bidang manajemen air minum sistem manajemen keselamatan...

MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

BIDANG MANAJEMEN AIR MINUM

BUKU INFORMASI

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

2009

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PAM.MM01.001.01

Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM01.001.01

Judul modul : Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Halaman : 1 dari 60 Buku informasi Versi 2009

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI 1

BAB I KATA PENGANTAR 3

1.1. Konsep dasar pelatihan berbasis kompetensi 3

1.1.1 Pelatihan berbasis kompetensi 3

1.1.2 Kompeten di tempat kerja 3

1.2. Penjelasan materi pelatihan 3

1.2.1. Desain materi pelatihan 3

1.2.2. Isi modul 4

1.2.3. Pelaksanaan materi pelatihan 5

1.3. Pengakuan kompetensi terkini (RCC) 5

1.4. Pengertian-pengertian 7

BAB II STANDAR KOMPETENSI 8

2.1. Peta paket pelatihan 8

2.2. Pengertian unit standar 8

2.2.1 Unit standar kompetensi 8

2.2.2 Daftar unit kompetensi 9

2.2.3 Durasi pelatihan 9

2.2.4 Kesempatan mencapai kompetensi 9

2.3. Unit kompetensi yang dipelajari 10

2.3.1 Judul unit 10

2.3.2 Kode unit 10

2.3.3 Deskripsi unit 10

2.3.4 Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja 10

2.3.5 Batasan variabel 11

2.3.6 Panduan penilaian 12

2.3.7 Kompetensi kunci 14

BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN 15

3.1. Strategi pelatihan 15

3.2. Metode pelatihan 15



BAB IV SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 17

4.1 Pengelolaan informasi dan data K3 17

4.1.1 Dokumentasi data K3 17

4.1.2 Komunikasi dan informasi 19

4.2 Penerapan strategi, sistem dan program K3 20

4.2.1 Strategi K3 20

4.2.2 Pengembangan rencana tindakan K3 21

4.2.3 Penerapan tindakan K3 23

4.2.3.1 Operasi dan tindakan 23

4.2.3.2 Alat pelindung diri 24

4.2.3.3 Tanggap darurat 25

4.2.4 Pelatihan K3 25

4.3 Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko 27

4.3.1 Identifikasi bahaya dan penilaian resiko 27

4.3.2 Pengendalian resiko 28

4.3.3 Persyaratan perundang-undangan 31

4.4 Evaluasi pengelolaan K3 33

4.4.1 Pemantauan program K3 34

4.4.2 Evaluasi kepatuhan 35

4.4.3 Penyelidikan insiden 35

4.4.4 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan 36

4.4.5 Audit sistem manajemen K3 37

4.4.6 Tinjauan manajemen 39

BAB V SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN

KOMPETENSI 41

5.1 Sumber daya manusia 41

5.2 Sumber-sumber perpustakaan 42

LAMPIRAN I PEDOMAN TEKNIS AUDIT SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 43

LAMPIRAN II PEMBAGIAN KRITERIA TIAP TINGKAT PENCAPAIAN

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 56

LAMPIRAN III FORMULIR LAPORAN AUDIT 57



BAB I

KATA PENGANTAR

1.1. Konsep dasar pelatihan berbasis kompetensi

1.1.1 Pelatihan berbasis kompetensi

Pelatihan merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang dinamis, yang saling

berhubungan/berkaitan dalam proses pencapaian tujuan pelatihan. Perumusan tujuan

pelatihan berbasis kompetensi merupakan penjabaran dari rangkaian kegiatan yang

disyaratkan dalam standar kompetensi untuk menjawab tuntutan dari setiap kriteria unjuk

kerja dalam pencapaian kompetensi kerja.

Pelatihan kerja diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan

kompetensi kerja, meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang berkaitan dengan

tugas yang dimiliki peserta. Sehingga setelah pelatihan selesai peserta memperoleh

peningkatan kompetensi yang dibutuhkan dan mampu mengisi jabatan/profil pekerjaan

yang dibutuhkan.

1.1.2 Kompeten di tempat kerja

Kompetensi adalah menyatunya ketiga aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja

atau KSA (knowledge, skill, attitude) yang diterapkan untuk mewujudkan standar kinerja

yang disyaratkan di tempat kerja. Kompetensi adalah potensi seseorang yang ditampilkan

setelah dilatih melalui pelatihan. Adapun ukuran standar kompetensi tersebut dapat

diukur dan dijelaskan oleh Kriteria Unjuk Kerja.

Kompeten di tempat kerja adalah seseorang yang telah dapat memenuhi persyaratan

jabatan/pekerjaan yang ditetapkan oleh pasar/tempat kerja. Tuntutan kualitas tersebut

didasarkan pada perangkat bakuan kompetensi (kriteria unjuk kerja).

1.2. Penjelasan materi pelatihan

1.2.1. Desain materi pelatihan

Materi pelatihan merupakan bagian dari suatu program pelatihan kerja berbasis

kompetensi yang menguraikan dan menjelaskan secara rinci rangkaian pencapaian

kompetensi kerja.



Pada materi pelatihan, aspek-aspek kompetensi dalam indikator unjuk kerja diuraikan ke

dalam bentuk modul pelatihan, agar dapat dipahami, dimengerti dan dikuasai oleh

peserta pelatihan. Modul ini didisain untuk dapat digunakan pada pelatihan

konvensional/klasikal dan pelatihan individual/mandiri.

Yang dimaksud dengan pelatihan klasikal adalah pelatihan yang dilakukan dengan

melibatkan bantuan seorang pelatih atau pembimbing, dengan menggunakan proses

belajar mengajar sebagaimana biasanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pelatihan

mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri oleh peserta, dengan

menambah unsur-unsur atau sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan pelatih.

Selanjutnya dapat dipraktekkan penyelesaian suatu tugas tertentu melalui tahapan-

tahapan latihan yang sistematis.

1.2.2 Isi modul

Modul merupakan uraian terkecil bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis

untuk membantu peserta pelatihan menguasai tujuan pelatihan. Modul akan memandu

pelatih/fasilitator menyampaikan bahan belajar dalam proses pelatihan yang sesuai

secara terinci.

Modul ini terdiri dari 3 bagian, yaitu:

a. Buku informasi

Buku Informasi adalah sumber pelatihan, baik untuk pelatih maupun untuk peserta

pelatihan.

b. Buku kerja

Buku kerja ini digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan

kegiatan praktik baik dalam pelatihan klasikal maupun pelatihan individual/mandiri.

Buku kerja diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi :

• Kegiatan-kegiatan yang membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan

memahami informasi.

• Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian kemampuan

peserta pelatihan.

• Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan

praktik kerja.



c. Buku penilaian

Buku penilaian ini digunakan oleh pelatih untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta

pelatihan pada buku kerja.

Buku penilaian berisi :

• Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan

kemampuan.

• Metode-metode yang disarankan dalam proses penilaian kemampuan peserta

pelatihan.

• Sumber-sumber yang dapat digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai

kemampuan.

• Semua jawaban/tanggapan pada setiap pertanyaan yang diisikan pada buku kerja.

• Petunjuk bagi pelatih untuk menilai setiap kegiatan praktik.

• Catatan pencapaian kemampuan peserta pelatihan.

1.2.3 Pelaksanaan materi pelatihan

Pada pelatihan klasikal, pelatihan akan:

• Menyediakan buku informasi yang dapat digunakan peserta pelatihan sebagai sumber

pelatihan.

• Menyediakan salinan buku kerja kepada setiap peserta pelatihan.

• Menggunakan buku informasi sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan

pelatihan.

• Memastikan setiap peserta pelatihan memberikan jawaban tanggapan dan

menuliskan hasil tugas praktiknya pada buku kerja.

Pada pelatihan individual / mandiri, peserta pelatihan akan :

• Menggunakan buku informasi sebagai sumber utama pelatihan.

• Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada buku kerja.

• Memberikan jawaban pada buku kerja.

• Mengisikan hasil tugas praktik pada buku kerja.

• Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh pelatihan.

1.3. Pengakuan kompetensi terkini (RCC)

Jika anda telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen

unit kompetensi tertentu, anda dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini (RCC,

recognition of current competency). Berarti anda tidak akan dipersyaratkan untuk belajar

kembali.



Anda mungkin sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan, karena anda telah:

a. Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan dan

keterampilan yang sama, atau

b. Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama, atau

c. Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan

yang sama.

1.4. Pengertian-pengertian

Profesi Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut sikap, pengetahuan serta

keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan

serta pengalaman kerja, atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut

oleh suatu pekerjaan/jabatan.

Standarisasi Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar

tertentu.

Penilaian / uji kompetensi Penilaian atau uji kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan

pelaksanaan dan peninjauan ulang (review) penilaian serta keputusan mengenai apakah

kompetensi sudah tercapai dengan membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan

terhadap standar yang dipersyaratkan (kriteria unjuk kerja).

Pelatihan Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu

kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas pelatihan serta lingkungan

belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang

dipelajari.

Kompetensi Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk menunjukkan aspek sikap,

pengetahuan dan keterampilan serta penerapan dari ketiga aspek tersebut di tempat

kerja untuk mencapai unjuk kerja yang ditetapkan.

Standar kompetensi Standar kompetensi adalah standar kemampuan yang diperlukan pada rangkaian

kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaku atau pemangku jabatan kerja. Standar



kompetensi dinyatakan dalam format tertentu, yaitu: (i) unit kompetensi dari jabatan kerja

tersebut; (ii) elemen kompetensi dari tiap unit kompetensi, dan (iii) kriteria unjuk kerja

untuk tiap unit kompetensi.

Sertifikasi kompetensi Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi melalui proses

penilaian/uji kompetensi.

Sertifikat kompetensi Sertifikat kompetensi adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi

Profesi kepada seseorang yang dinyatakan kompeten, yaitu tenaga kerja trampil atau ahli

yang telah menguasai suatu kompetensi tertentu dan telah memenuhi persyaratan

berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keahlian/ketrampilan tertentu.



BAB II

STANDAR KOMPETENSI

2.1. Peta paket pelatihan

Standar kompetensi kerja sektor air minum dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) sub sektor,

yaitu perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengelolaan. Pada bidang pengelolaan

air minum diantaranya meliputi bidang manajemen.

Terdapat 19 unit kompetensi dalam jabatan manajemen air minum, yang dikategorikan

dalam:

• Kelompok kompetensi umum, terdiri dari 2 unit kompetensi.

• Kelompok kompetensi inti, terdiri dari 15 unit kompetensi.

• Kelompok kompetensi khusus, terdiri dari 2 unit kompetensi.

2.2. Pengertian unit standar

2.2.1 Unit standar kompetensi

Standar kompetensi Merupakan pernyataan apa yang harus dikerjakan di tempat kerja, disusun dengan

pendekatan bidang pekerjaan. Standar kompetensi terbentuk atas sejumlah unit

kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

Unit kompetensi Merupakan uraian fungsi dan tugas atau pekerjaan yang mendukung tercapainya standar

kompetensi. Setiap unit kompetensi memiliki sejumlah elemen kompetensi.

Elemen kompetensi Merupakan bagian terkecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan sejumlah fungsi

tugas atau kegiatan yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut.

Kriteria unjuk kerja (KUK) Merupakan langkah kerja yang harus dilaksanakan dalam pencapaian elemen

kompetensi. KUK mencerminkan kegiatan yang menggambarkan 3 aspek, yaitu

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja. Selain itu KUK juga menunjukkan sejauh

mana persyaratan elemen kompetensi dapat diukur berdasarkan pada tingkat yang

diinginkan.



