trump model management.pdf

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.28833/PP/M.VII/13/2011

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 26

Tahun Pajak : 2005

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Dasar

Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai

dengan Desember 2005 adalah Rp 2.776.292.501,00 dengan perincian sbb :

1. Biaya Trump Model Management Rp 822.560.230,00

2. Biaya Incenplus Marketing Sdn Bhd Rp 20.724.810,00

3. Service and Management Fee Rp 1.159.751.195,00

4. Marketing Research Rp 773.256.266,00

Biaya Trump Model Management sebesar Rp 822.560.230,00

Menurut Terbanding: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pembayaran kepada Trump Model

Management berupa fee yang diterima Miss xxx vsebagai bintang iklan

produk “You C 1000” sebesar Rp 822.560.230,00, bahwa Terbanding menilai

fee yang diterima Miss xxx sebagai bintang iklan produk “You C 1000”

adalah kegiatan keartisan dan sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak

Berganda antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat pada Pasal 17

butir (1) dan butir (2), harus dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan

tarif 20%.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena

Pembayaran kepada Trump Model Management karena merupakan

pembayaran atas jasa promosi yang dilakukan oleh Trump Model

Management untuk memasarkan produk “You C 1000” sehingga bukan

merupakan obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26, bahwa Trump

Model Management LLC merupakan Wajib Pajak yang terdaftar di USA,

berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Republik

Indonesia dengan Amerika Serikat, Jasa Promosi/Pemasaran akan dikenakan

pajak di Indonesia apabila Trump Model Management LLC mempunyai BUT

di Indonesia.

Pendapat Majelis : bahwa setelah Majelis mempelajari keterangan Terbanding dan Pemohon

Banding tersebut di atas serta berdasarkan hasil pemeriksaan dalam

persidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Agreement yang disampaikan

Pemohon Banding dalam persidangan diketahui bahwa pada tanggal 12

September 2005, Pemohon Bandingdan Trump Model Management telah

sepakat untuk melakukan kerjasama dalam mempromosikan produk dari PT

Djojonegoro C 1000 yaitu “You C 1000” dengan menggunakan model Miss

xxx (Miss Universe 2005).

bahwa atas pembuatan iklan yang dibintanginya tersebut, Miss xxx akan

menerima fee sebesar USD 100.000,00 dari total pembayaran kepada Trump

Model Management sebesar USD120.000,00.

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Terbanding Nomor : LAP-

73/WPJ.06/KP.1605/2007 tanggal 26 Maret 2007 diketahui bahwa

Terbanding melakukan koreksi terhadap total pembayaran kepada Trump

Model Management sebesar USD120.000,00 (Rp1.207.680.000,00) tersebut,

yang terdiri dari :

- Pembayaran Royalti Rp 222.666.440,00

- Pembayaran Royalti Rp 162.453.330,00

- Fee Ms Natalia Glebova Rp 822.560.230,00

bahwa koreksi atas pembayaran royalti sebesar Rp222.666.440,00 dan

Rp162.453.330,00 telah disetujui oleh Pemohon Banding dan tidak diajukan

banding ke Pengadilan Pajak.

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pembayaran kepada Trump Model

Management berupa fee yang diterima Miss xxx sebagai bintang iklan produk

“You C 1000” sebesar Rp 822.560.230,00, karena menurut Terbanding fee

yang diterima Miss Xxxtersebut adalah kegiatan keartisan dan sesuai dengan

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Republik Indonesia dengan

Amerika Serikat pada Pasal 17 butir (1) dan butir (2), harus dikenakan Pajak

Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 20%.

bahwa Article 17 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Republik

Indonesia dengan Amerika Serikat, menyatakan :

1. Notwithstanding Articles 15 (Independent Personal Services) and 16

(Dependent Personal Services), income derived by public entertainers,

such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians,

and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the

Contracting State in which those activities are exercised if the gross

amount of such remuneration, including expenses reimbursed to him or

borne on his behalf, exceeds in the aggregate 2,000 United States dollars

or its equivalent in Indonesian rupiahs in any consecutive 12-month

period.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer

or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or

athlete himself but is diverted to another person, that income may,

notwithstanding the provisions of Articles 8 (Business Profits) and 15

(Independent Personal Services), be taxed in the Contracting State in

which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

bahwa perjanjian pembuatan iklan antara Pemohon Banding dengan Trump

Model Management (USA) untuk pembuatan iklan yang dibintangi oleh Miss

xxx dengan kapasitasnya sebagai Miss Universe 2005 tersebut dilakukan di

Jakarta, Indonesia.

bahwa Perjanjian antara Pemohon Banding dengan Trump Model

Management antara lain adalah sebagai berikut :

AGREEMENT

A. Mr. x, as the President Director of Pemohon Banding, a company duly

established and existing under the laws of the Republic Indonesia, having

its domicile in Jakarta, 10270, Indonesia (hereinafter reffered to as the

“First Party”), and

B. Mrs. S, as the Vice President of Trump Model Management, a company

duly incorporated under the laws of New York, having its domicile in 91

Fifth Avenue, 3rd

Floor, New York, NY 10003 (hereinafter reffered to as

the “Second Party”)

(The First Party and the Second Party together hereinafter shall be reffered

to as the “Parties”).

