rencana strategis 2015-2019 bp-paud dan dikmas …...mencoba mengakomodasi semua tugas dan fungsi...
TRANSCRIPT
Rencana Strategis 2015-2019
BP-PAUD dan Dikmas
Kalimantan Tengah
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KALIMANTAN TENGAH2018
Rencana Strategis 2015-2019 BP-PAUD dan Dikmas
Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KALIMANTAN TENGAH
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | i
KATA PENGANTAR
encana Strategis Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 disusun
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan Arahan Presiden mengenai Kebijakan Trisakti yang mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan serta Nawacita.
Dokumen Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Ditjen PAUD-Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 merupakan naskah yang penyusunannya telah melalui berbagai proses dan tahapan. Proses yang utama antara lain adalah interaksi dengan para pemangku kepentingan pendidikan dan Pelatihan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran stake holder diwilayah kerja BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah hingga saat ini. Renstra telah mencoba mengakomodasi semua tugas dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
Rencana Strategis BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan Pelatihan yang hendak dicapai pada periode 2015-2019. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbud, serta SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun, (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Rencana/Program Pembangunan Lintas Sektoral Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat; (4) Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Rencana Strategis juga diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan pendidikan informal selama lima tahun mendatang.
Palangka Raya, Oktober 2017 KEPALA BP-PAUD DAN DIKMAS KALIMANTAN TENGAH
DR. DIDIK TRI YUSWANTO
NIP. 19601225 198303 1 002
R
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | ii
DAFTAR ISI RENCANA STRATEGIS BP-PAUD DAN DIKMAS
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015-2019
Kata Pengantar ....................................................................................................... Daftar Isi ................................................................................................................. Daftar Gambar......................................................................................................... Daftar Tabel............................................................................................................. Daftar Istilah dan Singkatan (Glossary) .................................................................. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................................................... B. Paradigma Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan................................... C. Landasan Hukum ............................................................................................... D. Landasan Filosofis.............................................................................................. E. Pilar-Pilar Strategis ............................................................................................. . BAB II GAMBARAN UMUM BP PAUD DAN DIKMAS KALIMANTAN TENGAH A. Struktur Organisasi............................................................................................. B. Wilayah Kerja ..................................................................................................... BAB III VISI DAN MISI A. Visi ..................................................................................................................... B. Misi.................................................................................................. ................... C. Tujuan & Sasaran Strategis ............................................................................... 1. Tujuan ........................................................................................ .................... 2. Sasaran Strategis............................. .............................................................. BAB IV STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN A. Strategi BP-PAUD dan Dikmas Tahun 2015-2019.............................................. B. Arah Kebijakan BP-PAUD & Dikmas Tahun 2015-2019.....................................
i ii iii iv v 1 6 8
10 12
13 15
16 17 18 18 19
21 22
BAB V PROGRAM BP-PAUD DAN DIKMAS KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015-2019 A. Model/Program PAUD Dikmas yang dikembangkan ......................................... B. Satuan PAUD & Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional............................................................................. ................................. C. SDM PAUD dan Dikmas yang meningkat kualifikasi dan Kompetensinya..........................................………………………………… ........ D. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I............................................................ E. Layanan Internal (Overhead)....................................... ....................................... F. Layanan Perkantoran................................... .....………………………………......
24
24
24 24 24 25
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
emerdekaan memberikan janji kepada seluruh anak bangsa
lintas generasi, seperti yang dinyatakan dalam Undang-
Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Janji adalah sesuatu yang harus dilunasi. Janji kemerdekaan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa menempatkan pembangunan pendidikan dan
kebudayaan menjadi isi pokok dan agenda utama tiap periode pemerintahan.
Janji kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum lebih memperkuat
keniscayaan itu. Arti penting pembangunan pendidikan dan kebudayaan juga
merupakan pelaksanaan amanat konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam
berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang
berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia".
Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang,
memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melunasi janji
kemerdekaan dan kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan
pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi Pendidikan
K
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 2
Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya
sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa
memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia
yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang
selalu berubah.
Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma
membangun manusia Indonesia seutuhnya berfungsi sebagai subyek yang
memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan
secara optimal, diarahkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing SDM
Indonesia pada era perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge based
economy) dan pembangunan ekonomi kreatif.
Pendidikan Nonformal dan Informal bagian dari pendidikan nasional berusaha
mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan dari ranah afektif, kognitif,
dan psikomotorik yang diberlakukan sepanjang hayat yang merupakan proses
sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, seyogyanya
menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu,
sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.
Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Penyelarasan tema dan fokus
pembangunan pendidikan tiap tahap kemudian dirumuskan dalam Rencana
Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025.
Dalam perencanaan jangka menengah, masih dimungkinkan adanya penyesuaian
atau perbaikan tema sesuai dengan kondisi terkini melalui Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tiap periode pemerintahan,
serta Rencana Strategis Kementerian yang ditugaskan. Tema-tema
pembangunan pendidikan tiap tahap menurut Rencana Pembangunan Pendidikan
Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 yang diselaraskan dengan tema
pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN),
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 3
Gambar 1. Tema Pembangunan Pendidikan 2005-2025
Periode pertama dalam RPPNJP, pembangunan pendidikan difokuskan pada
peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan
dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan
proses pembelajaran. Pada periode kedua, pemerintah mendorong penguatan
layanan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pada periode ketiga, saat ini pembangunan pendidikan direncanakan sebagai
tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya
saing regional.
Gambar 2. Pilar Pembangunan Kebudayaan
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 4
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang
dikenal sebagai Nawacita, yang sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti.
Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang
ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sementara itu Nawacita
meliputi, (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat
pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5)
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa
maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) memperteguh
kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Hal ini jelas sekali ditegaskan dalam visi PAUD-DIKMAS yaitu
"Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayan yang
Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong". merupakan cita-cita
untuk membangun pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal yang
diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak
mulia sebagai insan pembelajar sepanjang hayat yang mampu
mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam berbagai keadaan dan
tantangan di masa depan.
Guna mewujudkan visi diatas, Ditjen PAUD-DIKMAS mempunyai misi
memfasilitasi layanan pendidikan kepada peserta didik secara merata, bermutu,
relevan, dan menjangkau sasaran yang tak terlayani oleh pendidikan formal
melalui penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini, penyediaan layanan
masyarakat, penyediaan layanan penyelenggaraan kursus dan pelatihan,
penyediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik nonformal,
pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk
mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik.
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 5
Situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan bagi sebagian masyarakat
Indonesia menyebabkan masih tingginya anak usia dini yang belum terlayani
pendidikan. Menurut Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud Tahun
2014 menyatakan populasi anak usia 3-6 tahun 18.761.200 anak, dan masih
terdapat anak usia 3-6 tahun yang belum terlayani PAUD sebanyak 6.536.229
anak. Pada tahun 2013 PDSP Kemdikbud merilis data angka putus sekolah/tidak
tamat SD sebanyak 400.085 orang (1,33%), tidak lanjut SMP sebanyak 857.224
orang (17.70%). Putus SMP sebanyak 176.651 orang (1,38%). Tidak lanjut
SMA/SMK sebanyak 373.632 orang (6.83%), Putus SMA/Ma sebanyak 54.044
orang (0,95%), sedangkan putus SMK sebanyak 124.791 (2,98%). Untuk tidak
lanjut ke Perguruan Tinggi sebanyak 1.470.855 (53,43%). Jumlah tuna aksara
sebanyak 6.165.406 orang (3,86%). Khusus untuk wilayah regional Kalimantan
BPS & Direktori Ditbindikmas tahun 2013 merilis jumlah tuna aksara 394.542
orang. Dengan keberadaan lembaga PKBM sebanyak 583 unit, TBM sebanyak
439 unit, RUMPIN sebanyak 28 unit, BPKB sebanyak 4 unit dan SKB sebanyak
42 unit.
Kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan pendidikan yang bermutu
bagi masyarakat seiring dengan kesepakatan internasional. Indonesia berperan
serta dalam penandatanganan konvensi internasional yakni Convention on
Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) tahun 1989, konvensi
Hak-Hak Anak tahun 1989, Deklarasi Education for All/Pendidikan Untuk Semua
(PUS) di Dakkar tahun 2000, deklarasi Millenium Development Goal (MDG’s)
tahun 2000. Deklarasi ini pada intinya adalah kewajiban negara untuk memenuhi
hak-hak warga negara secara universal tanpa diskriminasi di bidang pendidikan.
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,
(BP-PAUD dan Dikmas) Kalimantan Tengah sebagai unit pelaksanan teknis yang
membawahi regional Kalimantan, mulai Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provisi Kalimantan Timur, dan
Provinsi Kalimantan Utara berkewajiban menyusun rencana strategis dalam
menggapai hal yang telah di tetapkan dan dicita-citakan serta sebagai turunan
dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, rencana
strategis ini harus digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 6
pengendalian tahunan pembangunan pendidikan anak usia dini, nonformal dan
informal.
B. Paradigma PAUD-DIKMAS Di Wilayah Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Kalimantan Tengah
Penyelenggaraan pendidikan, termasuk PAUD-DIKMAS didasarkan pada
beberapa paradigma yang diturunkan dari Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Sebagian paradigma bersifat
universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat
nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Perincian
paradigma itu adalah sebagai berikut:
1. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya
Memperlakukan peserta didik sebagai subjek yang memiliki hak untuk
mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan
intelektual, spiritual, ernosional, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini
merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk
berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari
sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sarna lain
(makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang
lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan).
2. Pendidikan untuk Semua
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat
dari ilmu pengetahuan dan tehnologi, seni dan budaya, demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, adalah amanat
konstitusi.
Hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai pemenuhan hak asasi
manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan
untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal,
nonforrnal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis
serta bertindak gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di
tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 7
Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada masyarakat yang memiliki
hambatan fisik, mental, ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu
melalui layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.
Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk optimalisasi peranserta masyarakat,
pemberdayaan organisasi mitra dan program pemberdayaan masyarakat
sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang dernokratis, merata,
dan berkeadilan serta bertidak gender.
3. Pendidikan Sepanjang Hayat Berpusat pada Masyarakat
Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup,
yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan
secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung
secara terbuka melalui jalur formal, nonforrnal, dan informal yang dapat
diakses oleh seluruh masyarakat setiap saat tidak dibatasi oleh usia, ternpat,
dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan
fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur
pendidikan (multi entry-multi exit system).
Pendidikan multi makna diselenggarakan dengan berorientasi pada
pernbudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti
luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai
kecakapan hidup (life skills). Paradigma ini mernperlakukan, mernfasilitasi,
dan mendorong masyarakat menjadi subjek pembelajar mandiri yang
bertanggung jawab, kreatif inovatif, sportif dan berkewirausahaan.
4. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan
Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan
pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua
pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar
hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu
gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif
seluruh masyarakat.
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 8
5. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar
Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi,
dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang
bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan
insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi.
Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan
baru dengan baik.
6. Pendidikan Membentuk Karakter
Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan
pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain,
bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani
hidup.
7. Sekolah yang Menyenangkan
Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu
ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling
ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus
menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di
dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.
C. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Balai Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Kalimantan
Tengah, Ditjen PAUD-DIKMAS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2015-2019 adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 9
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Percepatan dan Pemberantasan Buta Aksara;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2012
tentang Bantuan Kepada Satuan PAUD, Nonformal, dan Lembaga
Kemasyarakatan di Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan
Informal;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar
Dan Angka Kreditnya.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar
Dan Angka Kreditnya.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
152 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Pamong Belajar.
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 10
2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementrian Lembaga (Renstra KL) 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal.
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan 2015-2019;
D. Landasan Filosofis
Pendidikan nonformal dan informal sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih dikenal dengan nama
Pendidikan Luar Sekolah dari/atau Pendidikan Masyarakat. Pada awal
kemerdekaan RI dengan dibentuknya Kabinet Pertama, Jawatan Pendidikan
Masyarakat masuk dalam Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan
Pengajaran, yang mempunyai tugas pokok menyeleggarakan pendidikan
keaksaraan atau pemberantasan buta huruf, pendidikan kader pembangunan
desa, pendidikan wanita dan kursus keterampilan untuk orang dewasa.
Perkembangan kesejarahan Pendidikan Luar Sekolah telah menunjukkan
eksistensinya sebagai jalur pendidikan yang berperan untuk membelajarkan
masyarakat sesuai dengan kebutuhannya serta penyambung pendidikan formal
dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat atau Life Long Learning.
Seiring dengan berjalannya RPJMN Tahap II dalam jajaran Kabinet Indonesia
Bersatu Jilid I dan II, nomenklatur tersebut diubah menjadi Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Sedangkan pada perjalanan
RPJMN Tahai III dalam jajaran Kabinet Kerja nomenklatur tersebut diu bah
menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat. Namun demikian tugas dan fungsi tetap sama dengan nomenklatur
sebelumnya yaitu pendidikan anak usia dini dan pendidikan sepanjang hayat.
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 11
Prinsip pendidikan masyarakat (pendidikan non formal dan informal) sebagai
perwujudan dari Pendidikan Sepanjang Hayatialah bahwa belajar berlangsung
mulai lahir sampai dengan meninggal, sehingga tidak ada kata berhenti belajar.
Itulah prinsip pendidikan nonformal yang dicetuskan para penggagas pendidikan
nonformal seperti Ivan Illich dan Poulo Freire. Prinsip itu semakin relevan jika
diimplementasikan pada abad 21 ini, dimana masyarakat banyak yang karena
sesuatu hal tidak memiliki kesempatan mengikuti pendidikan formal dan
kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Pada
kondisi seperti itu maka peran pendidikan nonformal dan informal sangat
Strategis.
Belajar sepanjang hayat (life long learning) merupakan prinsip dasar
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal.
Belajar sepanjanag hayat berasumsi bahwa proses belajar terjadi seumur hidup
walaupun dengan cara yang berbeda dan proses yang berbeda. Tujuan layanan
pendidikan nonformal adalah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang tidak
diperoleh dari pendidikan formal, mengatasi dari kemunduran pendidikan
sebelumnya, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru,
meningkatkan keahlian, mengembangkan kepribadian atau untuk beberapa tujuan
lainnya (Cropley, 1972). Dengan pemaknaan seperti itu maka keberadaan
pendidikan nonformal dan informal dapat memainkan peran sebagai pengganti
(substitute), pelengkap (complement), dari/atau penambah (suplement) dari
pendidikan formal.
Filosofi tersebut di atas, telah menempatkan pendidikan nonformal dan
informal pada posisi Strategis dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional.
Filosofi tersebut menjadikan pendidikan nonformal dan informal memiliki
karakteristik tersendiri yang unik dan spesifik sehingga sangat berbeda dengan
karakteristik pendidikan formal. Keunikan pendidikan nonformal tersebut dapat
disimak dari penjelasan Sudjana (2000) yang mengidentifikasi karakteristik
pendidikan nonformal dari lima (5) perspektif yakni: pertama, ditinjau dari
tujuannya, pendidikan nonformal bersifat jangka pendek dan khusus, serta kurang
menekankan pada ijazah. Kedua, ditinjau dari waktunya, relatif singkat, lebih
menekankan pada masa sekarang dan menggunakan waktu tidak terus
menerus.Ketiga, ditinjau dari isi programnya, kurikulum berpusat pada
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 12
kepentingan warga belajar, mengutamakan penerapan. Keempat, ditinjau dari
proses pembelajarannya, pendidikan nonformal dipusatkan di lingkungan
masyarakat, berkaitan dengan kehidupan warga belajar dan masyarakat. Kelima,
ditinjau dari aspek pengendaliannya, dikendalikan secara bersama-sama oleh
pelaksana program dan warga belajar, serta mengutamakan pendekatan
demokratis.
E. Pilar-Pilar Strategis
Dalam penyelenggaraan PAUD dan Dikmas, kerangka dasar yang menjadi
rujukan dalam implementasi landasan filosofis pendidikan masyarakat mengacu
pada strategi pembangunan pendidikan nasional.
