pendahuluan 1.1 latar belakang - inspektorat renstra...rencana strategis inspektorat kab....

Download PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - Inspektorat   RENSTRA...Rencana Strategis Inspektorat Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 3 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi disusun dengan maksud untuk memberikan arah atau acuan

Post on 13-May-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Rencana Strategis Inspektorat Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 1

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

    Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah

    kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kurun waktu 5

    (lima) tahun ke depan.

    Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untukmewujudkan tujuan dan sasaran

    penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam

    political planning Kepala Daerah terpilih.

    Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal

    merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah.

    Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu

    menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran

    sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah

    ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Berdasarkan pada paradigm tersebut maka pengawasan internal pemerintah daerah harus

    direncanakan secara tepat, cermat, professional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena

    itu Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)

    wajib menyusun Rencana Strategis Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu

    dokumen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 2021.

    RENSTRAInspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 2021 sebagai komitmen

    APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Pemerintah Daerah

    Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

    Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

    1.2 Landasan Hukum

    Dasar Hukum dalam penyususan Renstra Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yaitu :

    1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional;

    2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

    Panjang Nasional 2005-2025;

  • Rencana Strategis Inspektorat Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 2

    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

    Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

    Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

    Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

    Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5679);

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

    Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

    Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

    Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

    Pemerintah;

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

    Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

    Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah

    terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

    9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata

    Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

    diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

    Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota;

    12.

    13.

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah

    Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyususan, Pengendalian dan

    Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana

    Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

  • Rencana Strategis Inspektorat Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 3

    1.3 Maksud dan Tujuan

    Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi disusun dengan

    maksud untuk memberikan arah atau acuan/ pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

    dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk

    menjamin bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, professional

    dan akuntabel.

    1.4 Sistematika Penulisan

    Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi ini

    mengkomunikasikan rencana strategis Inspektorat selama periode tahun 2016-2021. Sistematika

    penyajian Rencana strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2016-

    2021 disusun berdasarkan Peraturan Peraturan Pemeintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

    Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1 Landasan Hukum

    1.2 Latar Belakang

    1.3 Maksud dan Tujuan

    1.4 Sistematika Penulisan

    BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

    2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

    2.2 Sumber Daya

    2.3 Kinerja

    2.4 Tantangan dan Peluang

    BABIII ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

    3.1 Identifikasi Permasalahan

    3.2

    3.3

    3.4

    Telaahan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    Telaahan Rencana Strategis

    Penentuan Isu-isu Strategis

  • Rencana Strategis Inspektorat Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 4

    BABIV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

    4.1 Visi dan Misi

    4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

    4.3 Strategi dan Kebijakan

    BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

    KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

    BABVI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

    SASARAN RPJMD

    BAB VII PENUTUP

  • Rencana Strategis Inspektorat Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 5

    BAB II

    GAMBARAN PELAYANAN

    INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI

    2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

    Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang

    Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati

    Nomor 40 tahun 2011, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi mempunyai Tugas Pokok

    dan Fungsi sebagai berikut :

    2.1.1 Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Banyuwangi :

    a. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi berkedudukan dibawah dan

    bertanggungjawab kepada Bupati serta mendapatkan pembinaan secara teknis

    administratif dari Sekretaris Daerah.

    b. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas pokok melakukan

    pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta

    pemerintahan desa, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan

    pemerintahan.

    2.1.2 Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi :

    a. Perencanaan Program Pengawasan ;

    b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;

    c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

    d. Pelaksanaanpemutakhiran data tindaklanjuttemuanpengawasan;

    e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

    fungsinya.

    2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi :

    Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sesuai pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 40

    Tahun 2011 terdiri dari :

    1. Inspektur

    Mempunyai tugas :

    a. merencanakan program pengawasan;

    b. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;

    c. melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;

  • Rencana Strategis Inspektorat Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 6

    d. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran

    dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

    e. menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan

    dibidang pengawasan dan pembinaan kepada bupati;

    f. melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut

    hasil pengawasan;

    g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam

    pengembangan karier;

    h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

    dan fungsinya.

    2. Sekretariat

    (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi

    pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional

    kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

    (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

    Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

    a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program

    kerja pengawasan;

    b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan

    hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;

    c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

    d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam

    rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

    e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan

    rumah tangga;

    f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan

    tugas pokok dan fungsinya.

    (3) Sek