badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi jawa...

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

RENSTRA SKPD BPKAD Provinsi Jawa Timur

Daftar Isi i

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.4 Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 11

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD. . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2 Sumber Daya SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD . . . . . 31

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 34

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 48

4.1 Visi dan Misi SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD . . . . . . . . . . . . . . 50

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 61

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD 75

BAB VII PENUTUP 79


BAB I 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, setiap SKPD

mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA)

sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya serta berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014 - 2019. Dokumen RENSTRA pada dasarnya

menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses

menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai lima

tahun mendatang secara komprehensif serta menjadi perangkat penting

yang menjelaskan tolok ukur pencapaiannya. Perencanaan strategis

adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan

pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan

sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut diatas dan telah

terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur

untuk periode 2014-2019, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menyusun dokumen RENSTRA yang

merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

yang disusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa

Timur dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur yang

mempunyai visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,

Berdaya Saing dan Berakhlak” dan untuk mendukung tercapainya visi


BAB I 2

tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjabarkan dalam misi “Makin

Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik” melalui 5 (lima) misi, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan ;

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan

berdaya saing, berbasis agribisnis/agroindustri dan industrialisasi ;

3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan

ruang ;

4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik ;

5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Kelima misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, merupakan kerangka

besar perencanaan yang diharapkan dapat mengakomodir semua

kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang secara teknis pelaksanaannya

dilakukan oleh lembaga teknis/SKPD yang membidangi dalam rangka

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),

bersih (good government) dan profesional, dengan sasaran utama :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan

pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik ;

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintah daerah ;

3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian

program serta kegiatan pembangunan ;

4. Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya ;

5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

6. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi,

handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan

berkualitas.

Untuk menunjang terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran telah

dirumuskan 3 (tiga) strategi umum, yaitu :

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered

development) ;


BAB I 3

2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin

(pro-poor growth) ;

3. Pengarusutamaan gender (pro-gender).

Untuk menjabarkan kerangka besar perencanaan menjadi rencana detail

dan teknis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi

Jawa Timur harus menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang secara

umum berfungsi sebagai rujukan dalam menyusun rencana program,

kegiatan dan tolok ukur kinerja BPKAD yang hendak dicapai dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Proses penyusunan RENSTRA SKPD melalui 3 (tiga) alur penting

sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu : (a) alur

proses teknokratis-strategis, (b) alur proses partisipatif dan (c) alur proses

politis legislasi. Ketiganya menjadi kerangka acuan bagi SKPD dalam

merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Ketiga alur ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda,

namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan RENSTRA SKPD

yang terpadu. Penekanan terhadap alur proses teknokratis dan strategis

menjadi lebih dominan dalam RENSTRA SKPD karena pada dasarnya

perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis bidang atau sektor

pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 adalah :

1. Landasan Ideal : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

3. Landasan Operasional :

i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


BAB I 4

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) ;

ii. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355) ;

iii. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

iv. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

v. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844) ;

vi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Indonesia Nomor 4438) ;

vii. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;


BAB I 5

viii. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah ;

ix. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 ;

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

xi. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ;

xii. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ;

xiii. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019 ;

xiv. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 Tentang

Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang

Badang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dimaksudkan sebagai guide list

yang diharapkan mampu mengarahkan dan memberdayakan seluruh


BAB I 6

potensi serta kekuatan dalam menentukan strategi yang tepat untuk

mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan dengan melibatkan

partisipasi dan peran aktif masyarakat serta seluruh stakeholders,

sebagaimana diamanatkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran

Pembangunan Lima Tahunan dalam menunjang keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta

pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan sesuai ketentuan

normatif.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RENSTRA BPKAD Provinsi Jawa

Timur, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas program kegiatan

BPKAD Tahun 2014 – 2019 ;

2. Menetapkan upaya-upaya strategis terhadap dinamika dan kebutuhan

pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

3. Menghitung dan menganalisa kapasitas, kekuatan dan kelemahan

yang dimiliki BPKAD,

Dengan mengetahui dan memahami kapasitas, kekuatan serta

kelemahan, diharapkan dapat membantu membuat keputusan yang

realistis dalam menyusun perencanaan kedepan ;

4. Menetapkan skala prioritas sumber daya yang ada terutama sumber

dana, sumber daya manusia dan prasarana untuk menunjang

pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD ;

5. Pemantapan tolok banding (benchmarking), yang berupa rumusan

tujuan dan sasaran,

Dengan menilai kinerja akan dapat diperoleh gambaran dari

pengalaman dan menghasilkan masukan untuk meningkatkan kualitas

rencana strategis dalam hal proses, output maupun outcome.


BAB I 7

1.4 Sistematika Penulisan

RENSTRA ini disusun mengacu pada Pasal 40 Ayat (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan,

1.1. Latar Belakang ;

Menguraikan secara ringkas pengertian RENSTRA SKPD, fungsi

RENSTRA SKPD dalam penyelenggaran pembangunan daerah

dan proses penyusunan RENSTRA SKPD ;

1.2. Landasan Hukum ;

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan

fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

SKPD ;

1.3. Maksud dan Tujuan ;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan RENSTRA BPKAD ;

1.4. Sistematikan Penulisan ;

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA

BPKAD, serta susunan garis besar isi dokumen.

2. Bab II Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPKAD

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki

SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan


BAB I 8

melalui pelaksanaan RENSTRA BPKAD periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,

dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA ;

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ;

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

BPKAD, struktur organisasi BPKAD, serta uraian tugas dan

fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala BPKAD.

Uraian tentang struktur organisasi BPKAD ditujukan untuk

menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana

SKPD (proses, prosedur, mekanisme) ;

2.2. Sumber Daya SKPD ;

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha

yang masih operasional ;

2.3. Kinerja Pelayanan ;

Menunjukkan tingkat capaian kinerja BPKAD berdasarkan

sasaran/target RENSTRA BPKAD periode sebelumnya, menurut

SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan

SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator

yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

3. Bab III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD ;

Merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi BPKAD dimasa datang, yang


BAB I 9

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,

akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam jangka panjang ;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah ;

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BPKAD yang terkait

dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih, yang ditujukan untuk memahami arah

pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi

dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ;

3.3. Penetuan Isu-isu Strategis ;

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan BPKAD yang

mempengaruhi permasalahan BPKAD, mengemukakan metoda

penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu

strategis.

4. Bab IV Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan :

4.1. Visi dan Misi BPKAD ;

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan

yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan

situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan

(gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin

dicapai. Sedangkan misi BPKAD adalah rumusan umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi BPKAD ;


BAB I 10

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ;

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,

memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis

daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan ;

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD.

Merupakan strategi dan kebijakan BPKAD untuk mencapai

tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD yang selaras

dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program

prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

5. Bab V Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif ;

Rencana program merupakan program prioritas beserta

indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana

tercantum dalam Rancangan awal RPJMD, selanjutnya

dijabarkan BPKAD kedalam rencana kegiatan.

6. Bab VI Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD ;

Mengemukakan indikator kinerja BPKAD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7. Bab VII Penutup.


BAB II 11

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAHPROVINSI JAWA TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah dibantu

oleh perangkat daerah, terdiri dari :

1. Unsur staf, membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi,

diwadahi dalam bentuk sekretariat ;

2. Unsur perencana, membantu penyusunan program dan kegiatan

pembangunan, diwadahi dalam bentuk badan ;

3. Unsur pendukung bersifat spesifik, membantu penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, diwadahi dalam bentuk lembaga teknis ;

4. Unsur pelaksana, membantu pelaksanaan urusan daerah, diwadahi

dalam bentuk dinas.

Selanjutnya, sebagai dasar penyusunan perangkat daerah dalam

bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan

tidak serta merta dibentuk dalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan

terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkruen

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam implementasi kelembagaan

minimal fungsi-fungsi pemerintahan dapat tertampung pada masing-

masing tingkatan pemerintahan agar saling sinergi, koordinasi dan

komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga

untuk mewujudkan tujuan nasional dan bangsa Indonesia. Oleh karena

itu, sebagai upaya untuk menata organisasi pemerintah yang efisien,

efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun


BAB II 12

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan menetapkan kriteria

besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah

dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD.

Memperhatikan ketentuan dan uraian diatas, agar keberadaan

SKPD efektif dan efisien sesuai kondisi serta kebutuhan dalam rangka

mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang diwujudkan

dalam bentuk program dan kegiatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Jawa Timur, diantaranya mengatur dibentuknya Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai pengganti Biro

Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menerbitkan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur

dan sebagai implementasi diterbitkan pula Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang,

Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur.

2.1.1. Tugas Pokok

BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyiapkan

perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

meliputi penyusunan rancangan APBD, Perubahan APBD,

penetapan APBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan APBD,

akuntansi keuangan dan aset daerah, pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD, pembinaan administrasi pengelolaan keuangan

Kabupaten/Kota dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD).