Strategi pembangunan PAUD dan Dikmas tersebut akan menjadi acuan
dalam penyusunan kebijakan pokok dan kerangka implementasi program dan
kegiatan pembaruan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen PAUD dan
Dikmas beserta seluruh jajarannya dan para pemangku kepentingan baik di
pusat maupun di daerah, meliputi:
1. Pendidikan agama, akhlak mulia dan pembentukan karakter kepribadian
masyarakat yang mandiri serta memiliki daya saing;
2. Proses pembelajaran yang mendidik, dialogis serta pembelajaran berpusat
pada peserta didik dan kontektual:
3. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulurn berbasis kornpetensi yang
selaras dengan dunia kerja;
4. Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Penyediaan sarana belajar;
6. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan
berkeadilan;
7. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka, merata, berkelanjutan;
8. Pemberdayaan masyarakat, organisasi rnasyarakat dan asosiasi profesi;
9. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 13
BAB II GAMBARAN UMUM BP-PAUD DAN DIKMAS
KALIMANTAN TENGAH
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-
PAUD dan Dikmas) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Kemdikbud. BP-PAUD dan
Dikmas Kalimantan Tengah sebelumnya bernama Balai Pelatihan dan Pengembangan
Pendidikan Non Formal dan Informal (BP2PNFI) Kalimantan Tengah yang merupakan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
dan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja BTKIP Kalimantan Tengah dan BP2PNFI Kalimantan Tengah.
Dengan adanya UU nomor 23 tahun 2014 bahwa Paud dan Dikmas bukan lagi
menjadi kewenangan Provinsi tapi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, maka
BP2PNFI yang sebelumnya merupakan UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan
Tengah diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
Perubahan tersebut secara formal didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan
Dikmas).
A. Struktur Organisasi
Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya,
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat (BP-
PAUD dan Dikmas) Kalimantan Tengah memiliki Struktur Organisasi yang secara
garis besar meliputi (1) Kepala, (2) Sub Bagian Umum, dan (3) Kelompok Jabatan
Fungsional. Struktur Organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut in
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 14
STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
(BP-PAUD DAN DIKMAS) KALIMANTAN TENGAH
Keterangan:
Kepala BP-PAUD dan Dikmas, pejabat struktural eselon III/a
Kepala Sub Bagian Umum, pejabat struktural eselon IV/a
Kelompok Jabatan Fungsional disebut Pamong Belajar
KEPALA
SUB BAGIAN UMUM
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 15
B. Wilayah Kerja
BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah memiliki wilayah kerja meliputi seluruh
kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: (1) Kota Palangka
Raya, (2) Kabupaten Pulang Pisau, (3) Kabupaten Kapuas, (4) Kabupaten Barito
Selatan, (5) Kabupaten Barito Timur, (6) Kabupaten Barito Utara, (7) Kabupaten
Puruk Cahu, (8) Kabupaten Gunung Mas, (9) Kabupaten Katingan, (10) Kabupaten
Kotawaringin Timur, (11) Kabupaten Kotawaringin Barat, (12) Kabupaten Seruyan,
(13) Kabupaten Seruyan, dan (14) Kabupaten Lamandau.
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 16
BAB III VISI DAN MISI
A. Visi BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Cita-cita BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah dalam pembangunan
PAUD-Dikmas lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu
menjadikan PAUD-Dikmas sebagai motor penggerak perubahan dari
masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat
maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu
perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang
menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi
kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi
itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat
Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan serta menjadikan PAUD dan
Dikmas menjangkau yang tidak terjangkau antara lain:
1. Tersedia secara merata di seluruh pelosok khususnya wilayah kerja BP-
PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah;
2. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan
bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
4. Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan
berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-
budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
5. Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan
dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia
industri.
VISI
Mewujudkan satuan PAUD dan Dikmas berstandar Nasional untuk
membentuk insan Kalimantan Tengah cerdas dan kompetitif
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 17
B. Misi BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Berdasarkan visi di atas BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
mempunyai misi sebagai berikut:
1. Mengembangkan program PAUD dan Dikmas.
2. Mengembangkan mutu PAUD dan Dikmas.
3. Melakukan supervisi satuan PAUD dan Dikmas.
4. Mengembangkan sumber daya PAUD dan Dikmas.
5. Melaksanakan pengelola sistem informasi PAUD dan Dikmas.
6. Melaksanakan kemitraan di bidang PAUD dan Dikmas.
Visi dan misi di atas terkait erat dengan tugas dan fungsi dari BP-PAUD dan
Dikmas Kalimantan Tengah sebagai berikut:
1. Tugas
BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat.
2. Fungsi
a. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
b. Pemetaan mutu pendidikan anak uasia dini dan pendidikan masyarakat;
c. Supervisi satuan pendidkan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
d. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia
dini dan pendidikan masyarakat;
e. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 18
f. Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan masyarakat;
g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
h. Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.
C. Tujuan dan Sasaran Strategis BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Tahun 2015-2019.
1. Tujuan Strategis
Tujuan strategis BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah tahun
2015-2019 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem
tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima PAUD-
Dikmas sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi. Dengan
memperhatikan rumusan misi, telah dirumuskan tujuan strategis BP-PAUD
dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 sebagai berikut:
Tabel 1. Tujuan Strategis BP-PAUD-Dikmas Kalimantan Tengah
No Tujuan Strategis
1 Tersusunnya Model PAUD-Dikmas Yang Dikembangkan
2 Tersedianya satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar
nasional
3 Tersedianya SDM PAUD-Dikmas yang berkompetensi
4 Tersusunnya Dokumen rencana program dan anggaran
5 Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi
6 Tersusunnya monitoring, evaluasi dan pelaporan
7 Tersusunnya Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan BMN
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 19
2. Sasaran Strategis
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan
pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan
kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis untuk tiap
tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Sasaran Strategis BP-PAUD-Dikmas Kalimantan Tengah
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja/program
1 Tersedianya hasil
pengkajian dan
pengembangan
model/program PAUD-
Dikmas yang bermutu,
berwawasan gender,
pendidikan untuk
pembangunan
berkelanjutan (ESD)
dan kewarganegaraan
global, serta replikabel
di seluruh
regional/wilayah
1) Model/program PAUD-Dikmas yang
dikembangkan
2) Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan
untuk memenuhi standar nasional
3) SDM PAUD-Dikmas yang meningkat
kualifikasi dan kompetensinya
4) Layanan dukungan manajemen eselon I
5) Layanan internal
6) Layanan perkantoran
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 20
Pengukuran keberhasilan dari Indikator kinerja/program ini dapat diukur dari
tercapainya indikator kinerja/program dan target pencapaian sebagai berikut:
Tabel 3. Target pencapaian indikator kinerja/program
BP-PAUD-Dikmas Kalimantan Tengah
No Indikator
Kinerja/program
Target Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1 Model/program
PAUD-Dikmas yang
dikembangkan
- - 10
naskah
7
naskah
7
naskah
2 Satuan PAUD-Dikmas
yang disiapkan untuk
memenuhi standar
nasional
- - 200
lembaga
400
lembaga
400
lembaga
3 SDM PAUD-Dikmas
yang meningkat
kualifikasi dan
kompetensinya
- - 135
orang
189
orang
189
orang
4 Layanan dukungan
manajemen eselon I
- - 1
layanan
1
layanan
1
layanan
5 Layanan internal - - 1
layanan
1
layanan
1
layanan
6 Layanan perkantoran - - 1
layanan
1
layanan
1
layanan
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 21
BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
trategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2015-
2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis
Kementerian Pendidikan Nasional, serta mengacu pada RPJMN
2015-2019 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2014.
Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap
konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang
Pendidikan untuk Semua (Education For All), Konvensi Hak Anak (Convention on
the Right of Child), Millenium Development Goals (MDGS), dan World Summit on
Sustainable Development.
Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2015-2019
disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di
pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai
sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah
terhadap sasaran-sa-saran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya
akan terlihat adanya se-jumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan
layanan prima pendidikan nasional. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan
tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana,
pendanaan, dan tata kelola.
A. Strategi BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2015—2019
Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis
yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan
strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen
penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai
sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen
tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,
sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang
bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antar
wilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah dan masyarakat.
S
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 22
B. Arah Kebijakan BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2015-
2019.
Program pendidikan nonformal dan informal sangat strategis dalam
upaya untuk menurunkan buta aksara dan meningkatkan kecakapan hidup
masyarakat berkesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan komitmen
internasional dalam pemberantasan buta aksara. Selain itu, dalam upaya
mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan perlu ditingkatkan budaya baca
masyarakat. Penguatan dan perluasan ini dilaksanakan antara lain melalui
kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
1. Penguatan dan perluasan program pembelajaran langsung di Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
2. Penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup untuk warga
negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah
dan bagi warga usia dewasa;
3. Penguatan dan perluasan budaya baca melalui penyediaan taman
bacaan, bahan bacaan dan sumber informasi lain yang mudah, murah,
dan merata serta sarana pendukungnya;
4. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal untuk
mengurangi disparitas antargender;
Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal termasuk
daerah rawan bencana, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin
keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut
untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Tuntutan keadilan dan kesatuan
bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional tentang pendidikan
untuk semua, mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan
pendidikan kepada setiap warga negara dimanapun mereka berada di NKRI ini.
Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan
dunia industri dalam rangka penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter
yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan
pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan lokasi. Kemendiknas harus mampu
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 23
menciptakan dan menjaga sistem standardisasi penyelenggaraan pendidikan.
Program tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut:
1. Menyelaraskan rencana pengembangan layanan PAUD-Dikmas dengan
rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, dan
rencana investasi;
2. Mengembangkan sinergitas antar lembaga yang terkait dengan pasokan
dan serapan tenaga kerja;
3. Memperkuat lembaga pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan
pengembangan ekonomi di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan
sebagai cluster industri;
4. Membangun mekanisme kemitraan antara BP-PAUD-Dikmas,
dinas/instansi terkait, lembaga pendidikan dan pelatihan, dan pelaku
dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk mengembangkan
pendidikan dan pelatihan serta pendidikan kecakapan hidup yang
berkualitas dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas pengembangan model dan kajian program PAUD-
Dikmas yang dapat menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri
dan menjadikannya sebagai prioritas.
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 24
BAB V PROGRAM BP-PAUD DAN DIKMAS KALIMANTAN TENGAH 2015-2019
A. Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan.
1. Pengembangan Model
2. Labsite
B. Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional.
1. Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas
2. Supervisi Satuan PAUD-Dikmas
3. Pengembangan Kemitraan PAUD-Dikmas
C. SDM PAUD dan Dikmas yang meningkat kualifikasi dan Kompetensinya.
1. Peningkatan Kompetensi SDM Internal
2. Peningkatan Kompetensi SDM Eksternal
D. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
3. Pengelolaan Data dan Informasi
4. Pengelolaan Keuangan
5. Pengelolaan Kepegawaian
6. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
7. Pelayanan Rumah Tangga
8. Pelayanan Humas dan Protokoler
E. Layanan Internal (Overhead).
1. Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
2. Gedung/Bangunan
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah 2015-2019 | 25
F. Layanan Perkantoran
1. Gaji dan Tunjangan
2. Operasional dan Pemeliharaan kantor
3. Laboratorium program pendidikan masyarakat.
Secara lebih rinci Program Kerja dalam Rencana Strategis (Renstra) BP-
PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 adalah
sebagaimana terlampir.
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Tema Pembangunan Pendidikan 2005-2025................................ 3
Gambar 2. Pilar Pembangunan Kebudayaan ................................................. 3
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Tujuan Strategis BP-PAUD Dikmas Kalimantan Tengah....................... 18
Tabel 2. Sasaran Strategis BP-PAUD Dikmas Kalimantan Tengah.................... 19
Tabel 3. Target pencapaian indikator kinerja/program BP-PAUD Dikmas
Kalimantan Tengah............................................................................ 20
v
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
(GLOSSARY)
A AKIP = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AMH = Angka Melek Huruf APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APK = Angka Partisipasi Kasar APM = Angka Partisipasi Murni APS = Angka Partisipasi Sekolah ASEAN = Association of Southeast Asian Nations
B BAN = Badan Akreditas Nasional BAN-PNF = Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal BMN = Barang Milik Negara BNSP = Badan Nasional Sertifikasi Profesi BSNP = Badan Standar Nasional Pendidikan BUMN = Badan Usaha Milik Negara BPPAUDNI = Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan
Informal BLK = Balai Latihan Kerja
D DIKMAS = Pendidikan Masyarakat DITJEN = Direktorat Jenderal DPR = Dewan Perwakilan Rakyat DUDI = Dunia Usaha Dunia Industri
E EDI = Education Development Index EFA = Education for All ESD = Education for Sustainable Development
G GCI = Global Competitiveness Index GDP = Gross Domestic Product Gender = kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik Dan ekonomi antara laki-laki dan perernpuan, kaya miskin, orang cacat dan tidak, desa kota, atau sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki atau perempuan yang dibangun oleh sosial dan budaya GOPTKI = Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia.
vi
H HAKI = Hak Atas Kekayaan Intelektual HOI = Human Development Index HIMPAUDI = Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia HIPKI = Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia HISPPI = Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia
I IKK = Indikator Kinerja Kegiatan IKP = Indikator Kinerja Program IKSS = Indikator Kinerja Sasaran Strategis IKU = Indikator Kinerja Utama IPTS = Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni IOS = International Organization for Standardization ITJEN = Inspektorat Jenderal IGTKI = Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IPI = Ikatan Penilik Indonesia IPABI = Ikatan Pamong Belajar Indonesia
K K/L = Kementerian/Lembaga KBK = Kurikulum Berbasis Kompetensi KF = Keaksaraan Fungsional KOBER = Kelompok Bermain (0-3 tahun] KIP = Kartu Indonesia Pintar KEMDIKBUD = Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan KKN = Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKNI = Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia KPJM = Kerangka Pengeiuaran Jangka Menengah KUM = Keaksaraan Usaha Mandiri
L LAKIP = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Life Skill = Kecakapan Hidup Literasi = Melek Aksara LK = Laporan Keuangan LPTK = Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LSP = Lembaga Sertifikasi Profesi
M MA = Madrasah Aliyah MAK = Madrasah Aliyah Kejuruan MBS = Manajemen Berbasis Sekolah MDGs = Millennium Development Goals Mendikbud = Menteri Pendidikan dan Kebudayaan MI = Madrasah Ibtidaiyah MIPA = Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
vii
MTs = Madrasah Tsanawiyah
N NKRI = Negara Kesatuan Republik Indonesia NSPK = Nurma Standar Prosedur dan Ktriteria NILEM = Nomor Induk Lembaga NILEK = Nomor Induk Lembaga Kursus
P PAUD = Pendidikan Anak Usia Dini PAUD-HI = Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif PUS = Pendidikan Untuk Semm/Education For All PUG = Pengarusutamaan Gender PDB = Produk Domestik Brute Permendikbud = Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Perpres = Peraturan Presiden PISA = Programmefor International Student Assessment PKBM = Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PNF = Pendidikan Nonformal POD = Pendidikan Orang Dewasa PP = Peraturan Pemerintah PPB = Pengembangan Profesional Berkelanjutan PPID = Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PP-PAUDNI = Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan
Informal
R RA = RaudhatuI Athfal RBI = Rumah Budaya Indonesia RKA-KL = Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga Renstra = Rencana Strategis Renja = Rencana Kerja RI = Republik Indonesia RKB = Ruang Kelas Baru RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJPN = Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional RPPNJP = Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
S Satker = Satuan Kerja SD = Sekolah Dasar SDA = Sumber Daya Alam SDLB = Sekolah Dasar Luar Biasa SKKNI = Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKL = Standar Kompetensi Kelulusan SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah SKB = Sanggar Kegiatan Belajar SLB = Sekolah Luar Biasa SM = Sekolah Menegah SMA = Sekolah Menengah Atas
viii
SMLB = Sekolah Menengah Luar Biasa SMK = Sekolah Menengah Kejuruan SMP = Sekolah Menengah Pertama SMPLB = Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa SNP = Standar Nasional Pendidikan SOP = Standar Operasi dan Prosedur SPS = Satuan PAUD Sejenis
T Tata Nilai = Pandangan Hidup Dan Kesepakatan Atas Norma Dalam Mengelola
Organisasi TPA = Taman Penitipan Anak TK = Taman Kanak-Kanak TIMSS = Trends in International Mathematic and Science Study TKLB = Taman Kanak-Kanak Luar Biasa TUK = Tempat Uji Kompetensi TBM = Taman Bacaan Masyarakat
U UKP4 = Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan UN = Ujian Nasional UNPK = Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UPT = Unit Pelaksana Teknis UPTD = Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah USB = Unit Sekolah Baru UU = Undang-Undang UUD = Undang-Undang Dasar
V Vokasi = Keahlian Terapan
W WBK = Wilayah Bebas Korupsi WB = Wajib Belajar WCF = World Culture Forum WHC = World Heritage Convention WDP = Wajar Dengan Pengecualian WTP = Wajar Tanpa Pengecualian 3T = Terpencil, Tertinggal, Terdepan/Terluar