makalah hukum kepegawaian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia (W.J.S.Poerwadaminta) kata

pegawai berarti “orang yang bekerja pada pemerintah ,perusahaan dan

sebagainya.Sedangkan negeri berarti Negara atau pemerintah. Jadi Pegawai

Negeri ialah orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai

Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban

dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi

hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS

yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin

PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena

melanggar peraturan disiplin PNS.

B. Rumusn Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini ialah :

a. Dasar Hukum Pegawai Negeri Sipil

b. Maksud dan Tujuan

c. Aspek kewajiban dan larangan

d. Hukuman Disiplin

e. Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS

f. Lama bolos serta sanksi yang di jatuhkan

1

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pegawai Negeri Sipil

Adapun dasar Hukum dari pegawai Negeri Sipil antara lain ialah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok

kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004;

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 Tentang

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan

Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin

Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai

Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa

Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan di adakannya peraturan displin ini bagi setiap

Pegawai Negeri Sipil yaitu antara lain :

Maksud disiplin bagi PNS

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral sebagai

penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan

yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur Aparatur Negara di

tuntut untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas.

Tujuan disiplin bagi PNS

1. Untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi PNS;

2. Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan perilaku PNS;

3. Meningkatkan kedisiplinan PNS;

4. Meningkatkan tanggung jawab PNS;

5. Mempercepat proses perubahan kearah peningkatan profesionalisme dalam

bekerja;

C. Aspek kewajiban dan Larangan bagi PNS

Kewajiban

Setiap PNS wajib :

a. Mengucapkan sumpah/janji PNS;

b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3

c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan pemerintah

d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan

penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

f. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat

PNS;

g. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri,

seseorang dan/atau golongan;

h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut

perintah harus dirahasiakan;

i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk

kepentingan Negara

j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada

hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah

terutama di bidang keaman, keuangan dan materil;

k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan

sebaik-baiknya;

n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan

karir; dan

q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang.

Larangan

Setiap PNS dilarang :

a. Menyalahgunakan wewenang;

4

b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara

lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga

swadaya masyarakat asing;

e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, meyewakan, atau

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,

dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;

f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,

bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan

kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau

pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan

negara;

g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada

siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih

apapun untuk diangkat dalam jabatan;

h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga

yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan

yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang

dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai

atau atribut PNS;

5

3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

dan/atau

4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas

negara.

m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden

dengan cara :

1. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan

atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa

kampanye; dan/atau

2. Mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama,

dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,

himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam

lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copi Kartu

Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai

peraturan perundang-undangan; dan

o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah dengan cara :

1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam

kegiatan kampanye;

3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan

atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa

kampanye; dan/atau

4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan

terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,

selama, dan sesudah masa kampanye meliputi meliputi

6

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang

kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga,

dan masyarakat.

p. Menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik.

D. Hukuman Disiplin

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS

yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin

PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

1. Umum

a. PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan

dijatuhi Hukuman Disiplin

b. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar kewajiban

dan larangan dijatuhi hukuman disiplin

c. Dengan tidak megesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaraan disiplin dijatuhi

hukuman disiplin.

2. Jenis Hukuman Disiplin

a. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

1) Teguran lisan;

2) Teguran tertulis; dan

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Jenis hukuman sedang terdiri dari :

1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (tahun) tahun; dan

3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

c. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

3) Pembebasan dari jabatan;

7

4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS, dan

5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

3.Penjatuhan Hukuman Disiplin

a. Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja

tanpa alasan yang sah :

1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (Lima) hari

kerja, dikenakan hukuman disiplin Teguran Lisan;

2. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja,

dikenakan hukuman disiplin Teguran Tertulis;


dikenakan hukuman disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara

Tertulis;


dikenakan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala

Selama 1 (Satu) Tahun;


dikenakan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat

Selama 1 (Satu) Tahun;


dikenakan hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih

Rendah Selama 1 (Satu) Tahun;


dikenakan hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih

Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;


dikenakan hukuman disiplin Pemindahan Dalam Rangka

Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Bagi PNS Yang

Menduduki Jabatan Struktural Atau Fungsional Tertentu;

8


dikenakan hukuman disiplin Pembebasan Jabatan;

10. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja

atau lebih, dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan

Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atau Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.

b. Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak menaati ketentuan

jam kerja tanpa alasan yang sah :

Terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang

sah secara kumulatif jumlahnya menjadi 7½ (Tujuh Setengah) jam

dikonversikan sama dengan 1 (Satu) hari tidak masuk kerja;

c. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman

disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin apabila

pejabat yang berwenang menghukum tetapi tidak menjatuhkan

hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar disiplin, maka pejabat

tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat atasannya sama dengan

hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada bawahannya.

E. Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

1. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang.

a) PNS yang akan beristri lebih dari seorang, wajibmemperoleh ijin

tertulis lebih dahulu dari Pejabat;

b) Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih

dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat;

c) Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih

dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran

hirarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia

menerima surat permintaan ijin tersebut;

d) Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga

bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin

tersebut; dan

9

e) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan

keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolah

permintaan ijin PNS di lingkungannya untuk beristri lebih dari

seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah

menolak permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang yang

disampaikan oleh PNS bawahannya dan ternyata merupakan kelalaian

dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman

disiplin.

2. Pegawai negeri sipil wanita tidak diijinkan menjadi istri kedua/ ketiga/

keempat.

a. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan menjadi istri

kedua/ketiga/keempat; dan

b. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat

dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

3. Perceraian

a. PNS yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis

atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

b. PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan

berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih

dahulu dari pejabat;

c. PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan

berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis

adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada

Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-

lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian;

d. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya

berkedudukan sebagai PNS baik dalam satu lingkungan

departemennya/Instansi maupun pada departemen/instansi yang

berbeda, masing-masing PNS tersebut wajib memperoleh ijin tertulis

atau surat keterangan lebih dahulu ari Pejabat;

10

e. PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah

yang dikuatkan dengan bukti, yaitu salah satu alasan atau lebih

sebagai berikut:

1) Salah satu pihak berbuat zina;

2) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang

sukar disembuhkan;

3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun

berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta

tanpa memberikan nakfah lahir maupun batin atau karena hal lain

di luar kemampuannya;

4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau

hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah

perkawinan berlangsung;

5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain.

6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.

f. Tata cara penyampaian pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari

suami/sitri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian

surat permintaan ijin perceraian;

g. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya

gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya

seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib

merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat

memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang

bersangkutan;

h. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar

dibentuk Tim Pelaksana di lingkungan Provinsi Jawa Barat;

11

i. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan

perceraian kepada setiap PNS yang menyampaikan surat

pemberitahuan adanya gugatan;

j. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga

menetapkan keputusan yang sifanya tidak mengabulkan atau tidak

menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian atau tidak

memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada

PNS yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut

dianggap telah menolak permintaan ijin perceraian yang disampaikan

oleh PNS bawahannya, dan apabila ternyata semata-mata merupakan

kelalaian dari Pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan

hukuman disiplin;

k. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan

perceraian itu terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib

menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-

anaknya, hak atas bagian gaji untuk bekas istri tidak diberikan, apabila

perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri

terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik

lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi

pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atauistri

terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut

tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar

kemampuannya

l. PNS yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk

penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan

tertulis;

m. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan,

haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila

ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan

atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun

12

batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk,

pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau suami

terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa

ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar

kemampuannya;

n. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh

suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu

terjadinya perceraian;

o. Bendaharawan gaji wajib menyerakan secara langsung bagian gaji

yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat

perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS

bekas suami yang telah menceraikannya;

p. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara

langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat

meminta untuk dikirimkan kepadanya; dan

q. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan

setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat tidak

berhasil, maka proses pemberian ijin agar diselesaikan secepatnya

mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah

ditentukan.

4. Hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.

a. Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama di luar ikatan

perkawinanyang sah;

b. Yang dimaksud hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah

adalah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan wanita yang

bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-

olah merupakan suatu rumah tangga;

c. Setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya

Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya melakukan hidup bersama

di luar ikatan perkawinan yang sah, wajib memanggil Pegawai Negeri

Sipil yang bersangkutan untuk diperiksa;

13

d. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pejabat atau Pejabat lain yang

ditunjuk olehnya dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan

e. Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata bahwa Pegawai Negeri

Sipil yang bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama di

luar ikatan perkawinan yang sah, maka Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat.

F. Lama Bolos Serta Sanksi yang dijatuhkan

Lama Sanksi yang dijatuhkan

5 hari

6 – 10 hari

11 – 15 hari

16 – 20 hari

21 – 25 hari

26 – 30 hari

31 – 35 hari

41 – 45 hari

> 45 hari

Ringan

Ringan

Ringan

Sedang

Sedang

Sedang

Berat

Berat

Berat

Teguran lisan

Teguran tertulis

Pernyataan tidak puas secara tertulis

Penundaan gaji berkala 1 tahun

Penundaan kenaikan pengkat 1 tahun

Penurunan pangkat satu tingkat selama 1

tahun

Penurunan pangkat satu tingkat selama 3

tahun

Pembebasan dari jabatan

Pemberhentian sebagai PNS

Berikut kutipan sebagain isi PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil Kewajiban(Pasal 3 ada 17 kewajiban), antara lian:

(angka yang menyatakan ayat berikut ini sesuai nomor angka dalam PP)

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;

2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Pemerintah;

4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

14

Larangan PNS (Pasal 4) antra lain:

1. menyalahgunakan wewenang;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain

dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

4. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

5. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah, dengan cara:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan

kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

dan/atau

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan

terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,

selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,

himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam

lingkungan unit kerjanya,anggota keluarga, dan masyarakat.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin (Pasal 7)

Jenis hukuman disiplin ringan

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis hukuman disiplin sedang

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

15

Jenis hukuman disiplin berat

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. pembebasan dari jabatan;

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

16

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil itu harus memiliki kedisiplinan dan selalu

menanamnya dalam diri sendiri,Sehingga terciptalah tenaga kerja pegawai

negeri sipil yang Profesional dan handal.

2. Jika terdapat Pegawai Negeri sipil yang melanggar peraturan kedisiplinan

PNS,sebaiknya dikenakan sanksi yang tegas,sehingga memberi efek jera bagi

pelanggarnya.

3. Segala yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil mempunyai aturan yang

telah diterapkan.

B. Saran

Penulis menyarankan kepada setiap pegawai Negara sipil supaya

melakukan segala kegiatan atau pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang telah

ditentukan.Dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut,supaya

tercipta pegawai yang Profesional dan baik.

17

DAFTAR PUSTAKA

Rozali Abdullah,S.H,1996.Hukum Kepegawaian. cetakan kedua ,penerbit PT Rajagrafindo Persada.

Hadi Setia Tunggal ,S.H,2006. Pokok-pokok kepegawaian besrta pelaksanaannya,penerbit Harvarindo.

Peraturan Perundang- undangan :

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian .Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 1980 Tentang peraturan Disiplin pegawai Negeri Sipil.Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.

18

MAKALAH HUKUM KEPEGAWAIAN

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Dosen pengajar : ANDONG, SH, MH

Nama Kelompok: NIM :

1. Bernebi ( EAA 110 099)

2. Mirnawati Parhusip ( EAA 110 095)

3. Natalina ( EAA 110 071)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

2012

19

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah Hukum

Kepegawaian ini dengan baik.

Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Hukum

Kepegawaian dan juga untuk memberi wawasan yang lebih baik bagi setiap

pembacanya terutama bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa

Unpar. Supaya lebih mengerti tentang Hukum kepegawaian terutama dalam

peraturan kedisiplinan pegawai Negeri Sipil.

Penulis juga menyadari bahwa pembuatan Makalah ini masih jauh dari

kesempurnaan.Maka untuk itu,Tim penulis mohon maaf atas kekurangan dalam

makalah ini. Dan penulis juga berharap kepada pembaca atas saran dan kritk yang

membangun.

Akhir kata Tim penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan

dari berbagai pihak.

Palangka Raya, April 2012

Tim Penulis

20i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................................................... i

DAFTAR ISI.................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 1

A. Latar Belakang ........................................................................ 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN............................................................................... 2

A. Dasar Hukum Pegawai Negeri Sipil ........................................ 2

B. Maksud dan Tujuan ................................................................. 3

C. Aspek Kewajiban dan Larangan bagi PNS ............................. 3

D. Hukuman Disiplin ................................................................... 7

E. Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ............................... 9

F. Lama bolos serta Sanksi yang dikenakan ................................. 14

BAB III PENUTUP......................................................................................... 17

Kesimpulan ....................................................................................... 17

DAFTAR PUSTAKA

21ii

makalah hukum kepegawaian

Documents