rencana strategis (renstra) inspektorat

Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORAT Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

INSPEKTORAT

PERIODE 2011-2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DESEMBER 2011


KATA PENGANTAR

Bismillahirrakhmanirrakhiim,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan

yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2011 sampai dengan 2015 yang akan

dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Bandung dalam

melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Strategis ini, untuk

itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2011 -

2015 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Bandung.

Wassalamu’alaikum wr,wb.

Soreang, 20 Desember 2011


DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................ 2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................ 4

1.4 Sistematika Penulisan ......................................................... 5

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT 10

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat ........... 10

2.2 Sumber Daya Inspektorat ................................................... 22

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat ............................................. 27

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Inspektorat ........................................................................... 31

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS dan FUNGSI 32

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Inspektorat ......................................................... 32

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ................................................................................

33

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................ 34 BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, dan SASARAN, STRATEGI dan

KEBIJAKAN 35

4.1 Visi dan Misi Inspektorat ...................................................... 35

4.2 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Inspektorat ............ 36

4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat ...................................... 39

BAB. V RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, dan PENDANAAN INDIKATIF 40

BAB. VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT yang MENGACU pada TUJUAN dan SASARAN RPJMD 41

BAB. VII PENUTUP 42

Lampiran Matriks Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2011

Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORAT Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat merupakan dokumen perencanaan taktis

strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara

terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan

kewenangan yang dimiliki dibidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Dengan penentuan Visi, Misi memahami faktor-faktor kunci keberhasilan

sebagai manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal

maupun eksternal. Perubahan lingkungan internal dan eksternal Instansi terutama

dalam masalah-masalah perubahan paradigma dan teknologi. Faktor-faktor

tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan eksistensi dan kinerja

Inspektorat.

Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam

perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan

Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi

lebih terarah.

Secara umum Renstra memuat kebijaksanaan desentralisasi yang

diterapkan dalam rangka pengembangan organisasi, yang mempunyai tujuan

akhir.

Dokumen perencanaan strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan

diperlukan terutama untuk :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten

Bandung yang semakin kompleks.

2. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

dan pembiayaan.

3. Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan operasional pengawasan.

4. Mendorong Peningkatan pelayanan publik.

5. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.


Dengan demikian, perencanaan srategis disusun melalui proses secara

sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama

dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sehingga dapat

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta mampu eksis

dalam mengantisipasi kondisi tersebut, setiap organisasi Pemerintah khususnya

Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun perencanaan strategis. Perencanaan

strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber

daya lain, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik

Daerah, nasional maupun global.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka suatu organisasi perlu

menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2015 sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan. Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses

penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan

suatu rencana.

Inspektorat Kabupaten Bandung sebagai Organisasi Perangkat Daerah,

dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam rangka mendorong

terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Bandung, penyusunan Strategis (Renstra)

tahun 2011 - 2015 sangatlah diperlukan. Renstra tersebut kemudian dijabarkan

dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten

Bandung pada periode Tahun 2011-2015.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten

Bandung adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia, Nomor 4287)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844)

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

5. Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5107)


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten

Bandung.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1022 Tahun 2010 tentang

Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bandung

Provinsi Jawa Barat

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-1023 Tahun 2010 tentang

Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati

Bandung Provinsi Jawa Barat

1.3 Maksud dan Tujuan

Dengan dirumuskan Perencanaan Strategis, Inspektorat mengatur arah

perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan

recognized dan responsed oleh semua stakeholdersnya. Perencanaan Strategis

akan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik apabila terdapat

komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses yang saling berkomunikasi

dengan baik secara top down maupun bottom up approach.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2015 merupakan pedoman dan

panduan bagi seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Bandung dalam

melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Dalam Rencana Strategis ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan

merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2015 ini

setiap pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Bandung diharapkan

lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2015 merupakan hasil evaluasi dan

koreksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu, serta

diharapkan sebagai bahan perbaikan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun yang

akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2015 ini, memuat

Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

Inspektorat Kabupaten Bandung. Sistematika penyajian Rencana Strategis

(Renstra) tahun 2011 - 2015 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab

adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Inspektorat, fungsi

Renstra Inspektorat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,

proses penyusunan Renstra Inspektorat, keterkaitan Renstra Inspektorat

dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan pemerintah,

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Inspektorat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

Inspektorat.


1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Inspektorat, serta

susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Inspektorat dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja

sumber daya yang dimiliki Inspektorat dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra Inspektorat periode sebelumnya, mengemukakan capaian

program prioritas Inspektorat yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat ini

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

Inspektorat, struktur organisasi Inspektorat, serta uraian tugas dan fungsi

sampai dengan satu eselon dibawah kepala Inspektorat. Uraian tentang

struktur organisasi Inspektorat ditujukan untuk menunjukkan organisasi,

jumlah personil, dan tata laksana Inspektorat (proses, prosedur,

mekanisme).

2.2 Sumber Daya Inspektorat

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki

Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber

daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan

sasaran/target Renstra Inspektorat periode sebelumnya, menurut SPM

untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Inspektorat

dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah

diratifikasi oleh pemerintah.


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra

SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk

kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis

terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan Inspektorat pada lima tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran

kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang

dibutuhkan.

Bab III Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan

Inspektorat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat yang

terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah tersebut.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun

faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari sasaran jangka

menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Kabupaten


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari implikasi RTRW dan

KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat. Selanjutnya

dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan

isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh

informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui

Renstra SKPD tahun rencana

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi

Inspektorat.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran

jangka menengah Inspektorat sesuai dengan Perumusan Tujuan

Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat dan Perumusan Sasaran

Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat.

4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan

Inspektorat dalam lima tahun mendatang.


Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII Penutup


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Bandung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah

daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung

kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari

Sekretaris Daerah. Inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa,

serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat.

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

a. Inspektur ;

b. Sekretaris, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, yang membawahkan :

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

d. Inspektur Pembantu Wilayah II, yang membawahkan :




e. Inspektur Pembantu Wilayah III, yang membawahkan :





f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, yang membawahkan :




g. Jabatan Fungsional

Sedangkan untuk rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi di Inspektorat

sesuai dengan yang tercantum dalam Bab II Bagian Pertama Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah adalah sebagai berikut :

a. Inspektur

Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina,

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan

kebijakan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa

dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan program pengawasan;

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

b. Sekretaris Inspektorat

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi

pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian

serta pengelolaan keuangan.


1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan

pelayanan kesekretariatan;

2. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Inspektorat;

3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan;


4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

6. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;

7. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat;

8. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan

tugas Inspektorat;

9. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat;

10. Penetapan penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan

program pengawasan;

11. Penetapan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan

laporan hasil pengawasan;

12. Penetapan inventarisasi dan koordinasi penatausahaan proses

penanganan pengaduan;

13. Penetapan pembinaan administrasi keuangan dan akuntansi anggaran

belanja;

14. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

15. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya;

17. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang kesekretariatan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I


tugas – tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di

wilayah I yang meliputi pengawasan pemerintahan bidang embangunan,

pemerintahan dan kemasyarakatan.




penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I;

2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan


3. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan


4. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan


5. Penetapan perumusan pembinaan penerapan tindaklanjut hasil

pengawasan dan pemeriksaan di wilayah I;

6. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan


7. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian

tugas pengawasan di wilayah I;

8. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan

daerah di wilayah I;

9. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan

daerah di wilayah I;


fungsinya;


instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I.

d. Inspektur Pembantu II




wilayah II yang meliputi pengawasan pemerintahan bidang embangunan,





penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II;








pengawasan dan pemeriksaan di wilayah II;




tugas pengawasan di wilayah II;


daerah di wilayah II;


daerah di wilayah II;


fungsinya;



penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II.

e. Inspektur Pembantu III




wilayah III yang meliputi pengawasan pemerintahan bidang embangunan,





penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III;








pengawasan dan pemeriksaan di wilayah III;




tugas pengawasan di wilayah III;


daerah di wilayah III;


daerah di wilayah III;


fungsinya;



penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III.

f. Inspektur Pembantu IV




wilayah IV yang meliputi pengawasan pemerintahan bidang embangunan,





penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV;








pengawasan dan pemeriksaan di wilayah IV;




tugas pengawasan di wilayah IV;


daerah di wilayah IV;


daerah di wilayah IV;


fungsinya;



penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV.


STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

IINNSSPPEEKKTTUURR

DDIIAARR IIRRWWAANNAA,, SSHH

NNIIPP.. 119966221100005511999922003311000088

SSEEKKRREETTAARRIISS

DDrrss.. SSuupprriiaattnnaa,, SSmm..HHkk..

NNIIPP.. 119955770077227711998855003311002222

SSUUBBAAGG PPEERREENNCCAANNAAAANN SSUUBBAAGG UUMMUUMM SSUUBBAAGG EEVVLLAAPP

KKaarryyaaddii RR..AA,, MM..SSii.. HHjj.. RRiiaa MMaarriiaamm,, SS..SSooss AAgguuss MMuullyyaa,, SS..PPtt..

NNIIPP..119977550099225511999955001111000011 NNIIPP..119955881111113311998866003322000033 NNIIPP..119977001122221111999988003311000099

IINNSSPPEEKKTTUURR PPEEMMBBAATTUU WWIILLAAYYAAHH II

IINNSSPPEEKKTTUURR PPEEMMBBAATTUU WWIILLAAYYAAHH IIII

IINNSSPPEEKKTTUURR PPEEMMBBAATTUU WWIILLAAYYAAHH IIIIII

IINNSSPPEEKKTTUURR PPEEMMBBAATTUU WWIILLAAYYAAHH IIVV

HH.. DDaaddaanngg HHuussnnii,, SSHH..MM..SSii UUwwaaiiss QQoorrnnii,, SSHH,,MM..SSii DDrrss.. DDeeddee IIssmmaaiill DDrrss.. YYeeyyeenn KKaaddaarr SS..

NNIIPP..119955880011112211999922003311000022 NNIIPP..119977000088115511999955003311000044 NNIIPP..119955880033111111998833003311000099 NNIIPP..119966000088221111998899002211000011

SSEEKKSSII SSEEKKSSII SSEEKKSSII SSEEKKSSII

JJAABBAATTAANN PPEENNGGAAWWAASS PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPEENNGGAAWWAASS PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPEENNGGAAWWAASS PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPEENNGGAAWWAASS PPEEMMEERRIINNTTAAHH

FFUUNNGGSSIIOONNAALL BBIIDDAANNGG PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN BBIIDDAANNGG PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN BBIIDDAANNGG PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN BBIIDDAANNGG PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN

DDrraa.. OOlliivviiaa AAnnddrrii,, MM..SSii.. TTaauuffiikk WW..AA DDeeddii SSuupprriiaaddii,, SSHH DDaayyaatt,, SSEE..



PPEENNGGAAWWAASS PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPEENNGGAAWWAASS PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPEENNGGAAWWAASS PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPEENNGGAAWWAASS PPEEMMEERRIINNTTAAHH

BBIIDDAANNGG PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN BBIIDDAANNGG PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN BBIIDDAANNGG PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN BBIIDDAANNGG PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN

NNaannii SSuuddaarrmmii,, SSHH.. SSuuttrriissnnoo,, SS..SSooss DDaaddaann TTrreessnnaa,, SSmm..HHkk HH.. AAjjaatt SSuubbaarrjjaa,, MM..SSii..



