renstra-2011-2015 inspektorat

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif

untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis

selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)

SKPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah.

Acuan utama penyusunan Renstra SKPD adalah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah

Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/

Wakil Daerah terpil ih yang telah disampaikan kepada

masyarakat pemilih dalam Sidang Paripurna DPRD dalam

tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala

Daerah/ Wakil Kepala Daerah secara langsung.

Renstra SKPD berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi

dan Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat

Purworejo kurun waktu 2011 – 2015.

1.2 Maksud dan Tujuan

Renstra SKPD disusun dengan maksud

menyediakan acuan resmi bagi Aparat Inspektorat untuk

14


melaksanakan program dan kegiatan selama kurun

waktu 2011 – 2015.

Berdasarkan pertimbangan ini maka Renstra SKPD

disusun dengan maksud sebagai berikut :

Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Aparatur Inspektorat

dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu

l ima tahun.

Memudahkan seluruh jajaran Inspektorat dalam mencapai

tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan.

Memudahkan seluruh jajaran Aparat Inspektorat memahami

dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan

dalam rentang waktu l ima tahunan.

1.3 Landasan Hukum

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Daerah;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas


Pemerintahan Daerah.

14



Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat

dan Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah;


Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Lapuran Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;


Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota;


Organisasi dan Perangkat Daerah;

14



Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presidan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2010-2014;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 4 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2008-2013;

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah

Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tenteng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025;

1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

Rencana strategis (Renstra) disusun berdasarkan

Arah, Kebijakan dan program-program kerja daerah yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015.

13


Rencana strategis (renstra) dipergunakan sebagai

acuan perencanaan operasional kegiatan satuan kerja yang

dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja

setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan

kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Penyusunan Anggaran berdasar Kinerja tersebut

dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk

setiap tahunnya guna mendukung operasional kegiatan

yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan

misi.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan

Dokumen Perencanaan lainnya.

Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tupoksi

2.1.1 Struktur Organisasi

2.1.2 Susunan Kepegawaian dan

Perlengkapan

2.1.3 Tugas dan Fungsi

2.2 Pelayanan SKPD

2.2.1 Kondisi Inspektorat sekarang

13


2.2.2 Keadaan yang diharapkan l ima

tahun yang akan datang

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi Inspektorat

Misi Inspektorat

Tujuan dan Sasaran

Strategi

Kebijakan

BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI : PENUTUP

13


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tupoksi

2.1.1 Struktur Organisasi .

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten

Purworejo sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati

Purworejo Nomor 30.O Tahun 2008 sebagai berikut :

14

INSPEKTUR

INSPEKTURPEMBANTU WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBATU

WILAYAH IV

INSPEKTUR PEMBATU

WILAYAH III

SE KSI PEN GAWA S PE ME RI NTA HA N

B ID . PE MB AN GU NA N


B ID . PE ME RI NTA HA N


B ID . K EM ASYAR A KATAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN ADMINISTRASI

DAN UMUMSUB BAGIAN

PERENCANAAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

INPEKTURPEMBANTUWILAYAH II

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAHAN

BID. PEMBANGUNAN


BID. PEMBANGUNAN


BID. PEMBANGUNAN


BID. PEMERINTAHAN


BID. PEMERINTAHAN


BID. PEMERINTAHAN


BID. KEMASYARAKATAN


BID. KEMASYARAKATAN


BID. KEMASYARAKATAN


2.1.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan .

Jumlah Jabatan

No. Jabatan Formasi Terisi Keterangan

1. Eselon II 1 1 -

2. Eselon III 4 4 -

3. Eselon IV 15 15 -

4. Fungsional Auditor 22 10 12

Jumlah Pegawai berdasar Golongan

No. Jabatan Laki-laki Wanita Jumlah

1. Golongan IV/c 2 2

2. Golongan IV/b 6 1 7

3. Golongan IV/a 2 3 5

4. Golongan III/d 8 3 11

5. Golongan III/c 5 4 9

6. Golongan III/b 2 4 6

7. Golongan III/a 2 4 6

8. Golongan II/d - - -

9. Golongan II/c 1 2 3

10. Golongan II/b - - -

11. Golongan II/a 2 - -

12. Golongan I/c 1 - -

Jumlah 31 21 52

Jumlah Pegawai berdasar Pendidikan

No. Jabatan Laki-laki Wanita Jumlah

1. Magister S-2 1 6 72. Sarjana S-1 22 11 333. Sarmud/ DIII 3 4 74. SLTA 3 - 35. SLTP 2 - 2

Jumlah 31 21 52

14


Sarana dan prasarana

Kendaraan Operasional Roda 4 : 4 buah

Kendaraan Operasional Roda 2 : 12 buah

Komputer : 9 buah

Printer : 7 buah

Gedung Perkantoran : 1 unit

2.1.3 Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok :

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Inspektorat

menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan umum,

yang meliputi pemerintahan dan aparatur,

perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta

keuangan;

Penyusunan perencanaan dan program kerja bidang

pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan

aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat

serta keuangan;

Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengawasan

umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur,

perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta

keuangan;

Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

bidang pengawasan;

13


Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis

dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang

pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan

aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat

serta keuangan;

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan tugas-tugas bidang pengawasan umum.

Pengelolaan sekretariat Inspektorat;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Pelayanan SKPD

2.2.1 Kondisi Inspektorat sekarang

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem

manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan

yang mutlak t idak dapat dieliminir, karena ia melekat pada

setiap gerak langkah Pemerintahan, Pembangunan, dan

Pelayanan Masyarakat.


Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya

pengawasan. Inspektorat Kabupaten Purworejo mempunyai

kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan

yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Purworejo,

kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain

yang mengaturnya.

Obyek Pemeriksaan meliputi :

13


No. Jenis Obyek Pemeriksaan Jumlah

1. Badan 4

2. Dinas/BLUD/Setwan 12

3. Kantor 6

4. Bagian Setda 9

5. Kecamatan 16

6. BUMD 3

7. UPTD di Dinas Kesehatan 29

8. UPTD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17

9. UPTD di Dinas Pekerjaan Umum 7

10. UPTD di Dinas Pengairan 5

11. UPTD di Dinas Nakertransos 1

12. UPTD di Dinas Pertanian dan Kehutanan 1

13. UPTD di Dinas Kelautan dan Peternakan 7

14. UPTD di Dinas Perindagkop 1

15. UPTD di Dinas Kebudayaan & Pariwisata 1

16. UPTD di Dinas Kependudukan & Capil 17

17. UPTD di Dinas Perhubungan dan Pariwisata 4

19. Desa/ Kelurahan 496

20. SMP/SMU/SMK 57

Mencermati hal-hal tersebut diatas dit injau dari sisi

Sumber Daya Manusia Aparat Pemeriksa dan jumlah

jangkauan obyek pemeriksaan yang ada belum terdapat

keseimbangan yang proporsional, khususnya dari segi

kuantitas dan kualitas Aparat Pemeriksa yang ada.

Terdapat perbedaan kesepahaman antara Aparat

Pemeriksa dengan pihak-pihak yang diperiksa yang

disebabkan antara lain lemahnya sosialisasi aturan/juklak

yang ada.

Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh

masing-masing Atasan Langsung Satuan Kerja Perangkat

Daerah belum berjalan efektif sebagaimana yang

13


diharapkan. Hal ini dapat diidentif ikasikan bahwa belum

semua kegiatan berorientasi pada kualitas hasil, tepat

waktu, tepat mutu, ketaatan terhadap aturan serta

kepuasan stakeholders.

Hubungan Koordinasi, kerjasama dan tanggung jawab .

Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang

mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten

Purworejo (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas /

Badan / Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih

t inggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan

di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan

kewenangan dan / atau j ika diminta oleh Inspektorat

Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih

t inggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan

represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali BPK

sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki

kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan

negara.

13


2.2.2 Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan

datang

Dengan kondisi yang ada pada saat ini maka harapan l ima

tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan

penyediaan fasil i tas kerja pegawai agar tercipta

suasana kerja yang menyenangkan.

Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.

Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat

Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan

kebijakan Pemerintah Daerah.

Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.

Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan

terhadap kasus-kasus aduan masyarakat.

Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-

masing unit kerja ``.

Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur

Pemerintah.

13


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis yang berkembang saat ini serta prediksi situasi dan kondisi

l ima tahun ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang

pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan

koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo

(Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga

Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih t inggi (BPKP,

Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah

Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau j ika

diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih t inggi, hanya memiliki

kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas

kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali

BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan

atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal dapat diketahui sebagai berikut :

Adanya peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan

penyediaan fasil i tas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja

yang menyenangkan.

Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.

14


Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat

Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan

Pemerintah Daerah.

Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.

Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap

kasus-kasus aduan masyarakat.

Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit

kerja.

Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur pemerintah.

Prediksi keadaan l ima tahun kedepan secara manajerial menurut teori

SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Strength (Kekuatan)

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Purworejo.

Program Kerja Pengawasan Tahunan

Sumber daya manusia/pegawai

Sarana dan prasarana yang tersedia

b. Weakness (Kelemahan)

Terbatasnya jumlah Pejabat Fungsional Pemeriksa

Kualitas sumber daya manusia masih kurang

2. Faktor Eksternal

a. Opportunit ies (Peluang)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005.

Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001.15


Kepmendagri dan Otda Nomor 17 Tahun 2001.

Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004.

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999.

b. Threats (Tantangan/Ancaman)

Tuntutan dari masyarakat

Tuntutan dari pengambil kebijakan

Setelah diketahui faktor internal dan faktor eksternal kemudian

diinteraksikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan

interaktif, yaitu sebagai berikut :

a. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

Daya gunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang

ada untuk mencapai kinerja yang ditetapkan.

Tingkatkan jangkauan obyek pemeriksaan yang ada, yang belum

adanya keseimbangan secara proporsional.

b. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan

peluang.

Tingkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan dengan

melalui Seminar atau PKS.

Perbanyak jumlah Pejabat Fungsional Pemeriksa dengan melalui

Diklat Fungsional.

c. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman

Laksanakan kinerja pemeriksaan secara konsisten berdasarkan

Peraturan Perundangan yang berlaku.

Laksanakan pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada

d. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman

Laksanakan pemeriksaan secara obyektif, independen sesuai standar

dan norma pemeriksaan.

Tingkatkan sosialisasi pengawasan sesuai dengan aturan atau juklak

yang ada.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI 16


DAN KEBIJAKAN

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5

(l ima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang

mungkin t imbul.

Perencanaan strategis tersebut mengandung visi, misi, tujuan dan

sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis

dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

A. Visi dan Misi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi

pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat

eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tetang keadaan masa

depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi

pemerintah.

Visi :

“Terwujudnya Lembaga Pengawasan Internal yang profesional

dalam rangka mewujudkankan Good Governance.”

Lembaga Pengawasan Internal yang professional adalah Lembaga Pengawas

Internal Pemerintah yang memiliki keahlian untuk mengetahui dan menilai

pelaksanaan tugas/kegiatan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang

seharusnya/tidak, berdasarkan atas keahlian di bidang masing-masing secara

komprehensif.

2. Good Governance adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo yang baik yang

berarti Pemerintah Daerah yang dapat bertanggung jawab (akuntabel)

transparan dan partisipatif.

Misi

17


Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan

berhasil dengan baik. Dengan pernyataan, diharapkan seluruh

pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi

pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta

hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Dari visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Purworejo mempunyai misi :

1. Melaksanakan pengawasan internal yang berkesinambungan dalam

rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan

bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

2. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi

pengawasan yang akurat dan actual

3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan internal yang

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai selama 5 (l ima) tahun

kedepan sebagai penjabaran visi dan misi Inspektorat Kabupaten

Purworejo yang lebih spesif ik dan terukur sebagai upaya mewujudkan

visi dan misi.

Sedangkan sasaran adalah merupakan focus dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran perencanaan strategis pada Inspektorat

Kabupaten Purworejo adalah :

Terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang

mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi,

transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan

kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-

pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, visioner dan

bebas KKN.

Sasaran :18


Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di l ingkungan

Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Meningkatnya ketaatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada termasuk

kebijakan dan arahan pimpinan

Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui evaluasi,

koordinasi, dan perbaikan kebijakan (policy recommendation)

dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik.

Meningkatnya perbaikan kualitas pelayanan public

Meningkatnya akuntabil i tas pertanggungjawaban keuangan daerah dalam

rangka menuju Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian.

Sasaran :

Terwujudnya akuntabil i tas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta pertanggungjawabn pengelolaan keuangan

daerah pada SKPD.

Tersedianya Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) melalui penerapan

teknologi informasi, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi,

sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta t indak lanjut

hasil pemeriksaan.

Sasaran :

Meningkatnya fungsi koordinasi antar APIP maupun SKPD terkait

dalam rangka sinkronisasi program, sinergitas dan penyelesaian

tindaklanjut hasil pemeriksaan.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan yang

ditunjukkan dengan bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan,

19


etika dan moralitas agar dapat mandiri dan professional melaksanakan

tugas pengawasan.

Sasaran :

Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan jumlah

sumber daya pemeriksa yang memadai.

C. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif

untuk mewujudkan visi misi Inspektorat Kabupaten Purworejo.

Strategi perencanaan strategis tersebut adalah :

Mengupayakan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal dan

pemberdayaan pengawasan masyarakat serta Evaluasi Kinerja

maupun Reviu Laporan Keuangan Daerah.

Mengembangkan manajemen berbasis Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

Mengintensifkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas

dengan instansi terkait.

Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa di Inspektorat

Kabupaten Purworejo.

D. Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif

untuk mewujudkan visi misi SKPD.

Kebijakan adalah arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk mencapai

kegiatan.

