Pemerintahan
Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintah,
sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus besar
bahasa Indonesia, perintah mempunyai arti perkataan yang bermaksud
menyuruh melakukan sesuatu sedangkan pemerintah adalah sekelompok
orang yang secara bersama-sama memikul tanggungjawab terbatas
untuk menggunakan kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-
negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara
(seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Bagaimana dengan
pengertian dari pemerintahan?
Pemerintahan atau “goverment” menurut C.F. Strong adalah
organisasi dalam mana dilektakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan
berdaulat atau tertinggi. Pemerintah (an) dalam arti luas merupakan
sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kementrian-
kementrian. Pemerintah (an), diberi tanggungjawab meningkatkan
kesejahteraan rakyat, pemeliharaan perdamaian dan keamanan negara,
didalam atau pun diluar, pemerintah (an) harus memiliki kekuasaan
militer atau pengawasan atas angkatan bersenjata: kekuasaan legislatif
atau sarana pembuatan hukum; kekuasaan keuangan yaitu kesanggupan
memungut uang yang cukup untuk membayar biaya mempertahankan
negara dan menegakkan hukum yang dibuatna atas nama negara. Dengan
demikian, pemerintahan mempunyai kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
kehakiman yang disebut tiga cabang pemerintahan.
S.E. Finner neyatakan istilah “goverment” mempunyai empat arti yaitu
sebagai berikut:
1. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan
kontrol atas pihk lain ( the activity or the process of governing).
2. Menunjukkan masalah-masalah ( hal ikhawal) megara dalam
kegiatan atau proses di atas dijumpai (state of affairs).
3. Menunjukkan orang-orang ( maksudnya pejabat-pejabat) yang
dibebani tugas-tugas untuk memerintah (people charged with the duty
of governing).
4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu
masyarakat tertentu di perintah (the manner, method or system by
which a particular society is governed).
Berdasarkan hukum Tatanegara Republik Indonesia (UUD 1945)
pemerintah itu adalah presiden, Wakil presiden dengan menteri-menteri
negara. Hal yang demikian ini juga berlaku bagi negara-negara pada
umumnya, baik yang menganut sistem presidensial maupun parlementer.
Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif negara. Peran
pemerintah antara lain sebagai organisasi yang mengatur dan memimpin
negara, menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan
perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang
bertentangan. Tanpa pemerintahan tidak mungkin negara itu berjalan
secara baik.
1. Pengertian Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Setiap negara selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan warga
negaranya melalui penyelenggaran pemerintahan yang baik, walau tidak
selalu berhasil. Disisi lain, wilayah suatu negara cenderung sangat luas,
dan jumlah warga negaranya sangat banyak. Demi keefektifan dan
efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk
mewujudkan tujuan negara, dilakukanlah distribusi kewenangan dan
kekuasaan dalam bentuk pembagian wilayah penyelenggaraan
pemerintahan menjadi berapa daerah.
Berdasarkan ketentuan pasal 18 Ayat 1 dan 2, Negara Kesatuan
Republik Indonesia dikenal adanya pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah. Pemerintahan pusatsebagai penyelenggara
kegiatan pemerintahan secara nasional yang berpusat di ibukota negara,
sedangkan pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan provinsi, dan
pemerintahan provinsi terbagi atas pemerintahan daerah, kabupaten
dan kota.
Berdasarkan UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah dalam pasal 1 disebutkan bahwa pemerintah pusat adalah
presiden RI yang memeng kekuasaan pemerintahan negara RI
sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI tahun 1945. Sedangkana
yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerinahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-uasnya
dalam sistem dan prinsip NKRI ebagaimana dimaksud dalam UUD RI
1945.pemerintah daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 terdiri
dari gubernur bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah. Setiap daerah provinsi daerah
kabupaten dan daerah kota mempunyai peerintahan daerah yang diatur
dengan UU. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tugas pemerintah adalah penugasan
dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah
kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
1. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah
Berdasarkan ketentuan dalam aturan perundangan yang berlaku di
negara kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan dibagi dan diserahkan kepada daerah utnuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan
tugas pembantuan.
Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemrintah (pusat)
kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada
kabupaten/kota dan/atau desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada
desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Walaupun pemerintahan daerah memiliki tnomi yang seluas-luasnya,
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan masih memiliki hubungan
dengan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah lainnya. Pasal 2
(5) UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah meliputi hubungan wewenang, keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras.
Selanjutnya dalam ayat 7 ditegaskan bahwa hubungan wewenang,
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar
susunan pemerintahan.
Berdasarkan hal tersebut, hubungan dan pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu hubungan
struktural dan fungsional. Hubungan struktural antara pemerintahan
pusat dan pemerintahan daerah menyangkut keduanya dalam sistem dan
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sedangkan hubungan
funsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus
djalankan oleh pemerintahan pusat dan daerah dalm rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
1. Hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah
Secara struktural pemerintah pusat merupakan penyelenggara
urusan pemerintahan ditingkat nasional. Dalam hal ini presiden RI
memegang kekuasaan pemerintahan NKRI sebagaimana ketetntuan yang
terdapat pada UUD 1945. Sedangkan pemerintahan daerah merupakan
penyelanggara urusan pemerintahan didaerah masing-masing bersama-
sama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem
dan prinsip NKRI. Pelaksanaan pemerintah daerah mengacu pada UU
Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah.
Pemerintah desa adalah pemerintahan yang terdiri atas pemerintah
desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD yaitu kepala desa dan
perangkat desa (sekretaris desa dan perangkat desa lainnya).
Berdasarakan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
Secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat nasional, sedangkan
kepala daerah (provinsi atau kabupaten/kota) merupaka penyelenggara
pemerintahan diwilayah darha masing-masing, sesuai dengan prinsip
otonomi seluas-uasnya.
Dapat diketahui secara struktural kepala daerah kabupaten/kota tidak
emmiliki garis struktural dengan pemerintahan provinsi dan
pemerintahan pusat karena memiliki otonomi seluas-luasnya.
2. Hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah
Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan
yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang baik “Good Goverment”. Pembagian
tugas, wewenang dan kewajiban pemerintahan daerah pada dasarnya
ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hubungan fungsional antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan
daerha provinsi kabupaten dan kotta atau antara provinsi dengan
kabupaten dan kota telah diatur dalam UU dengan memperhatikan
dengan memperhatikan kekhususan dengan keragaman daerah.
Hubungan fungsional tersebut menyangkut tentang tugas dan
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
1. Otonomi Daerah
Berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan tersebut
diketahui bahwa pemerintah daerah provinsi, pemerintahan daerah
kabupaten dan kota mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintaha daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang oleh UU ditentukan oleh
urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas embantuan.
Dalam pelaksanakan otonomi daerah negara mengakui dan menghormati
persatuan kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak-hak
tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip NKRI. Dengan diberikannya otonomi pada
daerah pemerintah daerah bisa meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi,
keadilan, dan pemerataan serta memilihara hubungan yang serasi antar
pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan NKRI.
Pembagian Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
Dalam bab III (tentang Pembagian Urusan Pemerintahan), Pasal10
UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa tugas dan wewenang yang
menjadi urusan pemerintahan pusat dan daerah adalah sebagai berikut:
Ayat (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
Ayat (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan.
Ayat (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
diatas, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan.
2. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur
selaku wakil pemerintah.
3. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah
dan/pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
4. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai
sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian
sesuai dengan urusan yang
5.
Peran pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah serta untuk
mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat adalah sebgai
berikut:
1. melakukan pembinaan, dengan memberikan pedoman, seperti dalam
penilaian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan.
2. Memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi,
pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi.
3. Memberikan fasilitas, yaitu berupa pemberian peluang
kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam
melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan
efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Bidang Keuangan
Hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah dalam bidang
keuangan ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa “hubungan keuangan”,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang {Pasal
18A (2)}.
Undang-undang yang mengatur hubungan kewenangan antara
pemerintahan pusat dan daerah saat ini adalah UU No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan undang-undang tersebut ditegaskan adanya perimbangan
keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah diantaranya sebagai
berikut:
- Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah
merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan
penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan.
- Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas peneyarahan
tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan
memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
- Kewenangan Bidang Politik
Dalam otonomi daerah, rakyat diberi kesempatan memilih langsung
kepala daerahnya dan wakil rakyat di daerah (anggota DPRD). Kepala
daerah yang terpilih juga bukan penguasa tunggal karena ia harus
bertanggung jawab kepada DPRD, jika melanggar peraturan, DPRD bisa
memberhentikannya.
- Kewenangan Bidang Administrasi
Dalam otonomi daerah, kewenangan di bidang administrasi adalah
sebagai berikut:
- Menyangkut keuangan, pemerintah pusat memberikan uang kepada
daerah, dan daerah mengelolanya untuk kepentingan-kepentingan
organisasinya. Uang itu merupakan hasil pendapatan negara daari
sumber daya alam, pajak dan bukan pajak.
- Daerah otonom juga melaksanakan kewenangan dalam bidan pelayanan
publik seperti: kesehatan, pendidikan, pertanian, pekerjaan umum,
perhubungan, agama, pertambangan dan lain-lain.
- Daerah otonom juga diperbolehkan membuat peraturan daerah dan
mengusahakan sumber dana daerah melalui pembukaan dan promosi
taman wisata agro-bahari, pengembangan industri, pengembangan
budaya dan kesenian asli daerah, pengelolaan sumber daya alam dan lain-
lain.
- Otonom daerah dijalankan oleh pemerintah daerah selaku badan
eksekutif daerah dan DPRD sebagai badan legislatif daerah.
UU No. 32 Tahun 2004 juga mejelaskan tugas dan wewenang Kepala
Daerah, yaitu sebagai berikut:
- Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
- Memegang teguh pancasila dan UUD 1945.
- Menghormati kedaulatan rakyat.
- Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.-
- Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
- Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat.
- Mengajukan rencana peraturan daerah kepada DPRD.
Sedangkan DPRD,sebagai bagian dari pemerintahan daerah mempunyai
tugas dan wewenang sebagi berikut:
- Bersama gubernur, bupati, atau walikota membentuk peraturan
daerah.
- Bersama gubernur, bupati, atau walikota membentuk dan menetapkan
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Melakukan pengawasan.
1. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan
lainnya.
2. Pelaksanaan keputusan gubernur, bupati dan walikota.
3. Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.
4. Kebijakan pemerintah daerah.
5. Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan
daerah.
Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
Sedangkan yang merupakan kewajiban DPRD adalah:
- Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik
Indonesia.
- Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta mentaati segala
peraturan perundang-undangan.
- Membina demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan
demokrasi ekonomi.
- Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan
pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian