perubahan rencana strategis (renstra)bpkad.jatimprov.go.id/bpkad/userfiles/lakip_renja... ·...

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) TAHUN 2014-2019

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.4 Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2 Sumber Daya PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3 Kinerja Pelayanan PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD . . . . . . . 35

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 38

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

BAB IV

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

54

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 59

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD 87

BAB VII PENUTUP 92

Daftar Isi i


1 BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, setiap

Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana

Strategis (RENSTRA) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya serta

berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Dokumen

RENSTRA pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat

kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang

hendak dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif serta menjadi

perangkat penting yang menjelaskan tolok ukur pencapaiannya.

Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai

tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan

dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang

ingin dicapai.

Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut diatas dan dengan adanya

beberapa perubahan peraturan perundang-undangan, maka Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur

menyusun dokumen Perubahan RENSTRA yang merupakan dokumen

perencanaan taktis strategis, yang memuat tujuan, program dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi

BPKAD Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD

Provinsi Jawa Timur yang mempunyai visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera,

Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” dan untuk


2 BAB I

mendukung tercapainya visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

menjabarkan dalam misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong

Cilik” melalui 5 (lima) misi, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan ;

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan

berdaya saing, berbasis agribisnis/agroindustri dan industrialisasi ;

3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan

ruang ;

4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik ;

5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Kelima misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, merupakan kerangka

besar perencanaan yang diharapkan dapat mengakomodir semua

kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang secara teknis pelaksanaannya

dilakukan oleh lembaga teknis/perangkat daerah yang membidangi dalam

rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance) dan bersih (Clean Government) serta menjunjung tinggi

profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik, dengan sasaran

utama :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan

pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik ;

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintah daerah ;

3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian

program serta kegiatan pembangunan ;

4. Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya ;

5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

6. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi,

handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan

berkualitas.


3 BAB I

Untuk menunjang terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran telah

dirumuskan 3 (tiga) strategi umum, yaitu :

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered

development) ;

2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin

(pro-poor growth) ;

3. Pengarusutamaan gender (pro-gender).

Untuk menjabarkan kerangka besar perencanaan menjadi rencana detail

dan teknis masing-masing Perangkat Daerah (PD) termasuk Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur harus

menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang secara umum berfungsi

sebagai rujukan dalam menyusun rencana program, kegiatan dan tolok

ukur kinerja BPKAD yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun mendatang.

Proses penyusunan Perubahan RENSTRA PD melalui 3 (tiga) alur

penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu : (1)

alur proses teknokratis-strategis, (2) alur proses partisipatif dan (3) alur

proses politis legislasi. Ketiganya menjadi kerangka acuan bagi PD dalam

merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Ketiga alur ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda,

namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan Perubahan

RENSTRA PD yang terpadu. Penekanan terhadap alur proses teknokratis

dan strategis menjadi lebih dominan dalam RENSTRA PD karena pada

dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis bidang

atau sektor pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan RENSTRA Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 adalah :

1. Landasan Ideal : Pancasila


4 BAB I

2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

3. Landasan Operasional :

i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) ;

ii. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355) ;

iii. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

iv. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

v. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali

dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

vi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


5 BAB I


Indonesia Nomor 4438) ;

vii. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

viii. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah ;

ix. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah ;

x. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015 – 2019 ;

xi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 ;

xii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

xiii. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ;

xiv. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

xv. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019 ;


6 BAB I

xvi. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Jawa Timur ;

xvii. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang

Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dimaksudkan

sebagai guide list yang diharapkan lebih mampu mengarahkan dan

memberdayakan seluruh potensi serta kekuatan dalam menentukan

strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan

dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat serta seluruh

stakeholders, sebagaimana diamanatkan dalam visi, misi, tujuan dan

sasaran Pembangunan Lima Tahunan (RPJMD) dalam menunjang

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan

serta pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan sesuai ketentuan

normatif.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RENSTRA BPKAD Provinsi Jawa

Timur, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan prioritas program kegiatan BPKAD

Tahun 2014 – 2019 ;

2. Menetapkan upaya-upaya strategis terhadap dinamika dan kebutuhan

pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

3. Menghitung dan menganalisa kapasitas, kekuatan dan kelemahan

yang dimiliki BPKAD,


7 BAB I

Dengan mengetahui dan memahami kapasitas, kekuatan serta

kelemahan, diharapkan dapat membantu membuat keputusan yang

realistis dalam menyusun perencanaan kedepan ;

4. Menetapkan skala prioritas sumber daya yang ada terutama sumber

dana, sumber daya manusia dan prasarana untuk menunjang

pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD ;

5. Pemantapan tolok banding (benchmarking), yang berupa rumusan

tujuan dan sasaran,

Dengan menilai kinerja akan dapat diperoleh gambaran dari

pengalaman dan menghasilkan masukan untuk meningkatkan kualitas

rencana strategis dalam hal proses, output maupun outcome.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan RENSTRA ini disusun mengacu pada Pasal 40 Ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan,

1.1. Latar Belakang ;

Menguraikan secara ringkas pengertian RENSTRA PD, fungsi

RENSTRA PD dalam penyelenggaran pembangunan daerah dan

proses penyusunan RENSTRA PD ;

1.2. Landasan Hukum ;

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan

fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD ;


8 BAB I

1.3. Maksud dan Tujuan ;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan RENSTRA PD ;

1.4. Sistematikan Penulisan ;

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA

PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

2. Bab II Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD),

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPKAD

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki

OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan RENSTRA BPKAD periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,

dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA ;

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD ;

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

BPKAD, struktur organisasi BPKAD, serta uraian tugas dan

fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala BPKAD.

Uraian tentang struktur organisasi BPKAD ditujukan untuk

menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana

PD (proses, prosedur, mekanisme) ;

2.2. Sumber Daya PD ;

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha

yang masih operasional ;


9 BAB I

2.3. Kinerja Pelayanan ;

Menunjukkan tingkat capaian kinerja BPKAD berdasarkan

sasaran/target RENSTRA BPKAD periode sebelumnya, menurut

SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan

PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang

telah diratifikasi oleh pemerintah.

3. Bab III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan PD ;

Merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi BPKAD dimasa datang, yang

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,

akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam jangka panjang ;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah ;

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BPKAD yang terkait

dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih, yang ditujukan untuk memahami arah

pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ;

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis ;

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan BPKAD yang

mempengaruhi permasalahan BPKAD, mengemukakan metode


10 BAB I

penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu

strategis.

4. Bab IV Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ;

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD ;

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,

memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis

daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan ;

5. Bab V Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif ;

Rencana program merupakan program prioritas beserta

indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana

tercantum dalam Rancangan awal RPJMD, selanjutnya

dijabarkan BPKAD kedalam rencana kegiatan.

6. Bab VI Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD ;

Mengemukakan indikator kinerja BPKAD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7. Bab VII Penutup.


11 BAB II

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah dibantu

oleh perangkat daerah, terdiri dari :

1. Unsur staf, membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi,

diwadahi dalam bentuk sekretariat ;

2. Unsur perencana, membantu penyusunan program dan kegiatan

pembangunan, diwadahi dalam bentuk badan ;

3. Unsur pendukung bersifat spesifik, membantu penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, diwadahi dalam bentuk lembaga teknis ;

4. Unsur pelaksana, membantu pelaksanaan urusan daerah, diwadahi

dalam bentuk dinas.

Selanjutnya, sebagai dasar penyusunan perangkat daerah dalam

bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan

tidak serta merta dibentuk dalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan

terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkruen

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam implementasi kelembagaan

minimal fungsi-fungsi pemerintahan dapat tertampung pada masing-

masing tingkatan pemerintahan agar saling sinergi, koordinasi dan

komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga

untuk mewujudkan tujuan nasional dan bangsa Indonesia. Oleh karena

itu, sebagai upaya untuk menata organisasi pemerintah yang efisien,

efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun


12 BAB II

2016 tentang Perangkat Daerah, dengan menetapkan kriteria besaran

organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan

variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD.

Memperhatikan ketentuan dan uraian diatas, agar keberadaan PD

efektif dan efisien sesuai kondisi serta kebutuhan dalam rangka

mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang diwujudkan

dalam bentuk program dan kegiatan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Jawa Timur, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah dan sebagai implementasi diterbitkan pula Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2016 tentang Nomenklatur,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Jawa Timur.

2.1.1. Tugas Pokok

BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan.

2.1.2. Fungsi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi, yaitu :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan ;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan ;


13 BAB II

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis di bidang keuangan ;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah di bidang keuangan ;

e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan ; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala

BPKAD Provinsi Jawa Timur dibantu dengan 1 (satu) Sekretariat, 5

(lima) Bidang dan 1 (satu) UPT yaitu :

1. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian

Keuangan dan Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program,

keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat

mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan ;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;

c. Pengelolaan administrasi keuangan ;

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan ;

e. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah ;

f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat

dan protokol ;

g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan

perundang-undangan ;

h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non

yustisia) di bidang kepegawaian ;

i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;

j. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan ;

k. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan

tatalaksana ; dan


14 BAB II

l. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan ;

2. Bidang Anggaran, terdiri dari Sub Bidang Anggaran I, Sub Bidang

Anggaran II dan Sub Bidang Anggaran III mempunyai tugas

menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dan Rancangan Perubahan APBD serta menyiapkan

pengesahan dokumen anggaran dan data-data yang berkaitan

dengan penyusunan anggaran. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan dokumen

anggaran untuk APBD dan Perubahan APBD ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah

tentang Perubahan APBD ;

c. Pelaksanaan koordinasi kompilasi bahan penyusunan

konsep Nota Keuangan Rancangan APBD dan Rancangan

Perubahan APBD ;

d. Pelaksanaan koordinasi kompilasi bahan penyusunan

konsep Jawaban Eksekutif dalam rangka

penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan

rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD ;

e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan

gubernur tentang Penjabaran APBD dan

Penjabaran Perubahan APBD ;

f. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan persetujuan dan

pengesahan dokumen anggaran Perangkat Daerah, Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) ;

g. Pelaksanaan koordinasi fasilitasi penyesuaian dokumen

anggaran ;

h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan penyusunan anggaran

Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD ; dan

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan ;


15 BAB II

3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari Sub Bidang Perbendaharaan

I, Sub Bidang Perbendaharaan II dan Sub Bidang

Perbendaharaan III mempunyai tugas menyelenggarakan

penyusunan dan penerapan kebijakan pelaksanaan anggaran

dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD,

piutang dan utang daerah Non Perangkat Daerah. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perbendaharaan

mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan

pelaksanaan anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan

pengendalian kas, BLUD, piutang dan utang daerah

Non Perangkat Daerah ;

b. Pengoordinasian penerapan kebijakan pelaksanaan

anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian

kas, BLUD, piutang dan utang daerah Non

Perangkat Daerah ;

c. Pengoordinasian pembinaan pelaksanaan anggaran dan

non anggaran, pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD,

piutang dan utang daerah Non Perangkat Daerah ;

d. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian

kas, BLUD, piutang dan utang daerah Non

Perangkat Daerah ; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

4. Bidang Akuntansi, terdiri dari Sub Bidang Akuntansi Penerimaan,

Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran dan Sub Bidang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis

akuntansi dan pelaporan keuangan serta menyusun laporan

keuangan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi

dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah ;


16 BAB II

b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah ;

c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah ;

d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan serta monitoring

dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah ;

f. Pelaksanaan koordinasi penyiapan tanggapan dan

tindak lanjut atas hasil pemeriksaan ; dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

5. Bidang Aset, terdiri dari Sub Bidang Perencanaan,

Penatausahaan dan Penilaian, Sub Bidang Penggunaan,

Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan, serta Sub

Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan

mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan kebijakan

dan pedoman pengelolaan barang milik daerah serta

melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi

perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,

penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aset mempunyai

fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan

pengelolaan barang milik daerah serta petunjuk

pelaksanaannya ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan tuntutan perbendaharaan-tuntutan ganti rugi

(TPTGR) ;

c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pengelolaan barang

milik daerah ;


17 BAB II

d. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi barang milik

daerah ;

e. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan barang milik daerah ;

dan

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan ;

6. Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri dari Sub Bidang

Bina Keuangan Wilayah I, Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah

II dan Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III mempunyai tugas

melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota tentang APBD, perubahan APBD,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan pembinaan

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bina Keuangan

Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan

dan pemantauan penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang APBD, Perubahan APBD,

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan

peraturan kepala daerah tentang Penjabaran

APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD ;

b. Pelaksanaan koordinasi terkait arah, panduan dan tatacara

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang

APBD, perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD ;

c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Hasil Evaluasi

(LHE) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,

Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD ;


18 BAB II

d. Pelaksanaan koordinasi penilaian kesesuaian antara

tanggapan dengan hasil evaluasi Gubernur

terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD,

Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dan rancangan peraturan kepala daerah

tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD,

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;

e. Pelaksanaan koordinasi pelaporan hasil evaluasi

gubernur terhadap rancangan peraturan daerah

tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah

tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD,

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan ;

f. Pelaksanaan koordinasi pemantauan terhadap

penetapan peraturan daerah tentang APBD,

Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran

APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD ;

g. Pelaksanaan koordinasi terkait rancangan peraturan

kepala daerah akibat keterlambatan persetujuan bersama

antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan

peraturan daerah tentang APBD dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD ;

h. Pelaksanaan koordinasi monitoring, pembinaan dan

klarifikasi pengelolaan keuangan daerah ;

i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan data dan analisa

data keuangan daerah; dan

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan


19 BAB II

7. UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari

Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Program dan

Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis

pengelolaan keuangan daerah yaitu memberikan ketrampilan

dan/atau penguasaan teknis serta pengembangan wawasan,

pemahaman dan pola pikir untuk meningkatkan kualitas SDM

dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, UPT mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan program dan proses kegiatan laboratorium

pengelolaan keuangan ;

b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas UPT ;

c. pelaksanaan proses kegiatan laboratorium pengelolaan

keuangan bagi Sumber Daya Manusia di

lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta

Desa/Kelurahan dan masyarakat ;

d. pelaksanaan penyediaan tenaga pengajar/pendamping

proses kegiatan laboratorium pengelolaan keuangan ;

e. pelaksanaan penilaian pemahaman tentang perencanaan,

penganggaran, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengevaluasian keuangan ;

f. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan konsultansi

teknis pengelolaan keuangan (clinic center) ;

g. pelaksanaan pendampingan dalam menjalankan

pengelolaan keuangan daerah ;

h. pengembangan basis data keuangan ;

i. pelaksanaan analisis kebijakan fiskal daerah ;

j. pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur

pendukung ;

k. pelaksanaan kerjasama dengan akademis, Perangkat

Daerah, dan lembaga/pihak ketiga di bidang teknis

pengelolaan keuangan; dan

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.


20 BAB II

Bagan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur

KEPALA BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KASUBAG

TATA USAHA KASUBAG

PENYUSUNAN

PROGRAM

DAN

ANGGARAN

KASUBAG

KEUANGAN

KEPALA

BIDANG

ANGGARAN

KEPALA

BIDANG

PERBENDAHA

RAAN

KEPALA

BIDANG

AKUNTANSI

KEPALA BIDANG

ASET

KEPALA

BIDANG BINA

KEUANGAN

KAB/KOTA

KA.UPT

LAB.PENGEL

OLAAN

KEUANGAN

DAERAH

KASUBID

ANGGARAN I

KASUBID

ANGGARAN II

KASUBID

ANGGARAN

III

KASUBID

PERBENDAHA

RAAN I

KASUBID

PERBENDAHA

RAAN II

KASUBID

PERBENDAHA

RAAN III

KASUBID

AKT.PENERIM

AAN

KASUBID

AKT.PENGELU

ARAN

KASUBID

PERTANGGU

NGJAWABAN

PELAKSANAA

N APBD

KASUBID

PERENCANAAN,

PENATAUSAHAAN

, DAN PENILAIAN

KASUBID

PENGGUNAAN,

PEMANFAATAN,

PEMEILHARAAN

DAN

PENGAMANAN

KASUBID

PEMINDAHTANG

ANAN,

PEMUSNAHAN,

DAN

PENGHAPUSAN

KASUBID

BINA

KEUANGAN

WIL.I

KASUBID

BINA

KEUANGAN

WIL.II

KASUBID

BINA

KEUANGAN

WIL.III

KASUBAG

TATA USAHA

KASUBAG

PERENCANA

AN DAN

PROGRAM

KASUBAG

PENINGKAT

AN

KAPASITAS

SDM


21 BAB II

2.2 Sumber Daya PD

2.2.1. Sumber Daya Manusia,

Pegawai BPKAD saat ini berjumlah 124 orang, dengan rincian :

A. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah, sebagai berikut :

NO. Golongan/Ruang Jumlah (org)

1 Pembina Utama Madya (IV/c) 1

2 Pembina Tingkat I (IV/b) 5

3 Pembina (IV/a) 22

4 Penata Tingkat I (III/d) 38

5 Penata (III/c) 13

6 Penata Muda Tingkat I (III/b) 21

7 Penata Muda (III/a) 13

8 Pengatur Tingkat I (II/d) 2

9 Pengatur (II/c) 4

10 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 4

11 Pengatur Muda (II/a) -

12 Juru Tingkat I (I/d) 1

J U M L A H 124

(Data per 1 Januari 2017)

B. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal, sebagai berikut :

NO. Tingkat Pendidikan Jumlah (org)

1 S - 3 (Doctoral) 1

2 S - 2 (Pasca Sarjana) 40

3 S - 1 (Sarjana) 67

4 D - 4 (Diploma 4) 2

5 D - 3 (Diploma 3) 2

6 D - 1 (Diploma 1) 1

7 SLTA 10

8 SLTP 1

J U M L A H 124



22 BAB II

C. Pegawai menurut eselon, sebagai berikut :

NO. Eselonisasi Jumlah (org)

1 Kepala Badan (Eselon II) 1

2 Sekretaris (Eselon III) 1

3 Kepala Bidang (Eselon III) 5

4 Kepala UPT (Eselon III) 1

5 Kepala Sub Bagian (Eselon IV) 4

6 Kepala Sub Bidang (Eselon IV) 15

7 Kepala Seksi (Eselon IV) 2

J U M L A H 29


2.2.1. Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan,

di BPKAD Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa fasilitas sarana

dan prasarana (Kendaraan Operasional, Alat Kantor dan Rumah

Tangga serta Alat Studio dan Komunikasi), antara lain :

NO. Jenis Unit

A. Kendaraan Operasional

1 Kendaraan Roda 4 13

2 Kendaraan Roda 2 15

B. Alat Kantor dan Rumah Tangga

1 AC Split 11

2 Laptop 38

3 Personal Computer 233

4 Mesin Fotokopi 3

5 Scanner 35

6 Access Point 9

7 Jaringan 1

8 Almari 197


NO. Jenis Unit

9 Kursi 551

10 Fingger Print 9

11 Screen Projector 13

12 Mesin Penghancur Kertas 25

13 Alat Pemadam Kebakaran 17

14 Server 20

15 Mesin Validasi 1

16 Filling Kabinet 6

17 Brankas 2

18 Pompa Air 1

19 Alat Studio dan Komunikasi

C. LCD Proyektor 31

20 Screen Motorized 3

21 Kamera 13

22 CCTV 3

23 Pesawat Telepon 15

24 Mesin Faximile 14

25 IP PABX 1

26 Televisi 45

27 Handycam 7

28 Power Mixer 1

29 Sound System 5

J U M L A H 1.338

BAB II 23


2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur 2010 - 2014

No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan

Fungsi PD

Targ et

SPM

Tar get IKK

Target Indikat

or Lainnya

Tahun Dasar (2009)

Target RENSTRA OPD Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (20)

1 Persentase PD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu (setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS, sesuai pasal 89 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri 21/2011)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Persentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar sesuai

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BAB II 24


No


Fungsi PD

Targ et

SPM

Tar get IKK

Target Indikat

or Lainnya

Tahun Dasar (2009)


2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (20)

pasal 217 ayat (1) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri 21/2011)

3 Persentase PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (paling lambat 2 (dua) bulan setelah TA berakhir, sesuai pasal 295 ayat (1) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri 21/2011)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat

238 bidang

6 6 53 54 60 65 6 53 54 108 191 100% 100% 100% 103% 95,50%

BAB II 25


No


Fungsi OPD

Targ et

SPM

Tar get IKK

Target Indikat

or Lainnya

Tahun Dasar (2009)


2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (20)

5 Persentase Rapeda tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kab./Kota yang dievaluasi tepat waktu (paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya rancangan) sesuai pasal 111 ayat (5) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri 21/2011)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BAB II 26


27 BAB II

Tabel 2.1 Perubahan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 - 2016

No


Fungsi OPD

Targ et

SPM

Tar get IKK

Target Indikat

or Lainnya

Tahun Dasar (2014)


2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (20)

1 Rancangan Peraturan Daerah (APBD, PAPBD, Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD)

100% 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - 100% 100% - - -

2 Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD, PAPBD, Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD

100% 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - 100% 100% - - -

3 Jumlah sertipikat aset tetap tanah

550 sertifikat

108 150 100 100 100 100 341 75 - - - 227,3

4% 75% - - -

4 Keputusan Gubernur TTg Evaluasi Rancangan APBD, P-APBD, dan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim

38 Kab/ kota

38 38 38 38 38 38 38 38 - - - 100% 100% - - -


28 BAB II

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Jawa Timur selama periode 2009-2014 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.1 tentunya tidak terlepas dari

berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas,

penyempurnaan dan pengembangan pada masa yang akan datang, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan

kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks ;

2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap

tupoksi masing-masing ;

3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apa-

apa kenapa sekarang tidak bisa ;

4. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang dan antar PD masih belum dapat dilakukan lebih intens ;

5. Belum optimal pemanfaatan waktu dan kesempatan untuk mengikuti workshop, diklat, kursus dan bintek baik

formal ataupun informal karena intensitas dan ritme kerja di BPKAD yang relatif tinggi.


29 BAB II

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014

Uraian

Anggaran pada Tahun (Rp)

Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada

Tahun (%)

Rata-rata Pertumbuhan

(Rp) Dasar

(2009)

2010

2011

2012

2013

2014 Dasar

(2009)

2010

2011

2012

2013 2014

(Asum si)

2010

2011

2012

2013

2014

Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Pendapatan Daerah

82.4

25.0

00.0

00

90.4

25.0

00.0

00

105.3

70.0

00.0

00

99.0

10.5

00.0

00

73.6

05.5

00.0

00

68.6

05.5

00.0

00

29.5

33.2

69.7

61

159.2

86.8

97.9

39

117.6

13.4

16.5

79

123.0

53.0

68.6

17

128.6

93.5

29.4

38

68.6

05.5

00.0

00

176,15

111,62

124,28

174,84

100,00

87.4

03.3

00.0

00

119.4

50.4

82.5

15

Pendapatan Asli Daerah

82.4

25.0

00.0

00

90.4

25.0

00.0

00

105.3

70.0

00.0

00

99.0

10.5

00.0

00

73.6

05.5

00.0

00

68.6

05.5

00.0

00

29.5

33.2

69.7

61

159.2

86.8

97.9

39

117.6

13.4

16.5

79

123.0

53.0

68.6

17

128.6

93.5

29.4

38

68.6

05.5

00.0

00

176,15

111,62

124,28

174,84

100,00

87.4

03.3

00.0

00

119.4

50.4

82.5

15

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

82.4

25.0

00.0

00

90.4

25.0

00.0

00

105.3

70.0

00.0

00

99.0

10.5

00.0

00

73.6

05.5

00.0

00

68.6

05.5

00.0

00

29.5

33.2

69.7

61

159.2

86.8

97.9

39

117.6

13.4

16.5

79

123.0

53.0

68.6

17

128.6

93.5

29.4

38

68.6

05.5

00.0

00

176,15

111,62

124,28

174,84

100,00

87.4

03.3

00.0

00

119.4

50.4

82.5

15

Belanja Daerah

66.6

14.1

17.1

54

69.4

35.8

54.0

00

82.9

55.0

00.0

00

78.7

80.0

00.0

00

77.2

77.0

00.0

00

101.4

47.8

28.0

00

57.3

87.0

77.1

17

60.7

37.0

47.2

78

80.1

38.9

23.7

86

73.2

00.3

49.2

49

73.9

27.2

75.2

08

101.4

47.8

28.0

00

352,68

384,21

371,12

382,44

400,00

81.9

79.1

36.4

00

77.8

90.2

84.7

04


Uraian




Tahun (%)


(Rp) Dasar (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

Dasar (2009)

2010

2011

2012

2013

2014 (Asum

si)

2010

2011

2012

2013

2014

Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Belanja Tidak Langsung

24.7

92.0

54.1

54

23.8

20.7

54.0

00

24.9

02.1

01.1

35

29.0

89.3

75.9

61

30.8

57.8

49.4

00

39.1

68.4

29.0

00

22.6

86.0

77.9

36

21.2

09.7

31.7

19

24.8

25.1

82.3

50

28.5

55.7

16.3

18

30.4

56.1

96.9

72

39.1

68.4

29.0

00

89,04

99,69

98,17

98,70

100,00

29.5

67.7

01.8

99

28.8

43.0

51.2

72

Belanja Pegawai

24.7

92.0

54.1

54

23.8

20.7

54.0

00

24.9

02.1

01.1

35

29.0

89.3

75.9

61

30.8

57.8

49.4

00

39.1

68.4

29.0

00

22.6

86.0

77.9

36

21.2

09.7

31.7

19

24.8

25.1

82.3

50

28.5

55.7

16.3

18

30.4

56.1

96.9

72

39.1

68.4

29.0

00

89,04

99,69

98,17

98,70

100,00

29.5

67.7

01.8

99

28.8

43.0

51.2

72

Belanja Langsung

41.8

22.0

63.0

00

45.6

15.1

00.0

00

58.0

52.8

98.8

65

49.6

90.6

24.0

39

46.4

19.1

50.6

00

62.2

79.3

99.0

00

34.7

00.9

99.1

81

39.5

27.3

15.5

59

55.3

13.7

41.4

36

44.6

44.6

32.9

31

43.4

71.0

78.2

36

62.2

79.3

99.0

00

263,64

284,52

272,95

283,74

300,00

52.4

11.4

34.5

01

49.0

47.2

33.4

32

Belanja Pegawai

18.4

74.3

02.1

80

21.2

55.4

18.0

00

23.5

26.8

08.5

00

21.6

79.4

00.7

00

23.3

32.1

25.0

00

28.3

95.6

94.1

00

15.6

85.4

17.5

00

19.0

00.7

22.5

00

22.7

37.5

13.8

00

20.6

68.5

22.0

00

22.0

16.1

73.0

00

28.3

95.6

94.1

00

89,39

96,65

95,34

94,36

100,00

23.6

37.8

89.2

60

22.5

63.7

25.0

80

Belanja Barang dan Jasa

22.4

29.4

10.8

20

23.4

45.6

97.0

00

25.1

45.6

60.3

65

23.3

39.5

93.3

39

21.1

36.9

27.9

00

31.0

55.9

59.9

00

18.2

18.2

80.0

81

19.7

02.0

16.5

59

23.8

50.3

51.6

04

19.6

02.0

30.0

28

19.5

67.0

52.2

36

31.0

55.9

59.9

00

84,03

94,85

83,99

92,57

100,00

24.8

24.7

67.7

01

22.7

55.4

82.0

65

BAB II 30


Uraian




Tahun (%)


(Rp) Dasar (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

Dasar (2009)

2010

2011

2012

2013

2014 (Asum

si)

2010

2011

2012

2013

2014

Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Belanja Modal

918.3

50.0

00

913.9

85.0

00

9.3

80.4

30.0

00

4.6

71.6

30.0

00

1.9

50.0

97.7

00

2.8

27.7

45.0

00

797.3

01.6

00

824.5

76.5

00

8.7

25.8

76.0

32

4.3

74.0

80.9

03

1.8

87.8

53.0

00

2.8

27.7

45.0

00

90,22

93,02

93,63

96,81

100,00

3.9

48.7

77.5

40

3.7

28.0

26.2

87

BAB II 31


Tabel 2.2 Perubahan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017

Uraian



Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)


(Rp) Dasar (2013)

2014

2015

2016

2017 Dasar (2013)

2014

2015

2016 2017 (asumsi)

2014

2015

2016

2017

Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Pendapatan Daerah

73.6

05.5

00.0

00

95.6

05.5

00.0

00

159.2

57.0

00.0

00

85.9

26.5

90.5

00

79.8

26.5

90.5

00

128.6

93.5

29.4

38

249.9

77.7

91.2

65,5

5

246.1

28.0

63.2

16,7

8

203.9

46.6

80.1

25,6

7

79.8

26.5

90.5

00

261,47

154,55

237,35

100,00

105.1

53.9

20.2

50

194.9

69.7

81.2

77

Pendapatan Asli Daerah

73.6

05.5

00.0

00

95.6

05.5

00.0

00

159.2

57.0

00.0

00

85.9

26.5

90.5

00

79.8

26.5

90.5

00

128.6

93.5

29.4

38

249.9

77.7

91.2

65,5

5

246.1

28.0

63.2

16,7

8

203.9

46.6

80.1

25,6

7

79.8

26.5

90.5

00

261,47

154,55

237,35

100,00

105.1

53.9

20.2

50

194.9

69.7

81.2

77

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

73.6

05.5

00.0

00

95.6

05.5

00.0

00

159.2

57.0

00.0

00

85.9

26.5

90.5

00

79.8

26.5

90.5

00

128.6

93.5

29.4

38

249.9

77.7

91.2

65,5

5

246.1

28.0

63.2

16,7

8

203.9

46.6

80.1

25,6

7

79.8

26.5

90.5

00

261,47

154,55

237,35

100,00

105.1

53.9

20.2

50

194.9

69.7

81.2

77

BAB II 32


Uraian





(Rp) Dasar (2013)

2014

2015

2016

2017 Dasar (2013)

2014

2015

2016 2017 (asumsi)

2014

2015

2016

2017

Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Belanja Daerah

77.2

77.0

00.0

00

97.7

00.0

00.0

00

109.4

79.3

19.7

00

131.8

41.9

14.9

28

217.8

60.6

95.0

00

73.9

27.2

75.2

08

90.9

72.0

46.2

61

101.5

30.9

35.4

89

121.9

52.4

55.6

93

217.8

60.6

95.0

00

93,11

92,74

92,50

100,00

139.2

20.4

82.4

07

133.0

79.0

33.1

10,7

5

Belanja Tidak Langsung

30.8

57.8

49.4

00

40.8

16.8

82.9

00

48.2

95.6

95.9

88

60.0

14.7

85.2

00

144.1

48.6

95.0

00

30.4

56.1

96.9

72

40.4

01.2

56.4

81

47.0

48.0

40.2

53

58.7

72.4

37.0

95

144.1

48.6

95.0

00

98,98

97,42

97,93

100,00

73.3

19.0

14.7

72

72.5

92.6

07.2

07,2

5

Belanja Pegawai

30.8

57.8

49.4

00

40.8

16.8

82.9

00

48.2

95.6

95.9

88

60.0

14.7

85.2

00

144.1

48.6

95.0

00

30.4

56.1

96.9

72

40.4

01.2

56.4

81

47.0

48.0

40.2

53

58.7

72.4

37.0

95

144.1

48.6

95.0

00

98,98

97,42

97,93

100,00

73.3

19.0

14.7

72

72.5

92.6

07.2

07,2

5

Belanja Langsung

46.4

19.1

50.6

00

56.8

83.1

17.1

00

61.1

83.6

23.7

12

71.8

27.1

29.7

28

73.7

12.0

00.0

00

43.4

71.0

78.2

36

50.5

70.7

89.7

80

54.4

82.8

95.2

36

63.1

80.0

18.5

98

73.7

12.0

00.0

00

88,90

89,05

87,96

100,00

65.9

01.4

67.6

35

60.4

86.4

25.9

03,5

BAB II 33


Uraian





(Rp) Dasar (2013)

2014

2015

2016

2017 Dasar (2013)

2014

2015

2016 2017 (asumsi)

2014

2015

2016

2017

Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Belanja Pegawai

23.3

32.1

25.0

00

26.9

86.6

07.4

75

32.5

01.9

48.0

00

32.6

90.1

76.0

00

34.7

27.5

58.0

00

22.0

16.1

73.0

00

24.5

27.3

47.0

00

28.8

78.2

94.7

51

29.1

18.0

75.3

50

34.7

27.5

58.0

00

90,89

88,85

89,07

100,00

31.7

26.5

72.3

68,7

5

29.3

12.8

18.7

75,2

5

Belanja Barang dan Jasa

21.1

36.9

27.9

00

26.7

99.7

68.6

25

25.7

02.9

37.3

50

33.2

63.5

65.7

28

35.4

17.9

70.0

00

19.5

67.0

52.2

36

23.2

86.7

73.5

80

22.6

66.3

88.5

60

29.0

14.2

72.4

28

35.4

17.9

70.0

00

86,89

88,19

87,23

100,00

30.2

96.0

60.4

25,7

5

27.5

96.3

51.1

42

Belanja Modal

1.9

50.0

97.7

00

3.0

96.7

41.0

00

2.9

78.7

38.3

62

5.8

73.3

88.0

00

3.5

66.4

72.0

00

1.8

87.8

53.0

00

2.7

56.6

69.2

00

2.9

38.2

11.9

25

5.0

47.6

70.8

20

3.5

66.4

72.0

00

89,02

98,64

85,94

100,00

3.8

78.8

34.8

40,5

3.5

77.2

55.9

86,2

5

BAB II 34


BAB II 35

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Jawa

Timur, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa dengan metode SWOT,

2.2.1. Strength (kekuatan),

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan

dan aset daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai wakil Pemerintah

Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang

APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang Pejabaran

APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kabupaten/Kota ;

2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

3. Memiliki salah satu fungsi mediator dan distribusi antara Pemerintah

Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait dengan belanja bagi hasil

Pajak dan Retribusi Daerah ;

4. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan

ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan cukup tinggi

(sebagian besar S1 dan S2) ;

5. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

2.2.2. Weaknes (kelemahan),

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan

pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk

pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman

dan implementasi ;


BAB II 36

2. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan

(egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan

kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ;

3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian,

memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan

fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja ;

4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/

informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan

aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ;

5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar

belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya

tingkat kemauan pegawai untuk meningkatkan keahlian,

kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

2.2.3. Opportunity (peluang),

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas,

antara lain menyusun rancangan APBD/rancangan Perubahan APBD,

mengesahkan DPA-PD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)

dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna

anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD

mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi PD melakukan

perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan

daerah ;

2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi


BAB II 37

dan sinkronisasi penyusunan APBD/Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta

kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi,

masing-masing Raperda Kab./Kota disampaikan kepada Gubernur

Jawa Timur untuk dievaluasi ;

3. Sesuai Pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a, Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom,

ditegaskan bahwa kewenangan Provinsi mengatur realokasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kabupaten/

Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan

guna kesejahteraan masyarakat ;

4. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Provinsi Jawa Timur

diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan

pendampingan kepada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4. Treath (ancaman),

1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh

karena itu, kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru baik

melalui pengadaan baru maupun dari mutasi pegawai, dengan

harapan lebih memiliki dedikasi, loyalitas dan kompetensi yang

tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka menunjang

tugas pokok dan fungsi BPKAD ;

2. Euphoria terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang

seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda

terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku

antara Eksekutif, Legislatif dan masyarakat baik yang di provinsi

maupun di kabupaten/kota, namun kurang memperhatikan dan

mempertimbangkan dinamika yang berkembang.


BAB III 38

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BPKAD

Berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah suatu kondisi atau

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa

datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang

percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan

berhasil guna, maka penyusunan rencana strategis perlu

memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal

maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika

kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik

langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, antara lain :

1. Disahkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Republik

Indonesia tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun

2014, yang menegaskan bahwa pelaksanaan manajemen aparatur

sipil negara dilaksanakan berdasarkan pada perbandingan antara

kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan

kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen,

pengangkatan, penempatan serta promosi pada jabatan sejalan

dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu

mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 karena sudah tidak sesuai dengan

penyelenggaraan kepegawaian;


BAB III 39

2. Adanya revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan

penyesuaian urusan dan wewenangan. Semula terdapat urusan

yang menjadi kewenangan Kab/Kota sekarang berpindah menjadi

kewenangan Provinsi/Pusat dan sebaliknya ;

3. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang merupakan

turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanhkan

penyesuaian susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai

kewenangan ;

4. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

RPJMN Tahun 2014-2019, bahwa berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, program pembangunan

daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional

sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJPN ;

5. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan

keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan

keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju

akrual ;

6. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang

menegaskan bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari pembinaan PNS

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS sudah tidak


BAB III 40

sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum

dalam pembinaan PNS sehingga perlu dilakukan penilaian prestasi

kinerja untuk mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan sistem

prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem

prestasi kerja ;

7. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

8. Adanya rencana pembentukan Regional Sistem Informasi

Keuangan Daerah (SIKD), merupakan sistem informasi yang

mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan kabupaten/kota

dengan sistem pengelolaan keuangan provinsi.

Memperhatikan beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah

Pusat secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian kinerja

BPKAD, karena penyusunan dan penerbitan kebijakan tersebut

seringkali tidak melibatkan Pemerintah Daerah dan dilakukan

sosialisasi secara maksimal kepada stakeholder serta tidak dibarengi

pula petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga pada tataran

pelaksanaannya sulit untuk diimplementasikan secara optimal sesuai

kondisi, karakter, dinamika dan kebutuhan di daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan suatu perencanaan

strategis yang erat kaitannya dengan proses yang akan dicapai dalam

kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan

langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dengan

perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan


BAB III 41

sasaran pembangunan daerah Jawa Timur yang spesifik, realistis dan

konsisten dengan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,

Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” dan misi “Makin Mandiri dan

Sejahtera Bersama Wong Cilik”, sehingga dapat dilakukan kesepakatan

dengan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dan partisipatif

untuk mensinkronkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan

dana yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan Jawa Timur yang

lebih produktif, efisien, efektif, adil dan berkelanjutan.

Perencanaan strategis memastikan bahwa sumber daya dan

dana diarahkan untuk mendukung isu-isu strategis/program prioritas

dan meminimalisir permasalahan, sekaligus menyediakan standarisasi

untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam

mencapai tujuan pembangunan daerah Jawa Timur agar lebih dapat

dirasakan seluruh masyarakat, sehingga dapat menumbuhkembangkan

rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap rencana strategis yang

telah disepakati bersama. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan

daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program

Perangkat Daerah (PD), program kewilayahan yang disertai

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang

bersifat indikatif. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih

dijabarkan menjadi strategi pokok dan prioritas pembangunan, sasaran

dan arah kebijakan, serta program-program dan kegiatan pokok yang

akan dijalankan selama lima tahun mendatang.

Memperhatikan visi dan misi pembangunan Jawa Timur

sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tersebut,

BPKAD sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan

tugas tersebut BPKAD menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan

aset daerah ;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ;


BAB III 42

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya ;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sebagai tindak lanjut Pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa untuk menjabarkan visi, misi

dan program prioritas Kepala Daerah terpilih perlu disusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala

Daerah dilantik. Untuk menjabarkan visi dan misi sebagaimana yang

tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur dimaksud, Perangkat

Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan

RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis

PD yang memuat tentang isu-isu strategis/program prioritas,

perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra

tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan

pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD

serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD

pada misi keempat “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan

Publik”, yang dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

3. Peningkatan Pengembangan ASN ;

4. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan ;

5. Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur ;

6. Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah ;

7. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ;


BAB III 43

8. Pengelolaan Aset Daerah ;

9. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah ;

10. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota ;

Selanjutnya, sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan

pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala daerah

dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:


BAB III 44

Tabel T-IV.C.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak

No.

Misi dan Program KDH/Wakil KDH

Permasalahan Pelayanan PD

Faktor

Penghambat Pendorong

1.

Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik

1. Program Unggulan :

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah secara Terpadu ;

2. Program Prioritas :

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur ;

c. Pengembangan ASN;

d. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan ;

e. Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi

Jawa Timur ;

f. Pengendalian Kas dan Penatausahaan

Keuangan Daerah ;

a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas

Sumber Daya Aparatur yang

memiliki kompetensi dan latar

belakang pendidikan IT, keuangan

dan aset daerah.

a. Perbandingan jumlah

PNS yang pensiun

dengan pengadaan

tidak sebanding ;

b. Distribusi PNS belum

mempertimbangkan

urgensi dan

kebutuhan PD.

Secara bertahap dan

berkelanjutan dilakukan bintek,

workshop, desiminasi pengelolaan

keuangan daerah.

b. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur

yang memiliki keahlian menghitung

umur ekonomis sarana dan

prasarana gedung kantor sesuai

PERPRES 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa bagi

Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan PERPRES 4 Tahun

2015.

Rendahnya tingkat

kompetensi dan adanya

rasa khawatir/was-was

bagi PNS yang ditunjuk

sebagai pejabat

pengadaan barang/jasa

Secara bertahap

mengikutsertakan PNS dalam

pelatihan dan ujian sertifikasi

pengadaan barang dan jasa.


Visi : Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak

No.

Misi dan Program KDH/Wakil KDH

g. Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah ;

h. Pengelolaan Aset Daerah ;

i. Peingkatan Kapasitas Kelembagaan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah ;

j. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan

Daerah ;

k. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota.

Permasalahan Pelayanan PD

Faktor

Penghambat Pendorong

c. Terbatasnya data pendukung/bukti

kepemilikan yang sah atas aset

tetap tanah Pemerintah Provinsi

Jawa Timur.

Adanya sebagian aset

Pemerintah Provinsi

Jawa Timur yang

riwayat perolehannya

masih belum jelas/clear.

Secara aktif dan berkelanjutan

melakukan penelusuran,

inventarisasi, identifikasi dan

konsolidasi dengan PD sebagai

pengguna barang.

d. Proses sertifikasi aset tetap tanah

memerlukan waktu relatif lama.

Sistem, prosedur dan

persyaratan pengajuan

sertifikasi antar Kantor

Pertanahan berbeda.

Secara intensif dan terstruktur

melakukan koordinasi dan kerja

sama dengan BPN yang

dituangkan dalam SPKS serta

kerja sama dengan Notaris.

e. Euphoria implementasi kebijakan

dan regulasi tentang Otonomi

Daerah dalam menunjang

penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di kabupaten/kota,

kecamatan dan desa

Adanya perbedaan visi

dan misi kepala daerah

sebagai pemegang

kekuasaan dan di

daerah

Melakukan sosialisasi dan

koordinasi dengan Instansi/

Lembaga terkait dan

Pemerintahan Kab/Kota se Jawa

Timur sampai dengan tingkat

desa/kelurahan.

BAB III 45


BAB III 46

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis/Program Prioritas

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,

Sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan

Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) sebagai unsur staf selain

melaksanakan tugas sebagai PD, BPKAD juga melaksanakan tugas

lain, diantaranya :

a. Menyusun APBD dan Perubahan APBD ;

b. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ;

c. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah ;

e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD ;

f. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ;

g. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan

dan pengeluaran kas ;

h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;

i. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;

j. Mengesahkan DPA-PD.

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang

kelancaran pelaksanaannya BPKAD memberikan fasilitasi dan

pelayanan kepada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur mulai dari :

a. Perencanaan anggaran, antara lain penyusunan program dan

anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana

Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen

Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPA/DPPA) ;


BAB III 47

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain penerbitan SPD,

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan

tunjangan PNS, pengecekan pembebanan rekening belanja dan

ketersediaan dana untuk diterbitkan O21 ;

c. Penyusunan laporan, meliputi penyusunan laporan keuangan

daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan BPKAD

selaku entitas akuntansi.

2. Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Organisasi Perangkat

Daerah (Renstra-PD),

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah

perencanaan strategis yang bertujuan untuk membantu

memberikan guide line dan mengarahkan penyusunan program

kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh PD. Sasaran

strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu

tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, terjangkau dan

rasional untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke

depan. Mendasari sasaran kelima dari misi keempat pada RPJMD

BAB VII Point 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Daerah yaitu “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan

aset daerah” serta indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur,

maka sasaran jangka menengah yang dirumuskan, adalah :

a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Provinsi Jawa Timur ;

b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota

se-Jawa Timur.

3. Isu-isu Strategis/Program Prioritas,

Bahwa sebagai upaya mensinergikan perencanaan pembangunan

nasional dengan pembangunan daerah, maka diperlukan suatu

media yang dapat menjembatani kedua struktur perencanaan

pembangunan tersebut dan menjadi wadah untuk menampung

kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga


BAB III 48

terdapat keterkaitan dan sinergitas yang dapat disandingkan

keselarasannya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang

berkesimbungan. Dalam upaya sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan

pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat pusat maupun

provinsi, dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis

daerah beserta kegiatannya.

Isu-isu strategis/program prioritas daerah adalah, sasaran strategis

pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan

untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah

dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan

induk RPJMD dengan spesifikasi, antara lain :

a. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah ;

b. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional ;

c. Memiliki daya ungkit dengan pertumbuhan ekonomi dan

pelayanan dasar ;

d. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau

sebagian ;

e. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Mekanisme pelaksanaan isu strategis daerah diawali dengan

melakukan kompilasi isu atau program yang menjadi prioritas

pembangunan daerah yang tercantum dalam dokuman

perencanaan dan kebijakan untuk kemudian diuji dengan kriteria

dan pembobotan skala prioritas penyusunan dan penetapan isu

strategis daerah oleh pemerintah daerah pada masa pra

MUSRENBANG, pemetaan kegiatan prioritas ke dalam satu program

strategis daerah dan pembahasan dalam MUSRENBANG melalui

BAPPENAS.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset


BAB III 49

Daerah Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas menyiapkan

perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran di Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014 – 2019 melalui penyusunan isu-isu

strategis/program prioritas. Pengertian isu strategis/program

prioritas adalah sasaran strategis PD yang relevan untuk

mendukung pencapaian visi dan misi PD dalam jangka waktu

tertentu dengan tetap mengacu kepada RPJMD, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan prakiraan kapasitas perencanaan

yang akan datang. Spesifikasi isu strategis/program prioritas PD

merupakan bagian dari pencapaian misi dan prioritas yang

mempunyai keterkaitan dengan isu strategis daerah dengan daya

ungkit yang tinggi untuk menunjang penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, isu strategis/program prioritas PD juga diharapkan

mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat

mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis antara

PD dengan program prioritas pemerintah daerah. Spesifikasi isu- isu

strategis PD-BPKAD untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan

program kegiatan PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

antara lain :


BAB III 50

Tabel T-IV.C.7

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis/Program Prioritas

No

Kriteria

Bobot

(1) (2) (3)

1.

Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD Provinsi

30

2.

Merupakan tugas dan tanggungjawab PD

20

3.

Dampak yang ditimbulkan terhadap publik/PD

15

4.

Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

20

5.

Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani

15

Total

100

Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis/program pada suatu OPD perlu ditetapkan parameter penilaian dengan menggunakan skala linkert, sebagai berikut :

1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas ;

2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas ;

3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas ;

4. Nilai 4 untuk skala prioritas ;

5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas.


BAB III 51

Tabel T-IV.C.8

Nilai Skala Kriteria

No

Isu Strategis/Program Prioritas Nilai Skala Kriteria Ke-

Total Skor 1 2 3 4 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

90

60

45

60

45

300

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

90

60

45

60

45

300

3.

Pengembangan ASN

120

80

60

60

60

380

4.

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaan Pemerintahan

90

60

45

60

60

315

5.

Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur

150

100

75

100

75

500

6.

Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah

150

100

75

100

75

500

7.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

150

100

75

100

75

500

8.

Pengelolaan Aset Daerah

150

100

75

100

75

500

9.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

150

80

60

100

60

450

10.

Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

150

100

75

100

75

500

11.

Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

150

80

60

100

60

450


BAB III 52

Tabel T-IV.C.9

Rata-rata Skor Isu Strategis/Program Prioritas

No

Isu Strategis/Program Prioritas

Total Skor

Rata-rata Skor

(1) (2) (3) (4)

1.

Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

300

60

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

300

60

3.

Pengembangan ASN

380

76

4.

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaan Pemerintahan

315

63

5.


500

100

6.


500

100

7.


500

100

8.


500

100

9.


450

90

10.


500

100

11.

Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

450

90


BAB III 53

Dengan mendasari hasil penghitungan nilai skala kriteria tersebut, dapat diketahui rata-rata skor masing-masing isu strategis/program prioritas yang menunjukkan urutan program prioritas, sebagai berikut :

1. Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur ;

2. Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah ;

3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Pengelolaan Aset Daerah ;

5. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah ;

6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota ;

8. Pengembangan ASN ;

9. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaan Pemerintahan ;

10. Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Memperhatikan

definisi tujuan, maka rumusan tujuan yang ditetapkan BPKAD adalah sebagai

berikut :

a. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

b. Optimalisasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan

indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, maka sasaran yang dirumuskan adalah

sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi

Jawa Timur ;

b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota se-Jawa

Timur.

BAB IV 54


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA

TAHUN

DASAR

(2013)

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Optimalisasi

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

Provinsi Jawa

Timur

Ketepatan waktu penyusunan

RAPBD Provinsi Jawa Timur

Tanggal penyampaian RAPBD -

Tanggal penandatanganan Nota

Kesepakatan KUA PPAS

Tepat

waktu Tepat

waktu Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Ketepatan waktu penyusunan

RPAPBD Provinsi Jawa Timur Tanggal penyampaian RPAPBD -

Tanggal penandatanganan Nota

Kesepakatan KUA PPAS

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah Realisasi Pendapatan Asli

Daerah

Realisasi (Dana Perimbangan +

Pinjaman Daerah)

300 310 320 330 340

Toleransi deviasi penyerapan

keuangan sesuai target 100% -

Realisasi Belanja Daerah Target Belanja Daerah

5,0 4,9 4,8 4,7 4,6

Persentase PD dengan

realisasi diatas 95% Jumlah PD dengan realisasi

diatas 95%

Jumlah PD dilingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

23 24 25 26 27

Persentase PD yang

menerapkan Accrual

Accounting Based Capacity

Building

Jumlah PD yang berhasil

menerapkan Accrual Accounting

Based Capacity Building Jumlah

PD dilingkungan


70 75 80 85 90

BAB IV 55


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA

TAHUN DASAR

(2013)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Persentase Laporan

Keuangan PD sesuai

Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

Jumlah Laporan Keuangan PD sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

Jumlah Laporan Keuangan PD

dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

75 80 85 90 95

Persentase tanah milik

Pemerintah Provinsi Jawa

Timur yang bersertifikat

Luas tanah yang bersertifikat

Luas seluruh tanah milik


19,99 20,68 21,38 22,07 22,76

Persentase Aset Tetap Tanah

dan Bangunan yang

digunakan dan dimanfaatkan

Jumlah Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan

dimanfaatkan

Jumlah Aset Tetap Tanah dan

Bangunan

98,85 98,87 98,89 98,91 98,92

Persentase sertifikasi

kompetensi pengelola

keuangan daerah Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

Jumlah pengelola keuangan

daerah PD yang bersertifikat

Jumlah pengelola keuangan

daerah PD yang ada

20 40 60 80 100

BAB IV 56


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA

TAHUN DASAR

(2013)


2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2 Optimalisasi

pengelolaan

keuangan

kab./kota

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan

Kabupaten/Kota

se Jawa Timur

Persentase

Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang APBD

yang dievaluasi Gubernur

paling lambat 1 bulan

sebelum dimulainya tahun

anggaran

Jumlah Kab./Kota yang

menyampaikan

Raperda/Raperkada ttg APBD

paling lambat 1 bulan sebelum TA

berakhir

Jumlah Kabupaten / Kota di

Jawa Timur

100 100 100 100 100

Persentase

Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang Perubahan

APBD yang dievaluasi

Gubernur paling lambat 3

bulan sebelum tahun

anggaran berakhir


menyampaikan

Raperda/Raperkada ttg

Perubahan APBD paling lambat

3 bulan sebelum TA berakhir


Jawa Timur

100 100 100 100 100

Persentase

Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang

dievaluasi Gubernur paling

lambat 7 bulan sebelum

tahun anggaran berakhir


menyampaikan

Raperda/Raperkada ttg

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD paling lambat 7 bulan

sebelum TA berakhir


Jawa Timur

100 100 100 100 100

BAB IV 57


Tabel 4.1

Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA

TAHUN DASAR

(2013)


2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Optimalisasi

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

Provinsi Jawa

Timur

Persentase SKPD dengan

realisasi diatas 95%

Jumlah OPD dengan realisasi

diatas 95%

Jumlah Pendapatan Daerah x 100 %

26 27

Persentase OPD yang

mengimplementasi kan

akuntansi berbasis akrual

Jumlah OPD yang sudah mengimplementasikan


dengan penuh

Jumlah OPD dilingkungan


x 100 %

85 90




Luas tanah yang bersertifikat

Luas seluruh tanah milik


x 100 %

22,07 22,76

Persentase Aset Tetap Tanah

dan Bangunan yang

digunakan dan dimanfaatkan


Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan


Bangunan

x 100 %

98,91 98,92

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan

Kabupaten/Kota

se-Jawa Timur

Jumlah draft SK Gubernur

tentang evaluasi rancangan

perda tentang APBD, PAPBD

dan Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Kab/Kota

se Jatim

Jumlah draft SK Gubernur tentang

evaluasi rancangan perda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim

114 114

BAB IV 58


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD

Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Optim alisasi pengel olaan keuan gan dan aset daera h

Mening katnya kualitas pengel olaan keuang an dan aset daerah Provins i Jawa Timur

Persent ase aparatur yang mendap at pelayan an perkant oran

3.07.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyaraka t/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

100

100

11

.964

.844

.368

,00

100

11

.992

.540

.900

,00

100

13

.041

.888

.400

,00

100

10

.253

.829

.000

,00

100

11

.278

.666

.000

,00

100

5

8.5

31

.76

8.6

68

,00

Sekreta riat

BAB V 59


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.01.019

Kegiatan

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Persentase aparatur yang terfasilitasi dalam pelayanan administrasi perkantoran

100

100

11

.964

.844

.368

,00

100

11

.992

.540

.900

,00

100

13

.041

.888

.400

,00

100

3

6.9

99

.27

3.6

68

,00

Sby

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

100

10

.253

.829

.000

,00

100

11

.278

.666

.000

,00

100

21

.532

.495

.000

,00

Subbag Tata Usaha

Sby

3.07.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100

100

6

4.3

37

.15

0.1

20

,00

100

7

.042

.288

.100

,00

100

7

.658

.488

.500

,00

100

14

.497

.567

.000

,00

100

15

.947

.433

.000

,00

100

79

.037

.926

.720

,00

Sekreta riat

BAB V 60


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.02.012

Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan prasarana

Persentase ketersediaan peralatan dan kelengkapan sarana penunjang operasional kantor

100

100

34

.026

.676

.426

,00

100

3

.724

.530

.198

,00

100

4

.050

.426

.692

,00

100

41

.801.6

33

.31

6,0

0

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

4

8.9

96

.74

8.0

00

,00

4

9.8

96

.49

1.0

00

,00

8

18

.893

.239

.000

,00

3.07.02.031

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan prasarana

Persentase peralatan sarana kantor yang terpelihara

100

100

3

0.3

10

.473

.694

,00

100

3

.317

.757

.902

,00

100

3

.608

.061

.808

,00

100

3

7.2

36

.29

3.4

04

,00

Sby

BAB V 61


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

4

5.5

00

.81

9.0

00

,00

4

6.0

50

.94

2.0

00

,00

8

11

.551

.761

.000

,00

Subbag Tata Usaha

Sby

3.07.07

Program

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

100

100

5.0

50.6

99

.71

0,0

0

100

5.4

41.2

52

.26

5,0

0

100

5.9

17.3

61

.88

7,0

0

100

3.3

24

.33

3.0

00

,00

100

3.6

56

.79

1.0

00

,00

100

23.3

90.4

37.8

62,0

0

Sekreta riat

3.07.07.002

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumber daya aparatur BPKAD yang terlatih dan terdidik dalam bidang pengelolaa n keuangan dan aset

daerah

100

100

3.7

21.2

50.0

00,0

0

100

4.0

28.2

53.2

00,0

0

100

4.3

80.7

25.4

00,0

0

100

12.1

30.2

28.6

00,0

0

BAB V 62


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.07.002

Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

5

125

3.3

24

.33

3.0

00

,00

5

125

3.6

56

.79

1.0

00

,00

10

250

6.9

81

.12

4.0

00

,00

Subbag Tata Usaha

3.07.07.004

Fasilitasi Laboratorium Keuangan Daerah

Persentase kecukupan kebutuhan belanja operasional dan pemelihara an sarana prasarana

-

100

1

.329

.449

.710

,00

100

1

.412

.999

.065

,00

100

1

.536

.636

.487

,00

100 4.2

79

.08

5.2

62

,00

3.07.08

Program

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase

dokumen

penyeleng

garaan

pemerintah

an yang

disusun

tepat

waktu

-

100

6.3

52.8

68.8

64,0

0

100

7.6

70.5

99.8

00,0

0

100

8.3

41.7

84.7

00,0

0

100

5.8

20

.54

3.0

00

,00

100

6.4

02

.64

2.0

00

,00

100

34.5

88.4

38.3

64,0

0

Sekreta riat

BAB V 63


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.08.001

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran

-

5

2.9

45.0

48.8

64,0

0

5

3.9

81.6

34.6

00,0

0

5

4.3

30.0

35.0

00,0

0

6 3.1

46

.80

9.0

00

,00

5

3.4

61

.51

5.0

00

,00

25

1

7.8

65

.042

.464

,00

Subbag Penyusunan Program

dan Anggaran

Sby

3.07.08.002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen laporan kinerja serta realisasi program, kegiatan dan anggaran

-

7

3

.407

.820

.000

,00

7

3

.688

.965

.200

,00

7

4.0

11

.749

.700

,00

7

1.3

36

.86

7.0

00

,00

7

1.4

70

.56

3.5

00

,00

35

13

.91

5.9

65

.40

0

Subbag

Penyusunan Program

dan Anggaran

Sby

3.07.08.004

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun

13

1.3

36

.86

7.0

00

,00

13

1.4

70

.56

3.5

00

,00

26

2.8

07

.43

0.5

00

Subbag

Keuangan

BAB V 64


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.17

Program

Peningkatan dan pengemba ngan pengelolaan

keuangan daerah

- Raperda tentang APBD, PAPBD, Pertanggu ngjawaban Pelaksana an APBD; - Rapergub tentang Penjabaran APBD, PAPBD, Pertanggu ngjawaban Pelaksana an APBD; - Jumlah sertifikat aset tetap tanah

3 perda,

3 pergub, 108 sertifikat

3 perda,

3 pergub, 150 sertifik at

35

.13

6.2

57

.93

8,0

0

a

3 perda,

3 pergub,

100 sertifik at

3

7.9

67

.097

.035

,00

3 perda,


4

1.2

89

.218

.513

,00

3 perda,


4

5.1

08

.471

.828

,00

3 perda,


4

9.3

93

.777

.342

,00

15 perda,

15 pergu b, 550 sertifik at

2

08

.89

4.8

22

.65

6,0

0

BPKAD

Ketepat an waktu penyus unan RAPBD Provinsi Jawa Timur

tepat waktu

tepat waktu

4

.43

4.4

55

.00

0,0

0

tepat waktu

4

.80

0.2

97

.60

0,0

0

tepat waktu

5

.22

0.3

23

.70

0,0

0

tepat waktu

5

.70

3.2

03

.70

0,0

0

tepat waktu

6

.24

5.0

08

.10

0,0

0

tepat wakt

u

2

6.4

03

.288

.100

,00

Bidang Anggar

an

Sby

3.07.17.006

Penyusunan Raperda tentang APBD

Perda tentang APBD

Pergub tentang Penjabaran APBD

1

1

1

1

4

.43

4.4

55

.00

0,0

0

1

1

4

.80

0.2

97

.60

0,0

0

1

1

5

.22

0.3

23

.70

0,0

0

1

1

5

.70

3.2

03

.70

0,0

0

1

1

6

.24

5.0

08

.10

0,0

0

5

5

2

6.4

03

.288

.100

,00

BAB V 65


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Ketepat an waktu penyus unan RPAPBD Provinsi Jawa Timur

tepat waktu

3

.47

2.8

46.0

00,0

0

tepat waktu

3

.75

9.3

55.8

00,0

0

tepat waktu

4

.08

8.2

99.5

00,0

0

tepat waktu

4

.46

6.4

67.3

00,0

0

tepat waktu

4

.89

0.7

81.7

00,0

0

tepat wakt

u

2

0.6

77

.750

.300

,00

Bidang Anggar

an

Sby

3.07.17.008 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

Perda tentang Perubahan APBD

Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD

1

1

1

1

3

.47

2.8

46.0

00,0

0

1

1

3

.75

9.3

55.8

00,0

0

1

1

4

.08

8.2

99.5

00,0

0

1

1

4

.46

6.4

67.3

00,0

0

1

1

4

.89

0.7

81.7

00,0

0

5

5

2

0.6

77

.750

.300

,00

Rasio Kemand irian Keuang an Daerah

-

300

3

.95

7.4

69

.00

0,0

0

310

4.2

83

.96

0.2

00

,00

320

4

.65

8.8

06

.80

0,0

0

330

5

.08

9.7

46

.50

0,0

0

340

5

.57

3.2

72

.50

0,0

0

340

2

3.5

63

.255

.000

,00

Bidang Perben

daharaan

Sby

3.07.17.250

Penataan, pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan daerah

Konsistensi pembeban an belanja PD sesuai dengan pagu anggaran dan kas belanja

74

74

3

.95

7.4

69

.00

0,0

0

74

4

.28

3.9

60

.20

0,0

0

74

4

.65

8.8

06

.80

0,0

0

74

5

.08

9.7

46

.50

0,0

0

74

5

.57

3.2

72

.50

0,0

0

74

2

3.5

63

.255

.000

,00

BAB V 66


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Toleransi deviasi penyerap an keuangan sesuai target

-

5,0

4,9

4,8

4,7

4,6

4,6

Bidang Perben

daharaan

Sby

Persenta se PD dengan realisasi diatas 95%

-

23

24

25

26

27

27

Bidang Perben

daharaan

Sby

3.07.17.043

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah

SPP Gaji PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disampaikan tepat waktu

63

63

2

.48

2.4

00

.00

0,0

0

63

2

.68

7.1

98

.00

0,0

0

63

2

.92

2.3

27

.90

0,0

0

63

3

.19

2.6

43

.30

0,0

0

63

3

.49

5.9

44.5

00,0

0

63

1

4.7

80

.513

.700

,00

Persent ase PD yang menerap kan Accrual Account ing Based Capacity Building

-

70

4.1

52

.26

4.0

00

,00

75

4

.49

4.8

25

.80

0,0

0

80

4

.88

8.1

23

.10

0,0

0

85

5

.34

0.2

74

.50

0,0

0

90

5

.84

7.6

00

.60

0,0

0

90

2

4.7

23

.088

.000

,00

Bidang Akuntansi

Sby

BAB V 67


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.17.003

Penyusunan kebijakan Akuntansi

Jumlah rumusan kebijakan akuntansi

1

1

4

.15

2.2

64

.00

0,0

0

1

4

.49

4.8

25

.80

0,0

0

1

4

.88

8.1

23

.10

0,0

0

1

5

.34

0.2

74

.50

0,0

0

1

5

.84

7.6

00

.60

0,0

0

5

2

4.7

23

.088

.000

,00

Persent ase Laporan Keuang an PD sesuai Standar Akunta nsi Pemerin tahan (SAP)

-

75

3

.09

6.9

87

.00

0,0

0

80

3

.35

2.4

88.5

00,0

0

85

3

.64

5.8

31.3

00,0

0

90

3

.98

3.0

70.7

00,0

0

95

4

.36

1.4

62.5

00,0

0

95

1

8.4

39

.840

.000

,00

Bidang Akuntan

si

Sby

3.07.17.010

Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Perda tentang Pertanggun gjawaban Pelaksanaan APBD

Pergub tentang Penjabaran Pertanggun gjawaban Pelaksanaan APBD

1

1

1

1

3

.09

6.9

87

.00

0,0

0

1

1

3

.35

2.4

88.5

00,0

0

1

1

3

.64

5.8

31.3

00,0

0

1

1

3

.98

3.0

70.7

00,0

0

1

1

4

.36

1.4

62.5

00,0

0

5

5

1

8.4

39

.840

.000

,00

BAB V 68


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Jumlah PD yang terfasilitasi sistem informasi keuangan dan aset daerah

74

74

2

.31

2.6

97

.00

0,0

0

74

2

.50

3.4

94

.60

0,0

0

74

2

.72

2.5

50.4

00,0

0

74

2

.97

4.3

86

.40

0,0

0

74

3

.25

6.9

53

.20

0,0

0

74

1

3.7

70

.081

.600

,00

Sekretariat

Sby

3.07.17.069

Pemantapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah PD yang terfasilitasi sistem informasi keuangan dan aset daerah

74

74

2

.31

2.6

97

.00

0,0

0

74

2

.50

3.4

94

.60

0,0

0

74

2.7

22.5

50.4

00,0

0

74

2

.97

4.3

86

.40

0,0

0

74

3

.25

6.9

53

.20

0,0

0

74

1

3.7

70

.081

.600

,00

Jumlah sertifikat aset tetap tanah

108

150

100

100

100

100

550

Bidang pengelo

laan Aset

Sby

Persent ase tanah milik Pemerin tah Provinsi Jawa Timur yang berserti fikat

-

19,99

3.2

50

.23

6.0

00

,00

20,68

3

.51

8.3

80

.50

0,0

0

21,38

3

.82

6.2

38

.80

0,0

0

22,07

4

.18

0.1

65

.90

0,0

0

22,76

4

.57

7.2

81

.70

0,0

0

22,76

1

9.3

52

.302

.900

,00

Bidang pengelo

laan Aset

Sby

BAB V 69


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.17.254

Percepatan sertifikasi aset daerah

Jumlah sertipikat aset tetap tanah

108

150

3

.25

0.2

36.0

00,0

0

100

3

.51

8.3

80.5

00,0

0

100

3

.82

6.2

38.8

00,0

0

100

4

.18

0.1

65

.90

0,0

0

100

4

.57

7.2

81

.70

0,0

0

550

1

9.3

52

.302

.900

,00

Persent ase Aset Tetap Tanah dan Bangun an yang digunakan dan dimanfa atkan

98,85

4

.52

2.1

65.0

00,0

0

98,87

4

.89

5.2

43.8

00,0

0

98,89

5

.32

3.5

77.7

00,0

0

98,91

5

.81

6.0

08.8

00,0

0

98,92

6

.36

8.5

29.8

00,0

0

98,92

2

6.9

25

.525

.100

,00

Bidang pengelo

laan Aset

Sby

3.07.17.016

Peningkatan Manajemen aset/barang daerah

Data BMD yang akurat untuk penyusunan neraca

72

72

2

.17

2.0

34

.00

0,0

0

72

2

.35

1.2

26.9

00,0

0

72

2

.55

6.9

59

.30

0,0

0

72

2

.79

3.4

78

.10

0,0

0

72

3

.05

8.8

58

.60

0,0

0

72

1

2.9

32

.556

.900

,00

3.07.17.253 Optimalisasi pengelolaan aset

Jumlah dokumen perikatan sewa menyewa dan proses penghapusan barang milik daerah

20

20

2

.35

0.1

31.0

00,0

0

23

2

.54

4.0

16.9

00,0

0

19

2

.76

6.6

18.4

00,0

0

17

3

.02

2.5

30

.70

0,0

0

20

3

.30

9.6

71

.20

0,0

0

99

1

3.9

92

.968

.200

,00

BAB V 70


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Persent ase sertifikasi kompet ensi pengelola keuangan daerah Pemerin tah Provinsi Jawa Timur

-

20

5

.90

0.0

00

.00

0,0

0

40

6

.38

6.7

50

.00

0,0

0

60

6

.94

5.5

90

.00

0,0

0

80

7

.58

8.0

57

.00

0,0

0

100

8

.30

8.9

23

.00

0,0

0

100

3

5.1

29

.320

.000

,00

UPT- LPKD

Sby

3.07.17.264 Pemberdayaan Kapasitas Laboratorium Keuangan Daerah

Jumlah Sumber Daya Aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah

-

720

3

.45

4.7

38

.93

8,0

0

1080

3

.67

1.8

52

.23

5,0

0

1440

3

.99

3.1

39

.31

3,0

0

1800

4

.36

2.5

04

.72

8,0

0

2160

4

.77

6.9

42

.74

2,0

0

7200

2

0.2

59

.177

.956

,00

BAB V 71


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Optim alisasi pengel olaan keuan gan daerah Kab./ Kota

Mening katnya pengel olaan keuang an dan aset daerah Kabupa ten/ kota se Jawa Timur

3.07.18

Program

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab./kota

Keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan tentang APBD, PAPBD dan Pertanggu ngjawaban pelaksana an APBD kab/kota se Jatim

38

38

5.2

73.2

22.0

00,0

0

38

5.7

08.2

62.9

00,0

0

38

6

.20

7.7

36

.00

0,0

0

38

6.7

81.9

51.6

00,0

0

38

7

.42

6.2

37

.10

0,0

0

38

31

.397

.409

.600

,00

Bidang Bina

Keuangan Kab/Kota

Sby

Persent ase Raperda/ Raperkada Kab./Ko ta tentang Pertang gungja waban Pelaksa naan APBD

100

100

2

.47

2.5

55.0

00,0

0

100

2.6

76.5

40.8

00,0

0

100

2

.91

0.7

38

.20

0,0

0

100

3

.17

9.9

81

.50

0,0

0

100

3

.48

2.0

79.8

00,0

0

100

1

4.7

21

.895

.300

,00

Bidang Bina

Keuangan Kab/Kota

Sby

BAB V 72


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

yang dievalu asi Gubern ur paling lambat 7 bulan sebelu m tahun anggara n berakhir

3.07.18.105

Analisa dan evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kab./kota dan Raper KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kab/kota

Evaluasi rancangan pertanggun gjawaban pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim

38

38

2

.47

2.5

55.0

00,0

0

38

2

.67

6.5

40.8

00,0

0

38

2

.91

0.7

38

.20

0,0

0

38

3

.17

9.9

81

.50

0,0

0

38

3

.48

2.0

79.8

00,0

0

38

1

4.7

21

.895

.300

,00

Bidang Bina

Keuangan Kab/Kota

Sby

BAB V 73


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Persent ase Raperd a/Raper kada Kab./Ko ta tentang APBD yang dievalu asi Gubern ur

paling lambat 1 bulan sebelu m dimulai nya tahun anggara n

100

100

100

100

100

100

100

Bidang Bina

Keuangan Kab/Kota

Sby

BAB V 74


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Persent ase

Raperd a/Raper

kada Kab./Ko

ta tentang Peruba

han APBD yang

dievalu asi

Gubern ur

paling lambat 3 bulan sebelu

m tahun anggara

n berakhir

100

100

100

100

100

100

100

Bidang Bina

Keuangan Kab/Kota

Sby

3.07.18.106

Analisa dan evaluasi raperda kab.kota

Evaluasi reperda dan raper KDH kab./kota se Jatim

38 38

2.8

00

.66

7.0

00

,00

38

3.0

31

.72

2.1

00

,00

38

3.2

96

.99

7.8

00

,00

38

36

01

.97

0.1

00

,00

38

3.9

44

.15

7.3

00

,00

38

16

.675

.514

.300

,00

BAB V 75


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.21

Program Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur

Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Penjabaran tentang APBD dan PAPBD

-

-

-

-

-

-

-

4

8.6

44

.00

3.0

00

,00

4

9.5

33

.47

2.0

00

,00

8

18

.177

.475

.000

,00

Bidang

Anggaran

Sby

3.07.21.001

Kegiatan Penyusunan

Rancangan

Perda tentang

APBD dan

Perubahan

APBD

Subbidang

Anggaran I

Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD

-

-

-

-

-

-

-

2

2.5

50

.45

1.0

00

,00

2

2.9

15

.13

4.0

00

,00

4

5.4

65

.58

5.0

00

,00

Sub Bidang Anggaran I

I

3.07.21.001

Kegiatan Penyusunan

Rancangan

Perda tentang

APBD dan

Perubahan

APBD

Subbidang

Anggaran II


-

-

-

-

-

-

-

2

2.8

93

.55

2.0

00

,00

2

3.2

13

.76

1.0

00

,00

4

6.1

07

.31

3.0

00

,00

Sub Bidang Anggaran II

I

BAB V 76


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.21.001

Kegiatan Penyusunan

Rancangan

Perda tentang

APBD dan

Perubahan

APBD

Subbidang

Anggaran III


-

-

-

-

-

-

-

2

3.2

00

.00

0.0

00

,00

2

3.4

04

.57

7.0

00

,00

4

6.6

04

.57

7.0

00

,00

Sub Bidang Anggaran

III I

Persentas

e SKPD

dengan

realisasi

diatas

95%

3.07.22

Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD serta Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Aliran Kas

-

-

-

-

-

-

-

10

6.7

23

.55

1.0

00

,00

10

7.3

95

.95

8.0

00

,00

20

14

.119

.509

.000

,00

Bidang Perbendah

araan

Sby

3.07.22.001

Kegiatan

Penataan

Sistem dan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Jumlah draft Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Aliran Kas

-

-

-

-

-

-

-

3

2.6

54

.86

9.0

00

,00

3

2.9

20

.37

6.0

00

,00

6

5.5

75

.24

5.0

00

,00

Sub Bidang Perbendah

araan I

BAB V 77


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.22.002

Penyelenggaran

Tertib

Administrasi

Penatausahaan

Keuangan

SKPD Sub

Bidang

Perbendaharan

II

Jumlah draft

Dokumen

SP2D, Gaji,

UP, GU, TU,

LS, SKPP

dan SPD

-

-

-

-

-

-

-

7

2.4

41

.20

9.2

00

,00

7

2.6

79

.30

0.0

00

,00

14

5.1

20

.50

9.2

00

,00


araan II

3.07.22.003

Penyelenggaran

Tertib

Administrasi

Penatausahaan

Keuangan

SKPD Sub

Bidang

Perbendaharaan

III

Jumlah draft

Dokumen

SP2D, Gaji,

UP, GU, TU,

LS, SKPP

dan SPD

-

-

-

-

-

-

-

7

1.6

27

.47

2.8

00

,00

7

1.7

96

.28

2.0

00

,00

14

3.4

23

.75

4.8

00

,00


araan III

Persentas

e PD yang

mengimpl

ementasik

an

akuntansi

berbasis

akrual

3.07.23

Program

Pertanggungjawab an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD

-

-

-

-

-

-

-

2

8.9

36

.59

8.0

00

,00

2

9.8

30

.32

7.0

00

,00

4

18

.766

.925

.000

,00

Bidang

Akuntansi

Sby

BAB V 78


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.23.001

Kegiatan

Penyusunan

Kebijakan /

Pelaporan di

Bidang

Penerimaan

Daerah dan

PPK-BLUD

Jumlah

Dokumen

Kebijakan /

Pelaporan

terkait

dengan PPK-

BLUD

-

-

-

-

-

-

-

1

2.8

81

.56

0.0

00

,00

1

3.1

51

.83

0.0

00

,00

2

6.0

33

.39

0.0

00

,00

Sub Bidang Akuntansi Penerimaa

n

3.07.23.002

Penyelenggaraa

n dan

Perumusan

Kebijakan

Akuntansi

Jumlah

Dokumen

Kebijakan /

Sistem

Akuntasi /

Pelaporan

Berbasis

Akrual

Pemerintah

Daerah

-

-

-

-

-

-

-

1

2.8

88

.46

8.0

00

,00

1

3.1

95

.24

8.0

00

,00

2

6.0

83

.71

6.0

00

,00

Sub Bidang Akuntansi Pengelua

ran

3.07.23.003

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah Tentang

Pertanggungjaw

aban

Pelaksanaan

APBD

Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

-

-

-

-

-

-

-

2

3.1

66

.57

0.0

00

,00

2

3.4

83

.24

9.0

00

,00

4

6.6

49

.81

9.0

00

,00

Sub Bidang Akuntansi

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

BAB V 79


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Persentae tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan

3.07.24

Program Pengelolaan Aset Daerah

Jumlah Dokumen neraca aset daerah Provinsi Jawa Timur

-

-

-

-

-

-

-

1

7.9

24

.71

6.0

00

,00

1

8.7

42

.25

1.0

00

,00

2

16

.666

.967

.000

,00

Bidang Aset

Sby

3.07.24.001

Kegiatan

Sertifikasi Aset

Daerah

Jumlah

sertipikat

aset tetap

tanah

-

-

-

-

-

-

-

100

2.0

22

.08

6.0

00

,00

100

2.2

24

.31

1.0

00

,00

200

4.2

46

.39

7.0

00

,00

Sub Bidang Penggunaa

n, Pemanfaat

an, Pemelihara

an dan Pengaman

an

BAB V 80


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.24.002

Pendayagunaan Aset Daerah

Jumlah luas aset yang disewa

-

-

-

-

-

-

-

1

30

.00

0 m

2

1

30

.00

0 m

2

3.1

83

.20

5.0

00

,00

1

40

.00

0 m

2

2

3.5

01

.55

0.0

00

,00

2

70

.00

0 m

2

4

6.6

84

.75

5.0

00

,00

Sub Bidang Pemindahtanganan,

Pemusnahan dan

Penghapusan

3.07.24.001

Penyelenggaraan Tata Kelola Aset / Barang Daerah

Jumlah Laporan Barang Milik Daerah

-

-

-

-

-

-

-

1

2.7

19

.42

5.0

00

,00

1

3.0

16

.39

0.0

00

,00

2

5.7

35

.81

5.0

00

,00

Sub Bidang Perencana

an, Penatausahaan dan Penilaian

3.07.25

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Bersertifikat dalam

Penyelenggaraan Pengelolan Keuangan Daerah (sertifikat)

-

-

-

-

-

-

-

360

7.6

04

.86

4.0

00

,00

360

8.3

65

.40

8.0

00

,00

720

15

.970

.272

.000

,00

UPT LPKD

Sby

BAB V 81


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.25.001

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendapat pelayanan dan penyelenggaraan Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) secara langsung dan tidak langsung (online)

-

-

-

-

-

-

-

200

2.4

42

.48

8.0

00

,00

200

2.6

86

.21

8.0

00

,00

400

5.1

28

.70

6.0

00

,00

Seksi Perencana

an dan Program

3.07.25.002

Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah sumber daya aparatur sipil negara pemerintah daerah yang dilatih dan didampingi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

-

-

-

-

-

-

-

360

2.7

10

.82

1.0

00

,00

360

3.0

00

.13

5.0

00

,00

720

5.7

10

.95

6.0

00

,00

Seksi Peningkata

n Kapasitas Sumber

Daya Manusia

3.07.25.003

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase sarana dan prasarana Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah yang layak fungsi

-

-

-

-

-

-

-

100

2.4

51

.55

5.0

00

,00

100

2.6

79

.05

5.0

00

,00

100

5.1

30

.61

0.0

00

,00

Sub Bagian Tata

Usaha

BAB V 82


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.26

Program Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Persentase terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah

-

-

-

-

-

-

-

100

2.1

12

.16

9.0

00

,00

100

2.3

23

.40

3.0

00

,00

100

4.4

35

.57

2.0

00

,00

Sekretariat

Sby

3.07.26.001

Kegiatan Pemantapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Persentase SKPD yang terfasilitasi sistem informasi keuangan daerah

-

-

-

-

-

-

-

100

2.1

12

.16

9.0

00

,00

100

2.3

23

.40

3.0

00

,00

100

4.4

35

.57

2.0

00

,00

Subbag Penyusunan Program

dan Anggaran

Meningkatn

ya kualitas

pengelolaa

n

keuangan

Kabupaten/

Kota

se-Jawa

Timur

Jumlah

draft SK

Gubernur

tentang

evaluasi

rancangan

perda

tentang

APBD,

PAPBD dan

Pertanggun

gjawaban

pelaksanaa

n APBD

Kab/Kota

se Jatim

3.07.27

Program Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota

Jumlah Draft SK Gubernur tentang evaluasi rancangan perda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim

-

-

-

-

-

-

-

114

5.1

57

.82

7.0

00

,00

114

5.6

23

.64

9.0

00

,00

228

10

.781

.476

.000

,00

Bidang Bina

Keuangan Kabupaten

/Kota

Sby

BAB V 83


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.27.001

Kegiatan Analisa dan evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kab/kota

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I

-

-

-

-

-

-

-

13

1.5

52

.60

9.0

00

,00

13

1.7

07

.88

3.0

00

,00

26

3.2

60

.49

2.0

00

,00

Sub Bidang Bina

Keuangan Wilayah

I,II,III

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II

13

13

26

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III

12

12

24

BAB V 84


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.27.002

Kegiatan Analisa dan evaluasi Raperda tentang APBD dan Raper KDH tentang APBD kab/kota

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I

-

-

-

-

-

-

-

13

1.8

02

.60

9.0

00

,00

13

1.9

57

.88

3.0

00

,00

26

3.7

60

.49

2.0

00

,00

Sub Bidang Bina

Keuangan Wilayah

I,II,III

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II

13

13

26

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III

12

12

24

BAB V 85


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data Capaian

pada Awal

Tahun Perencan

aan (2013)


Penang gungjaw

ab

Lokasi

2015

2016

2017

2018

2019


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

3.07.27.003

Kegiatan Analisa dan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD dan Raper KDH tentang Perubahan APBD kab/kota

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan Perubahan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I

-

-

-

-

-

-

-

13

1.8

02

.60

9.0

00

,00

13

1.9

57

.88

3.0

00

,00

26

3.7

60

.49

2.0

00

,00

Sub Bidang Bina

Keuangan Wilayah

I,II,III

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan Perubahan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II

13

13

26

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan Perubahan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III

12

12

24

BAB V 86


BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Jawa Timur adalah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara RPJMD, tujuan

dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan

dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014-2019 dengan indikator kinerja, antara lain :

NO

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM

1 Optimalisasi

pengelolaan

Keuangan dan

aset daerah

Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan

dan aset daerah

Provinsi Jawa Timur

Rasio kemampuan

keuangan daerah

Pengendalian Kas dan

Penatausahaan Keuangan

Daerah

Persentase OPD yang

mengimplementasi kan


Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Daerah




Pengelolaan Aset

Daerah

Persentase Aset Tetap

Tanah dan Bangunan

yang digunakan dan

dimanfaatkan

Pengelolaan Aset

Daerah

Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan

Kabupaten/Kota

se-Jawa Timur

Jumlah draft SK Gubernur

tentang evaluasi

rancangan perda tentang

APBD, PAPBD dan

Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Kab/Kota se Jatim

Pembinaan dan Evaluasi

Pengelolaan Keuangan

Kab./Kota

BAB VI 87


Tabel 6.1

Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

BPKAD Provinsi Jawa Timur

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2014)

(Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

PD

Penang gung

Jawab

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1

Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

x

xx

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

100

100

11.964.844.368

100

11.992.540.900

100

13.041.888.400

100

10.253.829.000

100

11.278.666.000

100

58.531.768.668

BPKAD

x

xx

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (Persen)

100

100

9.040.282.768

100

7.042.288.100

100

7.658.488.500

100

14.497.567.000

100

15.947.433.000

100

54.186.059.368

BPKAD

BAB VI 88


Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2014)

(Tahun 0)


PD

Penang gung

Jawab

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019


periode RPJMD

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

x

xx

07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1

Persentase kelembagaan yang tepat fungsi (Persen)

100

100

9.891.683.000

100

10.448.686.200

100

11.051.158.400

100

3.324.333.000

100

3.656.791.000

100

38.372.651.600

BPKAD

x

xx

08

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu (Persen)

-

100

6.352.868.864

100

7.670.599.800

100

8.341.784.700

100

5.820.543.000

100

6.402.642.000

100

34.588.438.364

BPKAD

1

20

17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3

3

31.681.519.000

3

34.295.244.800

3

37.296.079.200

3

103.272.843.000

BPKAD

2

Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3

3

3

3

3

3

Jumlah sertipikat aset tetap tanah (sertifikat)

108

150

100

100

550

BAB VI 89


Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2014)

(Tahun 0)


PD

Penang gung

Jawab

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019


periode RPJMD

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1

20

18

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kabupaten / Kota

1

Keputusan Gubernur TTg Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, P- APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim

38

38

5.273.222.000

38

5.708.262.900

38

6.207.736.000

38

17.189.220.900

BPKAD

3

07

21


8

Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Penjabaran tentang APBD dan PAPBD

-

-

-

-

-

-

-

4

8.644.003.000

4

9.533.472.000

8

18.177.475.000

BPKAD

3

07

22


20

Jumlah Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD serta Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Aliran Kas

-

-

-

-

-

-

-

10

6.723.551.000

10

7.395.958.000

20

14.119.509.000

BPKAD

3

07

23


4

Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

-

-

-

-

-

-

-

2

8.936.598.000

2

9.830.327.000

4

18.766.925.000

BPKAD

3

07

24


2

Jumlah dokumen neraca aset daerah provinsi jawa timur

-

-

-

-

-

-

-

1

7.924.716.000

1

8.742.251.000

2

16.666.967.000

BPKAD

BAB VI 90


Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2014)

(Tahun 0)


PD

Penang gung

Jawab

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019


periode RPJMD

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 3

07

25


720

Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Bersertifikat dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah (sertifikat)

-

-

-

-

-

-

-

360

7.604.864.000

360

8.365.408.000

720

15.970.272.000

BPKAD

3

07

26


100

Persentase terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah

-

-

-

-

-

-

-

100

2.112.169.000

100

2.323.403.000

100

4.435.572.000

BPKAD

3

07

27

Program Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Kabupaten / Kota

228

Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota

-

-

-

-

-

-

-

114

5.157.827.000

114

5.623.649.000

228

10.781.476.000

BPKAD

BAB VI 91


BAB VII 101

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis - Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019

merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat menjabarkan visi,

misi dan program Kepala Daerah yang mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas) dan Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014 - 2019. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Strategis – BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun

2014 - 2019, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Menyusun Renja-PD dan program kegiatan prioritas ;

2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja

Perubahan Anggaran (RKPA) ;

3. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Perubahan RENSTRA-BPKAD ini, hendaknya dapat dilaksanakan secara

konsisten, transparan, profesional dan bertanggung jawab, dengan kaidah-

kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BPKAD hendaknya

masing-masing bidang secara konsisten, baik dan benar melaksanakan

program kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Tahun

2014-2019 ;

2. Masing-masing bidang wajib menyusun program kegiatan dan indikator

yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan serta berupaya menjaga

konsistensi antara RPJMD, RENSTRA, RENJA-OPD, RKA/RKPA dan

DPA/DPPA PD ;

92


BAB VII 101

3. Deskripsi prioritas program beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi

pada besaran pengalokasian belanja, namun lebih pada skala prioritas

pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam

mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD sebagaimana yang

telah ditargetkan dalam Perubahan RENSTRA ini, Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan

mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan,

penatausahaan dan pelaporan ;

2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar

bidang dan antar PD, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan

lebih cepat dan tepat ;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA yang

dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-

masing bidang.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. JUMADI, MMT

Pembina Utama Muda

NIP. 19670524 199203 1 004

93

perubahan rencana strategis (renstra)bpkad.jatimprov.go.id/bpkad/userfiles/lakip_renja... ·...

Documents