PPEENNGGAAWWAASS PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPEENNGGAAWWAASS PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPEENNGGAAWWAASS PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPEENNGGAAWWAASS PPEEMMEERRIINNTTAAHH

BBIIDDAANNGG KKEEMMAASSYYAARRAAKKAATTAANN BBIIDDAANNGG KKEEMMAASSYYAARRAAKKAATTAANN BBIIDDAANNGG KKEEMMAASSYYAARRAAKKAATTAANN BBIIDDAANNGG KKEEMMAASSYYAARRAAKKAATTAANN

TTaarrddii SSuuttaarrddii,, SSEE.. AAcchhmmaadd SSaaddiikkiinn,, SS..SSooss.. BBeennii AArrddiiaannssyyaahh,, SS..SSooss IIddaa HHaammiiddaahh,, SSHH..,, MM..SSii..



Tata Laksana Inspektorat

FLOWCHART PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OPERASIONAL KINERJA

SURAT TUGAS

PEMERIKSAAN DARI INSPEKTUR

EKSPOSE HASIL PEMERIKSAAN OLEH PENANGGUNGJAWAB

TEKNIS/KETUA TIM PEMERIKSA KEPADA INSPEKTUR DALAM RANGKA REVIU PIMPINAN

PENYUSUNAN LHP OLEH TIM

PEMERIKSA

TANGGAPAN / KOMENTAR ATAS TEMUAN OLEH SKPD YANG MENJADI OBYEK PEMERIKSAAN

EXIT BRIEFING PEMERIKSAAN

PENYUSUNAN LTP OLEH TIM PEMERIKSA DAN REVIU LTP OLEH PENANGGUNGJAWAB

TEKNIS

REVIU KKP PADA PERTENGAHAN DAN

AKHIR PEMERIKSAAN OLEH PENANGGUNG

JAWAB TEKNIS

REVIU KKP PADA PERTENGAHAN DAN

AKHIR PEMERIKSAAN OLEH

KETUA TIM

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DIMULAI DENGAN ENTRY BRIEFING YANG DIHADIRI

OLEH : INSPEKTUR / SEKRETARIS, PENANGGGUNG JAWAB TEKNIS, KETUA TIM

DAN ANGGOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL YANG MENJADI OBRIK

REVIU PKP OLEH PENANGGUNG JAWAB

TEKNIS

PENYUSUNAN PKP

OLEH KETUA TIM

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / BERKAS-BERKAS PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

KEGIATAN SKPD YANG MENJADI PROGRAM PEMERIKSAAN DAN CEK FISIK LAPANGAN

ATAU SAMPLING / UJI PETIK

PENYEMPURNAAN LHP TERHADAP HASIL REVIU

PIMPINAN UNTUK DITANDATANGANI

INSPEKTUR

1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

11 12

1. Pra pemeriksaan oleh sekretariat

a. Pemberitahuan kepada skpd yang akan menjadi obrik sesuai dengan

program kerja pengawasan tahunan inspektorat.

b. Pengambilan data-data untuk bahan pemeriksaan.

c. Penyusunan tim pemeriksa.

d. Pembuatan surat tugas pemeriksaan.

e. Penyusunan jadwal entry briefing pemeriksaan.

2. Tahap pemeriksaan oleh tim pemeriksa

a. Survey pendahuluan pemeriksaan.

b. Penyusunan program kerja pemeriksaan dan direviu oleh

penanggung jawab teknis


c. Koordinasi dengan obrik untuk pelaksanaan entry briefing

pemeriksaan.

d. Pelaksanaan pemeriksaan.

e. Cek fisik / sampling / uji petik pemeriksaan

f. Reviu kertas kerja pemeriksaan oleh ketua tim.

g. Monitoring dan kunjungan kepada tim pemeriksa oleh penanggung

jawab teknis mulai dari awal pemeriksaan, pertengahan dan akhir

pemeriksaan.

h. Pada akhir surat tugas, tim pemeriksa harus sudah menyusun laporan

temuan pemeriksaan.

i. Reviu laporan temuan pemeriksaan oleh penanggung jawab teknis.

j. Penyampaian laporan temuan pemeriksaan kepada obrik.

k. Tanggapan / komentar atas temuan pemeriksaan oleh obrik,

l. Exit briefing pemeriksaan

3. Ekspose hasil pemeriksaan

a. Penanggung jawab teknis dan ketua tim menyampaikan jadwal

ekspose hasil pemeriksaan kepada pimpinan.

b. Tim pemeriksa melaksanakan ekspose kepada inspektur, sekretaris,

para pejabat struktural inspektorat serta di hadapan tim pemeriksa

lainnya mulai dari pkp, kkp, ltp dan lhp untuk dilakukan reviu.

c. Pimpinan inspektorat, pejabat struktural dan tim pemeriksa lainnya

memberikan catatan, koreksian dan saran dalam rangka reviu kepada

tim pemeriksa yang ekspose sebagai bahan penyempurnaan

penyusunan lhp.

d. Tim pemeriksa melakukan penyempurnaan lhp atas catatan,

koreksian maupun saran sesuai hasil reviu, yang selanjutnya untuk

ditandatangani inspektur.


FLOWCHART

TINDAK LANJUT INSPEKTORAT KABUPATEN BANDUNG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

PEMUTAHIRAN REGIONAL

PEMUTAHIRAN PROVINSI

PEMUTAHIRAN KABUPATEN

1. MEMBUAT UNDANGAN

2. PEMANGGILAN

PEMANTAUAN KE

OBRIKBUPATI

SKPD/CAMAT/OBR

PELAPORAN KE BUPATI

1 2

3

4

5

6 7

1. Tindak Lanjut Hasil Audit

a. Laporan Hasil Pemeriksaan

b. Pemberian Laporan Hasil Pemeriksaan

i. Bupati

ii. SKPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa/Obrik

iii. BPK

c. Pemantauan Ke Objek Pemeriksaan

d. Membuat undangan atau panggilan ke Objek Pemeriksaan

e. Pelaporan ke Bupati

f. Pemutakhiran Kabupaten

g. Pemutakhiran Provinsi

h. Pemutakhiran Regional


FLOWCHART

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KASUS / KHUSUS

SURAT TUGAS PEMERIKSAAN DARI INSPEKTUR

PENYEMPURNAAN LHP TERHADAP HASIL REVIU

PIMPINAN UNTUK DITANDATANGANI INSPEKTUR

EKSPOSE HASIL PEMERIKSAAN OLEH INSPEKTUR PEMBANTU / KETUA TIM PEMERIKSA KEPADA

INSPEKTUR DALAM RANGKA REVIU PIMPINAN

PENYUSUNAN LHP OLEH TIM PEMERIKSA DAN REVIU LHP OLEH

INSPEKTUR PEMBANTU

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERHADAP OBJEK / SUBSTANSI PERMASALAHAN MELALUI

PENELITIAN BERKAS, PENGUSUTAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN YANG

DITUANGKAN DALAM SURAT PERNYATAAN ATAU BERITA ACARA PERMINTAAN

KETERANGAN

PENYUSUNAN PKP OLEH KETUA TIM DAN DIREVIU OLEH INSPEKTUR

PEMBANTU

REVIU KKP OLEH KETUA TIM DAN DILANJUTKAN REVIU OLEH INSPEKTUR

PEMBANTU

1

2

3

4

5

6

1. Pra Pemeriksaan

a. Masuk Pengaduan dari Masyarakat (SMS Gate Away, Po BOX),

Pelimpahan Kasus dari Instansi yang lebih tinggi, dari Kepala SKPD,

b. Penyusunan tim pemeriksa.

c. Pembuatan surat tugas pemeriksaan.

2. Tahap pemeriksaan oleh tim pemeriksa

a. Survey pendahuluan pemeriksaan.

b. Penyusunan program kerja pemeriksaan dan direviu oleh

penanggung jawab teknis

c. Pelaksanaan pemeriksaan (Investigasi Verbal).

d. Permintaan Keterangan yang dituangkan dalam BAP dan atau Surat

Pernyataan Bermaterai.

e. Cek fisik (Penelitian bukti-bukti pendukung)

f. Kesimpulan dan rekomendasi atas dugaan kasus/permasalahan yang

dituduhkan.


g. Reviu kertas kerja pemeriksaan oleh ketua tim.

h. Pada akhir surat tugas, tim pemeriksa harus sudah menyusun laporan

hasil pemeriksaan.

i. Reviu laporan hasil pemeriksaan oleh penanggung jawab teknis.

3. Ekspose hasil pemeriksaan

a. Penanggung jawab teknis dan ketua tim menyampaikan jadwal

ekspose hasil pemeriksaan kepada pimpinan.

b. Tim pemeriksa melaksanakan ekspose kepada inspektur, dan

sekretaris.

c. Pimpinan inspektorat, memberikan koreksian dan saran dalam

rangka reviu kepada tim pemeriksa yang ekspose sebagai bahan

penyempurnaan penyusunan lhp.

d. Tim pemeriksa melakukan penyempurnaan lhp atas catatan,

koreksian maupun saran sesuai hasil reviu, yang selanjutnya untuk

ditandatangani inspektur.

2.2 Sumber Daya Inspektorat

Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Bandung dalam

menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai macam jenjang pendidikan

formal maupun pendidikan non formal.

a. Data Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah

Jumlah Ket Perempuan Laki-Laki

1 I - 1 1

2 II 2 5 7

3 III 9 24 33

4 IV 2 7 9


b. Data Berdasarkan Jabatan Struktural

No Esselon Jumlah


1 I - - -

2 II - 1 1

3 III - 5 5

4 IV 4 11 15

c. Data Berdasarkan Pendidikan Formal

No Pendidikan Jumlah


1 S3 - - -

2 S2 2 5 7

3 S1 6 20 26

4 D IV - - -

5 D III - 2 2

6 D II

7 D I

8 SLTA 5 9 14

9 SLTP - 1 1

10 SD - -

JUMLAH 13 37 50


d. Data Berdasarkan Pendidikan Jabatan Struktural

No Pendidikan Jumlah


1 DIKLATPIM II - 1 -

2 DIKLATPIM III - 7

3 DIKLATPIM IV - 17

JUMLAH 25

e. Data Berdasarkan Diklat Teknis Kepengawasan

No Pendidikan Jumlah Ket

1 Kemampuan Aparat Pengawasan dan

Perpajakan 25

2 Bintek Audit Investigasi 25

3 Tekhnik Audit Komprehensif dan Audit Khusus 15

4 Bintek Permendagri No. 13 Tahun 2006 27

5 Pembentukan Auditor Ahli 15

6 Perjenjangan Ketua Tim 13

7 Pengawasan Fungsional 4

8 Pengawasan Keuangan Negara Tingkat

Pelaksana

6

9 Teknik Audit Bidang Pekerjaan Umum 22

JUMLAH 152


Sampai dengan Desember 2010 jumlah asset yang dimiliki oleh Inspektorat

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

DAFTAR INVENTARIS BARANG

INSPEKTORAT KABUPATEN BANDUNG

NO URUT

GOL.

