i

USM

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRIYANG MELAKUKAN PUNGLI DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN

MENGEMUDI (SIM)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat

guna menyelesaikan Program Studi S1 Ilmu Hukum

Oleh

Nama : EKA ADITIA

NIM : A.111.14.0018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSIAS SEMARANG

TAHUN 2018

vi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat,

Rahmat serta Karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pungli

dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) “.

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan

program studi strata 1 Ilmu Hukum. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini

masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan

maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan

kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang

bersifat membangun mudah-mudahan di kemudian hari dapat memperbaik

kekuranganya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan,

dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Andy Kridasusila, S.E., M.M. , Selaku Rektor Universitas Semarang.

2. Ibu B. Rini Heryanti , S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Semarang.

3. Ibu Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H. dan Bapak Amri P Sihotang, S.S, S.H,

M.Hum. selaku pembimbing yang selalu bijaksana memberikan bimbingan,

nasehat serta waktunya selama penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I, M.H. selaku dosen wali.

vii

4. Ayah dan Ibu yang telah memberikan bantuan semangat, kasih sayang dan

bantuan baik moril maupun materiil demi lancarnya penulisan proposal

skripsi ini.

5. Sahabat serta rekan-rekan seperjuangan tercinta yang tak henti memberikan

dukungan dan motivasi kepada penulis.

6. Semua pihak yang telah membantu penulisan dan penyusunan proposal skripsi

ini.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan

penulis terima dengan senang hati dan mudah-mudahan dapat bermanfaat

khususnya bagi penulis dan bagi kita semua.

PenulisEka Aditia

viii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Berusahalah, bukan hanya untuk menjadi orang sukses, tapi

menjadi orang yang bermanfaat.”

-Albert Einstein-

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ayah dan Ibu tercinta

2. Keluarga besar saya

3. Sahabat-sahabat saya

4. Hahoy Squad dan Team Zeus

5. Keluarga besar UKM Bulutangkis

USM

6. ORMA FH USM

7. TC Entertainment dan Dazzling

Ruby

8. Almamater

ix

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses pembuatan SIM menjadi yangpaling rawan terjadinya pungli. Pertama, karena banyaknya persyaratan serta ujipraktik yang menyulitkan banyak orang, sehingga menggunakan cara cepat untukmendapatkan SIM. Kedua, bagi mereka yang gagal dan gagal lagi dalam ujian itu,cari jalan pintas dan bahkan juga dari internal anggota berikan satu peluangterjadinya pungli, sehingga ada dua unsur di sini antara mereka yang ingin cepatlulus dan aparaturnya yang beri kesempatan untuk pungli. Oleh karenanya dalampenelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang optimalisasi penegakan hukumterhadap anggota Polri yang melakukan pungli dalam pembuatan SIM besertahambatan dan upaya dalam penegakan hukumnya. Metode yang dipergunakandalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitiandeskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa optimalisasi penegakanhukum bagi anggota Polri yang melakukan pungli dalam pembuatan SIM sudahdiatur sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang diatur dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, PeraturanPemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anggota Polri, Pungli, dan Surat IzinMengemudi.

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN MEMPERBANYAK .................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN........................................................... iv

DOKUMENTASI PERPUSTAKAAN ......................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................. vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................ viii

ABSTRAK .................................................................................................. ix

DAFTAR ISI ............................................................................................... x

BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang .......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ...................................................................... 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................... 5

D. Sistematika Penelitian ................................................................ 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 9

A. Tinjauan Penegakan Hukum ....................................................... 9

B. Tinjauan tentang Polri ................................................................ 13

1.Pengertian Anggota Kepolisian .............................................. 13

2.Fungsi dan Tugas Kepolisian .................................................. 14

3.Wewenang Anggota Kepolisian ............................................. 14

xi

C. Tinjauan tentang Pungli .............................................................. 19

1. Pengertian Pungli .................................................................. 19

2. Faktor Penyebab Pungli ........................................................ 20

D. Surat Izin Mengemudi ............................................................... 20

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 24

A. Tipe Penelitian ........................................................................... 24

B. Spesifikasi Penelitian ................................................................. 24

C. Metode Penentuan Sampel ......................................................... 25

D. Metode Pengumpulan Data ........................................................ 26

E. Metode Analisa Data ................................................................. 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 28

A. Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri

yang Melakukan Pungli dalam Pembuatan SIM .......................... 28

1. Gambaran Umum Mengenai Polisi Lalu Lintas ...................... 28

2. Gambaran Umm Pelayanan Publik di Indonesia ..................... 31

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian ........................................... 35

4. Standar Operasional Prosedur Pengurusan SIM ...................... 40

B. Peran Kepala Seksi SIM Polda Jawa Tengah dalam

Mengoptimalkan Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri

yang Melakukan Pungli dalam Pembuatan SIM ......................... 44

C. Hambatan-hambatan dan Upaya untuk Mengoptimalkan Penegakan

Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pungli

dalam Pembuatan SIM …………………………………………… 45

xii

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 47

A. Simpulan .................................................................................. 47

B. Saran ......................................................................................... 50

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 51

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam era globalisasi dengan kondisi persaingan yang cukup ketat

dan penuh tantangan aparatur pemerintah dituntut untuk bisa memberikan

pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan berorientasi kepada

kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan kepada masyarakat ini menjadi

salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggara pemerintah. Negara

sebagai organisasi publik, pada dasarnya dibentuk untuk penyelenggaraan

pelayanan masyarakat dan bukan dimaksudkan untuk berkembang menjadi

besar sehingga mematikan organisasi publik lainnya. Fokus dari perbaikan

kualitas pelayanan terletak pada kepuasan masyarakat, oleh karena itu

perlu dipahami hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat agar masyarakat

dapat menikmati hsil yang maksimal.

Pada dasarnya suatu organisasi yang bergerak dalam bidang jasa

kunci keberhasilan terletak pada pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat (pengguna jasa). Haruslah disadari pula bahwa pelayanan dan

kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa merupakan suatu aspek vital

dalam rangka mempertahankan eksistensi suatu organisasi. Masyarakat

akan selalu memperhatikan semua haknya dan dengan semaksimal

mungkin akan menggunakannya untuk mendapatkan kepuasan

2

kebutuhan.1 Disinilah pelayanan publik seharusnya menjadi lebih

responsif terhadap kepentingan publik karena akan terpantau secara

transparan kebijakan, prosedur dan perilaku yang menyimpang.

Kepolisian Republik Indonesia disini merupakan bagian fungsi

pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan dan keamanan, ketertiban

masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan

pada masyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa, polisi

sangatlah lekat dengan pelayanan publik.2 Penerbitan administrasi lalu

lintas pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayan Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK), pelayan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

(BPKB), dan pengaduan kehilangan, kecelakaan, kematian, keramaian dan

lainnya adalah bentuk pelayanan dari instansi Kepolisian terhadap

masyarakat. Dalam suatu kenyataan di lapangan, tentang biaya pengurusan

SIM salah satunya, menunjukan bahwa biaya pengurusan tersebut tidak

sesuai dengan administratif karena ada biaya tambahan yang harus

dikeluarkan di luar ketentuan oleh pengurusan. Harus diakui bahwa

kondisi pengurusan SIM saat ini secara umum tidak sesuai dengan tarif

yang ditentukan.

Seharusnya akses masyarakat untuk mendapatkan SIM harus lebih

mudah dengan harga yang sesuai prosedur. Bukan hanya menyangkut

biaya pembuatan SIM yang diluar prosedur, tetapi pelayanan aparat polisi

1 Haryatmoko, Etika Publik (Jakarta: Gramedia Pustaka Indah,2011), halaman 30.

2 Pudi Rahardi, Profesionalisme dan Reformasi POLRI (Surabaya : Laksbang Mediatama,

2007), halaman 145.

3

dalam bertindak dan merespon keinginan pengguna jasa menjadi penilaian

bagi masyarakat. Sikap polisi yang arogan, kurang ramah terhadap

masyarakat dalam menangani pembuatan SIM menumbuhkan tudingan

negatif dari masyarakat.

Masyarakat dalam mengurus pembuatan SIM cenderung

menggunakan jasa perantara, karena mereka merasa lebih cepat dan

mudah untuk mendapatkan SIM tanpa harus menjalani berbagai prosedur.

Tetapi tidak sedikit pula yang mengeluhkan keberadaan perantara pada

Kantor Urusan SIM . Citra Polisi akan lebih baik lagi bila aparat Polri

tidak mau menerima pemberian yang bersifat informal (pungli) sehingga

masyarakat akan menghormati Polri sebagai aparat yang melayani dan

mengayomi masyarakat.

Beberapa keluhan dari masyarakat tentang pelayanan SIM

membuat Polres (khususnya Satlantas) terus berupaya melakukan langkah-

langkah baru di bidang pelayanan pembuatan SIM. Rata-rata untuk

pembuatan SIM di Satlantas pemohon pembuat SIM tiap harinya. Hal

tersebut tidak dapat diprediksi karena batas berlaku SIM tiap orang

berbeda-beda. Maka hal yang harus diingat bahwa pelayanan pada

masyarakat merupakan tuntutan yang tidak bisa diabaikan, masyarakat

merupakan bagian terpenting dari keberadaan dan kelangsungan suatu

organisasi. Keberadaan Satlantas sangatlah dibutuhkan masyarakat untuk

menunjang kelancaran dalam pembuatan SIM, tuntutan masyarakat

terhadap Satlantas agar dapat meningkatkan pelayanan mereka merupakan

4

keharusan guna mewujudkan kualitas pelayanan yang baik, sehingga apa

yang menjadi keinginan dan harapan pengguna jasa akan dapat tercapai.

Proses pembuatan SIM menjadi yang paling rawan terjadinya

pungli. Pertama, karena banyaknya persyaratan serta uji praktik yang

menyulitkan banyak orang, sehingga menggunakan cara cepat untuk

mendapatkan SIM. Kedua, bagi mereka yang gagal dan gagal lagi dalam

ujian itu, cari jalan pintas dan bahkan juga dari internal anggota berikan

satu peluang terjadinya pungli, sehingga ada dua unsur di sini antara

mereka yang ingin cepat lulus dan aparaturnya yang beri kesempatan

untuk pungli. Kemudian, masih banyaknya calo di unit lalu lintas yang

dimanfaatkan masyarakat untuk mempermudah proses pembuatan SIM

juga berpotensi menimbulkan praktik pungli. Ketiga, yang juga ada di

lokasi pembuatan SIM adalah para calo.

Mengingat begitu banyak celah dari pembuatan SIM tersebut, yang

belum terangkum dalam hukum positif kita, skripsi ini secara khusus

membahas tentang “Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Anggota

Polri yang Melakukan Pungli dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi

(SIM)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat di identifikasikan beberapa

masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan

pungli dalam pembuatan SIM ?

5

2. Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya untuk mengoptimalkan

penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pungli

dalam pembuatan SIM ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan sebuah penelitian, tentu ada tujuan dan

manfaat yang dicapai tujuan dan manfaat tersebut, meliputi hal-hal sebagai

berikut :

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota polri yang

melakukan pungli dalam pembuatan SIM.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya untuk

mengoptimalkan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang

melakukan Pungli dalam pembuatan SIM.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan informasi pemahaman mengenai optimalisasi

penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan

pungli dalam pembuatan SIM.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian

bagi penelitian berikutnya dalam melakukan penelitian lebih

lanjut mengenai penegakan hukum terhadap anggota Polri yang

melakukan pungli dalam pembuatan SIM.

6

b. Manfaat Praktis

1. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisis mengenai

penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan

pungli dalam pembuatan SIM.

2. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan

masyarakat dalam mencari solusi penyelesaian dari kasus

mengenai anggota Polri yang melakukan pungli dalam

pembuatan SIM.

7

D. Sistematika Penelitian

Untuk memahami lebih jelas permasalahan dalam penulisan ini,

maka materi-materi yang tertera pada skripsi ini dikelompokkan menjadi

beberapa subbab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil

dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi serta

beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian, yaitu tinjauan

tentang Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang

Melakukan Pungli dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai tipe penelitian,

spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan

data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian dari hasil penelitian yang sudah diolah

berdasarkan data yang diperoleh baik dari wawancara maupun hasil studi

pustaka terkait dengan rumusan permasalahan yaitu tentang optimalisasi

penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan Pungli dalam

8

pembuatan SIM beserta upaya dan hambatan-hambatan dalam

mengoptimalkannya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penegakan Hukum

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha

yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah

sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum

harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil.

Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-

prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat

dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila

memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur

konstitutif segala pengertian tentang hukum.3

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari

berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah

praktek korupsi, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang terjerat

oleh hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa

kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal ini aparat penegak hukum

menjadi cepat tanggap. Realita penegakan hukum yang demikian sudah pasti

akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan

masyarakat pada hukum, khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri.

3 Theo Hujibers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1995)

halaman 70.

10

Aparat penagak hukum rentan akan praktik suap, membuat kinerja mereka

diragukan. Hukum di negeri ini bisa diperjualbelikan, seperti vonis yang bisa

“diatur” misalnya, dimana semua rangkaian itu berasal dari praktik suap aparat

penegak hukum sendiri. Penegak hukum lebih banyak bertindak atas pesanan

yang memang ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalan, maka pencari

keadilan akan terlantar.

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan

apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa

tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang

ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya

menurut beliau, bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai

keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbrugh sebagaimana dikutip

Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni :

a. Kepastian Hukum,

b. Keadilan, dan

c. Daya Guna.4

Jika dilihat, sebenarnya esensi dari tujuan hukum tersebut adalah

terletak pada keadilan. Yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum

adalah seringkali perihal adil menjadi sangat relatif. Dengan kata lain adil

menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain, sehingga disinilah

hukum memainkan peranannya atau bisa dikatakan bahwa penafsiran hukum

4 Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: Media

Perkasa, 2013) halaman 54.

11

sangat diperlukan dalam melihat suatu kasus hukum. Agar tujuan hukum

yakni kepastian, keadilan dan daya guna dapat tercapai tanpa diskriminasi.5

Perkembangan hukum tercermin dalam tipe-tipe hukum yang

dikembangkan oleh penguasa negara melalui tiga tipe perkembangan hukum,

yaitu:

1. Hukum Represif

2. Hukum Otonom

3. Hukum Responsif

Hukum Represif, adalah hukum sebagai alat kekuasaan represif dari

penguasa negara atau rezim yang berkuasa dalam pemerintahan. Hukum

dikembangkan sebagai bagian dari sistem kekuasaan absolut yang bertujuan

untuk mempertahankan kekuasaan dimana hukum represif keras dan terperinci

bagi rakyat akan tetapi lunak mengikat para pembuat peraturan dan penguasa

negara karena hukum tunduk pada politik kekuasaan. Tuntutan patuh bersifat

mutlak dan ketidakpatuhan rakyat dianggap sebagai penyimpangan perilaku

yang ditindas dengan kejam. Kritik terhadap penguasa negara dianggap

sebagai ketidaksetiaan. Tipe ini justru membawa hukum tidak mampu

menghadapi tekanan kekuasaan dari negara, khususnya rezim yang berkuasa

dan menjadikan hukum hanya sebagai instrumen “keamanan” dengan

implikasi pada pilihan hukum.

Hukum Otonom adalah hukum sebagai pranata yang mampu

menetralisasikan represif penguasa negara dan melindungi integritas hukum

5 Imron Rosyadi, “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia”. Jurnal Sains dan

Inovasi III(2)77-82, (Online), (http:///h:/new%20fol/materi/02/1-imron1, diakses 24 Oktober

2017), 2007.

12

itu sendiri. Pada tipe ini hukum bertujuan untuk membatasi kesewenang-

wenangan, baik dalam mempertahankan atau mengubah kekuasaan status quo.

Tipe ini tidak mempersalahkan dominasi kekuasaan dalam orde yang ada

maupun orde yang akan dicapai. Hukum otonom merupakan model hukum

the rule of law dalam bentuk liberal klasik. Legitimasi hukum dalam hukum

otonom terletak pada kebenaran prosedural. Hukum bebas dari pengaruh

politik sehingga terdapat pemisahan kekuasaan. Namun kesempatan untuk

berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan bagi warga negara

dibatasi oleh tata cara yang sudah mapan.

Hukum Responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana untuk

menanggapi ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Artinya hukum yang dikembangkan mempunyai sasaran kebijakan dan

penjabaran yuridis dari reaksi kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta

pentingnya partisipasi kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam

penentuan kebijakan negara. Tipe hukum ini sebenarnya mengarahkan pada

perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita dan kehendak politik

serta kehendak yuridis seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak dapat

dianggap sebagai data politik yang dapat dibaca pada penjelasan

kebijaksanaan pemerintah, akan tetapi nilai-nilai ini harus tercermin secara

jelas dalam praktek penggunaan dan pelaksanaan hukum, sehingga dalam

13

penghayatannya nilai-nilai ini mampu memberi arah pada kehidupan politik

dan hukum.6

B. Tinjauan tentang Polri

1. Pengertian Anggota Kepolisian

Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) ialah

segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian

menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) ialah pegawai negeri

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.7

2. Fungsi dan Tugas Kepolisian

Fungsi anggota kepolisian diatur di dalam Undang-undang

No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yaitu Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian

fungsi kepolisian sangat berpengaruh pada masyarakat.

6 Rif’ah Roihanah “Masalah Penegakan Hukum Di Indonesia” Jurnal Hukum,(Online),

(http://gbkp.or.id/index.php/208-gbkp/bacaanpopuler/319-masalahpenegakan-hukum-di-indonesia,

diakses 13 Oktober 2017) 2010 7 Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jakarta, 2002), halaman 2.

14

Sedangkan tugas pokok anggota kepolisian diatur di dalam

Pasal 13 yaitu, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum; dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat. 8

3. Wewenang Anggota Kepolisian

Hakekat wewenang yang diberikan kepada lembaga penegak

hukum adalah menjaga dan mengawal hukum agar tetap ditaati dan

dipatuhi oleh masyarakat termasuk aparat penegak hukum sendiri,

sehingga hukum akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan cita-cita

dan tujuannya. Dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam hukum

tetap terjaga untuk menuju tujuan dibentuknya hukum.6

Wewenang anggota kepolisian diatur di dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pada Pasal 15 yaitu :

a. Pasal 15 ayat (1) : Dalam rangka menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian negara

Republik Indonesia secara umum berwenang:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang

dapat mengganggu ketertiban umum;

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit

masyarakat;

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

administratif kepolisian;

8 Ibid., halaman 3.

15

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari

tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret

seseorang;

i. Mencari keterangan dan barang bukti;

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan

pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, sertaa

kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

b. Pasal 15 ayat (2) :

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan lainnya berwenang:

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum

dan kegiatan masyarakat lainnya;

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan

bermotor;

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,

bahan peledak, dan senjata tajam;

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan

terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian

khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis

kepolisian;

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam

menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

i. Melakukan pengawasan fungsional terhadap orang asing yang

berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi

kepolisian internasional;

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup

tugas kepolisian.9

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang

merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Sebagaimana

diketahui bahwa aparat penegak hukum merupakan alat, badan pemerintahan

9 Ibid., halaman 7.

16

atau instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk menegakkan suatu

perangkat peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat demi

terciptanya suatu keadilan, keamanan, kenyamanan, serta ketertiban di

masyarakat.10

Jika dipahami secara dalam tugas-tugas polisi sangatlah mulia dan

baik, akan tetapi tugas tersebut akan menjadi sebaliknya manakala di dalam

pelaksanaannya tidak menganut norma-norma yang ada dalam masyarakat,

baik norma hukum, kesopanan, sosial dan agama. Fungsi kepolisian yang

menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tertuju pada

pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaatinya norma-norma yang

ada dimasyarakat tersebut, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi

aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera.11.

Demi terciptanya suatu keadilan,

keamanan, kenyamanan serta ketertiban masyarakat tersebut anggota

kepolisian sebagai aparat penegak hukum juga mempunyai wewenang yang

telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya terdapat aturan yang

mengatur mengenai wewenang anggota kepolisian sebagaimana dijelaskan

diatas. Wewenang yang diberikan kepada lembaga penegak hukum adalah

menjaga dan mengawal hukum agar tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat

termasuk aparat penegak hukum sendiri, sehingga hukum akan berfungsi dan

10

Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) (http://kbbi.web.id/, diakses 14 Oktober 2017).

11 Sadjijono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance (Yogyakarta : Laksbang,

2005) , halaman 232.

17

bekerja sesuai dengan cita-cita dan tujuannya. Dengan demikian nilai-nilai

yang ada dalam hukum tetap terjaga untuk menuju tujuan dibentuknya hukum.

Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa

selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum

sampai akademisi bahkan masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka

berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan

kepolisian tersebut. Upaya pembahasan kepolisian itu dikarenakan adanya

faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga kepolisian dan

ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak

hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya, perubahan struktur kepolisian

secara kelembagaan, mulai dari intitusi Sipil, Militer, sampai dengan berdiri

sendiri, merupakan sejarah yang unik. Seiring dengan perubahan sesuai

kebijakan politik itu, maka citra kepolisian terus melekat, baik positif maupun

negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum

kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi

tingkah laku yang bermacam-macam atas ketertiban yang terjadi di

masyarakat.12

Hukum kepolisian telah menunjukkan identitasnya sebagai

hukum yang berdiri sendiri.

Hukum kepolisian semakin lama semakin

kompleks sehingga memerlukan pelajaran tersendiri.13

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas

sebagai penegak hukum, mengingat modus dan teknik kejahatan semakin

12 Utomo Hadi Warsito, Hukum Kepolisian Di Indonesia (Jakarta : Restasi Pustaka, 2005), halaman

16.

13 Momo Kelana, Hukum Kepolisian (Jakarta : PT Grasindo, 1994), halaman 82.

18

canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak

profesional, maka proses penegakan hukum akan lemah, akibatnya keamanan

dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak

profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping

sebagai penegak hukum dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat.

Salah satu kejahatan yang paling buruk diantara beberapa kejahatan

lainnya yang sering terjadi adalah pungli atau pungutan liar. Pungutan liar

yang selanjutnya disingkat Pungli, sebagaimana kejahatan-kejahatan yang

lain, pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang

harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat

merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut

tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh

karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak

secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat

hukum sendiri.

C. Tinjauan tentang Pungli

1. Pengertian Pungli

Pengertian Pungutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

adalah bea, iuran, kutipan, pajak, dan tarif yang wajib dibayarkan yang

dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam KBBI adalah

tidak teratur, tidak tertata. Jadi berdasarkan KBBI pengertian pungutan

liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan

19

dengan tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-

sembunyi.

Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak

mempunyai landasan hukum. Tindakan pungutan tersebut dinamakan

sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan

tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat

dikatakan bahwa pungli adalah merupakan tindakan pemerasan sedangkan

dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang

tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli

dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal, tetapi

kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.

2. Faktor Penyebab Pungli

a. Aspek Individu Pelaku :

1) Sifat tamak manusia;

2) Moral yang kurang kuat;

3) Penghasilan yang kurang mencukupi;

4) Kebutuhan hidup yang mendesak;

5) Gaya hidup yang konsumtif;

6) Malas atau tidak mau kerja;

7) Ajaran agama yang kurang diterapkan.

b. Aspek Organisasi :

1) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan;

2) Tidak adanya kultur organisasi yang benar;

3) Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang

memadai;

20

4) Kelemahan sistim pengendalian manajemen.14

D. Surat Izin Mengemudi (SIM)

SIM (Surat Izin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan

identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseoraang yang telah

memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami

peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor. Surat

Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti

legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi

seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan

untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang

ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.15

Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009

Pasal 77 ayat (2) huruf digolongkan menjadi:

a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil

penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang

diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram,

14 Wahyu Ramadhani, “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar

Terhadap Pelayanan Publik”. Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2, (Online) (http:///gbkp.or.id/98-

/penegakan-hukum-dalam-menanggulangi-pungutan-liar-terhadap-pelayanan-publik, diakses 17

Oktober 2017) 2017.

15 Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Surat Izin Mengemudi (SIM)”, (Online),

(https://polri.go.id/pdf/layanan%20sim, diakses 22 Oktober 2017) 2017.

21

b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil

penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang

diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram,

c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan

alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan

menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat

yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari

1.000 (seribu) koligram,

d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor,

e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan

khusus bagi penyandang cacat. 16

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, adapun standar

pelayanan SIM pada Pasal 22 sebagai berikut:

a. Bersifat baku dan dapat dipahami secara mudah oleh petugas

pelayanan penerbitan SIM, berupa ketentuan, persyaratan,

pengujian, penerbitan, dan prinsip pelayanan publik pengajuan

SIM ,

b. Mudah dipahami oleh peserta uji,

c. Ada kejelasan tentang waktu pelayanan yang ditetapkan sejak saat

pengajuan untuk mengikuti ujian sampai dengan penerbitan SIM,

d. Terperinci besaran biaya administrasi SIM yang ditetapkan dan

diinformasikan dengan jelas kepada peserta uji,

e. Ada transparansi pada setiap tahap prosedur penerbitan SIM mulai

dari pendaftaran, pengujian, sampai dengan penerbitan SIM,

f. Tersedia sarana dan prasarana pelayanan penerbitan SIM yang

memadai,

16

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Jakarta, 2009), halaman 29.

22

g. Tersedia fasilitas tempat pelayanan yang memadai berdasarkan

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang

mendukung pelayanan yang prima,

h. Tersedia layanan informasi, pendaftaan dan pengaduan masyarakat

dengan memanfaatkan teknologi multimedia.17

Prosedur pelayanan merupakan suatu hal yang harus diketahui dan

dipahami oleh masyarakat agar pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan

dengan baik dan lancar. Diketahui bahwa prosedur pelayanan dalam

pembuatan SIM sudah diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kecepatan pelayanan dalam pembuatan SIM dalam

penyelenggaraan masih kurang dikarenakan tidak dapat dipungkiri

pelayanan masih sering mengalami kendala teknis dan non teknis, seperti

terkadang jaringan online yang lambat atau gangguan server dari pusat,

selain itu kurangnya fasilitas, sehingga dapat menghambat pelaksanaan

pembuatan SIM dan penyelesaian pelayanan tidak diberikan tepat waktu

yang telah ditetapkan sesuai standart. Salah satu wujud pelayanan yang di

dambakan oleh masyarakat adalah pelayanan yang jujur dan terus terang.

Keadilan pelayanan dalam pengamatan penulis masih terdapat

adanya penggunaan cara jalan pintas dalam pembuatan SIM yang

berhubungan dengan keadilan, contohnya menggunakan kenalan seorang

oknum aparat untuk mempermudah dengan memberikan sejumlah imbalan

uang kepada oknum tersebut. Standart proses juga harus mengatur tentang

kesamaan perlakuan warga dalam penyelenggaraan pelayanan publik,

17 Sekretariat Negara RI, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (Jakarta, 2012), halaman 13

23

banyak yang menunjukkan bahwa keterlibatan unsur-unsur subjektivitas

dalam penyelenggaraan layanan publik selama ini sangat tinggi,

pertimbangan subjektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik, seperti

pertemanan misalnya, sehingga dilihat dari keseluruhan pemaparan diatas

dapat dikatakan bahwa pelayanan administrasi dalam pembuatan SIM oleh

Aparatur Kepolisian ditinjau dari keadilan pelayanan masih harus

ditingkatkan terlebih lagi dalam segi komitmen aparatur agar tidak terjadi

pungli dalam proses pembuatan SIM.

24

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses, prinsip dan tata cara untuk

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau

gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.18

A. Tipe Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji

dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian

yuridis sosiologis, yaitu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di

masyarakat yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi anggota Polri yang

melakukan Pungli dalam pembuatan SIM dalam aspek Hukum Pidana.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena

penelitian ini menggambarkan tentang optimalisasi penegakan hukum bagi

anggota Polri dalam kewenangannya dan memberikan data berkaitan dengan

penerapan hukum positif di Indonesia.

18

Amarudindan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali

Press, 2013), halaman 14.

25

C. Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel merupakan proses dalam memilih satu bagian

yang representatif dari sebuah populasi. Dan apabila dalam suatu

penelitian pengambilan sampel tidak diadakan dengan benar, maka

kesimpulan atas penemuan-penemuan tidak dapat digeneralisasikan pada

populasi yang akan diteliti. Dengan demikian sampel haruslah merupakan

bagian yang representatif dari sebuah populasi, agar dapat

digeneralisasikan pada populasi yang akan diteliti. Sehubungan kalimat

tersebut, dalam skripsi ini, metode penentuan sampel yang digunakan

adalah Non Random Sample dengan jenis Snowball Sampling yaitu teknik

pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode

ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel

berikutnya hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sampel yang dipilih

dalam penelitian ini adalah pimpinan atau anggota kepolisian dalam hal ini

Ditlantas Polda Jawa Tengah yang berkompeten dalam penegakan hukum

mengenai SIM. Berdasarkan pemilihan sampel tersebut, maka pihak yang

akan menjadi responden sebagai sampel dalam penelitian ini meliputi

Kepala Seksi SIM Ditlantas Polda Jawa Tengah.

26

D. Metode Pengumpulan Data

Guna melakukan penelitian, penulis menggunakan berbagai sumber

data diantaranya adalah :

1. Data Primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama.19

Data-data yang diperoleh bisa di dapat langsung dari tempat

penelitian dengan menggunakan metode wawancara, yaitu suatu cara yang

dipergunakan untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan atau

pendirian secara lisan dengan seseorang secara langsung dengan

mengajukan pertanyaan untuk memberoleh jawaban yang relavan.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,

buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian.20

Data sekunder dapat

dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer. Merupakan bahan hukum yang mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari segala peratuan

perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang

berhubungan dengan penelitian ini seperti:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

2. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

3. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan

Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

19

S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Yogyakarta : Rekasarasin,

1996), halaman 72. 20

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika,2010), Halaman 106.

27

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 9

Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, seperti:

1) Buku-buku yang terkait dengan penelitian ini;

2) Hasil-hasil penelitian, dan setiap publikasi ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

seperti:

3) Kamus;

4) Ensiklopedia Hukum.

E. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan

cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan

memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan secara

sistematis selanjutnya dianalisa secara kualitatif induksi dengan

mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami

berdasarkan disiplin ilmu hukum secara khusus untuk mencapai kejelasan

masalah secara umum yang akan dibahas dan melalui pembahasan tersebut

diharapkan pemasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan

untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

28

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang

Melakukan Pungli dalam Pembuatan SIM

1. Gambaran Umum Mengenai Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas

menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan,

pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas,

regristrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor,

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang

lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu

lintas. Sebagian waktu polisi lalu lintas dihadapkan pada pelayanan

terhadap kebutuhan-kebutuhan pengguna jalan dan sering berhubungan

langsung dengan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu

lintas juga dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun tugas-tugas polisi nampaknya kurang dibarengi dengan pentingnya

peran personil polisi. Fenomena-fenomena yang berkaitan dengan perilaku

polisi masih sering terdengar miring. Pemberitaan media mengenai polisi

begitu tajam sehingga saat ini polisi seolah-olah kurang dipercaya oleh

masyarakat.

Pada kehidupan sehari-hari terdapat contoh fenomena yang

menggambarkan tindakan polisi lalu lintas yang terjadi dalam masyarakat

29

seperti adanya “salam tempel” pada polisi lalu lintas, dimana hal tersebut

sering dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas agar pelanggar tidak

mendapat tilang dari aparat polisi lalu lintas. Pada proses pembuatan SIM

juga sering kali dilaksanakan secara tidak profesional seperti maraknya

pungutan liar dalam proses pembuatan SIM oleh anggota Satlantas.

Fenomena lain yang mengenai perilaku yang kurang baik dari anggota

Satlantas sering dikeluhkan juga oleh mayarakat, mulai dari

ketidakramahannya sampai dengan perilakunya yang suka menilang

dengan paksa.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih ada polisi lalu lintas

yang menunjukkan perilaku yang diwarnai dengan agresifitas dan

arogansi. Polisi lalu lintas sebagai bagian aparat keamanan negara

diharapkan mampu merespon kebutuhan pengguna jalan dengan

memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk pelayanan yang diberikan

yaitu seperti menciptakan situasi aman terhindar dari kemacetan, mengatur

lalu lintas disaat traffic light tidak berfungsi maksimal, menolong orang

yang menyebrang jalan, dan memberi bantuan bila ada orang yang

mengalami kesulitan di jalan raya.

Pelayanan polisi lalu lintas tidak lepas dari kehidupan manusia

yang saling tolong menolong. Menolong mempunyai arti sebagai suatu

tindakan yang mempunyai konsekuensi menyediakan beberapa

keuntungan atau meningkatkan kesejahteraan orang lain Perilaku prososial

30

itu seperti mendermakan, turut campur (intervensi) dalam situasi darurat,

kerjasama, berbagi, sukarela, dan berkorban.

Polri memang belum sempurna dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat, namun Polri akan tetap berusaha secara maksimal

memberikan yang terbaik kepada masyarakat, program Kapolri dengan

Profesional, Modern, dan Terpercaya (PROMETER) ini diharapkan akan

mampu memenuhi harapan masyarakat.

Profesional adalah meningkatkan kompetensi sumber daya

manusia Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas

pendidikan dan pelatihan serta melakukan pola pemolisian berdasarkan

prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan dan dapat diukur

keberhasilannya.

Modern adalah melakukan modernisasi dalam layanan publik yang

didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh

masyarakat termasuk pemenuhan kebutuhan yang semakin modern.

Terpercaya adalah melakukan reformasi internal menuju Polri yang

bersih dan bebas dari KKN guna terwujudnya penegakan hukum dan

objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Implementasi pada layanan publik terutama di bidang layanan SIM

berbagai inovasi dibuat seperti pembuatan Satpas Prototype dimana

diharapkan akan memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan

membuat SIM dengan sarana prasarana yang nyaman, yaitu fasilitas

dilengkapi dengan First To First Out (FIFO), jadi hanya peserta uji saja

31

yang bisa memasuki ruangan pelayanan sehingga tidak ada perantara atau

calo yang bisa memasuki ruangan pelayanan. Dari fasilitas tersebut

dilengkapi papan informasi, perpustakaan mini, laktasi, fasilitas difabel

dan berbagai spanduk tentang himbauan-himbauan pengurusan jangan

melalui calo, dan himbauan-himbauan lainnya.

2. Gambaran Umum Pelayanan Publik di Indonesia

Banyak pandangan miring manakala kata pelayanan publik itu

dibahas. Pelayanan publik sering dikaitkan dengan hal-hal yang kotor,

korupsi, berbelit-belit, dan petugas yang kurang ramah. Mungkin hal ini

bisa saja tidak terjadi tetapi inilah realita yang dirasakan masyarakat

terjadi di negara kita. Seharusnya pelayanan publik atau pelayanan umum

dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam

bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan.

Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan dan bisa sesuai

dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Untuk

mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan

kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik setidaknya mengandung

sendi-sendi :

a. Kesedarhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan

diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami

dan mudah dilaksanakan.

32

b. Kejelasan yang mencakup:

1) rincian biaya atau tarif pelayanan publik, dan

2) prosedur/tata cara umum, baik teknis maupun administratif.

c. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat lokasi serta sarana pelayanan

yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

e. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni pelayananan harus

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan

pelayanan dengan ikhlas.

f. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana

teknologi telekomunikasi dan informatika.

g. Kesedarhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan

diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami

dan mudah dilaksanakan.

h. Kejelasan yang mencakup:

1) rincian biaya atau tarif pelayanan public

2) prosedur/tata cara umum, baik teknis maupun administratif

i. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

33

j. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat lokasi serta sarana pelayanan

yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

k. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni member pelayananan

harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan

pelayanan dengan ikhlas.

l. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana

teknologi telekomunikasi dan informatika.

Kualitas pelayanan berhasil dibangun apabila yang diberikan

kepada masyarakat atau pelanggan mendapatkan pengakuan dari pihak-

pihak yang dilayani. Pengakuan ini bukan dari aparatur tetapi dari

masyarakat atau pelanggan. Dengan adanya tata cara pelayanan yang jelas

dan terbuka, maka masyarakat dalam pengurusan kepentingan dapat

dengan mudah mengetahui prosedur ataupun tata cara pelayanan yang

harus dilalui. Sehigga pelayanan itu sendiri akan dapat memuaskan

masyarakat. Bentuk-bentuk dari pelayanan terdiri dari :

a. Pelayanan dengan lisan

Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas bidang

hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidnag lain

yang tuganya memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat

mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia. Agar pelayanan lisan

34

berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, adanya syarat- syarat yang

harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan, yaitu :

1) Memahami benar masalah-masalah yang termasuk kedalam bidang

tugasnya,

2) Mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu

dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan

bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu,

3) Bertingkah laku sopan dan ramah tamah,

4) Harus dalam keadaan sepi, tidak berbincang, dan berbicara dengan

sesama pegawai, karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan

melalaikan tugas,

b. Pelayanan dengan tulisan

Dalam bentuk tulisan, pelayanan yang diberikan dapat berupa

pemberian penjelasan kepada masyarakat dengan penerangannya berupa

tulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah yang sedang terjadi.

Pelayanan dalam bentuk tulisan terdiri dari dua macam yaitu :

1) Layanan yang berupa petunjuk, informasi yang sejenis yang

dilakukan kepada orang-orang yang berkepentingan agar

memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau

lembaga.

2) Pelayanan yang berupa reaksi tertulis atau permohonan, laporan,

keluhan, pemberitahuan dan sebagainya.

35

c. Pelayanan bentuk perbuatan

Layanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang

diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar

kesanggupan atau penjelasan secara lisan.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Didalam Undang – Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan tugas pokok Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

b. Menegakkan hukum,

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Rincian Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1)

dimana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan,

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

kesadaran hokum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat

terhadap hukum dan peraturan perundang–undangan,

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,

36

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,

f. Melakukan koordinasi, pengawasan danpembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk–

bentuk pengamanan swakarsa,

g. Melakuakan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan

perundang–undangan lainnya,

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian kedokteran kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan

tugas kepolisian,

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia,

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara

sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian,serta

melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang–

undangan.

Selanjutnya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut kepolisian

berwenang untuk:

37

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang

dapat mengganggu ketertiban umum;

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalm lingkup kewenangan

administratif kepolisian;

f. Melaksakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan

kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret

seseorang;

i. Mencari keterangan dan barang bukti;

j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan

dalam rangka pelayanan masyarakat;

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan

masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

38

Semua wewenang di tersebut masih ditambahkan beberapa

wewenang lainnya, antara lain:

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan

kegiatan masyarakat lainnya;

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan

peledak dan senjata tajam;

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap

badan usaha di bidang jasa pengamanan;

g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian

khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis

kepolisian;

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam

menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing

yang berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi

terkait;

j. Mewakili pemerintah ri dalam organisasi kepolisian internasional;

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup

tugas kepolisian.

39

Dalam rangka menjalankan tugasnya, kepolisian masih diberikan

wewenang lain, yaitu:

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledehan dan

penyitaan;

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam

rangka penyidikan;

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan;

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang

yang disangka melakukan tindak pidana;

40

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik

pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik

pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

4. Standar Operasional Prosedur Pengurusan SIM

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, adapun standar

pelayanan SIM oleh Satpas sebagai berikut:

a. Bersifat baku dan dapat dipahami secara mudah oleh petugas

pelayanan penerbitan SIM, berupa ketentuan, persyaratan, pengujian,

penerbitan, dan prinsip pelayanan publik pengajuan SIM;

b. Mudah dipahami oleh peserta uji;

c. Ada kejelasan tentang waktu pelayanan yang ditetapkan sejak saat

pengajuan untuk mengikuti ujian sampai dengan penerbitan SIM;

d. Terperinci besaran biaya administrasi SIM yang ditetapkan dan

diinformasikan dengan jelas kepada peserta uji;

e. Ada transparansi pada setiap tahap prosedur penerbitan SIM mulai dari

pendaftaran, pengujian, sampai dengan penerbitan SIM;

f. Tersedia sarana dan prasarana pelayanan penerbitan SIM yang

memadai;

g. Tersedia fasilitas tempat pelayanan yang memadai berdasarkan

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang

mendukung pelayanan yang prima;

h. Tersedia layanan informasi, pendaftaan dan pengaduan masyarakat

dengan memanfaatkan teknologi multimedia.21

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:

a. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru;

b. Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi;

c. Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi;

d. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

e. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

f. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

21

Sekretariat Negara RI, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 9

Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (Jakarta, 2012), halaman 13.

41

g. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

h. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;

i. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;

j. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas

Negara;

k. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;

l. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan;

m. Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;

n. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

o. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman;

p. Pelatihan Keterampilan Perorangan;

q. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

r. Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus;

s. Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan;

t. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi;

u. Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengaman;

v. Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman;

w. Penerbitan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;

x. Pelayanan Penyelenggaraan Assessment Center POLRI;

y. Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial;

z. Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu; dan

aa. Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan

obyek.22

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Kepolisian Negara Republik Indonesia :

NO JENIS PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

A Pengujian untuk Penerbitan Surat

Izin Mengemudi (SIM)

1. SIM A Per

Penerbitan Rp. 120.000,00

2. SIM B I Per

Penerbitan Rp. 120.000,00

3. SIM B II Per

Penerbitan Rp. 120.000,00

22

Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun

2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Jakarta, 2016), halaman 2.

42

4. SIM C Per

Penerbitan Rp. 100.000,00

5. SIM C I

Per

Penerbitan

Rp. 100.000,00

6. SIM C II Per

Penerbitan Rp. 100.000,00

7. SIM D Per

Penerbitan Rp. 50.000,00

8. SIM D I Per

Penerbitan Rp. 50.000,00

9. Penerbitan SIM Internasional Per

Penerbitan Rp. 250.000,00

B Penerbitan Perpanjangan Surat

Izin Mengemudi (SIM)

1. SIM A Per

Penerbitan Rp. 80.000,00

2. SIM B I Per

Penerbitan Rp. 80.000,00

3. SIM B II Per

Penerbitan Rp. 80.000,00

4. SIM C Per

Penerbitan Rp. 75.000,00

5. SIM C I Per

Penerbitan Rp. 75.000,00

6. SIM C II Per

Penerbitan Rp. 75.000,00

7. SIM D Per

Penerbitan Rp. 30.000,00

8. SIM D I Per

Penerbitan Rp. 30.000,00

9. Penerbitan SIM Internasional Per

Penerbitan Rp. 225.000,00

C Penerbitan Surat Keterangan Uji

Keterampilan Pengemudi(SKUKP)

Per

Penerbitan Rp. 50.000,00

43

Faktor-faktor Terjadinya Pungli yaitu :

a. Niat, niat bisa timbul karena oknum sedang membutuhkan uang;

b. Kesempatan, bisaanya dari masyarakat yang menginginkan

kemudahan karena sudah beberapa kali tidak lulus ujian ingin meminta

bantuan kepada petugas agar diluluskan, atau orang yang igin langsung

lulus ujian karena tidak memiliki waktu banyak untuk mengurus

dengan sesuai prosedur;

c. Peluang, ada situasi yang mendukung untuk petugas melakukan

pumgli tanpa adanya pengawasan;

d. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat

melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan

pungutan liar;

e. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam

bertindak dan mengontrol dirinya sendiri;

f. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi

kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang

diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli;

g. Faktor kultural dan budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu

lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan

penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa;

h. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

44

5. Peran Kepala Seksi SIM Polda Jawa Tengah dalam

Mengoptimalkan Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang

Melakukan Pungli dalam Pembuatan SIM

Peran Kepala Seksi SIM Polda Jawa Tengah dalam

mengoptimalkan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang

melakukan pungli dalam pembuatan SIM yaitu :

a. Perlunya pengawasan baik dari ekstern (Ombusman dan Menpan)

maupun intern (Provost);

b. Mengadakan pelatihan terhadap personil sebagai pelayan publik;

c. Sosialisasi kepada masyarakat dalam pengurusan SIM harus melalui

mekanisme dan tidak melalui perantara (calo);

d. Membuat inovasi tempat latihan pengemudi rencana di Semarang akan

dibuat Semarang Safety Driving Center (SSDC);

e. Melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah SMA untuk berbudaya

tertib berlalu lintas sejak dini, dengan materi disesuaikan kemampuan

tingkat sekolah seperti di tingkat SMA.

f. Mempertegas sanksi bagi anggota yang melakukan pungli. Bagi

anggota Polri yang ditemukan melakukan pungli akan diproses sesuai

dengan ketentuan, yaitu berdasarkan PP Nomor 2 tahun 2003 tentang

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hukuman disiplin berupa :

1) Teguran tertulis;

2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;

45

3) Penundaan kenaikan gaji berkala;

4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

5) Mutasi yang bersifat demosi;

6) Pembebasan dari jabatan;

7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu)

hari.

Menindak lanjut, yaitu berupa :

1) Membuat laporan;

2) Membuat sprin pemeriksaan;

3) Pemeriksaan terhadap terduga pelanggar;

4) Setelah selesai dibuat berkas, maka diajukan ke Pendapat Saran

Hukum (PSH) dari Bidang Hukum Polda Jawa Tengah, kemudian

dilaksanakan sidang disiplin;

5) Jika dari hasil sidang terbukti maka penjatuhan hukuman sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Pasal 9, jika

tidak terbukti maka bebas.23

B. Hambatan-hambatan dan Upaya untuk Mengoptimalkan Penegakan

Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pungli dalam

Pembuatan SIM

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri

yang melakukan pungli dalam pembuatan SIM adalah :

a. Masyarakat atau saksi yang dilakukan pemanggilan tidak mau hadir;

23

Kompol Aron Sebastian, Kasi SIM Ditlantas Polda Jateng, Wawancara (Semarang, 5

Februari 2018).

46

b. Tidak ada barang bukti;

c. Saksi tidak mau diperiksa tanpa alasan.

Upaya untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap anggota Polri

yang melakukan pungli dalam pembuatan SIM adalah:

a. Memberikan pencerahan atau penyuluhan hukum kepada semua

anggota Polri di lapangan;

b. Memberikan sanksi kepada anggota Polri yang terbukti melakukan

pungli;

c. Pengawasan secara melekat terhadap anggota yang melaksanakan

pelayanan di bidang SIM;

d. Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) melaksanakan giat

penegakan disiplin dengan patrol di tempat layanan di bidang SIM;

e. Menempatkan anggota Provost di tempat layanan public;

f. Pembinaan kerohanian terhadap anggota;

g. Pembuatan petunjuk dan arah ke jajaran Polda Jawa Tengah.

47

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan

Pungli dalam Pembuatan SIM.

Pelayanan polisi lalu lintas tidak lepas dari kehidupan manusia

yang saling tolong menolong. Menolong mempunyai arti sebagai suatu

tindakan yang mempunyai konsekuensi menyediakan beberapa

keuntungan atau meningkatkan kesejahteraan orang lain Perilaku prososial

itu seperti mendermakan, turut campur (intervensi) dalam situasi darurat,

kerjasama, berbagi, sukarela, dan berkorban. Polri memang belum

sempurna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun Polri

akan tetap berusaha secara maksimal memberikan yang terbaik kepada

masyarakat, program Kapolri dengan Profesional, Modern, dan Terpercaya

(PROMETER) ini diharapkan akan mampu memenuhi harapan

masyarakat.

Implementasi pada layanan publik terutama di bidang layanan SIM

berbagai inovasi dibuat seperti pembuatan Satpas Prototype dimana

diharapkan akan memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan

membuat SIM dengan sarana prasarana yang nyaman, yaitu fasilitas

dilengkapi dengan First To First Out (FIFO), jadi hanya peserta uji saja

yang bisa memasuki ruangan pelayanan sehingga tidak ada perantara atau

calo yang bisa memasuki ruangan pelayanan. Dari fasilitas tersebut

48

dilengkapi papan informasi, perpustakaan mini, laktasi, fasilitas difabel

dan berbagai spanduk tentang himbauan-himbauan pengurusan jangan

melalui calo, dan himbauan-himbauan lainnya.

Bagi anggota Polri yang ditemukan melakukan pungli akan

diproses sesuai dengan ketentuan, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 2 tahun 2003 Pasal 9 tentang Peraturan Disiplin Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman disiplin berupa :

1) Teguran tertulis;

2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;

3) Penundaan kenaikan gaji berkala;

4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

5) Mutasi yang bersifat demosi;

6) Pembebasan dari jabatan;

7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu)

hari.

2. Hambatan-hambatan dan Upaya untuk Mengoptimalkan Penegakan

Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pungli dalam Pembuatan

SIM yaitu :

a. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri

yang melakukan pungli dalam pembuatan SIM adalah :

1. Masyarakat atau saksi yang dilakukan pemanggilan tidak mau

hadir;

49

2. Tidak ada barang bukti;

3. Saksi tidak mau diperiksa tanpa alasan.

b. Upaya untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap anggota

Polri yang melakukan pungli dalam pembuatan SIM adalah:

1. Memberikan pencerahan atau penyuluhan hukum kepada semua

anggota Polri di lapangan;

2. Memberikan sanksi kepada anggota Polri yang terbukti

melakukan pungli;

3. Pengawasan secara melekat terhadap anggota yang

melaksanakan pelayanan di bidang SIM;

4. Bidang Propam melaksanakan giat penegakan disiplin dengan

patrol di tempat layanan di bidang SIM;

5. Menempatkan anggota Provost di tempat layanan public;

6. Pembinaan kerohanian terhadap anggota;

7. Pembuatan petunjuk dan arah ke jajaran Polda Jawa Tengah.

50

B. Saran

1. Partisipasi dari masyarakat perlu ditingkatkan oleh Polri dalam bidang

SIM dalam menyalurkan aspirasinya melalui fasilitas yang telah

disediakan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal.

Selain itu untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan SIM,

perpanjangan, hilang dan rusak diperlukan penambahan lokasi titik SIM

Keliling.

2. Diharapkan dalam penyelenggaraan pembuatan SIM disesuaikan dengan

biaya administrasi yang semestinya, sehingga perlu adanya pengawasan

yang lebih ketat dari pihak pimpinan. Di dalam penyelenggaraan

pelayanan, sarana dan prasarana perlu diperhatikan saat ujian praktik

SIM. Pengadaan sarana dan prasarana harus dimanfaatkan sesuai dengan

fungsinya.

3. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga

dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara menyeluruh

terkait prosedur pelayanan SIM yang baik dan benar.

51

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Haryatmoko. Etika Publik . Jakarta: Gramedia Pustaka Indah, 2011.

Kelana, Momo. Hukum Kepolisian . Jakarta : PT Grasindo, 1994.

Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Yogyakarta : Rekasarasin,

1996.

Nawawi. Hadari. Metode Penelitian Bidang Social. Yogyakarta : Gadjah Mada

University Press, 1995

Rahardi ,Pudi. Profesionalisme dan Reformasi POLRI. Surabaya : Laksbang

Mediatama, 2007.

Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan GoodGovernance . Yogyakarta

: Laksbang, 2005.

Sitompul, Edward Syahperenong. Hukum Kepolisian Di Indonesia . Bandung :

TARSITO Bandung, 1985.

Prasetyo, Teguh. Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila . Yogyakarta:

Media Perkasa, 2013.

Hujibers, Theo. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah . Yogyakarta: Kanisius,

1995.

Warsito, Utomo Hadi. Hukum Kepolisian Di Indonesia . Jakarta : Restasi Pustaka,

2005.

b. Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta, 2002.

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta, 2009.

Sekretariat Negara RI. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Jakarta, 2012.

52

Sekretariat Negara RI. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 2003.

Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60

Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta, 2016.

c. Skripsi/tesis

Zam, Andi . “Budaya Kerja Kepolisian Dalam Sistem Pelayanan Masyarakat Di

Polres Bone”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Hasanuddin Makassar, 2013

d. Internet

Rosyadi, I. “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia”. Jurnal Sains dan

Inovasi III(2)77-82(Online), 2010, (http:///h:/new%20fol/materi/02/1

imron1, diakses 24 Oktober 2017)

Roihanah, R “Masalah Penegakan Hukum Di Indonesia” Jurnal Hukum, (Online),

2010,(http://gbkp.or.id/index.php/208gbkp/bacaanpopuler/319masalahpen

e gakan -hukum-di-indonesia, diakses 13 Oktober 2017)

Ramadhani, W “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar

Terhadap Pelayanan Publik”. Jurnal Hukum, (Online), Vol. 12, No. 2.

2017, (http:///gbkp.or.id/98-/penegakan-hukum-dalam-menanggulangi-

pungutan-liar-terhadap-pelayanan-publik, diakses 17 Oktober 2017)

Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Surat Izin Mengemudi (SIM)”, (Online),

2017, (https://polri.go.id/pdf/layanan%20sim, diakses 22 Oktober 2017)

Republika, “berita nasional hukum”, (online),

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/18/of7b43383

ini-daftar-polda-dengan-kasus-pungli-sim-dan-stnk-terbanyak,diakses 23

Januari 2018) 2017.

Yudiawan Nugraha, “Pungli Melibatkan Oknum Petugas”, (Online),

(http://manado.tribunnews.com/2017/07/04/pungli-melibatkan oknum pe

tugas-sim-c-harus-bayar-rp-600-ribu?page=4, diakses 23 Januari 2018)

2017.

e. Jurnal

Karlia, Asna. “Studi Tentang Pelayanan Administrasi Pembuatan Surat Izin

Mengemudi (SIM) Di Kantor Polres Kota Bontang” , 2017.

53

Darma, Kusuma. “Implementasi PP Nomor 2 Tahun 2003 TentangPeraturan

Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Oknum

Polisi Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang” , 2014.

f. Wawancara

Sebastian, Aron. Kepala Seksi SIM Ditlantas Polda Jawa Tengah. Wawancara.

Semarang, 5 Februari 2018.