RECITALS

A. WHEREAS the First Party has been engaged by PT Djojonegoro C 1000

(the “Client”), to produce a new commercial advertising material for the

Client’s product “You C 1000” (the “Product”), therefore First Party in

this matter is acting on behalf of the Client.

B. WHEREAS, the Second Party is the agent of Miss Universe L.P., LLLP

(“MU”), the employer of Miss Natalia Glebova, in her capacity asa Miss

Universe 2005 (the “Miss Universe 2005”).

C. WHEREAS, the First Party wishes to engege Miss Universe 2005 in the

production of the advertising material of the Product and the Second Party

accepts the engagement pursuant to the (e-mail/letter) dated September

12th

2005.

Article 1 DEFINITION

“ADVERTISING MATERIAL” shall mean the finished advertising

material for media usage such as television, print ad, magazine anda

newspaper, posters, press, cinema and point of sale, as described in

Schedule 1 of the Agreement.

Article 2 THE ENGAGEMENT

1.1. The First Party engages the Second Party and the Second Party

accept the engagement to arrange Miss Universe 2005 to deliver the

Work for the Advertising Material. The Work shall take place in

Malaysia or Singapore or any other location as determined and

agreed in writing by the Parties hereto.

bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut diatas yang merupakan bagian dari

Perjanjian antara Pemohon Banding dengan Trump Model Management,

Majelis berpendapat bahwa :

- Trump Model Management adalah agen dari Miss Universe L.P., LLLP,

yaitu lembaga yang menaungi kegiatan-kegiatan Miss Universe,

- Pemohon Banding berniat untuk melibatkan Miss Universe 2005 yaitu

Miss xxx dalam kegiatan promosi produknya, dan disepakati oleh Trump

Model Management,

- Miss xxx merupakan pihak yang menerima penghasilan dari kegiatan

promosi produk Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Agreement antara Pemohon

Banding dengan Trump Model Management yang disampaikan Pemohon

Banding dalam persidangan diketahui pembayaran kepada Trump Model

Management sebesar Rp 822.560.230,00 merupakan pembayaran fee kepada

Miss xxx sebagai bintang iklan produk “You C 1000”.

bahwa Majelis berpendapat fee yang diterima oleh Miss xxx sebesar Rp

822.560.230,00 tersebut merupakan pendapatan sehubungan dengan

kegiatannya sebagai seorang artis (Miss Universe 2005), sehingga sesuai

dengan Pasal 17 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Republik

Indonesia dengan Amerika Serikat, harus dikenakan Pajak Penghasilan Pasal

26 dengan tarif 20%.

bahwa berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-

undangan perpajakan yang bersangkutan, serta keyakinan Majelis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun

2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding

atas Pembayaran kepada Trump Model Management berupa fee yang diterima

Miss xxx sebagai bintang iklan produk “You C 1000” sebesar

Rp822.560.230,00 tetap dipertahankan.

Biaya Incenplus Marketing Sdn Bhd sebesar Rp20.724.810,00

Menurut Terbanding: bahwa walaupun Imbalan Jasa Konsultan yang diterima oleh Incenplus

Marketing Sdn Bhd dilakukan di Malaysia akan tetapi Surat Keterangan

Domisilinya sudah tidak berlaku lagi, dengan kondisi seperti itu maka

Terbanding berpendapat bahwa imbalan jasa tersebut tetap dikenakan Pajak

Penghasilan Pasal 26, hal ini ditegaskan dalam angka (2) Surat Edaran Dirjen

Pajak Nomor : SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Menurut Pemohon : bahwa atas penghasilan atau imbalan jasa yang diterima Wajib Pajak Luar

negeri (Malaysia) dari Indonesia seharusnya tidak dikenakan Pajak

Penghasilan Pasal 26 karena :

- Telah ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Republik

Indonesia dengan Kerajaan Malaysia,

- Telah adaSurat Keterangan Domisili,

- Jasa Konsultasi dilakukan di luar negeri, dalam hal ini Malaysia.

Menurut Majelis : bahwa setelah Majelis mempelajari keterangan Terbanding dan Pemohon



bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pembayaran kepada Incenplus

Marketing Sdn Bhd berupa Imbalan Jasa Konsultasi Iklan Honda sebesar

Rp20.724.810,00, dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif

20% karena Surat Keterangan Domisili yang diberikan sudah tidak berlaku

lagi.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena

menurut Pemohon Banding Surat Keterangan Domisili tersebut masih

berlaku, sehingga Pembayaran Jasa kepada Incenplus Marketing Sdn Bhd

sebesar Rp20.724.810,00 tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26.

bahwa angka 2 huruf a Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-03/PJ.101/1996

tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak

Berganda (P3B) menyatakan : “untuk memberikan kemudahan bagi semua

pihak, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai dengan Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dilaksanakan sebagai berikut : Wajib

Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada

pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan

menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan

terdaftar”.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis diketahui bahwa Pemohon Banding

telah melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Incenplus Marketing Sdn

Bhd sebagai sebagai bukti bahwa pihak rekanan adalah Wajib Pajak yang

telah melakukan kewajiban perpajakannya dinegaranya.

bahwa angka 3 huruf c Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-03/PJ.101/1996


Berganda (P3B) menyatakan : “Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1

(satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bagi

Wajib Pajak bank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama bank

tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum

dalam Surat Keterangan Domisili”.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti Surat Keterangan

Domisili Incebplus Marketing Sdn Bhd Nomor : C6897750-06 diketahui

bahwa Surat Keterangan Domisili tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Hasil

Dalam Negeri Malysia pada tanggal 19 Juli 2004, sehingga sesuai angka 3

huruf c Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29

Maret 1996 diatas, maka Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku sampai

dengan tanggal 19 Juli 2005 (satu tahun sejak tanggal diterbitkan).

bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis sependapat dengan Terbanding

bahwa Surat Keterangan Domisilinya sudah tidak berlaku lagi di Tahun 2005.

bahwa Pasal 21 Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia

Dan Pemerintah Malaysia mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan

Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas

Penghasilan (P3B Indonesia-Malaysia) menyatakan :

PENGHASILAN YANG TIDAK DIATUR SECARA TEGAS

“Jenis-jenis penghasilan dari seorang penduduk salah satu Negara pihak

pada Persetujuan, yang tidak diatur dalam Pasal-pasal terdahulu pada

Persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika

penghasilan tersebut diperoleh dari sumber-sumber di Negara pihak pada

Persetujuan lainnya, maka penghasilan tersebut boleh dikenakan pajak di

Negara lainnya tersebut”.

bahwa berdasarkan hasil penilaian pembuktian tersebut pada uraian diatas,

peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta

keyakinan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan

Pembayaran kepada Incenplus Marketing Sdn Bhd berupa Imbalan Jasa

Konsultasi Iklan Honda sebesar Rp20.724.810,00 tetap dipertahankan.

Service and Management Fee sebesar Rp 1.159.751.195,00

Menurut Terbanding: bahwa Terbanding melakukan Koreksi atas Pembayaran Service and

Management Fee kepada Pusat sebesar Rp1.159.751.195,00 yang semula

adalah imbalan jasa direklasifikasikan sebagai dividen terselubung, sesuai

dengan koreksi di Pajak Penghasilan Badan.


sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Republik

Indonesia dengan Pemerintah Jepang, Biaya Service and Management Fee

yang dibayarkan kepada Pusat sebesar Rp1.159.751.195,00 tersebut tidak

terhutang Pajak Penghasilan Pasal 26, Pemohon Banding telah melampirkan

Surat Keterangan Domisili dari Pusat sebagai sebagai bukti bahwa pihak

rekanan adalah Wajib Pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakannya

dinegaranya.




bahwa Terbanding melakukan Koreksi Obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas

Pembayaran Service and Management Fee kepada Pusatsebesar

Rp1.159.751.195,00 yang semula adalah imbalan jasa direklasifikasikan

sebagai dividen terselubung, sesuai dengan koreksi di Pajak Penghasilan

Badan.

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Terbanding Nomor : LAP-

73/WPJ.06/KP.1605/2007 tanggal 26 Maret 2007 diketahui bahwa di Pajak

Penghasilan Badan, Terbanding melakukan Koreksi atas Pembayaran Biaya

Service & Agreement Fee kepada Chuo Senko Adv. Co.Ltd, Jepang sebesar

Rp1.159.751.195,00 karena secara substansi kepemilikan Pemohon Banding

sebenarnya ada ditangan Pusat sehingga Pembayaran Biaya Service &

Agreement Fee tersebut merupakan bentuk pembayaran dividen terselubung,

yang sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan jo

KEP-141/PJ./2004 tidak boleh dijadikan sebagai Pengurang Penghasilan

Bruto.

bahwa dengan Surat Banding Nomor : 105/CSI/IX/08 tanggal 24 September

2008, Pemohon Banding juga mengajukan banding terhadap Keputusan

Terbanding Nomor : KEP-1002/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Juni 2008

mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak

Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00019/406/05/077/07 tanggal

27 Maret 2007, dengan alasan Biaya Service & Agreement Fee ke Pusat

sebesar Rp1.159.751.195,00 adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pusat

dalam rangka membina hubungan baik dengan klien unit terutama dengan

kantor pusat mereka yang berada di Jepang.

bahwa atas banding tersebut, Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor : Put.

28831/PP/M.VII/15/2011 tanggal 27 Januari 2011 telah memutuskan untuk

membatalkan koreksi Terbanding atas Biaya Service & Agreement Fee

sebesar Rp 1.159.751.195,00, karena berdasarkan hasil penilaian pembuktian

dapat diyakini bahwa Pembayaran Service dan Agreement Fee sebesar

Rp1.159.751.195,00 kepada Pusat bukan merupakan pembayaran dividen

tetapi merupakan pembayaran atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pusat

dalam rangka membina hubungan baik dengan klien unit terutama dengan

kantor pusat mereka yang berada di Jepang.

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding menyatakan tidak setuju

dengan koreksi Terbanding karena sesuai dengan Persetujuan Penghindaran

Pajak Berganda antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang, Biaya

Service and Management Fee yang dibayarkan kepada Pusat sebesar

Rp1.159.751.195,00 tersebut tidak terhutang Pajak Penghasilan Pasal 26;










terdaftar”;


telah melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Pusat sebagai sebagai bukti

bahwa pihak rekanan adalah Wajib Pajak yang telah melakukan kewajiban

perpajakannya dinegaranya;



Berganda (P3B) menyatakan :

“ Dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang telah

berlaku, perlu diperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang menyangkut

beberapa hal sebagai berikut : Jasa yang dilakukan di luar Indonesia oleh

penduduk negara treaty partner:

1). Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang telah

berlaku, pada umumnya imbalan atas jasa yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak luar negeri merupakan laba usaha sehingga pengenaan

pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila Wajib Pajak luar

negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui suatu BUT di

Indonesia. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda dengan Jerman,Luxembourg, Swiss dan

Pakistan, khususnya yang berhubungan dengan pemberian jasa teknik,

manajemen dan konsultasi yang dilakukan di Indonesia,dikenakan

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 meskipun pemberi jasa tidak

mempunyai BUT di Indonesia. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 26

tersebut adalah dengan Jerman sebesar 7,5%, dengan Luxembourg

sebesar 10%, dengan Swiss sebesar 5%,dan dengan Pakistan sebesar

15%.

2). Penentuan adanya BUT di Indonesia ditentukan berdasarkan jangka

waktu (time test) yang berlaku di masing-masing Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda .

- Dalam hal persyaratan jangka waktu untuk adanya BUT di Indonesia

dipenuhi maka atas imbalan jasa tersebut dikenakan pajak di

Indonesia dan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

- Dalam hal jangka waktu mengenai adanya BUT tidak dipenuhi maka

atas imbalan jasa tersebut tidak dapat dikenakan Pajak di

Indonesia,kecuali yang dibayar atau terutang kepada penduduk

Jerman,Luxembourg, Swiss dan Pakistan. Hak pemajakannya

dilakukan oleh negara treaty partner tempat kedudukan (residence)

dari Wajib Pajak luar negeri tersebut.

3). Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditegaskan bahwa

sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak

Berganda, atas jasa yang dilakukan di luar negeri oleh penduduk negara

treaty partner, Indonesia tidak dapat mengenakan Pajak Penghasilan atas

imbalan jasa tersebut”.

bahwa karena dengan Putusan Nomor : Put. 28831/PP/M.VII/15/2011 tanggal

27 Januari 2011 Majelis telah memutuskan bahwa pembayaran sebesar

Rp1.159.751.195,00 tersebut merupakan pembayaran atas imbalan jasa maka

sesuai angka 4 huruf a point 1 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-

03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 diatas, pengenaan pajaknya hanya

dapat dilakukan di Indonesia apabila Wajib Pajak Luar Negeri tersebut

melakukan jasa di Indonesia melalui suatu BUT di Indonesia.


Dan Pemerintah Jepang tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan

Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak Atas

Pendapatan, menyatakan :

1. Bagian-bagian dan pendapatan dari seorang penduduk suatu Negara,

darimanapun asalnya, yang tidak diatur dalam Pasal-pasal terdahulu dari

persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.

2. Ketentuan-ketentuan ayat (1) tidak akan berlaku terhadap pendapatan

yang berasal dari harta tak gerak seperti dirumuskan dalam Pasal 6 ayat

(2), jika penerimaan pendapatan itu merupakan penduduk dari suatu

Negara, menjalankan perusahaan dengan suatu pendirian tetap di Negara

lain, atau melakukan pekerjaan bebas dengan suatu tempat tertentu di

Negara lain, dan hak atau kekayaan sehubungan dengan mana

pendapatan itu dibayarkan mempunyai hubungan efektif dengan pendirian

tetap atau tempat tertentu itu. Dalam hal demikian, melihat pada

masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.





1. Laba perusahaan disuatu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara

itu kecuali perusahaan itu menjalankan usahannya di Negara lainnya,

melalui suatu pendirian tetap yang berkedudukan disitu. Jika perusahaan

menjalankan usahannya seperti yang dikatakan sebelumnya, laba dari

perusahaan itu bisa dikenakan pajak di Negara lain itu, tetapi hanya

mengenai bagian laba yang dianggap berasal dari pendirian tetap

tersebut.

2. Mengikuti ketentuan-ketentuan pada ayat 3, jika suatu perusahaan dari

suatu Negara menjalankan usahannya di Negara lain melalui suatu

pendirian tetap yang berkedudukan disitu, masing-masing Negara akan

memperhitungkan laba pendirian tetap itu sama dengan laba seandainya

pendirian tetap tersebut merupakan suatu perusahaan lain yang terpisah

dan berdiri sendiri, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau

sejenis dalam keadaan yang sama atau serupa, dan yang mengadakan

hubungan sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang mempunyai

pendirian tetap tersebut.

3. Dalam menentukan laba suatu pendirian tetap, akan diijinkan

pengurangan-pengurangan seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

kepentingan-kepentingan pendirian tetap itu termasuk biaya untuk para

pimpinan dan biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara

tempat pendirian tetap itu berkedudukan maupun tempat lainnya.

4. Selama menjadi kebiasaan di suatu Negara untuk menetapkan laba yang

diperkirakan diperoleh suatu pendirian tetap berdasarkan suatu

pembagian laba dari keseluruhan laba perusahaan terhadap pelbagai

bagiannya, ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 tidak akan menutup

kemungkinan bagi perusahaan di Negara itu untuk menetapkan laba yang

dikenakan pajak atas suatu pembagian laba seperti itu yang mungkin

merupakan kebiasaan; bagaimanapun cara penghitungan pembagian

yang dianut, akan menjadikan hasilnya sesuai dengan azas-azas yang

terkandung dalam pasal ini.

5. Tidak ada laba yang diperoleh suatu pendirian tetap hanya karena

pembelian barang-barang atau barang-barang dagangan oleh pendirian

tetap itu bagi perusahaannya.

6. Untuk kepentingan-kepentingan ayat-ayat terdahulu, laba yang diperoleh

suatu pendirian tetap akan ditentukan dengan cara perhitungan yang

sama dari tahun ke tahun kecuali bila ada alasan yang cukup kuat untuk

melakukan penyimpangan.

7. Jika dalam jumlah laba termasuk unsur-unsur pendapatan yang diatur

secara tersendiri oleh Pasal-pasal lain dari Persetujuan ini, maka

ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal itu tidak akan terpengaruh oleh

ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini.





1. Pendapatan yang diterima seorang penduduk suatu Negara sehubungan

dengan pekerjaan bebas atau pekerjaan lain yang bersifat sama, hanya

akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali ia mempunyai tempat tertentu

yang secara teratur dipergunakan untuk melakukan pekerjaannya di

Negara lain atau ia berada di Negara lain itu untuk suatu masa atau masa

masa yang tidak melebihi jumlah 183 hari dalam suatu tahun takwim,

apabila ia mempunyai tempat tertentu atau tinggal di Negara lain seperti

disebut diatas, maka pendapatannya dikenakan pajak di Negara lain itu,

tetapi hanya bagian pendapatan yang dianggap berasal dari tempat

tertentu itu atau pendapatan yang diterima selama masa ia berada di

Negara lain tersebut.

2. Istilah "pekerjaan bebas" meliputi terutama, pekerjaan bebas dibidang

ilmu pengetahuan, kesusastraan, kesenian pendidikan atau pengajaran

demikian pula pekerjaan bebas yang dilakukan oleh dokter, ahli hukum,

ahli tehnik, arsitek, dokter gigi dan akuntan.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak

Nomor : LAP-73/WPJ.06/KP.1605/2006 tanggal 26 Maret 2007 diketahui

bahwa Status Pemohon Banding adalah Perusahaan Swasta dan bukan

merupakan BUT (Bentuk Usaha Tetap) dari Pusat.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti dan keterangan yang

disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, diketahui

hal-hal sebagai berikut :

- terjadi Imbalan Jasa Service dan Agreement Fee yang diterima oleh Wajib

Pajak Luar Negeri (Pusat) dari Wajib Pajak Dalam Negeri (Pemohon

Banding),

- Jasa Service dan Agreement Fee tersebut digunakan Wajib Pajak di

Indonesia,

- Telah ada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah

Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang,

- tidak ada bukti bahwa untuk melakukan Jasa Service dan Agreement Fee

tersebut Pemohon Banding mendatangkan pegawai Pusat ke Indonesia, hal

ini membuktikan bahwa Jasa Service dan Agreement Fee dilakukan di

Jepang, bukan di Indonesia.

bahwa karena berdasarkan hasil penilaian pembuktian diketahui bahwa Jasa

Service dan Agreement Fee tersebut dilakukan di Luar Negeri oleh penduduk

negara treaty partner yang telah memiliki Surat Keterangan Domisili yang

masih berlaku maka sesuai angka 4 huruf a point 3 Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor : SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, maka sesuai Pasal 22 Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Jepang Majelis berpendapat

Indonesia tidak dapat mengenakan Pajak Penghasilan atas imbalan jasa

tersebut.





atas Biaya Service dan Agreement Fee sebesar Rp1.159.751.195,00 tidak

dapat dipertahankan.

Marketing Research sebesar Rp 773.256.266,00

Menurut Terbanding: bahwa Terbanding melakukan Koreksi atas Pembayaran Marketing Research

kepada Pusatsebesar Rp 773.256.266,00 yang semula adalah imbalan jasa

direklasifikasikan sebagai dividen terselubung, sesuai dengan koreksi di Pajak

Penghasilan Badan.


sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Republik

Indonesia dengan Pemerintah Jepang, Biaya Marketing Research yang

dibayarkan kepada Pusat sebesar Rp773.256.266,00 tersebut tidak terhutang

Pajak Penghasilan Pasal 26, bahwa Pemohon Banding telah melampirkan

Surat Keterangan Domisili dari Pusat sebagai sebagai bukti bahwa pihak

rekanan adalah Wajib Pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakannya

dinegaranya.




bahwa Terbanding melakukan Koreksi Obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas

Pembayaran Marketing Research kepada Pusatsebesar Rp 773.256.266,00

yang semula adalah imbalan jasa direklasifikasikan sebagai dividen

terselubung, sesuai dengan koreksi di Pajak Penghasilan Badan.

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-

73/WPJ.06/KP.1605/2007 tanggal 26 Maret 2007 diketahui bahwa di Pajak

Penghasilan Badan, Terbanding melakukan Koreksi atas Marketing Research

kepada Pusatsebesar Rp 773.256.266,00 karena secara substansi kepemilikan

Pemohon Banding sebenarnya ada ditangan Chuo Senko Adv. Co.Ltd

sehingga Pembayaran Biaya Marketing Research tersebut merupakan bentuk

pembayaran dividen terselubung, yang sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3)

Undang-undang Pajak Penghasilan jo KEP-141/PJ./2004 tidak boleh dijadikan

sebagai Pengurang Penghasilan Bruto.

bahwa dengan Surat Banding Nomor : 105/CSI/IX/08 tanggal 24 September

2008, Pemohon Banding juga mengajukan banding terhadap Keputusan

Terbanding Nomor : KEP-1002/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Juni 2008

mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak

Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00019/406/05/077/07 tanggal

27 Maret 2007, dengan alasan Biaya Marketing Research kepada Pusatsebesar

Rp 773.256.266,00 merupakan pembayaran jasa dalam rangka memperoleh

masukan dari konsumen, analisa trend pemasaran, perilaku konsumen dan

juga untuk membuat suatu strategi pemasaran guna meningkatkan penjualan

dari produk klien Pemohon Banding.

bahwa atas banding tersebut, Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor : Put.

28831/PP/M.VII/15/2011 tanggal 27 Januari 2011 telah memutuskan untuk

membatalkan koreksi Terbanding atas Biaya Marketing Research sebesar

Rp773.256.266,00, karena berdasarkan hasil penilaian pembuktian dapat

diyakini bahwa Pembayaran Marketing Research kepada Pusat sebesar

Rp773.256.266,00 bukan merupakan pembayaran dividen tetapi merupakan

pembayaran atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pusat, Jepang dalam

rangka memperoleh masukan dari konsumen, analisa trend pemasaran,

perilaku konsumen dan juga untuk membuat suatu strategi pemasaran guna

meningkatkan penjualan dari produk klien Pemohon Banding.

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding menyatakan tidak setuju

dengan koreksi Terbanding karena sesuai dengan Persetujuan Penghindaran

Pajak Berganda antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang, Biaya

Marketing Research yang dibayarkan kepada Pusat, sebesar

Rp773.256.266,00 tersebut tidak terhutang Pajak Penghasilan Pasal 26.










terdaftar”.


telah melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Pusat (Jepang) sebagai

sebagai bukti bahwa pihak rekanan adalah Wajib Pajak yang telah melakukan

kewajiban perpajakannya dinegaranya.



Berganda (P3B) menyatakan : “ Dalam penerapan Persetujuan Penghindaran

Pajak Berganda yang telah berlaku, perlu diperhatikan pula ketentuan-

ketentuan yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut : Jasa yang

dilakukan di luar Indonesia oleh penduduk negara treaty partner:

1). Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang telah

berlaku, pada umumnya imbalan atas jasa yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak luar negeri merupakan laba usaha sehingga pengenaan

pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila Wajib Pajak luar

negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui suatu BUT di

Indonesia. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda dengan Jerman,Luxembourg, Swiss dan

Pakistan, khususnya yang berhubungan dengan pemberian jasa teknik,

manajemen dan konsultasi yang dilakukan di Indonesia,dikenakan

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 meskipun pemberi jasa tidak

mempunyai BUT di Indonesia. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 26

tersebut adalah dengan Jerman sebesar 7,5%, dengan Luxembourg

sebesar 10%, dengan Swiss sebesar 5%,dan dengan Pakistan sebesar

15%.

2). Penentuan adanya BUT di Indonesia ditentukan berdasarkan jangka

waktu (time test) yang berlaku di masing-masing Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda .

- Dalam hal persyaratan jangka waktu untuk adanya BUT di Indonesia

dipenuhi.

maka atas imbalan jasa tersebut dikenakan pajak di Indonesia dan

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

- Dalam hal jangka waktu mengenai adanya BUT tidak dipenuhi maka

atas imbalan jasa tersebut tidak dapat dikenakan Pajak di

Indonesia,kecuali yang dibayar atau terutang kepada penduduk

Jerman,Luxembourg, Swiss dan Pakistan. Hak pemajakannya

dilakukan oleh negara treaty partner tempat kedudukan (residence)

dari Wajib Pajak luar negeri tersebut.

3). Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditegaskan bahwa

sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak

Berganda, atas jasa yang dilakukan di luar negeri oleh penduduk negara

treaty partner, Indonesia tidak dapat mengenakan Pajak Penghasilan atas

imbalan jasa tersebut”.

bahwa karena dengan Putusan Nomor : Put. 28831/PP/M.VII/15/2011 tanggal

27 Januari 2011 Majelis telah memutuskan bahwa pembayaran sebesar

Rp773.256.266,00 tersebut merupakan pembayaran atas imbalan jasa maka

sesuai angka 4 huruf a point 1 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-

03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 diatas, pengenaan pajaknya hanya

dapat dilakukan di Indonesia apabila Wajib Pajak Luar Negeri tersebut

melakukan jasa di Indonesia melalui suatu BUT di Indonesia.





1. Bagian-bagian dan pendapatan dari seorang penduduk suatu Negara,

darimanapun asalnya, yang tidak diatur dalam Pasal-pasal terdahulu dari

persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.

2. Ketentuan-ketentuan ayat (1) tidak akan berlaku terhadap pendapatan

yang berasal dari harta tak gerak seperti dirumuskan dalam Pasal 6 ayat

(2), jika penerimaan pendapatan itu merupakan penduduk dari suatu

Negara, menjalankan perusahaan dengan suatu pendirian tetap di Negara

lain, atau melakukan pekerjaan bebas dengan suatu tempat tertentu di

Negara lain, dan hak atau kekayaan sehubungan dengan mana

pendapatan itu dibayarkan mempunyai hubungan efektif dengan pendirian

tetap atau tempat tertentu itu. Dalam hal demikian, melihat pada

masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.





1. Laba perusahaan disuatu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara

itu kecuali perusahaan itu menjalankan usahannya di Negara lainnya,

melalui suatu pendirian tetap yang berkedudukan disitu. Jika perusahaan

menjalankan usahannya seperti yang dikatakan sebelumnya, laba dari

perusahaan itu bisa dikenakan pajak di Negara lain itu, tetapi hanya

mengenai bagian laba yang dianggap berasal dari pendirian tetap

tersebut.

2. Mengikuti ketentuan-ketentuan pada ayat 3, jika suatu perusahaan dari

suatu Negara menjalankan usahannya di Negara lain melalui suatu

pendirian tetap yang berkedudukan disitu, masing-masing Negara akan

memperhitungkan laba pendirian tetap itu sama dengan laba seandainya

pendirian tetap tersebut merupakan suatu perusahaan lain yang terpisah

dan berdiri sendiri, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau

sejenis dalam keadaan yang sama atau serupa, dan yang mengadakan

hubungan sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang mempunyai

pendirian tetap tersebut.

3. Dalam menentukan laba suatu pendirian tetap, akan diijinkan

pengurangan-pengurangan seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

kepentingan-kepentingan pendirian tetap itu termasuk biaya untuk para

pimpinan dan biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara

tempat pendirian tetap itu berkedudukan maupun tempat lainnya.

4. Selama menjadi kebiasaan di suatu Negara untuk menetapkan laba yang

diperkirakan diperoleh suatu pendirian tetap berdasarkan suatu

pembagian laba dari keseluruhan laba perusahaan terhadap pelbagai

bagiannya, ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 tidak akan menutup

kemungkinan bagi perusahaan di Negara itu untuk menetapkan laba yang

dikenakan pajak atas suatu pembagian laba seperti itu yang mungkin

merupakan kebiasaan; bagaimanapun cara penghitungan pembagian

yang dianut, akan menjadikan hasilnya sesuai dengan azas-azas yang

terkandung dalam pasal ini.