BAB II 13

2.1.2. Fungsi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi, yaitu :

a. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD ;

b. Penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan Perubahan

APBD ;c. Penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;

d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ;

e. Pelaksanaan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;

f. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ;

h. Pemrosesan usulan penunjukan pengelola Keuangan Daerah ;

i. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas ;

j. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;

k. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian

Pembayaran (SKPP) ;l. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ;

m. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan ;

n. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah ;

o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan

aset daerah ;

p. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

q. Penyiapan kebijakan, pedoman, pembinaan pengelolaan aset

daerah ;

r. Evaluasi rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan

rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ;

s. Pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota ;

t. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah ;


BAB II 14

u. Pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesanTuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) ;

v. Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah ;

w. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD;

x. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

2.1.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala

BPKAD Provinsi Jawa Timur dibantu dengan 1 (satu) Sekretariat dan

5 (lima) Bidang yaitu :

1. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian

Keuangan dan Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai

tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,

perlengkapan, penyusunan program, keuangan. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;

c. Pengelolaan administrasi keuangan ;

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan ;e. Pengelolaan urusan rumah tangga ;

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan

perundang-undangan ;

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang ;

h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan

tatalaksana ;

j. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan ;

2. Bidang Anggaran, terdiri dari Sub Bidang Anggaran Pendapatan

dan Pembiayaan, Sub Bidang Anggaran Belanja I serta SubBidang Anggaran Belanja II mempunyai tugas menyiapkan bahan

koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis

penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Nota


BAB II 15

Keuangan, Jawaban Eksekutif dalam pengajuan rancangan APBDdan rancangan Perubahan APBD kepada DPRD, mengkoordinasi

dan memverifikasi RBA, RKA, DPA/DPPA, menyiapkan data untuk

penerbitan SPD, anggaran kas, menyiapkan data petunjuk teknis

yang berkaitan dengan pinjaman atas nama Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran

mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan

rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RBA,

RKA – SKPD;

c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan APBD danrancangan Perubahan APBD ;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan Nota Keuangan rancangan

APBD dan rancangan Perubahan APBD ;

e. Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan

penyusunan Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan

rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ;

f. Pelaksanaan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan

Perubahan APBD ;

g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kas SKPD dan

SKPKD ;

h. Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan

DPA/ DPPA SKPD dan SKPKD ;i. Pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai

pengendalian pelaksanaan APBD ;

j. Pelaksanaan penyiapan informasi keuangan daerah dalam

rangka penyusunan Perda APBD/Perubahan APBD dan

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/Perubahan

APBD ;

k. Pelaksanaan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan

pendapatan ;

l. Pelaksanaan pemrosesan usulan penunjukan pengelola

keuangan daerah ;


BAB II 16

m. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan BadanLayanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka penyusunan

anggaran ;

n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) ;

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan ;

3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari Sub Bidang Pengelolaan Kas,

Sub Bidang Perbendaharaan I dan Sub Bidang Perbendaharaan II

mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis,

melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas. Untukmelaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran mempunyai

fungsi :

a. Pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka

rekening kas umum daerah;

b. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan

pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;

c. Verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

d. Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D ;

e. Verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan

atas pengesahan SPJ Gaji dan Non gaji ;

f. Pemverifikasian dan penerbitan SKPP ;

g. Pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran KasDaerah ;

h. Penyusunan laporan aliran kas;

i. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan, penyetoran

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ;

j. Pengelolaan piutang dan utang daerah ;

k. Pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang

daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka

penerimaan daerah ;


BAB II 17

l. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kasserta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi

terkait ;

m. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang

berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas ;

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

4. Bidang Akuntansi, terdiri dari Sub Bidang Akuntansi Penerimaan

Kas, Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas dan Sub Bidang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mempunyai tugas

menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk

pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansipenerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain

kas, rekonsiliasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah,

restitusi dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka menyiapkan

bahan penyusunan laporan keuangan daerah serta pembinaan

pelaporan keuangan BLUD. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan Akuntansi Pemerintah

Provinsi Jawa Timur ;

b. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah


c. Pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pelaporan KinerjaKeuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

d. Pembinaan dalam rangka pelaporan BLUD;

e. Pelaksanaan pengkoordinasian dan menyusun jawaban

eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD ;

f. Pelaksanaan penyajian Informasi Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

g. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja ;

h. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi

anggaran pendapatan dan belanja daerah secara periodik ;


BAB II 18

i. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas Bukti Memorial ;j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari Sub Bidang

Perencanaan dan Penatausahaan, Sub Bidang Penggunaan dan

Pemanfaatan serta Penghapusan dan Pemindahtanganan

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di

bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan,

inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan,

penghapusan, perubahan status hukum, tuntutan perbendaharaan

dan tuntutan ganti rugi serta pengendalian Aset Daerah. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Aset Daerahmempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang

penyelenggaraan pengelolaan aset daerah;

b. Pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah dan

pemberian ijin pemakaian aset daerah sesuai peraturan

perundangan yang berlaku;

c. Penyusunan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan

dibidang penatausahaan, inventarisasi, pengamanan,

penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status

hukum dan tuntutan ganti rugi serta pengendalian aset

daerah;

d. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraanpengelolaan aset daerah;

e. Pemantauan pelaksanaan program dan administasi

pengelolaan aset daerah;

f. Pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk

pelaksanaan di bidang pengelolaan aset daerah;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan ;

6. Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri dari Sub Bidang

Bina Keuangan Wilayah I, Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II

dan Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III mempunyai tugas


BAB II 19

menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjukpelaksanaan evaluasi serta bimbingan teknis Penyusunan APBD,Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,Pengolahan Data Keuangan Daerah serta memfasilitasi DanaTransfer Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota danmemberikan pembinaan terkait dengan pemanfaatan,penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan danatransfer. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bina

Keuangan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan evaluasi terhadap ketaatan azas, norma, struktur

anggaran dan sinkronisasi kebijakan nasional dan kebijakan

pelaksanaan anggaran daerah ;

b. Pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah

perbaikan pengelolaan keuangan daerah ;

c. Pelaksanaan penyiapan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD, sertaPertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi serta

fasilitasi terkait dengan penyusunan APBD, Perubahan APBD

dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten /

Kota ;

e. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data APBD,

perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten / Kota;

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran

Kabupaten/Kota ;

g. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana transfer kepadaPemerintah Kabupaten/Kota.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.


BAB II 20

Bagan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahProvinsi Jawa Timur

KEPALA BADANPENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

KEPALA BIDANGANGGARAN

KEPALA BIDANGPERBENDAHARAAN

KEPALABIDANG

AKUNTANSI

SEKRETARIS

KASUBBAGTATA USAHA

KASUBBAGPENYUSUNAN

PROGRAM

KASUBBAGKEUANGAN

KASUBBIDANGGARAN

PENDAPATANDAN

PEMBIAYAAN

KASUBBIDANGGARAN

BELANJA I

KASUBBIDANGGARANBELANJA II

KASUBBIDPENGELOLAAN

KAS

KASUBBIDPERBENDAHA

RAANBELANJA I

KASUBBIDPERBENDAHA

RAANBELANJA II

KASUBBIDAKUNTANSI

PENERIMAANKAS

KASUBBIDAKUNTANSI

PENGELUARANKAS

KASUBBIDAKUNTANSI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN

PELAKSANAAN APBD

KEPALA BIDANGPENGELOLAANASET DAERAH

KASUBBIDPERENCANAAN

DANPENATAUSAHAAN

KASUBBIDPENGGUNAAN

DANPEMANFAATAN

KASUBBIDPENGHAPUSAN

DANPEMINDAHTANGA

NAN

KEPALA BIDANGBINA KEUANGAN

KABUPATEN/KOTA

KASUBBIDBINA

KEUANGANWILAYAH I

KASUBBID BINAKEUANGANWILAYAH II

KASUBBIDBINA

KEUANGANWILAYAH III

KEPALA UPTLAB.

PENGELOLAANKEUANGAN

DAERAH

KASUBBAGTATA USAHA

KASIEPERENCANAAN

DANPROGRAM

KASIEPENINGKAT

ANKAPASITAS

SDM


BAB II 21

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia,

Pegawai BPKAD saat ini berjumlah 118 orang, dengan rincian :

A. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah, sebagai berikut :

NO. Golongan/Ruang Jumlah (org)

1 Pembina Utama Madya (IV/d) 1

2 Pembina Tingkat I (IV/b) 6

3 Pembina (IV/a) 10

4 Penata Tingkat I (III/d) 46

5 Penata (III/c) 18

6 Penata Muda Tingkat I (III/b) 13

7 Penata Muda (III/a) 14

8 Pengatur Tingkat I (II/d) -

9 Pengatur (II/c) 3

10 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 2

11 Pengatur Muda (II/a) 3

12 Juru Tingkat I (I/d) 2

J U M L A H 118

(Data per 31 Desember 2013)

B. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal, sebagai berikut :

NO. Tingkat Pendidikan Jumlah (org)

1 S - 3 (Doctoral) 12 S - 2 (Pasca Sarjana) 353 S - 1 (Sarjana) 714 D - 1 (Diploma 1) 15 SLTA 96 SLTP 1

J U M L A H 118(Data per 31 Desember 2013)


BAB II 22

C. Pegawai menurut eselon, sebagai berikut :

NO. Eselonisasi Jumlah (org)

1 Kepala Badan (Eselon I) 1

2 Sekretaris (Eselon III) 1

3 Kepala Bidang (Eselon III) 5

4 Kepala Sub Bagian (Eselon IV) 3

5 Kepala Sub Bidang (Eselon IV) 15

J U M L A H 25

(Data per 31 Desember 2013)

2.2.1. Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan,di BPKAD Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa fasilitas saranadan prasarana (Kendaraan Operasional, Alat Kantor dan RumahTangga serta Alat Studio dan Komunikasi), antara lain :

NO. Jenis Unit

A. Kendaraan Operasional

1 Kendaraan Roda 4 13

2 Kendaraan Roda 2 27

B. Alat Kantor dan Rumah Tangga

1 AC Split 45

2 Laptop 43

3 Personal Computer 201

4 Mesin Fotokopi 4

5 Scanner 17

6 Genset 1

7 Access Point 2

8 Jaringan 1

9 Almari 279

10 Kursi 774


BAB II 23

NO. Jenis Unit

11 Fingger Print 4

12 Screen Projector 6

13 Hidrant 2

14 Mesin Penghancur Kertas 16

15 Alat Pemadam Kebakaran 20

16 Server 16

17 Mesin Validasi 2

18 Filling Kabinet 51

19 Brankas 7

20 Pompa Air 2

C. Alat Studio dan Komunikasi

21 LCD Proyektor 19

22 Screen Motorized 3

23 Kamera 13

24 CCTV 2

25 Pesawat Telepon 26

26 Mesin Faximile 12

27 IP PABX 1

28 Televisi 25

29 Handycam 7

30 Power Mixer 1

31 Sound System 5

J U M L A H 1.647


BAB II 24

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD

Tabel 2.1Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur

NoIndikator KinerjaSesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target

SPM

TargetIKK

TargetIndikat

orLainnya

TahunDasar(2009)

Target RENSTRA SKPD Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (20)1 Persentase SKPD

yang menyusunRKA/RKPA tepatwaktu (setelahpenandatanganannota kesepakatanKUA dan PPAS,sesuai pasal 89ayat (2) huruf cdan ayat (3)Permendagri No.13/2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimanatelah diubahkedua kalinyadenganPermendagri21/2011)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Persentasepenerbitan SP2Dtepat waktu sejakditerimanyapengajuan SPMsecara lengkapdan benar sesuai

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


BAB II 25


Fungsi SKPD

Target

SPM

TargetIKK

TargetIndikat

orLainnya

TahunDasar(2009)


2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (20)pasal 217 ayat (1)Permendagri No.13/2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimanatelah diubahkedua kalinyadenganPermendagri21/2011)

3 Persentase SKPDyangmenyampaikanlaporan keuangantepat waktu(paling lambat 2(dua) bulansetelah TAberakhir, sesuaipasal 295 ayat (1)Permendagri No.13/2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimanatelah diubahkedua kalinyadenganPermendagri21/2011)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Jumlah aset tetaptanah yangbersertifikat

238bidang

6 6 53 54 60 65 6 53 54 60 65 100% 100% 100% 100% 100%


BAB II 26


Fungsi SKPD

Target

SPM

TargetIKK

TargetIndikat

orLainnya

TahunDasar(2009)


2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (20)5 Persentase

Rapeda tentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Kab./Kotadan Raper KDHtentangPenjabaranPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Kab./Kotayang dievaluasitepat waktu(paling lama 15hari kerja sejakditerimanyarancangan) sesuaipasal 111 ayat (5)Permendagri No.13/2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimanatelah diubahkedua kalinyadenganPermendagri21/2011)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


BAB II 27

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Jawa Timur selama periode 2009-2014 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.1 tentunya tidak terlepas dari

berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas,

penyempurnaan dan pengembangan pada masa yang akan datang, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan

kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks ;

2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap

tupoksi masing-masing ;

3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apa-

apa kenapa sekarang tidak bisa ;

4. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang dan antar SKPD masih belum dapat dilakukan lebih intens ;

5. Belum optimal pemanfaatan waktu dan kesempatan untuk mengikuti workshop, diklat, kursus dan bintek baik

formal ataupun informal karena intensitas dan ritme kerja di BPKAD yang relatif tinggi.


BAB II 28

Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur

Uraian

Anggaran pada Tahun(Rp)

Realisasi Anggaran pada Tahun(Rp) Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada

Tahun (%)

Rata-rataPertumbuhan

(Rp)Dasar(2009) 2010 2011 2012 2013 2014

Dasar(2009) 2010 2011 2012 2013

2014(Asum

si)2010 2011 2012 2013 2014 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

PendapatanDaerah

82.425.000.000

90.425.000.000

105.370.000.000

99.010.500.000

73.605.500.000

68.605.500.000

29.533.269.761

159.286.897.939

117.613.416.579

123.053.068.617

128.693.529.438

68.605.500.000

176,15

111,62

124,28

174,84

100,00

87.403.300.000

119.450.482.515

PendapatanAsli Daerah

82.425.000.000

90.425.000.000

105.370.000.000

99.010.500.000

73.605.500.000

68.605.500.000

29.533.269.761

159.286.897.939

117.613.416.579

123.053.068.617

128.693.529.438

68.605.500.000

176,15

111,62

124,28

174,84

100,00

87.403.300.000

119.450.482.515

Lain-lainPendapatanAsli DaerahYang Sah

82.425.000.000

90.425.000.000

105.370.000.000

99.010.500.000

73.605.500.000

68.605.500.000

29.533.269.761

159.286.897.939

117.613.416.579

123.053.068.617

128.693.529.438

68.605.500.000

176,15

111,62

124,28

174,84

100,00

87.403.300.000

119.450.482.515

BelanjaDaerah

66.614.117.154

69.435.854.000

82.955.000.000

78.780.000.000

77.277.000.000

101.447.828.000

57.387.077.117

60.737.047.278

80.138.923.786

73.200.349.249

73.927.275.208

101.447.828.000

352,68

384,21

371,12

382,44

400,00

81.979.136.400

77.890.284.704


BAB II 29

Uraian



Tahun (%)


(Rp)Dasar(2009) 2010 2011 2012 2013 2014

Dasar(2009) 2010 2011 2012 2013

2014(Asum


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

BelanjaTidakLangsung

24.792.054.154

23.820.754.000

24.902.101.135

29.089.375.961

30.857.849.400

39.168.429.000

22.686.077.936

21.209.731.719

24.825.182.350

28.555.716.318

30.456.196.972

39.168.429.000

89,04

99,69

98,17

98,70

100,00

29.567.701.899

28.843.051.272

BelanjaPegawai

24.792.054.154

23.820.754.000

24.902.101.135

29.089.375.961

30.857.849.400

39.168.429.000

22.686.077.936

21.209.731.719

24.825.182.350

28.555.716.318

30.456.196.972

39.168.429.000

89,04

99,69

98,17

98,70

100,00

29.567.701.899

28.843.051.272

BelanjaLangsung

41.822.063.000

45.615.100.000

58.052.898.865

49.690.624.039

46.419.150.600

62.279.399.000

34.700.999.181

39.527.315.559

55.313.741.436

44.644.632.931

43.471.078.236

62.279.399.000

263,64

284,52

272,95

283,74

300,00

52.411.434.501

49.047.233.432

BelanjaPegawai

18.474.302.180

21.255.418.000

23.526.808.500

21.679.400.700

23.332.125.000

28.395.694.100

15.685.417.500

19.000.722.500

22.737.513.800

20.668.522.000

22.016.173.000

28.395.694.100

89,39

96,65

95,34

94,36

100,00

23.637.889.260

22.563.725.080


BAB II 30

Uraian



Tahun (%)


(Rp)Dasar(2009) 2010 2011 2012 2013 2014

Dasar(2009) 2010 2011 2012 2013

2014(Asum


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

BelanjaBarang danJasa

22.429.410.820

23.445.697.000

25.145.660.365

23.339.593.339

21.136.927.900

31.055.959.900

18.218.280.081

19.702.016.559

23.850.351.604

19.602.030.028

19.567.052.236

31.055.959.900

84,03

94,85

83,99

92,57

100,00

24.824.767.701

22.755.482.065

BelanjaModal

918.350.000

913.985.000

9.380.430.000

4.671.630.000

1.950.097.700

2.827.745.000

797.301.600

824.576.500

8.725.876.032

4.374.080.903

1.887.853.000

2.827.745.000

90,22

93,02

93,63

96,81

100,00

3.948.777.540

3.728.026.287


BAB II 3131

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Jawa

Timur, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa dengan metode SWOT,

2.2.1. Strength (kekuatan),

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan

dan aset daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai wakil Pemerintah

Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang

APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang Pejabaran

APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kabupaten/Kota ;

2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

3. Memiliki salah satu fungsi mediator dan distribusi antara Pemerintah

Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait dengan belanja bagi hasil

Pajak dan Retribusi Daerah ;

4. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan

ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan cukup tinggi

(sebagian besar S1 dan S2) ;

5. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

2.2.2. Weaknes (kelemahan),

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan

pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk

pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman

dan implementasi ;


BAB II 3232

2. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan

(egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan

kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ;

3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian,

memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan

fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja ;

4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/

informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan

aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ;

5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar

belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya

tingkat kemauan pegawai untuk meningkatkan keahlian,

kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

2.2.3. Opportunity (peluang),

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas,

antara lain menyusun rancangan APBD/rancangan Perubahan APBD,

mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana

(SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk

itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD

melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan

keuangan daerah ;

2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun


BAB II 3333

2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi

dan sinkronisasi penyusunan APBD/Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta

kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi,

masing-masing Raperda Kab./Kota disampaikan kepada Gubernur

Jawa Timur untuk dievaluasi ;

3. Sesuai Pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a, Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom,

ditegaskan bahwa kewenangan Provinsi mengatur realokasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kabupaten/

Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan

guna kesejahteraan masyarakat ;

4. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Provinsi Jawa Timur

diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan

pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4. Treath (ancaman),

1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh

karena itu, kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru baik

melalui pengadaan baru maupun dari mutasi pegawai, dengan

harapan lebih memiliki dedikasi, loyalitas dan kompetensi yang

tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka menunjang

tugas pokok dan fungsi BPKAD ;

2. Euphoria terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang

seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda

terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku

antara Eksekutif, Legislatif dan masyarakat baik yang di provinsi

maupun di kabupaten/kota, namun kurang memperhatikan dan

mempertimbangkan dinamika yang berkembang.


BAB III 34

BAB IIIISU-ISU STRATEGIS/PROGRAM PRIORITAS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BPKAD

Berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah suatu kondisi atau

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa

datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang

percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan

berhasil guna, maka penyusunan rencana strategis perlu

memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal

maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika

kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik

langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, antara lain :

1. Disahkannya Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menegaskan bahwa

pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan

pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang

diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang

dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan serta

promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan

yang baik sehingga perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

karena sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepegawaian;


BAB III 35

2. Adanya rencana revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan untuk

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-

Undang tersebut terutama yang berhubungan isu mengenai

konsep desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), penyediaan layanan publik untuk pemerintah daerah dan

interaksi antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat

sipil ;

3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan

keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan

keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju

akrual ;

4. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang

menegaskan bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari pembinaan PNS

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum

dalam pembinaan PNS sehingga perlu dilakukan penilaian prestasi

kinerja untuk mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan sistem

prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem

prestasi kerja ;

5. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;


BAB III 36

6. Adanya rencana pembentukan Regional Sistem Informasi

Keuangan Daerah (SIKD), merupakan sistem informasi yang

mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan kabupaten/kota

dengan sistem pengelolaan keuangan provinsi.

Memperhatikan beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah

Pusat secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian kinerja

BPKAD, karena penyusunan dan penerbitan kebijakan tersebut

seringkali tidak melibatkan Pemerintah Daerah dan dilakukan

sosialisasi secara maksimal kepada stake holder serta tidak dibarengi

pula petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga pada tataran

pelaksanaannya sulit untuk diimplementasikan secara optimal sesuai

kondisi, karakter, dinamika dan kebutuhan di daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan suatu perencanaan

strategis yang erat kaitannya dengan proses yang akan dicapai dalam

kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan

langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dengan

perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan

sasaran pembangunan daerah Jawa Timur yang spesifik, realistis dan

konsisten dengan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,

Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” dan misi “Makin Mandiri dan

Sejahtera Bersama Wong Cilik”, sehingga dapat dilakukan kesepakatan

dengan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dan partisipatif

untuk mensinkronkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan

dana yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan Jawa Timur yang

lebih produktif, efisien, efektif, adil dan berkelanjutan.


BAB III 37

Perencanaan strategis memastikan bahwa sumber daya dan

dana diarahkan untuk mendukung isu-isu strategis/program prioritas

dan meminimalisir permasalahan, sekaligus menyediakan standarisasi

untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam

mencapai tujuan pembangunan daerah Jawa Timur agar lebih dapat

dirasakan seluruh masyarakat, sehingga dapat menumbuhkembangkan

rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap rencana strategis yang

telah disepakati bersama. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan

daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program kewilayahan yang

disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan

yang bersifat indikatif. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih

dijabarkan menjadi strategi pokok dan prioritas pembangunan, sasaran

dan arah kebijakan, serta program-program dan kegiatan pokok yang

akan dijalankan selama lima tahun mendatang.

Memperhatikan visi dan misi pembangunan Jawa Timur

sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tersebut,

BPKAD sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan

tugas tersebut BPKAD menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan

aset daerah ;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya ;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sebagai tindak lanjut Pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa untuk menjabarkan visi, misi

dan program prioritas Kepala Daerah terpilih perlu disusun Rencana


BAB III 38

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala

Daerah dilantik. Untuk menjabarkan visi dan misi sebagaimana yang

tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur dimaksud, Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun

Rencana Strategis SKPD yang memuat tentang isu-isu

strategis/program prioritas, perencanaan anggaran, program dan

kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-

faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok

dan fungsi BPKAD serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang

tertuang dalam RPJMD BAB VII point 7.2 Pogram Pembangunan pada

misi keempat “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”

dengan Program Unggulan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Secara Terpadu, yang dijabarkan dalam program prioritas

sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah ;

4. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan ;

5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah ;

6. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan

pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala daerah

dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:


BAB III 39

Tabel T-IV.C.1Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak

No. Misi dan Program KDH/Wakil KDH Permasalahan Pelayanan SKPDFaktor

Penghambat Pendorong

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik

1. Program Unggulan :

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan danAset Daerah secara Terpadu ;

2. Program Prioritas :

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran ;b. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur ;c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah;d. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen PenyelenggaraanPemerintahan ;

e. Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah ;

f. Pembinaan dan Fasilitasi PengelolaanKeuangan Kabupaten/Kota.

a. Terbatasnya kuantitas dan kualitasSumber Daya Aparatur yangmemiliki kompetensi dan latarbelakang pendidikan IT, keuangandan aset daerah.

a. Perbandingan jumlahPNS yang pensiundengan pengadaantidak sebanding ;

b. Distribusi PNS belummempertimbangkanurgensi dankebutuhan SKPD.

Secara bertahap dan

berkelanjutan dilakukan bintek,

workshop, desiminasi pengelolaan

keuangan daerah.

b. Terbatasnya Sumber Daya Aparaturyang memiliki keahlian menghitungumur ekonomis sarana danprasarana gedung kantor sesuaiPERPRES 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa bagiPemerintah sebagaimana telahdiubah dengan PERPRES 70 Tahun2012.

Rendahnya tingkatkompetensi dan adanyarasa khawatir/was-wasbagi PNS yang ditunjuksebagai pejabatpengadaan barang/jasa

Secara bertahap

mengikutsertakan PNS dalam

pelatihan dan ujian sertifikasi

pengadaan barang dan jasa.


BAB III 40

c. Terbatasnya data pendukung/buktikepemilikan yang sah atas asettetap tanah Pemerintah ProvinsiJawa Timur.

Adanya sebagian asetPemerintah ProvinsiJawa Timur yangriwayat perolehannyamasih belum jelas/clear.

Secara aktif dan berkelanjutanmelakukan penelusuran,inventarisasi, identifikasi dankonsolidasi dengan SKPD sebagaipengguna barang.

d. Proses sertifikasi aset tetap tanah

memerlukan waktu relatif lama.

Sistem, prosedur dan

persyaratan pengajuan

sertifikasi antar Kantor

Pertanahan berbeda.

Secara intensif dan terstruktur

melakukan koordinasi dan kerja

sama dengan BPN yang

dituangkan dalam SPKS serta

kerja sama dengan Notaris.

e. Euphoria implementasi kebijakan

dan regulasi tentang Otonomi

Daerah dalam menunjang

penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di kabupaten/kota,

kecamatan dan desa

Adanya perbedaan visi

dan misi kepala daerah

sebagai pemegang

kekuasaan dan di

daerah

Melakukan sosialisasi dan

koordinasi dengan Instansi/

Lembaga terkait dan

Pemerintahan Kab/Kota se Jawa

Timur sampai dengan tingkat

desa/kelurahan.


BAB III 4141

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis/Program Prioritas

1. Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan

Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) sebagai unsur staf selain

melaksanakan tugas sebagai SKPD, BPKAD juga melaksanakan

tugas lain, diantaranya :

a. Menyusun APBD dan Perubahan APBD ;

b. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ;

c. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah ;

e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD ;

f. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ;

g. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan

dan pengeluaran kas ;

h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;

i. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;

j. Mengesahkan DPA-SKPD.

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang

kelancaran pelaksanaannya BPKAD memberikan fasilitasi dan

pelayanan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur mulai dari :

a. Perencanaan anggaran, antara lain penyusunan program dan

anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana

Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen

Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPA/DPPA) ;


BAB III 4242

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain penerbitan SPD,

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan

tunjangan PNS, pengecekan pembebanan rekening belanja dan

ketersediaan dana untuk diterbitkan O21 ;

c. Penyusunan laporan, meliputi penyusunan laporan keuangan

daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan BPKAD

selaku entitas akuntansi.

2. Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra-SKPD),

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah

perencanaan strategis yang bertujuan untuk membantu

memberikan guide line dan mengarahkan penyusunan program

kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Sasaran

strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu

tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, terjangkau dan

rasional untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke

depan. Mendasari sasaran kelima dari misi keempat pada RPJMD

BAB VII Point 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Daerah yaitu “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan

aset daerah” serta indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur,

maka sasaran jangka menengah yang dirumuskan, adalah :

a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah


b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota

se-Jawa Timur.

3. Isu-isu Strategis/Program Prioritas,

Bahwa sebagai upaya mensinergikan perencanaan pembangunan

nasional dengan pembangunan daerah, maka diperlukan suatu

media yang dapat menjembatani kedua struktur perencanaan

pembangunan tersebut dan menjadi wadah untuk menampung

kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga


BAB III 4343

terdapat keterkaitan dan sinergitas yang dapat disandingkan

keselarasannya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang

berkesimbungan. Dalam upaya sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan

pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat pusat maupun

provinsi, dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis

daerah beserta kegiatannya.

Isu-isu strategis/program prioritas daerah adalah, sasaran strategis

pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan

untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah

dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan

induk RPJMD dengan spesifikasi, antara lain :

a. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah ;

b. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional ;

c. Memiliki daya ungkit dengan pertumbuhan ekonomi dan

pelayanan dasar ;

d. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau

sebagian ;

e. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Mekanisme pelaksanaan isu strategis daerah diawali dengan

melakukan kompilasi isu atau program yang menjadi prioritas

pembangunan daerah yang tercantum dalam dokuman

perencanaan dan kebijakan untuk kemudian diuji dengan kriteria

dan pembobotan skala prioritas penyusunan dan penetapan isu

strategis daerah oleh pemerintah daerah pada masa pra

MUSRENBANG, pemetaan kegiatan prioritas ke dalam satu program

strategis daerah dan pembahasan dalam MUSRENBANG melalui

BAPPENAS.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun

2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan

Sub Bidang Badan Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerah Provinsi


BAB III 4444

Jawa Timur, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dengan

perencanaan dan penganggaran di Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 –

2019 melalui penyusunan isu-isu strategis/program prioritas.

Pengertian isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis

SKPD yang relevan untuk mendukung pencapaian visi dan misi

SKPD dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu kepada

RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prakiraan

kapasitas perencanaan yang akan datang. Spesifikasi isu

strategis/program prioritas SKPD merupakan bagian dari

pencapaian misi dan prioritas yang mempunyai keterkaitan dengan

isu strategis daerah dengan daya ungkit yang tinggi untuk

menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, isu strategis/program

prioritas SKPD juga diharapkan mampu memberikan manfaat

sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan

program prioritas dan strategis antara SKPD dengan program

prioritas pemerintah daerah. Spesifikasi isu-isu strategis SKPD-

BPKAD untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program

kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

antara lain :


BAB III 45

Tabel T-IV.C.7Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis/Program Prioritas

No KriteriaBobot

(1) (2) (3)

1. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaiansasaran RPJMD Provinsi

30

2. Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD 20

3. Dampak yang ditimbulkan terhadap publik/SKPD 15

4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 20

5. Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani 15

Total 100

Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis/program pada suatu SKPD perlu ditetapkan parameter penilaiandengan menggunakan skala linkert, sebagai berikut :

1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas ;

2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas ;

3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas ;

4. Nilai 4 untuk skala prioritas ;

5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas.


BAB III 46

Tabel T-IV.C.8

Nilai Skala Kriteria

No Isu Strategis/Program PrioritasNilai Skala Kriteria Ke- Total Skor

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 90 60 45 60 45 300

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90 60 45 60 45 300

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 120 80 60 60 60 380

4. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi DokumenPenyelenggaan Pemerintahan

90 60 45 60 60 315

5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah

150 100 75 100 75 500

6. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota 150 80 60 100 60 450


BAB III 47

Tabel T-IV.C.9

Rata-rata Skor Isu Strategis/Program Prioritas

No Isu Strategis/Program Prioritas Total Skor Rata-rataSkor

(1) (2) (3) (4)

1. Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 300 60

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300 60

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 380 76

4. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi DokumenPenyelenggaan Pemerintahan

315 63

5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah

500 100

6. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota 450 90

Dengan mendasari hasil penghitungan nilai skala kriteria tersebut, dapat diketahui rata-rata skor masing-masing isustrategis/program prioritas yang menunjukkan urutan program prioritas, sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ;

2. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota ;

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah ;

4. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaan Pemerintahan ;

5. Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.


BAB IV 48

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Perumusan visi dan misi jangka menengah Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu

tahapan penting penyusunan RENSTRA. Selain itu, visi juga

menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal yang ingin dicapai (clarity of

direction) berdasarkan realita, terukur dan fokus pada masa yang akan

datang untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan capaian

kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang telah

ditargetkan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.

Untuk menghasilkan perwujudan visi yang salah satunya berlandaskan

pada kekuatan terbaik dan identifikasi peermasalahan SKPD harus

mampu mengungkapkan peta kekuatan yang paling dominan dalam

realisasi pembangunan daerah di tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan SKPD harus dapat mengungkapkan potensi-potensi

kekuatan layanan yang belum tereksplorasi menjadi salah satu faktor

keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Disamping itu, visi juga merupakan gambaran arah

pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

yang akan datang. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan

dan tantangan yang dihadapi ke depan serta tugas pokok dan

fungsinya di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan perlu

disusun guide line dan visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur dengan tahapan sebagaimana tabel berikut :


BAB IV 49

Tabel T-IV.C.11Perumusan Visi

No Perwujudan Visi Pokok-Pokok Visi Pernyataan Visi

1

Tertib dan tepat waktu

dalam administrasi

pengelolaan keuangan

daerah

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah secara

tertib

”Pengelolaan keuangan

dan aset daerah

dilakukan secara tertib,

normatif dan

berkelanjutan”

2

Mewujudkan profesional

dan taat pada pedoman

pengelolaan keuangan dan

aset daerah

Normatif

3

Mempermudah proses dan

tahapan dari perencanaan,

pelaksanaan sampai

pelaporan

Berkelanjutan

Tabel T-IV.C.12Penyusunan Penjelasan Visi

Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi

”Pengelolaan keuangan danaset daerah dilakukan secaratertib, normatif danberkelanjutan”

Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah secaratertib

bahwa pengelolaankeuangan dan asetdaerah harus tertib dantepat waktu.

Normatif bahwa pengelolaankeuangan dan asetdaerah harus patuh dantaat kepada ketentuannormatif.

Berkelanjutan bahwa pengelolaankeuangan dan asetdaerah dilakukan secarasistematis mulai dariproses perencanaansampai denganpelaporannya.


BAB IV 50

Sedangkan, misi adalah rumusan umum yang memuat tentang

upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas, pokok dan fungsi

dalam rangka mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan,

rumusan misi mempunyai peran penting yang diharapkan dapat

memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan

untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visi

SKPD. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, maka ditetapkan

misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

sebagai berikut ”Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang lebih transparan dan akuntabel”.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara profesional,

tepat waktu dan berdayaguna dengan didukung bukti-bukti

administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan harus patuh dan taat

kepada ketentuan normatif. Perwujudan dari visi tersebut dapat

dijabarkan :

- Transparan,

Mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah

dilakukan secara sistematis dan terbuka mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya ;

- Akuntabel,

Mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah

harus dapat dilaksanakan dengan baik, bersih dan dapat

dipertanggungjawabkan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD,

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Memperhatikan definisi tujuan, maka rumusan tujuan yang ditetapkan

adalah sebagai berikut :


BAB IV 51

a. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

b. Optimalisasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, maka

sasaran yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah


b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota se-

Jawa Timur.


BAB IV 52

Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULATAHUNDASAR(2013)

TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN

2015 2016 2017 2018 2019(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1 Optimalisasi

pengelolaankeuangan dan asetdaerah

Meningkatnyakualitaspengelolaankeuangan dan asetdaerah ProvinsiJawa Timur

Ketepatan waktupenyusunan RAPBDProvinsi Jawa Timur

Tanggal penyampaian RAPBD -Tanggal penandatangananNota Kesepakatan KUA PPAS

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Ketepatan waktupenyusunan RPAPBDProvinsi Jawa Timur

Tanggal penyampaian RPAPBD- Tanggal penandatangananNota Kesepakatan KUA PPAS

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Rasio KemandirianKeuangan Daerah

Realisasi Pendapatan AsliDaerah

Realisasi (Dana Perimbangan+ Pinjaman Daerah)

300 310 320 330 340

Toleransi deviasipenyerapan keuangansesuai target

Realisasi Belanja Daerah

Target Belanja Daerah

5,0 4,9 4,8 4,7 4,6

Persentase SKPD denganrealisasi diatas 95%

Jumlah SKPD dengan realisasidiatas 95%

Jumlah SKPD dilingkunganPemerintah Provinsi Jawa

Timur

23 24 25 26 27

100% -


BAB IV 53



2015 2016 2017 2018 2019(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Persentase SKPD yangmenerapkan AccrualAccounting BasedCapacity Building

Jumlah SKPD yang berhasilmenerapkan Accrual Accounting

Based Capacity Building

Jumlah SKPD dilingkunganPemerintah Provinsi Jawa

Timur

70 75 80 85 90

Persentase LaporanKeuangan SKPD sesuaiStandar AkuntansiPemerintahan (SAP)

Jumlah Laporan KeuanganSKPD sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

Jumlah Laporan KeuanganSKPD dilingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

75 80 85 90 95

Persentase tanah milikPemerintah ProvinsiJawa Timur yangbersertifikat

Luas tanah yang bersertifikat

Luas seluruh tanah milikPemerintah Provinsi Jawa

Timur

19,99 20,68 21,38 22,07 22,76

Persentase Aset TetapTanah dan Bangunanyang digunakan dandimanfaatkan

Jumlah Aset Tetap Tanah danBangunan yang digunakan dan

dimanfaatkan

Jumlah Aset Tetap Tanah danBangunan

98,85 98,87 98,89 98,91 98,92


BAB IV 54



2015 2016 2017 2018 2019(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Persentase sertifikasikompetensi pengelolakeuangan daerahPemerintah ProvinsiJawa Timur

Jumlah pengelola keuangandaerah SKPD yang

bersertifikat

Jumlah pengelola keuangandaerah SKPD yang ada

20 40 60 80 100

2 Optimalisasipengelolaankeuangankab./kota

MeningkatnyakualitaspengelolaankeuanganKabupaten/Kota seJawa Timur

PersentaseRaperda/RaperkadaKab./Kota tentang APBDyang dievaluasiGubernur paling lambat1 bulan sebelumdimulainya tahunanggaran

Jumlah Kab./Kota yangmenyampaikan

Raperda/Raperkada ttg APBDpaling lambat 1 bulan sebelum

TA berakhir

Jumlah Kabupaten / Kota diJawa Timur

100 100 100 100 100

PersentaseRaperda/RaperkadaKab./Kota tentangPerubahan APBD yangdievaluasi Gubernurpaling lambat 3 bulansebelum tahun anggaranberakhir


Raperda/Raperkada ttgPerubahan APBD paling lambat3 bulan sebelum TA berakhir


100 100 100 100 100


BAB IV 55



2015 2016 2017 2018 2019(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

PersentaseRaperda/RaperkadaKab./Kota tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD yangdievaluasi Gubernurpaling lambat 7 bulansebelum tahun anggaranberakhir


Raperda/Raperkada ttgPertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD paling lambat7 bulan sebelum TA berakhir


100 100 100 100 100


BAB IV 5656

4.3. Strategi dan Kebijakan BPKAD ,

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang

telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan

melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan

kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan

perencanaan komprehensif tentang bagaiman SKPD dapat mencapai

tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran

untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data

yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan

strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada,

untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan strategi, antara

lain :


BAB IV 57

Tabel T-IV.C.14

Penentuan Alternatif Strategi

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang : Ancaman :

1. Fungsi strategis dalam rangka fasilitasiSKPD melakukan perencanaananggaran, pelaksanaan danpengelolaan keuangan daerah

1. Kelancaran pelaksanaan PP Nomor 71Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintah berbasis akrual

2. Kewenangan mengatur dan realokasiPendapatan Asli Daerah (PAD) untukkeseimbangan penyelenggaraanpembangunan guna kesejahteraanmasyarakat

2. Euphoria pelaksanaan otonomi daerahyang tidak diimbangi denganpemahaman yang komprehensifsehingga menimbulkan persepsi yangberbeda

3. Melaksanakan pembinaan kepadaKab./Kota melalui fungsi evaluasiRaperda APBD, Perubahan APBD danPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

3. Inkonsistensi dan tidak sinkronnyaantara pelaksanaan program kegiatandengan dokumen perencanaan dandinamika yang berkembang

Kekuatan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :

1. Posisi strategis sebagai wakil PemerintahPusat untuk mengevaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kab./Kota

1. Optimalisasi alokasi anggaran untukmendukung peningkatan kualitaspenyelenggaraan pemerintahan danpelayanan kepada masyarakat

1. Menyempurnakan dan mengembangkansistem aplikasi pengelolaan keuangandaerah sesuai kebutuhan dan dinamikayang berkembang sebagai akibatadanya perubahan kebijakan


BAB IV 58

2. Memiliki peran strategis menyusun APBD,Perubahan APBD, menerbitkan SPD, SP2Ddan mengesahkan dokumen pengelolaankeuangan lainnya

2. Mengoptimalkan dan meningkatkansumber-sumber pendapatan daerahdan melakukan pembinaan kepadaSKPD di lingkungan PemerintahProvinsi Jawa Timur serta koordinasidengan Pemerintah Kab./Kota seJawa Timur

2. Meningkatkan kualitas koordinasi dansinkronisasi antara Pemerintah Pusatdengan Pemerintahan Daerah,Eksekutif dan Legislatif

3. Memiliki sarana dan prasarana serta sisteminformasi yang cukup memadai untukmenunjang kelancaran pengelolaan keuangandan aset daerah

3. Pengembangan teknologi informasibaik secara online dan websitetentang data base pengelolaankeuangan dan aset daerah

3. Melakukan review dan evaluasiterhadap implementasi, ketersediaandan kehandalan sistem informasi

Kelemahan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :

1. Adanya peraturan dan kebijakan pemerintahyang diterbitkan pada tahun anggaranberjalan

1. Melakukan koordinasi dan komunikasilebih inten dengan Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait

1. Melakukan sosialisasi teknis terhadapperubahan kebijakan danpendampingan kepada para pengelolakeuangan di SKPD

2. Adanya pola pikir/mind set egosektoral dalammemahami dan melaksanakan tupoksi

2. Secara bertahap dan berkelanjutanmemberikan pemahaman danmotivasi melalui pembinaan pegawai

2. Membangun sinergitas antar organisasi/unit organisasi dan antar pegawaimelalui kegiatan outbond, tukar pikirdan pengembangan potensi denganmelibatkan tenaga profesional

3. Terbatasnya kualitas SDM yang memiliki latarbelakang pendidikan dan kompetensi dibidang keuangan dan akuntansi

3. Melakukan pemetaan kapasitas dankemampuan pegawai danpemerataan distribusi pegawai sesuaibeban tugas dan kompleksitaspermasalahan

3. Meningkatkan kualitas dan intensitaspelaksanaan bintek, pelatihan, kursusdan membuka akses informasibeasiswa baik di dalam negeri maupunluar negeri baik formal maupuninformal kepada seluruh pegawai


BAB IV 59

Tabel T-IV.C.16

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel

Misi : Pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, normatif dan berkelanjutan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Tujuan 1

Optimalisasi pengelolaankeuangan dan aset daerah

Meningkatnya kualitaspengelolaan keuangan danaset daerah Provinsi JawaTimur

1. Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaanprogram, kegiatan dananggaran (RPJMD, Renstra,KUA-PPAS, Renja,RKA/RKPA dan DPA/DPPA)dengan pelaksanaan ;

1. Peningkatan kualitasperencanaan program,kegiatan dan anggaranSKPD dilingkunganPemerintah Provinsi JawaTimur ;

2. Mengoptimalkan fungsiteknologi informasi secaraonline dan berbasis web

2. Peningkatan pengelolaandan pengolahan data basekeuangan dan aset daerah ;

3. Meningkatkan kualitasSumber Daya Aparatur dansarana prasaranapenunjang lain di bidangpengelolaan keuangan danaset daerah ;

3. Peningkatan kapasitassumber daya aparatur SKPDserta penataankelembagaan danpemberdayaan fungsi LABKeuangan Daerah ;

4. Melakukan up date aplikasisistem informasi sesuaikebutuhan dan dinamikayang berkembang ;

4. Peningkatanprofesionalisme pengelolaankeuangan dan aset daerahyang didukung dengansistem aplikasi ;


BAB IV 60

5. Melakukan rekonsiliasisecara berkala danpendampingan baiklangsung maupun tidaklangsung kepada SKPD ;

6. Melakukan inventarisasi danpemetaan aset daerah ;

5. Penyusunan laporankeuangan daerah sesuaiStandart AkuntansiPemerintah (SAP) ;

6. Peningkatan transparansidan validitas pengelolaandata aset

Tujuan 2

Optimalisasi pengelolaankeuangan kabupaten/kota

Meningkatnya kualitaspengelolaan keuanganKabupaten/Kota se JawaTimur

1. Meningkatkan kualitasSumber Daya Aparaturutamanya dibidangpengelolaan keuangankab./kota ;

2. Melakukan evaluasi Raperdatentang APBD, PAPBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKab./Kota serta Raper KDHtentang Penjabaran APBD,PAPBD danPertanggungjawaban Pelak-sanaan APBD Kab./Kotasecara komprehensif danlebih mendalam.

Memberikan Fasilitasi danPembinaan dalam rangkaPenyusunan RancanganPeraturan Daerah danRancangan Peraturan KepalaDaerah Kab./Kota se JawaTimur sesuai ketentuan danregulasi.


BAB V 61

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 5.1Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahProvinsi Jawa Timur

Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan

Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

padaAwal

TahunPerencan

aan(2013)

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

KerjaSKPDPenanggungjawab

Lokasi2015 2016 2017 2018 2019Kondisi Kinerja

pada akhirperiode

Renstra SKPD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Optimalisasipengelolaankeuangandanasetdaerah

Meningkatnyakualitaspengelolaankeuangan danasetdaerahProvinsiJawaTimur

Indekskepuasanmasyarakat/aparaturterhadappelayananadministrasiperkantoran dankenyamanankantor(Persen)

1 020 0800 Program

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Indekskepuasanmasyarakat/aparaturterhadappelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor

100 100

11.964.844.368,00

100

11.992.540.900,00

100

13.041.888.400,00

100

14.248.263.200,00

100

15.601.848.300,00

100

66.849.385.168,00

BPKAD Jatim


BAB V 62


Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

padaAwal

TahunPerencan

aan(2013)




pada akhirperiode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1

Kegiatan

PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

Persentaseaparaturyangterfasilitasidalampelayananadministrasiperkantoran

100 100

11.964.844.368,00

100

11.992.540.900,00

100

13.041.888.400,00

100

14.248.263.200,00

100

15.601.848.300,00

100

66.849.385.168,00

BPKAD Jatim

Persentasesaranadanprasaranaaparaturyanglayakfungsi

Program

Peningkatan SaranadanPrasaranaAparatur

Persentasesarana danprasaranaaparaturyang layakfungsi

100 100 9.040.282.768,00

100 7.042.288.100,00100 7.658.488.500,00

100 8.366.898.900,00

100 9.161.754.600,00

100

41.269.712.868,00

BPKAD Jatim


BAB V 63


Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

padaAwal

TahunPerencan

aan(2013)




pada akhirperiode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1

Kegiatan

PenyediaanPeralatandanKelengkapan Sarana

Persentaseketersediaan peralatandankelengkapan saranapenunjangoperasionalkantor

100 100 3.871.145.000,00

100 2.025.514.500,00

100 2.202.747.100,00

100 2.406.501.300,00

100 2.635.119.000,00

100

13.141.026.900,00

BPKAD Jatim

2 PemeliharaanPeralatandanKelengkapan Sarana

Persentaseperalatansaranakantoryangterpelihara

100 100

1.084.000.000,00

100

1.873.430.000,00

1002.037.355.200,00

100

2.225.810.600,00

100

2.437.262.700,00

100

9.657.858.500,00

BPKAD Jatim


BAB V 64


Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

padaAwal

TahunPerencan

aan(2013)




pada akhirperiode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

3 PemeliharaanPeralatandanKelengkapanPrasarana

Persentaseperalatandankelengkapanprasaranayangterpelihara

100 100 4.085137.768,00

100

3.143.343.600,00

100

3.418.386.200,00

100

3.734.587.000,00

1004.089.372.900,00

100

18.470.827.468,00

BPKAD Jatim

Persentasekelembagaanyangtepatfungsi

Program

ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah

Persentasekelembagaan yangtepat fungsi

100 100

9.891.683.000,00

100

10.448.686.200,00

100

11.051.158.400,00

100

11.706.375.500,00

100

12.411.040.100,00

100

55.508.943.200,00

BPKAD Jatim


BAB V 65


Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

padaAwal

TahunPerencan

aan(2013)




pada akhirperiode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1

Kegiatan

PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur

PersentasesumberdayaaparaturBPKADyangterlatih danterdidikdalambidangpengelolaan keuangandan asetdaerah

18 20

3.721.250.000,00

40

4.028.253.200,00

60

4.380.725.400,00

80

4.785.942.500,00

100

5.240.607.100,00

100

22.156.778.200,00

BPKAD Jatim

2 FasilitasiLaboratoriumKeuanganDaerah

JumlahSumberDayaAparaturpada SKPDyangmemahamipengelolaan keuangandaerah

- 720 6.170.433.000,00

1080 6.420.433.000,001440 6.670.433.000,00

1800 6.920.433.000,00

2160 7.170.433.000,00

7200

33.352.165.000,00

BPKAD Jatim


BAB V 66


Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

padaAwal

TahunPerencan

aan(2013)




pada akhirperiode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahanyangdisusuntepatwaktu

Program

'ProgramPenyusunan,Pengendalian danEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan

Persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusuntepat waktu

- 100

6.352.868.864,00

100

7.670.599.800,00

100

8.341.784.700,00

100

9.113.407.600,00

100

9.979.188.500,00

100

41.457.849.464,00

BPKAD Jatim

Kegiatan

PenyusunanDokumenPerencanaan

Jumlahdokumenperencanaanprogram,kegiatandananggaran

- 5

2.945.048.864,00

53.981.634.600,00

5

4.330.035.000,00

5

4.730.571.000,00

6

5.179.982.400,00

6

21.167.271.864,00

BPKAD Jatim


BAB V 67


Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

padaAwal

TahunPerencan

aan(2013)




pada akhirperiode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

PenyusunanLaporanHasilPelaksanaanRencanaProgramdanAnggaran

Jumlahdokumenlaporankinerjasertarealisasiprogram,kegiatandananggaran

- 7 3.407.820.000,00

7 3.688.965.200,00

7 4.011.749.700,00

7 4.382.836.600,00

7 4.799.206.100,007

20.290.577.600,00

BPKAD Jatim

RaperdatentangAPBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD

Program

Peningkatan danpengembanganpengelolaankeuangandaerah

RaperdatentangAPBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

3 3

31.681.519.000,00

3

34.295.244.800,00

3

37.296.079.200,00

3

40.745.967.100,00

3

44.616.834.600,00

3

188.635.644.700,00

BPKAD Jatim

Rapergub

tentangPenjaba

ranAPBD,

RapergubtentangPenjabaranAPBD,PAPBD,Pertanggun

3 3 3 3 3 3 3


BAB V 68


Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

padaAwal

TahunPerencan

aan(2013)




pada akhirperiode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

PAPBD,Pertanggungjaw

abanPelaksa

naanAPBD

gjawabanPelaksanaan APBD

Jumlahsertifikatasettetaptanah

Jumlahsertifikataset tetaptanah

108 150 100 100 100 100 100

Kegiatan

1 Penyusunankebijakanakuntansi

PersentaseSKPD yangmenerapkan AccrualAccountingBasedCapacityBuilding(persen)

70

4.152.264.000,00

75

4.494.825.800,00

80

4.888.123.100,00

85

5.340.274.500,00

90

5.847.600.600,00

90

24.723.088.000,00

BPKAD Jatim


BAB V 69


Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

padaAwal

TahunPerencan

aan(2013)




pada akhirperiode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 PenyusunanRaperdatentangAPBD

Ketepatanwaktupenyusunan RAPBDProvinsiJawa Timur

Tepatwaktu

Tepatwaktu

4.434.455.000,00

Tepatwaktu

4.800.297.600,00

Tepatwaktu

5.220.323.700,00

Tepatwaktu

5.703.203.700,00

Tepatwaktu

6.245.008.100,00Tepatwaktu

26.403.288.100,00

BPKAD Jatim

3 PenyusunanRaperdatentangPerubahanAPBD

Ketepatanwaktupenyusunan RPAPBDProvinsiJawa Timur

Tepatwaktu

Tepatwaktu

3.472.846.000,00

Tepatwaktu

3.759.355.800,00

Tepatwaktu

4.088.299.500,00Tepatwaktu

4.466.467.300,00

Tepatwaktu

4.890.781.700,00

Tepatwaktu

20.677.750.300,00

BPKAD Jatim

4 PenyusunanRaperdatentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBd

PersentaseLaporanKeuanganSKPDsesuaiStandarAkuntansiPemerintahan (persen)

75

3.096.987.000,00

80

3.352.488.500,00

85

3.645.831.300,00

90

3.983.070.700,00

95

4.361.462.500,00

95

18.439.840.000,00

BPKAD Jatim


BAB V 70


Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

padaAwal

TahunPerencan

aan(2013)




pada akhirperiode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

5 Peningkatanmanajemenaset/barang daerah

PersentaseAset TetapTanah danBangunanyangdigunakandandimanfaatkan

98,85

2.172.034.000,00

98,87

2.351.226.900,00

98,89

2.556.959.300,00

98,91

2.793.478.100,00

98,923.058.858.600,00

98,92

12.932.556.900,00

BPKAD Jatim

6 Peningkatan

kapasitaskeuanganpemerintah daerah

- Toleransideviasipenyerapankeuangansesuaitarget

-PersentaseSKPD denganrealisasi diatas95%

5,0

23

2.482.400.000,00

4,9

24

2.687.198.000,00

4,8

25

2.922.327.900,004,7

26

3.192.643.300,00

4,6

27

3.495.944.500,00

4,6

27

14.780.513.700,00

BPKAD Jatim

7 Penataan,pengembagan sistemdanpengelolaankeuangandaerah

RasioKemandirianKeuanganDaerah

3003.957.469.000,00

310

4.283.960.200,00

320

4.658.806.800,00

330

5.089.746.500,00

340

5.573.272.500,00

340

23.563.255.000,00

BPKAD Jatim


BAB V 71


Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

padaAwal

TahunPerencan

aan(2013)




pada akhirperiode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

8 Pemantapan SistemInformasiKeuanganDaerah

JumlahSKPD yangterfasilitasisisteminformasikeuangandan asetdaerah

74 74

2.312.697.000,00

74

2.503.494.600,00

74

2.722.550.400,00

74

2.974.386.400,00

743.256.953.200,00

74

13.770.081.600,00

BPKAD Jatim

9 Optimalisasipengelolaan aset

PersentaseAset TetapTanah danBangunanyangdigunakandandimanfaatkan

98,85

2.350.131.000,00

98,87

2.544.016.900,00

98,89

2.766.618.400,00

98,91

3.022.530.700,00

98,92

3.309.671.200,00

98,92

13.992.968.200,00

BPKAD Jatim

10 Percepatansertifikasiasaetdaerah

Persentasetanah milikPemerintahProvinsiJawa Timuryangbersertifikat

19,99

3.250.236.000,00

20,683.518.380.500,00

21,38

3.826.238.800,00

22,07

4.180.165.900,00

22,76

4.577.281.700,00

22,76

19.352.302.900,00

BPKAD Jatim


BAB V 72


Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

padaAwal

TahunPerencan

aan(2013)




pada akhirperiode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

11 PemberdayaanKapasitasLaboratoriumKeuanganDaerah

PersentasesertifikasikompetensipengelolakeuangandaerahPemerintahProvinsiJawa Timur

20

5.900.000.000,00

40

6.386.750.000,00

60

6.945.590.000,00

80

7.588.057.000,00

1008.308.923.000,00

100

35.129.320.000,00

BPKAD Jatim

OptimalisasipengelolaankeuangandaerahKab./Kota

Meningkatnyapengelolaankeuangan danasetdaerahKabupaten/kotase JawaTimur

Keputusangubernur tentangevaluasirancangan perdatentangAPBD,PAPBDdanPertanggungjawabanpelaksanaanAPBDkab/kotase Jatim

Program

Pembinaan danfasilitasipengelolaankeuangankab./kota

KeputusangubernurtentangevaluasirancanganperdatentangAPBD,PAPBDdanPertanggungjawabanpelaksanaan APBDkab/kota seJatim

38 38

5.273.222.000,00

38

5.708.262.900,00

386.207.736.000,00

38

6.781.951.600,00

38

7.426.237.100,00

38

31.397.409.600,00

BPKAD Jatim

Kegiatan


BAB V 73


Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

padaAwal

TahunPerencan

aan(2013)




pada akhirperiode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 AnalisadanevaluasiRaperdatentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDkab./kotadan RaperKDHtentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDkab/kota

PersentaseRaperda/RaperkadaKab./KotatentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDyangdievaluasiGubernurpalinglambat 7bulansebelumtahunanggaranberakhir

100 100

2.472.555.000,00

100

2.676.540.800,00

100

2.910.738.200,00

100

3.179.981.500,00

1003.482.079.800,00

100

14.721.895.300,00

BPKAD Jatim


BAB V 74


Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)

danKegiatan(Output)

DataCapaian

padaAwal

TahunPerencan

aan(2013)




pada akhirperiode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 Analisadanevaluasiraperdakab.kota

-PersentaseRaperda/RaperkadaKab./KotatentangAPBD yangdievaluasiGubernurpalinglambat 1bulansebelumdimulainyatahunanggaran

-PersentaseRaperda/RaperkadaKab./KotatentangPerubahanAPBD yangdievaluasiGubernurpalinglambat 3bulansebelumtahunanggaranberakhir

100

100

100

100

2.800.667.000,00

100

100

3.031.722.100,00

100

100

3.296.997.800,00

100

100

3601.970.100,00

100

100

3.944.157.300,00100

100

16.675.514.300,00

BPKAD Jatim


BAB VI 75

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Jawa Timur adalah untuk menjaga konsistensi dan

kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana

strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019 dengan indikator kinerja, antara lain :

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Timur ;

2. Ketepatan waktu penyusunan RPAPBD Provinsi Jawa Timur ;

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ;

4. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target ;

5. Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95% ;

6. Persentase SKPD yang menerapkan Accrual Accounting Based Capacity

Building ;

7. Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) ;

8. Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat

9. Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan

dimanfaatkan ;

10. Persentase sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah Pemerintah


11. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi

Gubernur paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran ;

12. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD yang

dievaluasi Gubernur paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran

berakhir ;

13. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 7 bulansebelum tahun anggaran berakhir ;


BAB VI 76

Tabel 6.1Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

BPKAD Provinsi Jawa Timur

Kode

Bidang UrusanPemerintahandan Program

PrioritasPembangunan

Indikator KinerjaProgram (outcome)

KondisiKinerjapadaAwal

RPJMD(Tahun2014)

(Tahun0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenang

gungJawab

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD

target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Urusan Wajib

OtonomiDaerah,PemerintahanUmum,AdministrasiKeuanganDaerah,PerangkatDaerah,KepegawaiandanPersandian

x xx 01 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

1 Indeks kepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor

100 100 11.964.844.368 100 11.992.540.900 100 13.041.888.400 100 14.248.263.200 100 15.601.848.300 100 66.849.385.168 BPKAD


BAB VI 77

Kode





RPJMD(Tahun2014)

(Tahun0)


SKPDPenang

gungJawab



(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

x xx 02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

1 Persentase saranadan prasaranaaparatur yang layakfungsi (Persen)

100 100 9.040.282.768 100 7.042.288.100 100 7.658.488.500 100 8.366.898.900 100 9.161.754.600 100 41.269.712.868 BPKAD

x xx 03 ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah

1 Persentasekelembagaan yangtepat fungsi (Persen)

100 100 9.891.683.000 100 10.448.686.200 100 11.051.158.400 100 11.706.375.500 100 12.411.040.100 100 55.508.943.200 BPKAD

x xx 04 ProgramPenyusunan,Pengendaliandan EvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan

1 Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu(Persen)

- 100 6.352.868.864 100 7.670.599.800 100 8.341.784.700 100 9.113.407.600 100 9.979.188.500 100 41.457.849.464 BPKAD

1 20 17 ProgramPeningkatandanPengembanganPengelolaanKeuanganDaerah

1 RancanganPeraturan Daerahtentang APBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

3 3 31.681.519.000 3 34.295.244.800 3 37.296.079.200 3 40.745.967.100 3 44.616.834.600 3 188.635.644.700 BPKAD


BAB VI 78

Kode





RPJMD(Tahun2014)

(Tahun0)


SKPDPenang

gungJawab



(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2 RancanganPeraturan Gubernurttg PenjabaranAPBD, PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

3 3 3 3 3 3 3

3 Jumlah sertipikataset tetap tanah(sertifikat)

108 150 100 100 100 100 550

1 20 18 ProgramPembinaan danFasilitasiPengelolaanKabupaten /Kota

1 Keputusan GubernurTTg EvaluasiRancangan Perdatentang APBD, P-APBD, danPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKab/Kota se Jatim

38 38 5.273.222.000 38 5.708.262.900 38 6.207.736.000 38 6.781.951.600 38 7.426.237.100 38 31.397.409.600 BPKAD


BAB VII 79

BAB VIIP E N U T U P

Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangka Daerah (RENSTRA-SKPD)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014 - 2019 merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat

menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang mengacu kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2014 - 2019. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Strategis – BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun

2014 - 2019, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Menyusun Renja-SKPD dan program kegiatan prioritas ;

2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja

Perubahan dan Anggaran (RKPA) ;

3. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

RENSTRA-BPKAD ini, hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten,

transparan, profesional dan bertanggung jawab, dengan kaidah-kaidah

pelaksanaan, sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BPKAD hendaknya

masing-masing bidang secara konsisten, baik dan benar melaksanakan

program kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Tahun

2014-2019 ;

2. Masing-masing bidang wajib menyusun program kegiatan dan indikator

yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan serta berupaya menjaga

konsistensi antara RPJMD, RENSTRA, RENJA-SKPD, RKA/RKPA dan

DPA/DPPA SKPD ;


BAB VII 80

3. Deskripsi prioritas program beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi

pada besaran pengalokasian belanja, namun lebih pada skala prioritas

pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam

mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD sebagaimana yang

telah ditargetkan dalam RENSTRA ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan

mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan,

penatausahaan dan pelaporan ;

2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar

bidang dan antar SKPD, sebagai upaya untuk menyelesaikan

permasalahan lebih cepat dan tepat ;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA yang

dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-

masing bidang.

badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi jawa...

Documents