2.2.2 Daftar unit kompetensi

Terdapat 19 unit kompetensi dalam jabatan manajemen air minum :

A. Kelompok kompetensi umum 1. Menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.

2. Melaksanakan manajemen umum.

B Kelompok kompetensi inti 1. Melaksanakan manajemen mutu

2. Melaksanakan manajemen strategik

3. Melaksanakan manajemen sumber daya manusia

4. Melaksanakan manajemen aset/barang

5. Melaksanakan manajemen keuangan dan akuntansi

6. Melaksanakan manajemen informasi

7. Melaksanakan manajemen operasi SPAM

8. Melaksanakan manajemen pemeliharaan SPAM

9. Melakukan komunikasi

10. Melaksanakan konseling

11. Melaksanakan negosiasi bisnis

12. Melakukan manajemen bisnis air minum

13. Melakukan manajemen investasi

14. Melakukan manajemen resiko

15. Melaksanakan kemitraan pemerintah badan usaha

C Kelompok kompetensi khusus 1. Menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa

2. Melakukan hubungan masyarakat

2.2.3 Durasi pelatihan

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan seluruh 19 unit kompetensi adalah

111 JPL, dimana 1 JPL (jam pelajaran) adalah 45 menit.

Sedangkan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan unit kompetensi ini

adalah 4 JPL.

2.2.4 Kesempatan mencapai kompetensi

Jika anda belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, pelatih anda

akan mengatur rencana pelatihan dengan anda. Rencana ini akan memberikan anda



kesempatan kembali untuk meningkatkan level kompetensi anda sesuai dengan level

yang diperlukan.

Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

2.3. Unit kompetensi yang dipelajari

2.3.1 Judul unit

Judul unit kompetensi: menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

(K3)

2.3.2 Kode unit

Kode unit: PAM.MM.01.001.01.

2.3.3 Deskripsi unit

Unit ini menjelaskan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam

menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.

2.3.4 Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja

Elemen kompetensi yang harus dikuasai dalam unit kompetensi berikut kriteria unjuk

kerja terdapat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

Elemen kompetensi Kriteria unjuk kerja

1. Mengelola informasi dan data K3

1.1 Persyaratan sistem pencatatan data diidentifikasi, dikelompokkan dan disimpan dengan baik.

1.2 Sumber informasi dan data K3 diidentifikasi, diakses, dievaluasi dan diterapkan di tempat kerja.

1.3 Catatan akurat dan lengkap dipastikan, terkumpul dan tersimpan dengan baik.

1.4 Informasi dan data disediakan untuk para manajer dan pemangku kepentingan dalam bentuk yang mudah dipahami.



Elemen kompetensi Kriteria unjuk kerja

2. Menerapkan strategi, sistem dan program K3.

2.1 Prioritas K3 ditentukan melalui konsultasi dengan manajer terkait sejalan dengan prosedur konsultasi di tempat kerja.

2.2 Rencana tindakan K3 dikembangkan berdasarkan skala prioritas.

2.3 Kebutuhan pelatihan K3 diidentifikasi dan didokumentasikan.

2.4 Program K3 dipantau tingkat pencapaiannya dan jika perlu di sempurnakan

3. Mengidentifikasi dampak, rencana perubahan dan saran untuk mengendalikan resiko yang timbul

3.1 Bahaya yang timbul diidentifikasi, dan potensi risiko dinilai.

3.2 Rencana perubahan di tempat kerja yang menimbulkan dampak K3 dievaluasi

3.3 Saran-saran untuk mengendalikan risiko dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya.

3.4 Perubahan peraturan, standar/pedoman industri terkait diidentifikasi dan diinformasikan dampaknya bagi pengelolaan K3

4. Mengevaluasi efektifitas pendekatan pengelolaan K3

4.1 Sumber informasi dan data K3 eksternal dan internal diakses sebagai bahan evaluasi

4.2 Kebutuhan masukan dari luar untuk evaluasi ditindaklanjuti secara memadai.

4.3 Masukan untuk bahan evaluasi dari pemangku kepentingan dikumpulkan

4.4 Bagian yang perlu ditingkatkan diidentifikasi, didokumentasikan dan ditindaklanjuti

2.3.5 Batasan variabel

1. Konteks variabel :

Unit ini berlaku untuk melakukan perencanaan, melakukan pengusahaan, melakukan

penggerakan/pemberian motivasi, melakukan pengendalian dan menetapkan ukuran

keberhasilan yang digunakan dalam melaksanakan manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja.

2. Sumber informasi dan data K3 yang diperoleh dari :

2.1 Perundangan K3 dan sumber lainnya yang relevan.

2.2 Pekerja.

2.3 Konsultan.



2.4 Instansi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan K3 seperti Depnaker

atau instansi teknis lainnya.

2.5 Surat kabar, jurnal, publikasi industri, dll.

2.6 Portal internal.

2.7 Jaringan industri dan asosiasi.

2.3.6 Panduan penilaian

1. Persyaratan umum kompetensi

Kandidat yang akan menunjukkan kompetensi dalam unit ini harus mampu

memperlihatkan dan memperagakan kemampuan dan keahlian berkaitan dengan

implementasi pendekatan sistematik untuk mengelola K3, baik dalam tempat kerja

sebenarnya, atau latihan simulasi atau skenario

2. Pembuktian khusus yang disyaratkan

Panduan penilaian ini merupakan acuan dalam melakukan penilaian kompetensi

menurut unit kompetensi ini. Panduan ini memuat tinjauan umum mengenai

persyaratan penilaian dilanjutkan dengan identifikasi persyaratan khusus yang

diperlukan dalam melakukan penilaian.

3. Persyaratan pengetahuan dan pemahaman

3.1 Peran dan tanggung jawab penyelia, pekerja, kontraktor, disainer dan lain-lain

menurut perundang-undangan K3.

3.2 Persyaratan perundangan mengenai informasi, data dan konsultasi K3.

3.3 Peran dan tanggung jawab dalam komunikasi dan konsultasi untuk

P2K3/komite K3, manajemen lini, pekerja dan pegawai pengawas/pegawai

penyelia.

3.4 Persyaratan sistem pencatatan K3, kerahasiaan dan peraturan lain yang

sesuai.

3.5 Persyaratan tentang kewajiban pelaporan insiden sesuai dengan perundangan

yang berlaku.

3.6 Peraturan perundangan mengenai K3 (undang-undang, peraturan, norma,

standar-standar terkait dan bahan panduan).

3.7 Konsep pengukuran kinerja K3 seperti indikator kinerja positif (PPIs),

frekuensi kecelakaan (frequency rate-FR) dan tingkat keparahan (severity rate-

SR).

3.8 Hierarki pengendalian dan pertimbangan dalam memilih tindakan pengendalian

yang sesuai.

3.9 Prinsip dan pendekatan sistematik dalam mengelola K3.



3.10 Sumber data dan informasi K3 internal dan eksternal.

3.11 Karakteristik dan komposisi tenaga kerja yang beresiko.

4. Persyaratan keterampilan dan kemampuan

4.1 Kemampuan berhubungan dengan orang dari bermacam golongan sosial,

budaya, latar belakang etnik dan kemampuan fisik dan mental

4.2 Kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan personil pada semua tingkat

perusahaan dan spesialis K3 dan pihak luar terkait.

4.3 Kemampuan untuk menyiapkan laporan untuk bermacam kelompok sasaran

termasuk komite K3 , para manajer dan para penyelia.

4.4 Kemampuan untuk menerapkan perbaikan dan proses perencanaan tindakan

berkelanjutan.

4.5 Kemampuan untuk mengatur tugasnya sendiri di dalam waktu yang ditentukan.

4.6 Kemampuan untuk menggunakan keterampilan konsultasi dan negosiasi,

terutama dalam hubungannya dengan pengembangan rencana dan

mengimplementasikan dan memantau tindakan yang direncanakan.

4.7 Kemampuan untuk berkontribusi dalam penilaian sumber daya yang dibutuhkan

untuk mengelola K3 secara sistematik dan dimana perlu mengakses sumber

daya.

4.8 Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kinerja K3 perusahaan.

4.9 Kemampuan untuk menganalisis informasi dan data yang relevan di tempat

kerja dan melakukan pengamatan tugas dan interaksi antar pekerja di tempat

kerja, peralatan, lingkungan dan sistem.

4.10 Kemampuan untuk melakukan perhitungan matematika sederhana (seperti

persen perubahan), dan membuat grafik di tempat kerja untuk mengidentifikasi

kecenderungan dan memahami keterbatasan data.

4.11 Kemampuan untuk menggunakan komputer dasar dan keterampilan teknologi

informasi untuk mengakses informasi dan data K3 internal dan eksternal.

4.12 Kemampuan untuk mengenali dan mengembangkan hubungan antar aktivitas

yang berbeda di tempat kerja.

5. Hasil kerja yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian yang mencakup :

5.1 Rencana tindakan tertulis.

5.2 Saran khusus yang diberikan dan diterima.

5.3 Dokumen yang digunakan untuk menginformasikan dan melaporkan kepada

orang-orang lain di dalam perusahaan.



5.4 email, surat, laporan dan rekam lain dari proses yang diambil dalam mengelola

K3 di wilayah tertentu.

5.5 Studi kasus, simulasi, skenario, permainan peran.

2.3.7 Kompetensi kunci

Kompetensi kunci dalam mencapai unjuk kerja yang disyaratkan terdapat pada tabel 2.2

di bawah ini.

Tabel 2.2. Kompetensi kunci dalam pencapaian unjuk kerja menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

Kompetensi kunci Tingkat

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisis informasi 2

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi 2

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas 2

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 2

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 2

Memecahkan masalah 3

Menggunakan teknologi 2



BAB III

STRATEGI DAN METODE PELATIHAN

3.1 Strategi pelatihan

Persiapan dan perencanaan pelatihan:

• Membaca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan

tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar anda.

• Membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca.

• Memikirkan bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh berhubungan dengan

pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki.

• Merencanakan aplikasi praktik pengetahuan dan keterampilan anda.

Permulaan dari proses pembelajaran:

• Mencoba mengerjakan seluruh pertanyaan dan tugas yang terdapat pada tahap

belajar.

• Merevisi dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan anda.

Pengamatan terhadap tugas praktik:

• Mengamati keterampilan praktik yang didemonstrasikan oleh pelatih atau orang yang

telah berpengalaman lainnya.

• Mengajukan pertanyaan kepada pelatih tentang konsep sulit yang anda temukan.

Implementasi dan penilaian:

• Penilai akan mengumpulkan bukti dan membuat pertimbangan mengenai

pengetahuan, pemahaman dan unjuk kerja tugas-tugas anda dan sikap anda terhadap

pekerjaan.

• Penilaian dapat dilaksanakan dengan tujuan sebagai bantuan dan dukungan belajar.

• Anda akan dinilai untuk menentukan apakah anda telah mencapai kompetensi sesuai

dengan standar yang dijelaskan dalam kriteria unjuk kerja.

3.2 Metode pelatihan

Terdapat tiga prinsip metode belajar yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus,

kombinasi metode belajar mungkin dapat digunakan.

Belajar secara mandiri:

Belajar secara mandiri memperbolehkan anda untuk belajar secara individual, sesuai

dengan kecepatan belajar masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara



bebas, anda disarankan untuk menemui pelatih setiap saat untuk mengkonfirmasikan

kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar.

Belajar berkelompok

Belajar berkelompok memungkinkan peserta untuk datang bersama secara teratur dan

berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip

sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, namun sesi kelompok tetap

memberikan interaksi antara peserta, pelatih dan pakar/ahli dari tempat kerja.

Belajar terstruktur

Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh

pelatih atau ahli lainnya. Sesi belajar terstruktur ini umumnya mencakup topik tertentu.



BAB IV

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

4.1 Pengelolaan informasi dan data K3

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut sistem

manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan, yang meliputi

struktur perusahaan, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan, prosedur, proses, dan

sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian,

dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam rangka

pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja

yang aman, efisien, dan produktif.

Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem K3 di

tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, karyawan, kondisi dan lingkungan

kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan

penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk inventarisasi, identifikasi

dan pemahaman peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan

K3 sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pihak manajemen harus

menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap karyawan.

Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perusahaan mempunyai prosedur untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,

mengarsipkan, memelihara dan menyimpan catatan K3.

b. Undang-undang, standar, dan pedoman teknis yang relevan dipelihara pada tempat

yang mudah didapat.

c. Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan

catatan.

d. Catatan mengenai peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara.

e. Catatan kompensasi kecelakaan kerja dan catatan rehabilitasi kesehatan dipelihara.

4.1.1 Dokumentasi data K3

Pendokumentasian merupakan unsur utama dari setiap sistem manajemen K3 dan harus

dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pencatatan atau pendokumentasian

merupakan sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan kesesuaian penerapan sistem



manajemen K3. Proses dan prosedur kegiatan perusahaan harus ditentukan dan

didokumentasikan serta diperbaharui apabila diperlukan.

Pendokumentasian sistem manajemen K3 akan mendukung: (i) kesadaran karyawan

dalam rangka mencapai tujuan K3, dan (ii) evaluasi terhadap sistem dan kinerja K3.

Bobot dan mutu pendokumentasian ditentukan oleh kompleksitas kegiatan perusahaan.

Apabila unsur sistem manajemen K3 terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan

secara menyeluruh, maka sistem manajemen K3 harus diintegrasikan dalam keseluruhan

dokumentasi yang ada.

Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa, serta laporan rutin kinerja K3 dibuat

dan disebarluaskan di dalam perusahaan. Demikian juga perusahaan harus memiliki

prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan

status dari tiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang

usang.

Perusahaan harus dengan jelas menentukan jenis dokumen dan pengendalian dokumen

yang efektif. Catatan K3 mencakup :

a. Persyaratan eksternal/peraturan perundangan dan internal/indikator kinerja K3.

b. Izin kerja.

c. Resiko dan sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, alat kerja dan

peralatan lain, bahan kimia dan bahan lain, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara

kerja, serta proses produksi.

d. Kegiatan pelatihan K3.

e. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan.

f. Pemantauan data.

g. Rincian insiden, keluhan dan tindak lanjut.

h. Identifikasi produk termasuk komposisinya.

i. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor.

j. Audit dan peninjauan ulang sistem manajemen K3.

Perusahaan harus mengatur dan memelihara kumpulan ringkasan pendokumentasian

untuk:

a. Menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran K3.

b. Menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3.

c. Mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur.

d. Memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur

lain dari sistem manajemen perusahaan.



e. Menunjukkan bahwa unsur-unsur sistem manajemen K3 yang sesuai untuk

perusahaan telah diterapkan.

Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan semua

dokumen dan data yang disyaratkan, sebagai berikut:

a. Dokumen yang diperlukan tersedia di lokasi kerja.

b. Dokumen secara periodik ditinjau, direvisi seperlunya dan disetujui ulang cakupannya

oleh personil yang berwenang.

c. Dokumen yang relevan versi terakhir tersedia di semua lokasi dimana terdapat

kegiatan operasi yang penting, untuk menjaga efektivitas sistem manajemen K3.

d. Dokumen dan data kadarluarsa ditarik dari penggunaannya, atau memastikan

dokumen dan data kadarluarsa itu tidak akan digunakan

e. Dokumen dan data yang disimpan untuk keperluan perundang-undangan dan atau

tujuan pengetahuan/referensi diidentifikasi.

Dalam pengendalian dokumen, perusahaan harus menjamin bahwa :

a. Dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di

perusahaan.

b. Dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dapat direvisi.

c. Dokumen sebelum diterbitkan harus terlebih dahulu disetujui oleh personel yang

berwenang.

d. Dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu.

e. Semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan.

f. Dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami.

4.1.2 Komunikasi dan informasi

Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting dalam

penerapan sistem manajemen K3. Penyediaan informasi yang sesuai bagi karyawan dan

semua pihak yang terkait dapat digunakan untuk memotivasi dan mendorong penerimaan

serta pemahaman umum dalam upaya perusahaan untuk meningkatkan K3.

Dalam kaitannya dengan bahaya K3 dan sistem manajemen K3, perusahaan harus

membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk:

a. Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi perusahaan.

b. Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung di tempat kerja.

c. Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak

luar yang terkait.



Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin bahwa informasi K3 terbaru

dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan. Ketentuan dalam prosedur tersebut

harus dipenuhi untuk:

a. Mengkomunikasikan hasil, sistem manajemen, pemantauan, audit dan tinjauan ulang

manajemen pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan

memiliki andil dalam kinerja perusahaan.

b. Melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 yang terkait dari luar perusahaan.

c. Menjamin bahwa informasi yang terkait dikomunikasikan kepada pihak luar yang

membutuhkan.

Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk :

a. Partisipasi pekerja dalam hal :

− Keterlibatan yang cukup saat identifikasi bahaya, penilaian resiko dan menentukan

pengendalian.

− Keterlibatan yang cukup saat penyelidikan insiden.

− Keterlibatan dalam pengembangan dan pengkajian kebijakan-kebijakan dan tujuan-

tujuan K3.

− Konsultasi jika ada beberapa perubahan yang mempengaruhi K3 mereka.

− Perwakilan atas hal-hal yang berkaitan dengan K3.

Pekerja harus diinformasikan tentang peraturan partisipasinya, termasuk siapa yang

mewakili jika terkait dengan hal-hal K3.

b. Konsultasi dengan kontraktor jika ada perubahan yang berdampak/berhubungan

dengan K3 nya. Perusahaan harus memastikan bahwa pihak luar yang terkait telah

dikonsultasikan tentang hal-hal K3.

4.2 Penerapan strategi, sistem dan program K3

4.2.1 Strategi K3

Kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan

perusahaan atau manajer, yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan,

komitmen dan tekad melaksanakan K3, serta kerangka dan program kerja yang

mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum atau

operasional. Kebijakan K3 bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka

peningkatan kinerja K3.



Manajemen puncak harus menetapkan dan mengesahkan kebijakan K3 dan memastikan

bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan lingkup sistem manajemen K3 yang telah

ditetapkan, yaitu:

a. Sesuai dengan sifat dan skala resiko K3 perusahaan.

b. Mencakup komitmen untuk mencegah cidera dan sakit, serta peningkatan

berkelanjutan dalam manajemen dan kinerja K3.

c. Mencakup komitmen mematuhi paling kurang terhadap persyaratan perundangan dan

persyaratan lain yang terkait yang biasa diikuti perusahaan sesuai bahaya K3-nya.

d. Memberi kerangka untuk menyusun dan mengkaji tujuan K3.

e. Terdokumentasi, diterapkan dan dipelihara.

f. Dikomunikasikan ke semua personal yang bekerja di bawah pengendalian

perusahaan dengan maksud mereka peduli akan kewajiban K3.

g. Tersedia bagi pihak terkait.

h. Dikaji secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3-nya relevan dan sesuai

untuk perusahaan.

Kebijakan K3 tersebut di atas disusun melalui proses konsultasi antara manajer dengan

karyawan maupun pihak lain yang terkait dalam penerapan, pengembangan, dan

pemeliharaan sistem K3. Selanjutnya kebijakan K3 harus dijelaskan dan disebarluaskan

kepada semua karyawan, pemasok dan pelanggan.

Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara tujuan K3, yang

terdokumentasi pada fungsi dan tingkat yang relevan di dalam perusahaan. Tujuan harus

terukur, dapat diterapkan, dan sesuai dangan kebijakan K3, termasuk komitmen untuk

pencegahan cidera dan sakit, untuk memenuhi persyaratan peraturan dan persyaratan

lain yang terkait yang biasa diikuti perusahaan, dan untuk peningkatan yang

berkelanjutan.

Pada saat membuat dan mengkaji tujuan, perusahaan harus mempertimbangkan

persyaratan peraturan dan perundangan, persyaratan lain yang biasa diikuti perusahaan,

serta resiko K3 yang mengikutinya. Juga harus dipertimbangkan pilihan teknologi,

persyaratan keuangan, operasional dan bisnisnya, dan pandangan pihak terkait yang

relevan.

4.2.2 Pengembangan rencana tindakan K3

Perencanaan yang efektif diperlukan guna mencapai keberhasilan penerapan sistem

manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus

memuat tujuan, sasaran, dan indikator kerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan



identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko sesuai dengan

persyaratan perundangan yang berlaku, serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap

K3.

Perusahaan harus menetapkan dan menerapkan rencana strategi K3 untuk pengendalian

potensi bahaya dan resiko K3 yang telah teridentifikasi, yang berhubungan dengan

operasi. Penyusunan rencana strategi K3 didasarkan pada potensi bahaya dan insiden,

serta catatan K3 sebelumnya Dalam rencana tersebut, perusahaan harus menentukan

tujuan K3 yang dapat diukur, menetapkan prioritas, dan menyediakan sumber daya.

Rencana khusus strategi K3 yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat

kerja tertentu juga harus disusun. Identifikasi dan penilaian potensi bahaya dan resiko K3

yang berkaitan dengan operasi dilakukan oleh petugas yang kompeten.

Peninjauan awal kondisi K3 perusahaan saat ini merupakan bahan masukan dalam

perencanaan dan pengembangan sistem manajemen K3. Peninjauan awal dilakukan

dengan:

a. Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan dalam peraturan

perundangan, standar, dan pedoman yang berlaku.

b. Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

c. Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar K3.

d. Membandingkan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.

e. Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan

gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan K3.

f. Menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

Dalam penerapan sistem manajemen K3, perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut :

a. Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem

manajemen K3

b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3.

c. Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan

mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan

sasaran K3.

d. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan

perbaikan dan pencegahan.

e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen K3

secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3.



Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3

sehingga penerapan sistem manajemen K3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

Setiap karyawan dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam

menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3. Seorang manajer harus menunjukkan

kepemimpinan dan komitmen terhadap K3 dengan menyediakan sumber daya yang

memadai.

4.2.3 Penerapan tindakan K3

4.2.3.1 Operasi dan tindakan

Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara program untuk mencapai

tujuannya. Program harus dikaji secara rutin dan terencana, dan disesuaikan jika perlu,

untuk memastikan agar tujuan dapat dicapai. Program tersebut harus mencakup

minimum :

a. Penunjukan tanggung jawab dan kewenangan untuk mencapai tujuan pada fungsi dan

tingkat perusahaan yang relevan ; dan

b. Cara dan jangka waktu guna pencapaian tujuan.

Perusahaan harus menentukan operasi dan kegiatan untuk menerapkan pengendalian

dan mengatur resiko K3 yang berkaitan dengan bahaya yang telah diidentifikasi. Hal ini

harus dimasukkan dalam manajemen perubahan. Perusahaan harus membuat,

mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, dan menyempurnakan sistem

manajemen K3 secara berkelanjutan, serta menentukan bagaimana pemenuhan

pengendalian K3.

Untuk operasi dan kegiatan pengendalian, perusahaan harus menerapkan dan

memelihara:

a. Pengendalian operasional, yang harus dihubungkan ke dalam seluruh sistem

manajemen K3-nya.

b. Mengendalikan barang, peralatan dan jasa yang dibeli.

c. Mengendalikan kontraktor dan pengunjung.

d. Prosedur terdokumentasi, untuk mengatasi situasi dimana ketiadaannya dapat

menyebabkan penyimpangan dari kebijakan dan tujuan-tujuan K3.

e. Menentukan kriteria operasi dimana ketiadaannya dapat menyebabkan penyimpangan

dari kebijakan dan tujuan-tujuan K3.

Selain itu perusahaan harus membuat, menerapkan serta memelihara prosedur agar

karyawan peduli akan :



a. Konsekuensi terhadap K3, baik aktual ataupun potensial, yang diakibatkan dari

pekerjaan mereka dan perilaku mereka.

b. Keuntungan kinerja K3 yang bisa diperoleh dari peningkatan kinerja personel.

c. Peranan dan tanggung jawab karyawan dan kepentingannya dalam memenuhi

kebijakan prosedur K3 dan persyaratan sistem manajemen K3, termasuk persyaratan

kesiagaan dan tanggap darurat.

d. Konsekuensi K3 potensial yang berasal dari suatu prosedur khusus.

4.2.3.2 Alat pelindung diri

Karyawan harus memahami serta mendukung tujuan dan sasaran sistem manajemen K3,

dan perlu disadarkan terhadap bahaya fisik, kimia, ergonomik, radiasi, biologis dan

psikologis yang mungkin dapat mencederai dan melukai karyawan pada saat bekerja,

serta harus memahami sumber bahaya tersebut sehingga dapat mengenali dan

mencegah tindakan yang mengarah pada terjadinya insiden.

Pengusaha wajib menyediakan dalam jumlah yang cukup alat-alat penyelamat dan

pelindung diri yang jenis disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh masing-

masing pekerja. Alat-alat penyelamat dan pelindung diri harus memenuhi syarat-syarat

keselamatan kerja yang telah ditentukan setiap waktu.

Para pekerja dari luar yang memasuki tempat kerja diwajibkan menggunakan alat-alat

penyelamat dan pelindung diri. Kepala unit/teknik wajib mengawasi bahwa alat-alat

tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan kegunaannya oleh setiap pekerja dan

orang lain yang memasuki tempat kerja.

Berbagai macam alat pelindung diri (APD), yaitu :

a. Alat pelindung kepala.

b. Alat pelindung wajah/mata.

c. Alat pelindung telinga.

d. Alat pelindung pernafasan.

e. Alat pelindung tangan.

f. Alat pelindung kaki.

g. Alat pelindung pakaian pelindung.

h. Sabuk dan tali pengaman.

Pada Tabel 4.1 berikut ini diberikan contoh alat pelindung diri (APD) yang digunakan

dalam operasional PDAM.



Tabel 4.1 Contoh penggunaan alat pelindung diri dalam operasional PDAM

Lokasi Potensi Dampak Pengendalian

Sumber air baku (Intake)

1. Kebakaran 2. Kecelakaan kerja mesin 3. Kebisingan

• Alat pelindung kepala (helmet) • Alat pelindung kaki (sepatu) • Alat pelindung pernafasan (masker) • Alat pelindung telinga

Instalasi Produksi (Resevoir, unit produksi)

1. Kecelakaan kerja mesin 2. Kebakaran 3. Bahan kimia berbahaya

• Alat pelindung kepala (helmet) • Alat pelindung kaki (sepatu) • Alat pelindung tangan (sarung tangan) • Alat pelindung pernafasan (masker) • Alat pelindung pakaian pelindung • Alat pelindung telinga

Gudang 1. Kebakaran 2. Bahan kimia

• Alat pelindung kaki (sepatu) • Alat pelindung tangan (sarung tangan) • Alat pelindung pernafasan (masker) • Alat pelindung pakaian pelindung

4.2.3.3 Tanggap darurat

Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur :

a. Mengidentifikasi potensi situasi darurat.

b. Untuk menanggapi situasi darurat.

Perusahaan harus menganggapi situasi darurat yang sebenarnya dan menjaga atau

mencegah kerugian yang terkait dengan konsekuensi K3. Saat merencanakan tanggap

darurat, perusahaan harus mempertimbangkan pihak-pihak terkait yang diperlukan,

seperti jasa dan pihak terdekat terkait dengan situasi darurat.

Perusahaan juga harus secara berkala menguji prosedurnya dapat diterapkan dalam

menanggapi situasi darurat, melibatkan pihak-pihak terkait yang diperlukan. Bila

diperlukan prosedur kesiagaan dan tanggap darurat dapat direvisi, khususnya setelah

pengujian berkala dan sesudah terjadinya sutuasi darurat.

4.2.4 Pelatihan K3

Penerapan dan pengembangan sistem manajemen K3 yang efektif ditentukan oleh

kompetensi kerja dan pelatihan dari setiap karyawan di perusahaan. Kompetensi kerja

harus diintegrasikan ke dalam rangkaian kegiatan perusahaan mulai dari penerimaan,

seleksi dan penilaian kinerja karyawan, serta pelatihan. Perusahaan harus memastikan

bahwa setiap karyawan -- yang bekerja di perusahaan yang dapat berdampak pada K3 --

adalah kompeten, berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai, dan

harus menyimpan rekaman bukti terkait dari tiap karyawan tersebut.



Pelatihan merupakan salah satu alat penting dalam menjamin kompetensi kerja yang

dibutuhkan untuk mencapai tujuan K3. Untuk itu perusahaan harus memiliki prosedur

guna (i) melakukan identifikasi standar kompetensi kerja, serta (ii) menerapkan standar

kompetensi kerja melalui program pelatihan.

Standar kompetensi kerja K3 dapat disusun dengan cara:

a. Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada.

b. Memeriksa uraian tugas dan jabatan.

c. Menganalisis tugas kerja.

d. Menganalisis hasil inspeksi dan audit.

e. Meninjau ulang laporan insiden.

Setelah penilaian gambaran kompetensi kerja yang dibutuhkan selesai dilaksanakan,

program pelatihan yang terkait dengan resiko K3 dan sistem manajemen K3 harus

dikembangkan sesuai dengan hasil penilaiannya. Selanjutnya prosedur

pendokumentasian kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan serta evaluasi efektivitas

pelatihan harus ditetapkan.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam strategi pelatihan K3 adalah :

a. Lakukan analisis kebutuhan pelatihan yang mencakup persyaratan K3.

b. Susun rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan dalam perusahaan.

c. Dalam pelatihan harus dipertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan dan

keahliannya.

d. Pelatihan harus dilakukan oleh orang atau badan yang mempunyai kemampuan dan

pengalaman yang memadai serta terakreditasi sesuai peraturan perundangan yang

berlaku.

e. Memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang

efektif.

f. Perusahaan mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.

g. Evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjamin peningkatan secara

berkelanjutan.

h. Program pelatihan ditinjau ulang secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan

dan efektif.

Prosedur pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkatan untuk (i) tanggung

jawab, kemampuan, keterampilan bahasa dan pendidikan (ii) resiko; sebagaimana

diuraikan di bawah ini.



a. Pelatihan bagi manajemen dan supervisor :

1) Anggota manajemen eksekutif dan pengurus menerima pelatihan yang mencakup

penjelasan tentang kewajiban dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.

2) Manajer dan supervisor menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan

tanggung jawab mereka.

b. Pelatihan bagi karyawan :

1) Pelatihan diberikan kepada semua karyawan termasuk karyawan baru dan yang

dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.

2) Pelatihan diselenggarakan kepada karyawan apabila di tempat kerjanya terjadi

perubahan sarana produksi atau proses.

3) Apabila diperlukan diberikan pelatihan penyegaran kepada semua karyawan.

c. Pelatihan untuk pengenalan bagi pengunjung dan kontraktor :

1) Perusahaan mempunyai program pengenalan untuk semua karyawan dengan

memasukkan materi kebijakan dan prosedur K3.

2) Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat

(briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.

Dalam pelatihan keahlian khusus, perusahaan mempunyai sistem untuk menjamin

kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan

perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau

mengoperasikan peralatan.

4.3 Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko

4.3.1 Identifikasi bahaya dan penilaian resiko

Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko dari kegiatan produk, barang dan

jasa harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan

K3. Karena itu prosedur untuk identifikasi, penilaian, dan pengendalian resiko harus

ditetapkan dan dipelihara. Sumber bahaya yang teridentifikasi harus dinilai untuk

menentukan tingkat resiko, dan merupakan tolak ukur kemungkinan terjadinya

kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dimana selanjutnya dilakukan pengendalian untuk

menurunkan tingkat resiko. Penilaian resiko merupakan proses menentukan prioritas

pengendalian terhadap tingkat resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

Identifikasi sumber bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya.

b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.



Prosedur untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko harus mempertimbangkan:

a. Kegiatan rutin dan non rutin.

b. Kegiatan seluruh orang yang mempunyai akses terhadap tempat kerja (termasuk

kontraktor dan pengunjung).

c. Perilaku manusia, kemampuan, dan faktor manusia lainnya.

d. Mengidentifikasi bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat merugikan

kesehatan dan keselamatan personal di bawah pengendalian perusahaan di tempat

kerja.

e. Bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja di bawah

pengendalian perusahaan. Hal ini lebih sesuai untuk bahaya yang dianalisa sebagai

aspek lingkungan.

f. Infrastruktur, peralatan dan bahan di tempat kerja, baik yang disediakan perusahaan

maupun dari pihak lain.

g. Perubahan ataupun perubahan terencana di perusahaan, baik kegiatannya ataupun

bahan.

h. Modifikasi sistem manajemen K3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya

pada operasi, proses dan kegiatan.

i. Beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian resiko

dan penerapan pengendalian penting .

j. Rancangan lokasi kerja, proses instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasi,

termasuk adaptasinya terhadap kemampuan manusia.

Metodologi perusahaan untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko, harus:

a. Sesuai dengan lingkup, sifat dan waktunya untuk menjamin lebih bersifat proaktif; dan

b. Terdapat identifikasi, prioritas dan pendokumentasikan resiko, dan pelaksanaan

pengendalian jika ada.

Untuk manajemen perubahan, perusahaan harus mengidentifikasi bahaya K3 dan resiko

K3 terkait dengan perubahan dalam perusahaan, sistem manajemen K3, atau

kegiatannya, sebelum masuknya perubahan. Perusahaan harus memastikan bahwa hasil

penilaian ini dipertimbangkan dalam penentuan pengendalian.

4.3.2 Pengendalian resiko

Perusahaan harus merencanakan manajemen dan pengendalian dari kegiatan-kegiatan

serta produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja yang

tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan (i) mendokumentasikan dan menerapkan kebijakan



standar bagi tempat kerja, (2) perancangan pabrik dan bahan, (3) prosedur dan instruksi

kerja, untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa.

Dalam menentukan pengendalian, atau mempertimbangkan perubahan terhadap

pengendalian yang ada, harus mempertimbangkan pengurangan resiko berdasarkan

hirarki berikut:

a. Penghilangan;

b. Penggantian;

c. Pengendalian teknis;

d. Penandaan/peringatan dan/atau pengendalian administratif;

e. Peralatan pelindungan personal.

Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui metode :

a. Pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi,

higiene dan sanitasi.

b. Pendidikan dan pelatihan.

c. Pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus, insentif,

penghargaan dan motivasi diri.

d. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi.

e. Penegakan hukum.

Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam harus dimulai sejak

tahap perancangan dan perencanaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Perancangan dan rekayasa.

1) Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi pengembangan, verifikasi tinjauan

ulang, validasi dan penyesuaian harus dikaitkan dengan identifikasi sumber

bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit

akibat kerja.

2) Menentukan, memberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas kepada personel

yang memiliki kompetensi kerja, untuk melakukan verifikasi persyaratan sistem

manajemen K3.

b. Pengendalian administratif.

1) Dalam setiap tahapan penyusunan prosedur dan instruksi kerja yang

terdokumentasi harus mempertimbangkan aspek K3. Rancangan dan tinjauan

ulang prosedur hanya dapat dibuat oleh personil yang memiliki kompetensi kerja

dengan melibatkan para pelaksana.



2) Personil harus dilatih agar memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan

prosedur.

3) Prosedur harus ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan

peralatan, proses, atau bahan baku yang digunakan.

c. Tinjauan ulang kontrak.

1) Pengadaan barang dan jasa melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjamin

kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan K3 yang ditentukan.

d. Pembelian.

1) Setiap pembelian barang dan jasa, termasuk di dalamnya pemeliharaan barang

dan jasa harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan resiko

kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

2) Sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja

perusahaan memenuhi persyaratan K3.

3) Pada saat barang diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada

semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai

identifikasi, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat

kerja.

e. Prosedur menghadapi keadaan darurat atau bencana.

1) Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau

bencana, yang diuji secara berkala untuk mengetahui kehandalan prosedur

tersebut pada saat menghadapi kejadian yang sebenarnya.

2) Pengujian prosedur secara berkala tersebut dilakukan oleh personel yang memiliki

kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus

dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang.

f. Prosedur menghadapi insiden.

1) Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden, perusahaan

harus memiliki prosedur meliputi :

i) Penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai

mendapatkan pertolongan medik.

ii) Proses perawatan lanjutan.

g. Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat.

1) Perusahaan harus membuat prosedur rencana pemulihan keadaan darurat untuk

secara cepat mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan

karyawan yang mengalami trauma.



4.3.3 Persyaratan perundang-undangan

Perusahaan menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk :

a. Mengidentifikasi dan mengakses persyaratan undang-undang yang berlaku dan

persyaratan lain yang diacu perusahaan dan terkait dengan bahaya K3.

b. Merumuskan bagaimana menerapkan persyaratan undang-undang dan persyaratan

lain.

c. Memastikan bahwa persyaratan peraturan dan persyaratan lain yang terkait yang

biasa diikuti perusahaan telah dipertimbangkan dalam membuat, menerapkan dan

memelihara sistem manajemen K3.

d. Memastikan keterkinian persyaratan undang-undang dan persyaratan lain.

e. Mengidentifikasi perubahan peraturan dan standar/pedoman industri serta

menginformasikan dampak perubahan tersebut terhadap pengelolaan K3.

f. Mengkomunikasikan persyaratan undang-undang dan persyaratan lainnya ke

karyawan atau pihak terkait.

Berikut diberikan beberapa contoh bagi perusahaan dalam merencanakan manajemen

dan pengendalian harus mempertimbangkan peraturan dan perundangan yang telah

ditetapkan, antara lain :

a. Alat-alat pemadam kebakaran dan perlengkapannya.

Alat-alat pemadam kebakaran beserta perlengkapan penyelamatan harus memenuhi

syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam standar yang diakui oleh Menteri Tenaga

Kerja, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan pemerintah atau oleh kepala

inspeksi.

Pihak perusahaan wajib menyediakan alat pemadam beserta perlengkapan

penyelamat yang baik dan siap untuk digunakan setiap saat. Termasuk di dalamnya

adalah instalasi air yang permanen dengan tekanan yang diperlukan lengkap dengan

hidrant secukupnya, mobil pemadam kebakaran, air dan bahan kimia dalam jumlah

yang cukup. Dan apabila diperlukan instalasi permanen untuk pemadam kebakaran

dengan bahan kimia.

Instalasi pemadam kebakaran yang permanen dilengkapi dengan sistem pemompaan

utama harus dilengkapi pula dengan sistem pemompaan yang tidak tergantung pada

jaringan pusat tenaga listrik di tempat pengolahan.

Pada tempat-tempat tertentu harus disediakan alat pemadam kebakaran portable

dalam jumlah yang cukup yang jenisnya disesuaikan dengan sifat kebakaran yang

mungkin timbul. Pekerja yang bekerja di tempat-tempat yang bersangkutan harus

dapat menggunakan alat tersebut.



Pada tempat-tempat tertentu harus dipasang alat komunikasi yang dapat

berhubungan langsung dengan stasiun pemadam kebakaran apabila terjadi

kebakaran atau kecelakaan. Pada tempat yang mempunyai kemungkinan besar akan

timbulnya bahaya kebakaran, harus dipasang sistem alarm sehingga apabila terjadi

kebakaran di tempat tersebut dapat segera diketahui.

b. Pencemaran lingkungan

Pengusaha wajib menyediakan alat-alat pencegahan dan penanggulangan

pencemaran lingkungan.

1) Pencemaran darat dan air:

i) Kepala teknik wajib berusaha dengan wajib untuk mencegah terjadinya

pencemaran darat dan air yang disebabkan oleh pembuangan sampah industri

termasuk air buangan industri.

ii) Dilarang membuang air buangan industri yang mengandung kadar zat radio

aktif dan bahan kimia yang dapat membinasakan makhluk hidup ke saluran air

sungai dan laut.

iii) Pembuangan air buangan industri ke saluran air sungai dan laut tidak boleh

mengandung :

• Kadar minyak bumi beserta hasil pmurnian dan pengolahannya melebihi

jumlah kadar yang ditentukan.

• Kadar bahan kimia lainnya melebihi jumlah kadar yang ditentukan.

2) Pencemaran udara :

i) Kepala teknik wajib berusaha dengan baik untuk mencegah pencemaran udara

yang disebabkan oleh pembuangan gas dan bahan-bahan lainnya ke udara.

ii) Dilarang membuang gas beracun dan bahan beracun ke udara.

iii) Pembuangan gas dan bahan lainnya ke udara melalui cerobong pembakaran

tidak boleh mengandung bahan-bahan tertentu melebihi jumlah kadar yang

ditentukan.

iv) Gas yang mudah terbakar dan tidak terpakai lagi apabila dibuang ke udara

harus dibakar.

c. Bahan kimia :

Perusahaan yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi dan

mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia

berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pengendalian bahan kimia berbahaya meliputi :



1) Penyediaan lembar data keselamatan bahan (LDKB) dan label. LDKB meliputi

keterangan tentang :

i) Identitas bahan dan perusahaan.

ii) Komposisi bahan.

iii) Identifikasi bahaya.

iv) Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

v) Tindakan penanggulangan kebakaran.

vi) Tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan.

vii) Penyimpanan dan penanganan bahan.

viii) Pengendalian pemajanan dan alat pelindung diri.

ix) Sifat fisik dan kimia.

x) Stabilitas dan reaktifitas bahan.

xi) Informasi toksikologi.

xii) Informasi ekologi.

xiii) Pembuangan limbah.

xiv) Pengangkutan bahan.

xv) Informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

xvi) Informasi lain yang diperlukan.

2) Penunjukkan petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia.

4.4 Evaluasi pengelolaan K3

Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja

sistem manajemen K3, dan hasil evaluasi harus dianalisis guna menentukan keberhasilan

atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan. Oleh karenanya perusahaan harus

menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan yang

berkaitan dengan tujuan dan sasaran K3. Frekuensi inspeksi dan pengujian harus sesuai

dengan obyeknya.

Prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan secara umum meliputi :

a. Personel yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup.

b. Catatan inspeksi, pengujian dan pemantauan yang sedang berlangsung harus

dipelihara dan tersedia bagi manajemen, karyawan dan kontraktor kerja yang terkait.

c. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin

telah dipenuhinya standar K3.

d. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian

terhadap persyaratan K3 dari hasil inspeksi, pengujian dan pemantauan.



e. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan inti permasalahan

dari suatu insiden.

f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan

aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan. Setiap

orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat resiko tugas.

Pengawas ikut serta dalam identifikasi bahaya dan pembuatan upaya pengendalian. Dan

juga pengawas diikutsertakan dalam pelaporan serta penyelidikan penyakit akibat kerja

dan kecelakaan, dimana pengawas wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada

manajemen.

Semua hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan, audit dan tinjauan ulang sistem

manajemen K3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan

perbaikan dan pencegahan serta pihak manajemen menjamin pelaksanaannya secara

sistematik dan efektif. Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara

prosedur untuk identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan kemamputelusuran, masa

simpan dan pemusnahan rekaman. Rekaman harus dapat dan tetap terbaca,

teridentifikasi dan dapat mudah diperoleh.

4.4.1 Pemantauan program K3

Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memantau

dan mengukur kinerja K3 secara teratur. Prosedur ini harus memasukkan :

a. Pengukuran kualitatif dan kuantitatif, sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

b. Pemantauan lebih luas terhadap kesesuaian dengan tujuan-tujuan K3 perusahaan.

c. Pemantauan keefektifan pengendalian (untuk kesehatan dan keselamatan).

d. Pengukuran kinerja proaktif yang memantau kesesuaian dengan program,

pengendalian, dan kriteria operasi K3.

e. Pengukuran kinerja reaktif yang memantau terjadinya sakit, insiden (termasuk

kecelakaan, hampir kena, dll) dan bukti historis lainnya akibat rendahnya kinerja K3.

f. Pencatatan data dan hasil pemantauan dan pengukuran yang mencukupi berikut

analisa tindakan perbaikan dan pencegahan.

Jika diperlukan peralatan untuk memantau atau mengukur kinerja, perusahaan harus

membuat dan memelihara prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan.

Rekaman kegiatan kalibrasi dan pemeliharaan serta hasilnya harus disimpan.



4.4.2 Evaluasi kepatuhan

Sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan, perusahaan harus membuat,

menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap

peraturan secara berkala. Perusahaan harus menyimpan rekaman hasil evaluasi berkala

tersebut. Frekuensi evaluasi berkala dapat bervariasi sesuai dengan persyaratan

peraturan yang diberikan.

Perusahaan harus mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan lainnya yang diikuti.

Perusahaan dapat menggabungkan evaluasi ini dengan evaluasi kepatuhan terhadap

peraturan, ataupun dibuat dengan prosedur yang terpisah.

Perusahaan harus menyimpan rekaman hasil evaluasi berkala tersebut. Frekuensi

evaluasi berkala dapat bervariasi untuk membedakan persyaratan lainnya.

4.4.3 Penyelidikan insiden

Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mencatat,

menyelidiki dan menganalisa insiden untuk :

a. Menentukan kekurangan dalam program dan strategi K3 yang mendasari, dan faktor

lain yang dapat menyebabkan kejadian insiden.

b. Identifikasi kebutuhan tindakan perbaikan.

c. Identifikasi peluang tindakan pencegahan.

d. Identifikasi peluang bagi peningkatan berkelanjutan.

e. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan. Penyelidikan harus tepat waktu.