5. Tidak ada laba yang diperoleh suatu pendirian tetap hanya karena

pembelian barang-barang atau barang-barang dagangan oleh pendirian

tetap itu bagi perusahaannya.

6. Untuk kepentingan-kepentingan ayat-ayat terdahulu, laba yang diperoleh

suatu pendirian tetap akan ditentukan dengan cara perhitungan yang

sama dari tahun ke tahun kecuali bila ada alasan yang cukup kuat untuk

melakukan penyimpangan.

7. Jika dalam jumlah laba termasuk unsur-unsur pendapatan yang diatur

secara tersendiri oleh Pasal-pasal lain dari Persetujuan ini, maka

ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal itu tidak akan terpengaruh oleh

ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini.





1. Pendapatan yang diterima seorang penduduk suatu Negara sehubungan

dengan pekerjaan bebas atau pekerjaan lain yang bersifat sama, hanya

akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali ia mempunyai tempat tertentu

yang secara teratur dipergunakan untuk melakukan pekerjaannya di

Negara lain atau ia berada di Negara lain itu untuk suatu masa atau masa

masa yang tidak melebihi jumlah 183 hari dalam suatu tahun takwim,

apabila ia mempunyai tempat tertentu atau tinggal di Negara lain seperti

disebut diatas, maka pendapatannya dikenakan pajak di Negara lain itu,

tetapi hanya bagian pendapatan yang dianggap berasal dari tempat

tertentu itu atau pendapatan yang diterima selama masa ia berada di

Negara lain tersebut.

2. Istilah "pekerjaan bebas" meliputi terutama, pekerjaan bebas dibidang

ilmu pengetahuan, kesusastraan, kesenian pendidikan atau pengajaran

demikian pula pekerjaan bebas yang dilakukan oleh dokter, ahli hukum,

ahli tehnik, arsitek, dokter gigi dan akuntan.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak

Nomor : LAP-73/WPJ.06/KP.1605/2006 tanggal 26 Maret 2007 diketahui

bahwa Status Pemohon Banding adalah Perusahaan Swasta dan bukan

merupakan BUT (Bentuk Usaha Tetap) dari Pusat.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti dan keterangan yang

disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, diketahui

hal-hal sebagai berikut :

- terjadi Imbalan Jasa Marketing Research yang diterima oleh Wajib Pajak

Luar Negeri (Pusat) dari Wajib Pajak Dalam Negeri (Pemohon Banding),

- Jasa Marketing Research tersebut digunakan Wajib Pajak di Indonesia,

- Telah ada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah

Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang,

- tidak ada bukti bahwa untuk melakukan Jasa Marketing Research tersebut

Pemohon Banding mendatangkan pegawai Pusat ke Indonesia, hal ini

membuktikan bahwa Jasa Marketing Research dilakukan di Jepang, bukan

di Indonesia.

bahwa karena berdasarkan hasil penilaian pembuktian diketahui bahwa Jasa

Marketing Research tersebut dilakukan di Luar Negeri oleh penduduk negara

treaty partner yang telah memiliki SKD yang masih berlaku maka sesuai

angka 4 huruf a point 3 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-

03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda, maka sesuai Pasal 22 Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Jepang Majelis berpendapat

Indonesia tidak dapat mengenakan Pajak Penghasilan atas imbalan jasa

tersebut.





atas Biaya Marketing Research sebesar Rp773.256.266,00 tidak dapat

dipertahankan.

bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif

pajak.

bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit

pajak.

bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi

Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada

penyelesaian sengketa lainnya.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan

untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding,

sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai

dengan Desember 2005menjadi sbb :

Dasar Pengenaan Pajak cfm Keputusan Rp 3.191.378.107,00

Koreksi yang tidak dapat dipertahankan:

- Biaya Marketing Research Rp 773.256.266,00

- Biaya Service & Agreement Fee Rp1.159.751.195,00

Jumlah Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 1.933.007.461,00

Dasar Pengenaan Pajak cfm Majelis Rp 1.258.370.646,00

Pajak Penghasilan yang terutang Rp 211.954.551,00

Kredit Pajak Rp 42.134.778,00

Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp 169.819.773,00

Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 50.945.032,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 220.764.805,00

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding dan

Surat Bantahan Pemohon Banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian

dalam persidangan serta kesimpulan di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2000,

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17

Tahun 2000.

4. Ketentuan Perundang-undangan terkait.

Memutuskan : Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1073/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 2

Juli 2008 mengenai Pembetulan atas Surat Keputusan DJP Nomor : KEP-

1004/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang keberatan atas Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor :

00005/204/05/077/07 tanggal 27 Maret 2007 Masa Pajak Januari sampai

dengan Desember 2005, sehingga penghitungan pajak adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.258.370.646,00

Pajak Penghasilan yang terutang Rp 211.954.551,00

Kredit Pajak Rp 42.134.778,00

Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp 169.819.773,00

Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 50.945.032,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 220.764.805,00

trump model management.pdf

Documents