ASSALAMUALAIKUM Wr. Wb

NAMA KELOMPOK 1 : AJI PURNOMO ( 12815 ) IHSAN NABI ( 12813 ) PUNGKAS DAVID ARI MENDEL (12832 ) FIRMANA PUTRA ( 12807 )

POLITIK ISLAM

PENGERTIAN POLITIK Politik dari bahasa yunani atau latin yaitu politicos atau politocus berarti relating to citizen. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota. Secara umum politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

PENGERTIAN ISLAM MENURUT FIKIH ISLAMSikap, perilaku, dan kebijakan yang mendekatkan pada kemaslahatan sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan.

PRINSIP-PRINSIP UTAMA SISTEM POLITIK ISLAMMUSYAWARAH KEADILAN KEBEBASAN PERSAMAAN HAK MENGHISAB PIHAK PEMERINTAH

MUSYAWARAHAsas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara daan orang-orang yang akan menjawat tugas-tugas utama dalam pentas binarumah (kepemerintahan). Asas yang ke dua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undangundang yang telah dimaktubkan di dalam alquran dan Al Sunah.

KEADILANDi dalam pelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik islam meliputi dan mengiasai segala jenis pehubungan yang berlaku di dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan diantara rakyat dan pemerintah,

KEBEBASANKebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berteraskan kepada maruf dan kebajikan. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenar adalah diantara tujuan-tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta asas-asas bagi undang-undang perlembagaan negara Islam.

PERSAMAANPersamaan disini terdiri dari persamaan dalam mendapat dan menuntut hak-hak, persamaan, dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undangundang perlembagaan dan persamaan berada dibawah taklukan kekuasaan undang-undang

HAK MENGHISAB PIHAK PEMERINTAHPrinsip ini berdasarkan kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan negara dan ummah. Hak rakyat untuk di syurakan adalah hak untuk menegakan kebenaran dan menghapus kemungkaran.

Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi Dan apabila ia berpaling (daripada kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.( AlBaqarah:205) ..Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Seungguhnya orang-orang sesat daripada jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.(Sad:26)

TUJUAN POLITIK ISLAMIalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atasndasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat islam. Dan tujuan utamanya ialah untuk menegakan sebuah negara islam atau darul islam.

Perkembangan Politik Islam di IndonesiaBerbicara tentang perkembangan situasi politik dalam negeri menurut perspektif Islam, kita mengenal setidaknya dua periode yang secara signifikan memberikan pengaruh yang berbeda, yakni : periode pra ( periode beku ) pasca 90-an.

Periode bekuPada periode ini ditandai dengan ketegangan hubungan antara umat Islam dengan pemerintah, sedangkan yang kedua adalah pencairan dari yang pertama, yakni ketika pemerintah beruabah haluan dalam menatap umat Islam dalam setting pembangunan nasional.

Periode pra-90 anSituasi pra 90-an diakui sarat dengan isu politik yang mempertentangkan umat Islam dengan pemerintah. Peristiwa Tanjung Priok, Aceh, Lampung, Komando Jihad, peledakan Borobudur, dan yang lainnya telah memanaskan situasi. Peristiwa-peristiwa tersebut, sejak Orde Baru berdiri, mengukuhkan citra pertentangan antara umat Islam dengan pemerintah. Situasi ini pada gilirannya menjadikan organisasi Islam tidak berani "tampil" secara lantang menyuarakan aspirasinya. Tetapi, situasi tersebut berangsur berubah pada pasca 90-an. Angin segar seakan bertiup sejuk ke tubuh umat Islam. ICMI terbentuk, Soeharto naik haji, jilbab dilegalisasi di sekolah menengah, lolosnya peradilan agama dan pendidikan nasional yang dinilai menguntungkan, pencabutan SDSB, pendirian BMI, serta suasana keberislaman kalangan birokrasi yang semakin kental, dan lain-lain yang menandai era baru: politik akomodasi, umat Islam yang selama ini dianggap sebagai rival kini tidak lagi. Tumbuh di kalangan pemerintah dan juga ABRI (pada waktu itu), bahwa pembangunan Indonesia tidak akan berhasil tanpa menyertakan umat Islam yang mayoritas, umat Islam harus dianggap sebagai mitra.

KESIMPULANTidak dipungkiri lagi politik islam adalah suatu keharusan daalam sebuah komunitas islam yang majemuk. Tetapi di sisi lain, ia pun tidak lepas dari dilema-dilema dan problema-problema yang merupakan konsekuensi dalam dirinya. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka diperlukan strategi dan taktik jitu perjuangan politik dalam latar kehidupan politik Indonesia yang kompleks.

Dan politik bukan sekedar menyalurkan aspirasi untuk menegakan kepemimpinan Negara yang imamah semata, melainkan juga soal menata kehidupan secara lebih maslahat bagi umat

TERIMA KASIH