TATALAKSANA

MAKALAH FARMASI KLINIK

Dosen : Prof. Dr. Ambran Ambrus, M.Si., AptPelaporan Narkotika dan pisitropika secara non Online vs online

NAMA

: Anshari Masri

NIM

: P2500213007PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014Setiap Apotek disibukkan atas kewajiban menyusun dan mengirimkan laporan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dalam pelaporan obat-obatan narkotika pelaporan tersebut diuraikan mengenai pembelian/pemasukan dan penjualan/pengeluaran narkotika yang ada dalam tanggung jawabnya, dan ditandatangani oleh APA. Laporan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan :

1. Dinas Kesehatan Provinsi setempat

2. Kepala Balai POM setempat

3. Penanggung jawab narkotika PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.4. ArsipLaporan penggunaan narkotika tersebut terdiri dari:

1) Laporan pemakaian bahan baku narkotika.

2) Laporan penggunaan sediaan jadi narkotika.

3) Laporan khusus penggunaan morfin dan petidin.Hal ini diatur harus berdasarkan dalam peraturan perundang-udangan narkotika Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 2009. Dan pisikotropika diatur dalam di dalam Undang - Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Jakarta. 1997. Semua peraturan tersebut memuat tentang tatacara penyiapan, pengelolahan, pendistribusain, pemusnahan hingga pelaporannya. Hal ini dilakukan secara manual yaitu dengan melakukan pendataan pemakainya dan mengisi sesuai format yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Adanya pendataan penggunaan obat-obatan narkotika dan pisikotropika tersebut secara manual yang dilaporkan langsung cukup merepotkan bagi kalangan Apotek, khususnya oleh Apoteker Penanggung jawab Apotek apalagi pelaporan tersebut harus dilakukan terus menerus tiap sebulan sekali. Dan tidak menutup kemungkinan biasanya pada pelaporan yang diberikan oleh seorang apoteker penenggungjawab sebuah apotek yang masih dalam pengembangan apotek pelaporan obat-obatan narkotika dan pisikotropika dibulan-bulan berikutnya hampir serupa dan sama dengan pelaporan di bulan-bulan sebelumnya hal ini mungkin dikarnakan bawah tidak adanya pemakaian atau pengeluaran obat-obatan narkotika dan pisikotropika tersebut hal ini lah yang memicu seorang Apoteker penanggung jawab apotek enggan melaporkan penggunaan obat-obat narkotika adan pisikotropika tersebut tiap bulanya. Dan hal ini pula memicu adanya pelanggaran Peraturan perundang-undangan tersebut yang telah disepakati.

Maka dari itu pemerintah yang berwenang dalam hal ini khusnya BPOM melakukan suatu kebicakan yang sudah diwacanakan sejak dahulu dan mengikuti perkembangan zaman di era moderenisasi maka diterapkanya pelaporan penggunaan obat natkotika dan pisikotropika secara online dengan menggunakan softwere yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu Aplikasi Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) yang dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Binfar dan Alkes,Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dengan mengakses http://www.sipnap.binfar.depkes.go.id.

Aplikasi ini diperuntukkan bagi seluruh Unit Pelayanan, Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia.Aplikasi ini diharapkan sebagai trobosan kebijakan yang cukup baik dalam proses penanggulangan ketidak patuhan dan memudahkan Sebuah apotek atau seorang apoteker penaggungjawab apotek untuk melaporkan dan mentaati peraturan pemerintah tentang undang-undang narkotika dan pisikotropika. Meskipun sejak lama telah diwacanakan dan diterapkan penggunaanya di kabupaten, kota, dan provinsi. Namaun pelaporan penggunaan obat-obatan narkotika dan pisikotropika dengan menggunaan aplikasi ini masih cukup rumit dan menadapatkan keluhan dari kalangan pengguna khususnya oleh seorang Apoteker penaggung jawab apotek adanya keluhan tersebut antara lain:1. Adanya keterlambatan/kerusakan jaringan online akibat banyaknya pengguna yang mengakses situs tersebut pada tanggal-tanggal dan waktu tersertentu yang telah disediakan oleh pemerintah.2. Adanya kehilangan data dari softwere tersebut pada saat melakukan pelaporan awal dan menginput hasil pelaporan awal telah berhasil dan pada saat melakukan pelaporan berikutnya dan dibulan berikutnya ternyata data yang telah disimpan telah terjadi kerusakan data atau data yang telah ada hilang ataukah terhapus.3. Kurangnya kemampuan seorang apoteker dalam menggunakan dan mengapliasikan penggunaan Aplikasi Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) karena kuranngnya sosialisasi dari pihak yang berwenang akan penggunaan aplikasi tersebut.Dari permasalahan diatas seharusnya pemerintah memberikan kebijakan baru atau sebuah pemecahan masalah yang mungkin dapat diterima oleh Seorang Apoteker penaggung jawab apotek. Misalnya:

1. Pemerintah setempat yang berwewenang dalam pemeriksaan ini harus berperan aktif untuk melakukan pendataan secara langsung atau peninjauan langsung dan mengingatkan untuk melakukan pelaporan jika telah melewati jadwal pelaporan. Baik itu secara fisik/manual maupun melalui aplikasi yang telah disediakan secepat mungkin.2. Mengkomfirmasi secepatnya kepada pihak apotek atau apoteker penanggung jawab apotek untuk menlaporkan penggunaan pelaporan narkotika dan pisikotropika.

3. Melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) secara meluas dan menyeluruh ditingkat kabupaten, kota dan provinsi.4. Apoteker penanggu jawab apotek Pada saat dan setelah melakukan pelaporan narkotika diharapkan untuk berperan aktif pula dalam mengkomfirmasi secara langsung kepada pihak yang berwenang setelah melakukan pelaporan penggunaan obat-obatan narkotika dan pisikotropika agar mengurangi humen error pada saat pelaporan berikutnya.Dari kedua permasalahan kebijakan di atas dalam melakukan pelaporan obat-obatan narkotika dan pisikotropika baik secara manual maupun secara aplikasi softwere online sebanarnya saling memiliki kerugian dan keuntunganya masing masing maka dari itu kebijakan tersebut harus saling melengkapi dan yang paling terpenting adalah kita sebagai pengguna atau ikut serta sebagai pelaksana kebijakan tersebut harus benar-benar sadari diri akan peraturan dan kewajiban kita sebagai pelaksana peraturan tersebut (farmasis) sebab siapalagi yang dapat menghargai profesi kita sebelumkita sendiri yang menghargainyaLiteratur 1. Presiden RI. Undang - Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Jakarta. 1997.

2. Presiden RI. Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 2009.

PAGE 1