Strategi

Mengupayakan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal dan

pemberdayaan pengawasan masyarakat serta Evaluasi Kinerja

maupun Reviu Laporan Keuangan Daerah.

Kebijakan :

20


Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka mendukung kegiatan

pengawasan.

Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah melalui pemeriksaan, evaluasi akuntabil i tas kinerja

maupun reviu laporan keuangan.

Strategi

Mengembangkan manajemen berbasis Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

Kebijakan :

Menerapkan prinsip-prinsip pengendalian melalui Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah sekaligus evaluasi dan

monitoring pelaksanaan SPIP di SKPD.

3. Strategi

Mengintensifkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan

sinergitas dengan instansi terkait.

Kebijakan :

Mengoptimalkan koordinasi pengawasan tingkat Daerah, Propinsi maupun

Pusat.

Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa di Inspektorat

Kabupaten Purworejo

Kebijakan :

Memberdayakan sumber daya pemeriksa

21


BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan

jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu

rencana.

Tahun 2011

1. Kebijakan : Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka mendukung

kegiatan pengawasan.

Program

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

Penyediaan surat menyurat;

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

Penyediaan Jasa Kebersihan;

Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Pembangunan Kantor;

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan;

Penyediaan Makanan dan Minuman;

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

Pembangunan Gedung Ruang Pemeriksaan;

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;22


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor.

Kebijakan : Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah melalui pemeriksaan, evaluasi

akuntabil i tas kinerja maupun reviu laporan keuangan.

Program :

Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH.

Kegiatan :

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Pemeriksaan Khusus;

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;

Pengelolaan Administrasi Pengawasan.

Kebijakan : Menerapkan prinsip-prinsip pengendalian melalui

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sekaligus

evaluasi dan monitoring pelaksanaan SPIP di SKPD.

Program :



Kegiatan :

Pegendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kebijakan : Mengoptimalkan koordinasi pengawasan tingkat

Daerah, Propinsi maupun Pusat.23


Program :


pelaksanaan kebijakan KDH

Kegiatan :

Inventarisasi Temuan Pengawasan

Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensip;

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Program :

Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur

pengawasan

Kegiatan :

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;

5. Kebijakan : Memberdayakan sumber daya pemeriksa.

Program

Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan.

Kegiatan :

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparur

pengawasan.

Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor.

Tahun 2012



Program


Kegiatan :

Penyediaan surat menyurat;24







Pembangunan Kantor;



undangan;



Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja keuangan.

Kegiatan :

Penyusunan Pelaporan Keuangan;

Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan.


Kegiatan :


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;






25





Program :



Kegiatan :



Pemeriksaan Khusus;






Program :



Kegiatan :



Daerah, Propinsi maupun Pusat.

Program :



Kegiatan :


Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensip;26



Program :


pengawasan

Kegiatan :

1) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;


Program


pengawasan.

Kegiatan :

1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparur

pengawasan.


Tahun 2013



Program


Kegiatan :







Pembangunan Kantor;

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;27



undangan;





kinerja keuangan.

Kegiatan :




Kegiatan :











Program :



Kegiatan :



28


Pemeriksaan Khusus;






Program :



Kegiatan :




Program :



Kegiatan :




Program :


pengawasan

Kegiatan :



Program 29



pengawasan.

Kegiatan :

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparur pengawasan.


Tahun 2014



Program


Kegiatan :







Pembangunan Kantor;



undangan.

Penyediaan Makanan dan Minuman.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



kinerja keuangan.

Kegiatan :



30



Kegiatan :











Program :



Kegiatan :



Pemeriksaan Khusus;






Program :



Kegiatan :31





Program :



Kegiatan :




Program :


pengawasan

Kegiatan :



Program


pengawasan.

Kegiatan :



Tahun 2015



Program

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran32


Kegiatan :







Pembangunan Kantor;



undangan;




Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

keuangan.

Kegiatan :




Kegiatan :







33






Program :



Kegiatan :



Pemeriksaan Khusus;






Program :



Kegiatan :




Program :



Kegiatan :34





Program :


pengawasan

Kegiatan :



Program


pengawasan.

Kegiatan :



BAB V

PENUTUP

Bahwa Renstra SKPD merupakan pedoman dalam penyusun

Renja SKPD, penguatan peran serta stakehorders, dalam pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan l ima tahunan.35


Perencanaan Strategis ini diharapkan mampu disatu pihak

memperoleh manfaat dari berbagai peluang yamg ada serta dilain pihak

juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor

yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional

organisasi.

Demikian Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten

Purworejo kami buat agar bermanfaat.

Purworejo,

INSPEKTORAT

Drs. PRAM PRASETYA ACHMAD, MMPembina Utama Muda

NIP 19611101 198710 1 011

36

renstra-2011-2015 inspektorat

Documents