Sistem Manajemen Kesehatan

dan Keselamatan Kerja

(SMK3)

Kelompok 3 :

1.Rizki Sentosa

2.Tiara Dewi Kurniawan

3.Muhammad Arif Mardani

Politeknik Negeri Padang

TA 2011/2012

Latar belakang sejarah:

OHSMS menjadi kunci sebagai strategi pencegahan

pada pertengahan tahun 80‐an. Dimulai pada Desember

1984, Tragedi Bhopal : Kebocoran tanki bahan kimia

methyl isocyanate yang membunuh sekitar 2500 orang.

Hasil investigasi mengindikasikan faktor yang berkon-

tribusi terhadap kejadian tersebut adalah kurangnya

perhatian terhadap:

– disain dan proses plant

– Maintenance dan plant testing serta alat pengaman

– Training dan emergency planning

– Sistem proteksi terhadap lingkungan penduduk di

sekitar pabrik.

K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai

semua pihak:

• Masalah K3 masih belum menjadi prioritas

program

• Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi

issue nasional baik secara politis maupun

sosial

• Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari

aspek ekonomi, dan tidak pernah dilihat dari

pendekatan moral

• Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor

produksi dalam perusahaan, belum dirtempatkan

sebagai mitra usaha

• Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3

relatif kecil.

Definisi:

Occupational health and safety management system

(OHSMS)atau disebut juga Sistem Manajemen K3 (SMK3)

adalah bagian dari system manajemen secarakeseluruhan

yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,

tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan

sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan,

penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan

kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka

pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan

kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien,

dan efektif. (Permen 05/MEN/1996).

Sedangkan pengertian dari Manajemen adalah suatu

proses kegiatan yang terdiri atas perencanaan,

pengorganisasi, pelaksanaan, pengukuran dan tindak

lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya

yang ada. Pengertian dari Sistem Manajemen adalah

kegiatan manajemen yang teratur dan saling berhubungan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya SMK3 merupakan implementasi ilmu dan

fungsi manajemen dalam melakukan perencanaan,

implementasi, maupun evaluasi program K3 di tempat

kerja dalam suatu sistem.

Tujuan dan Sasaran SMK3:

Menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatankerja

di tempatkerja dengan melibatkan unsur manajemen,

tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang

terintegrasi dlam rangka mencegah dan mengurangi

kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya

tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif.

Tujuan lainnya yaitu :

1. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat

dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat

2 ) UUD 1945.

2. Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan

dalam melindungi tenaga kerja

3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja

untuk menghadapi kompetisi perdagangan global

4. Proteksi terhadap industri dalam negeri

5. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan

internasional

6. Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap

produk ekspor nasional

7. Pelaksanaan pencegahan kecelakaan masih

bersifat parsial

Dasar Hukum SMK3 dan K3:

Struktur Dasar Hukum SMK3

Struktur Dasar Hukum K3

Pasal 27 (2) UUD 1945

Undang-Undang Ketenagakerjaan

Pasal 86 Pasal 87

- UU No.1/1997

- Per.Menaker No.05/Men/1996

- Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1996

PP Penerapan SMK3

Sanksi Pelanggaran

Pasal 27 ayat 2 UUD Tahun 1945 yang dinyatakan

bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Pasal ini

memberi makna yang luas bahwa disamping warga negara

berhak mendapat pekerjaan yang manusiawi juga

mendapatkan perlindungan terhadap aspek keselamatan dan

kesehatan kerja (K3) agar dalam melaksanakan pekerjaan

tercipta kondisi kerja yang nyaman, sehat, dan aman

serta dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya

agar dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan

martabat manusia.

Ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja

tersebut diatur dalam pasal 86 UU No.13 Tahun 2003 :

1. Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk

memperoleh perlindungan atas :

a. keselamatan dan kesehatan kerja

b. moral dan kesusilaan

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan

martabat manusia serta nilai-nilai agama

2. Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal

diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

Selain tentang K3 ternyata UU juga menjelaskan tentang

pelaksanaan SMK3 yang berupa paksaan diatur dalam pasal

87 :

1. setiap perusahaan wajib menerapkan system manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi

dengan system manajemen perusahaan.

2. ketentuan mengenai penerapan system manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan

kerja (K3) adalah UU No. 1 Tahun 1970 tentang

keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala

lingkungan kerja, baik di darat, didalam tanah,

permukaan air, didalam air maupun di udara, yang berada

di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Undang-undang No.1 Tahun 1970 menetukan bahwa

tempat-tempat yang dimaksud dengan tempat kerja adalah

tempat-tempat di darat, di dalam tanah, di permukaan

air, di dalam air maupun di udara yang berada di

wilayah kekuasaan hukum Indonesia, dimana :

a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin,

pesawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi

yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan

atau peledakan;

b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan,

diperdagangkan, diangkut, atau disimpan atau bahan

yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit,

beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;

b. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan,

pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau

bangunan lainnya termasuk bangunan perairan,

saluran atau terowongan di bawah tanah dan

sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan

persiapan.

d.Dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan

hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau

hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan

lapangan kesehatan;

e.Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan :

emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-

batuan, gas, minyak atau minieral lainnya, baik di

permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar

perairan;

f.Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau

manusia, baik di darat, melalui terowongan,

dipermukaan air, dalam air maupun di udara;

g.Dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal,

perahu, dermaga, dok stasiun atau gudang;

h.Dilakukan penyelamatan, pengambilan benda dan

pekerjaan lain di dalam air;

i.Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas

permukaan tanah atau perairan;

j.Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau

suhu yang tinggi atau rendah;

k.Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya

tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan

benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau

terpelanting;

l.Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau

lobang;

m.Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, suhu,

kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin,

cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;

n.Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau

limbah;

o.Dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan

radio, radar, televisi, atau telepon;

p.Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan,

penyelidikan atau riset (penelitian) yang

menggunakan alat teknis;

q.Dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disimpan,

dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas,

minyak atau air;

r.Diputar film, pertunjukan sandiwara atau

diselenggarakan reaksi lainnya yang memakai

peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

Azaz SMK3:

Peningkatan K3 secara terus menerus dengan pola

mandiri

Bagian dari sistem pengawasan K3

Bersifat wajib

Sejalan dengan kaidah internasional

Diaudit oleh Badan Audit Independen (eksternal)

Dilakukan oleh Auditor

Prinsip, Elemen, dan Pedoman SMK3:

Tabel Prinsip, Pedoman, Elemen SMK3

Ruang Lingkup Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan

teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar

selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat

kerja atau bahan yang dikerjakan. Keselamatan kerja

tidakhanya memberikan perlindungan kepada

pekerja/buruh, tetapi juga kepada pengusaha dan

pemerintah.

a. Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan

keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja

yang tenteram sehingga pekerja/buruh akan dapat

memusatkan perhatiannya pada pekerjaannya

semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu

akan tertimpa kecelakaan kerja.

b. Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan

kerja di perusahaannya akan dpat mengurangi

terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan

pengusaha harus memberikan jaminan social.

c. Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya

dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka

apa yang direncanakan pemerintah untuk

menyejahterakan masyarakat akan tercapai dengan

meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas

maupun kuantitasnya.

Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja,

maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma

di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan

norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan,

penerapan dan pengawasan norma itu sendiri.

Sebab dasar. Penyebab dasar terjadinya kecelakaan

adalah unsafe condition dan unsafe action. Pendapat

berbagai ahli K3 yang cukup radikal.

Beberapa contoh unsafe condition.

- Peralatan kerja yang sudah usang ( tidak layak

pakai ).

- Tempat kerja yang acak-acakan

- Peralatan kerja yang tidak ergonomis.

- Roda berputar mesin yang tidak dipasang pelindung

( penutup ).

- Tempat kerja yang terdapat Bahan Kimia Berbahaya

yang tidak dilengkapi sarana pengamanan

( labeling, rambu) dll.

Beberapa contoh unsafe action :

- Karyawan bekerja tanpa memakai Alat Pelindung

Diri Pekerja yang mengabaikan Peraturan K3.

- Merokok di daerah Larangan merokok.

- Bersendau gurau pada saat bekerja. Dan lain-lain.

Pasal 3 Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja menentukan bahwa syarat-syarat

keselamatan kerja yang harus diperhatikan oleh

pengusaha akan diatur lebih lanjut. Namun, peraturan

perundangan yang dimaksudkan sampai sekarang belum ada.

Peraturan perundangan warisan Hindia Belanda masih

dapat dijadikan pedoman syarat-syarat keselamatan

kerja, yaitu :

A. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. Untuk mencegah

atau mengurangi kecelakaan ini banyak sekali upaya yang

dapat dilakukan oleh pengusaha. Dalam

Veiligheidregelement (Peraturan Keamanan Kerja), antara

lain dinyatakan bahwa agar peralatan pabrik tidak atau

kurang menimbulkan bahaya, maka :

1) Ban penggerak, rantai, dan tali yang berat harus

diberikan alat penadah, jika putus tidak akan

menimbulkan bahaya.

2) Mesin-mesin harus terpelihara dengan baik, mesin

yang berputar harus diberikan penutup agar jangan

saampai beterbangan jika kurang tahan dalam

putaran yang keras.

3) Ban penggerak, rantai, atau tali yang dilepaskan

harus tergantung, maka gantungan itu harus dibuat

sedemikian rupa agar tidak menyentuh ban

penggerak.

4) Harus tersedia alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

B. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran,

yang dapat dilakukan dengan menyediakan alat-alat

pemadam kebakaran, memberikan kesempatan atau jalan

menyelamatkan diri bagi pekerja/buruh jika terjadi

kebakaran, dan memberikan alat perlindungan lainnya

untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran.

C. Mencegah atau mengurangi bahaya peledakan.

Peledakan biasanya sering terjadi pada perusahaan-

perusahaan yang mengerjakan bahan-bahan yang mudah

meledak. Perusahaan-perusahaan yang demikian pada

setiap ruangan kerja haruslah disediakan sekurang-

kurangnya satu pintu yang cepat terbuka untuk keluar.

Bahan-bahan yang akan dikerjakan di ruang kerja tidak

boleh melebihi jumlah yang seharusnya dikerjakan. Harus

pula dipasang alat-alat kerja yang menjamin

pemakaiannya akan aman dari bahaya peledakan.

D. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai,

menyelenggarakan suhu udara yang baik, memelihara

ketertiban dan kebersihan, mengamankan dan memelihara

bangunan.

E. Mencegah agar jangan sampai terkena aliran listrik

yang berbahaya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut :

1) Bagian alat listrik yang mempunyai tegangan

minimal 250 volt haruslah tertutup.

2) Sambungan-sambungan kabel listrik harus diberikan

pengaman.

3) Bangunan-bangunan yang diatasnya terbentang kawat

listrik harus diperiksa sewaktu-waktu dan jika

perlu diberikan pembungkus (isolasi) agar

terhindar dari tegangan.