Terdapat jenis pelaporan lainnya yang berkaitan dengan perbaikan kekurangan :

a. Laporan penyelidikan

1) Perusahaan mempunyai prosedur penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat

kerja yang dilaporkan.

2) Penyelidikan dan pencegahan kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau ahli

K3 yang dilatih.

3) Laporan penyelidikan berisi saran-saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha

perbaikan.

4) Tanggung jawab diberikan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan

tindakan perbaikan sehubungan dengan laporan penyelidikan.

5) Tindakan perbaikan didiskusikan dengan karyawan di tempat terjadinya

kecelakaan.

6) Efektifitas tindakan perbaikan dipantau.



b. Penanganan masalah,

1) Terdapat prosedur untuk menangani masalah K3 yang timbul dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

2) Karyawan diberi informasi mengenai prosedur penanganan masalah K3 dan

menerima informasi kemajuan penyelesaiannya.

4.4.4 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Perusahaan harus memastikan setiap perubahan penting yang berasal dari tindakan

perbaikan dan pencegahan direkam dalam dokumentasi sistem manajemen K3.

Prosedur pelaporan informasi yang terkait dan tepat waktu harus ditetapkan untuk

menunjukkan bahwa pemantauan terhadap sistem manajemen telah dilaksanakan dan

serta kinerja K3 ditingkatkan.

Prosedur pelaporan internal perlu ditetapkan untuk menangani :

a. Pelaporan terjadinya insiden.

• Terdapat prosedur pendokumentasian yang menjamin bahwa semua kecelakaan

dan penyakit akibat kerja serta insiden di tempat kerja dilaporkan.

• Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan sebagaimana ditetapkan oleh


b. Pelaporan keadaan darurat.

• Terdapat prosedur proses pelaporan sumber bahaya dan personil perlu diberitahu

mengenai proses sumber bahaya terhadap K3.

c. Pelaporan ketidaksesuaian.

d. Pelaporan kinerja K3.

e. Pelaporan identifikasi sumber bahaya.

Prosedur pelaporan eksternal perlu ditetapkan untuk menangani :

a. Pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundangan.

b. Pelaporan kepada pemegang saham.

Perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan

ketidaksesuaian (aktual dan potensi), untuk mengambil tindakan perbaikan dan

pencegahan. Prosedur harus menentukan persyaratan untuk:

a. Mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian serta mengambil tindakan untuk

mencegah konsekuensi K3.

b. Menyelidiki ketidaksesuaian, menentukan penyebab dan mengambil tindakan untuk

menghindari terjadi kembali.



c. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menjaga ketidaksesuaian dan menerapkan

tindakan yang ditunjukkan agar tidak terjadi.

d. Mencatat dan mngekomunikasikan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang

diambil.

e. Mengkaji ulang keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil.

Ketika tindakan perbaikan dan pencegahan (i) mengidentifikasikan bahaya baru atau

(ii) menemukan kebutuhan untuk membuat pengendalian baru atau harus diubah, maka

dalam prosedur harus ditetapkan syarat bahwa sebelum tindakan yang diajukan tersebut

diterapkan maka ketetapan harus diambil melalui penilaian resiko. Setiap tindakan

perbaikan dan pencegahan yang diambil untuk menghilangkan penyebab aktual dan

potensial suatu ketidaksesuaian harus sesuai dengan masalah dan sebanding dengan

resiko K3 yang dihadapi.

4.4.5 Audit sistem manajemen K3

Audit sistem manajemen K3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui

keefektifan penerapan sistem manajemen K3. Audit harus dilaksanakan secara sistematik

dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan

metoda yang sudah ditetapkan (peraturan menaker no 5 tahun 1996).

Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan

bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh

pimpinan dalam proses tinjauan ulang manajemen.

Untuk pembuktian penerapan sistem manajemen K3, perusahaan dapat melakukan audit

melalui badan audit yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Audit sistem manajemen

K3 meliputi 12 unsur di bawah ini, dan dijelaskan lebih rinci pada lampiran I dan II.

a. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen.

b. Strategi pendokumentasian.

c. Peninjauan ulang desain dan kontrak.

d. Pengendalian dokumen.

e. Pembelian.

f. Keamanan berkerja berdasarkan sistem manajemen K3.

g. Standar pemantauan.

h. Pelaporan dan perbaikan keuangan.

i. Pengelolaan material dan pemindahannya.

j. Pengumpulan dan penggunaan data.

k. Pemeriksaan sistem manajemen.

l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan.



Audit sistem manajemen K3 akan memeriksa sebanyak 166 kriteria (terdapat pada

Lampiran I), dimana tingkat penerapan sistem manajemen K3 dibagi menjadi tiga (3)

tingkatan, yaitu:

a. Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan

sebanyak 64 kriteria.

b. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah harus

menerapkan sebanyak 122 kriteria.

c. Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan

sebanyak 166 kriteria. Kriteria yang harus dipenuhi untuk tiap tingkatan terdapat pada

lampiran II.

Keberhasilan penerapan sistem manajemen K3 di tempat kerja diukur sebagai berikut:

a. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0 – 59% dan pelanggaran peraturan

perundangan dikenai tindakan hukum.

b. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60 – 84% diberikan sertifikat dan bendera perak.

c. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85 – 100% diberikan sertifikat dan bendera

emas.

Program audit harus direncanakan, dibuat, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan,

berdasarkan hasil penilaian resiko dari kegiatan perusahaan, dan hasil audit sebelumnya.

Perusahaan harus membuat dan memelihara rekaman yang diperlukan untuk

menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan sistem manajemen K3 nya dan hasil-hasil

yang telah dicapai.

Prosedur audit harus dibuat, diterapkan dan dipelihara dengan mengacu pada :

a. Tanggung jawab, kompetensi, dan persyaratan untuk merencanakan dan

melaksanakan audit, melaporkan hasil dan menyimpan rekaman yang terkait.

b. Penentuan kriteria, lingkup, frekuensi dan metoda audit.

Audit internal sistem manajemen K3 dilaksanakan pada interval waktu yang telah

direncanakan untuk :

a. Menentukan apakah sistem manajemen K3 :

1) Memenuhi pengaturan manajemen K3 yang sudah direncanakan.

2) Harus terlebih dahulu diterapkan dan dipelihara.

3) Sesuai dengan kebijakan dan tujuan-tujuan perusahaan secara efektif.

b. Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen.



4.4.6 Tinjauan manajemen

Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen K3 perusahaan, pada interval

waktu yang telah direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan

keefektifan yang berkelanjutan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3. Peninjauan

harus memasukkan analisa peluang untuk peningkatan dan perlunya perubahan sistem

manajemen K3, termasuk kebijakan dan tujuan-tujuan K3. Rekaman-rekaman tinjauan

manajemen harus disimpan.

Ruang lingkup tinjauan ulang sistem manajemen K3 harus dapat mengatasi implikasi K3

terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa, termasuk dampaknya terhadap

kinerja perusahaan, meliputi:

a. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan K3.

b. Tujuan, sasaran, dan kinerja K3.

c. Hasil temuan audit Sistem Manajemen K3.

d. Evaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen K3 dan kebutuhan untuk

mengubah sistem manajemen K3 sesuai dengan:

• Perubahan peraturan perundangan.

• Tuntutan dari pihak terkait dan pasar.

• Perubahan produk dan kegiatan perusahaan.

• Perubahan struktur perusahaan perusahaan.

• Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi.

• Pengalaman yang didapat dari insiden K3.

• Pelaporan.

• Umpan balik khususnya dari karyawan.

Masukan bagi tinjauan manajemen harus mencakup :

a. Hasil-hasil audit internal dan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan

persyaratan lainnya yang biasa diikuti perusahaan.

b. Hasil partisipasi dan konsultasi.

c. Komunikasi dari pihak luar yang relevan, termasuk keluhan.

d. Kinerja K3 perusahaan.

e. Perluasan tujuan-tujuan yang telah dicapai.

f. Status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan.

g. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya.

h. Perubahan lingkup, termasuk pengembangan persyaratan peraturan dan persyaratan

lainnya dihubungkan dengan K3.



i. Rekomendasi bagi peningkatan.

Keluaran dari tinjauan manajemen harus sesuai dengan komitmen perusahaan untuk

peningkatan berkelanjutan dan harus memasukkan beberapa keputusan dan tindakan

untuk perubahan yang memungkinkan untuk meningkatkan (i) kinerja K3, (ii) Kebijakan

dan tujuan-tujuan K3, (iii) sumber daya, serta (iv) unsur-unsur lain dari sistem manajemen

K3.

Keluaran yang relevan dari tinjauan manajemen harus tersedia bagi komunikasi dan

konsultasi.



BAB V

SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI

5.1. Sumber daya manusia

1. Pelatih

Peran pelatih adalah untuk:

• Membantu anda dalam merencanakan proses belajar.

• Membimbing anda dalam melakukan tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam

tahap belaja.

• Membantu anda untuk memahami konsep dan praktik baru dan untuk menjawab

pertanyaan anda mengenai proses belajar anda.

• Membantu anda untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang anda

perlukan untuk belajar anda.

• Mengorganisir kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.

• Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

2. Penilai

Penilai bertugas melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian di tempat

kerja.

Penilai akan:

• Melaksanakan penilaian apabila anda telah siap dan merencanakan proses belajar

dan penilaian selanjutnya dengan anda.

• Menjelaskan kepada anda mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki dan

mendiskusikan rencana pelatihan selanjutnya dengan anda.

• Mencatat pencapaian / perolehan anda.

3. Teman kerja/sesama peserta pelatihan

Teman kerja anda/sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber dukungan dan

bantuan. Anda juga dapat mendiskusikan proses belajar dengan mereka. Pendekatan ini

akan menjadi suatu yang berharga dalam membangun semangat tim dalam lingkungan

belajar/kerja Anda dan dapat meningkatkan pengalaman belajar Anda.



5.2. Sumber-sumber perpustakaan

Pengertian sumber-sumber adalah material yang menjadi pendukung proses

pembelajaran ketika peserta pelatihan sedang menggunakan pedoman belajar ini.

Sumber-sumber tersebut dapat meliputi :

1. Buku referensi (text book)/ buku manual servis

2. Lembar kerja

3. Contoh form-form check list.

Ada beberapa sumber yang disebutkan dalam pedoman belajar ini untuk membantu

peserta pelatihan mencapai unjuk kerja yang tercakup pada suatu unit kompetensi.

Prinsip-prinsip dalam pelatihan berbasis kompetensi adalam mendorong pada fleksibilitas

dari penggunaan sumber-sumber yang terbaik dalam suatu unit kompetensi tertentu,

dengan mengijinkan peserta untuk menggunakan sumber-sumber alternatif lain yang

lebih baik, atau jika ternyata sumber-sumber yang direkomendasi dalam pedoman belajar

ini tidak tersedia/tidak ada.

Buku-buku referensi untuk bahan pelatihan yang telah direkomendasi:

• Undang-undang no. 1 tahun 1970, tentang keselamatan kerja.

• Peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 5 tahun 1996, tentang sistem manajemen K3.

• Keputusan Menteri Tenaga Kerja no.187 tahun 1999, tentang pengendalian bahan

kimia berbahaya di tempat kerja.

• Peraturan Pemerintah no. 11 tahun 1979, tentang keselamatan kerja.



