 | P a g e

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur

dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

3. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

4. Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.

5. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.

6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB II KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip Kerja Sama

Pasal 2 Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip: a. efisiensi; b. efektivitas; c. sinergi; d. saling menguntungkan; e. kesepakatan bersama; f. itikad baik; g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia; h. persamaan kedudukan; i. transparansi; j. keadilan; dan k. kepastian hukum.


128 | P a g e

Bagian Kedua Subjek Kerja Sama

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi: a. gubernur; b. bupati; c. wali kota; dan d. pihak ketiga.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

Pasal 4

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat Bentuk Kerja Sama

Pasal 5

Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 6 Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4.

BAB III TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan: a. Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja

sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu. b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama

tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat: 1. subjek kerja sama; 2. objek kerja sama; 3. ruang lingkup kerja sama; 4. hak dan kewajiban para pihak; 5. jangka waktu kerja sama; 6. pengakhiran kerja sama; 7. keadaan memaksa; dan 8. penyelesaian perselisihan.

c. Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.


129 | P a g e

d. Kepala daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

BAB IV PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 9

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 10 Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11 (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerja

sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepala daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai: a. tujuan kerja sama; b. objek yang akan dikerjasamakan; c. hak dan kewajiban meliputi:

1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan

2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa. d. jangka waktu kerja sama; dan e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis

pembebanannya. (2) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada

Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. (3) Surat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan

kepada gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 12

(1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.

(2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15


130 | P a g e

(lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala daerah.

(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.

(5) Gubernur wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(6) Bupati/wali kota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V

HASIL KERJA SAMA

Pasal 13 (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial

berupa keuntungan. (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah

yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

(1) Apabila kerja sama antardaerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara: a. musyawarah; atau b. Keputusan Gubernur.

(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 15

(1) Apabila kerja sama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau antara daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara: a. musyawarah; atau b. Keputusan Menteri.

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.


131 | P a g e

Pasal 16 (1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai

kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama. (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 17

(1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah. (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan

masing-masing pihak yang melakukan kerja sama. (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat

dengan kerja sama daerah induknya.

BAB VIII BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 18

Kerja sama daerah berakhir apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat

dilaksanakan; d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; g. objek perjanjian hilang; h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 19 (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu

pihak dengan ketentuan: a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain. b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya

yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama. (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang

dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 20

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

Pasal 21 Menteri/Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepala daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan kerja sama bertanggungjawab: a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah.


132 | P a g e

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22 (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antardaerah

provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi. (2) Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait melakukan pembinaan

dan pengawasan teknis atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam peraturan Menteri.

BAB X BADAN KERJA SAMA

Pasal 24

(1) Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama.

(2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah. (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.

Pasal 25 (1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;

b. memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan

c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing. (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama menjadi tanggung jawab

bersama kepala daerah yang melakukan kerja sama.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kerja sama antardaerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

Pasal 27 Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka penyelesaian perselisihan kerja sama antardaerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan sesuai Peraturan Pemerintah ini.


133 | P a g e

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA TAHUN 2007 NOMOR 112


134 | P a g e

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

F. I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan. Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah. Adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya.

G. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.


135 | P a g e

Huruf b Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan" adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Huruf i Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.

Huruf j Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.

Huruf k Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4 Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

Pasal 5

Cukup jelas


136 | P a g e

Pasal 6

Cukup jelas Pasal 7

Cukup jelas Pasal 8

Cukup jelas Pasal 9

Yang dimaksud dengan "membebani daerah" adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. Yang dimaksud dengan "membebani masyarakat" adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah.

Ayat (3) Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah.

Pasal 12

Ayat (1) Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerja sama daerah telah memenuhi prinsip kerja sama atau tidak.

Ayat (2) Pelaksanaan kerja sama daerah memerlukan ketepatan dan kecepatan. Apabila menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rencana kerja sama daerah kurang memenuhi prinsip kerja sama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyampaikan pendapat dan sarannya.

Ayat (3) Cukup jelas.


137 | P a g e



Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas Pasal 14

Ayat (1) Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Pemerintah.


Pasal 15 Ayat (1)

Menteri dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Presiden.


Pasal 16





Pasal 18



Yang dimaksud dengan "kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah" adalah bahwa kerja sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala daerah.

Pasal 21

Cukup jelas


138 | P a g e

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23






Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 4761


139 | P a g e

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH


MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH.


140 | P a g e

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota.

2. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota.

3. Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.

4. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hukum.

5. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

6. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi :

a. petunjuk teknis kerja sama antar daerah; dan

b. petunjuk teknis kerja sama daerah dengan pihak ketiga.


141 | P a g e

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 3

(1) Tata cara kerja sama daerah meliputi: a. tata cara kerja sama antar daerah; dan b. tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

(2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan : a. persiapan; b. penawaran; c. penyiapan kesepakatan; d. penandatanganan kesepakatan; e. penyiapan perjanjian; f. penandatanganan perjanjian; dan g. pelaksanaan.

(3) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Contoh bentuk/model kerja sama daerah meliputi : a. Bentuk/model kerja sama antar daerah; b. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan Departemen/LPND; dan c. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan badan hukum.

(2) Uraian contoh bentuk/model kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5

(1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah ( TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.

(2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;

b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;

c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;

d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;

e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;


142 | P a g e

f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;

g. memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; dan

h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten/kota.

(3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Ketua Sekretaris Daerah

b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah

c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda

d. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah

e. Anggota Tetap :

a. Kepala Biro Hukum b. Kepala SKPD yang yang membidangi Pemerintahan c. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan

pengelolaan asset

f. Anggota Tidak Tetap :

a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja

sama c. Tenaga ahli/pakar

Pasal 6

(1) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.

(2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;

b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;

c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;

d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;

e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;

f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;

g. memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

(3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua Sekretaris Daerah

b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah

c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda

d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi kerja sama daerah


143 | P a g e

e. Anggota Tetap :

a. Kepala Biro Hukum b. Kepala SKPD yang yang membidangi Pemerintahan c. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan

pengelolaan asset

f. Anggota Tidak Tetap :

a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja

sama c. Tenaga ahli/pakar

Pasal 7

TKKSD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan

materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam APBD Provinsi tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

(2) Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan asset barang milik daerah dan melakukan

pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.


144 | P a g e

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Mei 2009


ttd

H. MARDIYANTO

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

PERWIRA


145 | P a g e

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTARDAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTARDAERAH.


146 | P a g e


Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota. 2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota yang melakukan kerja sama dengan

daerah lain. 4. Kerja sama antardaerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara

Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

5. Kesepakatan adalah persetujuan antar Kepala Daerah untuk merencanakan kerja sama dalam bidang urusan pemerintahan tertentu.

6. Perjanjian kerja sama adalah persetujuan antar kepala daerah untuk melakukan kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban.

7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk keberhasilan kerja sama antardaerah. 8. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama

antardaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2 Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas KSAD Provinsi.

Pasal 3 Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas KSAD Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan pada tahapan: a. penjajakan; b. negosiasi; c. penandatanganan; dan d. pelaksanaan dan pengakhiran. H.

BAB III TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan KSAD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Menteri Dalam Negeri membentuk Sekretariat Bersama. (2) Keanggotaan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur

Departemen Dalam Negeri dan wakil dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait serta tenaga profesional.

(3) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

(4) Pembentukan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.


147 | P a g e

Pasal 6 Sekretariat Bersama dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. Tahap penjajakan, meliputi:

1. memberikan informasi mengenai: a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan; b) sumber pendanaan, tata cara perolehannya dan petunjuk pengadministrasiannya; c) daerah yang telah melakukan KSAD; dan d) daerah yang telah membentuk badan kerja sama antardaerah.

2. memberikan asistensi mengenai pra studi kelayakan dan pembentukan badan kerja sama daerah.

3. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah provinsi dalam memperoleh dukungan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dengan objek KSAD.

b. Tahap negosiasi, meliputi: 1. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah provinsi dalam

penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian kerja sama. 2. memberikan informasi kepada daerah provinsi mengenai tenaga ahli/profesional terkait

aspek teknis, hukum dan keuangan. c. Tahap penandatanganan, meliputi:

1. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk mendukung kesepakatan KSAD.

2. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSAD.

d. Tahap pelaksanaan dan pengakhiran, meliputi: 1. melakukan monitoring dan evaluasi. 2. memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan. 3. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri dalam penyelesaian perselisihan. 4. mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain:

a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama. b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama. c) pembagian barang bergerak dan tidak bergerak setelah dinilai dengan mata uang

rupiah dan dikurangi kewajiban/utang. d) penyetoran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang. e) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagai aset

daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD. f) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama.

5. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Sekretariat Bersama melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8 Sekretariat Bersama melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Menteri Dalam Negeri.


148 | P a g e

Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai dimaksud dalam Pasal 3,

Gubernur dibantu oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah. (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan/Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset, dan SKPD teknis yang terkait objek kerja sama daerah.

(3) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Sekretariat Daerah.

(4) Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi: a. Tahap penjajakan, meliputi:

1. memberikan informasi mengenai: a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan; b) sumber pendanaan, tata cara perolehannya dan petunjuk pengadministrasiannya; c) daerah yang telah melakukan KSAD; dan d) daerah yang telah membentuk badan kerja sama antardaerah.

2. memberikan asistensi mengenai pra studi kelayakan dan pembentukan badan kerja sama daerah.

3. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah kabupaten/kota dalam memperoleh dukungan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dengan objek KSAD.

b. Tahap negosiasi, meliputi: 1. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah kabupaten/kota dalam

penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian kerja sama. 2. memberikan informasi kepada daerah kabupaten/kota mengenai tenaga ahli/profesional

terkait aspek teknis, hukum dan keuangan. c. Tahap penandatanganan, meliputi:

1. dalam penandatanganan kesepakatan, membantu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk mendukung kesepakatan KSAD.

2. dalam penandatanganan perjanjian kerja sama, membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSAD.

d. Tahap pelaksanaan dan pengakhiran, meliputi: 1. melakukan monitoring dan evaluasi. 2. memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan. 3. memberikan masukan kepada Gubernur dalam penyelesaian perselisihan. 4. mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain:

a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama. b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama. c) pembagian barang bergerak dan tidak bergerak setelah dinilai dengan mata uang

rupiah dan dikurangi kewajiban/utang. d) penyetoran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang.


149 | P a g e

e) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagai aset daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD.

f) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama. 5. memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penyelesaian

perselisihan. I.

Pasal 11 Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12 Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 kepada Gubernur.

BAB V

PELAPORAN Pasal 13

Gubernur melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2009

MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO


150 | P a g e

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA KERJASAMA DAERAH



Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kerjasama

daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008


151 | P a g e

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN

PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA KERJA SAMA DAERAH.


Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah adalah serangkaian kegiatan untuk

mengembangkan pengetahuan, minat, dan motivasi, serta memantapkan sikap dan semangat pengabdian aparatur pemerintah daerah yang membidangi kerja sama daerah.

2. Pelaksana kerja sama daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diserahi tugas untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan kerjasama daerah sesuai dengan objek dan bidang yang dikerjasamakan.

3. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan/atau gubernur,bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

KEGIATAN DAN MATERI

Bagian Kesatu Kegiatan

Pasal 2

Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain: a. sosialisasi; b. workshop/lokakarya; c. penyuluhan; d. seminar; e. orientasi; f. bimbingan teknis; dan/atau g. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Substansi dan Materi

Pasal 3

Substansi peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah terdiri dari : a. kebijakan yang terkait dengan kerja sama daerah; b. teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah;


152 | P a g e

c. teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko; d. teknik penyusunan proposal; e. teknik komunikasi dan negosiasi; f. tehnik penyusunan kesepakatan; g. tehnik penyusunan perjanjian; dan h. tehnik penyusunan anggaran.

Pasal 4

Materi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi : a. kebijakan yang diterbitkan oleh Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

dan b. konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Pasal 5 Materi teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. pengertian dan jenis potensi daerah; b. dasar dan teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah; c. tata cara inventarisasi dan analisis potensi daerah; dan d. praktek penyusunan inventarisasi dan analisis potensi daerah.

Pasal 6

Materi teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi: a. pengertian perencanaan dan jenis resiko; b. dasar dan teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko; c. tata cara perencanaan kebutuhan dan analisis resiko; dan d. praktek penyusunan perencanaan kebutuhan dan analisis resiko.

Pasal 7

Materi teknik penyusunan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi: a. pengertian dan jenis proposal; b. dasar dan teknik penyusunan proposal; c. tata cara penyusunan proposal; dan d. praktek penyusunan proposal.

Pasal 8 Materi teknik komunikasi dan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi: a. pengertian dan jenis komunikasi dan negosiasi; b. dasar dan teknik komunikasi dan negosiasi; c. tata cara komunikasi dan negosiasi; dan d. praktek komunikasi dan negosiasi.

Pasal 9 Materi teknik penyusunan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi : a. pengertian dan jenis nota kesepakatan; b. dasar dan teknik penyusunan nota kesepakatan; c. tata cara penyusunan nota kesepakatan; dan d. praktek penyusunan nota kesepakatan.


153 | P a g e

Pasal 10 Materi teknik penyusunan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi: a. pengertian dan jenis perjanjian; b. dasar dan teknik penyusunan perjanjian; c. tata cara penyusunan perjanjian; d. praktek penyusunan naskah perjanjian.

Pasal 11

Materi teknik penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi : a. pengertian jenis anggaran; b. dasar dan teknik penyusunan anggaran; c. tata cara penyusunan anggaran; dan d. praktek penyusunan anggaran.

Pasal 12

Penyusunan modul, kurikulum, dan silabi pada substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikoordinasikan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri bersama Direktorat Jenderal yang membidangi tugas pemerintahan umum.

BAB III

PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR

Pasal 13 (1) Peserta peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yaitu Pejabat dan staf di

lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi kerja sama daerah.

(2) Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah dapat diikuti oleh peserta dari anggota DPRD yang membidangi kerja sama daerah.

(3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapat materi peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal l4

(1) Tenaga pengajar peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah dapat berasal dari unsur : a. instansi pemerintah; b. pemerintah provinsi; c. praktisi dan pakar; dan/atau d. perguruan tinggi.

(2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan bidang keahliannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 15 Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, Lembaga/ Badan/ Kantor /Unit yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.


154 | P a g e

Pasal 16

(1) Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, dan Lembaga/ Badan/ Kantor /Unit yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota.

(2) Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

Pasal 17

Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yang akan diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun melalui kegiatan yang diprogramkan pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 18

(1) Pendanaan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah di Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi.

(2) Pendanaan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah di Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

(3) Pendanaan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 19 (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum penyelenggaraan peningkatan

kapasitas pelaksaana kerja sama daerah. (2) Pembinanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-

sama oleh Badan Pendidikan dan pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal yang menangani pemerintahan umum.

(3) Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Direktorat Jenderal yang menangani pemerintahan umum mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan.

(4) Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Inspektorat wilayah/Badan Pengawas Daerah melakukan pengawasan Permendagri ini.

(5) Melaporkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini kepada Menteri Dalam Negeri setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah meliputi : a. Menetapkan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas pelaksana kerja

sama daerah yang menjadi kewenangan provinsi, b. Menetapkan rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yang

menjadi kewenangan provinsi,


155 | P a g e

c. Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas yang menjadi kewenangan provinsi,

d. Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah kabupaten/kota,

e. Melaksanakan koordinasi pengembangan peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada provinsi, kabupaten dan kota,

f. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,

g. Melaporkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini kepada Menteri Dalam Negeri setiap 3 (tiga) bulan .

Pasal 21

Bupati/Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah meliputi : a. Menetapkan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas pelaksana kerja

sama daerah yang menjadi kewenangan kabupaten / kota, b. Menetapkan rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yang

menjadi kewenangan kabupaten /kota, c. Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas yang menjadi

kewenangan kabupaten/kota, d. Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama

daerah pada pemerintah kabupaten/kota, e. Melaksanakan koordinasi pengembangan peningkatan kapasitas ,pelaksana kerja sama

daerah pada pemerintah kabupaten /kota, f. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada

pemerintah kabupaten dan kota, g. Melaporkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini kepada Gubernur setiap 3

(tiga) bulan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2009


ttd

H.MARDIYANTO

2_pa4_irc_rencana aksi

Documents