rencana strategis (renstra) badan perencanaan pembangunan

PERATURAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 050/41/XI/Sekre-Bappeda/2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013 - 2018

WIBAWA KARTA RAHARJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2013

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NOMOR : 050/41/XI/Sekre-Bappeda/2013 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 TENTANG : RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013 - 2018

WIBAWA KARTA RAHARJA

PERATURAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 050/41/XI/Sekre-Bappeda/2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013 - 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2013

RENSTRA BAPPEDA KAB. PURWAKARTA

TAHUN 2013 - 2018

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar……………………………………………………………………….............. i

Daftar Isi ………………………………………………………………………………….......... ii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………................... I-1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................ I-1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. I-2

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................................... I-2

1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................... I-4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN PURWAKARTA ........... II-1

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda ............................................ II-1

2.2 Sumber Daya Bappeda ................................................................................... II-10

2.2.1 Sumber Daya Manusia ........................................................................... II-10

2.2.2 Anggaran ................................................................................................ II-12

2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana ……………………………………………….. II-13

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Purwakarta …………………………... II-16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten

Purwakarta …………………………………………………………………………..

II-18

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ....................... III-1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bappeda Kabupaten Purwakarta .....................................................................

III-1

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .. III-1

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda Kabupaten Purwakarta ....................... III-3

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................... IV-1

4.1 Visi Bappeda Kabupaten Purwakarta .............................................................. IV-1

4.2 Misi Bappeda Kabupaten Purwakarta ............................................................. IV-1

4.3 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................ IV-2

4.4 Strategi dan Kebijakan ..................................................................................... IV-3


TAHUN 2013 - 2018

iii

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ..............................................

V-1

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD .................................................................................................

VI-1

BAB VII PENUTUP ……………………………………………………………………………. VII-1


TAHUN 2013- 2018

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam

suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD

dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan

penyusunan Renstra-SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai dengan saat ini telah melaksanakan Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-

2025 (Perda No. 16 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 (Perda No. 15 Tahun 2013).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang

baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui

perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar

yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD wajib menyusun

Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka

menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari beberapa tahapan yaitu Persiapan Penyusunan Renstra

SKPD, Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

dan Penetapan Renstra SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan Penyusunan

Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


TAHUN 2013- 2018

I-2

Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam

perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan

Tupoksi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan

dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappeda tersebut harus

terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yaitu

RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Renstra Bappeda merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu

bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan

perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta serta sebagai pedoman dan acuan dalam

mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi

Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan

ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Purwakarta, yaitu

“Purwakarta Berkarakter”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018

antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004

Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);


TAHUN 2013- 2018

I-3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Renstra Bappeda Kabupaten Purwakarta th

2008-2013 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan

Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 –

2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-

2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 -2018 ini

adalah sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Bappeda

dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan

mengacu kepada RPJMD Tahun 2013 – 2018.


TAHUN 2013- 2018

I-4

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 ini

adalah untuk :

1. Mengoptimalkan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Bappeda sebagai institusi perencanaan

pembangunan dalam pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daearah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten

Purwakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-

2018 ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten

Purwakarta Tahun 2013-2018, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan

Penyusunan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN PURWAKARTA

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja

sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra Bappeda periode sebelumnya, mengemukakan capaian

program prioritas Bappeda yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Bappeda.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi

dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan

penentuan isu-isu strategis;

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Purwakarta. Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih

spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan

jangka menegah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai,


TAHUN 2013- 2018

I-5

dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual,

analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan

dan program yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah

yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan

kejadian untuk mencapai tujuan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

Bab ini memuat Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja

yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain

Renstra-SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD, penguatan

peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja SKPD, dan merupakan dasar

evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta

catatan dan harapan Kepala SKPD.


TAHUN 2013 - 2018

II-1

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAPPEDA KABUPATEN PURWAKARTA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta merupakan

Unsur Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati

Purwakarta Nomor 51 Tahun 2008 mempunyai Tugas Pokok Membantu Bupati Dalam

Perumusan Kebijaksanaan di Bidang Perencanaan Daerah Kabupaten Purwakarta Serta

Penilaian Pelaksanaannya dan Mengusahakan Keterpaduan Semua Rencana

Nasional/Regional dan Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. Penyusunan Program-Program Tahunan Yang Dibiayai Oleh Daerah Maupun Yang

Diusulkan Kedalam Program Propinsi dan Program Pusat;

e. Pengkoordinasian Perencanaan Yang Dilaksanakan Dinas-Dinas Lembaga Teknis,

Kecamatan dan Kelurahan/Desa;

f. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

g. Pelaksanaan Ketatausahaan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri atas :

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri atas :

Sub Bidang Infrastruktur Wilayah

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup


TAHUN 2013 - 2018

II-2

4. Bidang Sosial Budaya, terdiri atas :

Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kesehatan

Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat

5. Bidang Ekonomi, terdiri atas :

Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

Sub Bidang Penanaman Modal, Pendapatan, Keuangan dan BUMD

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri atas :

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Sub Bidang Litbang dan Statistik

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta berdasarkan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 9

Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

Sumber : SOTK Bappeda Kab. Purwakarta


TAHUN 2013 - 2018

II-3

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Tugas Pokok : Memimpin, Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Badan

Dalam Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan

Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Fungsi : 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

2) Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan

Daerah

3) Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan Daerah

4) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Daerah

5) Pembinaan, Pengendalian dan Fasilitasi Pelaksanaan

Kegiatan Sekretariat Badan, Bidang Ekonomi, Bidang Fisik

dan Prasarana, Bidang Sosial Budaya serta Bidang Penelitian

dan Statistik

6) Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Penatausahaan

Badan

7) Pembinaan Pegawai di Lingkungan Badan

B. Sekretariat

Tugas Pokok : Menyelenggarakan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan

Keuangan, Urusan Umum dan Kepegawaian Badan

Fungsi : 1) Penyelenggaraan Penyusunan Perencanaan.

2) Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Perkantoran,

Administrasi Keuangan dan Administrasi Kepegawaian

3) Penyelenggaraan Urusan Umum dan Perlengkapannya,

Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat

4) Penyelenggaraan Ketatalaksanaan, Kearsipan dan

Perpustakaan

5) Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja


TAHUN 2013 - 2018

II-4

Subbagian Program

Tugas Pokok : Menyusun Perencanaan Program dan Kegiatan Badan

Fungsi : 1) Pelaksanaan Penyusunan Program dan Kegiatan

2) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran

3) Pelaksanaaan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan

Perencanaan

Subbagian Keuangan

Tugas Pokok : Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan

Fungsi : 1) Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan

2) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan

Administrasi Keuangan

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : Melaksanakan Urusan Umum dan Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian Badan

Fungsi : 1) Penyelenggaraan Urusan Umum dan Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian

2) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Urusan

Umum dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

C. Bidang Fisik dan Prasarana

Tugas Pokok : Merumuskan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Meliputi

Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika, Energi dan Sumberdaya Mineral,

Pariwisata, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Fungsi : 1) Perumusan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Lingkup

Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Bidang Fisik dan

Prasarana


Dalam Lingkup Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana


TAHUN 2013 - 2018

II-5


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Bidang Fisik dan

Prasarana

Subbidang Infrastruktur Wilayah


Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika, dan Pariwisata


Koordinasi Subbidang Infrastruktur Wilayah


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Infrastruktur

Wilayah


Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Infrastruktur Wilayah


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Infrastruktur

Wilayah

Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup


Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Energi dan

Sumberdaya Mineral


Koordinasi Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Tata Ruang

dan Lingkungan Hidup


Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Tata Ruang

dan Lingkungan Hidup


TAHUN 2013 - 2018

II-6

D. Bidang Sosial Budaya


Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perencanaan Pembangunan,

Kepemudaan dan Olahraga, Kependudukan dan Catatan Sipil,

Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pertanahan,

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan dan Aset Daerah, Organisasi dan

Kepegawaian, Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Sosial, Kebudayaan, Kearsipan, Perpustakaan dan

Ketransmigrasian


Koordinasi Bidang Sosial Budaya


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Bidang Sosial Budaya


Dalam Lingkup Koordinasi Bidang Sosial Budaya


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Bidang Sosial Budaya

Subbidang Pendidikan, Agama dan Kesehatan


Bidang Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kepemudaan dan

Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera, Sosial dan Kebudayaan


Koordinasi Subbidang Pendidikan, Agama dan Kesehatan


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Pendidikan,

Agama dan Kesehatan


Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Pendidikan, Agama,

dan Kesehatan


TAHUN 2013 - 2018

II-7


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Pendidikan,

Agama dan Kesehatan

Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat


Bidang Perencanaan Pembangunan, Kependudukan dan

Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, Pertanahan, Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan dan Aset Daerah, Organisasi dan Kepegawaian,

Persandian, Kearsipan, Perpustakaan dan Ketransmigrasian


Koordinasi Subbidang Pemerintahan dan Kesehateraan

Masyarakat


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Pemerintahan

dan Kesejahteraan Masyarakat


Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Masyarakat


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Pemerintahan

dan Kesejahteraan Masyarakat

E. Bidang Ekonomi


Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan,

Perikanan, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah, Ketahanan Pangan, Industri, Perdagangan,

Pendapatan, Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah


Koordinasi Bidang Ekonomi


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Bidang Ekonomi


TAHUN 2013 - 2018

II-8


Dalam Lingkup Koordinasi Bidang Ekonomi


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Bidang Ekonomi

Subbidang Pertanian, Kehutanan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi


Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan,

Perikanan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

Ketahanan Pangan, Industri dan Perdagangan


Koordinasi Subbidang Pertanian, Kehutanan, Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Pertanian,

Kehutanan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi


Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Pertanian,



Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Pertanian,


Subbidang Penanaman Modal, Pendapatan, Keuangan dan BUMD


Bidang Penanaman Modal, Pendapatan, Keuangan dan BUMD


Koordinasi Subbidang Penanaman Modal, Pendapatan,

Keuangan dan BUMD


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Penanaman

Modal, Pendapatan, Keuangan dan BUMD


Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Penanaman Modal,

Pendapatan, Keuangan dan BUMD


TAHUN 2013 - 2018

II-9


Daerah Dalam Lingkup Koordinasi Subbidang Penanaman

Modal, Pendapatan, Keuangan dan BUMD

F. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Tugas Pokok : Melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Pengumpulan dan

Pengolahan Data, Serta Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan Daerah

Fungsi : 1) Pelaksanaan Penelitian tentang Permasalahan Strategis

Daerah

2) Pelaksanaan Pengembangan Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah

3) Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pembangunan Daerah

4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

5) Pelaksanaan Koordinasi Penelitian, Pengembangan dan

Pengendalian Pembangunan Daerah serta Statistik

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi

Tugas Pokok : Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

Fungsi : 1) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

2) Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan

Daerah

Subbidang Litbang dan Statistik

Tugas Pokok : Melaksanakan Penelitian, Pengembangan serta Pengumpulan

dan Pengolahan Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Fungsi : 1) Pelaksanaan Penelitian Permasalahan Strategis Daerah

2) Pelaksanaan Pengembangan Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah

3) Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pembangunan Daerah


TAHUN 2013 - 2018

II-10

4) Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah dan Statistik

2.2. Sumber Daya Bappeda

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan

yang efektif dan demokratis. Good Governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif,

penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan

efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut,

peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus

menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang

akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja

mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-

fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan

di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan

kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan

orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika

aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda Kabupaten Purwakarta

berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Oktober Tahun

2013 berjumlah 42 orang. Komposisi jabatan dalam Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten

Purwakarta dapat dilihat pada Tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1,

dengan jenjang eselonering II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain.

Bidang perencana di Bappeda bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Purwakarta dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda melalui 3

(tiga) bidang yaitu Bidang Fisik dan Prasarana, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Ekonomi.

Ketiga bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanan

pembangunan.


TAHUN 2013 - 2018

II-11

2 (dua) bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap

bidang perencana tersebut yaitu Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik memberikan

dukungan berupa penyediaan data statistik dan hasil kajian dalam penyusunan dokumen

perencanaan serta Sekretariat yang menjalankan peran untuk memberi dukungan

penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada

eselon IV dan jumlah pegawai yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban

kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Berikut adalah Tabel Kondisi Kepegawaian Berdasarkan

Eselon Jabatan dan Pendidikan Yang Ditamatkan di Bappeda Kabupaten Purwakarta

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No

Uraian

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Staf

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7

1 Kepala Bappeda 1 - - - 1 2 Sekretariat - 1 3 10 14 3 Bidang Fisik dan Prasarana - 1 2 4 7 4 Bidang Sosial Budaya - 1 2 5 8 5 Bidang Ekonomi - 1 2 4 7 6 Bidang Litbang dan Statistik - 1 2 4 7

Jumlah 1 5 11 27 44 Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Tahun 2013

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No

Uraian

S 2

S 1

D 3

SLTA

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7

1 Kepala Bappeda 1 - - - 1 2 Sekretariat 4 3 - 7 14 3 Bidang Fisik dan Prasarana 1 4 1 1 7 4 Bidang Sosial Budaya 3 2 - 3 8 5 Bidang Ekonomi 2 4 - 1 7 6 Bidang Litbang dan Statistik 3 2 1 1 7

Jumlah 14 15 2 13 44 Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Tahun 2013


TAHUN 2013 - 2018

II-12

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan

data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan Bappeda yang paling

banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 15 orang (34 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar

dari karyawan Bappeda yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam

peningkatan kinerja Bappeda secara umum.

Jumlah pegawai Bappeda yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak

14 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 32 % dari seluruh pegawai Bappeda,

sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi Lembaga Perencana Pemerintah

Kabupaten Purwakarta, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan Tugas

Pokok dan Fungsi Bappeda secara optimal.

2.2.2 Anggaran

Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Purwakarta mendapatkan alokasi anggaran yang

cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi

anggaran Tahun 2009-2012 beserta serapannya sebagai berikut :

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Bappeda Kabupaten Purwakarta

Tahun 2009-2013

No Tahun Anggaran Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

1 2 3 4 5

1 2009 6.066.854.254,00 5.593.045.663,00 93,11 2 2010 5.759.918.508,00 5.423.247.380,00 94,15 3 2011 6.422.699.402,00 5.968.122.335,00 92,92 4 2012 7.808.071.224,00 7.298.840.123,00 93,48

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2009-2012

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya,

permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan

dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam

melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannnya. Kecermatan dalam menyusun

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan

program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan

serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.


TAHUN 2013 - 2018

II-13

Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum di milikinya Analisis Standar

Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang

dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap kegiatan penyusunan dokumen

perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan

tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat

dipertanggungjawabkan.

Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, manjadi titik lemah

selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga menyebabkan

banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian

juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana

Bappeda Kabupaten Purwakarta berada dalam lingkungan Komplek Pemerintahan Daerah

Kabupaten Purwakarta yang berlokasi di Jalan Gandanegara Nomor 25 Purwakarta. Secara umum

kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan

kinerja Bappeda Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana

Bappeda Kabupaten Purwakarta s.d Tahun 2013

No

Nama Barang

Banyaknya

Kondisi Barang

1 2 3 4

1 Mesin Ketik Manual 7 Baik 2 Mesin Photocopy 2 Baik

3 Lemari Besi/Metal 8 Baik

4 Rak Besi/Metal 1 Baik

5 Rak Kayu 1 Baik

6 Filling Besi/Metal 7 Baik

7 Papan Visuil 3 Baik

8 Papan Pengumuman 2 Baik

9 White Board 2 Baik

10 Overhead Projektor 3 Baik

11 Tripord 11 Baik

12 Lemari Kayu 1 Baik

13 Meja Kayu/Rotan 1 Baik

14 Zice 2 Baik


TAHUN 2013 - 2018

II-14

No

Nama Barang

Banyaknya

Kondisi Barang

1 2 3 4

15 Meja Rapat 6 Baik

16 Meja Tulis 1 Baik

17 Kursi Rapat 4 Baik

18 Kursi Tangan 1 Baik

19 Bangku Sekolah 1 Baik

20 Meja Komputer 1 Baik

21 AC Central 1 Baik

22 AC Unit 1 Baik

23 Kipas Angin 1 Baik

24 Televisi 4 Baik

25 Cassette Recorder 2 Baik

26 Loudspeker 1 Baik

27 Sound System 5 Baik

28 Unit Power Supply 1 Baik

29 Camera Video 1 Baik

30 Camera Film 5 Baik

31 Tustel 2 Baik

32 Handycam 7 Baik

33 Local Area Network (LAN) 1 Baik

34 PC Unit 17 Baik

35 Laptop 5 Baik

36 Note Book 13 Baik

37 Printer 19 Baik

38 Scanner 3 Baik

39 Keyboard 6 Baik

40 Rol Meter 1 Baik

41 Kursi Putar 4 Baik

42 Board Modulux 1 Baik

43 Meja Besi/Metal 1 Baik

44 Mesin Penghisap Debu 1 Baik

45 Faximile 2 Baik

46 Camera Digital 7 Baik

47 Lemari Es 1 Baik

48 Lemari Kaca 2 Baik

49 Alat Penghancur Kertas 5 Baik

50 Slide Projector 6 Baik

51 Stabilisator 1 Baik

52 Hard Disk 2 Baik

53 Layar Film 1 Baik

54 Telephone (PABX) 1 Baik

55 AC Split 5 Baik


TAHUN 2013 - 2018

II-15

No

Nama Barang

Banyaknya

Kondisi Barang

1 2 3 4

56 Sepeda 1 Baik

57 Alat Dapur Lainnya 1 Baik

58 Panel Dinding 1 Baik

59 Kaca Bening 1 Baik

60 Kursi Kerja 2 Baik

61 Brangkas 1 Baik

62 AC Split ½ PK 1 Baik

63 AC Split 1 PK 1 Baik

64 Meja Kerja 3 Baik

65 Kursi Tamu 2 Baik

66 Rak Buku 1 Baik

67 Lemari Makan 1 Baik

68 Dispenser 1 Baik

69 Extermal 1 Baik

70 Kursi Direktur 1 Baik

71 Mesin Hitung Manual 1 Baik

72 Mesin Absen (Time Recorder) 1 Baik

73 Projector 1 Baik

74 Global Postioning System (GPS) 1 Baik

75 Lemari Arsip 1 Baik

76 Mini Komputer 1 Baik

77 Locker 4 Doors Red 1 Baik

78 Wireless Termasuk Instalasinya 1 Baik Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Tahun 2013

Lokasi Kantor Bappeda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor

Bappeda, Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia

dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas mapun peralatan penunjang

pekerjaan (komputer, scanner, printer dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga

cukup memadai.

Permasalahan pada asset, sarana dan prasarana di Bappeda Kabupaten Purwakarta berkaitan

dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil, Permasalahan dalam

pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) terutama

yang dipergunakan oleh pejabat yang sudah tidak lagi bertugas di Bappeda, serta tidak

tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Bappeda.


TAHUN 2013 - 2018

II-16

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Purwakarta

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta yang

utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu Urusan Perencanaan

Pembangunan, dengan fokus pada perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi, koordinasi,

monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun

2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh

Bappeda Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD);

3. Merumuskan Program Prioritas dan Pagu Anggaran Sebagai Bahan Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Daerah Skala Kabupaten;

5. Merumuskan Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah, Antara

Daerah Dengan Swasta Dalam dan Luar Negeri;

6. Merumuskan Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan

Daerah Skala Kabupaten:

7. Merumuskan Kebijakan Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan Skala Daerah;

8. Merumuskan Perencanaan Tata Ruang yang Meliputi Penyusunan dan Penetapan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis;


TAHUN 2013 - 2018

II-17

9. Merumuskan Bahan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Daerah dan Kawasan

Strategis Perkotaan;

10. Mengendalikan Pelaksanaan dan Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

(NSPK) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;

11. Merumuskan Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

dan Rencana Tata Ruang Strategis;

12. Mengendalikan Pemanfaatan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis Kota;

13. Merumuskan Kebijakan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Andalan

Skala Kabupaten;

14. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian

Pembangunan Daerah;

15. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah dan Antara

Daerah Dengan Swasta, Dalam dan Luar Negeri Skala Kabupaten;

16. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Kawasan dan Lingkungan Perkotaan,

Keserasian Pengembangan Perkotaan, Pengembangan Kawasan Prioritas, Kawasan

Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan, Perencanaan Kelembagaan dan Manajemen

Pengembangan Wilayah dan Kawasan Skala Kabaupaten;

17. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

18. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan dan Lingkungan Perkotaan

Pengembangan Wilayah Tertinggal, Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh

dan Andalan Skala Kabupaten;

19. Mengkoordinasikan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah, Antara Daerah

Dengan Swasta Dalam dan Luar Negeri;

20. Mengkoordinasikan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan yang

Bersumber dari APBDaerah Provinsi maupun APBN;

21. Merumuskan Bahan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Antar Kab/Kota, Kerjasama

Pembangunan Dengan Swasta, Kerjasama Pembangunan Dalam dan Luar Negeri;

22. Menyusun Evaluasi Rencana Pembangunan;

23. Merumuskan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi serta Pengembangan

Penanaman Modal dan Promosi Daerah;

24. Merumuskan Pedoman, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Potensi dan

Kerjasama Investasi Dengan Dunia Usaha di Tingkat Kabupaten;


TAHUN 2013 - 2018

II-18

25. Mengendalikan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Daerah;

26. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati;

27. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Pembangunan Antar Daerah Dalam dan Luar Negeri;

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Purwakarta

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda ini dilihat berdasarkan hasil

analisis terhadap RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 dan RTRW Kabupaten

Purwakarta. Salah satu sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten

Purwakarta Tahun 2013-2018 adalah meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan. Sasaran jangka menengah ini merupakan peluang bagi Bappeda

Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar dapat

mendukung perencanaan provinsi dan nasional.

Salah satu isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Purwakarta adalah masih

kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat. Ke depan, pengembangan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan suatu tantangan yang

harus dapat diimplementasikan. Bappeda Kabupaten Purwakarta harus senantiasa

berkoordinasi dengan SKPD dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar masalah ketersediaan data

dan informasi yang akurat tersebut dapat segera teratasi.

Dari segi penataan ruang, Bappeda sebagai institusi perencana tidak terkait langsung dengan

pemanfaatan ruang, namun melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bappeda

mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan SKPD terkait dalam merencanakan

pemanfaatan ruang kota sesuai dengan RTRW dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS). Tantangan yang dihadapi terkait dengan penataan ruang adalah bagaimana

agar pemanfaatan ruang yang ada telah sesuai dengan rencana pembangunan yang

dituangkan di dalam RTRW dan KLHS. Hal ini disebabkan karena RTRW adalah dokumen

yang menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan

di berbagai sektor/bidang dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.


TAHUN 2013 - 2018

III-1

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kab.

Purwakarta

Tugas dan Fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Perencanaan Tata Ruang, Penyediaan Support berupa

Data Statistik Skala Kabupaten dan Pelayanan Bidang Ekonomi, Fisik dan Prasarana serta

Bidang Sosial dan Budaya dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun

Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas

penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,

sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses

penganggaran;

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan

kewajiban utama-nya;

4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan

sehingga sumber data masih bergam;

5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun

fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;

6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah

antara Bappeda dengan SKPD lain;

8. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun

secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian

perencanaan pembangunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 yaitu : Visi : “PURWAKARTA BERKARAKTER”.


TAHUN 2013 - 2018

III-2

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 ini menjadi arah cita-cita bagi

pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan

segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun

Penjelasan dari Visi “PURWAKARTA BERKARAKTER” ini adalah merupakan pola

pembangunan terintegrasi yang didasarkan pada persenyawaan nilai dasar tanah, air, udara

dan matahari sebagai basis penciptaan manusia yang tercermin dari tata kota dan bangunan,

tata kelola pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang berorientasi pada kemanunggalan,

keparipurnaan dan kemuliaan sebagai bentuk pertanggungjawaban keterwakilan manusia di

muka bumi yang dipilih oleh Allah SWT sebagai makhluk yang istimewa.

Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III

dalam RPJPD Kabupaten Purwakarta 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan

dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari :

1. Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal Yang Bernilai Religiusitas,

Berorientasi Pada Keunggulan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosialdan

Pemerataan Ekonomi Yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat.

2. Pengembangan Struktur Wilayah dan Tata Ruang Yang Berorientasi Pada Keutuhan

Lingkungan Baik Hulu Maupun Hilir Serta Unsur Tanah, Air, Udara dan Matahari.

3. Mengembangkan Struktur Pemerintahan Yang Berorientasi Kepuasan Pelayanan Publik

Berbasis Perdesaan Yang Berorientasi Kemakmuran Rakyat.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Purwakarta dengan Dokumen

RPJMD Tahun 2013-2018, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen

Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda

Kabupaten Purwakarta harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan

kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi

Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan Misi Ketiga

dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yaitu : “Mengembangkan Struktur

Pemerintahan Yang Berorientasi Kepuasan Pelayanan Publik Berbasis Perdesaan Yang

Berorientasi Kemakmuran Rakyat”, dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan.


TAHUN 2013 - 2018

III-3

Adapun arah kebijakan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatkan Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Daerah;

2. Menerapkan Mekanisme dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Target Kinerja yang akan dicapai selama 5 (Lima) Tahun kedepan diantaranya adalah :

1. Meningkatnya Persentase Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Daerah;

2. Meningkatnya Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan yang

Tepat Waktu; dan

3. Ketersediaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Dalam mencapai Arah Kebijakan dan Target Kinerja selama Tahun 2013-2018 di Bappeda

Kabupaten Purwakarta pencapaiannya akan dilakukan melalui Program Evaluasi

Pembangunan Daerah; Program Perencanaan Pembangunan Daerah; dan Program

Pengembangan Data / Informasi.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Purwakarta

Isu strategis merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan

proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Dalam rangka

pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bappeda Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya Akurasi Data dan Pranata Perencanaan.

Kualitas perencanaan pada dasarnya akan sangat ditentukan oleh akurasi dan kualitas

data. Dengan data yang akurat dan berkualitas pengambilan keputusan untuk proyeksi

kedepan akan memberikan bias yang lebih kecil. Untuk kondisi saat ini ketersediaan data

dan akurasinya masih sangat kecil, sehingga untuk melakukan perencanaan yang

berbasis data sering terkendala. Hal ini dapat dilihat dari data yang tersedia sering kali

berbeda-beda walaupun berasal dari SKPD yang sama. Disamping itu ketersediaan

pranata perencanaan masih sangat terbatas. Dengan keterbatasan ini pengambilan

keputusan kadang-kadang menjadi tidak berdasar dan menimbulkan bantahan-bantahan

dari berbagai pihak. Kedepan kelengkapan pranata perencanaan pada semua bidang

perencanaan perlu terus disediakan.


TAHUN 2013 - 2018

III-4

2. Masih Rendahnya Tingkat Koordinasi Dalam Perencanaan.

Koordinasi adalah salah satu instrumen perencanaan yang sangat menentukan. Dengan

koordinasi keterpaduan program akan lebih mudah dilaksanakan, disamping itu efisiensi

dan efektifitas pelaksanaan program-program perencanaan akan lebih mudah dicapai.

Berkaitan dengan koordinasi perencanaan, di Kabupaten Purwakarta secara umum telah

dilaksanakan walaupun belum optimal. Kedepan koordinasi perencanaan baik antar

bidang, SKPD maupun dengan stakeholders perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan

pembangunan yang dimulai dengan koordinasi perencanaan akan mampu

mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang lebih efisien dan

efektif.

3. Belum Optimalnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan.

Pada saat ini kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan sudah mulai

terlihat, hal ini dibuktikan dari partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Namun

demikian optimalisasi terhadap partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, tantangan

kedepan terhadap kebutuhan pembangunan tidak akan terlepas dari partisipasi dan

kepedulian masyarakat. Masyarakat yang berkualitas dengan kepedulian yang tinggi akan

sangat menentukan terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4. Masih Terbatasnya Kemampuan Aparatur Dalam Teknis Perencanaan.

Perencanaan pembangunan yang berkualitas sangat tergantung kepada dukungan dari

sumberdaya manusia yang ada. Secara umum aparatur perencanaan pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah pada saat ini memang sebagian besar berpendidikan

formal cukup tinggi yaitu sekitar 30% berpendidikan S2.

Aparatur Perencanaan Bappeda yang berpendidikan S1 mencapai 38%, serta 32% lainnya

berpendidikan D3 dan SLTA. Namun demikian aparatur yang memiliki kemampuan teknis

khusus terkait dengan perencanaan masih sangat terbatas. Peningkatan kapasitas

aparatur perencanaan ini perlu terus dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan teknis

terkait dengan Tupoksinya agar perencanaan pembangunan yang berkualitas dapat

diwujudkan.

5. Masih Belum Memadainya Prasarana dan Sarana.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda tidak terlepas dari dukungan

prasarana dan sarana yang memadai, seperti komputer, peralatan dan perlengkapan

kantor, serta kendaraan operasional.


TAHUN 2013 - 2018

III-5

Pelaksanaan tugas seringkali terhambat karena keterbatasan sarana dan prasarana ini.

Intensitas kegiatan koordinasi Bappeda yang cukup banyak membutuhkan kendaraan

operasional yang memadai, sementara kendaraan yang tersedia belum mencukupi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi Bappeda Kabupaten Purwakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah

Kabupaten Purwakarta, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan

memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian Visi Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Purwakarta yaitu : Purwakarta Berkarakter, sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari

pencapaian Visi Kabupaten, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya

pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten. Dalam mewujudkan Bappeda yang visioner

tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan

keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak dibidang perencanaan pembangunan dan

menjadi lokomotif pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Dengan memperhatikan arti dan

makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Renstra Bappeda Tahun

2013 – 2018 yaitu : ”Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas,

Transparan, Partisipatif dan Akuntabel.”

Makna dari pernyataan visi ini adalah sebagai berikut :

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas adalah apabila perencanaan yang

disusun memenuhi kriteria antara lain dapat diimplementasikan dan mencapai target yang telah

ditetapkan, disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mendukung

perencanaan pembangunan propinsi dan nasional.

Perencanaan Pembangunan yang Transparan dimaksudkan bahwa proses perencanaan

pembangunan yang dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip

keadilan. Dapat pula diartikan bahwa pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus

dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan

publik yang secara langsung dapat diperoleh.

RENSTRA BAPPEDA KAB. PURWAKARTA IV-1 TAHUN 2013 - 2018

Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif maksudnya adalah bahwa proses perencanaan

pembangunan harus mampu mengakomodir secara objektif berbagai kebutuhan dan aspirasi

masyarakat agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama dan diterima semua pihak. Oleh

sebab itu dalam setiap proses perencanaan pembangunan memerlukan keterlibatan masyarakat.

Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak

positif terhadap perencanaan pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel dimaksudkan bahwa perencanaan yang

disusun dilakukan dengan terukur, baik secara kualitas maupun kuantitas dan dapat

dipertanggungjawabkan.

4.2. Misi Bappeda Kabupaten Purwakarta

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan

agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat

mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan

arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan,

tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka

ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui

Penerapan Mekanisme dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Proses dan Produk Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan

Data dan Informasi yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Purwakarta tersebut di atas, maka tujuan dan

sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan

sebagai berikut :


Misi I : Meningkatkan Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Melalui Penerapan Mekanisme dan Prosedur Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Tujuan : Mewujudkan Produk-Produk Perencanaan Pembangunan Daerah yang

Konsisten dan Sesuai Dengan Mekanisme dan Prosedur Perencanaan.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan Daerah yang

Dapat Memberikan Kontribusi Terhadap Penyusunan Program

Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Program : 1. Program Evaluasi Pembangunan Daerah.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Misi II : Meningkatkan Kualitas Proses dan Produk Perencanaan Pembangunan

Daerah Melalui Data dan Informasi yang Akurat dan Dapat

Dipertanggungjawabkan.

Tujuan : Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Sebagai Bahan

Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan dan Kebijakan

Pemerintah Daerah.

Sasaran : Tersedianya Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan.

Program : Program Pengembangan Data / Informasi. 4.4. Strategi dan Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan

sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan

strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Bappeda menciptakan nilai tambah ( value

added) bagi para stakeholder. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai

tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal

dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan,

Opportunities/Peluang dan Threats/Tantangan).


Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi.

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan

peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan

(Weaknesses) dan ancaman (Threats). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai

berikut :

Kekuatan (Strengh) :

Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Dasar Hukum Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di Bidang

Perencanaan.

Adanya Peraturan-Peraturan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adanya Dukungan Dana untuk Kegiatan Belanja Administrasi dan Perencanaan

Pembangunan Bappeda.

Kelemahan (Weaknesses) : Kurangnya Ketersediaan Data dan Informasi Akurat Sebagai Pendukung Perencanaan.

Masih Kurangnya Kualitas Aparatur Sesuai Dengan Bidang Perencanaan.

Lemahnya Tingkat Koordinasi dan Komunikasi.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Yang Belum Memadai.

Pelaksanaan Tupoksi Belum Optimal.

Peluang (Opportunities) : Adanya Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Situasi dan Kondisi Daerah yang Cukup Kondusif.

Adanya Kesempatan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Perkembangan Teknologi dan Informasi.

Ancaman (Threats) :

Belum Optimalnya Pemahaman Stakeholders dan SKPD di Bidang Perencanaan Pembangunan.

Belum Optimalnya Komitmen dan Konsistensi Kebijakan Perencanaan.

Belum Optimalnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah.

Berikut adalah Diagram Matriks SWOT Bappeda Kabupaten Purwakarta :


DIAGRAM 4.1 MATRIKS SWOT Kekuatan (Strengths) : Kelemahan (Weaknesses) :

Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Badan Kurangnya Ketersediaan Data Dan Informasi

IFAS Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Dasar Hukum Akurat Sebagai Pendukung Perencanaan.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di Bidang Masih Kurangnya Kualitas Aparatur Sesuai

Perencanaan. Dengan Bidang Perencanaan.

Adanya Peraturan-Peraturan Pendukung Perencanaan

Lemahnya Tingkat Koordinasi dan Komunikasi.

Pembangunan Daerah.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung

EFAS

Adanya Dukungan Dana untuk Kegiatan Belanja Administrasi yang Belum Memadai.

dan Perencanaan Pembangunan Bappeda. Pelaksanaan Tupoksi Belum Optimal.

Peluang (Opportunities) : Strategi SO Strategi WO

Adanya Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat Dalam

Mempedomani Peraturan-Peraturan untuk Kesempurnaan

Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi

Pembangunan. Perencanaan. yang Akurat Dengan Pemanfaatan Teknologi

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perencanaan

Mendorong Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Informasi.

Pembangunan Partisipatif. Perencanaan Pembangunan. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur

Situasi dan Kondisi Daerah yang Cukup Kondusif. Perencana Dengan Mengikuti Pendidikan dan

Adanya Kesempatan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Pelatihan Perencanaan.

Perkembangan Teknologi dan Informasi. Meningkatkan Koordinasi Perencanaan

Pembangunan di Seluruh Bidang.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung

Perencanaan.

Ancaman (Threats) : Strategi ST Strategi WT

Belum Optimalnya Pemahaman Stakeholders dan SKPD

Meningkatkan Pemahaman Stakeholders dan SKPD di Bidang Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi

di Bidang Perencanaan Pembangunan. Perencanaan Pembangunan. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Belum Optimalnya Komitmen dan Konsistensi Kebijakan

Meningkatkan Konsistensi dan Komitmen Kebijakan Daerah.

Perencanaan. Perencanaan. Mendorong SKPD untuk Menyediakan Data dan

Belum Optimalnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan Informasiyang AkuratSesuaiDengan

Pemerintah Daerah. Pembangunan. Tupoksinya.

Keterangan : IFAS = Internal Strategic Factors Analysis Summary

EFAS = External Strategic Factors Analysis Summary


Berdasarkan Matriks SWOT tersebut di atas, maka diperoleh strategi untuk mencapai tujuan

dan sasaran sebagai berikut :

1. Mempedomani Peraturan-Peraturan untuk Kesempurnaan Perencanaan.

2. Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi, Bidang Sosial

Budaya dan Bidang Fisik dan Prasarana.

3. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

4. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi yang Akurat Dengan Pemanfaatan Teknologi

Informasi.

Agar strategi tersebut di atas dapat diimplementasikan maka ditetapkan kebijakan sebagai

berikut :

1. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Arah dan

Pedoman Dalam Pelaksanaan Pembangunan.

2. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan.

3. Mengoptimalkan dan Meningkatkan Kualitas Monitoring dan Evaluasi Program

Pembangunan.

4. Meningkatkan Ketersediaan Serta Pelayanan Data Informasi yang Akurat dan Akuntabel.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Kebijakan disajikan dalam

Tabel 4.1. di bawah ini :


Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Transparan, Partisipatif dan Akuntabel.

Misi I : Meningkatkan Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Penerapan Mekanisme dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan Produk-Produk Meningkatnya Kualitas 1. Mempedomani 1. Melaksanakan

Perencanaan Pembangunan Produk Perencanaan Peraturan- Penyusunan Dokumen

Daerah yang Konsisten dan Pembangunan Daerah Peraturan untuk Perencanaan

Sesuai Dengan Mekanisme yang Dapat Kesempurnaan Pembangunan Sebagai dan Prosedur Perencanaan. Memberikan Perencanaan. Arah dan Pedoman

Kontribusi Terhadap Dalam Pelaksanaan

Penyusunan Program Pembangunan.

Pembangunan dan

Kebijakan Pemerintah 2. Meningkatkan 2. Meningkatkan

Daerah. Koordinasi Koordinasi, Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Pembangunan di Perencanaan

Bidang Ekonomi, Pembangunan.

Bidang Sosial

Budaya dan

Bidang Fisik dan

Prasarana.

3. Meningkatkan 3. Mengoptimalkan dan

Monitoring dan Meningkatkan Kualitas Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Program Pembangunan. Pelaksanaan

Pembangunan

Daerah.


Misi II : Meningkatkan Kualitas Proses dan Produk Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Data dan

Informasi yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan Ketersediaan Tersedianya Meningkatkan Meningkatkan Ketersediaan

Data dan Informasi Sebagai Pelayanan Data dan Ketersediaan Data Serta Pelayanan Data

Bahan Penyusunan Informasi dan Informasi yang Informasi yang Akurat dan

Perencanaan Program Pembangunan Akurat Dengan Akuntabel.

Pembangunan dan Kebijakan Pemanfaatan

Pemerintah Daerah. Teknologi Informasi.

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tujuan Sasaran Indikator

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Target

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target Target Target Target Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.

Mewujudkan Produk-Produk Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Sesuai Dengan Mekanisme dan Prosedur Perencanaan.

Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sesuai Prosedur (%)

100 100 100 100 100 100

Meningkatnya Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dapat Memberikan Kontribusi Terhadap Penyusunan Program Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Persentase Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Daerah (%)

75 80 85 90 95 95

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Yang Tepat Waktu (Dokumen)

8

8

8

8

8

8


Tujuan Sasaran Indikator

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Target

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target Target Target Target Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Program dan Kebijakan

Persenrtase Pemenuhan Data dan Informasi Pembangunan (%)

100 100 100 100 100 100

Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi yang Akurat Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Dokumen)

7 7 7 7 7 7



TAHUN 2013 - 2018

V-1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam mewujudkan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun, maka disusun

rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan

indikatif. Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :


TAHUN 2013 - 2018

VI-1

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD yang terkait langsung dengan indikator

kinerja Bappeda adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan

Pembangunan”.

Berdasarkan sasaran RPJMD ini maka indikator kinerja Bappeda yang terkait langsung adalah :

1. Persentase Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Daerah (%).

2. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Yang Tepat Waktu (Dokumen).

3. Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Dokumen).

Kondisi kinerja pada awal dan akhir periode RPJMD serta target capaian indikator Bappeda yang

terkait langsung dengan RPJMD setiap tahunnya digambarkan pada Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu Pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD

2014 2015 2016 2017 2018

1 Persentase Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Daerah (%)

75% 80% 85% 90% 95% 95% 95%

2 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Yang Tepat Waktu (Dokumen)

7 8 8 8 8 8 8

3 Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Dokumen)

7 7 7 7 7 7 7


TAHUN 2013 - 2018

VI-2

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu kepada RPJMD tersebut merupakan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Bappeda yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Penjelasan

Penanggungjawab

1. Meningkatnya Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dapat Memberikan Kontribusi Terhadap Penyusunan Program Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah.

a. Persentase Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Daerah (%)

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Konsisten Kinerjanya

Bidang Ekonomi; Bidang Sosial dan Budaya; Bidang Fisik dan Prasarana; dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda

b. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Yang Tepat Waktu (Dokumen)

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Yang Penyusunannya Tepat Waktu

Bagian Program Sekretariat; Bidang Ekonomi; Bidang Sosial dan Budaya; dan Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda

2. Tersedianya Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan

Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Dokumen)

Jumlah Data Yang Tersedia Untuk Perencanaan

Bidang Ekonomi; Bidang Sosial Budaya; dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda

rencana strategis (renstra) badan perencanaan pembangunan

Documents