rencana strategis (renstra) · dan rahmat-nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan...

RREENNSSTTRRAA IINNSSPPEEKKTTOORRAATT KKAABBUUPPAATTEENN BBEELLIITTUUNNGG 22001133--22001188 -- 11 --

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2013 - 2018


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkanberkah

dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan RencanaStrategis

(RENSTRA) di Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 yang memuat VISI

dan MISI serta program dan kegiatanyang akan dilaksanakan dalam jangka waktu

5(lima) tahun.

Rencana Strategis (RENSTRA) pada dasarnya merupakan proses secara

sistematis danberkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan

sebanyak-banyaknyapengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis

usaha -usaha melaksanakankeputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan

balik yang terorganisasi dansistematis. Namun, dalam perjalalanannya Rencana

Strategis (RENSTRA)bersifat fleksibel sehingga dapat diadakan perubahan sesuai

dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Kami berharap Rencana Strategis (RENSTRA)ini berguna bagi pihak-pihak

yangberkompeten yang memuat gambaran secara umum tentang pelaksanaantugas-

tugas dibidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Belitung.Kami menyadari

bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)ini masih terdapat

kekurangan-kekurangansehingga diharapkan masukan dansaran yang konstruktif

dalam menyempurnakan penyusunannya dimasa yang akandatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadasemua

pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi

bagikepentingan masyarakat dan negara.

Tanjungpandan, 24November 2014

ii


DAFTAR ISI Kata Pengantar ii Daftar Isi iii EXECUTIVE SUMMARY BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang........................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum.................................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan................................................................ 4 1.4 Sistematika Penulisan............................................................. 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ............ 8 2.2 Sumber Daya……………....................................................... 9 2.3 Kinerja Pelayanan...................................................................15 2.4 Tantangan dan Peluangan Pengembangan Pelayanan......... 17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ……...................................................................... 18

3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....................................................................................20

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra InspektoratProvinsi........21

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi...........................................................................23 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..................................24 4.3 Strategi dan Kebijakan.............................................................27

iii

iv


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF............... 29

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD..........40

BAB VII PENUTUP..........................................................................................43

iv


EXECUTIVE SUMMARY

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2013-

2018ini merupakan dokumen formal dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen Perencanaan RENSTRA ini merupakan suatu

titik awal dari siklus akuntabilitas kinerja sebagai acuan bagi komponen-komponen

lainnya.RENSTRA ini juga merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka

menengah karena InspektoratKabupaten Belitungsebagai ujung tombak

dalampelaksanaanpengawasandanpembinaandi Kabupaten Belitung tidak dapat

dilepaskan dari visi dan misi yang diemban secara keseluruhan.

Pernyataan visi yaitu ”Terselenggaranya Pemerintahan Daerah Kabupaten

Belitung yang Bermartabat Melalui Peningkatan Pembinaan dan Profesionalisme

Pengawasan” dengan 2 (dua) pernyataan misinya merupakan upaya untuk menjadikan

Inspektorat Kabupaten Belitung ini menjadi lebih baik dan profesional.Penetapan

program, kebijakan, dan kegiatan yang tepat dan selaras dengan pernyataan visi, misi,

dan tujuannya akan menjadikan setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat mengarah

pada pencapaian visi, misi, dan tujuan tersebut. Tanpa adanya komitmen untuk

melaksanakan segala rencana yang telah ditetapkan, maka pencapaian visi dan misi

hanya akan ada dalam tataran wacana tanpa realitas di lapangan.

Mengingat pentingnya peningkatanpembinaandanprofesionalisme aparaturdalam

proses pengawasan, maka Inspektorat Kabupaten Belitung menentukan strategi-

strategi penguatan pada kedua hal tersebut tanpa mengesampingkan hal-hal penting

lainnya seperti data dan informasi berbasis teknologi yang juga mempunyai peranan

penting. Dalam kerangka pencapaian good governance dan clean government,

komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun

regional yang semakin kompetitif pada masa yang akan datang.

v


BAB I

PENDAHULUAN

encana Strategis (RENSTRA)) Inspektorat Kabupaten Belitung merupakan

dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tugas dan

fungsi Inspektorat Kabupaten Belitung khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sangat ditentukan oleh

kemampunan Inspektorat Kabupaten Belitung untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan

mengimplementasikan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Belitung disusun sebagai

pendekatan yang jelas dan sinergis dalam menjabarkan dari visi dan misi Inspektorat yang

penyusunannya mengacu pada dokumen RPJMD yang akan memuat arah kebijakan, program

dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung dalam jangka waktu 5

(lima) tahun mendatang yaitu tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Belitung tahun 2013 –2018 ini

digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana

Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung dan dijabarkan dalam sasaran–sasaran pokok yang harus

dicapai, arah kebijakan program-program pembangunan dan kegiatan pokok sehingga

merupakan

dokumen perencanaan yang memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai

sesuai dengan visi misi Bupati/Wakil Bupati Belitung sebagai pimpinan pemerintahan.

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini tidak lepas dari dokumen

perencanaan lainnya. Dokumen yang paling erat kaitannya, bahkan merupakan titik tolak

R

1.1 LATAR BELAKANG


penyusunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Belitung Tahun 2013-2018. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini juga

mengacu pada keterkaitan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis

(RENSTRA) Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dalam kaitannya

dengan Sistem Keuangan Daerah sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Keuangan

Negara, maka penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) untuk setiap tahunannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA- Inspektorat Kabupaten Belitung).

Hubungan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini dengan dokumen perencanaan

lainnya tergambar pada alur berikut :


Adapun landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut

:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung;

2. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah ;

11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang

telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pola

Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung;

1.2 LANDASAN HUKUM


14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018;

16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Belitung.

