KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERIGDE PUDJA MATARAM

NOMOR TAHUN 2018TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MISKINBAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA PADA

SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAMTAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa program pemberian beasiswa miskin bagi mahasiswa Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram harus diselenggarakan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan pedoman dalam rangka penyelenggaraannya;

b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemberian beasiswa miskin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Miskin Bagi Mahasiswa Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Tampung Penyang, Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja, Mataram;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tuanya Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

-2-

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 88 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 88 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MISKIN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa Miskin Bagi Mahasiswa Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Tahun 2018.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dijadikan acuan pelaksanaan pemberian beasiswa miskin bagi mahasiswa Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Matarampada tanggal 2 Juli 2018

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERIGDE PUDJA MATARAM,

I NYOMAN WIJANA

LAMPIRAN

-3-

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM NOMOR TAHUN 2018TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MISKIN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TAHUN 2018

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MISKIN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangPeningkatan akses dan mutu pendidikan kepada masyarakat terus

dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat membangun dan memajukan bangsa dan Negara agar tercapai masyarakat yang berilmu, cerdas dan berkarakter. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan investasi besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran, maka Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seliap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajihan memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karcna itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 ayat (1), Pemerintab pusat, pemerintah daerah dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan “Beasiswa” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan

-4-

Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tuanya atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Mengacu kcpada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintab tersebut, maka STAHN Gde Pudja Mataram mengupayakan pemberian beasiswa sebagai bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin agar mampu mengenyam pendidikan.

B. Dasar1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya

pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

C. Tujuan1. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah.2. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan

tinggi

-5-

BAB IIKETENTUAN UMUM

A. Status Mahasiswa1. Calon penerima adalah mahasiswa S1 STAHN Gde Pudja Mataram yang

miskin atau kurang mampu secara ekonomi.2. Calon penerima adalah mahasiswa yang masih aktif, dalam jenjang

pendidikan Strata 1 (S1) STAHN Gde Pudja Mataram.

B. DurasiBeasiswa miskin S1 diberikan kepada mahasiswa yang miskin dan aktif

berdasarkan periode tahun anggaran berjalan. Beasiswa miskin S1 diberikan paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester. Mahasiswa tidak berhak menerima apabila telah dinyatakan lulus.

C. Kuota dan Harga Satuan1. Kuota calon penerima setiap tahun ditentukan oleh Kuasa Pengguna

Anggaran STAHN Gde Pudja Mataram.2. Besamya harga satuan disesuaikan dengan DIPA STAHN Gde Pudja Mataram

setiap tahunnya.

-6-

BAB IIIKETENTUAN KHUSUS

Untuk dapat menjadi calon penerima beasiswa miskin, mahasiswa harus memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagai berikut.

A. Persyaratan1. Umum

Diberikan kepada mahasiswa:a. Jenjang S1 (Strata 1) paling rendah duduk pada semester I (satu) dan

paling tinggi duduk pada semester VIII (delapan).b. Tergolong mahasiswa miskin (pemegang surat keterangan tidak mampu

dari kelurahan/desa).Selain kriteria diatas dan apabila kuota masih tersedia, beasiswa miskin dapat diberikan kepada mahasiswa S1 dengan kriteria sebagai berikut:a. Yatim dan/atau piatu, ataub. Mahasiswa korban musibah bencana alam, atauc. Pertimbangan lain (misalnya memiliki kelainan fisik atau korban musibah

berkepanjangan).Mahasiswa yang termasuk dalam kriteria tersebut di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua STAHN Gde Pudja Mataram atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan berkas sebagai berikut:a. Salinan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS)

atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif.b. Rekomendasi dari Ketua Jurusan.c. Surat pernyataan.

2. Khususa. Surat keterangan miskin atau Iayak mendapat bantuan yang dikeluarkan

oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang.b. Salinan buku rekening.c. Salinan surat rekomendasi dari Bank bahwa rekening masih aktif.

Lembaga dalam hal ini karena alasan atau kondisi tertentu dapat menambah ketentuan untuk persyaratan pengajuan beasiswa.

-7-

B. PenetapanApabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka

perguruan tinggi dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:1. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik;2. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstrakulikuler tingkat

nasional dan/atau intemasjonal;3. Mahasiswa dari luar daerah atau daerah terpencil.