KODE

NAMA BIDANG BARANG JUMLAH BARANG

s/d 2009 KETERANGAN

Pengadaan 2010

BIDANG

BARANG

1 2 3 4 5 7 8

1 01

01 TANAH 1.500 m2 -

2 02

PERALATAN DAN MESIN

Alat-alat Angkutan -

02.03.01.01.03 Kendaraan Roda 4 10 Unit -

02.03.01.05.01 Kendaraan Roda 2 13 Unit -

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

02.06.02.04.04. AC 4 Unit 12

02.06.01.04.06 Brankas 1 Buah -

Buku Pedoman 57 Buku -

02.06.02.06.08 Camera Digital 4 Buah keberadaanya barang 3 buah tidak ada

-

02.06.02.06.39 Dispenser 10 Buah 1

02.06.01.02.13 Faximile 3 Buah -

02.06.02.01.31 Filing Cabinet Besi 14 Buah -

02.06.01.04.05 Filing Cabinet Kayu 10 Buah -

02.06.01.03.07 Foto Copy 2 Unit -

02.02.06.04.09 Gordyn 1 Set -

02.02.03.05.07 Hammer Tes 1 unit

Keberadaan barang tidak ada -

02.06.02.06.08 Handy Cam 1 Buah -

02.02.06.04.32 Infocus 1 Unit -

02.06.02.04.08 Jam Dinding 8 Buah -

02.06.03.05.01 Komputer 12 Unit 1

02.06.04.02.36 Kulkas 1 Pintu 1 Buah 1

02.06.02.01.34 Kursi Cithose 50 Buah -

02.06.04.06.04 Kursi Esselon II 1 Buah -

02.06.04.03.05 Kursi Esselon III 5 Unit -

02.06.02.01.30 Kursi Putar 43 Buah -

02.06.01.04.04 Kursi Rapat 46 Buah -

02.06.04.02.04 Kursi Tamu 10 Set -

02.06.03.02.02 Lap Top 8 Unit

1 Hilang karena dicuri yang dipegang Sdr.Tardi Sutardi,SE

-

02.06.04.07.06 Lemari Arsip 15 Buah -

02.06.01.04.04 Lemari Besi 6 Buah -

02.06.02.01.54 Lemari Pakaian 6 Buah -

02.06.04.01.04 Meja Esselon II 1 Buah -


02.06.04.01.05 Meja Esselon III 5 Unit -

02.06.04.05.08 Meja kerja pelaksana 49 Unit -

02.06.04.02.04 Meja rapat 3 Unit -

02.06.01.02.09 Mesin Absen 1 Buah -

02.06.01.02.01 Mesin Hitung / kalkulator 3 Buah -

02.07.01.04.10 Mesin Potong Rumput 1 Buah -

02.06.01.01.01 Mesin Tik 2 Buah -

02.06.01.01.08 Mesin Tik Elektrik 1 Buah -

02.06.01.05.07 papan kegiatan 3 Buah -

02.06.01.05.05 Penghancur Kertas 3 Buah Rusak -

02.06.02.01.15 Podium 1 Buah -

02.02.03.05.07 Pompa Air Otomatic 2 Buah -

02.07.01.02.58 Proyektor 1 Buah -

02.02.03.05.07 Rol Meter 5 Buah 10

02.06.03.05.04 Scaner 1 Buah -

02.02.03.05.07 Sigmat 5 Buah 10

02.06.02.06.08 Speaker/Mic 1 Set -

02.06.02.06.20 Stabillizer 5 Buah -

02.06.02.06.03 TV Berwarna 4 Unit -

02.02.03.05.07 UPS 4 unit -

02.06.03.05.04 White Bord 5 Buah -

02.06.02.06.12 Wireless 1 Buah -

3 03

GEDUNG DAN BANGUNAN

03.11.01.01.04 Bangunan Gedung

4 04

JALAN, IRIGASI DANG JEMBATAN

a. Jalan dan Jembatan -

-

b. Bangunan Air/Irigasi -

-

c. Instalasi -

-

d. Jaringan - client 5

5 05

ASET TETAP LAINNYA

a. Buku dan Perpustakaan 227 buku

sebagian keberadaan barang tidak ada

15

b. Barang bercorak kesenian/Kebudyn -

-

c. Hewan/Ternak & Tumbuhan -

-

6 06

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN -

-


2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Dalam bagian ini kami akan mengemukakan mengenai pencapaian kinerja

Inspektorat Kabupaten Bandung berdasarkan Rencana Strategis periode

sebelumnya 2006-2010 (tersaji dalam tabel 2.1), dalam tabel pencapaian kinerja

pelayanan Inspektorat ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat

kesenjangan / gap dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas

pokok, dan fungsi Inspektorat.

Selain itu berdasarkan data target dan realisasi pencapaian kinerja selama

periode yang lalu 2006-2010 secara umum telah tercapai seluruhnya bahkan

terdapat beberapa indikator kinerja yang Over Target seperti pada kegiatan

pelaksanaan audit kasus/khusus baik yang datang dari pengaduan masyarakat,

mass media, pelimpahan dan pengembangan dari audit reguler, serta kegiatan

pelaksanaan audit terhadap pelaksanakaan pembangunan fisik dan prasarana di

wilayah Kabupaten Bandung.

Akan tetapi terdapat satu indikator yang tidak terealisasi dimulai dari

tahun anggaran 2008 sampai dengan 2010 yaitu indikator mengenai

terselenggaranya pendidikan dan pelatihan / kursus bagi aparat pengawasan, hal

ini disebabkan oleh karena pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dikoordinir

seluruhnya oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung.

Selain itu kami pun mecoba untuk melakukan analisis pengelolaan

pendanaan pelayanan SKPD menggunakan pelaksanaan Renstra Inspektorat

Periode sebelumnya 2006-2010, agar dapat mengidentifikasi potensi dan

permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Inspektorat. (tersaji

dalam tabel 2.2) secara umum pendanaan bagi Inspektorat Kabupaten Bandung

masih kurang baik, hal ini dapat terlihat dari rata-rata rasio perbandingan target

dan realisasi pendanaan yang masih dibawah 100% untuk setiap tahunnya, hal ini

dikarenakan fluktuatifnya target sasaran kegiatan Inspektorat. sebagai contoh

dalam kegiatan penanganan kaus/khusus sangat tergantung terhadap banyaknya

jumlah pengaduan serta banyaknya jumlah limpahan kasus dari instansi yang lebih

tinggi.


Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kabupaten Bandung

No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Ke Realisasi Capaian Tahun Ke Rasio Capaian pada Tahun Ke

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Terlaksananya Audit Kinerja/ Pemeriksaan Operasional terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

- - 377 SKPD 85 85 69 69 69 85 85 69 69 69 100% 100% 100% 100% 100%

2 Terlaksananya audit kasus/khusus baik yang datang dari pengaduan masyarakat, mass media, pelimpahan dan pengembangan dari audit reguler.

- - 340 Kasus

86 80 90 100 87 95 85 117 163 99 110% 106% 130% 163% 114%

3 Terlaksananya audit terhadap pelaksanakaan pembangunan fisik dan prasarana di wilayah Kabupaten Bandung.

- - 286 Kasus

20 64 80 62 60 40 70 80 65 60 200% 109% 100% 105% 100%

4 Terlaksananya Penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung

- - 5 Dokumen

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 100% 100% 100% 100% 100%

5 Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

- - 700 Laporan

140 130 140 150 140 140 130 140 150 140 100% 100% 100% 100% 100%

6 Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan setiap 3 (tiga) bulan sekali

- - 20 Laporan

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 100% 100% 100%

7 Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan/kursus bagi aparat pengawasan.

- - 300 Orang

50 65 50 65 100% 100% 0% 0% 0%

8 Terlaksananya koordinasi, Monitoring dan evaluasi terhadap kasus yang berindikasi KKN.

- - 6 Paket

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%


Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat

Kabupaten Bandung

Uraian Anggaran pada Tahun ke (Dalam ribu rupiah) Realisasi Anggaran pada Tahun Ke (Dalam ribu rupiah) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke Rata-rata Pertumbuhan

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.390.000

1.595.000

1.390.000

1.495.000

1.660.000

923.800

1.774.985

1.443.500

1.232.659

1.615.825

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

900.000

1.100.000

800.000

950.000

1.000.000

468.800

1.062.490

800.000

664.850

838.500 52,1% 96,6% 100,0% 70,0% 83,9%

20.000 73.940

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

115.000

120.000

120.000

125.000

125.000

115.000

155.000

200.000

224.280

128.525 100,0% 129,2% 166,7% 179,4% 102,8%

2.000 2.705

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH

115.000

100.000

160.000

175.000

200.000

100.000

94.990

160.000

45.424

100.000 87,0% 95,0% 100,0% 26,0% 50,0%

17.000 -

Penanganan Kasus pada Pemerintah Di Bawahnya

35.000

40.000

45.000

50.000

60.000

35.000

110.620

128.500

109.974

250.000 100,0% 276,6% 285,6% 219,9% 416,7%

5.000 43.000

Inventarisir Temuan Pengawasan

-

-

-

-

-

-

-

10.000

-

20.000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- 4.000

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

125.000

135.000

150.000

150.000

200.000

125.000

251.885

100.000

108.616

200.000 100,0% 186,6% 66,7% 72,4% 100,0%

15.000 15.000

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

100.000

100.000

100.000

30.000

50.000

80.000

100.000

30.000

79.516

58.800 80,0% 100,0% 30,0% 265,1% 117,6%

(10.000) (4.240)

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

-

-

15.000

15.000

25.000

-

-

15.000

-

20.000 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 80,0%

5.000 4.000


Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

30.000

35.000

85.000

60.000

80.000

30.000

85.000

60.000

-

-

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

15.000

20.000

40.000

30.000

40.000

15.000

38.000

-

-

- 100,0% 190,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5.000 (3.000)

Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

15.000

15.000

45.000

30.000

40.000

15.000

47.000

60.000

-

- 100,0% 313,3% 133,3% 0,0% 0,0%

5.000 (3.000)

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

235.000

235.000

170.000

120.000

200.000

235.000

166.175

80.000

147.878

100.000

Pembentukan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat

235.000

235.000

170.000

120.000

200.000

235.000

166.175

80.000

147.878

100.000 100,0% 70,7% 47,1% 123,2% 50,0%

(7.000) (27.000)

-


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Bandung sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan

Wakil Bupati Bandung Periode Tahun 2011-2015 memiliki tantangan untuk

membantu Bupati dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

peningkatan profesionalisme birokrasi (Good Government and Clean

Government). untuk dapat terciptanya Misi tersebut diatas maka Akuntabilitas

dan Transparansi Pengelolaan pemerintahan harus kami tingkatkan. Selain itu

untuk pengembangan pelayanan terhadap masyarakat, kami akan lebih

mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat

mengenai pelayanan publik baik yang berasal dari SMS Gate Way, maupun PO BOX

999.

Dengan semakin berkembangnya kemajuan tekhnologi informasi kam

diberikan kemudahan dalam menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas

khususnya dalam penanganan kasus pengaduan yang telah dan akan

ditindaklanjuti. Yaitu dengan menampilkan pengaduan masyarakat yang masuk ke

inspektorat dalam Website resmi Kabupaten Bandung www.bandungkab.go.id.

http://www.bandungkab.go.id/


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang

dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat

dipertanggungjawabkan. Maka Inspektorat merumuskan identifikasi

permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam

Tabel T-IV.C.9.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Kabupaten Bandung

Aspek Kajian Capaian /

Kondisi Saat Ini Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan Inspektorat

Internal (Kewenangan Inspektorat)

Eksternal (Diluar Kewenangan Inspektorat)

1 2 3 4 5 6

Efektifitas Dampak Pemeriksaan

Masih Belum Efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dari setiap hasil pemeriksaan

Semakin rendahnya jumlah temuan pemeriksaan

Keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap lama waktu pemeriksaan

Kualitas Auditor Sebagian Besar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah masih berada dalam level 1 (Initial) dan 2 (Infrastructure)

Kondisi saat ini seharusnya kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah sudah berada pada level 3 (Integrated) atau level 4 (Managed) atau 5 (Optimized)

Terbatasnya penyelenggaraan Bintek-Bintek yang berkaitan dengan pengawasan

Kuantitas Auditor

Hanya ada 26 orang pemeriksa, dan hanya 6 orang pemeriksa yang sudah bersertifikasi

Seharusnya Inspektorat Kabupaten Bandung memiliki 90 Orang Auditor

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Pendidikan JFA yang penyelenggaraannya masih sangat terbatas

Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan

Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan dan Masih kurangnya tenaga fungsional Auditor yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA

LHP yang sesuai dengan standar pemeriksaan

Belum pernah dilaksanakannya Bintek Penulisan LHP yang Efektif.


