Pemerintahan

Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintah,

sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus besar

bahasa Indonesia, perintah mempunyai arti perkataan yang bermaksud

menyuruh melakukan sesuatu sedangkan pemerintah adalah sekelompok

orang yang secara bersama-sama memikul tanggungjawab terbatas

untuk menggunakan kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-

negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara

(seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Bagaimana dengan

pengertian dari pemerintahan?

Pemerintahan atau “goverment” menurut C.F. Strong adalah

organisasi dalam mana dilektakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan

berdaulat atau tertinggi. Pemerintah (an) dalam arti luas merupakan

sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kementrian-

kementrian. Pemerintah (an), diberi tanggungjawab meningkatkan

kesejahteraan rakyat, pemeliharaan perdamaian dan keamanan negara,

didalam atau pun diluar, pemerintah (an) harus memiliki kekuasaan

militer atau pengawasan atas angkatan bersenjata: kekuasaan legislatif

atau sarana pembuatan hukum; kekuasaan keuangan yaitu kesanggupan

memungut uang yang cukup untuk membayar biaya mempertahankan

negara dan menegakkan hukum yang dibuatna atas nama negara. Dengan

demikian, pemerintahan mempunyai kekuasaan legislatif, eksekutif, dan

kehakiman yang disebut tiga cabang pemerintahan.

S.E. Finner neyatakan istilah “goverment” mempunyai empat arti yaitu

sebagai berikut:

1. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan

kontrol atas pihk lain ( the activity or the process of governing).

2. Menunjukkan masalah-masalah ( hal ikhawal) megara dalam

kegiatan atau proses di atas dijumpai (state of affairs).

3. Menunjukkan orang-orang ( maksudnya pejabat-pejabat) yang

dibebani tugas-tugas untuk memerintah (people charged with the duty

of governing).

4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu

masyarakat tertentu di perintah (the manner, method or system by

which a particular society is governed).

Berdasarkan hukum Tatanegara Republik Indonesia (UUD 1945)

pemerintah itu adalah presiden, Wakil presiden dengan menteri-menteri

negara. Hal yang demikian ini juga berlaku bagi negara-negara pada

umumnya, baik yang menganut sistem presidensial maupun parlementer.

Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif negara. Peran

pemerintah antara lain sebagai organisasi yang mengatur dan memimpin

negara, menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan

perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang

bertentangan. Tanpa pemerintahan tidak mungkin negara itu berjalan

secara baik.

1. Pengertian Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Setiap negara selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan warga

negaranya melalui penyelenggaran pemerintahan yang baik, walau tidak

selalu berhasil. Disisi lain, wilayah suatu negara cenderung sangat luas,

dan jumlah warga negaranya sangat banyak. Demi keefektifan dan

efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk

mewujudkan tujuan negara, dilakukanlah distribusi kewenangan dan

kekuasaan dalam bentuk pembagian wilayah penyelenggaraan

pemerintahan menjadi berapa daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Ayat 1 dan 2, Negara Kesatuan

Republik Indonesia dikenal adanya pemerintahan pusat dan

pemerintahan daerah. Pemerintahan pusatsebagai penyelenggara

kegiatan pemerintahan secara nasional yang berpusat di ibukota negara,

sedangkan pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan provinsi, dan

pemerintahan provinsi terbagi atas pemerintahan daerah, kabupaten

dan kota.

Berdasarkan UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah dalam pasal 1 disebutkan bahwa pemerintah pusat adalah

presiden RI yang memeng kekuasaan pemerintahan negara RI

sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI tahun 1945. Sedangkana

yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerinahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-uasnya

dalam sistem dan prinsip NKRI ebagaimana dimaksud dalam UUD RI

1945.pemerintah daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 terdiri

dari gubernur bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah. Setiap daerah provinsi daerah

kabupaten dan daerah kota mempunyai peerintahan daerah yang diatur

dengan UU. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tugas pemerintah adalah penugasan

dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi

kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah

kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

1. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah

Berdasarkan ketentuan dalam aturan perundangan yang berlaku di

negara kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan dibagi dan diserahkan kepada daerah utnuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan

tugas pembantuan.

Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemrintah (pusat)

kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada

kabupaten/kota dan/atau desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada

desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Walaupun pemerintahan daerah memiliki tnomi yang seluas-luasnya,

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan masih memiliki hubungan

dengan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah lainnya. Pasal 2

(5) UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa hubungan antara

pemerintah pusat dan daerah meliputi hubungan wewenang, keuangan,

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya

lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras.

Selanjutnya dalam ayat 7 ditegaskan bahwa hubungan wewenang,

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber

daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar

susunan pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan dan pemerintahan pusat dan

pemerintahan daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu hubungan

struktural dan fungsional. Hubungan struktural antara pemerintahan

pusat dan pemerintahan daerah menyangkut keduanya dalam sistem dan

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sedangkan hubungan

funsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus

djalankan oleh pemerintahan pusat dan daerah dalm rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1. Hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah

Secara struktural pemerintah pusat merupakan penyelenggara

urusan pemerintahan ditingkat nasional. Dalam hal ini presiden RI

memegang kekuasaan pemerintahan NKRI sebagaimana ketetntuan yang

terdapat pada UUD 1945. Sedangkan pemerintahan daerah merupakan

penyelanggara urusan pemerintahan didaerah masing-masing bersama-

sama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem

dan prinsip NKRI. Pelaksanaan pemerintah daerah mengacu pada UU

Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah.

Pemerintah desa adalah pemerintahan yang terdiri atas pemerintah

desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD yaitu kepala desa dan

perangkat desa (sekretaris desa dan perangkat desa lainnya).

Berdasarakan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi

dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat nasional, sedangkan

kepala daerah (provinsi atau kabupaten/kota) merupaka penyelenggara

pemerintahan diwilayah darha masing-masing, sesuai dengan prinsip

otonomi seluas-uasnya.

Dapat diketahui secara struktural kepala daerah kabupaten/kota tidak

emmiliki garis struktural dengan pemerintahan provinsi dan

pemerintahan pusat karena memiliki otonomi seluas-luasnya.

2. Hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah

Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan

yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang baik “Good Goverment”. Pembagian

tugas, wewenang dan kewajiban pemerintahan daerah pada dasarnya

ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan fungsional antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan

daerha provinsi kabupaten dan kotta atau antara provinsi dengan

kabupaten dan kota telah diatur dalam UU dengan memperhatikan

dengan memperhatikan kekhususan dengan keragaman daerah.

Hubungan fungsional tersebut menyangkut tentang tugas dan

kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

1. Otonomi Daerah

Berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan tersebut

diketahui bahwa pemerintah daerah provinsi, pemerintahan daerah

kabupaten dan kota mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintaha daerah menjalankan

otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang oleh UU ditentukan oleh

urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan

tugas embantuan.

Dalam pelaksanakan otonomi daerah negara mengakui dan menghormati

persatuan kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak-hak

tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip NKRI. Dengan diberikannya otonomi pada

daerah pemerintah daerah bisa meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi,

keadilan, dan pemerataan serta memilihara hubungan yang serasi antar

pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan NKRI.

Pembagian Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah

Dalam bab III (tentang Pembagian Urusan Pemerintahan), Pasal10

UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa tugas dan wewenang yang

menjadi urusan pemerintahan pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh

Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Ayat (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan.

Ayat (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah pusat diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud

diatas, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan.

2. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur

selaku wakil pemerintah.

3. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah

dan/pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

4. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai

sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian

sesuai dengan urusan yang

5.

Peran pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah serta untuk

mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat adalah sebgai

berikut:

1. melakukan pembinaan, dengan memberikan pedoman, seperti dalam

penilaian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan.

2. Memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi,

pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi.

3. Memberikan fasilitas, yaitu berupa pemberian peluang

kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam

melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan

efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Bidang Keuangan

Hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah dalam bidang

keuangan ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa “hubungan keuangan”,

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya

lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang {Pasal

18A (2)}.

Undang-undang yang mengatur hubungan kewenangan antara

pemerintahan pusat dan daerah saat ini adalah UU No. 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan undang-undang tersebut ditegaskan adanya perimbangan

keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah diantaranya sebagai

berikut:

- Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah

merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan

penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan.

- Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas peneyarahan

tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan

memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

- Kewenangan Bidang Politik

Dalam otonomi daerah, rakyat diberi kesempatan memilih langsung

kepala daerahnya dan wakil rakyat di daerah (anggota DPRD). Kepala

daerah yang terpilih juga bukan penguasa tunggal karena ia harus

bertanggung jawab kepada DPRD, jika melanggar peraturan, DPRD bisa

memberhentikannya.

- Kewenangan Bidang Administrasi

Dalam otonomi daerah, kewenangan di bidang administrasi adalah

sebagai berikut:

- Menyangkut keuangan, pemerintah pusat memberikan uang kepada

daerah, dan daerah mengelolanya untuk kepentingan-kepentingan

organisasinya. Uang itu merupakan hasil pendapatan negara daari

sumber daya alam, pajak dan bukan pajak.

- Daerah otonom juga melaksanakan kewenangan dalam bidan pelayanan

publik seperti: kesehatan, pendidikan, pertanian, pekerjaan umum,

perhubungan, agama, pertambangan dan lain-lain.

- Daerah otonom juga diperbolehkan membuat peraturan daerah dan

mengusahakan sumber dana daerah melalui pembukaan dan promosi

taman wisata agro-bahari, pengembangan industri, pengembangan

budaya dan kesenian asli daerah, pengelolaan sumber daya alam dan lain-

lain.

- Otonom daerah dijalankan oleh pemerintah daerah selaku badan

eksekutif daerah dan DPRD sebagai badan legislatif daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 juga mejelaskan tugas dan wewenang Kepala

Daerah, yaitu sebagai berikut:

- Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

- Memegang teguh pancasila dan UUD 1945.

- Menghormati kedaulatan rakyat.

- Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.-

- Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

- Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat.

- Mengajukan rencana peraturan daerah kepada DPRD.

Sedangkan DPRD,sebagai bagian dari pemerintahan daerah mempunyai

tugas dan wewenang sebagi berikut:

- Bersama gubernur, bupati, atau walikota membentuk peraturan

daerah.

- Bersama gubernur, bupati, atau walikota membentuk dan menetapkan

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- Melakukan pengawasan.

1. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan

lainnya.

2. Pelaksanaan keputusan gubernur, bupati dan walikota.

3. Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.

4. Kebijakan pemerintah daerah.

5. Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah

terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan

daerah.

Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Sedangkan yang merupakan kewajiban DPRD adalah:

- Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik

Indonesia.

- Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta mentaati segala

peraturan perundang-undangan.

- Membina demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.

- Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan

demokrasi ekonomi.

- Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan

pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian