DIKLAT PENJENJANGANAUDITOR KETUA TIM SIMKODE MA : 2.160

SISTEMINFORMASIMANAJEMEN2007PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANEDISI KEEMPATJudul Modul : Sistem Informasi ManajemenPenyusun : Djoko Sutono, Ak.Perevisi I : Slamet Haryadi, Ak., M.S.A.Rudi Harahap, Ak., M.ComPerevisi II : M. Hassan, Ak., MAFISPerevisi III : Nurharyanto, AkPereviu : Linda Ellen Theresia, S.E., M.B.A.Editor : Daissy Erdianthy, S.E., M.Ak.Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKPdalam rangka Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Ketua TimEdisi Pertama : Tahun 1999Edisi Kedua (Revisi Pertama) : Tahun 2002Edisi Ketiga (Revisi Kedua) : Tahun 2005Edisi Keempat (Revisi Ketiga) : Tahun 2007ISBN 979-3873-14-0ap)97Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau menggandakan sebagianatau seluruh isi modul ini, serta memperjualbelikan tanpa izin tertulisdari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

Sistem Informasi Manajemen

Pusdiklatwas BPKP- 2007 iii

DAFTAR ISIHalamanKata Pengantar ...................................................................... iDaftar Isi .............................................................................. iiiBab I PENDAHULUAN .......................................................... 1

A. Latar Belakang ...................................................... 1B. Tujuan Pemelajaran Umum ...................................... 3C. Tujuan Pemelajaran Khusus ...................................... 3D. Deskripsi Singkat Struktur Modul ................................ 5E. Metodologi Pemelajaran .......................................... 6Bab II KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI ................................... 7A. Pengertian Sistem Informasi ...................................... 7B. Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) ........... 9C. Perhatian Terhadap Manajemen Informasi ..................... 12D. Pengguna Sistem Informasi Manajemen ........................ 12E. Peran Baru Sistem Informasi Manajemen ...................... 15F. Konsep Subsistem Informasi Organisasi ........................ 18Soal Latihan ............................................................. 20Diskusi Kasus ......................................................... ... 21Sistem Informasi Manajemen

Pusdiklatwas BPKP- 2007 ivBab III SISTEM PENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN ................... 23A. Pengambilan Keputusan ............................................ 23B. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan (DSS) ........... 27C. Sistem Kelompok Pendukung Pengambilan Keputusan –Group Decision Support Systems (GDSS) ....................... 36D. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif –Executive Support Systems (ESS) ............... ................. 41E. Sistem Pakar – Expert Systems (ES) ........ ..................... 44Soal Latihan ............................................................. 47Diskusi Kasus ............................................................ 47Bab IV PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ................................. 49A. Pendahuluan ........................................................ 49B. Model-Model Pengembangan Sistem ............................. 50C. Tahap-Tahap Pengembangan Sistem ............................ 53D. Durasi Untuk Pengembangan Sistem ............................. 60E. Metode Pengembangan Perangkat Lunak ....................... 61Soal Latihan ............................................................. 63Diskusi Kasus ............................................................. 63Bab V PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI .......... 65A. Kerentanan dan Gangguan Terhadap Sistem Informasi ....... 65B. Tujuan Keamanan Sistem Informasi ............................. 69C. Membangun Pengendalian Sistem Informasi .................... 70Sistem Informasi Manajemen

Pusdiklatwas BPKP- 2007 vD. Pengendalian Umum ................................................ 71E. Pengendalian Aplikasi ............................................. 81Soal Latihan ............................................................ 84Diskusi Kasus ............................................................ 84Bab VI DAMPAK ETIKA DAN SOSIAL PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI 86A. Pendahuluan ........................................................ 86

B. Perilaku Moral dan Konsep Etika ................................. 88C. Perlunya Budaya Etika ............................................. 89D. Memahami Timbulnya Permasalahan Etika dalam TI ......... 91E. Etika Dalam Suatu Masyarakat Informasi ........................ 94F. Hak Sosial dan Komputer ......................................... 101G. Rencana Tindakan Untuk Mencapai OperasiKomputer yang Etis ................................................. 106Soal Latihan ............................................................. 107Diskusi Kasus ............................................................ 107Dafar Pustaka ........................................................................ 109Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 1

BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPerkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkanterjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilankeputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional(pelaksana teknis) maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembanganini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari paramanajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selaludapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapatdigunakannya dalam proses pengambilan keputusan.Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telahmembawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas denganlebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapatmemanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untukmenjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronis seperti terlihat padaGambar 1-1 di bawah ini.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 2Gambar – 1-1Para manajer di berbagai organisasi juga diharapkan dapat dengan lebihmudah untuk menganalisis kinerjanya secara konstan dan konsistendengan pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia.Dalam modul sistem informasi manajemen ini, topik-topik yang dibahasantara lain berkenaan dengan bagaimana pemanfaatan teknologiinformasi dikaitkan dengan pentingnya atau bantuannya dalam prosespengambilan keputusan manajemen. Selain itu dibahas pula mengenaiperkembangan dari sistem informasi manajemen, tahap-tahappengembangan sistem, dan peran penting dari sistem pendukung untukpengambilan keputusan. Pada bagian akhir modul ini juga akan dibahasmengenai bagaimana sistem pengamanan dan pengendalian dalampemanfaatan teknologi informasi di dalam sistem informasi manajemen.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 3

Sebagai tambahan, juga dibahas mengenai dampak atau pengaruh etikadan sosial dari sistem informasi.Pembahasan modul sistem informasi manajemen ini menggunakanpendekatan bagaimana penerapannya pada sektor publik, hal ini sejalandengan sasaran pengguna modul diklat ini yaitu para pegawai dilingkungan instansi pemerintahan. Dan untuk lebih mendukung danmemperkaya pembahasan modul ini, pada bagian akhir modul inidilampirkan kebijakan pemerintah khususnya Inpres No.1 Tahun 2006tentang Pengembangan Pendayagunaan Telematika di Indonesia danInpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi NasionalPengembangan E-Government (Lampiran 1).B. Tujuan Pemelajaran Umum (TPU)Modul ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan umum kepada parapeserta diklat tentang materi sistem informasi manajemen. Denganmempelajari isi modul ini, para peserta diharapkan dapat memperolehpengetahuan dasar mengenai sistem informasi manajemen danmemahami peran sistem informasi manajemen dalam proses pengambilankeputusan. Di samping itu, pemahaman yang memadai akan materi sisteminformasi manajemen merupakan langkah awal, khususnya bagai auditor,untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai auditatas sistem informasi.C. Tujuan Pemelajaran Khusus (TPK)Dengan mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat:1. memiliki satu pengertian tentang sistem informasi manajemen dankemampuan dasar dari sistem tersebut, dapat menguraikan hambatanhambatandalam perkembangan SIM dan mampu mengidentifikasiSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 4struktur hirarki pengguna SIM dan tingkatan manajemen dalampengambilan keputusan;2. mampu menjelaskan arti penting dari sistem pendukung yangdigunakan untuk mempertajam kualitas pengambilan keputusan,mampu menguraikan dan menjabarkan model-model sistempendukung yang umum digunakan dalam berbagai aktivitas dankegiatan yang dilaksanakan dan memberikan dukungan khususnyakepada auditor untuk dapat memanfaatkan model sistem pendukungdi dalam pelaksanaan penugasan audit;3. mampu menjelaskan pendekatan dan model yang digunakan dalampengembangan sistem informasi, mampu menguraikan danmenjabarkan proses pengembangan perangkat keras dan perangkatlunak untuk merancang sistem informasi, dan memahami jangkawaktu yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem informasi;4. mampu menjelaskan berbagai risiko khususnya terkait dengankerentanan dan gangguan teknologi informasi dalam sistem informasidan mampu menguraikan unsur-unsur pengendalian dalam sistem

informasi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana(disaster), kesalahan (errors), interupsi pelayanan dan kejahatanterhadap pemanfaatan komputer; dan5. mampu menjelaskan mengenai dampak perkembangan danpemanfaatan teknologi informasi terhadap etika dan lingkungan sosialmasyarakat pengguna, memahami bagaimana etika berhubungandengan sistem informasi dan mengenali peran etika dalam organisasidan perlunya penerapan budaya etika.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 5D. Deskripsi Singkat Struktur ModulPembahasan materi dalam modul ini lebih dimaksudkan untukmemberikan dasar-dasar aplikasi praktis guna meningkatkan pengetahuandan pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam prosespengambilan keputusan manajemen khususnya pada sektor publik. Olehkarena itu muatan-muatan yang dibahas merupakan konsep-konsep sisteminformasi manajemen dan dilengkapi dengan berbagai contoh dan kasusterkait dengan topik-topik yang dibahas.Pembagian bab-bab dalam modul sistem informasi manajemen ini adalahsebagai berikut:BAB I Pendahuluan.Menguraikan dan membahas mengenai gambaran umum tentanglatar belakang, tujuan, metode pemelajaran sistem informasimanajemenBAB II Konsep Dasar Sistem InformasiMenguraikan dan membahas perkembangan sistem informasimanajemen, definisi sistem dan informasi, dan peranmanajemen sebagai pengguna sistem informasi.BAB III Sistem Pendukung Pengambilan KeputusanMenguraikan dan membahas sistem pendukung dalam rangkauntuk meningkatkan pengambilan keputusan.BAB IV Pengembangan Sistem InformasiMenguraikan dan membahas tahap-tahap pengembangan sisteminformasi dan alternatif pendekatan untuk pengembangansistem.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 6BAB V Pengamanan dan Pengendalian Sistem InformasiMenguraikan sistem pengamanan dan pengendalian terhadapsistem informasi.BAB VI Dampak dan Etika Sosial Pemanfaat Sistem InformasiMenguraikan dampak atau pengaruh etika dan sosial dariperkembangan sistem informasi dalam perannya untukmembantu proses pengambilan keputusan manajemen.E. Metodologi PemelajaranPenyampaian materi diklat ini menggunakan pendekatan pemelajaran

orang dewasa dengan menggunakan metode ceramah, curah pendapat,diskusi dan peserta dianjurkan membaca seluruh materi yang ada,menjawab soal-soal yang disertakan di setiap akhir bab. Instruktur akanmembantu peserta untuk memahami materi melalui pemaparan di kelas.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 7

BAB IIKONSEP DASAR SISTEM INFORMASITujuan Pemelajaran Khusus :Setelah mempelajari bab ini peserta diharapkan:• memiliki satu pengertian mengenai sistem informasi manajemen dan kemampuandasar dari sistem tersebut;• dapat menguraikan hambatan-hambatan dalam perkembangan SIM; dan• mampu mengidentifikasi struktur hirarki pengguna SIM dan tingkatan manajemendalam pengambilan keputusan.A. Pengertian Sistem InformasiSistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapatdidefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer yang menyediakaninformasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Parapemakai biasanya tergabung dalam suatu entitas organisasi formal,seperti Departemen atau Lembaga suatu Instansi Pemerintahan yangdapat dijabarkan menjadi Direktorat, Bidang, Bagian sampai pada unitterkecil dibawahnya. Informasi menjelaskan mengenai organisasi atausalah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu,apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin akan terjadidimasa yang akan datang tentang organisasi tersebut.Sistem informasi memuat berbagai informasi penting mengenai orang,tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitarorganisasi. Informasi sendiri mengandung suatu arti yaitu data yang telahdiolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan dapatdigunakan untuk pengambilan keputusan. Data sendiri merupakan faktafaktayang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadiatau ada di dalam atau di lingkungan fisik organisasi. Data tidak dapatlangsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harusSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 8diolah lebih dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan dalampengambilan keputusan.Informasi harus dikelola dengan baik dan memadai agar memberikanmanfaat yang maksimal. Penerapan sistem informasi di dalam suatuorganisasi dimaksudkan untuk memberikan dukungan informasi yangdibutuhkan, khususnya oleh para pengguna informasi dari berbagaitingkatan manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh parapengguna dari berbagai tingkatan manajemen ini biasa disebut sebagai:Sistem Informasi Manajemen.

Sistem informasi mengandung tiga aktivitas dasar di dalamnya, yaitu:aktivitas masukan (input), pemrosesan (processing), dan keluaran(output). Tiga aktivitas dasar ini menghasilkan informasi yang dibutuhkanorganisasi untuk pengambilan keputusan, pengendalian operasi, analisispermasalahan, dan menciptakan produk atau jasa baru. Masukanberperan di dalam pengumpulan bahan mentah (raw data), baik yangdiperoleh dari dalam maupun dari lingkungan sekitar organisasi.Pemrosesan berperan untuk mengkonversi bahan mentah menjadi bentukyang lebih memiliki arti. Sedangkan, keluaran dimaksudkan untuk mentransferinformasi yang diproses kepada pihak-pihak atau aktivitasaktivitasyang akan menggunakan. Sistem informasi juga membutuhkanumpan balik (feedback), yaitu untuk dasar evaluasi dan perbaikan ditahap input berikutnya.Dewasa ini, sistem informasi yang digunakan lebih berfokus pada sisteminformasi berbasis komputer (computer-based information system).Harapan yang ingin diperoleh di sini adalah bahwa dengan penggunaanteknologi informasi atau sistem informasi berbasis komputer, informasiyang dihasilkan dapat lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu,sehingga pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan efisien.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 9Meskipun sistem informasi berbasis komputer menggunakan teknologikomputer untuk memproses data menjadi informasi yang memiliki arti,ada perbedaan yang cukup tajam antara komputer dan program komputerdi satu sisi dengan sistem informasi di sisi lainnya. Komputer danperangkat lunak komputer yang tersedia merupakan fondasi teknis, alat,dan material dari sistem informasi modern. Komputer dapat dipakaisebagai alat untuk menyimpan dan memproses informasi. Programkomputer atau perangkat lunak komputer merupakan seperangkatinstruksi operasi yang mengarahkan dan mengendalikan pemrosesaninformasi.B. Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)Sesungguhnya, konsep sistem informasi telah ada sebelum munculnyakomputer. Sebelum pertengahan abad ke-20, pada masa itu masihdigunakan kartu punch, pemakaian komputer terbatas pada aplikasiakuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi.Namun demikian para pengguna - khususnya dilingkungan perusahaan -masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer. Aplikasiakuntansi yang berbasis komputer tersebut diberi nama pengolahan dataelektronik (PDE).• Dalam tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan prosesorbaru yang menggunakan silicon chip circuitry dengan kemampuanpemrosesan yang lebih baik. Untuk mempromosikan generasikomputer tersebut, para produsen memperkenalkan konsep sisteminformasi manajemen dengan tujuan utama yaitu aplikasi komputer

adalah untuk menghasilkan informasi bagi manajemen. Ketika itumulai terlihat jelas bahwa komputer mampu mengisi kesenjanganakan alat bantu yang mampu menyediakan informasi manajemen.Konsep SIM ini dengan sangat cepat diterima oleh beberapaSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 10perusahaan dan institusi pemerintah dengan skala besar sepertiDepartemen Keuangan khususnya untuk menangani pengelolaananggaran, pembiayaan dan penerimaan negara.Namun demikian, para pengguna yang mencoba SIM pada tahap awalmenyadari bahwa penghalang terbesar justru datang dari para lapisanmanajemen tingkat menengah - atas (lihat gambar 2-1).Fokus Dalam SIMBos Kita Gaptek, aah Masa’ Sih.....?!Indonesia termasuk salah satu dari negarayang tertinggal jauh dari bagian dunia laindalam penggunaan komputer. Ini dapatterlihat dari cara komunikasi penggunaansurat elektronik (e-mail) mempengaruhikomunikasi pada instansi pemerintah.Secara historis posisi para pimpinan diIndonesia sangat dipengaruhi oleh senioritasdan gender. Pimpinan pada suatu instansisalah satu unsur penentunya adalah usiayang lebih tua (meski sekarang sudahbanyak berkurang), para laki-laki danwanita yang lebih mudalah yang harusmenjadi bawahan dan melaksanakanperintah mereka. Namun ketika instansinyamulai menggunakan komputer sebagai alatbantu, para pegawai yang lebih mudalahyang mampu memanfaat kan teknologitersebut. Yang mengalami pukulan dramatisdari sisi beban psikologis adalah pegawaipegawaiyang sepanjang karir mereka bukansaja tidak pernah menggunakan komputertetapi juga tidak pernah menggunakanmesin ketik manual. Sebagian besarkomunikasi selama ini mereka lakukandengan catatan/memo, faks,konsep surat yang disiapkan oleh pegawairendah. Dulu dengan mudah bagi pimpinanyang lebih tua memerintahkan “bawa surat inike pak Kepala”. Tetapi ini tidak dapatditerapkan bila pak Kepala menghendakitanggapan pribadi melalui e-mail. Parapimpinan tingkat menengah – atas hampirtidak bisa mendelegasikan tugas ini kepegawai yang lebih rendah.Dalam usaha untuk mempercepat pengetahuanpenggunaan komputer bagi pimpinan tingkatmenengah – atas, banyak diadakan kursus

kilat, para pengajarnya seringkali adalahwanita muda cantik dan mereka merupakankontras yang nyata dengan wanita masa lalu,yang seringkali hanya berperan sebagaipegawai rendah penyedia teh.Kursus itu dirasa sangat berat, meskipunmungkin berlangsung tidak lebih dari 3 hari.Bahkan mungkin karena dirasakan begitusangat menyiksanya para pimpinan tingkatatas ini menyebutnya sebagai Diklat KeahliandariNeraka................................................!Gambar 2-1Perkembangan konsep ini masih belum mulus dan banyak organisasimengalami kegagalan dalam aplikasinya karena adanya beberapahambatan, misalnya:• kekurangpahaman para pemakai tentang komputer,Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 11• kekurangpahaman para spesialis bidang informasi tentang bisnisdan peran manajemen,• relatif mahalnya harga perangkat komputer, serta• terlalu berambisinya para pengguna yang terlalu yakin dapatmembangun sistem informasi secara lengkap sehingga dapatmendukung semua lapisan manajer.Sementara konsep SIM terus berkembang, Morton, Gorry, dan Keendari Massachussets Institute of Technology (MIT) mengenalkan konsepbaru yang diberi nama Sistem Pendukung Keputusan (Decision SupportSystems - DSS). DSS adalah sistem yang menghasilkan informasi yangditujukan pada masalah tertentu yang harus dipecahkan ataukeputusan yang harus dibuat oleh manajer.Perkembangan yang lain adalah munculnya aplikasi lain, yaituOtomatisasi Kantor (office automation - OA), yang memberikanfasilitas untuk meningkatkan komunikasi dan produktivitas paramanajer dan staf kantor melalui penggunaan peralatan elektronik.Belakangan timbul konsep baru yang dikenal dengan nama ArtificialIntelligence (AI), sebuah konsep dengan ide bahwa komputer bisadiprogram untuk melakukan proses lojik menyerupai otak manusia.Suatu jenis dari AI yang banyak mendapat perhatian adalah ExpertSystems (ES), yaitu suatu aplikasi yang mempunyai fungsi sebagaispesialis dalam area tertentu.Semua konsep di atas, baik PDE, SM, OA, DSS, EIS, maupun AImerupakan aplikasi pemrosesan informasi dengan menggunakankomputer dan bertujuan menyediakan informasi untuk pemecahanmasalah dan pengambilan keputusan.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 12C. Perhatian terhadap Manajemen lnformasi

Terdapat dua alasan utama mengapa terdapat perhatian yang besarterhadap manajemen informasi, yaitu meningkatnya kompleksitaskegiatan organisasi tata kelola pemerintahan dan meningkatnyakemampuan komputer. Selanjutnya, dengan tersedianya informasi yangberkualitas, tentunya juga mendorong manajer untuk meningkatkankemampuan kompetitif (competitive advantage) organisasi yangdikelolanya.Pada masa komputer generasi pertama, komputer hanya disentuh olehpara spesialis di bidang komputer, sedangkan pengguna lainnya tidakpernah kontak langsung dengan komputer. Sekarang, hampir setiapkantor mempunyai paling tidak beberapa desktop/personal computer –PC. Pemakai sistem informasi manajemen pun kini tahu bagaimanamenggunakan komputer dan memandang komputer bukan sebagai sesuatuyang spesial lagi, tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan seperti halnyafiling cabinet, mesin photocopy atau telepon.D. Pengguna Sistem Informasi ManajemenSebagai pengguna sistem informasi manajemen, tingkatan manajemen inidapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan (Gambar 2 - 2), yaitu:• Manajer tingkat perencanaan stratejik (strategic planning);merupakan manajer tingkat atas, seperti para jajaran Menteri, paraeselon I, di mana keputusan-keputusan yang dibuatnya berkenaandengan perencanaan stratejik yang meliputi proses evaluasilingkungan luar organisasi, penetapan tujuan organisasi, danpenentuan strategi organisasi.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 13• Manajer tingkat pengendalian manajemen (management control);yang dikenal juga dengan istilah manajer tingkat menengah,mempunyai tanggung jawab untuk menjabarkan rencana stratejik yangsudah ditetapkan ke dalam pelaksanaannya dan meyakinkan bahwatujuan organisasi akan tercapai. Termasuk dalam kelompok inimisalnya adalah Pejabat Eselon II, Kepala Kantor Wilayah, KepalaDinas, dan Eselon III, Kepala Bagian/Bidang.• Manajer tingkat pengendalian operasi (operational control)merupakan manajer tingkat bawah misalnya eselon IV dan V,bertanggung jawab melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan olehmanajer tingkat menengah, yang terwujud dalam operasi/kegiatanorganisasi.Gambar 2 - 2Penggolongan manajer menurut tingkatnya mempunyai pengaruhsignifikan dalam mendisain sistem informasi yang berkaitan dengansumber informasi, cara penyajian, dan jenis keputusannya. ManajerSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 14tingkat perencanaan stratejik akan lebih banyak menerima informasi yangberasal dari lingkungan luar organisasi daripada informasi intern, dan

sebaliknya untuk manajer tingkat bawah. Dari segi penyajiannya, manajertingkat atas lebih menyukai informasi dalam bentuk ringkas, bukan detil.Sebaliknya, manajer tingkat bawah lebih menekankan pada informasidetil, bukan ringkas. Sedang berdasarkan jenis keputusan yang diambil,keputusan yang dibuat oleh manajer tingkat atas lebih tidak terstrukturdibandingkan keputusan yang diambil oleh manajer tingkat yang lebihrendah.Keputusan yang terstruktur merupakan keputusan yang sifatnya berulangulangdan rutin sehingga unsur-unsurnya lebih mudah untuk dimengerti.Contoh dari keputusan ini misalnya adalah keputusan tentang kenaikanpangkat pegawai, kenaikan gaji berkala dan lain sebagainya. Sebaliknyauntuk keputusan yang tidak terstruktur, keputusan ini tidak mudah untukdidefinisikan dan biasanya lebih banyak membutuhkan informasi darilingkungan luar. Pengalaman dan pertimbangan manajer sangat pentingdalam pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Keputusanterstruktur akan lebih mudah dikomputerisasikan dibandingkan dengankeputusan yang tidak terstruktur.Walaupun terdapat perbedaan tingkat manajemen dan area fungsinya,pada dasarnya manajer melaksanakan beberapa fungsi dan memainkanperan yang sama dengan berbagai variasi penekanannya.Satu hal yang perlu ditekankan pula disini bahwa bukan hanya paramanajer yang memperoleh manfaat dari SIM. Pegawai-pegawai dalamposisi non-manajer maupun staf ahli juga menggunakan output yangdihasilkan SIM. Demikian juga para pengguna yang berada di luarinstitusi/lembaga. Para pengguna menerima manfaat berupa informasijenis pelayanan yang dihasilkan oleh suatu institusi seperti KantorPariwisata yang menginformasikan suatu daerah tujuan wisata yang sudahSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 15dikelola dengan baik dan layak untuk dikunjungi, para pembayar pajakdapat mengetahui penggunaan sebagian kontribusi mereka kepada negarauntuk membangun fasilitas umum, dan pihak pemerintah dapat segeramengetahui Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaanpublik, dan kewajiban mereka membayar pajak. Jadi istilah SIMsebenarnya tidak memberikan gambaran yang menyeluruh, bahwa sasaraninformasi yang dihasilkan semata-mata untuk para manajer. SIM bukanlahsuatu sistem yang memproduksi informasi manajemen, melainkaninformasi untuk mendukung pemecahan masalah.E. Peran Baru Sistem Informasi ManajemenManajemen tidak dapat mengabaikan sistem informasi karena sisteminformasi memainkan peran yang kritikal di dalam organisasi. Sisteminformasi ini sangat mempengaruhi secara langsung bagaimanamanajemen mengambil keputusan, membuat rencana, dan mengelolapara pegawainya, serta meningkatkan sasaran kinerja yang hendakdicapai, yaitu bagaimana menetapkan ukuran atau bobot setiap

tujuan/kegiatan, menetapkan standar pelayanan minimum, danbagaimana menetapkan standar dan prosedur pelayanan baku kepadamasyarakat. Oleh karenanya, tanggung jawab terhadap sistem informasitidak dapat didelegasikan begitu saja kepada sembarang pengambilkeputusan.Semakin meningkat saling ketergantungan antara rencana strategisinstansi, peraturan dan prosedur di satu sisi dengan sistem informasi(software, hardware, database, dan telekomunikasi) di sisi yang lainnya.Perubahan di satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya.Hubungan ini menjadi sangat kritikal manakala manajemen inginmembuat rencana ke depan. Aktivitas apa yang akan dilakukan limatahun ke depan biasanya juga sangat tergantung kepada sistem apa yangSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 16tersedia untuk dapat melaksanakannya. Sebagai contoh, peningkatanproduktivitas kerja para pegawai sangat tergantung pada jenis dankualitas dari sistem informasi organisasi.Perubahan lain dalam hubungan sistem informasi dengan organisasiadalah semakin meningkatnya cakupan dan ruang lingkup dari sisteminformasi dan aplikasinya. Pengembangan dan pengelolaan sistem dewasaini membutuhkan keterlibatan banyak pihak di dalam organisasi, jikadibandingkan peran dan keterlibatanya pada periode-periode yang lalu.Sebagaimana sudah disampaikan dengan meningkatnya kecenderunganorganisasi berteknologi digital, maka sistem informasi di dalam organisasidapat meliputi jangkauan yang semakin luas hingga kepada masyarakat,instansi pemerintahan lainnya, dan bahkan informasi mengenaiperkembangan politik terakhir.Satu alasan mengapa sistem informasi memainkan peran yang sangatbesar dan berpengaruh di dalam organisasi adalah karena semakintingginya kemampuan teknologi komputer dan semakin murahnya biayapemanfaatan teknologi komputer tersebut. Semakin baiknya kemampuankomputer telah menghasilkan jaringan komunikasi yang kuat yang dapatdigunakan organisasi untuk melakukan akses informasi dengan cepat dariberbagai penjuru dunia serta untuk mengendalikan aktivitas yang tidakterbatas pada ruang dan waktu. Jaringan-jaringan ini telahmentransformasikan ketajaman dan bentuk aktivitas organisasi,menciptakan fondasi untuk memasuki era digital.Jaringan yang terluas dan terbesar yang digunakan adalah internet.Hampir setiap orang di seluruh dunia ini, baik yang bekerja di dunia sains,pendidikan, pemerintah, maupun kalangan pebisnis menggunakanjaringan internet untuk bertukar informasi atau melakukan transaksibisnis dengan orang atau organisasi lain di seluruh dunia. Internetmenciptakan platform teknologi baru yang universal. Teknologi internetSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 17ini mampu mempertajam cara bagaimana sistem informasi digunakan

dalam bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai manfaat yang dapatdiperoleh dengan penggunaan internet, di antaranya adalah untuk (lihatGambar 2 – 3) :• Komunikasi dan kolaborasi.• Akses data dan informasi.• Partisipasi dalam diskusi.• Supply informasi.• Hobi atau bersenang-senang (entertainment).• Pertukaran transaksi bisnis.Gambar 2 - 3Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 18Pertumbuhan yang pesat di teknologi komputer dan jaringan, termasukteknologi internet telah mengubah struktur organisasi yangmemungkinkan secara instan informasi didistribusi di dalam dan di luarorganisasi. Kemampuan ini dapat digunakan untuk mendesain ulang danmempertajam organisasi, mentransfer struktur organisasi, ruang lingkuporganisasi, melaporkan dan mengendalikan mekanisme, praktik-praktikkerja, arus kerja, serta produk dan jasa. Pada akhirnya, proses bisnisyang dilakukan secara elektronis membawa organisasi lebih dikelolasecara digital, yang membawa dampak pada hal-hal sebagai berikut:- Organisasi semakin ramping.Organisasi yang gemuk dan birokratis lebih sulit untuk mengikutiperubahan yang pesat dewasa ini, kurang efisien, dan tidak dapatkompetitif. Oleh karenanya, banyak model organisasi ini sekarangdirampingkan, termasuk jumlah pegawainya dan tingkatan hirarkismanajemennya.- Pemisahan pekerjaan dari lokasi.Teknologi komunikasi telah mengeliminasi jarak sebagai satu faktoryang harus dipertimbangkan dalam pekerjaan.F. Konsep Subsistem Informasi OrganisasiSIM merupakan upaya organisasi pertama yang tujuan utamanya adalahmenyediakan informasi bagi manajemen (karena itu dinamakan sisteminformasi manajemen). Ternyata dalam praktiknya SIM pada suatuorganisasi menyediakan juga informasi bagi orang-orang selain paramanajer.Ketika suatu organisasi semakin memiliki pengalaman dalam menerapkanrancangan SIM yang mencakup kebutuhan seluruh organisasi, paramanajer di wilayah-wilayah tertentu, baik ditingkat pusat maupunSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 19daerah, mulai menerapkan konsep sesuai kebutuhan yang merekaperlukan. Sistem informasi mulai akan memasuki wilayah yang sudahtersegmentasi, yang dapat disebut sebagai sub-sub sistem SIM yangdisesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Sebagai contohpada tataran organisasi pemerintah pusat sudah mengimplementasikan

beberapa aplikasi sistem informasi antara lain:• Sistem akuntansi keuangan negara (SKAN),• Sistem akuntansi barang milik negara (SABMN),• Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD),• Sistem Informasi Kependudukan,• Sistem Informasi Kepegawaian dan pengembangan-pengembangan subsubsistem tata kelola pemerintahan lainnya.Gambar 2 - 4Gambar 2 - 4 memperlihatkan pembagian SIM menjadi subsistemsubsistemorganisasi walaupun tampak adanya garis-garis pemisah yangjelas, sebenarnya secara fisik tidak ada yang memisahkan satu denganyang lainnya. Sebagian besar database yang digunakan oleh suatuSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 20subsistem organisasi dapat juga digunakan oleh yang lain, dan banyakjuga yang berbagi perangkat lunak (software). Sistem-sistem informasiorganisasi merupakan suatu cara berfikir logis, bukannya fisik tentangSIM.SOAL LATIHAN1. Uraikanlah perkembangan sistem informasi manajemen yang Saudaraketahui!2. Dengan bahasa saudara sendiri, definisikanlah sistem informasimanajemen!3. Mengapa belakangan ini sistem informasi manajemen mendapat perhatianbesar? Jelaskan!4. Tingkat manajemen mana yang paling tertarik untuk menyesuaikan sisteminformasi dengan kebutuhannya ?5. Uraikanlah pengguna sistem informasi manajemen di kantor Saudara!6. Uraikanlah penggunaan sistem informasi manajernen di kantor objek yangSaudara periksa!7. Jika Saudara ditugaskan untuk merancang Laporan Bulanan PenugasanAudit untuk Kepala Lembaga Pengawasan Internal, didalamnya dimintauntuk menunjukkan hasil kerja pegawai setiap hari, dan penugasan yangsedang dijalaninya. Saudara akan menggunakan tampilan grafik atautabel? Jelaskan jawaban Saudara.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 21DISKUSI KASUS1. Saudara sebagai auditor pada Unit Pengawasan Internal Departemen ABC,Pada waktu penugasan audit saudara menemukan fakta bahwadepartemen/instansi saudara merupakan instansi vertikal denganbeberapa kantor wilayah/perwakilan di beberapa ibukota propinsi/kabupaten/kota yang tersebar di Seluruh Indonesia. Sebagian besarkantor wilayah/perwakilan sudah memiliki jaringan local (LAN). Selamaini meskipun jaringan yang tersedia sudah cukup memadai namun

komunikasi dengan Kantor Pusat masih menggunakan cara tradisionalmelalui surat, fax atau dibawa langsung oleh pejabat yang datang keIbukota. Diskusikanlah apa yang perlu saudara sarankan kepada pimpinansaudara agar tidak terjadi pemborosan sumber daya informasidilingkungan instansi/departemen saudara? Jika dibangun suatu jaringansistem informasi antar kantor secara terintegrasi antara kantor wilayahdengan kantor pusat apakah kelebihan dan kekurangannya?2. Sebagai auditor pada sebuah Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah,Saudara diminta oleh Pimpinan Instansi tempat saudara bekerja untukmelakukan Studi Banding mengenai bagimana caranya menginformasikanhasil-hasil pengawasan kepada masyarakat luas. Saudara lalumengunjungi satu situs internet dari satu lembaga pengawasan internseperti tampak di bawah ini.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 22Diskusikan secara berkelompok; informasi pengawasan apa saja yangdapat diperoleh dari situs tersebut, dan berikan pendapat apakah situstersebut sudah cukup memadai untuk memberikan informasi hasilpengawasan kepada pihak manajemen dan masyarakat luas?Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 23

BAB IIISISTEM PENDUKUNGPENGAMBILAN KEPUTUSANTujuan Pemelajaran Khusus :Setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta diklat mampu untuk:1. menjelaskan arti penting dari sistem pendukung yang digunakan untukmempertajam kualitas pengambilan keputusan;2. menguraikan dan menjabarkan model-model sistem pendukung yang umumdigunakan dalam berbagai aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan; dan3. memberikan dukungan Khususnya kepada auditor untuk dapat memanfaatkanmodel sistem pendukung di dalam pelaksanaan penugasan audit.A. Pengambilan KeputusanSesuai dengan tujuannya, sistem informasi manajemen diharapkanmampu membantu setiap orang yang membutuhkan pengambilankeputusan dengan lebih tepat dan akurat. Namun disadari bahwa denganberbagai peran yang dimiliki dalam aktivitas yang dilaksanakannya, setiaporang berusaha untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab yangdibebankan kepadanya dengan baik.Dalam usaha memecahkan suatu masalah, pemecah masalah mungkinmembuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakanyang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari ataumengurangi dampak negatif, atau untuk memanfaatkan kesempatan.Kondisi ini menjadi tidak mudah dengan semakin rumitnya aktivitas danketerbatasan sumber daya yang tersedia. Apalagi informasi yang

dibutuhkan tidak berasal langsung dari sumbernya. Untuk itu manajemensebagai pengguna informasi membutuhkan suatu sistem pendukung(support systems) yang mampu meningkatkan pengambilan keputusannya,Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 24terutama untuk kondisi yang tidak terstruktur atau pun sistem pendukunguntuk tingkatan tertentu saja.Ada dua alasan penting mengapa manajemen membutuhkan sistempendukung yang mampu untuk meningkatkan pengambilan keputusannya.1. Keputusan untuk membangun sistem informasi yang dapat memenuhikebutuhan manajemen tingkat atas.Dengan hanya mengandalkan sistem informasi manajemen tanpabantuan sistem pendukungnya, sulit bagi manajemen terutama ditingkat atas untuk mengambil keputusan yang strategis. Hal inidisebabkan karena umumnya pengambilan keputusan yang strategistersebut lebih bersifat kebijakan dengan dampak luas dan/atau padasituasi yang tidak terstruktur.Contoh:Terkait dengan kelangkaan BBM dibeberapa wilayah di Indonesia telahmendorong upaya beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab untukmelakukan penimbunan. Untuk itu manajemen di Departemen Energidan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai lembaga pengatur yangbertanggungjawab untuk memerintahkan Pertamina yang mengelolaBBM harus dengan cepat mengambil keputusan yang strategis atasgejala penimbunan sehingga dapat mengatur strategi distribusi danpemasaran dalam upaya mengatasi kelangkaan dan penimbunan. (lihatGambar 3 – 1)Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 25Gambar 3 - 12. Kebutuhan untuk menciptakan pelaporan dan proses pengambilankeputusan yang memiliki arti (makna).Manajemen di sini di dorong untuk bagaimana mengembangkanpelaporan yang lebih baik lagi untuk pengukuran kinerja aktivitas yangdilaksanakannya dan menginformasikan berbagai tipe pengambilankeputusan yang baru. Dengan bantuan sistem pendukung yangdisiapkan, maka hal ini akan lebih memungkinkan manajemen untukmendapatkan pelaporan dan proses pengambilan keputusan yang lebihbaik lagi.Selain dua alasan yang dikemukakan di atas, masih ada beberapa alasanlainnya mengapa sistem pendukung dibutuhkan dalam melengkapi sisteminformasi manajemen yang ada, yaitu:1. untuk melengkapi sistem informasi manajemen yang tersedia adalahkarena sistem ini tentunya akan lebih mempercepat perhitungan,Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 262. untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sistem informasi manajemen

yang ada terutama dalam menyajikan informasi yang tidak terstrukturatau informasi yang hanya diperuntukkan untuk manajemen tingkatatas,3. untuk meningkatkan kemampuan dalam pemrosesan dan penyimpanandata dan informasi, mengurangi biaya, mendukung aspek teknis dalampengambilan keputusan, dan4. untuk mendukung kualitas, dan memberikan keunggulan kompetitifbagi penggunanya.Banyak sistem pendukung yang tersedia dan mampu melengkapi sisteminformasi manajemen yang ada. Beberapa sistem pendukung yang akandibahas di sini, di antaranya adalah:• Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan/Decision-Support Systems(DSS)• Sistem Kelompok Pendukung Pengambilan Keputusan/Group Decision-Support Systems (GDSS)• Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif/Executive-Support Systems (ESS)• Sistem Pakar/Expert SystemKeempat sistem pendukung tersebut, dapat mendukung pengambilankeputusan dengan sejumlah cara. Sistem pendukung ini dapat denganotomatis melakukan prosedur-prosedur pengambilan keputusan tertentu.Contoh:Penentuan sistem distribusi BBM agar kelangkaan dipasar dapat segera diatasi, penetapan harga eceran tertinggi untuk tetap menjaga pasarmendapatkan jumlah persediaan yang paling tepat pada saat dibutuhkan,Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 27menjaga persediaan pada jumlah yang paling optimal dan memaksimalkanpermintaan pengguna dan menjaga tingkat kelancaran distribusinya.Sistem pendukung ini juga mampu untuk menyajikan informasi atasberbagai aspek untuk pengambilan keputusan pada situasi yang beragam.Akhirnya, sistem pendukung ini juga akan mampu menstimulir inovasidalam pengambilan keputusan dengan menggali berbagai alternatif solusiyang ditawarkan. Kemampuan menggali hasil dari alternatif skenarioyang ditawarkan, penggunaan informasi yang tepat dan akurat, danpenyajian berbagai alat bantu untuk memudahkan proses pengambilankeputusan pada akhirnya dapat membantu para manajer dalam membuatkeputusan yang akan membantu aktivitas yang ada dalam mencapaitujuannya yang strategis.B. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan – Decision Support Systems(DSS)Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok (DSS) adalah sistemberbasis komputer yang interaktif, yang membantu pengambil keputusandalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yangtidak terstruktur. Sistem pendukung ini membantu pengambilan

keputusan manajemen dengan menggabungkan data, model-model danalat-alat analisis yang komplek, serta perangkat lunak yang akrab dengantampilan pengguna ke dalam satu sistem yang memiliki kekuatan besar(powerful) yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi atautidak terstruktur. DSS menyajikan kepada pengguna satu perangkat alatyang fleksibel dan memiliki kemampuan tinggi untuk analisis datapenting. Dengan kata lain, DSS menggabungkan sumber daya intelektualseorang individu dengan kemampuan komputer dalam rangkameningkatkan kualitas pengambilan keputusan. DSS diartikan sebagaitambahan bagi para pengambil keputusan, untuk memperluas kapabilitas,Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 28namun tidak untuk menggantikan pertimbangan manajemen dalampengambilan keputusannya.Dalam suatu penelitiannya Steven S. Alter mengembangkan satutaksonomi dari enam jenis DSS yang didasarkan pada tingkat dukunganpemecahan masalah. Keenam jenis tersebut tampak pada Gambar 3 – 2Sedikit Tingkat kerumitan sistempemecahan masalahSangatGambar 3 - 2Jenis DSS yang memberikan dukungan paling sedikit adalah jenis yangmemungkinkan manajer mengambil hanya sebagian kecil informasi(unsur-unsur informasi) seperti terlihat pada kolom 1 gambar di atas.Manajer dalam hal ini dapat bertanya pada database untuk mendapatkanangka/jumlah tingkat penyerapan anggaran pada satu satker dibawahlingkup kerjanya.Jenis DSS yang memberikan dukungan yang sedikit lebih tinggimemungkinkan baginya menganalisis seluruh isi file mengenai tingkatpenyerapan anggaran pada unit-unit lain yang terkait. Contohnya adalahlaporan gaji bulanan pegawai yang disiapkan dari file gaji.Dukungan yang lebih lagi diberikan oleh sistem yang menyiapkan laporantotal penyerapan anggaran biaya pegawai dan tunjangan-tunjangan yangditerimanya yang diolah dari berbagai file sistem penggajian.DSS juga memungkinkan para manajer untuk melihat dampak-dampakTingkatDukunganPemecahanMasalahSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 29yang mungkin timbul dari berbagai keputusan yang diambil yang disebutmodel yang dapat memperkirakan dampak sebuah keputusan. Sebagaicontoh: Para calon Bupati/Walikota suatu daerah dalam rangka suatuPilkada menjanjikan akan menggratiskan biaya pendidikan sampai tingkattertentu atau menggratiskan biaya pengobatan ditingkat Puskemas, makadampak keputusan tersebut diperkirakan jumlah pemilih akan meningkatsecara signifikan, atau justru para pemilih sama sekali tidak

mempercayainya karena hanya dianggap sebagai janji kosong belaka.Model tersebut tidak dapat menentukan apakah janji kampanye tersebutmerupakan suatu keputusan terbaik, mereka hanya dapat menentukanapa yang mungkin terjadi jika keputusan itu dibuat.DSS dimaksudkan untuk melengkapi sistem informasi manajemen dalammeningkatkan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajementerutama menyajikan informasi mengenai kinerja aktivitas untukmembantu manajemen memonitor dan mengendalikan kegiatan. Sisteminformasi manajemen ini umumnya menghasilkan pelaporan yangterjadwal secara reguler dan tetap, berdasarkan data yang diperoleh dandiikhtisarkan dari sistem pemrosesan kegiatan atau transaksi yangdilaksanakan. Format atau bentuk dari pelaporan-pelaporan ini umumnyasudah ditentukan sebelumnya (baku). Satu bentuk pelaporan berbasiskansistem informasi manajemen mungkin menunjukkan suatu ikhtisarrealisasi penyerapan anggaran per bulan untuk setiap satuan kerja padasuatu instansi. Kadangkala laporan sistem informasi manajemen inimerupakan laporan eksepsi (exception reports), yaitu hanya menyorotikondisi-kondisi yang khusus. Sistem informasi manajemen yang tradisionalumumnya menyajikan pelaporan yang tercetak (hard copy reports).Dewasa ini, pelaporan yang semacam itu dapat diperoleh secara on-linemelalui intranet dan mungkin lebih banyak lagi laporan yang dapatdihasilkan berdasarkan kebutuhan. Jika MIS menyajikan kepadaSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 30penggunanya data atau informasi untuk pengambilan keputusan yangsudah pasti dan tetap (terstruktur atau rutin), maka DSS menyajikanseperangkat kemampuan untuk keputusan yang sifatnya tidak terstruktur,di mana DSS lebih menekankan pada pengambilan keputusan atas situasiyang dengan cepat mengalami perubahan, kondisi yang memerlukanfleksibilitas, dan berbagai keputusan untuk respon yang segera.Ada dua tipe DSS yang dikenal, yaitu: Model-driven DSS dan Data-drivenDSS. Jenis DSS yang pertama merupakan suatu sistem yang berdiri sendiriterpisah dari sistem informasi organisasi secara keseluruhan. DSS inisering dikembangkan langsung oleh masing-masing pengguna dan tidaklangsung dikendalikan dari divisi sistem informasi. Kemampuan analisisdari DSS ini umumnya dikembangkan berdasarkan model atau teori yangada dan kemudian dikombinasikan dengan tampilan pengguna yangmembuat model ini mudah untuk digunakan.Contoh dari model-driven DSS ini yang dipergunakan diperusahaanpelayaran yaitu voyage estimating decision support systems. DSS inimempunyai kemampuan/kapabilitas untuk menghitung rincian pelayaranbaik untuk masalah keuangan maupun perhitungan teknis. Penghitunganaspek keuangan meliputi biaya untuk pelayaran (bahan bakar, upahpekerja, dan modal yang dibutuhkan), tarif angkut untuk berbagai tipepengiriman kargo, dan biaya pelabuhan. Rincian teknis meliputi faktorfaktoryang berhubungan dengan masalah pelayaran, seperti: kapasitas

kargo, kecepatan, jarak, konsumsi bahan bakar dan kebutuhan air, sertapola bongkar muat. Sistem ini dapat menjawab berbagai pertanyaan,seperti: Kapal mana yang digunakan untuk memberikan keuntungan yangmaksimum? Berapa kecepatan optimal yang dapat memaksimumkankeuntungan? Apa tipe dari bongkar muat yang optimal? DSS ini dapatdioperasikan dalam sebuah desktop komputer yang menyajikan sistemmenu yang membuat pengguna mudah untuk memasukkan data atauSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 31mendapatkan informasi.Jenis DSS yang kedua, data-driven DSS, menganalisis sejumlah besar datayang ada atau tergabung di dalam sistem informasi organisasi. DSS inimembantu untuk proses pengambilan keputusan dengan memungkinkanpara pengguna untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari datayang tersimpan di dalam database yang besar. Banyak organisasi atauperusahaan mulai membangun DSS ini untuk memungkinkan parapelanggannya memperoleh data dari website-nya atau data dari sisteminformasi organisasi yang ada.Decision Support Systems meliputi berbagai komponen yang termuat didalam sistem pendukung ini, yaitu:• DSS database:Kumpulan data berjalan atau historis dari sejumlah aplikasi.Komponen ini digunakan untuk menanyakan dan menganalisis data.Database ini dapat berupa PC database atau massive database.• DSS software system:Kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisisdata, seperti: On-Line Analytical Processing (OLAP) tools, dataminingtools, atau kumpulan dari model-model matematika dan analisa yangmudah untuk diakses oleh para pengguna DSS. Model ini dapat berupamodel fisik (model rancangan ruang kerja, taman, dan model pesawatterbang), model perhitungan matematika (seperti: persamaan,alogaritma, anuitas, cicilan bunga kredit), atau model verbal (seperti:deskripsi suatu prosedur untuk penulisan suatu perintah kerja/order).Masing-masing DSS dibangun untuk seperangkat tujuan tertentu danakan menghasilkan berbagai kumpulan model tergantung padakebutuhan dan tujuannya.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 32Perangkat lunak sistem DSS yang umum juga dapat berupa modelstatistik yang memuat berbagai fungsi statistik, antara lain: means,medians, deviations, dan scatter plots. Perangkat lunak ini memilikikapabilitas untuk memproyeksikan ke depan mengenai outcomesdengan cara menganalisis sekumpulan data. Perangkat lunak modelstatistik ini dapat digunakan untuk membantu membangun hubungan,seperti: menghubungkan produktivitas pegawai dikaitkan denganfaktor usia, pendapatan yang diterima, atau faktor lain yanng

berpengaruh di dalam lingkungan masyarakat. Optimalisasi modelmenentukan alokasi sumber-sumber yang optimal untukmemaksimalkan atau meminimalkan variabel tertentu, seperti: biayaatau waktu.DSS banyak diterapkan di organisasi-organisasi yang sudah mapan. Banyakcara yang digunakan untuk menerapkan DSS untuk membantumempertajam proses pengambilan keputusan. Kapabilitas yang melekatpada DSS sangat membantu organisasi-organisasi yang menggunakannyauntuk memungkinkan terciptanya koordinasi proses kegiatan baik internalmaupun eksternal dengan cara yang lebih akurat.Berikut beberapa contoh organisasi atau perusahaan yang memanfaatkanDSS dalam aktivitas operasi atau usaha yang dilaksanakan:Jenis Industri Tujuan Penerapan DSSIndustri Asuransi Menentukan pola penutupan asuransi dandeteksi kemungkinan kecurangan (fraud).Industri Perbankan Memperbarui profil atau data nasabah.Perusahaan Manufaktur Menentukan kebutuhan persediaan bahanbaku yang paling optimal dan efisien.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 33Usaha Ritel Meningkatkan target pelanggan melalui directmail marketing.Perkereta-apian Menentukan rute dan jadwal perjalanan.Perminyakan dan Gas Mengevaluasi lokasi drilling/pengeboranminyak atau gas alam yang potensial.Industri Penerbangan Menentukan jadwal penerbangan danperamalan potensial penumpang,Departemen Pertahanan Membuat analisis kontrak pertahanan.Tabel 3 - 1Pertumbuhan volume kegiatan/transaksi secara elektronis yangmeningkat tajam telah mendorong banyak organisasi untukmengembangkan DSS di mana pelanggan dan pegawai dapat mengambilmanfaat dari sumber-sumber informasi yang tersedia di internet dankapabilitas dari website yang memungkinkan komunikasi untuk berbagaiaktivitas (lihat Gambar 3 – 3).Gambar 3 - 3Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 34DSS yang didasarkan pada web dan internet dapat mendukungpengambilan keputusan dengan menyajikan akses on-line terhadapberbagai database dan informasi dengan menggunakan perangkat lunakuntuk analisis data. Beberapa DSS memang difasilitasikan untukmembantu manajemen, namun tersedia pula DSS yang mampu untukmenarik pelanggan dengan cara menyediakan berbagai informasi dan alatyang dapat membantu mereka untuk mengambil keputusan pada saatmereka menyeleksi jasa dan produk. Dewasa ini, banyak orang lebih

menggunakan informasi yang banyak tersedia dari sumber-sumber yangditawarkan untuk membantu mengambil keputusan membeli sesuatu,misal: keputusan untuk membeli mobil atau komputer, sebelumberinteraksi langsung dengan petugas penjualannya. Customer decisionsupportsystems (CDSS) sangat membantu pelanggan yang ada ataupotensial dalam proses pengambilan keputusan.Banyak orang tertarik dalam melakukan proses pembelian barang ataujasa menggunakan mesin pencari internet (search engines) atau on-linecatalogs, web directories, e-mail, atau alat-alat lainnya untukmenentukan lokasi informasi yang dibutuhkan dalam rangkamembantunya dalam proses pengambilan keputusan. Banyak organisasiatau perusahaan telah mengembangkan website untuk anggota ataupelanggannya yang ada dan potensial di mana berbagai informasi, model,atau alat-alat analisis lain disediakan untuk mengevaluasi alternatif untukmemudahkan pengambilan keputusan yang akan dilakukannya. Web-basedDSS telah menjadi sesuatu yang populer dan sangat memberikan manfaatyang besar bagi para anggota atau pelanggan yang dituju organisasi atauperusahaan tersebut.Dari uraian di atas mengenai DSS, maka beberapa karakteristik dankapabilitas DSS yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 35• Sistem ini memberikan dukungan bagi pengambil keputusan, terutamadalam situasi semi-terstruktur atau tidak-terstruktur.• Sistem ini memberikan dukungan untuk berbagai tingkatanmanajemen, mulai dari tingkat manajemen puncak hingga ke tingkatmanajemen yang paling bawah dan para pegawai lainnya.• DSS memberikan dukungan untuk beragam tipe dan prosespengambilan keputusan yang harus dilakukan.• DSS dapat beradaptasi terhadap waktu dan fleksibel; pengguna dapatmenambah, menghapus, mengkombinasikan, mengubah, atau menatakembali elemen-elemen dasar.• Tampilan DSS akrab dengan pengguna, memiliki kapabilitas yangbesar, dan dirancang agar dapat interaktif sehingga mudah untukdigunakan.• DSS mampu untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusandengan fokus pada keakuratan, ketepatan waktu, dan kualitas hasil,serta mengefisiensikan biaya dalam proses pengambilan keputusan.• Pengambil keputusan memiliki kendali yang lengkap atas seluruhlangkah proses pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah.• Pengguna-akhir mampu mengkonstruksi dan memodifikasi sistem yangsederhana oleh mereka sendiri. Sedangkan untuk sistem yang lebihbesar, biasanya dapat dibangun dengan dukungan dari spesialis sisteminformasi.• DSS biasanya menggunakan model-model dalam analisis situasi

pengambilan keputusan yang mudah untuk dioperasikan olehpengguna.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 36C. Sistem Kelompok Pendukung Pengambilan Keputusan - Group DecisionSupport Systems (GDSS)Sudah merupakan suatu fakta yang sangat lazim bahwa para pimpinan(manajer) suatu instansi jarang sekali dapat memecahkan masalahnyasendirian. Komite, tim kerja, tim proyek dan gugus tugas yang banyakdibentuk dalam organisasi pemerintahan merupakan pendekatankelompok untuk pemecahan masalah.GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif untukmemudahkan pencapaian solusi oleh sekelompok pengambil keputusanatas permasalahan yang sifatnya tidak terstruktur. GDSS dikembangkanuntuk menjawab tantangan terhadap kualitas dan efektivitaspengambilan keputusan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang(kelompok orang). Permasalahan yang perlu digarisbawahi untukpengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekelompok orang antara lainadalah banyaknya para pengambil keputusan, waktu yang harusdialokasikan, dan meningkatnya peserta yang ada. GDSS memberikandukungan pada pemecahan masalah dengan menyediakan suatupengaturan yang mendukung komunikasi bagi anggota yang tergabungdalam kelompok. Gambar 3-4 di bawah ini menunjukkan empatkemungkinan pengaturan GDSS yang didasarkan pada ukuran kelompokdan lokasi para anggotanya.Ukuran KelompokKecil BesarJarak PesertaTatap Muka Ruang Keputusan Pertemuan WakilKelompokTersebar Jaringan KeputusanLokalKonferensi JarakJauhGambar 3 - 4Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 37Pada tiap keadaan para anggota kelompok dapat bertemu pada waktuyang bersamaan atau berbeda. Pertemuan dalam waktu yang samabiasanya disebut rapat, pertemuan/meeting, sedangkan pada waktu yangberbeda komunikasi dilakukan melalui surat elektronik (e-mail).Penggunaan GDSS mampu untuk mengatasi berbagai masalah atau potensimasalah yang mungkin akan timbul. Beberapa manfaat yang dapatdiperoleh dengan penggunaan GDSS ini, antara lain adalah:1. Meningkatkan perencanaan awal, yaitu untuk membuat diskusi ataupertemuan menjadi lebih efektif dan efisien.2. Meningkatkan partisipasi, sehingga setiap peserta dari berbagai latar

belakang dapat memberikan kontribusinya dengan optimal.3. Menciptakan iklim yang lebih terbuka dan kolaboratif, yaitu tanpamembuat pihak yang tingkatannya lebih rendah merasa takut danterancam. Dan juga tidak membuat pihak yang tingkatannya lebihtinggi mendominasi jalannya suatu rapat, pertemuan/meeting.4. Setiap ide yang ditawarkan bebas dari kritik, memungkinkan pesertarapat, pertemuan/meeting mengkontribusikan ide atau pendapatnyatanpa takut untuk dikritik.5. Evaluasi yang objektif, menciptakan atmosfir di mana suatu ide akandievaluasi secara objektif dan tidak memandang siapa yangmemberikan ide tersebut.6. Menghasilkan ide organisasi, yaitu bagaimana tetap memfokuskanpada tujuan rapat, pertemuan/meeting, mencari cara yang palingefisien untuk mengorganisir ide yang dihasilkan dalam sesibrainstorming, dan mengevaluasi ide dalam batasan waktu yangpaling sesuai.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 387. Menetapkan prioritas dan mengambil keputusan, yaitu mencari carauntuk menampung seluruh pemikiran dalam pengambilan keputusan.8. Dokumentasi hasil rapat, pertemuan/meeting, sehingga seluruhpeserta dapat memperoleh dokumen yang lengkap dan terorganisiryang dibutuhkan untuk melanjutkan pekerjaan dari projek atauaktivitas yang dievaluasi.9. Mampu melakukan akses informasi eksternal, yang memungkinkanketidaksepakatan yang signifikan dan faktual dapat diselesaikandengan tepat waktu, sehingga memungkinkan meeting dapat terusdilanjutkan dan produktif.10. Menghasilkan notulen hasil diskusi, sehingga pihak yang tidak dapatberpartisipasi langsung dapat tetap memahami hasil dan isi darimeeting.Permasalahan yang mungkin timbul dalam GDSS adalah karenadigunakannya berbagai metode baru untuk mengorganisir danmelaksanakan rapat, pertemuan/meeting maka mungkin ada keenggananatau penolakan di awal dari penggunaan GDSS ini. Berbagai teknik sepertiteknik fasilitasi, brainstorming, dan atmosfir yang terbuka dan transparanharus mulai dikembangkan sebagai langkah awal untuk menggunakanGDSS ini.Dalam pemanfaatan GDSS ini, maka beberapa alat dalam perangkat lunakyang dibutuhkan di sini, antara lain adalah:1. Kuesioner Elektronik; alat ini membantu untuk membuat perencanaanawal dengan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi perhatiandan membantu memastikan bahwa informasi yang penting tidakterlewatkan.2. Sarana Diskusi Elektronik; memungkinkan kelompok orang yangSistem Informasi Manajemen

Pusdiklatwas BPKP- 2007 39terlibat untuk secara bersama dan tanpa diketahui (tetap terjagakerahasiaannya) untuk mengkontribusikan ide atau pemikirannya atastopik yang dibahas dalam kelompok.3. Pengelola Ide; memudahkan integrasi yang diorganisir dan sintesa ideyang dihasilkan selama proses brainstorming.4. Alat Pembuat Kuesioner; mendukung fasilitator dan pimpinankelompok untuk pengumpulan informasi, sebelum maupun selamaproses penetapan prioritas.5. Alat untuk voting; memberikan kemudahan dengan menyediakanmetode atau teknik untuk penetapan prioritas atau voting.6. Alat identifikasi dan analisa stakeholder; menggunakan pendekatanyang terstruktur untuk mengevaluasi dampak usulan yang timbul diorganisasi dan mengidentifikasi serta menilai dampak potensial dariproyek yang diusulkan.7. Alat pernyataan kebijakan; menyajikan dukungan yang terstrukturuntuk pengembangan kesepakatan atas penggunaan kata-kata dalampernyataan kebijakan.8. Istilah-istilah group; mendokumentasikan kesepakatan kelompok ataskata-kata dan istilah-istilah yang disepakati.Banyak keputusan besar organisasi yang dibuat oleh kelompok (group).Sayangnya, mengumpulkan suatu kelompok secara bersama-sama dalamsuatu tempat pada suatu waktu adalah pekerjaan yang sulit dan mahal. Disisi lain, rapat kelompok tradisional, seperti penyusunan pedoman ataukebijakan di instansi pemerintah pusat maupun daerah, sering sekalimemakan waktu lama dan dapat menghasilkan keputusan yang kurangbermanfaat.Karena itu, banyak sistem informasi berbasis komputer yang mencobaSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 40meningkatkan kerja kelompok tersebut, seperti groupware, electronicmeeting systems, collaborative systems, dan group decision sistempendukung (GDSS).GDSS terdiri dan suatu perangkat lunak, perangkat keras, komponenbahasa, dan prosedur, yang mendukung suatu kelompok orang yangsedang terlibat dalam pertemuan yang ada hubungannya denganpengambilan keputusan. Sistem ini adalah sistem berbasis komputer yangmemfasilitasi pemecahan atas masalah tidak terstruktur oleh suatukelompok pengambil keputusan.Komponen GDSS terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manusia,dan prosedur. Komponen-komponen ini dirangkai guna mendukung prosesuntuk mencapai suatu keputusan kelompokKarakteristik penting dari GDSS adalah sebagai berikut:1. GDSS adalah sistem informasi yang dirancang secara khusus, bukansecara sederhana, yang merupakan konfigurasi dari komponen sistemyang telah ada.

2. Sistem ini dirancang untuk tujuan mendukung kelompok pengambilkeputusan dalam melaksanakan tugasnya. Karenanya, GDSS harusmeningkatkan proses pengambilan keputusan atau hasil dari suatukelompok.3. GDSS mudah untuk dipelajari dan digunakan. Sistem inimengakomodasikan pengguna dengan berbagai tingkatan pengetahuankomputerisasi.4. GDSS dapat dirancang untuk satu tipe masalah atau untuk beragamtingkatan kelompok organisasi keputusan.5. GDSS dirancang untuk mendorong aktivitas-aktivitas, sepertipenghasilan ide, penyelesaian konflik, dan pemberian pendapat yangSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 41independen.6. GDSS memiliki mekanisme terpasang yang dapat meminimalkanberkembangnya prilaku negatif kelompok, seperti konflik destruktif,miskomunikasi, ataupun pemikiran terkotak-kotak.GDSS dapat juga dikatakan sebagai suatu sistem pendukung kelompok(group sistem pendukung - GSS) terpisah yang lebih luas atau sistempertemuan elektronik (electronic meeting systems - EMS).Suatu konfigurasi GDSS yang umum adalah adanya suatu kelompokpengambil keputusan yang bertemu dalam suatu fasilitas khusus yangbiasanya di ruang keputusan (decision room), dengan akses ke perangkatlunak GDSS dan mungkin saja ke suatu basis data dan suatu basis model.Suatu kelompok fasilitator mengkoordinasikan kelompok tersebut dalampenggunaan teknologinya.D. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif/ExecutiveSupport Systems (ESS)Istilah eksekutif dalam pembahasan ini diterapkan untuk pengertian yangagak bebas. Tidak terdapat suatu garis batas yang jelas memisahkaneksekutif dari para pimpinan atau manajer lain. Istilah ini digunakanuntuk mengidentifikasi manajer pada tingkat atas dari hierarki organisasiyang berpengaruh kuat dalam sebuah institusi/lembaga/departemen.Dalam sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif istilahexecutive support system (ESS) sering dipertukarkan dengan executiveinformation system (EIS). Namun, ada juga yang membedakan keduanya.Jika dibedakan, EIS sering didefinisikan sebagai sistem informasi berbasiskomputer yang menyajikan kebutuhan informasi eksekutif puncak. Sistemini memberikan akses cepat atas informasi dan laporan manajamen. Disisi lain, ESS adalah sistem pendukung komprehensif yang mempunyaiSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 42kemampuan lebih dari EIS. ESS menyangkut juga sistem komunikasi,otomatisasi kantor, dukungan analisis, dan intelejensia.ESS dibangun terutama untuk menyajikan gambaran operasional suatuorganisasi; melayani kebutuhan informasi eksekutif puncak; menyajikan

tampilan yang akrab di pengguna, sesuai dengan tipe keputusan individu,menyajikan penelusuran dan pengendalian yang tepat waktu dan efektif;menyajikan akses cepat atas informasi rinci dengan teks, angka, ataugrafik; mengindentifikasikan masalah; serta menyaring, mengkompres,dan melacak data dan informasi kritikal.Karakteristik utama yang dimiliki ESS adalah kemampuan melihat rincian,menginformasikan faktor keberhasilan kritikal (critical success factors),akses status, analisis, pelaporan eksepsi (exception reporting),penggunaan warna, navigasi informasi, dan komunikasi.Satu kemampuan utama ESS adalah kemampuan menyajikan data rinciatas informasi ringkas. Sebagai contoh, seorang eksekutif puncak dapatmemantau kemajuan fisik proyek pembangunan gedung dari waktu kewaktu bahkan sampai ke detail pekerjaan yang sedang dikerjakan.Kemudian jika terjadi suatu rencana penyelesaian pekerjaan yang tidaksesuai jadwal langsung dapat dicari penyebabnya, dengan ESS, sangeksekutif tersebut dapat melihat peta jalur distribusi bahan baku sampaike lokasi, dan faktor penghambat dapat segera diidentifikasi.Faktor keberhasilan kritikal dapat dimonitor dengan lima tipe informasi,yaitu narasi masalah kritikal, diagram penjelas, keuangan tingkat puncak,faktor kunci, dan laporan pertanggungjawaban terinci. Dengan statusakses, top eksekutif dapat memantau data atau laporan terakhirmengenai indikator kunci melalui jaringan kapan saja. Pemantauan dapatdilakukan secara harian atau setiap jam (lihat Gambar 3 – 5).Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 43Gambar 3 - 5Kemampuan analisis kebanyakan dimiliki oleh ESS. Top eksekutif dapatmenggunakan ESS untuk melakukan analisis sesuai dengan kebutuhannya.Analisis dapat dilakukan oleh top eksekutif dengan menggunakan fungsiyang sudah ada, mengintegrasikan sistem lain dengan ESS, atau analisisdengan menggunakan agen intelejen.Dengan adanya pelaporan eksepsi, top eksekutif dapat memberikanperhatian khusus atas perbedaan yang terjadi dengan standar yang ada.Dengan pelaporan ini, top eksekutif dapat memfokuskan perhatiannyapada suatu keadaan atau kinerja yang buruk.Hal-hal kritis, dengan ESS, disajikan tidak saja dalam angka-angka, tetapijuga dengan warna. Misalnya, hijau menunjukkan kondisi baik, kuninguntuk peningatan, dan merah untuk menggambarkan kondisi yang buruk.Kemampuan navigasi informasi adalah kemampuan untuk menjelajahinformasi berbagai data secara mudah dan cepat. Untuk meningkatkanSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 44kemampuan ini, dapat digunakan hypermedia (yang merupakanpengembangan dari teknologi hypertext).Sistem komunikasi sangat dibutuhkan oleh top ekskutif. Dalam ESS,sistem komunikasi dapat mengirim atau menerima e-mail, mengirim

laporan untuk mendapatkan perhatian seseorang, memanggil rapat, ataumemberikan komentar ke suatu kelompok diskusi di Internet.E. Sistem Pakar - Expert Systems (ES)Para ahli atau pakar biasanya memiliki pengetahuan (knowledge) danpengalaman khusus untuk masalah tertentu. Mereka paham betulalternatif pemecahan, kemungkinan keberhasilannya, serta keuntungandan kerugian yang mungkin timbul. Mereka biasanya digunakan olehinstansi untuk memberi nasehat atas masalah tertentu, seperti padaDepartemen Pertahanan masalah pembelian peralatan militer yangteknologinya canggih, penyelesaian tuntutan pembubaran Bisnis TNI,perampingan/reorganisasi departemen, dan strategikomunikasi denganmedia massa. Makin tidak terstruktur masalahnya, makin spesialisnasehat yang dibutuhkan dari mereka.Expert systems (ES) mencoba untuk meniru pengetahuan pakar tersebut.Sistem ini biasanya digunakan jika organisasi harus memberikankeputusan atas suatu masalah yang kompleks. Secara khusus, ES adalahpaket komputer untuk memecahkan atau mengambil keputusan atassuatu masalah spesifik atau terbatas, yang kemampuan pemecahannyadapat sama atau melebihi suatu tingkat kemampuan seorang pakar.Ide dasar di balik ES, yang merupakan teknologi intelejensia buatanterapan, sebenarnya sederhana, yaitu memindahkan keahlian seorangatau beberapa orang pakar ke komputer. Pengetahuan pakar ini kemudiandisimpan dalam komputer. Pengguna tinggal memanggil komputer untukSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 45meminta saran yang dibutuhkan dapat melakukan inferensi (inference)agar sampai kepada suatu simpulan khusus. Karena itu, seperti seorangkonsultan, sistem ini dapat memberikan saran kepada seseorang yangbukan pakar dan jika diperlukan juga dapat menjelaskan logika dibelakang sarannya tersebut.ES bisa dibagi dalam dua bagian: lingkungan pengembangan (developmentenvironment) dan lingkungan konsultasi (consultation environment).Lingkungan pengembangan digunakan oleh pengembang ES untukmembangun komponen komponen ES dan menempatkan pengetahuan(knowledge) pada basis pengetahuan (knowledge base). Lingkungankonsultansi digunakan oleh non-pakar untuk memperoleh pengetahuandan nasehat para pakar yang disimpan di sistem.Tiga komponen utama yang biasanya ada dalam ES adalah basispengetahuan, mesin inferensi (inference engine), dan tampilan pengguna(user interface). Namun demikian, secara umum, suatu ES mengandungkomponen-komponen berikut:1. Subsistem pemerolehan pengetahuan (knowledge acquisition subsystem). Pemerolehan pengetahuan adalah pengumpulan,pemindahan, dan pentransformasian keahlian pemecahan masalahpara pakar atau pendokumentasian sumber-sumber pengetahuan keprogram komputer yang digunakan untuk mengkonstruksikan atau

memperluas basis pengetahuan. Karena pemerolehan pengetahuandari para pakar adalah pekerjaan yang kompleks, biasanya dibutuhkanperantara, yaitu teknisi pengetahuan (knowledge engineer).2. Basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yangdiperlukan untuk memahami, memformulasikan, dan memecahkanmasalah. Basis ini terdiri dari dua elemen utama, yaitu fakta dankelaziman (rule). Informasi dalam basis pengetahuan dimuat dalamSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 46program komputer melalui suatu proses yang disebut representasipengetahuan (knowledge representation).3. Mesin inferensi. Otak dari sistem pakar adalah mesin inferensi, yangjuga dikenal sebagai stuktur pengendali (control structure) ataupenginterpretasi kelaziman (rule interpreter). Mesin inferensibiasanya memiliki tiga elemen utama, yaitu suatu penginterpretasi(interpreter), penjadwalan (scheduler), dan penegak konsistensi(consistency enforcer).4. Pengguna.5. Tampilan pengguna.6. Papan belakang (ruang kerja). Papan belakang adalah suatu areamemori kerja untuk menguraikan kondisi yang ada, yang ditentukanoleh data masukan.7. Subsistem penjelasan (penjustifikasi). Subsistem ini dapat menelusuritanggung jawab atas simpulan-simpulan yang diberikan kepadasumbernya. Biasanya, secara interaktif, subsistem ini menjawabpertanyaan seperti: Kenapa suatu pertanyaan diajukan oleh ES?Bagaimana suatu simpulan dicapai? Kenapa alternatif tertentu justruditolak?8. Sistem pengurai pengetahuan (knowledge refining system). Sistem inimenganalisis pengetahuannya sendiri dan penggunaannya, belajar dariini, dan meningkatkannya untuk konsultasi berikutnya.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 47Soal Latihan1. Uraikanlah alasan yang menjadi penyebab mengapa manajemenmemerlukan sistem pendukung keputusan!2. Apakah perbedaan antara Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan/Decision Support Systems (DSS) dengan Sistem Kelompok PendukungPengambilan Keputusan/Group Decision Support Systems GDSS?3. Menurut Saudara, pernahkah Saudara menggunakan Sistem KelompokPendukung Pengambilan Keputusan/Group Decision Support Systems(GDSS) di kantor Saudara?4. Apakah yang membedakan Sistem Pakar/Expert System (ES) denganSistem Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif/Executive SupportSystem (ESS)?5. Uraikanlah contoh penerapan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan

Eksekutif/Executive Support System (ESS) pada instansi pemerintah baikpusat maupun daerah yang sudah sangat lazim digunakan di Indonesia?Diskusi Kasus1. GDSS memberikan dukungan pada pemecahan masalah denganmenyediakan suatu pengaturan yang mendukung komunikasi bagi anggotayang tergabung dalam kelompok (group). Uraian di bawah inimenunjukkan salah satu kemungkinan pengaturan GDSS denganmenggunakan teleconference.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 48Diskusikan apa manfaat yang diperoleh bagi para pengambil keputusandengan dilakukannya suatu teleconference, dan apa syarat dasarteleconference dapat dilaksanakan ?Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 49

BAB IVPENGEMBANGAN SISTEM INFORMASITujuan Pemelajaran Khusus:Setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta diklat mampu untuk :1. Menjelaskan pendekatan dan model yang digunakan dalam pengembangan sisteminformasi.2. Menguraikan dan menjabarkan proses pengembangan perangkat keras danperangkat lunak untuk merancang sistem informasi.3. Memahami jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem informasi.A. PendahuluanPengembangan sistem informasi manajemen dilakukan melalui beberapatahap, dimana masing-masing langkah menghasilkan suatu yang lebih rincidari tahap sebelumnya. Tahap awal dari pengembangan sistem umumnyadimulai dengan mendeskripsikan kebutuhan pengguna dari sisipendekatan sistem rencana stratejik yang bersifat makro, diikuti denganpenjabaran rencana stratejik dan kebutuhan organisasi jangka menengahdan jangka panjang, lazimnya untuk periode 3 sampai 5 tahun. Masukan(input) utama yang dibutuhkan dalam tahap ini mencakup:• Kebutuhan stratejik organisasi• Aspek legal pendukung organisasi• Masukan kebutuhan dari penggunaSistem stratejik dijabarkan dalam:1. Visi dan Misi; Strategi pengembangan sistem membutuhkan keputusanpolitis dari pimpinan tertinggi yang telah dijabarkan dalam strategiaktivitas organisasi.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 502. Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan kompetensi yangdimiliki. Analisis Tupoksi akan mengarah pada seberapa jauh

pencapaian kinerja organisasi dapat dicapai, dengan menggunakantrend-trend penting, risiko-risiko yang harus dihadapi dan potensipeluang yang dimiliki (menggunakan analisis SWOT).Analisa kompetensi akan memberikan gambaran yang lengkapmengenai efektivitas organisasi yang dapat dilihat dari 4 hal yaitu:sumberdaya, infrastruktur, produk layanan/jasa dan kepuasanpelanggan/ masyarakat yang dilayani.B. Model-Model Pengembangan SistemPendekatan suatu pengembangan sistem yang sederhana, lebih dikenalsebagai model air terjun (waterfall model). Model air terjun inimendeskripsikan alur proses pengembangan sistem informasi sepertitampak pada Gambar 4 – 1 di bawah ini.Gambar 4 - 1Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 51Pekerjaan pengembangan sistem dengan model air terjun dimulai denganpembuatan spesifikasi kebutuhan suatu sistem. Pekerjaan ini biasanyadilakukan oleh orang yang memesan sistem atau pengembang yangbekerja sama dengan pemesannya. Setelah spesifikasi kebutuhan iniselesai, lantas dilakukanlah suatu analisis dan deskripsi logika sistem.Atau, analisis dan deskripsi logika sistem dibuat secara bersama-samadengan spesifikasi kebutuhan.Rancangan sistem kemudian diselesaikan dan diikuti dengan implementasimodul yang lebih kecil. Modul-modul ini pertama-tama diuji secarasendiri-sendiri dan kemudian secara hersama-sama. Ketika pengujianintegrasi terakhir telah diselesaikan, keseluruhan sistem dapat diserahkanke pemakai serta dimulailah tahap pemeliharaan.Model air terjun ini memberi penekanan bahwa seseorang harusmenyelesaikan suatu tahap sebelum masuk ke tahap berikutnya. Modelair terjun ini telah memberikan pengaruh besar pada metode rekayasaperangkat lunak. Model ini sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untukdilaksanakan secara kaku pada saat pertama kali diperkenalkan. Akantetapi, belakangan disadari bahwa model air terjun ini harus direvisi agarbenar-benar menggambarkan siklus pengembangan sistem.Problem utama model air terjun ini dalam kebanyakan kasus adalah padatahap pemeliharaan. Dalam kenyataannya, tahap pemeliharaanmengandung juga spesifikasi kebutuhan, analisis, dan perancangan baruberikutnya Karena itu, berbagai model baru dikembangkan untukmenggambarkan kenyataan tersebut Diantara berbagai model yang ada,model yang paling populer adalah model spiral. Model spiral dapatmenggambarkan bagaimana suatu versi dapat dikembangkan secarabertingkat (incremental), seperti tampak pada Gambar 4 – 2.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 52Gambar 4 - 2Di samping itu, R. Eko Indrajit di dalam bukunya “Manajemen Sistem

Informasi dan Teknologi Informasi”, menyatakan bahwa pengembangansistem informasi dapat dikategorikan dalam tiga kelompok besar.Kelompok pertama adalah proyek yang bersifat pembangunan jaringaninfrastruktur teknologi informasi (mulai dari pengadaan dan instalasikomputer sampai dengan perencanaan dan pengembangan infrastrukturjaringan LAN dan WAN).Kelompok kedua adalah implementasi dari paket program aplikasi yangdibeli di pasaran dan diterapkan di perusahaan, mulai dari perangkatlunak kecil seperti produk-produk ritel Microsoft sampai dengan aplikasiterintegrasi yang berbasis teknologi tinggi.Kelompok ketiga adalah perencanaan dan pengembangan aplikasi yangdibuat sendiri secara khusus (customized software), baik oleh internalorganisasi maupun kerja sama dengan pihak luar, seperti konsultan dansoftware house.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 53C. Tahap-tahap Pengembangan SistemLepas dari perbedaan karakteristik yang melatarbelakangi ketiga jenispengembangan tersebut, secara garis besar ada enam tahap yang biasadijadikan sebagal batu pijakan atau model dalam melaksanakan aktivitaspengembangan tersebut, yaitu: perencanaan, analisis, desain, konstruksi,implementasi, dan pascaimplementasi seperti digambarkan pada diagramGambar 4 – 3 di bawah ini.Gambar 4 - 3Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 541. Tahap PerencanaanTahap ini merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yangmelatarbelakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebutdilontarkan. Dalam tahap perencanaan pengembangan sistem harusmendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan merencanakanproyek-proyek besar lainnya, seperti perencanaan pengadaanperangkat jaringan teknologi informasi (TI), rencana membangungedung kantor 15 tingkat.Keuntungan-keuntungan yang diperoleh jika proyek pengembangansistem informasi direncanakan secara matang, mencakup:- Ruang lingkup proyek dapat ditentukan secara jelas dan tegas. Unitorganisasi, kegiatan ataun sistem yang mana yang akan dilibatkandalam pengembangan ini? unit mana yang tidak dilibatkan?Informasi ini memberikan perkiraan awal besarnya sumber dayayang diperlukan.- Dapat mengidentifikasi wilayah/area permasalahan potensial.Perencanaan akan menunjukkan hal-hal yang mungkin bisa terjadisuatu kesalahan, sehingga hal-hal demikian dapat dicegah sejakawal.- Dapat mengatur urutan kegiatan. Banyak sekali tugas-tugas

terpisah dan harus berjalan secara bersamaan/paralel yangdiperlukan untuk pengembangan sistem. Tugas-tugas ini diaturdalam urutan logis berdasarkan prioritas informasi dan kebutuhanuntuk efisiensi.- Tersedianya sarana pengendalian. Tingkat pengukuran kinerjaharus dipertegas sejak awal.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 55Komite Pengarah Manajer Sistem Analis1. Timbul Masalah2. IdentifikasiMasalahKonsultasi3. Menetapkantujuan sistem4. Identifikasikendala sistem5. Membuat StudiKelayakan6. Merancang usulanpenelitian sistem7. Menyetujui atau menolak proyekpengembangan sistem8. Menetapkan mekanisme pengendalianGambar 4 - 3 merupakan model grafik pada tahap perencanaanpengembangan sistem, sedangkan gambar diatas ini memperlihatkantiap langkah yang harus ditempuh dan mengidentifikasikan tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem, mulaidari Komite Pengarah SIM, para manajer pengguna dan para sistemanalis. Pada tahap awal pengembangan sistem, sistem analis bertindaksebagai spesialis informasi yang bertanggungjawab untuk bekerjasama dengan pengguna. Anggota tim lainnya, seperti pengelolaSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 56database dan spesialis jaringan, berperan sebagai pendukung.Kegiatan-kegiatan dalam tahap perencanaan di sini, meliputi antaralain:a. Perumusan awal terhadap kebutuhan rinci atau target yang harusdicapai dari proyek pengembangan sistem yang akan dilakukan.b. Penyusunan proposal.c. Penentuan metodologi dan sistem informasi yang digunakan.d. Penunjukan tim untuk proyek yang akan dilaksanakan.e. Instruksi untuk mengeksekusi (memulai) proyek yang bersangkutanf. Identifikasi kendala-kendala sistem.Ada dua pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan ini, yaitupihak yang membutuhkan sistem informasi dan pihak yang akanmelakukan perancangan atau penyusunan sistem informasi.Keluaran (output) yang harus dihasilkan dalam tahap ini adalah jadwaldetail dari kelima tahapan berikutnya (khusunya yang menyangkut

masalah waktu untuk penyelesaian), target yang dapat disampaikan,personil yang bertanggung jawab, aspek-aspek keuangan, dan hal-hallain yang berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya yangdipergunakan dalam proyek.2. Tahap AnalisisAda dua aspek yang menjadi fokus tahap ini, yaitu aspek bisnis ataumanajemen dan aspek teknologi. Analisis aspek bisnis mempelajarikarakteristik organisasi yang bersangkutan. Tujuan dilakukannyalangkah ini adalah untuk mengetahui posisi atau peranan teknologiinformasi yang paling sesuai dan relevan di organisasi danmempelajari fungsi-fungsi manajemen dan aspek-aspek bisnis terkaitSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 57yang akan berpengaruh atau memiliki dampak tertentu terhadapproses desain, konstruksi, dan implementasi.Selama tahap analisis, sistem analis terus bekerjasama denganmanajer, dan komite pengarah SIM terlibat dalam titik-titik yangpenting mencakup kegiatan sebagai berikut:a. Menetapkan rencana penelitian sistemb. Mengorganisasikan tim proyekc. Mendefinisikan kebutuhan informasid. Mendefinisikan kriteria kinerja sisteme. Menyiapkan usulan rancangan sistemf. Menyetujui atau menolak rancangan proyek pengembangan sistemKeluaran dari proses analisis di kedua aspek ini adalah masalahmasalahpenting yang harus segera ditangani, analisis penyebab dandampak permasalahan bagi organisasi, beberapa kemungkinanskenario pemecahan masalah dengan kemungkinan dan dampak risikoserta potensinya, dan pilihan alternatif solusi yang direkomendasikan.3. Tahap Perancangan/DesainPada tahap ini, tim teknologi informasi bekerja sama dengan timbisnis atau manajemen melakukan perancangan komponen-komponensistem terkait. Tim teknologi informasi akan melakukan perancanganteknis dari teknologi informasi yang akan dibangun, seperti sistembasis data, jaringan komputer, teknik koversi data, metode migrasisistem, dan sebagainya.Sementara itu, secara paralel dan bersama-sama tim bisnis ataumanajemen, dan tim teknologi informasi akan melakukan perancanganterhadap komponen-komponen organisasi yang terkait, seperti:Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 58standard operating procedures (SOP), struktur organisasi, kebijakankebijakan,teknik pelatihan, pendekatan SDM, dan sebagainya.Langkah-langkah tahap rancangan sistem mencakup:a. Menyiapkan detail rancangan sistem

b. Mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi/rancang banunsistemc. Mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistemd. Memilih konfigurasi terbaike. Menyiapkan usulan penerapan/aplikasif. Menyetujui atau menolak aplikasi sistem4. Tahap Pembangunan Fisik/KonstruksiBerdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangansistem yang sesungguhnya (secara fisik) dibangun. Tim teknismerupakan tulang punggung pelaksanaan tahap ini, mengingat semuahal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksiteknologi informasi dalam skala yang lebih detail.Dari semua tahapan yang ada, tahap konstruksi inilah yang biasanyapaling banyak melihatkan sumber daya terbesar, terutama dalam halpenggunaan SDM, biaya, dan waktu. Pengendalian terhadapmanajemen proyek pada tahap konstruksi harus diperketat agarpenggunaan sumber daya dapat efektif dan efisien. Bagaimanapun,hal ini akan berdampak terhadap keberhasilan proyek sistem informasiyang diselesaikan secara tepat waktu. Akhir dari tahap konstruksibiasanya berupa uji coba atas sistem informasi yang barudikembangkan.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 595. Tahap ImplementasiTahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untukpertarna kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalamorganisasi. Ada berbagai pendekatan untuk implementasi sistem yangbaru didesain. Pekerjaan utama dalam implementasi sistem biasanyamencakup hal-hal sebagai berikut:a. Merencanakan waktu yang tepat untuk implementasib. Mengumumkan rencana implementasic. Mendapatkan sumberdaya perangkat keras dan lunakd. Menyiapkan databasee. Menyiapkan fasilitas fisikf. Memberikan pelatihan dan workshopg. Menyiapkan saat yang tepat untuk cutover (peralihan sistem)h. Penggunaan sistem baruPemberian pelatihan (training) harus diberikan kepada semua pihakyang terlibat sebelum tahap implementasi dimulai. Selain untukmengurangi risiko kegagalan, pemberian pelatihan juga berguna untukmenanamkan rasa memiliki terhadap sistem baru yang akanditerapkan. Dengan cara ini, seluruh jajaran pengguna akan denganmudah menerima sistem tersebut dan memeliharanya dengan balk dimasa-masa mendatang6. Tahap Pasca ImplementasiPengembangan sistem informasi biasanya diakhiri setelah tahap

implementasi dilakukan. Namun, ada satu tahapan lagi yang harusdijaga dan diperhatikan oleh manajemen, yaitu tahap pascaSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 60implementasi. Kegiatan yang dilakukan di tahap pasca implementasiadalah bagaimana pemeliharaan sistem akan dikelola.Seperti halnya sumber daya yang lain, sistem informasi akanmengalami perkembangan di kemudian hari. Hal-hal seperti modifikasisistem, berpedoman ke sistem lain, perubahan hak akses sistem,penanganan terhadap fasilitas pada sistem yang rusak, merupakancontoh dari kasus-kasus yang biasanya timbul dalam pemeliharaansistem. Disinilah diperlukan dokumentasi yang memadai danpemindahan pengetahuan dari pihak penyusun sistem ke penggunauntuk menjamin terkelolanya dengan baik proses-proses pemeliharaansistem.Dari perspektif manajemen, tahap pasca-implementasi adalah berupasuatu aktivitas di mana harus ada personil atau divisi yang dapatmelakukan perubahan atau modifikasi terhadap sistem informasisejalan dengan perubahan kebutuhan bisnis yang dinamis.D. Durasi untuk Pengembangan SistemSebagaimana sudah dijelaskan, pengembangan sistem informasi meliputitahap-tahap yang telah diuraikan sebelum ini, dimana pengembangansistem selalu terjadi secara inkremental. Pengembangan sistem barubiasanya diawali dari suatu ketidakjelasan. Dari berbagai modelpengembangan yang ada, kita harus menggunakan model pengembanganyang dapat membantu kita untuk mencapai proses pengembangan yangmantap. ldealnya, untuk mencapai maksud tersebut, kita seharusnyabekerja cukup lama dalam tahap analisis, untuk memahami sistem secarakeseluruhan. Akan tetapi, di tahap ini kita tidak boleh terlalu lamamembahas hal-hal rinci yang sebenarnya akan dimodifikasi dalam tahapberikutnya, yaitu perancangan. Dengan kata lain, sebenarnya, secaraSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 61relatif sebagian besar waktu yang kita curahkan dalam pengembangansistem adalah pada tahap analisis.Gambar 4 - 4Dalam pengembangan sistem, pada awalnya hanya sedikit saja SDM yangterlibat, yaitu dalam tahap analisis dan perancangan. Aktivitas inibiasanya dilakukan secara berulang. Ketika struktur sistem semakinmantap, semakin banyak SDM dilihatkan dalam implementasi danpengujian. Namun, sering kali terjadi, aktivitas analisis dan perancanganterjadi juga ketika pengujian dilakukan. Pada tahap ini, perubahanpenting dalam analisis dan perancangan harus dilakukan.E. Metode Pengembangan Perangkat LunakMetode-metode pengembangan perangkat lunak yang ada pada dasarnyadapat dibagi menjadi dua, yaitu metode fungsi/data (function data

methods) dan metode berorientasi objek (object-oriented methods).Pada intinya, metode fungsi/data memberlakukan fungsi dan data secaraterpisah. Motode berorientasi objek memberlakukan fungsi dan datasecara ketat sebagai satu kesatuan.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 62Metode fungsi/data membedakan fungsi dan data. Fungsi, padaprinsipnya, adalah aktif dan memiliki perilaku, sedangkan data adalahpemegang informasi pasif yang dipengaruhi oleh fungsi. Sistem biasanyadipilah menurut fungsi, di mana data dikirim di antara fungsi-fungsitersebut. Fungsi kemudian dipilah lebih lanjut dan akhirnya diubahmenjadi kode sumber (program komputer).Sistem yang dikembangkan dengan metode fungsi/data sering sulitpemeliharaannya. Problem utama dengan metode fungsi/data adalahbahwa seluruh fungsi harus paham bagaimana data disimpan. Dengan katalain, fungsi harus paham struktur datanya. Seringkali, dalam hal-haltertentu, tipe data yang berbeda memiliki format data yang sangatberbeda. Problem lain dalam metode fungsi/data adalah bahwa manusiasecara alami tidak berfikir secara terstruktur. Dalam kenyataannya,spesifikasi kebutuhan biasanya diformulasikan dalam bahasa manusia.Metode berorientasi-objek mencoba menstrukturkan sistem dari itemitemyang ada dalam domain masalah. Metode ini biasanya sangat stabildan perubahannya sangat sedikit Perubahan yang terjadi biasanyamempengaruhi hanya satu atau sedikit hal tertentu, yang artinyaperubahan yang dibuat hanya terjadi secara lokal di sistem.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 63Soal Latihan1. Uraikanlah model-model pengembangan sistem informasi yang ada?2. Uraikanlah tahap-tahap pengembangan sistem informasi tradisional!3. Jelaskanlah apa yang biasanya dikerjakan dalam tahap konstruksi!4. Ditahap apakah biasanya dilakukan kegiatan pemrograman (coding)?5. Pada tahap apa paling banyak waktu dibutuhkan untuk pengembangansistem?6. Apakah yang membedakan pendekatan metode fungsi/data biladibandingkan dengan metode yang berorientasi objek?Diskusi KasusGuna memperlancar proses Pengolahan Data Elektronik (PDE ) Kabupaten KotaIdaman telah mengidentifikasi dan menginventarisir sistim informasi yangbernilai strategis yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota Idaman,yang nantinya digunakan untuk mempelancar dan mempermudahpengaksesasan data yang cepat, akurat, tepat dan up to date. Adapun sisteminformasi yang telah dikembangkan dan digunakan Kantor Pengolahan Data,untuk Pemerintahan Kabupaten Kota Idaman adalah sebagai berikut:1 Simpeg ( Sistem Informasi Manajemen Pegawai )

Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 64Sistem Informasi Manajemen Pegawai merupakan program yang berguna untukmendukung pengarsipan data-data bidang kepegawaian, saat ini KantorPengolahan Data Elektronik Kabupaten Kota Idaman sejak bulan Januarisampai dengan Desember 20X7 telah menghimpun ±2.765 data pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kota Idaman.Berdasarkan informasi di atas jika Saudara diminta untuk merancangpengembangan Simpeg di lingkungan instansi Saudara, susunlah informasi dankebutuhan apa saja yang harus ada dan perlu dikembangkan dalampengembangan Simpeg tersebut.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 65

BAB VPENGAMANAN DAN PENGENDALIANSISTEM INFORMASITujuan Pemelajaran Khusus:Setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta diklat mampu untuk:1. menjelaskan berbagai risiko khususnya terkait dengan kerentanan dan gangguanterhadap teknologi informasi dalam sistem informasi; dan2. menguraikan unsur-unsur pengendalian dalam sistem informasi untukmeminimalkan kemungkinan terjadinya bencana (disaster), kesalahan (errors),interupsi pelayanan, kejahatan terhadap pemanfatan komputer.A. Kerentanan dan Gangguan terhadap Sistem InformasiDari pengalaman berbagai organisasi dalam pemanfaatan sisteminformasi, salah satu hal yang dibutuhkan adalah bagaimana setiaporganisasi dapat memastikan bahwa sistem informasi yang ada memilikisistem pengamanan dan pengendalian yang memadai. Penggunaan sisteminformasi di organisasi bukannya tanpa risiko. Penggunaan atau aksesyang tidak sah, perangkat lunak yang tidak berfungsi, kerusakan padaperangkat keras, gangguan dalam komunikasi, bencana alam, dankesalahan yang dilakukan oleh petugas merupakan beberapa contohbetapa rentannya sistem informasi menghadapi berbagai risiko danpotensi risiko yang kemungkinan timbul dari penggunaan sistem informasiyang ada. Beberapa hal yang menjadi tantangan manajemen menghadapiberbagai risiko dalam penggunaan sistem informasi yaitu:1. Bagaimana merancang sistem yang tidak mengakibatkan terjadinyapengendalian yang berlebih (overcontrolling) atau pengendalian yangterlalu lemah (undercontrolling).2. Bagaimana pemenuhan standar jaminan kualitas (quality assurance)dalam aplikasi sistem informasi.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 66Mengapa sistem informasi begitu rentan? Data yang disimpan dalam

bentuk elektronis umumnya lebih mudah atau rawan sekali terhadapancaman atau gangguan yang mungkin timbul, dibanding jika datatersebut disimpan secara manual. Beberapa ancaman dan gangguan yangmungkin terjadi dan berpengaruh terhadap sistem informasi, adalahsebagai berikut:1. Kerusakan perangkat keras.2. Perangkat lunak tidak berfungsi.3. Tindakan-tindakan personal.4. Penetrasi akses ke terminal.5. Pencurian data atau peralatan.6. Kebakaran.7. Permasalahan listrik.8. Kesalahan-kesalahan pengguna.9. Program berubah.10. Permasalahan-permasalahan telekomunikasi.Kemajuan dalam telekomunikasi dan perangkat lunak dan keras komputersecara signifikan juga memberikan kontribusi atas meningkatnyakerentanan dan gangguan terhadap sistem informasi. Melalui jaringantelekomunikasi, informasi disebarkan atau dihubungkan ke berbagailokasi. Kemungkinan adanya akses yang tidak sah, gangguan ataukecurangan dapat saja terjadi baik di satu atau beberapa lokasi yangterhubung. Semakin kompleksnya perangkat keras juga menciptakankemungkinan terjadinya peluang untuk penetrasi dan manipulasipenggunaan sistem informasi.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 67Pertumbuhan dan penggunaan yang pesat internet dalam berbagaiaktivitas juga mengundang timbulnya berbagai gangguan terhadap sisteminformasi. Dua hal yang menjadi perhatian di sini adalah masalah hackersdan virus. Hacker adalah seseorang yang melakukan akses yang tidak sahke jaringan komputer untuk tujuan mencari keuntungan, kriminal, atauhanya untuk sekedar kesenangannya. Sedangkan virus adalah programyang mengganggu dan merusak file yang ada dalam komputer, serta sulituntuk dideteksi. Virus ini dapat cepat sekali menyebar, menghancurkanfile, dan mengganggu pemrosesan dan memory sistem informasi.Umumnya, untuk mencegah penyebaran virus yang menyerang, digunakanprogram khusus anti virus yang didesain untuk mengecek sistem komputerdan file yang ada dari kemungkinan terinfeksi oleh virus komputer.Seringkali, anti virus ini mampu untuk mengeliminasi virus dari area yangterinfeksi. Namun, program antivirus ini hanya dapat untuk mengeliminasiatas virus-virus komputer yang sudah ada. Oleh karenanya, para penggunakomputer disarankan untuk secara berkala memperbarui program antivirus mereka.Semakin meningkatnya kerentanan dan gangguan terhadap teknologiinformasi telah membuat para pengembang dan pengguna sisteminformasi untuk menempatkan perhatian yang khusus, terutama terhadap

permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala untukpenggunaan sistem informasi secara memadai. Paling tidak ada 3 hal yangmenjadi perhatian khusus di sini, yaitu:1. Bencana (disaster)Perangkat keras komputer, program-program, file-file data, danperalatan-peralatan komputer lain dapat dengan seketika hancur olehkarena adanya bencana, seperti: kebakaran, hubungan arus pendek(listrik), tsunami, dan bencana-bencana lainnya. Jika bencana iniSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 68menimpa, mungkin perlu waktu bertahun-tahun dan biaya yang cukupbesar (jutaan dan bahkan mungkin milyaran rupiah) untukmerekonstruksi file data dan program komputer yang hancur. Olehkarenanya, untuk pencegahan atau meminimalkan dampak daribencana, setiap organisasi yang aktivitasnya sudah memanfaatkanteknologi informasi biasanya sudah memiliki:a. Rencana Kesinambungan Kegiatan (pada perusahaan dikenaldengan Bussiness Continuity Plan) yaitu suatu fasilitas atauprosedur yang dibangun untuk menjaga kesinambungankegiatan/layanan apabila terjadi bencanab. Rencana Pemulihan Dampak Bencana “disaster recovery plan”,yaitu fasilitas atau prosedur untuk memperbaiki dan/ataumengembalikan kerusakan/dampak suatu bencana ke kondisisemula. Disaster recovery plan ini juga meliputi kemampuan untukprosedur organisasi dan “back up” pemrosesan, penyimpanan, danbasis data.2. Sistem Pengamanan (security)Merupakan kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yangdigunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program,pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Sistempengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan denganmenggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untukmengamankan perangkat keras dan lunak komputer, jaringankomunikasi, dan data.3. Kesalahan (errors)Komputer dapat juga menyebabkan timbulnya kesalahan yang sangatmengganggu dan menghancurkan catatan atau dokumen, sertaSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 69aktivitas operasional organisasi. Kesalahan (error) dalam sistem yangterotomatisasi dapat terjadi di berbagai titik di dalam siklusprosesnya, misalnya: pada saat entri-data, kesalahan program,operasional komputer, dan perangkat keras.B. Tujuan Keamanan Sistem InformasiKeamanan sistem mengacu pada perlindungan terhadap semuasumberdaya informasi organisasi dari ancaman oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang. Institusi/organisasi menerapkan suatu programkeamanan sistem yang efektif dengan mengidentifikasi berbagaikelemahan dan kemudian menerapkan perlawanan dan perlindungan yangdiperlukan.Keamanan sistem dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan utama yaitu;kerahasiaan, ketersediaan dan integritas.1. Kerahasian. Setiap organisasi berusaha melindungi data daninformasinya dari pengungkapan kepada pihak-pihak yang tidakberwenang. Sistem informasi yang perlu mendapatkan prioritaskerahasian yang tinggi mencakup; sistem informasi eksekutif, sisteminformasi kepagawaian (SDM), sistem informasi keuangan, dan sisteminformasi pemanfaatan sumberdaya alam.2. Ketersediaan. Sistem dimaksudkan untuk selalu siap menyediakan datadan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya.Tujuan ini penting khususnya bagi sistem yang berorientasi informasiseperti SIM, DSS dan sistem pakar (ES).3. Integritas. Semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampumemberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yangdiwakilinya.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 70C. Membangun Pengendalian Sistem InformasiUntuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana (disaster),kesalahan (errors), interupsi pelayanan, kejahatan terhadap pemanfatankomputer, dan pelanggaran sistem pengamanan komputer, perludibangun kebijakan dan prosedur khusus ke dalam desain danimplementasi sistem informasi. Perlu dibangun pengendalian sisteminformasi yang terdiri dari seluruh metode, kebijakan, dan prosedurorganisasi yang dapat memastikan keamanan aset organisasi, keakuratandan dapat diandalkannya catatan dan dokumen akuntansi, dan aktivitasoperasional mengikuti standar yang ditetapkan manajemen. Pengendalianatas sistem informasi harus menjadi bagian yang terintegrasi sejak sisteminformasi ini dirancang.Menurut American Institute of Certified Public Accountant (AICPA),pengendalian sistem informasi dapat dibagi menurut pengendalian umum(general control) dan pengendalian aplikasi (application control). Disamping itu, terdapat pula organisasi profesi lain yang khusus di bidangaudit dan pengendalian teknologi informasi, yaitu ISACA (InformationSystems Audit and Control Association) yang membagi bentukpengendalian dari perspektif yang berbeda. ISACA membagi pengendaliansistem informasi menjadi 2 jenis, yaitu: pengendalian luas (pervasivecontrol) dan pengendalian terinci (detailed control). Untuk selanjutnya,pembahasan lebih dalam di modul ini menggunakan pembagianpengendalian sistem informasi mengikuti apa yang dirumuskan olehAICPA, yaitu bahwa pengendalian sistem informasi terbagi ataspengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum

diterapkan pada keseluruhan aktivitas dan aplikasi sistem informasi.Pengendalian umum ini dipasangkan atau melekat di dalam suatu sisteminformasi dengan tujuan untuk mengendalikan rancangan, pengamanan,dan penggunaan program-program komputer, serta pengamanan atas fileSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 71data di dalam infrastruktur teknologi informasi. Dengan kata lain,pengendalian umum dipasangkan di keseluruhan aplikasi yangterkomputerisasi dan terdiri dari: perangkat keras, perangkat lunak, danprosedur manual yang mampu untuk menciptakan lingkunganpengendalian secara menyeluruh. Pengendalian aplikasi adalahpengendalian yang secara khusus dipasangkan pada aplikasi tertentu atausuatu subsistem tertentu, misalnya pengendalian aplikasi yangdipasangkan di aplikasi sistem penggajian, piutang, atau pemrosesanorder untuk pengadaan barang dan jasa. Terdiri dari pengendalianpengendalianyang dipasangkan pada areal pengguna atas sistem tertentudan dari prosedur-prosedur yang telah diprogram.D. Pengendalian Umum (General Control)Pengendalian umum sistem informasi berhubungan dengan risiko-risikoyang berkaitan di berbagai area kegiatan, seperti: sistem operasi, sumberdaya data, pemeliharaan sistem, pusat komputer, komunikasi data,pertukaran data elektronik (electronic data interchange-EDI), komputermikro, dan sebagainya. Di gambar 5-1 di bawah ini digambarkan areaareakegiatan di mana pengendalian umum ini diterapkan. Dari area-areakegiatan yang ada ini, pengendalian juga dapat dikelompokkan dalampengendalian fisik dan pengendalian non fisik.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 72LingkunganEksternal Sistem Operasi PenggunaInternalKomunikasiDataKomputer MikroPemeliharaanSistemAplikasi-AplikasiSumber DayaDataArsip-ArsipBasisdataLingkungan InternalKomunikasiEDIPusat KomputerStruktur OrganisasiPengembanganSistemGambar 5-1: Area kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian sisteminformasi