LAMPIRAN I

PEDOMAN TEKNIS AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN

1.1

1.1.1 Adanya kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang tertulis, bertanggal dan

secara jelas menyatakan tujuan-tujuan keselamatan dan kesehatan kerja dan

komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja keselamatan dan kesehatan

kerja.

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja

1.1.2 Kebijakan yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus.

1.1.3 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses

konsultasi dengan wakil karyawan.

1.1.4 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja

kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan

tatacara yang tepat.

1.1.5 Apabila diperlukan, kebijakan khusus dibuat untuk masalah keselamatan dan

kesehatan kerja yang bersifat khusus.

1.1.6 Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan kebijakan khusus lainnya ditinjau

ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut mencerminkan

dengan perubahan yang terjadi dalam peraturan perundangan.

1.2

1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan

kepada semua personil yang terkait dalam perusahaan yang telah ditetapkan

harus disebarluaskan dan didokumentasikan.

Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak

1.2.2 Penunjukkan penanggungjawab keselamatan dan kesehatan kerja harus sesuai


1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja

keselamatan dan kesehatan kerja pada unit kerjanya.

1.2.4 Perusahaan mendapatkan saran-saran dari ahli bidang keselamatan dan

kesehatan kerja yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan.

1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat mendapatkan

latihan.



1.2.6 Kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dimasukkan dalam laporan tahunan

perusahaan atau laporan lain yang setingkat.

1.2.7 Pimpinan unit kerja diberi informasi tentang tanggung jawab mereka terhadap

tenaga kerja kontraktor dan orang lain yang memasuki tempat kerja.

1.2.8 Tanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru

mengenai peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah

ditetapkan.

1.2.9 Pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan.

1.3

1.3.1 Hasil peninjauan ulang dicatat dan didokumentasikan.

Tinjauan ulang dan evaluasi

1.3.2 Apabila memungkinkan, hasil tinjauan ulang dimasukkan ke dalam perencanaan

tindakan manajemen.

1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan sistem manajemen K3 secara

berkala untuk menilai kesesuaian dan efektifitas sistem manajemen K3.

1.4

1.4.1 Keterlibatan tenaga kerja dan penjadualan konsultasi dengan wakil perusahaan

yang ditunjuk didokumentasikan.

Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja

1.4.2 Dibuatkan prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-

perubahan yang mempunyai implikasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

1.4.3 Sesuai dengan peraturan perundangan perusahaan telah membentuk P2K3.

1.4.4 Ketua P2K3 adalah pengurus atau pimpinan puncak.

1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur

untuk mengendalikan risiko.

1.4.7 P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di

tempat kerja.

1.4.8 P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

1.4.9 Apabila diperlukan, dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil

tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggungjawab keselamatan dan

kesehatan kerja di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan yang

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



1.4.10 Apabila kelompok-kelompok kerja telah terbentuk, maka tenaga kerja diberi

informasi tentang struktur kelompok kerja tersebut.

2. STRATEGI PENDOKUMENTASIAN

2.1

2.1.1 Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya

dan resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan operasi.

Perencanaan rencana strategi keselamatan dan kesehatan kerja

2.1.2 Perencanaan strategi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan telah

ditetapkan dan diterapkan untuk mengendalikan potensi bahaya dan resiko

keselamatan dan kesehatan kerja yang telah teridentifikasi, yang berhubungan

dengan operasi.

2.1.3 Rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat

kerja tertentu telah dibuat.

2.1.4 Rencana didasarkan pada potensi bahaya dan insiden, serta catatan

keselamatan dan kesehatan kerja sebelumnya.

2.1.5 Rencana tersebut menetapkan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja

perusahaan yang dapat diukur, menetapkan prioritas dan menyediakan sumber

daya.

2.2

2.2.1 Manual sistem Manajemen K3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, dan prosedur

keselamatan dan kesehatan kerja untuk semua tingkatan dalam perusahaan.

Manual sistem manajemen K3

2.2.2 Apabila diperlukan manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau

tempat kerja tertentu telah dibuat.

2.2.3 Manual Sistem Manajemen K3 mudah didapat oleh semua personil dalam

perusahaan.

2.3

2.3.1 Informasi tentang kegiatan dan masalah keselamatan dan kesehatan kerja

disebarkan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja perusahaan.

Penyebarluasan informasi keselamatan dan kesehatan kerja

2.3.2 Catatan-catatan informasi keselamatan dan kesehatan kerja dipelihara dan

disediakan untuk seluruh tenaga kerja dan orang lain yang datang ke tempat

kerja.



3. PENINJAUAN ULANG PERANCANGAN (DESIGN) DAN KONTRAK

3.1

3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi bahaya dan

penilaian resiko yang dilakukan pada tahap melakukan perancangan atau

perancangan ulang.

Pengendalian perancangan

3.1.2 Prosedur dan instruksi kerja untuk penggunaan produk, pengoperasian sarana

produksi dan proses yang aman disusun selama tahap perancangan.

3.1.3 Petugas yang kompeten telah ditentukan untuk melakukan verifikasi bahwa

perancangan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang

ditetapkan.

3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja diidentifikasikan, didokumentasikan,

ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.

3.2

3.2.1 Prosedur yang terdokumentasikan harus mampu mengidentifikasi dan menilai

potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan dan masyarakat,

dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam

suatu kontrak.

Peninjauan ulang kontrak

3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tahap tinjauan ulang

kontrak oleh personil yang berkompeten.

3.2.3 Kontrak-kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi

persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pelanggan.

3.2.4 Catatan tinjauan ulang kontrak dipelihara dan didokumentasikan.

4. PENGENDALIAN DOKUMEN

4.1

4.1.1 Dokumen keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai identifikasi status,

wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.

Persetujuan dan pengeluaran dokumen

4.1.2 Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut.

4.1.3 Dokumen keselamatan dan kesehatan kerja edisi terbaru disimpan secara

sistematis pada tempat yang ditentukan.

4.1.4 Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen

usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.



4.2

4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan terhadap dokumen

keselamatan dan kesehatan kerja.

Perubahan dan modifikasi dokumen

4.2.2 Apabila memungkinkan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam

dokumen atau lampirannya.

4.2.3 Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang

mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah

penggunaan dokumen yang usang.

5. PEMBELIAN

5.1

5.1.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi

teknik dan informasi lain yang relevan dengan keselamatan dan kesehatan kerja

telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.

Spesifikasi dari pembelian barang dan jasa

5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus

dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan

dan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang potensial berpengaruh pada saat keputusan

pembelian dilakukan apabila persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja

dicantumkan dalam spesifikasi pembelian.

5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap

prosedur kerja perlu dipertimbangkan sebelum pembelian, serta ditinjau ulang

sebelum pembelian dan pemakaian sarana produksi dan bahan kimia.

5.2

5.2.1 Barang dan jasa yang telah dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi

pembelian.

Sistem verifikasi untuk barang dan jasa yang dibeli

5.3

5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu

diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya. Catatan tersebut dipelihara

untuk memeriksa prosedur ini.

Kontrol barang dan jasa yang dipasok pelanggan

5.3.2 Produk yang disediakan oleh pelanggan dapat diidentitikasikan dengan jelas.



6. KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SISTEM MANAJEMEN K3

6.1

6.1.1 Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasikan bahaya yang potensial dan

telah menilai resiko-resiko yang timbul dari suatu proses kerja.

Sistem kerja

6.1.2 Apabila upaya pengendalian resiko diperlukan maka upaya tersebut ditetapkan

melalui tingkat pengendalian.

6.1.3 Terdapat prosedur kerja yang didokumentasikan dan jika diperlukan diterapkan

suatu sistem “Ijin Kerja“ untuk tugas-tugas yang beresiko tinggi.

6.1.4 Prosedur atau petunjuk kerja untuk mengelola secara aman seluruh resiko yang

teridentifikasi didokumentasikan.

6.1.5 Kepatuhan dengan peraturan, standar dan ketentuan pelaksanaan diperhatikan

pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi prosedur atau petunjuk

kerja.

6.1.6 Prosedur kerja dan instruksi kerja dibuat oleh petugas yang berkompeten dengan

masukan dari tenaga kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas dan

prosedur disahkan oleh pejabat yang ditunjuk.

6.1.7 Alat pelindung diri disediakan bila diperlukan dan digunakan secara benar serta

dipelihara selalu dalam kondisi layak pakai.

6.1.8 Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan laik pakai sesuai

dengan standar dan atau peraturan perundangan yang berlaku.

6.1.9 Upaya pengendalian resiko ditinjau ulang apabila terjadi perubahan pada proses

kerja.

6.2

6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan

dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah

ditentukan.

Pengawasan

6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat

resiko tugas.

6.2.3 Pengawas ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.

6.2.4 Pengawas diikutsertakan dalam pelaporan dan penyelidikan penyakit akibat kerja

dan kecelakaan, dan wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada

pengurus.

6.2.5 Pengawas ikut serta dalam proses konsultasi.



6.3

6.3.1 Persyaratan tugas tertentu, termasuk persyaratan kesehatan, diidentifikasi dan

dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.

Seleksi dan penempatan personil

6.3.2 Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada kemampuan dan tingkat

keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja.

6.4

6.4.1 Perusahaan melakukan penilaian lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-

daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk.

Lingkungan kerja

6.4.2 Terdapat pengendalian atas tempat-tempat dengan pembatasan ijin masuk.

6.4.3 Fasilitas-fasilitas dan layanan yang tersedia di tempat kerja sesuai dengan

standar dan pedoman teknis.

6.4.4 Rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda pintu darurat harus dipasang

sesuai dengan standar dan pedoman teknis.

6.5

6.5.1 Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan

mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh

peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.

Pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana produksi

6.5.2 Semua catatan yang memuat data-data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan,

pemeliharaan, perbaikan dan perubahan-perubahan yang dilakukan atas sarana

produksi harus disimpan dan dipelihara.

6.5.3 Sarana produksi yang harus terdaftar memiliki sertifikat yang masih berlaku.

6.5.4 Perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan personel yang

berkompeten.

6.5.5 Apabila memungkinkan, sarana produksi yang akan diubah harus sesuai dengan

persyaratan peraturan perundangan yang berlaku.

6.5.6 Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan yang mencakup ketentuan mengenai

peralatan-peralatan dengan kondisi keselamatan yang kurang baik dan perlu

untuk segera diperbaiki.

6.5.7 Terdapat suatu sistem penandaan bagi alat yang sudah tidak aman lagi jika

digunakan atau yang sudah tidak digunakan lagi.

6.5.8 Apabila diperlukan, dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock

out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum

saatnya.

6.5.9 Prosedur persetujuan untuk menjamin bahwa peralatan produksi dalam kondisi

yang aman untuk dioperasikan.



6.6

6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada

standar dan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja, maka perlu

disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.

Pelayanan

6.6.2 Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada

standar dan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja, maka perlu disusun

prosedur untuk menjamin bahwa pemberian pelayanan memenuhi persyaratan.

6.7

6.7.1 Keadaan darurat yang potensial (di dalam atau di luar tempat kerja) telah

diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat tersebut telah didokumentasikan.

Kesiapan untuk menangani keadaan darurat

6.7.2 Prosedur keadaan darurat diuji dan ditinjau ulang secara rutin oleh petugas yang

berkompeten.

6.7.3 Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan

darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.

6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat diberikan pelatihan khusus.

6.7.5 Instruksi keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara

jelas/menyolok dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja perusahaan.

6.7.6 Alat dan sistem keadaan darurat diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala.

6.7.7 Kesesuaian, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan

darurat telah dinilai oleh petugas yang berkompeten.

6.8

6.8.1 Perusahaan telah mengevaluasi alat PPPK dan menjamin bahwa sistem PPPK

yang ada memenuhi standard dan pedoman teknis yang berlaku.

Pertolongan pertama pada kecelakaan

6.8.2 Petugas PPPK telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku.

7. STANDAR PEMANTAUAN

7.1

7.1.1 Inspeksi tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.

Pemeriksaan bahaya

7.1.2 Inspeksi dilaksanakan bersama oleh wakil pengurus dan wakil tenaga kerja yang

telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi potensi bahaya.

7.1.3 Inspeksi mencari masukkan dari petugas yang melakukan tugas di tempat yang

diperiksa.



7.1.4 Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat

inspeksi.

7.1.5 Laporan inspeksi diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.

7.1.6 Tindakan korektif dipantau untuk menentukan efektifitasnya.

7.2

7.2.1 Pemantauan lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya dicatat

dan dipelihara.

Pemantauan lingkungan kerja

7.2.2 Pemantauan lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologis, radiasi dan

psikologis.

7.3

7.3.1 Terdapat sistem yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi,

pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai

kesehatan dan keselamatan.

Peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian

7.3.2 Alat dipelihara dan dikalibrasikan oleh petugas yang berkompeten.

7.4

7.4.1 Sesuai dengan peraturan perundangan, kesehatan tenaga kerja yang bekerja

pada tempat kerja yang mengandung bahaya harus dipantau.

Pemantauan kesehatan

7.4.2 Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan perlu

dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.

7.4.3 Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai


7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan


7.4.5 Catatan mengenai pemantauan kesehatan dibuat sesuai dengan peraturan


8. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN

8.1

8.1.1 Terdapat prosedur proses pelaporan sumber bahaya dan personil perlu diberitahu

mengenai proses pelaporan sumber bahaya terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja.

Pelaporan keadaan darurat



8.2

8.2.1 Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan dan

penyakit akibat kerja serta insiden di tempat kerja dilaporkan.

Pelaporan Iisiden

8.2.2 Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan sebagaimana ditetapkan oleh


8.3

8.3.1 Perusahaan mempunyai prosedur penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat

kerja yang dilaporkan.

Penyelidikan kecelakaan kerja

8.3.2 Penyelidikan dan pencegahan kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau ahli

K3 yang telah dilatih.

8.3.3 Laporan penyelidikan berisi saran-saran dan jadual waktu pelaksanaan usaha

perbaikan.

8.3.4 Tanggung jawab diberikan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan

tindakan perbaikan sehubungan dengan laporan penyelidikan.

8.3.5 Tindakan perbaikan didiskusikan dengan tenaga kerja di tempat terjadinya

kecelakaan.

8.3.6 Efektifitas tindakan perbaikan dipantau.

8.4

8.4.1 Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja

yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penanganan masalah

8.4.2 Tenaga kerja diberi informasi mengenai prosedur penanganan masalah

keselamatan dan kesehatan kerja dan menerima informasi kemajuan

penyelesaiannya.

9. PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA

9.1

9.1.1 Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang

berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.

Penanganan secara manual dan mekanis

9.1.2 Identifikasi dan penilaian dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten.

9.1.3 Perusahaan menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian risiko yang

berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.

9.1.4 Prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap

kerusakan, tumpahan dan kebocoran.



9.2

9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan

dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sistem pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan

9.2.2 Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang

dapat rusak atau kadaluwarsa.

9.2.3 Terdapat prosedur menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

9.3

9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan prosedur mengenai penyimpanan,

penanganan dan pemindahan bahan-bahan berbahaya yang sesuai dengan

persyaratan peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.

Bahan-bahan berbahaya

9.3.2 Lembar Data Bahan yang komprehensif untuk bahan-bahan berbahaya harus

mudah didapat.

9.3.3 Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan-bahan

berbahaya.

9.3.4 Rambu peringatan bahaya dipampang sesuai dengan persyaratan peraturan

perundangan dan standar yang berlaku.

9.3.5 Terdapat prosedur yang didokumentasikan mengenai penanganan secara aman

bahan-bahan berbahaya.

9.3.6 Petugas yang menangani bahan-bahan berbahaya diberi pelatihan mengenai cara

penanganan yang aman.

10. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA

10.1

10.1.1 Perusahaan mempunyai prosedur untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,

mengarsipkan, memelihara dan menyimpan catatan keselamatan dan kesehatan

kerja.

Catatan keselamatan dan kesehatan kerja

10.1.2 Undang-undang, peraturan, standar dan pedoman teknis yang relevan dipelihara

pada tempat yang mudah didapat.

10.1.3 Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan

catatan.

10.1.4 Catatan mengenai peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara.

10.1.5 Catatan kompensasi kecelakaan kerja dan catatan rehabilitasi kesehatan

dipelihara.



10.2

10.2.1 Data keselamatan dan kesehatan kerja yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.

Data dan laporan keselamatan dan kesehatan kerja

10.2.2 Laporan rutin kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dibuat dan disebarluaskan

di dalam perusahaan.

11. AUDIT SISTEM MANAJEMEN K3

11.1

11.1.1 Audit sistem manajemen K3 yang terjadual dilaksanakan untuk memeriksa

kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan apakah kegiatan

tersebut efektif.

Audit internal sistem manajemen K3

11.1.2 Audit internal sistem manajemen K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten

dan independen di perusahaan.

11.1.3 Laporan audit didistribusikan kepada manajemen dan petugas lain yang

berkepentingan.

11.1.4 Kekurangan yang ditemukan pada saat audit diprioritaskan dan dipantau untuk

menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.

12. PENGEMBANGAN KETERAMPILAN DAN KEMAMPUAN

12.1

12.1.1 Analisis kebutuhan pelatihan yang mencakup persyaratan keselamatan dan

kesehatan kerja telah dilaksanakan.

Strategi Pelatihan

12.1.2 Rencana pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja telah disusun bagi semua

tingkatan dalam perusahaan-perusahaan.

12.1.3 Pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan dan

keahliannya.

12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang mempunyai kemampuan dan

pengalaman yang memadai serta diakreditasi menurut peraturan perundangan

yang berlaku.

12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang

efektif.

12.1.6 Perusahaan mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.

12.1.7 Evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjamin peningkatan secara

berkelanjutan.

12.1.8 Program pelatihan ditinjau ulang secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan

dan efektif.



12.2

12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang

mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pelatihan bagi manajemen dan supervisor

12.2.2 Manajer dan supervisor menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan

tanggung jawab mereka.

12.3

12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan

yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.

Pelatihan bagi tenaga kerja

12.3.2 Pelatihan diselenggarakan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi

perubahan sarana produksi atau proses.

12.3.3 Apabila diperlukan diberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.

12.4

12.4.1 Perusahan mempunyai program pengenalan untuk semua tenaga kerja dengan

memasukan materi kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pelatihan untuk pengenalan bagi pengunjung dan kontraktor

12.4.2 Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat

(briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin keselamatan dan

kesehatan kerja.

12.5

12.5.1 Perusahaan mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan

lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk

melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan

peralatan.

Pelatihan keahlian khusus



LAMPIRAN II

PEMBAGIAN KRITERIA TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3

NO. ELEMEN TINGKAT AWAL TINGKAT

TRANSISI (Seluruh tingkat awal dan

transisi)

TINGKAT LANJUT (Seluruh tingkat

awal, transisi dan lanjut)

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen

1.1.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8.

1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.4.2, 1.4.9, 1.4.10

1.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.2.3, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2

2. Strategi pendokumentasian 2.3.1 1 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.2.

3. Peninjauan ulang desain dan kontrak

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2

3.1.4, 3.2.3, 3.2.4

4. Pengendalian dokumen 4.1.1., 4.1.2, 4.2.1 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3

5.

Pembelian 5.1.1, 5.2.1 5.1.2, 5.1.3 5.1.4, 5.3.1, 5.3.2

6.

Keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen K3

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.7.1, 6.7.3, 6.7.5, 6.8.1, 6.8.2

6.1.4, 6.1.6, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.1, 6.5.1, 6.5.5, 6.5.9, 6.6.1, 6.6.2, 6.7.2, 6.7.6, 6.7.7

6.1.9, 6.7.4

7.

Standar pemantauan 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.4.1, 7.4.2

7.1.5, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.2

8.

Pelaporan dan perbaikan 8.1.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2

8.2.1, 8.3.2, 8.3.5 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6

9.

Pengelolaan material dan perpindahannya

9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4

9.1.3, 9.3.5, 9.3.6 6 9.1.4, 9.2.2

10.

Pengumpulan dan penggunaan data

10.1.1, 10.1.2 10.1.3, 10.1.5, 10.2.1

10.1.4, 10.2.2

11.

Audit Sistem Manajemen K3

11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4

12.

Pengembangan keterampilan dan kemampuan

12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.4.1, 12.5.1

12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.3.2, 12.4.2

12.1.1, 12.1.7, 12.1.8, 12.3.3



LAMPIRAN III FORMULIR LAPORAN AUDIT

LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

TINGKAT PENCAPAIAN : < AWAL/ TRANSISI/ LANJUTAN >

Nomor : < No. laporan >

< NAMA PERUSAHAAN YANG DIAUDIT >

< LOKASI >

< NAMA BADAN AUDIT >

DISTRIBUSI LAPORAN:

1. < NAMA PERUSAHAAN YANG DIAUDIT >

2. < DEPARTEMEN TENAGA KERJA >

3. < NAMA BADAN AUDIT >



No. laporan

< No. laporan >

LAPORAN AUDIT SISTEM

MANAJEMEN KESELAMATAN

DAN KESEHATAN KERJA

Halaman

< No. halaman >

Tgl. laporan < Tanggal laporan >

< NAMA PERUSAHAAN >

< No. audit > < No. distribusi >

No. pekerjaan < No. pekerjaan > RINGKASAN Auditor Koordinator

1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. PELAKSANAAN AUDIT

Tanggal :

Tempat :

3. TUJUAN AUDIT

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. LINGKUP AUDIT

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. TIM AUDITOR

Tim Auditor (NAMA BADAN AUDIT) terdiri dari :

1. <NAMA>, Ketua

2. <NAMA>, Anggota

6. WAKIL PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

1. <NAMA>, <JABATAN>



No. laporan

< No. laporan >



DAN KESEHATAN KERJA

Halaman

< No. halaman >


< NAMA PERUSAHAAN >

< No. audit > < No. distribusi >


1. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. STRUKTUR PERUSAHAAN K3 TEMPAT KERJA

3. JADWAL AUDIT

NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN PERHUBUNGAN

1. PERTEMUAN AWAL

2. PELAKSANAAN AUDIT

3. PERTEMUAN AKHIR

4. LAPORAN PERTEMUAN AUDIT

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



No. laporan

< No. laporan >



DAN KESEHATAN KERJA

Halaman

< No. halaman >


< NAMA PERUSAHAAN >

< No. audit >

< No. distribusi >


5. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

NO NO KRITERIA KRITERIA PEMENUHANNYA

SESUAI TIDAK SESUAI

MAYOR MINOR

6. URAIAN KETIDAK SESUAIAN

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. LAPORAN PERTEMUAN AKHIR

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

bidang manajemen air minum sistem manajemen keselamatan...

Documents