.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten

Belitung Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi amanat undang-undang dan ketentuan yang berlaku;

2. Memberikan arahan seluruh dimensi kebijakan dalam penyelenggaraan

pemerintahan khususnya di bidang Pengawasan dalam penyusunan rencana

kegiatan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan dengan adanya Rencana Strategis

(RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Belitung ini, meliputi:

1. Menyelaraskan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Belitung dengan potensi,

peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas;

2. Mewujudkan perencanaan yang konsisten pada pencapaian hasil atau tujuan,

berkelanjutan serta responsif terhadap perubahan;

3. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan agar tercapai keterpaduan dan

keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan Inspektorat Kabupaten Belitung;

4. Sebagai alat kendali dan tolok ukur kualitatif dan kuantitatif pengukuran kinerja

tahunan dan manajemen pengawasan dan pembinaan Inspektorat Kabupaten

Belitung selama kurun waktu 2013-2018;

5. Memperjelas rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian pelayanan

Inspektorat Kabupaten Belitung , menyesuaikan antara hasil rumusan isu

strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi

dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan Inspektorat Kabupaten Belitung .

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN


Kata Pengantar

Daftar Isi

EXECUTIVE SUMMARY

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Kabupaten Belitung, fungsi Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Kabupaten Belitung dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah, proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat

Kabupaten Belitung, keterkaitan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat

Kabupaten Belitung dengan RPJMD, Rencana Strategis (RENSTRA) K/L

dan Rencana Strategis (RENSTRA) provinsi serta Renja Inspektorat

Kabupaten Belitung

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan

Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur

organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat Kabupaten Belitung,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Inspektorat Kabupaten Belitung

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana

Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Belitung

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis

(RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Belitung, serta susunan garis besar isi

dokumen

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN


BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat ,

struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Belitung, serta uraian tugas dan

fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Inspektur. Uraian tentang

struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Belitung ditujukan untuk

menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Inspektorat

Kabupaten Belitung (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki

Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber

daya manusia dan asset/modal

2.3 Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten

Belitung berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Kabupaten Belitung periode sebelumnya, menurut indikator

kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Belitung dan/atau indikator

lainnya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan Inspektorat Kabupaten Belitung pada lima tahun mendatang

yang berupa macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan

arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan

Inspektorat Kabupaten Belitung beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja visi dan misi Inspektorat Kabupaten

Belitung yang terkait dengan visi, misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih.

3.3 Telaahan Rencana Strategis (RENSTRA) K/L dan Rencana Strategis

(RENSTRA) Inspektorat Provinsi


Bagian ini mengemukakan apa saja visi dan misi Inspektorat Kabupaten

Belitung yang terkait dengan visi, misi Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Inspektorat

Kabupaten Belitung

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Inspektorat Kabupaten Belitung

4.3 Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan

Inspektorat Kabupaten Belitung dalam lima tahun mendatang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Belitung

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat

Kabupaten Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Inspektorat Kabupaten Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Belitung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Belitung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Inspektorat Kabupaten Belitung memiliki kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi

sebagai berikut :

A. Kedudukan

Inspektorat Kabupaten Belitung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan bertanggungjawab langsung kepada

Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

B. Tugas

Inspektorat Kabupaten Belitung mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

C. Fungsi

1. Perencanaan program pengawasan;

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

D. Struktur organisasi

1. Inspektur;

2. Sekretaris Inspektorat , terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum

3. Inspektur Pembantu Wilayah I;

4. Inspektur Pembantu Wilayah II;

5. Inspektur Pembantu Wilayah III;

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Bagan 2.1.1

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Belitung

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

A. Sumber Daya Aparatur

Pegawai sebagai Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu modal organisasi,

yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Inspektorat

mencapai tujuannya. Tujuan Inspektorat hanya akan terwujud apabila didukung oleh

aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran

pegawai/aparatur ini, menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia

secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif

bagi kemajuan dan efektifitas kinerja Inspektorat .

2.2 SUMBER DAYA

INSPEKTUR

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

SUB BAGIAN

EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN

ADMINISTRAS

I DAN UMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

INSPEKTUR

PEMBANTU

WILAYAH I

INSPEKTUR

PEMBANTU

WILAYAH II

INSPEKTUR

PEMBANTU

WILAYAH III

INSPEKTUR

PEMBANTU

WILAYAH IV


1. Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 2.2.1.1

No. Golongan

Ruang

Jenis Kelamin Jumlah

Laki-laki Perempuan

1 I - - -

2 II 3 2 5

3 III 13 12 25

4 IV 4 2 6

Jumlah 20 16 36

2. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 2.2.1.2

No. Jenis Diklat Penjenjangan

Jenis Kelamin Jumlah

Laki-laki Perempuan

1 Diklatpim Tingkat I - - -

2 Diklatpim Tingkat II - - -

3 Diklatpim Tingkat III 5 2 7

4 Diklatpim Tingkat IV 11 1 12

Jumlah 16 3 19

3. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.1.3

No. Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki Perempuan

1 20 16 36


4. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.2.1.4

No. Pendidikan Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki Perempuan

1 S-2 1 - 1

2 S-1 13 14 27

3 D-IV - - -

4 D-III 2 1 3

5 D-1 - - -

6 SLTA 4 1 5

7 SLTP - - -

Jumlah 20 16 36

B. Sumber Daya Aparatur Daerah (Kabupaten Belitung)

Gambaran umum kondisi daerah dapat dilihat dari potensi Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Pemerintah kabupaten Belitung. Jumlah PNS berdasarkan

data SIMPEG pada periode Desember tahun 2013 berjumlah 3.665 orang

(belum termasuk CPNS Formasi 2013 dan formasi honorer K.2), sedangkan

jumlah penduduk kabupaten Belitung menurut data BPS tahun 2013

berjumlah 165.107 jiwa, sehingga persentase jumlah PNS terhadap jumlah

penduduk sebesar 2,22 %. Dibawah ini disajikan beberapa tabel data kondisi

pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.


Tabel. 2.2.1.5 Jumlah Aparatur kabupaten Belitung

berdasarkan unit kerja dan golongan ruang

NO UNIT KERJA JML. PEG.

STATUS PEGAWAI / GOLONGAN

CPNS PNS

I II III JML I II III IV JML

1 SEKRETARIAT DAERAH

117 0 0 0 0 2 37 64 14 117

2 SEKRETARIAT DPRD

29 1 0 0 1 0 10 14 4 28

3 INSPEKTORAT & BADAN-BADAN DAERAH

181 1 1 0 2 1 38 119 21 179

4 DINAS-DINAS 691 0 0 0 0 3 192 420 76 691

5 KANTOR & SATUAN

82 0 0 0 0 1 52 26 3 82

6 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

325 0 0 0 0 3 187 129 6 325

7 KECAMATAN 113 2 0 0 2 4 54 47 6 111

8 KELURAHAN 54 0 0 0 0 0 15 39 0 54

9 SEKRETARIAT KPU, KORPRI, BNNK

21 0 0 0 0 0 5 14 2 21

10 SEKOLAH MENENGAH ATAS

229 0 0 0 0 0 12 160 57 229

11 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

341 0 0 0 0 0 29 209 103 341

12

SEKOLAH DASAR (TG.PANDAN DAN BADAU)

669 0 0 0 0 2 146 192 329 669

13

SEKOLAH DASAR (SIJUK DAN MEMBALONG)

443 0 1 1 2 1 197 142 101 441

14 TAMAN KANAK-KANAK

24 0 0 0 0 0 15 7 2 24

15 UPTD-UPTD DINAS

346 0 0 0 0 0 189 147 10 346

J U M L A H 3.665 4 2 1 7 17 1.178 1.729 734 3.658

http://simpeg.net/pegawai_rekap_detail.php?kunker=2001





































berdasarkan golongan ruang dan jabatan

NO. GOLONGAN ESELON

FUNGSIONAL STAF JUMLAH I II III IV V

1 IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0

2 IV/d 0 0 0 0 0 0 0 0

3 IV/c 0 14 0 0 0 0 1 15

4 IV/b 0 9 42 0 0 4 1 56

5 IV/a 0 0 44 3 0 611 5 663

JUMLAH GOL. IV 0 23 86 3 0 615 7 734

1 III/d 0 0 36 195 0 169 7 407

2 III/c 0 0 1 167 2 254 21 445

3 III/b 0 0 0 52 14 152 97 315

4 III/a 0 0 0 5 2 343 213 563

JUMLAH GOL. III 0 0 37 419 18 918 338 1.730

1 II/d 0 0 0 0 2 247 94 343

2 II/c 0 0 0 0 0 178 218 396

3 II/b 0 0 0 0 0 154 194 348

4 II/a 0 0 0 0 0 11 82 93

JUMLAH GOL. II 0 0 0 0 2 590 588 1.180

1 I/d 0 0 0 0 0 0 9 9

2 I/b 0 0 0 0 0 0 9 9

3 I/b 0 0 0 0 0 0 2 2

4 I/a 0 0 0 0 0 0 1 1

JUMLAH GOL. I 0 0 0 0 0 0 21 21

JUMLAH TOTAL 0 23 123 422 20 2.123 954 3.665



berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin

NO. GOLONGAN RUANG JENIS KELAMIN

JUMLAH PRIA WANITA

1 I/a 1 0 1

2 I/b 2 0 2

3 I/c 6 3 9

4 I/d 8 1 9

J U M L A H 17 4 21

5 II/a 67 26 93

6 II/b 154 194 348

7 II/c 169 227 396

8 II/d 120 223 343

J U M L A H 510 670 1.180

9 III/a 248 315 563

10 III/b 155 160 315

11 III/c 236 209 445

12 III/d 250 157 407

J U M L A H 889 841 1.730

13 IV/a 258 405 663

14 IV/b 47 9 56

15 IV/c 10 5 15

16 IV/d 0 0 0

17 IV/e 0 0 0

J U M L A H 315 419 734

JUMLAH TOTAL 1.731 1.934 3.665

2.2.2 Sumber Daya Asset/Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten

Belitung didukung oleh sarana dan prasarana berupa asset /barang inventaris

yang merupakan hasil perolehan dari pengadaan periode sebelumnya.

Rekapitulasi hasil sensus terhadap inventaris Inspektorat Kabupaten Belitung

tergambar pada tabel berikut :


Tabel 2.2.2.1 Daftar aset Inspektorat Kabupaten Belitung Per 31 Desember 2013

No Nama Bidang Inventaris Nilai (Rp)

1 Tanah 29.916.000,00

2 Peralatan dan Mesin

(Alat-alat angkutan, alat kantor dan rumah

tangga, alat studio dan komunikasi serta

alat-alat keamanan)

1.876.828.841,00

3 Gedung dan bangunan

(Gedung kantor, tempat parkir, pagar)

784.486.301,00

4 Jaringan 65.000.417,00

5 Aset tetap lainnya

(Buku, taman dan landscape)

2.797.929,00

TOTAL 2.759.029.488,00

2.2.3. Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan pada Inspektorat

Kabupaten Belitung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan

selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Belitung. Besaran

anggaran diperkirakan antara 1 % - 1,3 % dari total APBD Kabupaten Belitung.

Anggaran tersebut disediakan untuk mendukung seluruh tugas pokok dan fungsi

Inspektorat khususnya dibidang pengawasan dan peningkatan kompetensi serta

pembinaan aparatur yang membutuhkan dana relatif besar dalam kegiatannya.

Dalam bagian ini kami akan mengemukakan mengenai pencapaian kinerja

Inspektorat Kabupaten Belitung berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya

2010-2014 (tersaji dalam tabel 2.3.1), dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan

Inspektorat ini dapat kami simpulkan, bahwa secara umum kinerja Inspektorat

Kabupaten Belitung telah mendekati dengan apa yang ditargetkan.

2.3 KINERJA PELAYANAN


Tabel 2.3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2010 s.d 2013

SASARAN

(Rencana Strategis

(RENSTRA) 2010-2014)

INDIKATOR

SASARAN

2010 2011 2012 2013

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1. Terwujudnya

pengawasan atas

pelaksanaan

operasional/kegiatan

pada seluruh SKPD

2. Meningkatnya kualitas

dan kuantitas hasil

pengawasan

- Jumlah SKPD yang

menjadi

objek

pengawasan

- Jumlah pengaduan

yang

dilakukan

pemeriksaan

- Persentase jumlah

penyelesaian

tindaklanjut

hasil

pemeriksaan

- Jumlah

aparatur

pengawasan

yang

bersertifikasi

240

SKPD

40

Kasus

100%

20 Org

240

SKPD

43

Kasus

70%

15 Org

273

SKPD

40

Kasus

34%

20 Org

273

SKPD

45

Kasus

18%

11 Org

243

SKPD

60

Kasus

90%

20 Org

243

SKPD

94

Kasus

86%

15 Org

178

SKPD

3

Kasus

95%

20 Org

166

SKPD

3

Kasus

85%

20 Org

Selain itu kami pun mecoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan

pelayanan SKPD menggunakan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat

Periode sebelumnya 2010-2014, agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan

khusus pada aspek pendanaan pelayanan Inspektorat , sehingga akan mampu

meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Belitung dimasa yang akan datang.

Tabel 2.3.2 Realisasi Belanja Langsung

Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2010 s.d 2013

No. Tahun Anggaran Plafond Dana

(Rp.,-)

Realisasi Dana

(Rp.,-)

Persentase Serapan Dana

(%)

1. 2010 1.844.564.550 1.702.302.749 92,29

2. 2011 2.061.642.500 1.787.730.921 86,76

3. 2012 2.459.307.500 2.029.334.037 82,50

4. 2013 4.049.360.640 2.616.709.782 64,60


1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Belitung antaralain :

Jumlah sumberdaya pengawas yang belum memadai dibandingkan

dengan jumlah objek pengawasan yang jumlahnya cukup banyak dan

tersebar.

Perkembangan permasalahan yang dihadapi seiring dengan

perkembangan ilmu dan teknologi.

Perubahan aturan/kebijakan ditingkat pusat maupun daerah seiring

dengan pergantian kepemimpinan.

2. Peluang

Peluang yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Belitung antaralain :

Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan pengawasan baik

berupa diklat, kursus dan training terbuka lebar baik tawaran dari pusat

maupun daerah.

Kesempatan untuk meningkatkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi

terbuka lebar baik tawaran dari pusat maupun daerah.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, maka alat ukur yang

digunakan adalah dengan menggunakan metode SWOT dengan melakukan

analisis, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang

menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi,

sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis lingkungan

Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness)

atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap

kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan

tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial

budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan

indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tabel di bawah ini

mengungkapkan hasil identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal

Inspektorat Kabupaten Belitung dengan pendekatan SWOT.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN


Tabel 3.1.1

Analisis SWOT identifikasi faktor internal dan eksternal Inspektorat Kabupaten Belitung

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

Kekuatan (S) Kelemahan (W) Peluang (O) Tantangan (T)

Tersedianya anggaran yang tercantum dalam DPA

Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas

Adanya komitmen pimpinan untuk mendukung palaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Adanya Sumber Daya Manusia Pengawas yang telah memenuhi standar/bersertifikasi

Terbatasnya kompetensi aparat pengawas dibidang yang dibutuhkan misalnya dibidang teknik bangunan/teknis sipil

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengawasan

Jumlah aparatur pengawas tidak sebanding dengan jumlah objek yang diawasi

Belum adanya SOP Pengawasan yang jelas

Program kerja pengawasan belum disusun secara optimal

Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan pengawasan baik berupa diklat, kursus dan training terbuka lebar baik tawaran dari pusat maupun daerah.

Kesempatan untuk meningkatkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi terbuka lebar baik tawaran dari pusat maupun daerah.

Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai

Jumlah sumberdaya pengawas yang belum memadai dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar.

Perkembangan permasalahan yang dihadapi seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Perubahan aturan/kebijakan ditingkat pusat maupun daerah seiring dengan pergantian kepemimpinan.


3.2.1 Visi Kabupaten Belitung yaitu:

“ Kabupaten Belitung Sejahtera, Berdaya Saing, Inovatif dan Bermartabat.”

Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci, yaitu: 1. Sejahtera 2. Berdaya Saing 3. Inovatif 4. Bermartabat

Jika diselaraskan dengan Visi dari Inspektorat Kabupaten Belitung yaitu :

“Terselenggaranya Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung yang

Bermartabat Melalui Peningkatan Pembinaan dan Profesionalisme

Pengawasan”

maka terdapat unsur yang selaras dari visi Kabupaten Belitung yaitu bahwa untuk

mewujudkan Kabupaten Belitung Sejahtera, Berdaya Saing, Inovatif dan

Bermartabat diperlukan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik yang

didukung oleh Profesionalisme Pengawasan.

3.2.2 Misi Kabupaten Belitung yaitu:

Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna

mendukung percepatan laju pembangunan daerah.

Misi Kedua : Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah

melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis

potensi sumberdaya lokal dan optimalisasi peranan

usaha mikro kecil dan menengah.

Misi Ketiga : Reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik.

Misi Keempat : Menciptakan stabilitas politik, keamanan,

kedamaian, ketentraman masyarakat dan ketertiban

umum.

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH


Jika diselaraskan dengan Misi dari Inspektorat Kabupaten Belitung yaitu :

Misi Kesatu : Melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Misi Kedua : Mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan

meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat

pengawasan yang profesional dan akuntabel yang

dapat memberikan pelayanan prima kepada

pemangku kepentingan (stakeholders).

maka terdapat unsur yang selaras dari visi Kabupaten Belitung yaitu adanya

reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik

dan didukung dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan

meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang profesional dan

akuntabel..

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP)

Komitmen BPKP untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas

merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang selanjutnya dituangkan

dalam pernyataan visi BPKP sebagai berikut :

“Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya,

untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas”

Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci, yaitu: 1. Auditor Presiden 2. Responsif 3. Interaktif 4. Terpercaya 5. Akuntabilitas Keuangan Negara 6. Berkualitas

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI


Jika diselaraskan dengan Visi dari Inspektorat Kabupaten Belitung yaitu :



Pengawasan”

maka terdapat unsur yang selaras dari visi dan rencana strategis BKP yaitu

menyangkut pengelolaan pemerintahan yang baik guna mewujudkan

akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas

3.3.2. Telaahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

Visi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

“ Menjadikan Inspektorat sebagai lembaga pengawasan yang amanah,

berkualitas dan profesional dalam mendukung terciptanya tata

kepemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.”

Hal ini berkaitan langsung dengan pernyataan visi Inspektorat Kabupaten

Belitung dalam hal perlunya profesionalisme dalam mendukung terciptanya

tata kepemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi Inspektorat Kabupaten Belitung ditetapkan untuk memberikan

gambaran secara konsisten dan menyeluruh mengenai kinerja, peranan dan fungsi

pelayanan aparatur di kabupaten Belitung. Visi Inspektorat Kabupaten Belitung

yaitu :



Pengawasan”

Mengingat pernyataan visi merupakan cita-cita yang ingin

diwujudkan dalam jangkauan kedepan mengarah pada perspektif, maka

dipandang perlu untuk menjabarkan lebih lanjut dalam pernyataan misi

agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan program kerja. Misi

Inspektorat Kabupaten Belitung adalah rumusan umum mengenai upaya

sistematis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat

Kabupaten Belitung. Rumusan misi Inspektorat Kabupaten Belitung yang

baik akan membantu lebih jelas penggambaran visi Inspektorat Kabupaten

Belitung yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya apa yang harus

dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi

penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai. Oleh sebab itu, Inspektorat Kabupaten Belitung menetapkan

pernyataan misi sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan

pemerintahan di daerah.

2. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan meningkatkan kuantitas

dan kualitas aparat pengawasan yang profesional dan akuntabel yang

dapat memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan

(stakeholders).

4.1 VISI DAN MISI


Dalam rangka mencapai visi dan misi maka visi dan misi tersebut harus

dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusanan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga

dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam

memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan

dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber

daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini

juga akan memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana visi misi

organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi

misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam

mencapai tujuan strategisnya.

1. Tujuan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan

bersih bebas dari unsur-unsur praktek Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN).

Terwujudnya aparatur pengawasan yang proporsional, profesional dan

akuntabel dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang operasional

pengawasan yang memadai.

2. Sasaran

Meningkatnya kualitas pengawasan

Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan

ketatalaksanaan yang efektif dan efisien

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Meningkatnya tata kelola aparatur

.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH


Tabel 4.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Belitung

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke

2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.1. Terwujudnya tata

kelola pemerintahan

daerah yang baik dan

bersih bebas dari unsur-unsur praktek

Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN)

1.1.1 Meningkatnya kualitas pengawasan

1 Frekuensi pengawasan operasional 65 kali 70 kali 75 kali 80 kali 85 kali

2 Persentase (%) ketersediaan sarana dan

prasarana pengawasan

80% 85% 90% 90% 90%

3 Persentase (%) pemeriksaan dengan

tujuan tertentu

100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut

hasil temuan

80% 85% 85% 90% 90%

5 Jumlah ketersediaan aparatur pengawasan

yang memiliki sertifikat fungsional dan

teknis lainnya

27 orang 33 orang 41 orang 48 orang 57 orang

a. Auditor 20 orang 23 orang 26 orang 29 orang 32 orang

b. Auditor Kepegawaian 0 orang 0 orang 2 orang 3 orang 5 orang

c. P2UPD 7 orang 10 orang 13 orang 16 orang 20 orang


Lanjutan Tabel 4.2.1…………………….

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke

2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.2. Terwujudnya aparatur

pengawasan yang

proporsional, profesional dan

akuntabel dengan

dukungan sarana dan

prasarana penunjang

operasional pengawasan

yang memadai

1.2.1. Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang afektif dan efisien

1 Persentase (%) tingkat pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

75% 80% 85% 90% 95%

2 Cakupan keterjangkauan pelayanan publik 85% 90% 90% 90% 90%

1.2.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

1 Persentase (%) ketersediaan laporan

progresif kinerja dan keuangan SKPD

yang akuntabel

100% 100% 100% 100% 100%

1.2.3 Meningkatnya tata kelola aparatur

1 Jumlah aparatur yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

kompetensinya

34 orang 37 orang 40 orang 43 orang 46 orang

2 Persentase (%) penanganan kasus

kepegawaian

100% 100% 100% 100% 100%


Sebelum menentukan strategi dan kebijakan, identifikasi kekuatan dan keterbatasan

internal perlu dilakukan sebagai upaya dalam menyikapi perkembangan dan perubahan

ruang lingkup organisasi, menghadapi tantangan, serta menjawab permasalahan yang ada

agar Inspektorat Kabupaten Belitung dapat terus menyelenggarakan misinya untuk

memenuhi harapan masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebjikan dan program-program. Strategi Inspektorat Kabupaten Belitung dalam

rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dirumuskan atas dasar hasil telaah kondisi

lingkungan internal maupun ekternal (kajian SWOT) serta menyerap berbagai arahan

pimpinan pemerintahan (Bupati dan Wakil Bupati). Untuk itu beberapa strategi yang perlu

dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem pengawasan

2. Optimalisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi daerah.

3. Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD.

4. Peningkatan kualitas kinerja aparatur.

Sedangkan kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai

tujuan dan sasaran. Kebijakan yang perlu diterapkan pada Inspektorat Kabupaten Belitung

adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan dan pembinaan aparatur.

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan yang

memadai.

3. Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.

5. Penguatan ketatalaksanaan organisasi daerah berbasis teknologi informasi.

6. Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan SKPD.

7. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur berbasis kebutuhan structural

organisasi daerah.

8. Mengoptimalkan etika birokrasi dan budaya kerja yang bermutu.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN


Tabel 4.3.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018

Inspektorat Kabupaten Belitung

VISI : Terselenggaranya Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung yang Bermartabat Melalui Peningkatan Pembinaan dan Profesionalisme Pengawasan

MISI : 1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

2. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat pengawasan yang profesional dan akuntabel yang dapat memberikan

pelayanan prima kepada pemangku kepentingan (stakeholders).

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

1.1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih bebas dari unsur-unsur praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.1.1.


1.1.1.1

Pengembangan sistem

pengawasan

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

1.1.1.1.3

Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan

dan pembinaan aparatur

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana

pengawasan yang memadai

Optimalisasi Sistim Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

2.1. Terwujudnya aparatur

pengawasan yang

proporsional,

profesional dan

akuntabel dengan

dukungan sarana dan

prasarana penunjang

operasional pengawasan

yang memadai.

2.1.1.

Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang afektif dan efisien

2.1.1.1

Optimalisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi daerah

2.1.1.1.1

2.1.1.1.2

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Penguatan ketatalaksanaan organisasi daerah berbasis teknologi informasi

2.1.2.


2.1.2.1

Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan aparatur

2.1.2.1.1

Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

2.1.3.

Meningkatnya tata kelola aparatur

2.1.3.1

Peningkatan kualitas kinerja aparatur

2.1.3.1.1

2.1.3.1.2

Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur berbasis kebutuhan struktur organisasi daerah. Mengoptimalkan etika birokrasi dan budaya kerja yang bermutu


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan Tujuan dan

Sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian

keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan

Inspektorat Kabupaten Belitung guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program dan

kegiatan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi:

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Kegiatan Penyediaan Jada Administrasi Keuangan

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Kegiatan Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera

- Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

- Kegiatan Kesejahteraan Non PNS

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi:

- Kegiatan Pembuatan DED Gedung Kantor

- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

- Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor

- Kegiatan Pengadaan Sarana Operasional Kantor

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi:

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi:

- Kegiatan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, meliputi:

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, meliputi:

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

- Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen

Departemen, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Belitung

- Kegiatan Penanganan Pemeriksaan Kasus dan Khusus

7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan, meliputi:

- Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA),

Jabatan Fungsional P2UPD dan Diklat Teknis Lainnya

- Kegiatan Pelatihan Dikantor Sendiri (PKS)


Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Inspektorat Kabupaten Belitung

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

K

O

D

E

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit

Kerja

Penang

gungja

wab

Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Rencana

Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Kabupaten

Belitung (s-d akhir)

target Rp (jt) target Rp (jt) target Rp (jt) target Rp (jt) target Rp (jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Terwujudnya aparatur pengawasan yang proporsional, profesional dan akuntabel dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan yang memadai.


Cakupan keterjangkauan pelayanan publik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran operasional kantor

100% 100% 751,16 100% 780,40 100% 858,31 100% 944,02 100% 1.038,24 100% 1.038,24

Insp

ekto

rat

Kec. T

anju

ng

Pan

dan

ketatalaksanaan yang afektif dan efisien

Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya administrasi perkantoran

100% 1 Tahun 825,09 1 Tahun 825,09

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Layanan surat menyurat

100% 1 Tahun 3,00 1 Tahun 3,20 1 Tahun 3,400 1 Tahun 3,60 1 Tahun 3,80 1 Tahun 3,80

Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Layanan jasa administrasi keuangan


Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor



Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


Lanjutan Tabel 5.1 ……………….


Sasaran

K

O

D

E

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Unit

Kerja

Penan

ggung

jawab

Lok

asi 2014 2015 2016 2017 2018


akhir periode Rencana

Strategis (RENSTRA)

Inspektorat

Kabupaten Belitung

(s-d akhir)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Insp

ek

tora

t

Kec. T

anju

ng

Pand

an

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Tersediannya makanan dan minuman


Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Kegiatan Penyediaan Spanduk/Umbul2 dan bendera

Tersediannya spanduk/umbul-umbul dan bendera

100% 1 Paket 11,00 1 Paket 11,00 1 Paket 12,10 1 Paket 13,31 1 Paket 14,64 1 Paket 14,64

Kegiatan Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pe,bersih

Tersediannya Peralatan kebersihan dan bahan pe,bersih



Kegiatan Kesejahteraan Non PNS

Terciptanya Kesejahteraan bagi pegawai Non PNS




Sasaran

K

O

D

E

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an


Unit

Kerja

Penan

ggungj

awab

Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Rencana Strategis

(RENSTRA)

Inspektorat

Kabupaten Belitung

(s-d akhir)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)



Persentase (%) tingkat pemenuhan

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas kantor

100% 100% 542.43 100% 537.43 100% 3329.75 100% 3878.81 100% 935.69 100% 935.69

Insp

ekto

rat

Kec. T

anju

ng

Pand

an

ketatalaksanaan yang efektif dan efisien

kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan

Pembangunan

Gedung Kantor

Bangunan Gedung kantor

0% 1 unit 2500,00

Kegiatan

Rehabilitasi

Gedung kantor

Bangunan Gedung kantor yang memadai

0% 1 unit 3000,00

Kegiatan

Pengadaan

Sarana

Operasional

kantor

Tersedianya Kendaraan dinas roda 2 atau roda 4

100% 1 unit 300,00 1 unit 300,00 1 unit 300,00 1 unit 300,00

Kegiatan

Pengadaan

Sarana dan

prasarana kantor

Sarana dan prasarana kantor yang memadai

100% 1 paket 262.47 1 paket 167.29 1 paket 184.02 1 paket 202.42 1 paket 222.66 1 paket 222.66



Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

K

O

D

E

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an


Unit

Kerja

Penangg

ungjawa

b

Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018


akhir periode

Rencana Strategis

(RENSTRA)

Inspektorat

Kabupaten Belitung

(s-d akhir)

target Rp (jt) target Rp (jt) target Rp (jt) target Rp (jt) target Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Gedung kantor yang terpelihara

100% 1 unit 53.93 1 unit 39.09 1 unit 39.09 1 unit 39,09 1 unit 42.00 1 unit 42.00

Insp

ekto

rat

Kec. T

anju

ng

Pand

an

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasiona

l

Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

100% 17 unit 148.32 17 unit 244,38 17 unit 268.82 18 unit 295.70 18 unit 325.27 18 unit 325.27

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Peralatan kantor dan rumah tangga yang terpelihara

100% 1 tahun 24.07 1 tahun 34,38 1 tahun 37.82 1 tahun 41.60 1 tahun 45.76 1 tahun 45.76

Kegiatan

Pembuatan DED

gedung kantor

Dokumen DED gedung kantor

0% 1 paket 53,64 1 paket 52,29


Lanjutan Tabel 5.1 ………………


Sasaran

K

O

D

E

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencanaa

n


Unit

Kerja

Penang

gungja

wab

Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Rencana Strategis

(RENSTRA)

Inspektorat

Kabupaten

Belitung (s-d

akhir)

target Rp

(jt) target Rp (jt) target

Rp

(jt) target

Rp

(jt) target

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Mening

katnya

tata

kelola

aparatur

Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Kerapian dan keseragaman

aparatur

100% 100% 33.00 100% 23,85 100% 43.00 100% 32.00 100% 55.00 100% 55.00

Kec. T

anju

ng

Pan

dan

Kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

0% 93

stel

33.00 45 stel 23.85 50 stel 28.00 55 stel 32.00 60 stel 37.00 60 stel 37.00

Insp

ekto

rat

Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Pakaian Batik 0% 50 bh 15.00 60 bh 18.00 60 bh 18.00




Sasaran

K

O

D

E

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Inspektorat

Kabupaten

Belitung (s-d

akhir)

target Rp


Rp

(jt) target

Rp

(jt) target

Rp

(jt) target

Rp

(jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Meningkatnya Tata Kelola Aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya

Program peningkatan

kapasitas sumberdaya

aparatur

Kelancaran penjenjangan

jabatan fungsional

80% 80% 55,00 90% 54,25 90% 59,67 95% 65,64 100% 72,20 100% 72,20

Insp

ekto

rat

Kec. T

anju

ng

Pan

dan

Kegiatan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD

Nilai angka kredit untuk

jabatan fungsional

auditor dan P2UPD

100% 1 Th 55,00 1 Th 54,25 1 Th 59,67 1 Th 65,64 1 Th 72,20 1 Th 72,20


Lanjutan Tabel 5.1 ………………


Sasaran

K

O

D

E

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Unit

Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Rencana Strategis

(RENSTRA)

Inspektorat

Kabupaten

Belitung (s-d

akhir)

target Rp (jt) target Rp (jt) target Rp


Rp

(jt) target

Rp

(jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)



Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan Inspektorat Kabupaten Belitung yang akuntabel

Program Peningkat

an pengemba

ngan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Terukurnya kinerja SKPD

100% 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10

Insp

ekto

rat

Kec. T

anju

ng

Pand

an

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja

dan realisasi keuangan

100% 4

Dokumen

10 4

Dokumen

10 4

Dokume

n

10 4

Dokumen

10 4

Dokume

n

10 4

Dokumen

10




Sasaran

K

O

D

E

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Unit

Kerja

Penan

ggungj

awab

Lokas

i

2014 2015 2016 2017 2018

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Rencana Strategis

(RENSTRA)

Inspektorat

Kabupaten Belitung

(s-d akhir)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Terwujudnya

tata kelola

pemerintahan

daerah yang baik

dan bersih bebas

dari unsur-unsur

praktek Korupsi,

Kolusi dan

Nepotisme

(KKN).


Program Peningkatan

sistim pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Terawasinya pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan pada setiap

obrik

100% 90% 1753,77 90% 2260,89 90% 2486,98 90% 2735,67 90% 3009,24 90% 3009,24

Insp

ekto

rat

Dala

m d

an lu

ar d

aera

h K

ab

.Belitu

ng

a

Frekuensi pengawasan operasional

Kegiatan

Pelaksanaan

pengawasan

internal secara

berkala

Laporan hasil pemeriksaan

100% 82 LHP 803,57 227

LHP

1113,22 227

LHP

1224,54 227

LHP

1346,99 227

LHP

1481,69 227

LHP

1481,69

Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Kegiatan

Pemutakhiran

data tindak

pemeriksaan

BPK,BPKP,Itjen

Departemen,Insp

ektorat Provinsi

dan Kabupaten

Belitung

Laporan status tindak lanjut dari semua temuan hasil pengawasan

100% 80% 517,09 85% 614,77 90% 676,25 95% 743,87 100% 818,26 100% 818,26

Persentase (%) pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Kegiatan

penanganan

pemeriksaan

kasus dan khusus

Laporan hasil pemeriksaan

100% 25LHP 433,11 64LHP 532,90 64LHP 586,19 64LHP 644,81 64LHP 709,29 64LHP 709,29




Sasaran

K

O

D

E

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencanaa

n


Unit Kerja

Inspektora

t

Kabupaten

Belitung

Penanggu

ngjawab

Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Rencana Strategis

(RENSTRA)

Inspektorat

Kabupaten

Belitung (s-d

akhir)

target Rp


Rp

(jt) target

Rp

(jt) target

Rp

(jt) target

Rp

(jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Terwujudnya

tata kelola

pemerintahan

daerah yang baik

dan bersih bebas

dari unsur-unsur

praktek Korupsi,

Kolusi dan

Nepotisme

(KKN).


Jumlah

aparatur

pengawasa

n yang

memiliki

sertifikasi

Program Peningkatan

Profesionalisme tenaga pemeriksa

dan paratur pengawasan

Aparatur pengawasan

yang berkualitas dan

bersertifikat

100% 80% 501,48 85% 551,62 90% 606,79 95% 667,46 100% 734,22 100% 734,22

Kec. T

anju

ng

Pand

an d

an L

uar D

aerah

Kegiatan

Pengiriman Peserta Diklat JFA, P2UPD dan Diklat Teknis Lainnya

Terpenuhinya diklat jabatan fungsional auditor,P2UPD dan teknis lainnya

100% 67 OK 402,04 70 OK 442,24 73 OK 486,47 76 OK 535,11 80 OK 588,63 80 OK 588,63

Insp

ekto

rat

Kegiatan Pelatihan Di Kantor Sendiri (PKS)

Terlaksananya Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)

100% 24 kali 99,44 26 kali 109,38 28 kali 120,32 30 kali 132,35 32 kali 145,59 32 kali 145,59


BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, maka program dan

kegiatannya didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan

internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta

mengefektifkan kinerja Inspektorat Kabupaten Belitung, sedangkan program dan kegiatan

eksternal dilaksanakan dalam upaya, mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya

manusia aparatur di Pemerintah Kabupaten Belitung.

Program dan kegiatan tersebut di atas disusun dalam rangka mendukung sasaran

yang telah ditetapkan. Dari beberapa sasaran yang telah disusun, terdapat beberapa

indikator sasaran yang secara eksplisit mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Belitung.


Tabel 6.1

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Frekuensi pengawasan operasional 65 kali 65 kali 70 kali 75 kali 80 kali 85 kali 85 kali

2 Persentase (%) ketersediaan sarana dan prasarana

pengawasan 80% 80% 85% 90% 90% 90% 90%

3 Persentase (%) pemeriksaan dengan tujuan tertentu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil temuan 80% 80% 85% 85% 90% 90% 90%

5 Jumlah ketersediaan aparatur pengawasan yang

memiliki sertifikat fungsional dan teknis lainnya 21 orang 27 orang 33 orang 41 orang 48 orang 57 orang 57 orang

d. Auditor 16 orang 20 orang 23 orang 26 orang 29 orang 32 orang 32 orang

e. Auditor Kepegawaian 0 orang 0 orang 0 orang 2 orang 3 orang 5 orang 5 orang

f. P2UPD 5 orang 7 orang 10 orang 13 orang 16 orang 20 orang 20 orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6 Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur 75% 75% 80% 85% 90% 95% 95%

7 Cakupan keterjangkauan pelayanan publik 85% 85% 90% 90% 90% 90% 90%

8 Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja

dan keuangan SKPD yang akuntabel 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan sesuai dengan kompetensinya 34 orang 34 orang 37 orang 40 orang 43 orang 46 orang 49 orang

10 Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung

2013-2018 ini telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Belitung 2013-2018 yang

merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Belitung selama 5

(lima) tahun. Karena itu pelaksanaan dari Rencana Strategis (RENSTRA) ini berarti

merupakan suatu dukungan bagi Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Belitung. Rencana Strategis

(RENSTRA) ini adalah suatu dokumen baru yang mengacu pada tugas pokok

Inspektorat Kabupaten Belitung dan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada.

Penetapan Visi, Misi, dan Rencana Strategis (RENSTRA) periode Tahun 2013- 2018,

dengan didasarkan atas berbagai perkembangan dan perubahan lingkungan strategis

Inspektorat Kabupaten Belitung, serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah.

Selain hal tersebut di atas, juga mempertimbangkan bahwa terwujudnya aparatur yang

profesional, bermoral etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan

terbaik kepada masyarakat dan aparatur yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang

baik (good governance), sebagaimana agenda reformasi birokrasi pada periode pembangunan

aparatur lima tahun belum dapat dituntaskan.

Oleh karena itu dalam upaya pencapaian visi dan misi pada Rencana Strategis

(RENSTRA) ini diarahkan pada pengembangan sistem dan profesionalisme aparatur

pengawasan. Meskipun disadari bahwa terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang

bersih, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme bukan hal yang mudah serta

menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Belitung semata selaku institusi pemerintah

daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini

belumlah sempurna. Dengan demikian segala kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang

akan datang terutama dari pihak-pihak yang berkompeten sangat diharapkan demi suksesnya

pelaksanaan tugas pengawasan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good

Governace) di Kabupaten Belitung.

rencana strategis (renstra) · dan rahmat-nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan...

Documents