3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bupati Bandung Terpilih periode Tahun 2011-2015, mempunyai Visi :

“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan,

Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Adapun yang

menjadii misi Bupati Bandung 2011-2015 adalah :

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah

2. Meningkatkan profesionalisme birokrasi

3. Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan

berkelanjutan

4. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan

iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda

5. Memantapkan pembangunan perdesaan

6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah

7. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.

Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait

dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu dalam point Membantu Bupati untuk

mencapai Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, melalui peningkatan

Profesionalisme Birokrasi (Good Government and Clear Governance). Adapun

strategi yang akan diterapkan oleh Bupati bandung yaitu :

a. Pembangunan etika dan budaya kerja organisasi, melalui keteladanan

kepemimpinan

b. Penataan struktur kelembagaan dengan pendekatan rightsizing dan prinsip

ramping struktur kaya fungsi

c. Rekruitment dan promosi pegawai dilakukan berdasarkan prestasi kerja

d. Punishment and reward yang jelas dan efektif

e. Pengembangan kualitas dan profesionalitas sumber daya aparatur

f. Peningkatan kesejahteraan pegawai

g. Penataan sistem prosedur dan pendekatan deregulasi dan debirokratisasi

h. Peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran

i. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pendekatan pelayanan

prima


Untuk tercapainya hal tersebut diatas, perlu ditingkatkannya kompetensi

aparatur di internal inspektorat, agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh

Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi lebih efektif.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai pada

lampiran I Tabel T-IV.C.9 tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Inspektorat, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan

dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-

isu strategis tersebut.

Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis

Inspektorat Kabupaten Bandung Ini yaitu :

1. Metoda Interaksi Antara Faktor Strengths dengan faktor Opportunities

dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

2. Metoda Interaksi Antara Faktor Strengths dengan faktor Threaths

dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau

mengatasi ancaman.

3. Metoda Interaksi Antara Faktor Weaknesses dengan faktor

Opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan

peluang. Atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.

4. Metoda Interaksi Antara Faktor Weaknesses dengan faktor Threaths

dengan prinsip minimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

Melalui metoda diatas Inspektorat Kabupaten Bandung menetapkan isu

strategis :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.

2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.

3. Mewujudkan inspektorat sebagai Counsultant Partner.

4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Diharapkan Melalui strategi-strategi tersebut diatas Inspektorat Kabupaten

Bandung dapat mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Bandung selama tahun

2011-2015.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Inspektorat

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan

menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak, dan

bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten

Bandung menentukan Visi Inspektorat Kabupaten Bandung yang merupakan suatu

proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen

yang akan menjadi motivasi bagi aparatur dalam melaksanakan tugas, dan

fungsinya untuk waktu 5 tahun kedepan (2011 - 2015).

Visi tersebut adalah sebagai berikut :

“ TERCIPTANYA AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, EFISIENSI, DAN

EFEKTIFITAS DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI

PROFESIONALISME APARATUR INSPEKTORAT TAHUN 2015 ”.

Demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel,

transparan, efisien, dan efektif. Inspektorat Kabupaten Bandung akan berupaya

untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Inspektorat dengan meningkatkan

kompetensi aparatur dan menambah kuantitas aparatur. Sehingga diharapkan out

put dari pemeriksaan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan akan semakin mendekati

Standar Pelaporan Audit, yang mencakup :

1. Pernyataan tentang kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum.

2. Konsisten menggunakan kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan,

sehingga dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun.

3. Pengungkapan yang memadai baik untuk hal yang materil maupun

imateril

4. Pernyataan pendapat harus diungkap secara keseluruhan.

5. Laporan audit operasional harus memuat tujuan audit agar auditan dan

pembaca laporan mengetahui ke arah mana audit dilaksanakan.


6. Laporan Hasil Audit harus memuat pernyataan bahwa audit telah

dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit APFP.

7. Laporan audit dibuat secara tertulis dan segera

8. Laporan Hasil Pemeriksaan harus segera didistribusikan kepada pihak-

pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai visi tersebut diatas maka Inspektorat Kabupaten Bandung

menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk selama 5 tahun

mendatang kedalam 5 poin misi yang terformulasikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Integritas dan Dedikasi Aparatur Inspektorat.

2. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pengawasan.

3. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaran pemerintahan.

4. Meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Bandung.

5. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten

Bandung.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan Inspektorat Kabupaten Bandung ialah merupakan sesuatu atau apa

yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Formulasi tujuan dibawah ini akan

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya

merealisasikan misi. Berikut Tujuan Inspektorat Kabupaten Bandung :

1. Terbentuknya aparat pengawas internal yang kompeten.

2. Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan SA-APFP

(Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah).

3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui

pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4. Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten

Bandung melalui pengawasan pelaksanaan pembangunan.

5. Terwujudnya pelayanan prima melalui transparansi pengaduan

masyarakat.


Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam

waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Bandung menjabarkannya dalam

suatu sasaran, yang mencakup :

1. Bersertifikasinya seluruh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah yang

ada di Inspektorat Kabupaten Bandung sesuai dengan jejang

pendidikannya.

2. Terpenuhinya Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai alat

komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dengan para

Stakeholders di Kabupaten Bandung.

3. Semakin rendahnya jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pejabat

Pengawas Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Lainnya.

4. Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan

pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

5. Semakin rendahnya jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat

Kabupaten Bandung.

6. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Publik di

Kabupaten Bandung.


Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja sasaran untuk

setiap tahunnya selama tahun perencanaan strategis, berikut kami sajikan tabel

tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten Bandung :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

No Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Terbentuknya Aparat Pengawas Internal yang kompeten

Bersertifikasinya seluruh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah yang ada di Inspektorat Kabupaten Bandung sesuai dengan jejang pendidikannya.

Terlaksananya Diklat Pembentukan JFA sebanyak 32 Orang

8 Org

16 Org

24 Org

32 Org

2 Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan SA-APFP (Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah).

Terpenuhinya Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai alat komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dengan para Stakeholders di Kabupaten Bandung.

Terlaksananya Diklat Penulisan LHP yang efektif untuk 24 Orang

6

Org 12

Org 18

Org 24

Org

3 Terwujudnya pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Semakin rendahnya jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.

Terbinanya 69 SKPD untuk setiap tahunnya 38

SKPD

42 SKPD

48 SKPD

55 SKPD

69 SKPD

4 Terwujudnya pengawasan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Terawasinya hasil pelaksanaan pembangunan fisik proyek untuk sebanyak 300 Proyek

60 Proyek

120 Proyek

180 Proyek

240 Proyek

300 Proyek

5 Terwujudnya pelayanan prima melalui transparansi pengaduan masyarakat.

Semakin rendahnya jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Bandung. Dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung.

Tertanganinya 470 Kasus Pengaduan Masyarakat

94 Kasu

s

188 Kasu

s

282 Kasu

s

376 Kasu

s

470 Kasu

s


4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat

Strategi dan Kebijakan Inspektorat untuk 5 tahun mendatang merupakan

faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, karena untuk memudahkan

implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan Visi, Misi,

Tujuan, dan Sasaran sebagaimana telah diurai sebelumnya, adapun Strategi

Inspektorat Kabupaten Bandung terdiri dari Kebijakan Operasional, serta Program

dan Kegiatan.

Kebijakan Operasional.

Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan

dan petunjuk bagi segenap Aparatur Inspektorat Kabupaten Bandung untuk

melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan

sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawas Pemerintah Daerah

dilaksanakan melalui keikutsertaan Aparat Pengawas Pemerintah

Daerah dalam Pendidikan dan Diklat Tekhnis Kepengawasan maupun

Ilmu pendukung lainnya.

2. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melaui koordinasi dan

sinergitas antar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah maupun dengan

Objek Pemeriksaan.

3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi Aparat Pengawas

Pemerintah Daerah.

4. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan

dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat

sebagai Counsultant Partner.

5. Mengembangkan Early Warning System sebagai tindakan preventif

dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang berhubungan dengan

pembangunan fisik.

6. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan tekhnologi

informasi.

7. Mengoperasionalkan keterbukaan informasi sehingga meningkatnya

kepercaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Inspektorat Kabupaten Bandung dalam upaya pencapaian tujuan dan

sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah

program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Inspektorat

Kabupaten Bandung kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan Visi, Misi,

tujuan, dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Bandung. Tabel Rencana Program dan

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

(Terlampir)


BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

Pada bagian ini akan kami uraiakan mengenai indikator kinerja sebagai

acuan untuk pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis

ini untuk setiap tahunnya. Selain itu bagian ini juga merupakan sebagai suatu

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut tabel

Indikator Kinerja Inspektorat :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Kondisi Kinerja

pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Terlaksananya Diklat Pembentukan JFA sebanyak 32 Orang

Baru Terdapat 6 Orang Aparat Pengawas Pemerintah yang Bersertifikasi

- 8 Org 16 Org 24 Org 32 Org

Inspektorat Kabupaten Bandung Memiliki 38 Org Aparat Pengawas Pemerintah yang Bersertifikasi

2 Terlaksananya Diklat Penulisan LHP yang efektif untuk 24 Orang

Masih Banyak Laporan Hasil Pemeriksaan yang Belum Komunikatif

- 6 Org 12 Org 18 Org 24 Org

Meningkatnya kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan Melalui pelatihan Penulisan LHP yang efektif bagi 24 Org

3 Terbinanya 69 SKPD untuk setiap tahunnya

69 SKPD untuk setiap Satu Tahun Anggaran

38 SKPD 42

SKPD 48 SKPD 55 SKPD 69 SKPD

69 SKPD untuk setiap Tahun Anggaran

4 Terawasinya hasil pelaksanaan pembangunan fisik proyek untuk sebanyak 300 Proyek

60 Proyek Fisik untuk setiap Satu Tahun Anggaran

60 Proyek

120 Proyek

180 Proyek

240 Proyek

300 Proyek

60 Proyek Fisik untuk setiap Satu Tahun Anggaran

5 Tertanganinya 470 Kasus Pengaduan Masyarakat

94 Kasus Khusus untuk setiap Satu Tahun Anggaran

94 Kasus

188 Kasus

282 Kasus

376 Kasus

470 Kasus

94 Kasus Khusus untuk setiap Satu Tahun Anggaran


BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bandung

Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan irama perubahan

paradigma sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan disusunnya

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015

maka telah diatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan

dimasa mendatang khususnya untuk kurun waktu 5 tahun dengan peran aktif

semua stakeholders.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2011-

2015 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap

aparat Inspektorat Kabupaten Bandung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan

pada tahun 2011-2015.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bandung

bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta

kejujuran aparat. Dukungan dari Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Bandung juga menentukan keberhasilan

pelaksanaan kegiatan.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak

akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan

tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah

khususnya, serta masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya.

rencana strategis (renstra) inspektorat

Documents