Semarang, 11-13 Juli 2018

Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penyiapan Kawasan

Permukiman Transmigrasi

DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASIK E M E N T E R I A N D E S A , P D T , D A N T R A N S M I G R A S I

2018

PAPARAN

SesDitjen

PKP2Trans

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalamrangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang lebih baik danmerupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaanpembangunan nasional.

Tujuan Kebijakan Reformasi Birokrasi

Dasar Hukum• Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;• Peraturan Menpan-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 dilanjut dengan Peraturan Menpan-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi2015 – 2019.

Reformasi Birokrasi

SURVEY MANDIRI KEPUASAN STAKEHOLDERS PADA DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN dan PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018

1. Survey mandiri kepuasan Stakeholders dilaksanakan dengantujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas pelayananstakeholder secara berkelanjutan.

2. Sasaran :

a. Mendorong Partisipasi Stakeholder sebagai penggunaanlayanan dalam menilai kinerja Ditjen PKP2Trans.

b.Mendorong Ditjen PKP2Trans untuk meningkatkan kualitasdalam pelayanan.

3. Metode Survei dengan menggunakan pendekatan metodekualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert.

Lanjutan….

4. Responden Survei adalah Pejabat/Pegawai DInasProvinsi/Kabupaten yang menyelenggarakan UrusanPemerintahan Bidang Transmigrasi sejumlah 59 responden dari71 Satker yang menyelenggarakan urusan KetransmigrasianTahun 2018.

Jumlah responden sesuai dengan peraturan MenPan No. 14 Tahun 2017.

5. Survei Mandiri Kepuasaan Stakeholders merupakan bagian daripenilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DitjenPKP2Trans pada area perubahan Peningkatan Kualitas PelayananPublik Tahun 2018 dan sekaligus Pelaksanaan SPIP

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Apa Itu

SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH (SPIP)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern

dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi

Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat;

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015 – 2019;

4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi.

5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

SPIP di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi;

6. Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk SPIP di

Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi.

DASAR HUKUM

D i t j e n P K P 2 T r a n s

S P I P

02

Memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi .

Meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

.

Mencegah terjadinya Fraud (Penyimpangan)

TUJUAN

D i t j e n P K P 2 T r a n s

SPIP merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yangdilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawaiuntuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuanorganisasi melalui;

Kegiatan yang Efektif dan Efisien

Item 01Keandalan LaporanKeuangan

Item 02Pengamanan Aset Negara

Item 03Ketaatan terhadap Perundang-Undangan

Item 04

BAGAN PENYELENGGARAAN SPIP

ASESSMENT OLEH ITJEN

QUALITY ASSURANCEOLEH BPKP

PENILAIAN MANDIRI OLEH KEMENTERIAN

PENILAIAN

MATURITAS

SPIP

D i t j e n P K P 2 T r a n s

PELAPORAN

ANALISIS RESIKO

PEMETAAN RESIKO

RTP(RENCANA TINDAK

LANJUT)

Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja

Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting

Akuntabilitas terhadap Sumber Daya

Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi

Pengendalian Fisik atas Aset

Pemisahan Fungsi

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

Pembatasan Akses atas Sumber Daya

Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan

Kepemimpinan yang Kondusif

Komitmen terhadap Kompetensi

Penegakan Integritas dan Etika

Peran APIP yang Efektif

Hubungan Kerja yang Baik

LINGKUNGAN

PENGENDALIANKEGIATAN PENGENDALIAN

PEMANTAUAN

PENGENDALIAN INTERN

INFORMASI DAN

KOMUNIKASIPENILAIAN RISIKO

D i t j e n P K P 2 T r a n s

FOKUS PENILAIAN TINGKAT KEANDALAN

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN INTERN

Identifikasi Risiko

Analisis RisikoSarana Komunikasi

Manajemen Sistem Informasi

Pemantauan Berkelanjutan

Evaluasi Terpisah

Tindak Lanjut

5 unsur, 26 sub-unsur

KESIMPULAN

Untuk perbaikan Layanan Ditjen PKP2Trans,

Satker agar mengisi kuisoner yang telah

dibagikan dan menyerahkan ke panitia

Kinerja Ditjen PKP2Trans dipengaruhi oleh

kinerja Satker Daerah Utamanya Progress

keuangan dan Fisik, kesesuaian dengan

perencanaan awal

Terima

Kasih

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi