tugas makalah hukum bisnis.docx
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya, sehingga tugas kelompok mengenai hak paten dapat terselesaikan. Shalawat dan
salam kami junjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan
sahabatnya. Makalah ini merupakan tugas kelompok yang harus diselesaikan oleh setiap
mahasiswa/i untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami mata kuliah
ini.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
selama ini telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan, baik yang terlibat langsung
maupun tidak langsung dalam menyelesaikan makalah ini, terutama ucapan terima kasih
kepada dosen pembimbing yang telah membimbing kami pada mata kuliah ini.
Dalam penyelesaian makalah ini kami menyadari bahwa masih banyak terdapat
kekurangan dan kesalahan, baik dalam segi bahasa maupun dalam segi kalimatnya. Oleh
sebab itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi
kesempurnaan penyelesaian makalah di masa yang akan datang.
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hak Paten
B. Pengertian Hak Paten
C. Jenis-jenis Hak Paten
D. Subjek dan Objek Hak Paten
E. Pendaftaran Hak Paten
F. Contoh Kasus Hak Paten
BAB III PENUTUP
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….
1
2
3
4
6
7
8
13
16
20
2
BAB I PENDAHULUAN
Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil temuannya
di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut
untuk memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melakukannya(UU No. 6 tahun
1989). Pemegang hak paten adalah seorang inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang
menerima hak tersebut dan terdaftar dalam Daftar Hak Paten. Hak paten diatur dalam
Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten). Saat
ini, banyak kasus pelanggaran paten khususnya di bidang industri. Hal tersebut disebabkan
karena banyak sekali produk-produk yang beredar bebas dan sudah dikenal oleh masyarakat,
sehingga ada upaya peniruan oleh pihak lain untuk memperoleh posisi pasar yang sama
dengan produk aslinya, dan tentu untuk memperoleh hasil penjualan yang baik atas
produknya.
Hak paten adalah perbuatan yang merupakan hak eksklusif dari pemegang paten,
yaitu mengenai penjualan, penggunaan dan halhal lain yang berkaitan dengan objek yang
telah dipatenkan. Dalam proses perolehan paten memiliki langkah, dan juga syarat
didalamnya, yang harus dipenuhi untuk dapat mematenkan suatu invensi. Adapun syarat
terhadap invensi yang dapat diberi paten adalah : invensi baru, jika invensi yang diajukan
paten tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya serta Invensi
mengandung langkah inovatif, jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak diduga
sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik, invensi
tersebut dapat diterapkan dalam industri, artinya invensi yang dapat dipatenkan adalah
invensi yang dapat digunakan di bidang industry, dan mengandung langkah inventif
(kebaharuan).
3
BAB II PEMBAHASAN
A. PENGATURAN HAK PATEN
PENGATURAN HAK PATEN PADA DUNIA INDUSTRI DI INDONESIA
Pengaturan-pengaturan dalam kekayaan dan hasil dari pemikiran masyarakat
atau warga negara bahkan budaya yang terlahir sejak zaman dulu hingga sekarang
harus selalu dilestarikan dan dilindungi agar tetap terjaga dan selalu ada sampai
generasi-generasi penerus bangsa kita jangan sampai kekayaan kita dan budaya yang
telah ada dari turun temurun diambil oleh bangsa lain apalagi negara-negara tetangga
kitasendiri. .
Perkembangan teknologi yang sangat pesat dizaman globalisai ini , menuntut kita
sebagai warganegara indonesia ikut dalam mengembangkan terobosan teknologi
yang belum ada sebelumnya , yang pasti teknologi yang lebih canggih , efisien dan
ramah lingkungan pastinya .
Hasil-hasil pemikiran bangsa kita harus dapat diakui kelegalannya oleh pihak
internasional yaitu dengan cara perlindungan Hak Paten , perlindungan ini sangat
penting demi pengakuan bangsa kita dimata bangsa-bangsa lain , demi membuktikan
kepadanya bahwa bangsa kita juga bisa mengikuti perkembangan teknologi , bukan
hanya mengikuti tapi menciptakan teknologi yang modern yang belum ada
sebelumnya.
Pengaturan Hak Paten diatur oleh undang-undang kepemerintahan indonesia yang
mendapftarkan hasil-hasil pemikiran bangsanya kepada lembaga Hak Paten
internasiaonal dengan cara perancangan undang-undang dan pembuatan prosedure
tata cara pendaftarannya dan kategori-kategori perkembangannya .
Secara singkat akan diberikan UU hak paten yang bisa di perhatikan dalam
perlindungan nya dan dalam pengelompokkan kategori-kategorinya :
a) UU Hak Cipta / UU No. 15 Tahun 2002
Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Ciptaan tersebut harus
merupakan karya asli dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4
Dalam kasus suatu karya tidak diketahui penciptanya, maka pemegang hak
cipta adalah negara,.
b) UU Merk/UU No. 15 2001
Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan
nama atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.
c) UU Paten / UU No. 14 tahun 2001
Paten merpakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor
atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.
d) UU desain Tata Letak Sirkuit Terpadu / UU No.32 Tahun 200
Desain terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi
yang didalamnya terdapat berbagai elemen. Desain tata letak adalah kreasi
berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen.
e) UU Desain Industri / UU No.31 Tahun 200
Desain industri adalah kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau
warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi.
f) UU Rahasia Dagang / UU No.30 Tahun 2000
Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam
bidang teknologi dan/atau bisnis.
g) UU Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) / UU No.29 Tahun 2000
PVT adalah perlinudungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan melalui
pemuliaan tanaman.
5
B. PENGERTIAN HAK PATEN
Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan Undang-Undang diberikan
kepada si pendapat/si penemu (uitvinder) atau menurut hukum pihak yang berhak
memperolehnya,(UU Paten Indonesia menyebutnya dengan istilah Inventor dan istilah temuan
disebut sebagai Invensi) atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa,
bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara
kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama
jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa paten diberikan bagi ide dalam
bidang teknologi dan teknologi pada dasarnya adalah berupa ide (immateril) yang
dapat diterapkan dalam proses industri. Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa
intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kelahirannya telah melibatkan
tenaga, waktu, dan biaya (berapapun besarnya misalnya dalam kegiatan penelitian),
maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi, yang dapat
menjadi objek harta kekayaan (property). Dalam ilmu hukum, yang secara luas dianut
oleh bangsa-bangsa lain, hak atas daya pikir intelektual dalam bidang teknologi
tersebut diakui sebagai hak kekayaan yang sifatnya tidak berwujud. Hak seperti inilah
yang dikenal sebagai “Paten”.
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, terdapat 2 jenis paten yaitu
paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian
atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Paten sederhana
adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam
dan hanya memuat satu klaim. Namun, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
secara tersirat mengenalkan jenis-jenis paten yang lain, yaitu paten proses dan paten
produk. Paten proses adalah paten yang diberikan terhadap proses, sedangkan paten
produk adalah paten yang diberikan terhadap produk.
6
C. JENIS-JENIS HAK PATENMenurut literature, masih ada jenis-jenis paten yang lain saat ini, antara lain :
1. Paten yang Berdiri Sendiri (Independent Patent). Paten yang berdiri sendiri tidak
bergantung pada paten lain.
2. Paten yang Terkait dengan Paten Lainnya (Dependent Patent) Keterkaitan antar
paten dapat terjadi jika ada hubungan antara lisensi biasa maupun lisensi wajib
dengan paten yang lainnya dan kedua paten itu dalam bidang yang berkaitan. Bila
kedua paten itu dalam bidang yang sama, penyelesaiannya diusahakan dengan
saling memberikan lisensi atau lisensi timbal balik (cross license).
3. Paten Tambahan (Patent of Addition) atau Paten Perbaikan (Patent of
Improvement). Paten ini merupakan perbaikan, penambahan atau tambahan dari
temuan yang asli. Bila dilihat dari segi paten pokoknya, kedua jenis paten ini
hanya merupakan pelengkap sehingga disebut pula paten pelengkap (patent of
accessory). Di Indonesia tidak dikenal paten pelengkap.
4. Paten Impor (Patent of Importation), Paten Konfirmasi atau Paten Revalidasi
(Patent of Revalidation)
Paten ini bersifat khusus karena telah dikenal diluar negeri dan negara yang
memberikan paten lagi hanya mengonfirmasi, memperkuatnya, atau mengesahkannya
lagi supaya berlaku di wilayah negara yang memberikan paten lagi (revalidasi).
(Djumhana dan R Djubaedillah. 2003. Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan
Prakteknya di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti, hal 121-122)
7
D. SUBJEK DAN OBJEK HAK PATEN
1. Subjek Hak Paten
Subjek paten menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001, yaitu :
“Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang
secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang
menghasilkan Invensi”.
Mengenai subjek paten, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
menyebutkan :
1. Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih
lanjut hak inventor yang bersangkutan
2. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama,
hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor
yang bersangkutan
Kedudukan Inventor adalah sama dengan pemegang paten. Namun hal
tersebut tidaklah selalu terjadi di dalam praktik. Ada kalanya Inventor dan
pemegang paten tidak berada dalam tangan yang sama. Inventor tidak selalu
memiliki kemampuan untuk memproduksi Invensi seperti yang diamanatkan
oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 di Indonesia. Oleh karena itu,
Inventor biasanya menjual Invensinya tersebut (assignment) kepada pihak
investor yang selanjutnya menjadi pemegang paten. Nama Inventor sebagai
pihak yang menghasilkan Invensi itu tetaplah dicantumkan dalam sertifikat
paten. Pencantuman nama tersebut merupakan perwujudan dari hak moral,
yaitu hak yang melekat dalam diri si Inventor walaupun kepemilikan atas
Invesinya telah beralih kepada pihak lain. Dalam kasus penjualan hak paten
(assignment), pelaksanaan hak eksklusif seperti tercantum di dalam Pasal 16
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang dilaksanakan oleh pemegang
paten, bukan Inventor.
8
Yang berhak memperoleh paten adalah Inventor atau yang menerima
lebih lanjut hak Inventor tersebut. Ketentuan ini memberi penegasan bahwa
hanya penemu atau yang berhak menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya
karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain, yang
berhak memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan. Yang dianggap
sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan
permintaan paten, kecuali terbukti sebaliknya. Artinya undang-undang
memakai titik tolak bahwa orang atau badan yang pertama kali mengajukan
permintaan paten dianggap sebagai penemunya. Tetapi apabila di kemudian
hari terbukti sebaliknya dengan bukti kuat dan meyakinkan, maka status
sebagai penemu dapat berubah.
Selanjutnya dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 12
disebutkan :
1. Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan
dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan
tersebut kecuali diperjanjikan lain;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap
invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang
menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya
sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan
invensi;
3. Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak
mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat
ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut;
4. Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan:
o Dakam jumlah tertentu dan sekaligus;
o Persentase;
o Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau
bonus;
o Gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
o Bentuk lain yang disepakati para pihak;
9
5. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan
penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh
Pengadilan Niaga;
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sama
sekali tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan
namanya dalam Sertifikat Paten.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ini hak ekonomis
atas suatu paten dapat dialihkan atau beralih kepada orang lain, karena
Inventor terikat dalam hubungan kerja atau Inventor menggunakan data
dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. Kecuali diperjanjkan lain,
pihak yang berhak memperoleh patennya adalah pihak yang memberikan
pekerjaan atau atasannya. Sebagai gantinya, Inventornya berhak mendapatkan
imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomis yang diperoleh
dari Invesi tersebut. Imbalannya tersebut dapat dibayarkan dalam jumlah
tertentu, dan sekaligus persentase, gabungan antara jumlah tertentu dan
sekaligus dengan hadiah atau bonus, gabungan antara persentase dan hadiah
atau bonus; atau bentuk lain yang disepakati para pihak yang besarnya
ditetapkan oleh kedua belah pihak atau oleh Pengadilan Niaga jika terdapat
ketidaksesuaian cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan. Pengalihan
paten tersebut ternyata tidak mengalihkan hak moral (moral right) yang
dimiliki Inventor dan pada dasarnya nama Inventornya tetap dicantumkan
dalam Sertifikat Paten.
Selain Inventor atau mereka yang menerima lebih lanjut hak dari
Inventor yang bersangkutan, yang dikenal pula pemakai terdahulu, yang juga
mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Paten
Nomor 14 Tahun 2001, perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu
tersebut tidak berlaku apabila pihak yang melaksanakan Invensi sebagai
pemakai terdahulu melakukannya dengan menggunakan pengetahuan tentang
1
Invensi tersebut dari uraian, gambar, atau keterangan lainnya dari Invensi yang
dimohonkan paten.
Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001,
pemegang paten tidak harus Inventor sebagai pemilik paten, melainkan bisa
pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
Dari pengertian paten yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa objek paten
itu adalah hasil penemuan, yang diistilahkan Invensi. Invensi adalah ide
Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang
spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Undang-Undang
Paten menggunakan terminologi Invensi untuk penemuan, dengan alasan
istilah Invensi berasal dari kata Invention yang secara khusus dipergunakan
dalam kaitannya dengan paten.
2. Objek Hak Paten
Dalam Persetujuan Strasbourg tahun 1971 telah diklasifikasikan secara
Internasional objek paten, yang dibagi dalam 8 seksi, dan 7 seksi di antaraya
masih terbagi dalam subseksi sebagai berikut :
Seksi A : Kebutuhan manusia (human necessities)
Subseksi :
agraria (agriculture);
Bahan-bahan makanan dan tembakau (foodstuff and tobacco);
Barang-barang perseorangan dan rrumah tangga (personal and domestic articles);
Kesehatan dan hiburan (health and amusement)
Seksi B : Melaksanakan karya (performing operations)
Subseksi :
1
Memisahkan dan mencampurkan (separating and mixing);
Pembentukan (shaping);
Pencetakan (printing);
Pengangkutan (transporting)
Seksi C : Kimia dan perlogaman (chemistry and metallurgy); Subseksi :
Kimia (chemistry);
Perlogaman (metallurgy);
Seksi D : Pertekstilan dan perkertasan (textiles and paper)
Subseksi :
Pertekstilan dan bahan-bahan yang mudah melentur dan sejenis (textiles and
flexible materials and other-wise provided for);
Perkertasan (paper);
Seksi E : Konstruksi tetap (fixed construction)
Subseksi :
Pembangunan gedung (building);
Pertambangan (mining);
Seksi F : Permesinan (mechanical engineering)
Subseksi :
Mesin-mesin dan pompa-pompa (engins and pumps);
Pembuatan mesin pada umumnya (engineering in general);
Penerangan dan pemanasan (lighting and heating);
Seksi G : Fisika (physics)
Subseksi :
Instrumentalia (instruments);
Kenukliran (nucleonics);
1
Seksi H : Perlistrikan (electricity) (R.M. Suryodiningrat. 1981. Aneka hak
Milik Perindustrian, Bandung : Tarsito, hal 49-50. Klasifikasi objek-objek paten
tersebut di atas sampai saat ini menjadi acuan di berbagai negara, walaupun disana-
sini telah berubah sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.)
Berdasarkan kutipan di atas nampak jelas bahwa cakupan paten itu begitu luas,
sejalan dengan luasnya cakrawala daya pikir manusia. Kreasi apa saja yang dilahirkan
dari cakrawala daya piker manusia dapat menjadi objek paten, sepanjang hal itu
temuan dalam bidang teknologi dan dapat diterapkan dalam bidang industri termasuk
pengembangannya. Dengan demikian pula tidak tertutup kemungkinan objek paten ini
akan berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
dan kemampuan intelektual manusia.
E. PENDAFTARAN HAK PATEN
Tata Cara Pendaftaran Hak Paten di Indonesia :
Hak Paten diberikan atas dasar permohonan hak paten. Setiap Pendaftaran Hak paten
hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu
kesatuan invensi. Yang dimaksud dengan satu kesatuan invensi adalah beberapa
invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yg erat. Misalnya,
suatu invensi yang berupa alat tulis yang baru dengan tintanya yg baru. Dalam kasus
tersebut jelas bahwa tinta tersebut merupakan satu kesatuan invensi untuk
dipergunakan pada alat tulis, yg merupakan suatu invensi yang baru sehingga alat
tulis dan tintanya tersebut dapat diajukan dalam satu permohonan. Contoh hak paten
lain, yaitu invensi berupa suatu produk yang baru dan proses untuk membuat produk
tersebut. Pendaftaran hak paten di Indonesia diajukan dengan membayar biaya
kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.
Pendaftaran hak paten diajukan oleh pendaftar hak paten bukan inventor. Pendaftaran
hak paten tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa
ia berhak atas invensi tersebut. Pendaftaran hak paten yang bukan inventor adalah
1
pihak lain yang menerima pengalihan invensi dari inventor. Bukti yang cukup dapat
berupa pernyataan dari perusahaan bahwa inventor adalah karyawannya, atau invensi
telah dialihkan dari inventor kepada perusahaan tempatya bekerja. Inventor dapat
meneliti surat permohonan pendaftaran hak paten yang diajukan oleh yang
mendaftarkan hak paten bukan inventor, dan atas biayanya sendiri inventor dapat
meminta salinan dokumen pendaftaran hak paten tersebut. Ketentuan ini berguna
untuk melindungi inventor dari kemungkinan yang dapat merugikannya.
Prosedur cara pendaftaran hak paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, dan pendaftaran paten tersebut haru
memuat:
1. Tanggal, bulan dan tahun pendaftaran hak paten;
2. Alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mendaftarkan paten;
3. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
4. Nama dan alamat lengkap kuasa dari orang yang mendaftarkan hak paten apabila
pendaftaran hak paten diajukan oleh kuasanya;
5. Surat kuasa khusus, dalam hal pendaftaran hak paten diajukan oleh kuasa;
6. Pernyataan yang mendaftarkan hak paten untuk dapat diberi hak paten;
7. Judul invensi;
8. Klaim yang terkandung dalam invensi;
9. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara
melaksanakan invensi;
10. Gambar (gambar teknik) yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan;
11. Untuk memperjelas invensi; dan
12. Abstrak invensi atau ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti invensi.
Pendaftaran hak paten di Indonesia diajukan oleh pendaftar hak paten atau kuasa dari
yang pendaftar hak paten (konsultan Hak Kekayaan Intelektual). Konsultan hak
kekayaan intelektual wajib menjaga rahasia invensi dan seluruh dokumen pendaftar
hak paten sampai dengan tanggal diumumkannya pendaftaran hak paten. Pendaftaran
hak paten yang diajukan oleh inventor atau pendaftar hak paten yang tidak bertempat
tinggal di wilayah Republik Indonesia harus diajukan melalui kuasa dari yang
1
mendaftarkan hak paten di Indonesia. Inventor atau pendaftar hak paten harus
menyatakan dan memilih tempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia.
Pendaftaran hak paten di Indonesia dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana
diatur konvensi Paris harus diajukan paling lama 12 bulan sejak tanggal penerimaan
pendaftaran hak paten yang pertama kali di negara anggota Konvensi Paris atau di
negara WTO. Pendaftaran hak paten dengan hak prioritas wajib dilengkapi "dokumen
prioritas" yang disahkan oleh pejabat kantor hak paten di negara tersebut paling lama
16 bulan sejak tanggal prioritas. Dokumen prioritas adalah dokumen pendaftaran hak
paten yang pertama kali diajukan di suatu negara anggota Konvensi Paris dan/atau
anggota WTO juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut. Bila pendaftaran
hak paten diajukan melalui Patent Cooperation Treaty (PCT), maka pihak yang
bersangkutan adalah pejabat World Intellectual Property Organization (WIPO), yaitu
badan PBB yang bertugas mengadministrasikan perjanjian internasional mengenai
hak kekayaan intelektual. Indonesia meratifikasi PCT melalui kepres 16/1997. Jika
syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka pendaftaran hak paten tidak dapat
diajukan dengan hak prioritas.
Ketetuan dalam Pasal 24 Undang-undang Hak Paten No.14/2001 berlaku "mutatis
mutandis" terhadap permohonan pendaftaran hak paten yang menggunakan hak
prioritas. Ditjen Hak kekayaan intelektual dapat meminta agar permohonan
pendaftaran hak paten yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas di lengkapi :
1. Salinan sah surat-surat yang berkaitan dengan hasil-hasil pemeriksaan, keputusan
pemberian hak paten, penolakan hak paten, atau pembatalan hak paten untuk invensi
yang sama di luar negeri yang dikeluarkan oleh pihak yang berhak;
2. Pemeriksaa substantif yang dilakukan terhadap permohonan pendaftaran hak paten
yang pertama kali di luar negeri. Yang dimaksud dokumen hak paten adalah dokumen
permohonan pendaftaran hak paten yang sudah diberi hak paten dan telah
diumumkan; dokumen tersebut diperluarkan untuk mempermudah dan mempercepat
penilaian terhadap si fat kebaruan (novelty) dan langkah inventif dari invensi;
3. Salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan pendaftaran hak paten
yang pertama kali di luar negeri bilamana permohonan pendaftaran hak paten tersebut
ditolak;
1
4. Salinan sah keputusan pembatalan pendaftaran hak paten yang bersangkutan yang
pernah dikeluarkan di luar negri bilamana hak paten tersebut pernah dibatalkan;
5. Dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa invensi yang
dimohonkan pendaftaran hak paten memang merupakan invensi baru dan benar-benar
mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
Penyampaian salinan dokumen-dokumen tersebut diatas dapat disertai tambahan
penjelasan berupa keterangan mengenai adanya amandemen yang dilakukan oleh
pemohon pendaftaran hak paten terhadap dokumen permohonan pendaftaran hak
paten
F. CONTOH KASUS HAK PATEN
KONFLIK KLAIM BATIK OLEH MALAYSIA
Dalam kasus klaim batik oleh negara Malaysia dapat dilihat adanya beberapa
sektor kelemahan dari aspek geopolitik Indonesia. Aspek-aspek tersebut antara lain :
1. Politik.
Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah dalam
penyelesaian kasus batik seyogyanya memperhatikan efek politik
dari keberanian Malaysia dalam klain atas batik. Adanya
kelemahan politik luar negeri kita sehingga negara lain terlihat
memandang sebelah mata kepada Indonesia dengan
ditunjukkannya kepada dunia internasional untuk mengakui
kakayaan budaya Indonesia.
2. Ekonomi.
Batik sangat erat kaitannya dengan ekonomi rakyat terkait produksi
dan hasil yang dicapai. Politik perdagangan kita lemah sehingga
mudah untuk di masuki oleh politik dagang luar. Batik yang
mempunyai nilai ekonomis tinggi mampu dimanfaatkan oleh
1
Malaysia untuk menaikkan perekonomian mereka sedangkan cina
mampu bermain disela-sela kasus kalim batik dengan
mengeluarkan kain bermotif batik di indonesia dengan harga murah
sehingga mampu menggoyahkan perindustrian batik lokal.
3. Sosial budaya.
Dalam batik terkait didalamnya tentang pendidikan, Tradisi
masyarakat, religi, Kepribadian serta sikap kepemimpinan
nasional.
Kelemahan pengetahuan tentang batik dimanfaatkan dengan baik oleh
malaysia untuk mencoba menyerobot batik dari Indonesia. Kondisi
masyarakat dalam negeri yang kurang memberikan apresiasi lebih terhadap
batik berbanding terbalik dengan kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini
ditunjukkan pejabat ataupun artis sebagai figur publik sendiri enggan memakai
batik, dan jika memakaipun belum tentu batik asli. Sehingga kepribadian kita
dalam mengapresiasi warisan budaya lemah didukung oleh pemerintah yang
kurang memberikan perhatian secara khusus.
Batik bukanlah sebagai produk budaya semata tetapi mampu
melahirkan nilai ekonomis. Sekiranya potensi besar ini dapat dikapitalisasi,
sudah pasti nilai ekonomis yang dapat diraih sungguh sangat besar. Dengan
momentum pengakuan batik oleh dunia dapat membawa masyarakat
Indonesia untuk meraih sebesar-besar manfaat finansial, tentu untuk
kesejahteraan rakyat. Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang
menyangkut upaya-upaya untuk meraih manfaat ekonomis. Pengakuan
tersebut tidak akan berarti jika manfaat ekonominya justru diraih bangsa lain
dengan segala keunggulan kreatif, daya saing global, dan kekuatan kapitalnya.
Kondisi yang terjadi seiring terkenalnya batik adalah begitu mudahnya
ditemukan pakaian bermotif batik di pasar lokal. Produk tersebut belum tentu
1
buatan dalam negeri, tetapi barang impor dari negara yang memproduksi
secara mudah dan cepat serta murah, seperti cina. Dengan begitu, mereka
memiliki daya saing tinggi untuk menerobos masuk ke berbagai pasar di
seluruh penjuru dunia, termasuk pasar kita. Politik perdagangan kita sering
kali kedodoran manakala memasuki arena pertarungan global. Bukan hanya di
arena internasional, tetapi politik dagang kita juga harus kuat dalam membela
kepentingan industri nasional di pasar domestik.
Betapa kalangan pengusaha industri tekstil dan produk tekstil mengeluhkan
serbuan produk luar negeri yang masuk mengacak-acak pasar domestik.
Mereka sering melontarkan kritik tidak adanya perlindungan pasar dan
industri domestik. Barang impor, termasuk yang ilegal, begitu mudah
menyerbu, melemahkan, bahkan mengancam industri-industri pertekstilan
nasional.
Dari latar belakang terjadinya kasus klaim serta kondisi yang ada di
lapangan, ada beberapa tindakan yang mestinya dapat dilakukan oleh
pemerintah, antara lain :
1. Perlindungan industri tekstil dan produk tekstil yang merupakan
industri padat karya berorientasi ekspor. Meminimalisir produk ilegal
di pasar domestik sehingga mengurangi daya saing industri di negeri
sendiri
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih bertindak dalam upaya
promosi serta pelestariannya. Seperti adanya pengenalan kepada siswa
pelajar sebagai generasi penerus bangsa untuk mengetahui tentang
batik sehingga mereka dapat membedakan yang asli dan yang bukan.
Untuk menasionalisasikan serta sebagai penghargaan dapat kiranya
dibuat melalui perangko. Dukungan dari segenap masyarakat baik
pengguna maupun para desainer untuk mengangkat kain batik ke
event-event Internasional.
1
3. Dalam perlindungan produksi pemerintah memberikan fasilitas untuk
perajin batik, bisa berupa pajak atau kredit sehingga membantu dalam
menjalankan produksi batik.
1
pembangkit kesadaran pemerintah dan masyarakat sendiri untuk lebih menghargai
karya anak bangsa. Pluralistik bangsa Indonesia ini dengan beribu adat budayanya
perlu perhatian serius dan perlindungan dari pemerintah pusat. Dari uraian diatas
dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:
1. Batik merupakan salah satu karya budaya tinggi bangsa ini yang lahir dan
berkembang seiring perkembangan kehidupan bangsa ini. Batik yang sarat
akan makna sudah sepantasnya mendapatkan tempat yang tinggi dalam
khasanah budaya bangsa serta hati masyarakat Indonesia. Mengingat tidak
sedikit negara lain yang ingin memilikinya.
2. Bentuk apresiasi tersebut hendaknya tidak sampai disitu saja khususnya dari
pemerintah. Setelah mendapatkan hak paten dari lembaga dunia kiranya
pemerintah wajib memikirkan kelangsungan hidup batik sendiri di Indonesia.
Hal ini dapat dilakukan dengan adanya pameran budaya maupun
memperhatikan sektor industri dan perdagangannya.
3. Dengan adanya dukungan dan himbauan pemerintah, kiranya peran aktif
masyarakat sendiri memegang peranan penting dalam memelihara dan
pelestarian batik. Dengan menumbuhkan kecintaan akan produk dalam negeri
kiranya bisa menjadikan jalan alternatif untuk lebih bisa mandiri. Kita patut
belajar dari India, China, Korea dan juga Jepang. Mereka memiliki
kebudayaan yang sama kayanya dengan Indonesia. Namun mereka
menerapkan apa yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari
pakaian adat, desain rumah, bahkan tulisan tradisional yang hanya dimengerti
oleh mereka pun menjadi menu keseharian. Dengan begitu mereka bisa
memiliki identitas diri yang kuat dan tidak terkesan sebagai bangsa yang
mudah hanyut oleh perubahan yang tidak jelas arahnya. Dan mereka menjadi
begitu bermartabat dan terhormat dengan apa yang mereka lakukan. Kita pun
bisa melakukan hal yang sama. Setelah dikejutkan oleh batik ini, semoga
2
menjadi kebangkitan masyarakat Indonsia untuk menjadi manusia yang
berbudaya dan bermartabat tinggi.
2
BAB III PENUTUPA. Kesimpulan
1. Tanggung jawab yang paling prinsipil dan mendasar penerima lisensi hak Desain Industri
dan Paten kaitannya dengan alih teknologi disamping tanggung jawab lainnya adalah
memberikan balas jasa langsung maupun tidak langsung disebut dengan uang jasa lisensi
atau royalti sebagai kompensasi pengorbanan waktu, tenaga, keahlian da sumber daya
langka lainnya. Pemberian dan pembayaran royalti dapatr dibayarkan : (a) dalam jumlah
tertentru dan sekaligus, (b) persentase, (c) gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus
dengan hadiah atau bonus, (d) bentuk lain yang disepakati para pihak pemberi dan
penerima lisensi.
2. Secara nasional, pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya masing-masing dapat memberi insentif dan kemudahan serta
perlindungan dan penegakan hukum terhadap kegiatan dan hasil karya penelitian dan
pengembangan teknologi bidang industri serta peningkatan kemampuan dan kompetensi
sumber daya alam. Pemerintah dapat menolak pendaftaran hasil hasil hak kekayaan
internasional warga negara asing yang terdaftar di luar negeri apabila hasil karya tersebut
terbukti merupakan hasil karya warga negara/bangsa Indonesia.
B. Saran :
1. Pembenahan perangkat peraturan tentang Desain Industri dan Paten melalui Undang-
Undang dan peraturan petujuk pelaksana dibawah undang-undang (misalnya ketentuan
dalam PP, Perpu, Keppes dan lainnya) juga dapat memberi daya tarik bagi investor dalam
negeri maupun asing dari luar negeri untuk menginvestasikan modalnya dan membawa
teknologi patennya ke Indonesia,
sekaligus kita dapat menerima transfer teknologi baik melalui pelatihan dilakukan di
perusahaan dilakukan oleh investor sebagai pemberi investasi.hingga kini belum ada
ketentuan lebih lanjut mengenai dikeluarkannya tata cara perjanjian-perjanjian lisensi yang
akan diatur dalam Keputusan Menteri.
2. Dalam kenyataannya bidang Desain Industri dan Paten yang memerlukan peraturan teknis
dan petunjuk pelaksanaannya lebih lanjut dari pemerintah belum dikeluarkan peraturannya
hingga dapat berlaku pencatatan Lisensi Desain Industri dan Paten pada Kantor
Pendaftaran Direktorat, Desain Industri dan Paten. Sekarang yang diberikan Lisensi hak
tersebut kepada orang lain belum bisa terdaftar. Padahal, dinyatakan bahwa suatu
2
Perjanjian Lisensi Desain Industri dan Paten sekarang ini tidak akan dapat berlaku
terhadap pihak ketiga jika belum didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Negara oleh
Sekretaris Negara.
2