-8-

BAB IVMEKANISME

A. Persiapan1. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram menetapkan kuota penerima beasiswa

miskin S1 tiap tahun anggaran.2. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram memberitahukan kepada semua

mahasiswa melalui berbagai media dan/atau Ketua Jurusan masing-masing, sesuai dengan struktur organisasi pada STAHN Gde Pudja Mataram.

3. Ketua Jurusan melalui Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni mengumumkan kepada seluruh mahasiswa secara terbuka.

B. Seleksi1. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram menyekksi usulan mahasiswa calon

penerima beserta persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan usulan yang telah diseleksi oleh Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan/atau Bagian AUAK dan/atau Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, atau sesuai dengan struktur organisasi perguruan tinggi.

2. Hasil seleksi ditetapkan oleh Ketua STAHN Gde Pudja Mataram atau yang diberi wewenang untuk itu.

3. Perguruan Tinggi Negeri mengunggah (upload) hasil penetapan penerima (nama mahasiswa dan informasi lainnya sesuai format) melalui media yang ada.

C. Penyaluran Dana1. Dana dialokasikan/realokasi pada DIPA STAHN Gde Pudja Mataram sesuai

kuota dan harga satuan.2. Secara umum proses pencairan dan/atau penyaluran dana harus mengikuti

ketentuan pemerintah c.q. Peraturan Menteri Keuangan.3. Penyaluran dana dari perguruan tinggi kepada mahasiswa harus dilakukan

melalui rekening mahasiswa atau pembayaran melalui bank.4. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun.5. Beasiswa miskin dapat diberikan orang per tahun akademik.6. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang

memenuhi persyaratan melalui keputusan Ketua STAHN Gde Pudja Mataram.7. Apabila masih terdapat sisa dana yang tidak dapat disalurkan, maka wajib

dikembalikan ke Kas Negara.

-9-

8. Apabila kuota penerima tidak terpenuhi, maka sisa dana wajibdikembalikan ke Kas Negara.

D. PenghentianPemberian beasiswa miskin dihentikan apabila mahasiswa:

1. Telah dinyatakan lulus;2. Mengundurkan diri/cuti;3. Tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan akademik;4. Terlambat membayar SPP dari waktu yang telah ditentukan;5. Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi;6. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal/melanggar hukum;7. Terbukti mengkonsumsi minuman keras dan/atau narkoba atau sejenisnya;8. Memberikan data yang tidak benar;9. Meninggal dunia;

E. Kewajiban Penerima Beasiswa1. Melaporkan penggunaan uang beasiswa kepada lembaga berupa Laporan

Pertanggungjawaban yang berisi rincian penggunaan uang lengkap dengan kuitansinya dan salinan buku tabungan.

2. Menggunakan beasiswa yang diterima sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian beasiswa.

3. Menunjukkan kelakuan yang terpuji.

-10-

BAB VMONITORING DAN EVALUASI

Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan yang ditetapkan maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu c.q. Kasubdit Pendidikan Tinggi. Yang pelaksanaannya ditentukan sesuai panduan monitoring dan evaluasi.

-11-

BAB VIPELAPORAN

STAHN Gde Pudja Mataram membuat laporan yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya. Laporan terdiri atas laporan program dan (pertanggungjawaban) keuangan.

A. Laporan ProgramLaporan program berisi penjelasan proses pengalokasian proporsi kuota,

seleksi dan penyaluran serta kendala yang didukung data kuantitatif dan/atau visual. Pelaporan program berprinsip pada 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu).1. Tepat Sasaran, artinya beasiswa miskin telah disalurkan kepada mahasiswa

yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan dalam pedoman.

2. Tepat jumlah, artinya jumlah mahasiswa penerima sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

3. Tepat Waktu. Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan telah dicairkan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima serta dilaporkan sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam pedoman.

B. Laporan KeuanganLaporan keuangan terdiri atas daftar penerima disertai lampiran salinan

buku tabungan, bukti transfer, dan/atau tanda terima penyaluran Beasiswa dalam bentuk hardcopy yang disimpan di perguruan tinggi dan siap dikirimkan apabila diminta paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan.

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERIGDE PUDJA MATARAM,

I NYOMAN WIJANA