1. Pengendalian Sistem Operasi :Sistem operasi mengendalikan sistem komputer lainnya danmemberikan ijin aplikasi-aplikasi untuk menggunakan secara bersamasamasumberdaya dan peralatan komputer. Karenaketergantungannya, masalah yang timbul dalam sistem operasi inidapat menimbulkan masalah-masalah lain pada seluruh pengguna danaplikasinya.Fungsi-fungsi sistem operasi adalah menerjemahkan bahasa tingkattinggi ke bahasa mesin dengan menggunakan pengkompilasi (compiler)dan penerjemah (interpreter); mengalokasikan sumber daya komputerke berbagai aplikasi melalui pembebanan memori dan pemberianakses ke peralatan dan arsip-arsip (file) data; serta mengelola tugastugaspenjadualan dan program yang dijalankan bersamaan.Sehubungan dengan fungsi-fungsi tersebut, auditor biasanyaditugaskan untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian atas sistemoperasi tercapai dan prosedur-prosedur pengendaliannya ditaati.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 73Tujuan pengendalian sistem operasi adalah sebagai berikut:a. Mencegah akses oleh pengguna atau aplikasi yang dapatmengakibatkan penggunaan tak terkendali ataupun merugikan sistemoperasi atau arsip data.b. Mengendalikan pengguna yang satu dari pengguna lainnya agarseorang pengguna tidak dapat menghancurkan atau mengkorupsiprogram atau data pengguna lainnya.c. Mencegah arsip-arsip atau program seorang pengguna dirusak olehprogram lainnya yang digunakan oleh pengguna yang sama.d. Mencegah sistem operasi dari bencana yang disebabkan oleh kejadianeksternal, seperti kerusakan pada pembangkit listrik. Juga agar sistemdapat memulihkannya kembali jika hal ini sampai terjadi.Risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh sistem operasi dalampenggunaannya, antara lain adalah :a. Penyalahgunaan oleh pengguna melalui akses ke sistem operasi,seperti layaknya manajer sistem.b. Penyalahgunaan oleh pengguna yang mendapat keuntungan dariakses yang tidak sah.c. Perusakan oleh pengguna-pengguna yang secara serius mencobauntuk merusak sistem atau fungsi-fungsi.Prosedur-prosedur pengendalian terhadap sistem operasi yangbiasanya dilakukan adalah sebagai berikut:a. Pemberian atau pengendalian password.b. Pengamanan pemberian akses ke pegawai.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 74c. Pembuatan pernyataan dari pengguna tentang tanggung-jawabmereka untuk menggunakan sistem dengan tepat dan jaminan akan

menjaga kerahasiaannya.d. Pembentukan suatu kelompok keamanan (security group) untukmemonitor dan melaporkan pelanggaran.e. Penetapan kebijakan formal untuk mengatasi para pelanggar.2. Pengendalian Sumberdaya DataBerkaitan dengan penggunaan sumberdaya data, risiko-risiko yangmungkin dapat terjadi di antaranya adalah karena adanya: bencana(kebakaran, banjir, dan sebagainya), kerugian yang terjadi dalampemanfaatan sumberdaya data, kehilangan tidak sengaja, pencuriandan penyalahgunaan data, serta korupsi data.Untuk memanfaatkan penggunaan sumberdaya data secara efektif,efisien, dan ekonomis, prosedur-prosedur yang harus dipasangkanuntuk pengendalian sumberdaya data, antara lain meliputi:a. Pembuatan backup arsip data.b. Penyimpanan data di lokasi terpisah untuk arsip backup.c. Penentuan akses terbatas atas arsip data berdasarkan otorisasi danpenggunaan password.d. Penggunaan teknologi biometric (seperti suara, jari, atau cetakretina) untuk akses data yang risikonya tinggi.e. Pembatasan kemampuan query agar data sensitif tidak dapat dibaca.f. Pembuatan backup secara periodik seluruh basisdata.g. Pembuatan prosedur pemulihan (recovery) untuk memulai suatusistem dari arsip backup dan register transaksi.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 753. Pengendalian Struktur OrganisasiRisiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengendalian strukturorganisasi terdiri dari: Kecurangan, ketidakcukupan dokumentasifungsi-fungsi sistem dan program, dan kehilangan arsip-arsip.Untuk meminimalkan kemungkinan risiko dari pengendalian strukturorganisasi, prosedur-prosedur pengendalian yang diperlukan adalahsebagai berikut:a. Pemisahan administrator basisdata dari fungsi lainnya, terutama darifungsi pengembangan sistem.b. Pemisahan fungsi pengembangan sistem dari fungsi pengoperasian danpemeliharaan. Pemisahan ini membantu untuk menjamin bahwadokumentasi yang cukup telah diberikan oleh petugas pengembangdan mengurangi peluang kecurangan. Kecurangan dapat terjadi ketikaseorang programmer memberikan kode (code) yang dapatmemungkinkannya mengakses sistem dan membuat perubahanperubahanyang kemungkinan besar tidak terdeteksi di kemudian hari.c. Pemisahan data library untuk arsip kumpulan kegiatan untukmengamankan arsip tape guna meyakinkan bahwa tidak salahpeletakannya atau pemusnahannya.4. Pengendalian Pengembangan SistemRisiko-risiko dalam pengembangan sistem terdiri dari: pembuatan

sistem yang tidak penting, tidak berguna, tidak ekonomis, atau tidakdapat diaudit.Prosedur-prosedur pengendalian untuk pengembangan sistem adalahsebagai berikut:a. pengotorisasian yang memadai atas sistem yang memberikan buktijustifikasi keekonomisan dan kelayakannya;Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 76b. pelibatan pengguna dalam pengembangan sistem;c. pendokumentasian yang memadai atas seluruh kegiatanpengembangan;d. pelibatan auditor dalam kegiatan-kegiatan pengembangan sistem;e. pengujian seluruh program secara komprehensif, terutama mengenaikeakuratan (dengan membandingkan hasil pengujian program denganhasil yang diharapkan) dan keterhandalannya.5. Pengendalian Pemeliharaan SistemRisiko-risiko pemeliharaan sistem mencakup korupsi sistem melaluipengkorupsian program dan aktivitas-aktivitas sistem secara sengajaatau tidak sengaja serta akses ke sistem dan aplikasi secara tidak sah.Prosedur-prosedur pengendalian untuk pemeliharaan sistem adalahseperti berikut ini:a. pengotorisasian formal atas perubahan-perubahan program dansistem;b. pendokumentasian yang teliti atas aktivitas dan peningkatan (update)sistem;c. pengujian sistem dan program secara berkelanjutan;d. pengamanan kepustakaan program sumber (source program), yaitutempat kode program aplikasi disimpan guna mencegah perubahanperubahanyang tidak sah;e. penggunaan laporan modifikasi program untuk memonitor perubahanperubahanprogram;f. pemberian nomor versi ke setiap program untuk melacak perubahandan membandingkannya dengan laporan modifikasi.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 776. Pengendalian Pusat KomputerRisiko-risiko pusat komputer adalah kerusakan pada fungsi-fungsikomputer yang berasal dari gangguan alam dan kegagalan sumbertenaga listrik. Untuk meminimalkan gangguan terhadap pusatkomputer, prosedur-prosedur pengendaliannya adalah sebagai berikut:a. penempatan pusat komputer yang jauh dari area bahaya, sepertidaerah banjir dan pabrik pengolahan;b. pengamanan akses ke fasilitas-fasilitas komputer;c. penggunaan sistem perangkat bawah tanah dan penyaluran air;

d. pembatasan akses kepada pegawai yang tidak berwenang danpemberian tanda masuk bagi yang berwenang;e. pengendalian temperatur dan kelembaban;f. penggunaan alarm kebakaran dan sistem pemadaman otomatis;g. penggunaan pengatur voltase listrik, pencegah goncangan,pembangkit, dan baterai;h. pembuatan dan pengujian rencana pemulihan dari bencana (disasterrecovery plan) yang mengidentifikasikan langkah-langkah yang harusdiambil jika terjadi bencana, seperti site backup, aplikasi-aplikasiyang harus diperbaiki dari backup, prosedur penyimpanan off-site,dan pelatihan suatu tim atas pekerjaan pemulihan dari bencana.Lokasi backup bisa bersama-sama dengan perusahaan lain atau suatulokasi yang dioperasikan oleh perusahaan yang sama. Aplikasi-aplikasiyang biasanya penting untuk di-backup adalah penjualan, kewajibanlegal, piutang dagang, produksi, pembelian, dan hubunganmasyarakat. Basisdata, dokumentasi sistem, dokumen-dokumensumber, dan perangkat-prangkat kritis (cek, faktur, dan orderpembelian) juga harus di-back-up. Pengujian periodik atas rencanaSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 78pemulihan adalah penting untuk melatih pegawai, memberi keyakinanbahwa rencana sesuai dengan kondisi terakhir, dan untuk meyakinkanrencana akan bekerja secara efektif nantinya.7. Pengendalian KomunikasiPengendalian komunikasi biasanya berfokus pada sistem jaringan. Tipeutama risiko-risikonya biasanya berhubungan dengan hal-hal berikut:a. ancaman subversif dari pengambilan pesan-pesan, penyerangan(hacking) komputer, dan penolakan pelayanan (denial-of-service);b. kegagalan peralatan yang mengganggu, merusak, atau mengkorupsitransmisi data.Untuk mengatasi permasalahan komunikasi, maka prosudur-prosedurpengendalian komunikasi adalah sebagai berikut:a. penggunaan suatu firewall yang menghubungkan koneksi eksternalkepada gateway atau proxy server. Firewall mencegah akses langsungke suatu sistem komputer, kecuali akses oleh pengguna yang sah danmempunyai kewenangan akses yang telah ditentukan. Firewall jugabisa digunakan untuk membedakan suatu bagian jaringan internal(LAN) dari bagian lainnya. Suatu keamanan tingkat tinggi dapat jugadiberikan oleh firewall guna pembatasan koneksi langsung keinternet;b. penggunaan password sekali-pakai (one-time) yang dihasilkan olehalat khusus (smart card) yang memberi pengguna suatu password barusetiap satu atau dua menit. Seseorang yang mencoba mengambilpassword akan tidak dapat menggunakannya karena passwordtersebut kadaluarsa begitu digunakan;c. penggunaan perangkat lunak keamanan untuk mencegah serangan

penolakan-pelayanan;Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 79d. penggunaan enkripsi data untuk mencegah akses ke data oleh pihakpihakyang tidak berwenang; Enkripsi merupakan konversi data kesuatu bentuk kode. Konversi dibuat oleh suatu program enkripsi yangmenghasilkan suatu password yang merupakan kunci enkripsi yange. penggunaan nomor-nomor urutan pesan untuk menjamin bahwaseluruh pesan yang dikirim telah diterima sehingga penyusup tidakdapat terlibat dalam suatu transmisi melalui penghapusan ataupengubahan bagian-bagian transmisi;f. penggunaan suatu registrasi transaksi pesan untuk mencatat identitas(ID), lokasi, dan nomor telepon sehingga penyusup dapatdiidentifikasikan;g. penggunaan alat pemanggilan kembali (call-back) yangmempersyaratkan seorang pengguna untuk memasukkan suatupassword yang dapat diidentifikasikan pada saat koneksi. Begitudiidentifikasikan, pemanggil diputuskan dan dipanggil kembali olehsistem berdasarkan alamat yang berhubungan dengan passwordtersebut;h. penggunaan pengecekan gema (echo check) untuk mencegah datadikorupsi oleh desisan (noise) selama transmisi. Suatu gemamelakukan pengecekan dengan cara penerima mengembalikan pesankembali ke pengirim agar pengirim membandingkannya dengan pesanasal yang dikirimkannya;i. penggunaan parity bits yang mengecek “nomor-nomor 1” dalam suatubyte dan/atau suatu pesan pada saat dikirim. Nomor-nomor inidibandingkan dengan “nomor-nomor 1” yang diterima untukmeyakinkan keduanya sama;j. penggunaan sistem backup untuk jaringan yang dapat memulihkanfungsi-fungsi jaringan dan transmisi data jika server jaringan rusak.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 808. Pengendalian Pertukaran Data ElektronikRisiko-risiko yang berhubungan dengan pertukaran data elektronik(electronic data interchange) menyangkut transaksi dan akses yangtidak sah ke berbagai arsip data serta kurangnya informasi transaksiyang cukup.Prosedur-prosedur pengendaliannya adalah sebagai berikut:a. pemvalidasian password dan kode identitas oleh sistem customer danvendor; pengotorisasian tabel-tabel yang menentukan tingkat dan tipeakses arsip data perusahaan oleh rekanan bisnisnya;b. penggunaan register pengendalian yang mencatat transaksi melaluisetiap tahap pertukaran data elektronik.9. Pengendalian Komputer MikroRisiko-risikonya mencakup akses yang tidak sah ke data dan program,

pemisahan tugas yang tidak memadai, backup, serta prosedurprosedurpengembangan dan pemeliharaan sistem.Prosedur-prosedur pengendaliannya paling tidak mencakup halberikut:a. penggunaan alat pengunci untuk mencegah akses ke komputer,khususnya melalui drive A yang dapat digunakan untuk memulai(booting) sistem menggunakan program yang dapat melewatiperangkat pengamanan;b. penggunaan password bertingkat untuk membatasi berbagai tingkatanpengguna terhadap suatu sistem guna pengaksesan arsip atau programtertentu; backup rutin ke floppy disk, hard drive, dan tape;c. penggunaan prosedur-prosedur penyeleksian perangkat lunakkomersial dan resmi.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 81E. Pengendalian AplikasiPengendalian aplikasi berhubungan dengan aplikasi tertentu, suatusubsistem, atau program-program dalam sistem komputer. Pengendalianaplikasi ini digolongkan dalam tiga kategori, yaitu pengendalian masukan,pengendalian pemerosesan, dan pengendalian keluaran.1. Pengendalian MasukanPengendalian masukan berusaha untuk menjamin bahwa transaksitransaksiyang dimasukkan ke dalam suatu sistem adalah sah, akurat,dan lengkap.Prosedur-prosedur pengendaliannya adalah sebagai berikut:a. pengendalian atas akses ke dokumen asal;b. penggunaan dokumen asal yang dipranomori;c. penggunaan pengecekan digit (check digit) untuk mencegah kesalahanpenerjemahan dan penempatan;d. penggunaan total kumpulan (batch total) yang biasanya berhubungandengan kumpulan-kumpulan transaksi;e. pengendalian validasi (validation control) untuk mengecek data yanghilang, field yang kosong, atau ruang kosong di data, dan mengecekkesalahan-kesalahan dalam tipe-tipe data (karakter atau angka), gunamenjamin bahwa penjumlahan adalah dalam suatu interval tertentuatau tidak melebihi batasan tertentu;f. penggunaan prosedur-prosedur untuk menentukan agar penjumlahanatau record-record secara relatif adalah wajar bila dibandingkandengan tipe-tipe data yang diharapkan, memiliki tanda yang benar(misalnya semua jumlah penjualan haruslah positif), dan dalam urutanyang benar;Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 82g. penggunaan label-label arsip internal (khususnya untuk tape) untukmenjamin bahwa arsip-arsip data yang benar telah diproses;h. penggunaan prosedur koreksi kesalahan untuk memberitahu pengguna

bahwa kesalahan telah terjadi, untuk menandakan kesalahan dalamarsip-arsip guna perbaikan sebelum diproses, atau mempersyaratkanpemasukan ulang data (dimulai dari awal dengan suatu kumpulan);i. penataan kesalahan arsip-arsip dan laporan-laporan guna mendaftarkesalahan-kesalahan dan perbaikan-perbaikannya.2. Pengendalian PemerosesanProsedur-prosedur pengendalian pemerosesan adalah sebagai berikut:a. pengendalian data total (batch data control) harus dijalankan ulangpada setiap langkah dalam suatu pemerosesan untukmemperhitungkan kembali pengendalian total (control total);b. penggunaan register transaksi untuk mengidentifikasikan setiaptransaksi yang diproses oleh suatu sistem dan memisahkan transaksiyang berhasil dari yang tidak berhasil (ke dalam suatu arsipkesalahan). Register tersebut harus menguraikan transaksi-transaksiyang dihasilkan secara eksternal dan internal. Nomor-nomor transaksiharus secara unik mengidentifikasikan masing-masing transaksisehingga suatu transaksi dapat dilacak melalui suatu sistem gunamenyajikan suatu jejak audit.3. Pengendalian KeluaranPengendalian keluaran melindungi keluaran dari kerugian, korupsi,dan akses yang tidak sah. Pengendalian ini meliputi:a. pembatasan akses ke arsip-arsip keluaran (elektronik dan hardcopy)melalui perlindungan arsip-arsip dalam proses pentransmisian atauSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 83pencetakan, penataan jumlah tembusan, dan penggunaan kertasberangkap yang memungkinkan pencetakan tanpa memungkinkanisinya dibaca (seperti halnya rekening koran bank, nomor pin, slipgaji, atau laporan nilai);b. penyeliaan pekerja-pekerja yang mencetak dan mengkopi data ataumemberikan pelayanan pengiriman;c. pembatasan akses penghancuran atau pengendalian sampah dokumen;d. penelaahan keluaran atas keakuratannya;e. penggunaan kotak surat yang terkunci;f. persyaratan penerimaan untuk pengambilan dokumen dan pemberiantanda-terima;g. penyimpanan dokumen-dokumen sensitif dalam lokasi yang aman.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 84Soal Latihan1. Apakah yang dimaksud dengan pengendalian umum dan pengendalianaplikasi?2. Apakah perbedaan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi?3. Jika Anda mengaudit sistem yang berbasis komputer, uraikanlahpengendalian pengendalian yang harus Anda dalami!4. Apakah ada perbedaan pendekatan audit terhadap sistem informasi yang

belum dan yang sudah terkomputerisasi? Jika ada, jelaskanlah!5. Apakah yang dimaksud dengan pengendalian komunikasi data? Uraikanlah!Diskusi KasusFenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agakberbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukantanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antarapelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet,semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkenaimpas perkembangan cybercrime ini.Berita Kompas Cyber Media menulis bahwa berdasarkan survei AC NielsenIndonesia ternyata menempati posisi ke enam terbesar di dunia atau ke empatdi Asia dala tindak kejahatan di internet. Meski tidak disebutkan secara rincikejahatan macam apa saja yang terjadi di Indonesia maupun WNI yang terlibatdalam kejahatan tersebut, hal ini merupakan peringatan bagi semua pihakuntuk mewaspadai kejahatan yang telah, sedang, dan akan muncul daripengguna teknologi informasiSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 85Jika seseorang mendapatkan akses tidak sah ke sumber informasi organisasiorang itu adalah seorang penjahat komputer. Sebagian penjahat komputeradalah pegawai dan sebagian lainnya orang luar.Diskusikanlah ancaman keamanan sistem informasi apa yang umumnyadilaksanakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 86

BAB VIDAMPAK ETIKA DAN SOSIALPEMANFAATAN SISTEM INFORMASITujuan Pemelajaran Khusus:Setelah mempelajari bab ini, para peserta diharapkan mampu :1. menjelaskan mengenai dampak perkembangan dan pemanfaatan teknologiinformasi terhadap etika dan lingkungan sosial masyarakat pengguna;2. memahami bagaimana etika berhubungan dengan sistem informasi; dan3. mengenali peran etika dalam organisasi dan perlunya penerapan budaya etika.A. PendahuluanMeningkatnya penggunaan komputer menjadi perhatian yang semakinbesar, terutama pengaruhnya terhadap etika dan sosial di masyarakatpengguna. Di satu sisi, perkembangan teknologi komputer sebagai saranainformasi memberikan banyak keuntungan. Salah satu manfaatnya adalahbahwa informasi dapat dengan segera diperoleh dan pengambilan

keputusan dapat dengan cepat dilakukan secara lebih akurat, tepat danberkualitas.Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi informasi, khususnyakomputer menimbulkan masalah baru. Secara umum, perkembanganteknologi informasi ini mengganggu hak privasi individu. Bahwa banyaksekarang penggunaan komputer sudah di luar etika penggunaannya,misalnya: dengan pemanfaatan teknologi komputer, dengan mudahseseorang dapat mengakses data dan informasi dengan cara yang tidaksah. Belum lagi ada sebagian orang yang memanfaatkan komputer daninternet untuk mengganggu orang lain dengan tujuan sekedar untukkesenangan serta hobinya. Adapula yang memanfaatkan teknologikomputer ini untuk melakukan tindakan kriminal. Bukan suatu hal yangSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 87baru bila kita mendengar bahwa dengan kemajuan teknologi ini, makasemakin meningkat kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasiini.Pada perkembangannnya, beberapa faktor negatif terjadi berkaitandengan penggunaan sistem informasi oleh manusia, mengingat dalammenggunakan komputer, pengguna berhubungan dengan sesuatu yangtidak tampak. Dibalik kecepatan, kecermatan dan keotomatisan dalammemproses pekerjaan, ternyata teknologi informasi memuat dilemadilemaetis sebagai akibat sampingan dari adanya unsur manusia sebagaipembuat, operator dan sekaligus penggunanya.Terdapat fakta-fakta yang mengindikasikan bahwa mayoritas penjahatkomputer adalah mereka yang masih muda, cerdas dan kebanyakan lakilaki.Kemampuan mereka dalam menerobos bahkan merusak sistemsemakin maju seolah kejar-mengejar dengan perkembangan proteksi yangdibuat untuk melindungi sistem tersebut. Berbagai macam bentuk fraudmengiringi pemakaian sistem informasi semisal pembelian barang melaluiinternet dengan menggunakan kartu kredit bajakan.Manusia sebagai pembuat, operator dan sekaligus pengguna sistemtersebutlah yang akhirnya menjadi faktor yang sangat menentukankelancaran dan keamanan sistem. Hal-hal inilah yang kemudianmemunculkan unsur etika sebagai faktor yang sangat penting kaitannyadengan penggunaan sistem informasi berbasis komputer, mengingat salahsatu penyebab pentingnya etika adalah karena etika melingkupi wilayahwilayahyang belum tercakup dalam wilayah hukum. Faktor etika disinimenyangkut identifikasi dan penghindaran terhadap unethical behaviordalam penggunaan sistem informasi berbasis komputer.Identifikasi terhadap unethical behavior melibatkan unsur-unsur didalamdan diluar diri manusia sebagai atribut-atribut yang mempengaruhiSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 88perilaku manusia. Atribut-atribut karakteristik demografi manusia seperti

umur, gender, tingkat kecerdasan, disamping nilai-nilai agama dankeluarga adalah unsur internal yang dimaksud. Sedangkan lingkungansekitar seperti struktur organisasi, budaya dan situasi sekitar adalahfaktor eksternal yang ikut menentukan perilaku manusia.B. Perilaku Moral dan Konsep EtikaDalam suatu masyarakat yang memiliki kesadaran sosial, tentunya setiaporang diharapkan dapat melakukan apa yang benar secara moral, etis danmengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Moral adalah tradisikepercayaan mengenai perilaku benar dan salah3. Moral dipelajari setiaporang sejak kecil sewaktu yang bersangkutan masih anak-anak. Sejakkecil , anak-anak sudah diperkenalkan perilaku moral untuk membedakanmana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak, atau manatindakan yang terpuji dan tercela. Sebagai contoh: anak-anak dimintaberlaku sopan terhadap orang tua, menghormati guru, atau tidakmenyakiti teman-temannya. Pada saat anak-anak telah dewasa, dia akanmempelajari berbagai peraturan yang berlaku di masyarakat dandiharapkan untuk diikuti. Peraturan-peraturan tingkah laku ini adalahperilaku moral yang diharapkan dimiliki setiap individu..Walau berbagai masyarakat tidak mengikuti satu set moral yang sama,terdapat keseragaman kuat yang mendasar. “Melakukan apa yang benarsecara moral” merupakan landasan perilaku sosial kita.Tindakan kita juga diarahkan oleh etika (ethics). Kata ethics berakar daribahasa Yunani ethos, yang berarti karakter. Etika adalah satu setkepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu,kelompok atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab padamasyarakat atas perilaku mereka. Masyarakat dapat berupa suatu kota,negara, atau profesi.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 89Tidak seperti moral, etika dapat sangat berbeda dari satu masyarakat kemasyarakat lain. Kita melihat perbedaan ini dibidang komputer dalambentuk perangkat lunak bajakan- perangkat lunak yang digandakan secarailegal lalu digunakan atau dijual.Hukum adalah peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritasberdaulat, seperti pemerintah, pada rakyat atau warga negaranya.Hingga kini sangat sedikit hukum yang mengatur penggunaan komputer.Hal ini karena komputer merupakan penemuan baru dan sistem hukumkesulitan mengikutinya.Kasus pertama kejahatan komputer terjadi pada tahun 1966, saatprogramer untuk suatu bank membuat suatu tambahan di programsehingga program tersebut tidak dapat menunjukan bahwa pengambilandari rekeningnya telah melampau saldo. Ia dapat terus menulis cek walautidak ada lagi uang di rekeningnya. Penipuan ini terus berlangsung hinggakomputer tersebut rusak, dan pemrosesan secara manual mengungkapkansaldo yang telah minus. Programer tersebut tidak dituntut melakukankejahatan komputer, karena peraturan hukumnya belum ada. sebaliknya,

ia dituntut membuat entry palsu di catatan bank.Kita dapat melihat bahwa penggunaan komputer dalam bisnis diarahkanoleh nilai-nilai moral dan etika dari para manajer, spesialis informasi danpemakai, dan juga hukum yang berlaku. Hukum paling mudahdiinterpretasikan karena berbentuk tertulis. Di pihak lain, etika tidakdidefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggotamasyarakat. Bidang yang sukar dari etika komputer inilah yang sedangmemperoleh banyak perhatian.C. Perlunya Budaya EtikaPendapat yang luas terdapat dalam organisasi sektor publik adalah bahwasuatu instansi mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Misalnya,Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 90pengaruh pimpinan instansi pada tindakan/perbuatan korupsi selamamasa berkuasanya pemerintahan orde baru telah membentuk kepribadianpejabat-pejabat publik perpengaruh sedemikian rupa pada organisasimereka sehingga masyarakat cenderung memandang institusi pemerintahtersebut sebagai organisasi yang korup.Hubungan antara pimpinan dengan instansi merupakan dasar budayaetika. Jika instansi harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalamsemua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin denganmemberi contoh (lihat Gambar 6 – 1) . Perilaku ini adalah budaya etika.Gambar 6 - 1Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 91Bagaimana Budaya Etika Diterapkan?Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanyamenyebar diseluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuhsemua pegawai. Para eksekutif mencapai penerapan ini melalui suatumetode tiga lapis, yaitu dalam bentuk pernyataan tekad (komitmen),program-program etika, dan kode etik khusus pada setiap instansi.Komitmen adalah pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang ditegakanoleh pimpinan instansi. Tujuan komitmen ini adalah menginformasikanorang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luarinstansi mengenai nilai-nilai etika yang diberlakukan.Program etika adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitasyang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakanpernyataan komitmen. Suatu aktivitas yang umum adalah pertemuanorientasi yang dilaksanakan bagi pegawai baru. Selama pertemuan ini,subyek etika mendapat cukup perhatian.Contoh lain dari program etika adalah audit etika. Dalam audit etika,sesorang auditor internal mengadakan pertemuan dengan seorangmanajer selama beberapa jam untuk mempelajari bagaimana unitmanajer tersebut melaksanakan pernyataan komitmen.Kode etik khusus instansi, Banyak instansi telah merancang kode etikamereka sendiri. Kadang-kadang kode ini diadaptasi dari kode etik dari

organisasi sejenis.D. Memahami Timbulnya Permasalahan Etika Dalam Teknologi InformasiPerlindungan atas hak individu di internet dan membangun hak informasimerupakan sebagian dari permasalahan etika dan sosial denganpenggunaan sistem informasi yang berkembang luas. Permasalahan etikadan sosial lainnya, di antaranya adalah: perlindungan hak kepemilikanSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 92intelektual, membangun akuntabilitas sebagai dampak pemanfaatansistem informasi, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sisteminformasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat,mempertahankan nilai yang dipertimbangkan sangat penting untukkualitas hidup di dalam suatu masyarakat informasi.Dari berbagai permasalahan etika dan sosial yang berkembang berkaitandengan pemanfaatan sistem informasi, dua hal penting yang menjaditantangan manajemen untuk dihadapi, yaitu:1. Memahami risiko-risiko moral dari teknologi baru.Perubahan teknologi yang cepat mengandung arti bahwa pilihan yangdihadapi setiap individu juga berubah dengan cepat begitu pulakeseimbangan antara risiko dan hasil serta kekhawatiran kemungkinanterjadinya tindakan yang tidak benar. Perlindungan atas hak privasiindividu telah menjadi permasalahan etika yang serius dewasa ini. Disamping itu, penting bagi manajemen untuk melakukan analisismengenai dampak etika dan sosial dari perubahan teknologi. Mungkintidak ada jawaban yang selalu tepat untuk bagaimana seharusnyaperilaku, tetapi paling tidak ada perhatian atau manajemen tahumengenai risiko-risiko moral dari teknologi baru.2. Membangun kebijakan etika organisasi yang mencakup permasalahanetika dan sosial atas sistem informasi.Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan,melaksanakan, dan menjelaskan kebijakan etika organisasi. Kebijakanetika organisasi berkaitan dengan sistem informasi meliputi, antaralain: privasi, kepemilikan, akuntabilitas, kualitas sistem, dan kualitashidupnya. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana memberikanprogram pendidikan atau pelatihan, termasuk penerapanpermasalahan kebijakan etika yang dibutuhkan.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 93Sebelum membahas lebih jauh mengenai permasalahan etika dan sosialdalam pemanfaatan sistem informasi, perlu dipahami dahulu mengenaipengertian etika. Etika merupakan prinsip-prinsip mengenai suatu yangbenar dan salah yang dilakukan setiap orang dalam menentukan pilihansebagai pedoman perilaku mereka. Perkembangan teknologi dan sisteminformasi menimbulkan pertanyaan baik untuk individu maupunmasyarakat pengguna karena perkembangan ini menciptakan peluang

untuk adanya perubahan sosial yang hebat dan mengancam adanyadistribusi kekuatan, uang, hak, dan kewajiban. Seperti teknologiteknologilainnya, teknologi informasi dapat dipakai untuk mencapaikemajuan masyarakat, namun dapat juga digunakan untuk perbuatankriminal dan mengancam nilai-nilai masyarakat yang dihargai. Bagaimanapun, perkembangan teknologi informasi akan menghasilkan manfaatmanfaatuntuk berbagai pihak dan kemungkinan biaya bagi pihak-pihaklainnya. Dengan menggunakan sistem informasi, penting untukdipertanyakan, bagaimana tanggung jawab secara etis dan sosial dapatditempatkan dengan memadai dalam pemanfaatan sistem informasi.Etika, sosial, dan politik merupakan tiga hal yang berhubungan dekatsekali. Permasalahan etika yang dihadapi dalam perkembangan sisteminformasi manajemen umumnya tercermin di dalam lingkungan sosial danpolitik. Untuk dapat memahami lebih baik hubungan ketiga hal tersebutdi dalam pemanfaatan sistem informasi, diidentifikasi lima dimensi moraldari era informasi yang sedang berkembang ini, yaitu:1. Hak dan kewajiban informasi; apa hak informasi yang dimiliki olehseorang individu atau organisasi atas informasi? Apa yang dapatmereka lindungi? Kewajiban apa yang dibebankan kepada setiapindividu dan organisasi berkenaan dengan informasi?2. Hak milik dan kewajiban; bagaimana hak milik intelektual dilindungidi dalam suatu masyarakat digital di mana sulit sekali untuk masalahSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 94kepemilikan ini ditrasir dan ditetapkan akuntabilitasnya, dan begitumudahnya hak milik untuk diabaikan?3. Akuntabilitas dan pengendalian; siapa bertanggung jawab terhadapkemungkinan adanya gangguan-gangguan yang dialami individu,informasi, dan hak kepemilikan?4. Kualitas sistem; standar data dan kualitas sistem apa yang diinginkanuntuk melindungi hak individu dan keselamatan masyarakat?5. Kualitas hidup; nilai apa yang harus dipertahankan di dalam suatuinformasi dan masyarakat berbasis pengetahuan? Lembaga apa yangharus ada untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya pelanggaraninformasi? Nilai budaya dan praktik-praktik apa yang diperlukan didalam era teknologi informasi yang baru?E. Etika Dalam Suatu Masyarakat InformasiEtika berhubungan dengan kebebasan setiap individu untuk memilih.Etika adalah suatu hal tentang pilihan setiap individu, yaitu pada saatdihadapkan pada berbagai alternatif tindakan, apa pilihan moral yangbenar? Apa yang merupakan sosok utama dari pilihan yang etis? Pilihanetika merupakan keputusan-keputusan yang dibuat setiap individu yangbertanggungjawab atas konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakanmereka.Ada beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan etika dan tindakantindakan

yang dipilih sebagai keputusan yang dibuat setiap individu.Konsep-konsep dasar tersebut adalah:1. Tanggungjawab; menerima potensial biaya, tugas, dan kewajibanuntuk keputusan-keputusan yang diambilnya.2. Akuntabilitas; mekanisme untuk menilai tanggungjawab untukkeputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 953. Kewajiban; adanya peraturan yang memungkinkan setiap individuuntuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang disebabkan olehpihak, sistem, atau organisasi lain.4. Proses; suatu proses di mana peraturan dikenal dan dipahami danterdapatnya kemampuan untuk menarik otoritas yang lebih tinggiuntuk memastikan bahwa peraturan diterapkan dengan benar.Konsep dasar yang diuraikan tersebut membentuk tiang fondasi untuksuatu analisa etika atas sistem informasi. Pertama, bahwa teknologiinformasi disaring melalui institusi sosial, organisasi, dan individu. Apapun dampak yang ada dari sistem informasi merupakan hasil daritindakan-tindakan dan perilaku yang berkembang dari setiap individu,organisasi, maupun institusi. Kedua, tanggung jawab untuk konsekuensiteknologi jelas terletak pada setiap individu, organisasi, dan institusiyang memilih teknologi untuki digunakan. Penggunaan teknologi informasidengan cara yantg bertanggung jawab secara sosial mengandung artibahwa setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi akuntabilitasuntuk konsekuensi tindakan-tindakan yang diambil. Ketiga, di dalammasyarakat politik dan sosial yang memiliki etika, setiap individudiharapkan mampu untuk memperbaiki dampak yang terjadi melaluiseperangkat peraturan yang dikarakteristikan di dalam suatu proses.Pada saat kita dihadapkan pada suatu situasi yang tampaknya merupakanpermasalahan etika, bagaimana seharusnya kita menganalisis situasidimaksud. Berikut lima langkah proses yang dapat membantu:1. Identifikasi dan gambarkan faktanya dengan jelas; temukan siapa yangmelakukan apa kepada siapa dan di mana, kapan, serta bagaimana.2. Definisikan konflik atau permasalahan dan identifikasi nilai-nilai yanglebih tinggi yang terpengaruh; permasalahan-permasalahan etika,Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 96sosial, dan politik selalu merujuk pada nilai-nilai yang lebih tinggi,seperti: kebebasan, privasi, proteksi kepemilikan dan lain-lain).3. Identifikasi para stakeholders; setiap permasalahan etika, sosial, danpolitik pasti memiliki stakeholders. Pastikan identitas individu ataukelompok yang merupakan stakeholders dan apa yang merekaharapkan. Ini tentunya sangat bermanfaat nantinya dalam merancangsolusi permasalahan.4. Identifikasi opsi yang dapat diambil; mungkin kita akan menjumpaibeberapa opsi yang tidak memuaskan semua pihak yang terlibat,

namun beberapa opsi yang tersedia lebih baik dari yang lain.Kadangkala solusi etika yang baik mungkin tidak selalu seimbangdengan dampaknya pada stakeholders.5. Identifikasi dampak potensial dari opsi yang dipilih; beberapa opsimungkin secara etika adalah benar, tetapi merupakan bencana darisudut pandang yang lain. Opsi lain mungkin dapat berfungsi denganbaik pada suatu kasus, tetapi tidak pada yang lain. Selalu kitatanyakan pada diri kita sendiri ”Bagaimana jika saya memilih opsi inidan konsisten dari waktu ke waktu?”Setelah analisis selesai dilakukan, berikutnya adalah menentukan prinsipprinsipetika atau aturan yang harus digunakan untuk membuat suatukeputusan. Meskipun kita adalah yang pada akhirnya memutuskan sendiriprinsip-prinsip etika yang akan diikuti dan bagaimana kita menentukanskala prioritasnya, adalah sangat membantu sekali untukmempertimbangkan beberapa prinsip etika yang bersumber dari beberapapakar, yang pada intinya adalah sebagai berikut:1. Immanuel Kant’s Categorial Imperative; suatu prinsip yangmenyatakan bahwa jika suatu tindakan tidak baik bagi setiap oranguntuk diambil, maka hal ini akan tidak baik bagi siapa pun.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 972. Descartes’ rule of change; suatu prinsip yang menyatakan bahwa jikasuatu tindakan tidak dapat dilakukan secara berulang, makakeputusan ini tidak akan baik untuk diambil terus setiap saat.3. Utilitarian Principles; suatu prinsip yang mengasumsikan bahwaseorang dapat menempatkan nilai dalam prioritasnya dan memahamikonsekuensi dari tindakan yang diambil.4. Risk Aversion Principle; suatu prinsip yang menyatakan bahwaseseorang harus mengambil tindakan yang menghasilkan paling sedikitgangguan atau biaya yang paling kecil.5. Ethical ”no free lunch” rule; suatu asumsi bahwa seluruh obyek yangberwujud dan tidak berwujud dimiliki oleh seseorang melaluipengorbanan yang dilakukannya.Perkembangan teknologi dan sistem informasi banyak membawaperubahan pada berbagai aspek kehidupan, khusunya yang mempengaruhietika dan sosial masyarakat. Berikut contoh di berbagai industri yangmerupakan permasalahan etika sebagai dampak dari perkembangansistem informasi, di antaranya adalah: pengurangan tenaga kerja diindustri telekomunikasi dan manufaktur, pembuatan data pribadi secaraelektronis untuk mengidentifikasi kemungkinan teroris masuk di bandarudara, dan pemantauan karyawan melalui internet.Beberapa organisasi telah mengembangkan kode etik sistem informasi.Namun demikian, tetap ada perdebatan berkaitan dengan kode etik yangdapat diterima secara umum dengan kode etik sistem informasi yangdibuat secara spesifik. Sebagai manajer maupun pengguna sistem

informasi, kita didorong untuk mengembangkan seperangkat standar etikauntuk pengembangan kode etika sistem informasi, yaitu yang berbasiskanpada lima dimensi moral yang telah disampaikan di awal, yaitu:Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 981. Hak dan kewajiban informasi; Kode etik sistem informasi harusmencakup topik-topik, seperti: privasi e-mail setiap karyawan,pemantauan tempat kerja, perlakuan informasi organisasi, dankebijakan informasi untuk pengguna.2. Hak milik dan kewajiban; Kode etik sistem informasi harus mencakuptopik-topik, seperti: lisensi penggunaan perangkat lunak, kepemilikandata dan fasilitas organisasi, kepemilikan perangkat lunak yang buatoleh pegawai pada perangkat keras organisasi, masalah copyrightsperangkat lunak. Pedoman tertentu untuk hubungan kontraktualdengan pihak ketiga juga harus menjadi bagian dari topik di sini.3. Akuntabilitas dan pengendalian; Kode etik harus menyebutkan individuyang bertanggung jawab untuk seluruh sistem informasi danmenggarisbawahi bahwa individu-individu inilah yang bertanggungjawab terhadap hak individu, perlindungan terhadap hak kepemilikan,kualitas sistem dan kualitas hidup. Tanggung jawab untukpengendalian sistem, audit, dan manajemen harus didefinisikandengan jelas. Tanggung jawab masing-masing petugas dari sisteminformasi harus diuraikan dengan rinci.4. Kualitas sistem; Kode etik sistem informasi harus menggambarkantingkatan yang umum dari kualitas data dan kesalahan sistem yangdapat ditoleransi. Kode etik juga harus dapat mensyaratkan bahwasemua sistem berusaha mengestimasi kualitas data dan kemungkinankesalahan sistem.Kualitas hidup; Kode etik sistem informasi juga harus dapat menyatakanbahwa tujuan dari sistem adalah meningkatkan kualitas hidup daripelanggan dan karyawan dengan cara mencapai tingkatan yang tinggi darikualitas produk, pelayanan pelanggan, dan kepuasan karyawan.Etika komputer dimaknai sebagai analisis mengenai sifat dan dampakSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 99sosial teknologi komputer, serta informasi dan justifikasi kebijakan untukmenggunakan teknologi tersebut secara etis 4.Karena itu, etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama.1. waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat,2. karena itu harus berbuat sesuatu dengan memformulasikan kebijakankebijakanyang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakansecara tepat.Namun ada satu hal yang sangat penting: ”bukan hanya manajemen -pengelola informasi sendiri yang bertanggung jawab atas etikakomputer”. Para manajer puncak lain juga bertanggung jawab.

Keterlibatan seluruh instansi merupakan keharusan mutlak dalam duniaend-user computing saat ini, semua manajer di semua area bertanggungjawab atas penggunaan komputer yang etis di area mereka. Dan selainmanajer, setiap pegawai bertanggung jawab atas aktivitas mereka yangberhubungan dengan komputer.Alasan Pentingnya Etika KomputerAda tiga alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada etikakomputer, yaitu: kelenturan logika (Logical malleability), faktortransformasi, dan faktor tak kasat mata (invisibility factors).1. Kelenturan logika.Yang dimaksud dengan kelenturan logika (logical malleability) adalahkemampuan memprogram komputer untuk melakukan apa pun yangkita inginkan. Komputer bekerja tepat seperti yang diinstruksikan olehprogramernya. Kelenturan logika inilah yang menakutkan masyarakat.Tetapi masyarakat sebenarnya tidak takut terhadap komputer.Sebaliknya masyarakat takut terhadap orang-orang yang memberiperintah di belakang komputer.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 1002. Faktor transformasi.Alasan kepedulian pada etika komputer ini didasarkan pada faktabahwa komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukansesuatu. Kita dapat melihat transformasi tugas yang sama pada semuajenis organisasi. Contoh yang baik adalah surat electronik (e-mail). Emailtidak hanya memberikan cara bertelepon yang lain, tetapimemberikan cara komunikasi yang sama sekali baru. Transformasiserupa dapat dilihat pada cara manajer mengadakan rapat. Dulu paramanajer harus berkumpul secara fisik di satu lokasi, sekarang merekadapat bertemu dalam bentuk konferensi video.3. Faktor tak kasat mata.Alasan ketiga minat masyarakat pada etika komputer adalah karenasemua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan.Operasi internal yang tidak nampak ini membuka peluang pada nilainilaipemprograman yang tidak terlihat, perhitungan rumit yang tidakterlihat dan penyalahgunaan yang tidak terlihat.- Nilai-nilai pemprograman yang tidak terlihat adalah perintahperintahyang programer kodekan menjadi program yang mungkindapat atau tidak menghasilkan pemrosesan yang diinginkanpemakai. Selama penulisan program, programer harus membuatserangkaian pertimbangan nilai seperti bagaimana programmencapai tujuannya. Ini bukan suatu tindakan jahat dari pihakprogramer, tetapi lebih merupakan kurangnya pemahaman. Contohdampak yang dapat timbul dari nilai-nilai pemrograman yang tidakterlihat adalah insiden nuklir Three Mile Island. Operatorpembangkit listrik tersebut telah dilatih menangani keadaan gawatdengan menggunakan suatu model matematika. Model tersebut

hanya dirancang untuk mensimulasikan terjadinya kerusakanSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 101tunggal. Namun yang terjadi adalah kerusakan berganda secaraserentak. Ketidakmampuan komputer memberikan apa yangdiinginkan pemakainya disebabkan oleh faktor tak kasat mata ini.- Perhitungan rumit yang tidak terlihat berbentuk program-programyang demikian rumit sehingga tidak dimengerti oleh pemakai.Manajer menggunakan tanpa mengetahui sama sekali bagaimanaprogram tersebut melaksanakan perhitungan.- Penyalahgunaan yang tidak terlihat meliputi tindakan yang sengajamelanggar batasan hukum dan etika. Semua tindakan kejahatancomputer termasuk kategori ini, demikian pula tindakan tidak etisseperti mengganggu hak privasi individual, dan memata-matai.Masyarakat karena itu sangat memperhatikan komputer - bagaimanakomputer dapat diprogram untuk melakukan hampir segala sesuatu,bagaimana computer mengubah sebagian besar cara kita melakukansesuatu, dan fakta bahwa yang dikerjakan komputer pada dasarnya tidakterlihat. Masyarakat mengharapkan bisnis diarahkan oleh etika komputerdan dengan demikian meredakan kekhawatiran tersebut.F. Hak Sosial dan KomputerMasyarakat memiliki hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaankomputer.Komputer merupakan peralatan yang begitu penuh daya sehingga tidakdapat dipisahkan dari masyarakat. Deborah Johnson, professor padaRensselaer Polytechnic Institute, yakin bahwa masyarakat memiliki hakatas akses komputer, keahlian komputer, spesialis komputer danpengambilan keputusan komputer.1. Hak atas akses komputer.Setiap orang tidak perlu memiliki sebuah komputer, seperti juga tidakSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 102setiap orang memiliki mobil. Namun, pemilikan atas akses komputermerupakan kunci mencapai hak-hak tertentu lain. Misalnya akses kekomputer berarti kunci mendapatkan pendidikan yang baik.2. Hak atas keahlian komputer.Saat komputer mula-mula muncul, ada ketakutan yang luas dari parapekerja bahwa komputer akan mengakibatkan pemutusan hubungankerja masal. Hal itu tidak terjadi. Kenyataannya, komputer telahmenciptakan pekerjaan lebih banyak daripada yang dihilangkannya.Tidak semua pekerja menggunakan komputer atau memerlukanpengetahuan komputer, tetapi banyak yang demikian. Dalammempersiapkan pelajar untuk bekerja di masyarakat modern,pendidik sering menganggap pengetahuan tentang komputer sebagaisuatu kebutuhan.3. Hak atas spesialis komputer.

Adalah mustahil seseorang memperoleh semua pengetahuan dankeahlian komputer yang diperlukan. Karena itu kita harus memilikiakses ke para spesialis tersebut, seperti kita memiliki akses ke dokter,pengacara, dan tukang ledeng.4. Hak atas pengembalian keputusan komputer.Walau masyarakat tidak banyak berpartisipasi dalam pengambilankeputusan mengenai bagaimana komputer diterapkan, masyarakatmemiliki hak tersebut. Hal ini layak jika komputer dapat berdampakburuk bagi masyarakat. Hak-hak ini dicerminkan dalam UU komputeryang telah mengatur penggunaan komputer.Hak atas Informasi.Klasifikasi hak asasi manusia dalam era komputer yang paling luasdipublikasikan adalah PAPA yang dibuat Richard O. Mason, seorangSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 103professor di Southern Methodist University, menciptakan akronim PAPAuntuk menggambarkan empat hak asasi masyarakat dalam hal informasi.PAPA merupakan singkatan dari Privacy (privasi), accuracy (akurasi),property (kepemilikan), dan accessibility (aksesbilitas).1. Hak atas privasi.Hakim Pengadilan Tinggi Louis Branders dikenal karena mengakui “hakuntuk dibiarkan menyendiri.” Mason menganggap hak ini sedangterancam karena dua kekuatan. Yang satu adalah meningkatnyakemampuan komputer untuk digunakan bagi pengintaian, dan yanglain adalah meningkatnya nilai informasi dalam pengambilankeputusanContoh-contoh diatas adalah contoh-contoh pengintaian yang tidakmenggunakan komputer. Masyarakat umum sadar bahwa komputerdapat digunakan untuk tujuan ini, namun barangkali tidak sadar akandata pribadi mana yang dengan mudah dapat diakses. Jika Anda tahucara mencarinya, Anda dapat memperoleh informasi data pribadi daninformasi keuangan apapun yang dimiliki oleh warga negara AS.2. Hak atas akurasi.Komputer dipercaya mampu mencapai tingkat akurasi yang tidakdapat dicapai oleh sistem nonkomputer. Potensi ini selalu ada, tetapitidak selalu tercapai. Sebagian sistem berbasis komputer mengandungkesalahan lebih banyak daripada yang dapat ditolerir sistem manual.Dalam banyak kasus, kerusakan terbatas pada gangguan sementara,seperti saat Anda harus memproses penagihan yang telah Anda bayar.Dalam kasus lain, biayanya mungkin lebih besar.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 1043. Hak atas kepemilikan.Di sini kita berbicara mengenai hak milik intelektual, umumnya dalambentuk program-program komputer. Kita sering melihat para pemakaiyang telah membeli hak untuk menggunakan perangkat lunak jadi

menggandakannya secara illegal, kadang-kadang untuk dijual kembali.Dalam kasus lain, suatu penjual perangkat lunak mungkin meniruproduk popular dari penjual lain.Para penjual perangkat lunak dapat menjaga hak milik intelektualmereka dari pencurian melalui hak cipta, paten, dan perjanjianlisensi. Hingga tahun 1980-an, perangkat lunak tidak dilindungi olehUU hak cipta atau paten. Namun, sekarang keduannya dapatdigunakan untuk memberikan perlindungan. Paten memberikanperlindungan yang sangat kuat di negara-negara yang menegakkannya,karena perlindungan hak cipta menetapkan bahwa suatu tiruan (clone)tidak harus persis serupa dengan versi orisinalnya.Para penjual perangkat lunak mencoba menambal lubang-lubangdalam hukum melalui perjanjian lisensi yang diterima para pelanggansaat mereka menggunakan perangkat lunak tersebut. Pelanggaranperjanjian membuat pelanggan dapat dituntut di pengadilan.4. Hak atas akses.Sebelum adanya database komputer, banyak informasi yang tersediabagi masyarakat umum dalam bentuk dokumen tercetak ataumikrofilm diperpustakaan. Informasi tersebut terdiri dari beritaberita,hasil penelitian ilmiah, statistik pemerintah, dan lain-lain.Sekarang, banyak dari informasi tersebut yang telah diubah menjadidatabase komersial yang menjadikannya kurang dapat diaksesmasyarakat. Untuk memiliki akses ke informasi tersebut, seseorangSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 105harus memiliki perangkat lunak dan perangkat keras komputer yangdiperlukan, dan membayar biaya akses. Dengan melihat fakta bahwakomputer dapat mengakses data dari penyimpanan lebih cepat danlebih mudah dari teknologi lain, maka menjadi ironis bahwa hak untukakses merupakan masalah etis jaman modern ini.Kontrak Sosial Jasa InformasiMason yakin bahwa untuk memecahkan permasalahan etika komputer,jasa informasi harus masuk ke dalam suatu kontrak sosial yangmemastikan bahwa komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial. Jasainformasi membuat kontrak tersebut dengan individu dan kelompok yangmenggunakan atau yang dipengaruhi oleh output informasinya. Kontrakini tidak tertulis tetapi tersirat dalam segala sesuatu yang dilakukan jasainformasi.Kontrak tersebut menyatakan bahwa:• komputer tidak akan digunakan untuk sengaja mengganggu privasiseseorang• setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemprosesankomputer• hak milik intelektual akan dilindungi• komputer akan dapat diakses masyarakat sehingga anggotamasyarakat terhindar dari ketidaktahuan informasi.

Singkatnya, masyarakat jasa informasi harus bertanggung jawab ataskontrak sosial yang timbul dari sistem yang dirancang dan diterapkannya.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 106G. Rencana Tindakan untuk Mencapai Operasi Komputer yang EtisSepuluh langkah dalam mengelompokan perilaku dan menekankan etikadalam organisasi.1. Formulasikan suatu kode perilaku2. Tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalahseperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atasprogram dan data komputer.3. Jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggar-sepertiteguran, penghentian, dan tuntutan.4. Kenali perilaku etis.5. Fokuskan perhatian pada etika melalui program-program sepertipelatihan dan bacaan yang disyaratkan.6. Promosikan UU kejahatan komputer dengan memberikan informasikepada karyawan.7. Simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggung jawabantiap spesialis informasi untuk semua tindakannya, dan kurangigodaan untuk melanggar dengan program-program audit etika.8. Dorong penggunaan program-program rehabilitasi yangmemperlakukan pelanggar etika dengan cara yang sama sepertiperusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik atau penyalahguna obat bius.9. Dorong partisipasi dalam perkumpulan profesional.10. Berikan contoh.Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 107Soal Latihan1. Jelaskan dan berikan contoh mengapa dinyatakan bahwa perkembanganteknologi informasi mengganggu hak privasi individu ?2. Jelaskan pengertian bahwa masyarakat memiliki hak-hak tertentuberkaitan dengan penggunaan komputer.3. Richard O. Mason, seorang professor di Southern Methodist University,menciptakan akronim PAPA untuk menggambarkan empat hak asasimasyarakat dalam hal informasi, jelaskan apa yang dimaksud dengan PAPAtersebut.4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa: ”E-mail tidakhanya memberikan cara bertelepon yang lain, tetapi memberikan carakomunikasi yang sama sekali baru”.5. Jelaskan apa perbedaan yang mendasar antara etika dan moral dalamtatacara pemanfaatan teknologi informasi?Diskusi KasusPOLDA LACAK "HACKER" TI KPUAPARAT Polda Metro Jaya diminta melacak kasus serangan hacker ke jaringan komputersistem teknologi informasi (TI) KPU. Tim TI KPU mengaku sudah punya gambaran jelas

siapa hacker yang menerobos situs Pusat Tabulasi Nasional (PTN) Pemilu 2004 itu."Kami telah meminta bantuan kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. Gambaran jelas kearah siapa pelakunya sudah diketahui. Tapi, untuk sementara karena masih dalam prosespenyelidikan, identitasnya belum kami ungkapkan dulu," kata Ketua Tim Ahli TI KPU,Achiar Oemri.Achiar kepada wartawan seusai bertemu dengan petugas dari Polda Metro Jaya di ruangVIP PTN di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (18/4), menyatakan serangan hackerpada sistem TI KPU tidak mempengaruhi data perolehan suara yang masuk dari PPK kedata center KPU."Data dari kecamatan dalam keadaan baik. Proses yang ditampilkan juga tidak adaperubahan. Tadi malam data-data yang dari kecamatan tetap masuk ke data center danterus ter-up date," jelas Achiar.Achiar belum mau menyebutkan apakah pelakunya orang dalam atau orang luar. Namun,dirinya tidak membantah kalau si pelaku adalah seorang yang mengerti seluk beluk sistemSistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 108TI KPU. "Pihak TI akan meningkat semaksimal mungkin pengamanan terhadap sistem TIKPU dan meminimalkan kemungkinan gangguan hacker kembali," paparnya.Tim TI KPU telah menerapkan lapisan pengamanan yang cukup ampuh dari website KPUhingga data center. Sehingga, sulit bagi hacker untuk menembus sistem tersebut. Dankalau pun tertembus, maka hanya akan mengganggu website-nya saja tanpa mengganggudata center.Di sisi lain, data hasil penghitungan suara Pemilu 2004 tidak di-update Tim TI KPU lebihsekitar 12 jam. Data tidak di-update sejak situs KPU dirusah hacker, Sabtu malam lalupukul 18.45 WIB.Aksi hacker terhadap situs KPU terjadi, menjelang penghitungan suara di PTN ditutuppada Senin (19/4) pukul 11.00 WIB ini. Dengan jebolnya situs KPU ini, sebagai antiklimaksdi akhir penutupan masa penghitungan suara.Sumber : Sripo (dwi/pde)Berdasarkan uraian kasus di atas, diskusikan tanggungjawab sosial dan dari sisietika dalam penggunaan teknologi informasi untuk tujuan seperti di atas,apakah menguntungkan atau merugikan masyarakat pengguna TI?Sistem Informasi ManajemenPusdiklatwas BPKP- 2007 109

DAFTAR PUSTAKAAlexander, Michael. 2006. The Underground Guide to Computer Security.Addison-Wesley.C. Laudon, P. Jane Laudon, Kenneth. 2006. Management Information Systems.Pearson International.Forcht, Karen A. 2004. Computer Security Management. Boyd & Fraser.Indrajit, Eko. R. 2006. Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi.Elex Media Komputindo.Jacobson, Ivar. 2006. Object-Oriented Software Engineering. Addison-Wesley.

Mcleod, Raymond, Jr. 2006. Management Information Systems. EdisiKedelapan. Prentice Hall.Porter, Michael E. 2000. Competitive Strategy. The Free Press - A Division ofMacmillan Publishers. London.Romney, Marshall B, Steinbart, Paul J., and Cushing, Barry E. 2003. AccountingInformation Systems. 10th edition. Addison Wesley, ReadingMassachussets.Turban, Efraim dan Jage Aronson. 1998. Decision Support Systems andIntellegigent Systems. Edisi Kelima.Ulrich Gelinas, Jr. dan Allan F. Oram. 2004. Accounting Information System.Edisi Keenam. South-Western College Publishing.Whitten, Jeffrey L., Lonnie D. Bentley, dan Victor M. Barlow. 1998. SystemsAnalysis and Design Methods. Fourth Edition.Zahedi, Fatemeh. 1993. Intelligent Systems for Business: Expert Systems withNeural Networks. Wadsworth Publishing Company.Lampiran 1/ 1 - 2Hal – L1-1INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2003TENTANGKEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONALPENGEMBANGAN E-GOVERNMENTPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensipemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan,pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secaracepat dan akurat;b. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam prosespemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas,transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;c. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) danmeningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanyakebijakan dan strategi pengembangan e-government;d. bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman,keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaanpemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagipelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan e-government secaranasional.Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah denganPerubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program PembangunanNasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 206);3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi TelematikaIndonesia;4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan danPendayagunaan Telematika di Indonesia;MENGINSTRUKSIKAN :Kepada : 1. Menteri;Lampiran 1/ 1 - 2

Hal – L1-22. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;6. Jaksa Agung Republik Indonesia;7. Gubernur;8. Bupati/Walikota.Untuk :PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenanganmasing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secaranasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi NasionalPengembangan e-Government sebagaimana ter-cantum dalam LampiranInstruksi Presiden ini.KEDUA : Merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing denganberkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.KETIGA : Melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yangdikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawabdan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-waktukepada Presiden.Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.Dikeluarkan di Jakartapada tanggal 9 Juni 2003PRESIDEN REPUBLIKINDONESIAttd.MEGAWATISOEKARNOPUTRISalinan sesuai dengan aslinyaDeputi Sekretaris KabinetBidang Hukum danPerundang-undangan,Lambock V. NahattandsLampiran 1/ 1 - 2Hal – L1-3LAMPIRAN IINSTRUKSI PRESIDENREPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2003TANGGAL 9 JUNI 2003KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONALPENGEMBANGAN E-GOVERNMENTMotivasi Kebijakan E-GovernmentTuntutan Perubahan1. Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegarasecara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis transparan sertameletakkan supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluangbagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentinganrakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral. Namun setiap perubahan kehidupanberbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengandemikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembagatinggi negara, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agarketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yangmeluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga harus lebihterbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara

cepat dan efektif.2. Penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara itu terjadi pada lingkungankehidupan antar bangsa yang semakin terbuka, dimana nilai-nilai universal di bidang ekonomidan perdagangan, politik, kemanusiaan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup salingberkaitan secara kompleks. Apa yang dilaksanakan tidak akan lepas dari pengamatanmasyarakat internasional. Dalam hal ini pemerintah harus mampu memberikan informasi yangkomprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yangdapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah.Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasimenuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat sertapotensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan,dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataantelah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangatpenting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan.Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawabangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembanganglobal karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengahkita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menujumasyarakat informasi.Pemerintah yang Diharapkan3. Perubahan-perubahan di atas menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih,transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah harusmampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat,yaitu :Lampiran 1/ 1 - 2Hal – L1-4a. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas diseluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secarainteraktif.b. Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar dengan demikian pemerintahharus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.4. Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentukdimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya yang antara lainmeliputi : a. Selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskanpada tatanan birokrasi yang kaku. Sistem dan proses kerja semacam itu tidak mungkinmenjawab perubahan yang kompleks dan dinamis, dan perlu ditanggapi ? - 3 - ditanggapisecara cepat. Oleh karena itu di masa mendatang pemerintah harus mengembangkan sistemdan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yangkompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakatinternasional. b. Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hirarkikewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang. Untuk memuaskankebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dimasa mendatang harusdikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapatmemperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. c. Pemerintahjuga harus melonggarkan dinding pemisah yang membatasi interaksi dengan sektor swasta,organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha(public-private partnership). d. Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologiinformasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, danmendistribusikan informasi dan pelayanan publik.5. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju egovernment.Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikanpemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasibirokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yangmemungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakanakses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihakpihak

berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layananpemerintah secara optimal. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-masinginstitusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju e-government dapatdilaksanakan dengan sebaik-baiknya.Menuju E-GovernmentTujuan Pengembangan E-Government6. Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraankepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkankualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-governmentdilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah denganmengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebutmencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi,sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologiinformasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negara.7. Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government diarahkan untukmencapai 4 (empat) tujuan, yaitu : a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksipelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luasserta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekatLampiran 1/ 1 - 2Hal – L1-5waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. b. Pembentukan hubunganinteraktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasionaldan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdaganganinternasional. c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaganegara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasidalam perumusan kebijakan negara. d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerjayang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembagapemerintah dan pemerintah daerah otonom.Kondisi Saat IniKesiapan Memanfaatkan Teknologi Informasi8. Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut :a. E-Leadership; aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalammengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.b. Infrastruktur Jaringan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastrukturtelekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.c. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaaninformasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dandistribusinya.d. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, danregulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi,terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah denganmasyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha denganmasyarakat, dan antar masyarakat.e. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologiinformasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauhmana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.9. Berbagai studi banding yang dilakukan oleh organisasi internasional menunjukkan bahwakesiapan Indonesia masih rendah dan untuk memperbaikinya diperlukan inisiatif dandorongan yang kuat dari pemerintah.Inisiatif E-Government Sampai Saat Ini10. Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah berinisiatif mengembangkanpelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh KementerianKomunikasi dan Informasi, mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom beradapada tingkat pertama (persiapan), dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua

(pematangan). Sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan tingkat empat (pemanfaatan) belumtercapai.11. Observasi secara lebih mendalam menunjukkan bahwa inisiatif tersebut di atas belummenunjukan arah pembentukan e-government yang baik. Beberapa kelemahan yangmenonjol adalah : a. pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belumditunjang oleh sistem manajeman dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasike dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah; b. belum mapannya strategi sertatidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government padamasing-masing instansi; c. Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendirisendiri;dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi,Lampiran 1/ 1 - 2Hal – L1-6otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situssecara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proseskerja pada instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurangmendapatkan perhatian. d. pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidakcukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringaninternet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.Strategi Pengembangan E-Government12. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis e-government perludilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu :A. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau olehmasyarakat luas.B. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonomsecara holistik.C. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.D. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi danteknologi informasi.E. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerahotonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.F. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistikdan terukur.13. Strategi 1 - Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkauoleh masyarakat luas.Masyarakat mengharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak tersekat-sekat oleh batasanorganisasi dan kewenangan birokrasi. Dunia usaha memerlukan informasi dan dukunganinteraktif dari pemerintah untuk dapat menjawab perubahan pasar dan tantangan persainganglobal secara cepat. Kelancaran arus informasi untuk menunjang hubungan dengan lembagalembaganegara, serta untuk menstimulasi partisipasi masyarakat merupakan faktor pentingdalam pembentukan kebijakan negara yang baik. Oleh karena itu, pelayanan publik harustransparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasidan informasi. Strategi ini mencakup sejumlah sasaran sebagai berikut :a. Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruhwilayah negara pada tingkat harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat, dengansejauh mungkin melibatkan partisipasi dunia usaha.b. Pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikansistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah terkait, sehingga masyarakatpengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkunganpemerintah, sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan tentang kewajiban instansipemerintah dan pemerintah daerah otonom untuk menyediakan informasi dan pelayananpublik secara on-line.c. Pembentukan jaringan organisasi pendukung (back-office) yang menjembatani portalportalinformasi dan pelayanan publik tersebut di atas dengan situs dan sistempengolahan dan pengelolaan informasi yang terkait pada sistem manajemen dan proseskerja di instansi yang berkepentingan. Sasaran ini mencakup pengembangan kebijakan

pemanfaatan dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah.d. Pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standardisasi, dan sistempengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasiantar organisasi diatas.14. Strategi 2 - Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonomsecara holistik.Lampiran 1/ 1 - 2Hal – L1-7Pencapaian Strategi-1 harus ditunjang dengan penataan sistem manajemen dan proses kerjadi semua instansi pemerintah pusat dan daerah. Penataan sistem manajemen dan prosedurkerja pemerintah harus dirancang agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasisecara cepat. Penataan itu harus meliputi sejumlah sasaran yang masing-masing atau secaraholistik membentuk konteks bagi pembentukan kepemerintahan yang baik, antara lainmeliputi :a. Fokus kepada kebutuhan masyarakat, kewibawaan pemerintah sangat dipengaruhi olehkemampuan menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakatserta memfasilitasi partisipasi masyarakat dan dialog publik dalam pembentukankebijakan negara.b. Manajemen perubahan, pengembangan kepemerintahan yang baik hanya dapat dicapaiapabila didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan manajemen untukmelakukan perubahan-perubahan sistem manajemen dan proses kerja secara kontinyu,agar pemerintah dapat menghadapi perubahan pola kehidupan masyarakat yangsemakin dinamis dan pola hubungan internasional yang semakin kompleks. Organisasipemerintah harus ber-evolusi menuju organisasi jaringan, dimana setiap unsur instansipemerintah berfungsi sebagai simpul dalam jaringan desentralisasi kewenangan denganlini pengambilan keputusan yang sependek mungkin dan tolok ukur akuntabilitas yangjelas.c. Penguatan e-leadership, penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkunganpemerintah dan pemerintah daerah otonom perlu ditunjang oleh penguatan kerangkakebijakan yang fokus dan konsisten untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi,agar simpul-simpul jaringan organisasi di atas dapat berinteraksi secara erat, transparan,dan membentuk rentang kendali yang efektif.d. Rasionalisasi peraturan dan prosedur operasi, termasuk semua tahapan perubahan,perlu diperkuat dengan landasan peraturan dan prosedur operasi yang berorientasi padaorganisasi jaringan, rasional, terbuka, serta mendorong pembentukan kemitraan dengansektor swasta.15. Strategi 3 - Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.Pelaksanaan setiap strategi memerlukan kemampuan dalam melaksanakan transaksi,pengolahan, dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan informasi elektronik dalamvolume yang besar, sesuai dengan tingkatannya.Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan jaringan komunikasi dan informasimemberikan peluang yang luas bagi instansi pemerintah untuk memenuhi keperluan tersebut.Agar pemanfaatan teknologi informasi di setiap instansi dapat membentuk jaringan kerja yangoptimal, maka melalui strategi ini sejumlah sasaran yang perlu diupayakan pencapaiannya,adalah sebagai berikut :a. Standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasiantar portal pemerintah.b. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasielektronik (electronic document management system) serta standardisasi meta-datayang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami strukturinformasi pemerintah.c. Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem otentikasidan public key infrastucture untuk menjamin keamanan informasi dalampenyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan dengankerahasiaan informasi dan transaksi finansial.d. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat

dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah untuk menjamin keandalan, kerahasiaan,keamanan dan interoperabilitas transaksi informasi dan pelayanan publik.e. Pengembangan jaringan intra pemerintah untuk mendukung keandalan dan kerahasiaantransaksi informasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom.Lampiran 1/ 1 - 2Hal – L1-816. Strategi 4 ? Meningkatkan Peran Serta Dunia Usaha dan Mengembangkan IndustriTelekomunikasi dan Teknologi Informasi.Pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya ditangani oleh pemerintah.Partisipasi dunia usaha dapat mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government.Beberapa kemungkinan partisipasi dunia usaha sebagai berikut perlu dioptimalkan :a. Dalam mengembangkan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, sertapengembangan situs dan pembakuan standard, pemerintah harus mendayagunakankeahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.b. Walaupun pelayanan dasar bagi masyarakat luas harus dipenuhi oleh pemerintah,namun partisipasi dunia usaha untuk meningkatkan nilai informasi dan jasakepemerintahan bagi keperluan-keperluan tertentu harus dimungkinkan.c. Peran dunia usaha untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi di seluruhwilayah negara merupakan faktor yang penting. Demikian pula partisipasi usaha kecilmenengah untuk menyediakan akses serta meningkatkan kualitas dan lingkup layananwarung internet perlu didorong untuk memperluas jangkauan pelayanan publik. Semuainstansi terkait harus memberikan dukungan dan insentif, serta meninjau kembali danmemperbaiki berbagai peraturan dan ketentuan pemerintah yang menghambatpartisipasi dunia usaha dalam memperluas jaringan dan akses komunikasi dan informasi.Di samping itu, perkembangan e-government akan membentuk pasar yang cukup besar bagiperkembangan industri teknologi informasi dan telekomunikasi. Dengan demikian pemerintahharus memanfaatkan perkembangan e-government untuk menumbuhkan industri dalamnegeri di bidang ini. Oleh karena perkembangan industri di bidang ini sangat dipengaruhi olehtarikan pasar dan dorongan kemajuan teknologi, maka dukungan bagi industri tersebut harusmencakup penyediaan akses pasar pemerintah seluas-luasnya, dukungan penelitian danpengembangan, serta penyediaan insentif untuk mengatasi berbagai bentuk kesenjangan dantingkat risiko yang berkelebihan yang menghambat investasi dunia usaha dibidang ini dalammengembangkan kemampuan teknologi.17. Strategi 5 - Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik pada pemerintahmaupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.Sumber daya manusia (SDM) baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna egovernmentmerupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilanpelaksanakan dan pengembangan e-government.Untuk itu, perlu upaya peningkatan kapasitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya,dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan, sertapelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melaluijalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yangdibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi e-government.Upaya pengembangan SDM yang perlu dilakukan untuk mendukung e-government adalahsebagai berikut :a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi sertapendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (e-literacy), baik di kalanganpemerintah dan pemerintah daerah otonom maupun di kalangan masyarakat dalamrangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi(information society).b. Pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologiinformasi dan komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintahmaupun non pemerintah/masyarakat.c. Pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembagapemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhanpengembangan dan pelaksanaan e-government.

Lampiran 1/ 1 - 2Hal – L1-9d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagiaparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparatyang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga,serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenagapotensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapatmentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat dilingkungannya.e. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (distancelearning) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimaluntuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan SDM di bidang teknologi informasi dankomunikasi antar daerah.f. Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukungpelaksanaan e-government melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep danprogram e-government, serta contoh keberhasilan (best practice) pelaksanaan egovernment.g. Peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh SDMbidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat yangsecara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagipengembangan dan pelaksanaan e-government.18. Strategi 6 - Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistikdan terukur.Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, oleh karena itu pengembangan egovernmentperlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematik melalui tahapan yangrealistik dan dan sasaran yang terukur, sehingga dapat difahami dan diikuti oleh semua pihak.Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintahmelalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4(empat) tingkatan sebagai berikut :Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi :- Pembuatan situs informasi disetiap lembaga;- Penyiapan SDM;- Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana MultipurposeCommunity Center, Warnet, SME-Center, dll;- Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi :- Pembuatan situs informasi publik interaktif;- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi :- Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;- Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi :- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat - 4.Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, diperlukan dukungansistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakinkompleks pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akanmengalami kegagalan yang tidak hanya menimbulkan pemborosan namun jugamenghilangkan kepercayaan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dibakukansejumlah pengaturan sebagai berikut :Lampiran 1/ 1 - 2Hal – L1-101. Standar kualitas dan kelayakan situs pemerintah bagi setiap tingkatan perkembangan diatas.2. Peraturan tentang kelembagaan dan kewenangan yang berkaitan dengan pemanfaatandan transaksi informasi yang dimiliki pemerintah. Pengaturan ini harus mencakup

batasan tentang hak masyarakat atas informasi, kerahasiaan dan keamanan informasipemerintah (information security), serta perlindungan informasi yang berkaitan denganmasyarakat (privacy).3. Persyaratan sistem manajemen dan proses kerja, serta sumber daya manusia yangdiperlukan agar situs pemerintah dapat berfungsi secara optimal dan mampuberkembang ke tingkat yang lebih tinggi.Dengan demikian strategi ini harus dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan Strategi-2.Langkah Pelaksanaan19. Pengembangan e-government harus dilaksanakan secara harmonis dengan mengoptimalkanhubungan antara inisiatif masing-masing instansi dan penguatan kerangka kebijakan untukmenjamin keterpaduannya dalam suatu jaringan sistem manajemen dan proses kerja.Pendekatan ini diperlukan untuk mensinergikan dua kepentingan, yakni (1) kepentinganpendayagunaan pemahaman dan pengalaman masing-masing instansi tentang pelayananpublik yang diperlukan oleh masyarakat, dan (2) kepentingan untuk penataan sistemmanajemen dan proses kerja yang terpadu.20. Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun Rencana StrategisPengembangan e-government di lingkungannya masing-masing. Rencana Strategis itudengan jelas menjabarkan lingkup dan sasaran pengembangan e-government yang ingindicapai; kondisi yang dimiliki pada saat ini; strategi dan tahapan pencapaian sasaran yangditentukan; kebutuhan dan rencana pengembangan sumber daya manusia; serta rencanainvestasi yang diperlukan. Untuk menghindari pemborosan anggaran pemerintah,penyusunan rencana investasi harus disertai dengan analisis kelayakan investasi terhadapmanfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan.21. Untuk menjamin transparansi pelayanan publik serta keterpaduan dan interoperabilitasjaringan sistem pengelolaan serta pengolahan dokumen dan informasi elektronik yangmendukungnya, maka perencanaan dan pengembangan situs pelayanan publik pada setiapinstansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur e-government seperti diuraikan padaLampiran II.22. Kementerian yang bertanggung jawab dibidang komunikasi dan informasi; berkewajibanuntuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan,standardisasi, dan panduan yang diperlukan untuk melandasi perencanaan dan pelaksanaanpengembangan e-government. Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian khususadalah:a. Kebijakan tentang pengembangan tata pemerintahan yang baik dengan berlandaskanmanajemen modern.b. Kebijakan tentang pemanfaatan, kerahasiaan, dan keamanan informasi pemerintah danperlindungan informasi publikc. Kebijakan tentang kelembagaan dan otorisasi pemanfaatan dan pertukaran informasipemerintah secara on-line.d. Kebijakan tentang peran serta sektor swasta dalam penyelenggaraan e-government.e. Kebijakan tentang pendidikan e-government.f. Ketentuan tentang standar kelayakan dan interopabilitas situs informasi dan pelayananpublikLampiran 1/ 1 - 2Hal – L1-11g. Panduan tentang sistem manajemen informasi dan dokumen elektronikh. Panduan tentang aplikasi, mutu, dan jangkauan pelayanan masyarakati. Panduan tentang perencanaan, pengembangan, dan pelaporan proyek e-government.j. Standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasiantar situs pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah.k. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen informasi dan dokumenelektronik, termasuk pengembangan dan pengelolaan meta-data yang berkaitan denganinformasi dan dokumen elektronik tersebut. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasiuntuk pengamanan informasi serta pengembangan sistem otentikasi dan public keyinfrastructure.l. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting+ yang dapat

dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah.m. Pengembangan dan pengelolaan jaringan intra pemerintah yang andal dan aman.Kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan tersebutmembentuk kerangka pelaksanaan kebijakan e-government yang terpadu dan konsisten,seperti diuraikan pada Lampiran III.Menteri Komunikasi dan Informasi juga berkewajiban untuk mengkoordinasi-kan pelaksanaanpengembangan e-government serta melaporkan kemajuan dan permasalahanpermasalahannya23. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negaraberkewajiban untuk memfasilitasi perencanaan dan perubahan sistem manajemen dan proseskerja instansi pemerintah pusat dan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:a. Perencanaan perubahan sistem manajemen dan prosedur kerja tersebut harusdilandaskan pada konsep manajemen modern dan menuju pada sistem manajemenorganisasi jaringan yang memungkinkan distribusi serta interoperabilitas kewenangandan kewajiban secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku, serta terbentuknya lini pengambilan keputusan yang lebih pendek danpengelolaan rentang kendali yang lebih luas.b. Perencanaan perubahan sistem manajemen dan proses kerja harus berorientasi padapemanfaatan teknologi informasi secara optimal.c. Di dalam perumusan peraturan yang berkaitan dengan perubahan sistem manajemendan proses kerja, semua instansi pemerintah harus dilibatkan dan diminta memberikankonsep perubahan sistem manajemen dan prosedur kerja di lingkungannya masingmasing.Rumusan peraturan pemerintah dan ketentuan pelaksanaannya harusmerupakan kesepakatan antar instansi.d. Pandangan dan saran dari dunia usaha yang telah terbukti berhasil menerapkan sistemmanajemen moderen perlu diusahakan.24. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perhubungan berkewajiban untukmendorong partisipasi dunia usaha dalam pengembangan jaringan komunikasi dan informasidi seluruh wilayah negara. Untuk keperluan itu peraturan dan ketentuan pemerintah yangmenghambat perlu segera diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Kementerian yang bertanggung jawab dibidang perhubungan juga harusmerumuskan kebijakan dan merencanakan pengembangan community tele-center di wilayahwilayahyang pangsa pasarnya belum cukup ekonomis bagi investasi dunia usaha, sebagaibagian dari pelaksanaan Universal Service Obligation.25. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi berkewajiban untukmengkoordinasikan kemampuan teknologi yang ada di lembaga penelitian danpengembangan dan perguruan tinggi untuk menyediakan dukungan teknologi bagi keperluanmengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan e-governmentserta pengembangan industri teknologi informasi dan telekomunikasi.Lampiran 1/ 1 - 2Hal – L1-1226. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional dan dibidang keuangan berkewajiban untuk menganalisis kelayakan pembiayaan rencana strategise-government dari masing-masing instansi pemerintah, serta memfasilitasi danmengintegrasikan rencana tersebut ke dalam rencana pengembangan e-government secaramenyeluruh. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian khusus adalah: a. Arah dansasaran penggunaan anggaran pemerintah untuk menstimulasi pencapaian tujuan strategis egovernment.b. Prinsip-prinsip dan kriteria pembiayaan yang harus diterapkan agarpelaksanaan strategi pengembangan e-government dapat berjalan dengan baik. c. Kerangkaalokasi anggaran pemerintah untuk pengembangan e-government. d. Ketentuan danpersyaratan pembiayaan proyek e-government. Keterkaitan aspek-aspek tersebut membentukkerangka kebijakan anggaran pengembangan e-government seperti diuraikan pada LampiranIV.27. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dalam negeri berkewajibanuntuk memfasilitasi koordinasi antar pemerintah dan pemerintah daerah otonom.28. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut di atas harus berorientasi pada beberapa prinsip

sebagai berikut :a. Untuk meningkatkan kemampuan menghadapi semua bentuk perubahan yang tengahkita alami atau yang mengelilingi kehidupan bangsa, pemerintah pusat MenteriKomunikasi dan Informasi juga berkewajiban untuk mengkoordinasi-kan pelaksanaanpengembangan e-government serta melaporkan kemajuan dan permasalahanpermasalahannyadan daerah harus dapat berfungsi secara efektif sesuai dengankewenangannya masing-masing dalam suatu jaringan interaksi yang responsif, andaldan terpercaya.b. Dengan demikian semua instansi harus dilibatkan di dalam penyusunan kebijakan,peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, panduan yang diperlukan, sesuaidengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki.c. Pelaksanaan kegiatan di atas merupakan titik tolak untuk melonggarkan sekat-sekatbirokrasi yang merupakan persyaratan mutlak bagi pembentukan tata pamong yang baik.d. Pengikutsertaan dunia usaha yang memiliki kemampuan dan pengalaman yangbermanfaat bagi perkembangan e-government dapat mempercepat pencapaian tujuanstrategis pengembangan e-government.Lampiran 1/ 1 - 2Hal – L1-13LAMPIRAN IIINSTRUKSI PRESIDENREPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2003TANGGAL 9 JUNI 2003KERANGKA ARSITEKTUR E-GOVERNMENTUntuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasielektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan egovernmentpada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur di bawah ini.Kerangka arsitektur itu terdiri dari empat lapis struktur, yakni:Akses --- yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yangdapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.Portal Pelayanan Publik --- yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yangmengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dukumen elektronik disejumlah instansi yang terkait.Organisasi Pengelolaan & Pengolahan Informasi --- yaitu organisasi pendukung (back-office )yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.Infrastruktur dan aplikasi dasar --- yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat kerasdan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi,dan penyaluran informasi. baik antar back-office, antar Portal Pelayanan Publik dengan backoffice,maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman,dan terpercaya.Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proseskerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemapananperaturan dan perundang-undangan.Lampiran 1/ 1 - 2Hal – L1-14LAMPIRAN IIIINSTRUKSI PRESIDENREPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2003TANGGAL 9 JUNI 2003KERANGKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONALPENGEMBANGAN E-GOVERNMENTAgar pelaksanaan kebijakan pengembangan e-government dapat dilaksanakan secara sistematikdan terpadu, penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, danpanduan yang diperlukan harus konsisten dan saling mendukung. Oleh karena itu perumusannya

perlu mengacu pada kerangka yang utuh, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhanpembentukan pelayanan publik dan penguatan jaringan pengelolaan dan pengolahan informasiyang andal dan terpercaya. Seperti digambarkan di bawah ini, kerangka tersebut mengkaitkansemua kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan sehinggaterbentuk landasan untuk mendorong pembentukan kepemerintahan yang baik.Pengembangan Pelayanan PublikMelalui Jaringan Komunikasi dan Informasi

Sistem Manajemen & Kelembagaan Back OfficeLampiran 1/ 1 - 2Hal – L1-15LAMPIRAN IVINSTRUKSI PRESIDENREPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2003TANGGAL 9 JUNI 2003KERANGKA KEBIJAKAN ANGGARAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTPengembangan e-government memiliki lingkup kegiatan yang luas dan memerlukan investasidan pembiayaan yang besar. Sementara itu ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatasdan masih harus dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segeradiselesaikan. Oleh karena itu pengalokasian anggaran untuk pengembangan e-governmentharus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar anggaran yang terbatas itu dapatdimanfaatkan secara efisien dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukantata-pamong yang baik. Dengan demikian diperlukan siklus perencanaan, pengalokasian,pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang baik, sehinggapelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan strategis e-government dapat berjalan secaraefektif.Kesenjangan yang lebar antara besarnya kebutuhan anggaran dengan keterbatasan anggaranyang dapat disediakan akan menimbulkan pengalokasian anggaran yang buruk apabila arah danprioritas penggunaan anggaran tidak terdefinisi dengan baik, proses pengalokasian anggarantidak sistematik, dan praktek penganggaran yang tidak transparan karena lemahnya persyaratankelayakan pembiayaan. Untuk menghindarkan pemborosan anggaran yang merupakan uangpembayar pajak, perlu dikembangkan kerangka perencanaan dan pengalokasian anggaranseperti tampak pada diagram di bawahLampiran 1/ 2 - 2L-2 - 1INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2001TENTANGPENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuktelekomunikasi, media dan informatika (Telematika) secara global akanmembawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalammelakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspel kemudahan dankecepatan dalam pertukaran akses informasi;b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan Telematika tersebut merupakanpeluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untukmempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnyapembangunan nasional yang berkesinambungan;c. bahwa upaya optimalisasi pemanfaatan Telematika untuk pemberdayaanmasyarakat dan sebagai alat pemersatu bangsa, diperlukan komitmen yang kuat

dari seluruh jajaran aparatur pemerintah dan pihak-pihak lain penggunaTelematika untuk melaksanakan, memanfaatkan, mengembangkan sertamengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam pembangunan Telematika;d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangkapengembangan pembangunan Telematika Indonesia, dipandang perlumengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengembangan dan PendayagunaanTelematika di Indonesia.Mengingat :1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah denganPerubahan Pertama Tahun 1999, dan Perubahan Kedua tahun 2000;2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi TelematikaIndonesia.MENGINSTRUKSIKAN :Kepada : 1. Menteri;2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;Lampiran 1/ 2 - 2L-2 - 26. Jaksa Agung Indonesia;7. Gubernur;8. Bupati/Walikota.Untuk :PERTAMA : Melaksanakan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaanTelematika dengan berpedoman pada Kerangka kebijakanPengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesiasebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.KEDUA : Memfasilitasi kepada masyarakat untuk turut serta dalampengembangan dan pendayagunaan Telematika.KETIGA : Kegiatan pengembangan dan pendayagunaan Telematika sebagaimanadimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA, dilaksanakandengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia(TKTI) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun2000.KEEMPAT : Instruksi Presiden ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawabdan melaporkan setiap tahap kegiatan pelaksanaannya kepadaPresiden.Instruksi Presiden ini mulau berlaku pada tanggal dikeluarkan.Dikeluarkan di JakartaPada tanggal 24 April 2001PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAttdABDURRAHMAN WAHIDSalinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RIKepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,ttd.Edy SudibyoLampiran 1/ 2 - 2L-2 - 3LAMPIRANINSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2001TANGGAL 24 APRIL 2001KERANGKA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DANPENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIAPendahuluanPesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkatsebagai teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasiglobal telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis dilaksanakan di industri, perdagangan,dan pemerintah. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakatinformasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untul terlibatsecara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depankesejahteraan bangsa.Berbagai keadaan menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mendayagunakanpotensi teknologi telematika secara baik, dan oleh karena itu Indonesia terancam digitaldivide yang semakin tertinggal terhadap negara-negara maju. Kesenjangan prasarana dansarana telematika antara kota dan pedesaan, juga memperlebar jurang perbedaan sehinggaterjadi pula digital devide di dalam negara kita sendiri.Indonesia perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepatpendayagunaan teknologi telematika yang potensinya sangat besar itu, untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempererat persatuan bangsa sebagai landasanyang kokoh bagi pembangunan secara berkelanjutan. Di dalam hal ini pemerintah perlusecara proaktif dan dengan komitmen yang tinggi membangun kesadaran politik danmenumbuhkan komitmen nasional, membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, sertameningkatkan kesiapan masyarakat untuk mempercepat pengembangan danpendayagunaan teknologi telematika secara sistematik.Indonesia perlu menyambut komitmen dan inisiatif berbagai lembaga internasional,kelompok negara, atau negara-negara lain secara sendiri-sendiri dalam meningkatkankerja sama yang lebih erat dalam penyediaan sumber daya pembiayaan, dukungan teknis,dan sumber daya lain untuk membantu Indonesia sebagai negara berkembang mengatasidigital divide.Dengan kenyataan tersebut, pemerintah dengan ini menyatakan komitmen untukmelaksanakan kebijakan serta melakukan langkah-langkah dalam bentuk program aksiyang dapat secara nyata mengatasi digital divide, dengan arah pengembangan sebagaiyang dimaksud dalam isi kerangka kebijakan ini.Telematika untuk Mempersatukan Bangsa dan Memberdayakan RakyatLampiran 1/ 2 - 2L-2 - 41. Indonesia pada saat ini tengah dalam masa transisi menuju negara demokrasidengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dalam negara kesatuan dan

persatuan bangsa yang kukuh. Untuk mempercepat proses demokrasi dalamkesatuan dan persatuan tersebut, Indonesia harus mampu mendayagunakanpotensi teknologi telematika untuk keperluan:o meniadakan hambatan pertukaran informasi antar masyarakat dan antarwilayah negara, karena hanya dengan demikian berbagai bentukkesenjangan yang mengancam kesatuan bangsa dapat teratasi secarabertahap;o memberikan kesempatan yang sama serta meningkatkan ketersediaaninformasi dan pelayanan publik yang diperlukan untuk memperbaikikehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperluasjangkauannya agar dapat mencapai seluruh wilayah negara;o memperbesar kesempatan bagi usaha kecil dan menengah untukberkembang karena dengan teknologi telematika mampu memanfaatkanpasar yang lebih luas;o meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemampuan inovasi dalamsektor produksi, serta memperlancar rantai distribusi, agar daya saingekonomi nasional dalam persaingan global dapat diperkuat;o meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan publikserta memperlancar interaksi antar lembaga-lembaga pemerintah, baikpada tingkat pusat maupun daerah, sebagai landasan untuk membentukkepemrintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pada kepentinganrakyat.Telematika dalam Masyarakat dan untuk Masyarakat2. Penggunaan teknologi telematika dan aliran informasi harus selalu ditujukanuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberantasankemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Selain itu, teknologi telematika juga harus diarahkan untuk menjembatanikesenjangan politik dan budaya, serta meningkatkan keharmonisan di kalanganmasyarakat.3. Namun pada kenyataannya, dalam kondisi pasar yang sangat efisien pun banyakkelompok sosial dan wilayah di Indonesia yangtidak terjanagkau oleh jaringaninformasi komersial. tanpa berbagai bentuk intervensi, ancaman digital divideantara daerah perkotaan dan daerah pedesaan serta antara "yang mempunyai" dan"yang tidak mempunyai" akses ke jaringan informasi, akan semakin nyata. Untukmengatasi kendala tersebut pemerintah, baik pusat maupun daearah, harusmengembangkan pola kemitraan dan kerjasama dengan sektor swasta untukmemaksimalkan pendayagunaan jaringan dunia usaha nasional yang tersebar diseluruh wilayah negara, serta menerapkan berbagai kebijakan yang secaralangsung atau tidak langsung dapat mengatasi kesenjangan antara kepentinganekonomi dengan kepentingan menyediakan pelayanan yang layak bagi semuamasyarakat.Lampiran 1/ 2 - 2L-2 - 54. Wartel dan Warnet memainkan peranan penting dalam mengurangi digital divide.Warung Telekomunikasi dan Warung Internet ini secara berkelanjutanmemperluas jangkauan pelayanan telepon dan internet, baik di daerah kota

maupun desa, bagi pelanggan yang tidak memiliki akses sendiri di tempat tinggalatau di tempat kerjanya. Oleh karena itu langkah-langkah lebih lanjut untukmendorong pertumbuhan Wartel dan Warnet, yang dikaitkan dengan upayamemperluas jangkauan dan kandungan informasi pelayanan publik, memperluaspelayanan kesehatan dan pendidikan, mengembangkan sentra-sentra pelayananmasyarakat perkotaan dan pedesaan, serta menyediakan layanan e-commerce bagiusaha kecil dan menengah, sangat diperlukan. Dengan demikian akan terbentukBalai-balai Informasi Masyarakat (BIM) sesuai dengan konsep Community TeleCenter (CTC) yang dinilai masyarakat dunia sebagai salah satu cara yang patutdikembangkan untuk mengatasi digital divide. Untuk melayani lokasi-lokasi yangtidak terjangkau oleh Wartel dan Warnet, pemerintah akan mengembangkanberbagai program serta insentif agar BIM atau CTC dapat tumbuh danberkembang juga di daerah tersebut.5. Sektor swasta harus berperan aktif dalam penyediaan informasi sertamengembangkan berbagai aplikasi yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karenaitu, pemerintah akan berupaya untuk mendorong perkembangan industriinformation content dan aplikasi. Pendayagunaan perangkat lunak open sourcesperlu mendapatkan perhatian khusus.6. Di pihak lain, pendayagunaan teknologi telematika sering terhambat olehkemampuan masyarakat menggunakannya, di mana bahasa seringkali merupakansalah satu faktor penghambat. Agar difusi teknologi telematika dapat dipercepatdan diperluas, maka di samping berbagai upaya mendorong masyarakat luasuntuk menyiapkan diri serta meningkatkan kemampuan mendayagunakanteknologi telematika, pemerintah akan memberikan perhatian khusus bagiberkembangnya standard dan piranti antar muka berbasis bahasa Indonesia untukmempermudah penggunaan produk teknologi telematika penduduk yang tidakmampu berbahsa asing.Infrastruktur Informasi Nasional7. Infrastruktur jaringan informasi tidka saja diperlukan oleh masyarakat untukmengakses dan mendistribusikan informasi, baik di dalam negeri maupun global,namun telah menjadi infrastruktur ekonomi yang sangat penting. Untuk dapatmemanfaatkan teknologi telematika yang berkembang dengan cepat, Indonesiaharus mengatasi tantangan moderenisasi dan perluasan infrastruktur informasinasional. Dunia usaha merupakan pendorong perkembangan infrastrukturinformasi nasional yang sangat penting, baik untuk menggalang investasi untukmembangun infrastruktur tersebut maupun untuk mengembangkan berbagaiinovasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja jaringan informasi.8. Indonesia akan terus menerus menumbuhkan pasar yang kompetitif bagi bisnistelematika agar sektor swasta dapat berkembang secara efisien, sertamemantapkan strategi dan inisiatif untuk mendorong partisipasi internasionaldalam perluasan dan peningkatan kualitas jaringan informasi. Indonesia jugaLampiran 1/ 2 - 2L-2 - 6harus memanfaatkan peningkatan skala ekonomi dan kemampuan teknologi yangterbentuk, untuk menstimulasi pertumbuhan industri jasa dan industri yangmenhasilkan produk telematika.9. Pemerintah pada dasarnya akan lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator.

Dalam hubungan ini pemerintah akan secara terarah mengembangkan berbagaibenuk kerjasama dan kemitraan dengan sektor swasta nasional, serta menyediakanfasilitasi dan insentif agar sektor swasta dapat berperan secara maksimal.Pemerintah pusat dan daerah dalam batas-batas kemampuannya harusmempertimbangkan adanya sistem pendanaan yang cerdik dan kreatif untuksecara langsung atau tidak langsung mendorong perkembangan layanan jaringaninformasi bagi usaha kecil menengah serta bagi masyarakat di daerah pedesaan,yang tidak dapat terlayani secara komersial.10. Pemerintah juga akan secara proaktif berperan sebagai katalis untuk memfasilitasiinteraksi dan komunikasi antar pihak-pihak yang berkepentingan, sertamengembangkan kolaborasi dengan pihak-pihak luar negeri untuk berbagai halyang menyangkut pengembangan infrastruktur informasi nasional, termasukmenyusun legislasi dan peraturan yang dapat memberikan kepastian dankenyamanan bagi investasi serta kegiatan bisnis di bidang telematika.Sektor Swsta dan Iklim Usaha11. Perkembnagan bisnis berbasis teknologi telematika, baik dalam tingkat skalamaupun lingkupnya, menentukan laju difusi teknologi ini ke dalam kegiatanekonomi dan kehidupan masyarakat. Sektor swasta memainkan peran yangpenting dalam mentransformasikan teknologi telematika yang sangat potensial itumenjadi barang dan jasa yang diperlukan.12. Indonesia saat ini dalam proses untuk mempercepat transisi di bidangtelekomunikasi dari lingkungan usaha yang monopolistik ke lingkungan usahayang kompetitif. Inisiatif tersebut dilaksanakan dengan membuka kesempatanbagi sektor swasta untuk memasuki bisnis jaringan dan jasa telekomunikasi,termasuk penyiaran; mewwujudkan kesetaraan peran sektor swasta denganBUMN dalam penyelenggaraan bisnis telematika; menciptakan kebijakan dankerangka peraturan perundang-undangan yang trasnparan; membentuk sistem danlembaga regulasi yang independen; dan menyediakan insentif yang selaras denganpersyaratan pasar untuk mempercepat perkembangan industri jasa dan jaringantelematika serta industri produk telematika menuju kelas dunia.13. Indonesia perlu menciptakan suatu lingkungan legislasi dan peraturan perundangundanganyang dapat mendorong perkembangan e-commerce dan berbagaipemanfaatan jaringan informasi. Upaya ini mencakup perumusan produk-produkhukum baru di bidang telematika (cyber law) yang mengatur keabsahan dokumenelektronik, tanda tangan digital, pembayaran secara elektronik, otoritas sertifikasi,kerahasiaan, dan keamanan pemakai layanan pemakai layanan jaringan informasi.Di samping itu, diperlukan pula penyesuaian berbagai peraturan perundangundanganyang telah ada, seperti mengatur HKI, perpajakan dan bea cukai,persaingan usaha, perlindungan konsumen, tindakan pidana, dan penyelesaiansengketa. Pembaruan perauran perundang-udangan tersebut dibutuhkan untukLampiran 1/ 2 - 2L-2 - 7memberikan arah yang jelas, transparan, objektif, tidak diskriminatif,proporsional, fleksibel, serta selaras dengan dunia internasional dan tidak biaspada teknologi tertentu. Pembaruan itu juga diperlukan untuk membentukketahanan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dan kejahatan baru yangtimbul sejalan dengan perkembangan telematika.

14. Agar sumber daya telematika yang terbatas dapat eralokasi secara wajar danefisien serta melindungi kepentingan masyarakat, jangkauan pembaharuan sistemperaturan dan perundang-undangan di bidang telematika harus mengarah menujuterbentuknya sistem yang bebas dari kepentingan sepihak. Untuk itu akandiadakan tinjauan ulang, penyesuaian, dan restrukturisasi terhadap lembagalembagaregulasi agar dapat diberdayakan serta terbebas dari semua bentukkonflik kepentingan, termasuk perlakukan khusus dan berbagai kepentinganBUMN yang dapat menghambat kompetisi.15. Pemerintah bertekad dengan berbagai cara menciptakan serta terus menerusmemelihara dan meningkatkan lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif,agar sektor swasta dapat berkembang untuk mendorong penyebaran teknologitelematika di dalam negeri secara meluas sampai kesemua kabupaten, kecamatan,dan desa, serta mempenetrasi pasar luar negeri.Peningkatan kapasitas dan Teknologi16. Pada saat ini pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan tidak dapatdilaksanakan tanpa kemajuan teknologi dan penerapannya. Pemerintah dan sektorswasta perlu meningkatkan dukungan bagi pembentukan dan penyebarankemampuan iptek melalui program pendidikan dan penelitian pengembangan,serta aplikasinya ke dalam dunia usaha secara luas.17. Pemerintah dalam perannya sebagai katalis dalam memfasilitasi komunikasi danmembangun konsensus antar apihak-pihak yang berkepentingan, menyadaripentingnya potensi pendayagunaan teknologi telematika untuk memperluasjangkauan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah bersama-samadengan pihak-pihak terkait akan melaksanakan dan mendorong partisipasi sektorswasta dalam mengembangkan program-program belajar jarak jauh, sertamemanfaatkan tawaran kerjasama internasional bagi keperluan peningkatankemampuan teknis dan pembelajaran berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.18. Introduksi teknologi telematika dan pemanfaatannya sangat penting, dan harusdimulai pada usia sedini mungkin, tanpa diskriminasi dan mencakup semuajenjang dan jenis pendidikan, sehingga telematika menjadi bagian yang pentingdalam sistem pendidikan. Kurikulum sekolah dan perguruan tinggi akandisesuaikan decara bertahap mulai dari perguruan tinggi dan sekolah menengah.19. Penelitian pengembangan oleh sektor swasta merupakan faktor yang sangatpenting dalam memperkuat rantai pertambahan nilai produksi yang melandasidaya saing ekonomi nasional; namun hal ini tidak berarti berkurangnya peranankegiatan penelitian pengembangan yang dibiayai oleh pemerintah. Oleh karenaitu, pemerintah dan sektor swasta harus bekerjasama secara erat dan salingmenunjang dalam membiayai penelitian pengembangan, baik untuk mengatasiLampiran 1/ 2 - 2L-2 - 8permasalahan kekinian maupun untuk meningkatkan pencapaian sasaran jangkapanjang.20. Pemerintah melalui kebijakan iptek harus dapat memotivasi sektor swstameningkatkan kegiatan penelitian pengembangannya, serta memfasilitasiketerkaitannya dengan kapasitas iptek yang ada di perguruan tinggi dan lembagapenelitian. Kebijakan tersebut juga akan diarahkan untuk mendorong tumbuhnyaindustri-industri pemula berbasis teknologi di bidang telematika.

Government On-line21. Penerapan jaringan informasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secaraterpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai good governancedalam rangka meningkatkan transparansi, akuntablitas, dan partisipasi masyarakatdalam berbagai kegiatan kepemerintahan guna antara lain memperbaiki pelayananpublik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangiberbagai kemungkinan kebocoran anggaran.22. Agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintahserta dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secaraefektif dan trasnparan, diperlukan kerangka arsitektur dan platform yangkompatibel bagi semua departemen dan lembaga pemerintah, serta penerapanstandardisasi bagi berbagai hal yang terkait dengan penggunaan teknologitelematika secara luas. Beberapa yang akan dilaksanakan termasukpengembangan G-online backbone bagi kepentingan semua instansi pemerintahdan penyediaan layanan masyarakat, memperbaharui kerangka peraturan danprosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen dankesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antarinstansi pemerintah.23. Untuk keperluan itu pemerintah akan meningkatkan kesadaran dan kesiapanpenggunaan kemajuan teknologi telematika untuk mengimplementasikangovernment on-line secara efektif, serta mengintensifkan pendidikan danpelatihan teknologi telematika untuk meningkatkan keahlian pegawai negeri disemua tingkatan.Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI)24. TKTI mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan memeloporiprogram aksi dan inisiatif untuk meningkatkan perkembangan dan pendayagunaanteknologi telematika di Indonesia, serta memfasilitasi dan memantaupelaksanaannya. Agar program aksi dan inisiatif tersebut dapat dilaksanakansecara efektif, TKTI akan mengkoordinasikan interaksi antar instansi pemerintahterkait, baik di pusat maupun daerah, agar pelaksanaan tugas dan fungsinyamasing-masing dapat saling tunjang menunjang serta terpadu. TKTI juga akanberupaya mendorong keikutsertaan sektor swastaa secara maksimal.25. Untuk keperluan itu, TKTI juga akan memperkuat kemampuan menggalangsumber daya yang adadi Indonesia guna mendukung keberhasilan pelaksanaansemua arah pengembangan dan pendayagunaan teknologi telematika seperti yangLampiran 1/ 2 - 2L-2 - 9tercakup di dalam dokumen ini, melaksanakan forum untuk membangunkonsensus antar pihak-pihak terkait di sektor pemerintah dan swasta, sertamengakses pengalaman internasional dalam mengembangkan sistem infrastrukturinformasi nasional. TKTI akan mengakses kemungkinan untuk bekerjasamadengan berbagai lembaga internasional dan regional, untuk memperolehmasukan-masukan strategis di bidang kebijakan dan peraturan perundangundangan,mengembangkan sejumlah proyek percontohan untuk menstimulasiperkembangan telematika di Indonesia, serta mendapatkan dukungan teknis,pembiayaan, dan dukungan lainnya secara terpadu.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttdABDURRAHMAN WAHIDSalinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT KABINET RIKepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,ttd.Edy Sudibyo