rencana kerja - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/120_dinas...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAANPEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK,DAN KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESATAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2019
LAMPIRANPERATURAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR .... TAHUN 2018TENTANGRENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPerangkat Daerah),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kewajiban
tersebut mengacu pada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan adanya proses
perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan
yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud
meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan
Tahunan. Tahapan selanjutnya setelah Pemerintah Daerah menyusun
dokumen perencanaan tersebut kemudian harus ditindaklanjuti penyusunan
perencanaan pada Perangkat Daerah (Perangkat Daerah). Kewajiban adalah
menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
(RENJA).
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul juga berkewajiban
menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 20162021
dan Rencana Kerja Tahun 2019 sesuai dengan Surat Edaran Bupati
Gunungkidul Nomor 050/2139 tertanggal 7 Mei 2018 tentang Pedoman
Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2019. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah. Penyusunan Rencana Kerja ini harus berpedoman pada visi dan misi
Kepala Daerah.
Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah memuat beberapa
tahapan, antara lain :
1. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :
1
a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan
d. Penetapan Renja Perangkat Daerah.
2. Keterkaitan dokumen perencanaan
a. Renja Perangkat Daerah dengan RKPerangkat Daerah;
RKperangkat Daerah menjadi acuan dalam perumusan program,
kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja Perangkat Daerah
disesuaikan dengan Program Prioritas RK Perangkat Daerah.
b. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan,
sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan
maju berdasarkan program prioritas Perangkat Daerah.
c. Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian Dan Lembaga dan
Perangkat Daerah Provinsi.
Renja Perangkat Daerah memperhatikan program dan kegiatan Renja
Kementerian Dan Lembaga dan Perangkat Daerah Provinsi.
3. Tindak lanjut proses penyusunan RAPBD
Setelah Renja Perangkat Daerah ini terbentuk kemudian dapat diolah lagi
untuk penentuan pagu indikatif dalam penyusunan RAPBD kabupaten.
1.2. Landasan Hukum
Landasan Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Gunungkidul adalah :
1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9
Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 20052025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 20162021.
12.Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2019
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
a. Sebagai pedoman untuk merealisasikan sasaran RPJMD Perangkat Daerah
terutama terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat di desa,
pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak serta
keluarga berencana melalui penentuan target kinerja serta prioritas
program dan kegiatan jangka 1 (satu) tahun;
b. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana APBD
pada tahun 2019 dengan susunan organisasi perangkat daerah yang baru;
dan
c. Sebagai salah satu dasar pembinaan dan
pengendalian program/kegiatan Tahun 2019.
1.3.2.Tujuan
3
a. Meningkatkan kualitas perencanaan periode 1 (satu) tahun organisasi
perangkat daerah yang baru agar selaras dengan kaidah perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah.
b. Mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan.
c. Mempermudah pengendalian dan pembinaan program/kegiatan jangka
menengah serta program/kegiatan tahunan organisasi perangkat daerah
yang baru.
d. Untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dengan menyesuaikan kondisi penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPerangkat Daerah
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
4
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masrayakat dan Desa (DP3AKBPM&D)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun. Keberhasilan suatu program dan kegiatan selama ini lebih
banyak masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik
dan keuangan. Semakin tinggi realisasi capaian fisik dan keuangan, maka
semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata
lain, apabila program/kegiatan yang penyerapannya keuangan dan fisiknya 100%
atau sesuai target yang dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil.
Untuk saat ini disamping pencapaian fisik dan keuangan juga dilihat sejauhmana
tingkat manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benarbenar
seperti yang diharapkan.
DP3AKBPM&D sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai komitmen untuk berusaha
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan
berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan
begitu pula dengan capaian target di Renstra. Meskipun demikian, dalam
pelaksanaannya masih ada program/kegiatan yang belum bisa mencapai target
sesuai yang telah ditetapkan, yaitu pada Program Perlindungan Perempuan, Anak
dan Pengarusutamaan Gender, hal tersebut disebabkan keterbatasan personil
SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran yang belum mencukupi, dan Korban yang
tidak kooperatif. Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana
dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AKBPM&D. Untuk
mengukur kajian capaian target di tahun 2017 dilaksanakan dengan melihat dari
laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk
Perangkat Daerah melalui aplikasi EMonev yang ada di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DP3AKBPM&D
Tahun 2017 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 2.1 sebagai berikut :
5
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Perkiraan
Realisasi
Capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 112 02 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran 100%
2 02 01 01 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia100% 100% 100 100% 100% 100%
Jumlah alat tulis listrik dan elektonika yang
tersedia
100% 100%100
100% 100%100%
Jumlah surat yang terkirim 100 lembar 100 lembar 100 100 lembar 100 lembar 100%
Jumlah peralatan kebersihan dan bahan
pembersih yang tersedia100% 100%
100
100% 100%100%
Jumlah rekening telepon, air, listrik, internet100% 100%
100
100% 100%100%
Jumlah surat kabar dan majalah 24 buah 24 buah 100 24 buah 24 buah 100%
jumlah tenaga harian lepas 24 OB 24 OB 100 24 OB 24 OB 100%
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar
pajaknya5 unit roda empat 6 unit roda empat
1207 unit roda 4 7 unit roda 4 100%
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar
pajaknya
121 unit roda dua 121 unit roda dua
100
123 unit roda 2 123 unit roda 2100%
Jumlah barang cetakan yang tersedia 100% 100% 100 100% 100% 100%
Jumlah kebutuhan penggandaan/ fotocopy100% 100%
100
100% 100%100%
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 100% 100% 100 100% 100% 100%
Jumlah pembelian komputer 4 unit 4 unit 100 1 unit 1 unit 100%
Jumlah pembelian UPS 2 unit 2 unit 100 0 0 100%
Jumlah pembelian laptop 2 unit 2 unit 100%
Jumlah pembelian scanner 1 unit 1 unit 100%
Jumlah pembelian kamera 1 unit 1 unit 100%
Jumlah pembelian printer 1 unit 1 unit 100%
Jumlah pembelian mesin ketik 1 unit 1 unit 100%
2 02 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Jumlah makan, minum snek rapat dan tamu
yang tersedia615 OS 615 OS
100
735 os 735 os100%
Jumlah rakor, konsultasi ke luar daerah yang
terlaksana
15 OP 15 OP
100
22 op 22 op100%
Jumlah rakor dalam daerah 113 OP 113 OP 100 120 op 120 op 100%
2 02 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana
prasarana aparatur
1
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPAKBPM&D Tahun 2017
Kode
Urusan / bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/ kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra PD Tahun
2021 (akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan PD tahun 2017
Target
program/
kegiatan
Renja PD
tahun
berjalan
(tahun
2018)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/ kegiatan
Renstra PD s/d tahun
2018 Catatan
6
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Perkiraan
Realisasi
Capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
(%)
Kode
Urusan / bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/ kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra PD Tahun
2021 (akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan PD tahun 2017
Target
program/
kegiatan
Renja PD
tahun
berjalan
(tahun
2018)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/ kegiatan
Renstra PD s/d tahun
2018 Catatan
2 02 02 01 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Penambahan aset gedung KB purwosari dan
panggang
Penambahan prasarana
halaman (conblok
halaman) Gedung KB
Purwosari dan Panggang
Penambahan prasarana
halaman (conblok halaman)
Gedung KB Purwosari dan
Panggang
100
Jumlah unit printer 1 unit 1 unit 100
Jumlah paket jaringan komputer (Gedung
P2TP2A)
1 paket 1 paket
100
Jumlah meja kerja (Gedung P2TP2A) 1 unit 1 unit 100
Jumlah kursi kerja (Gedung P2TP2A) 1 unit 1 unit 100
Jumlah kursi rapat (Gedung P2TP2A) 10 unit 10 unit 100
Jumlah sofa Bed (Gedung P2TP2A) 1 unit 1 unit 100
Jumlah telephone (Gedung P2TP2A) 1 unit 1 unit 100
Jumlah speaker wireless (Gedung P2TP2A) 1 unit 1 unit
100
Jumlah laptop 1 unit 1 unit 100
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang
dibeli
3 unit lemari 3 unit lemari100%
Jumlah dan jenis mebeler yang dibeli meja kerja biro 4
unit, meja kerja
1.2 biro 6 unit,
kursi kayu 9
unit, kursi putar
1 unit
meja kerja biro
4 unit, meja
kerja 1.2 biro 6
unit, kursi kayu
9 unit, kursi
putar 1 unit100%
Jumlah instalasi telephone yang terpasang 6 unit AC, 4 unit
kipas angin, 1
unit mesin ketik
6 unit AC, 4
unit kipas
angin, 1 unit
mesin ketik
100%
2 02 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang
terpelihara6 unit roda empat 6 unit roda empat
100
7 unit roda 4 7 unit roda 4100%
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang
terpelihara
121 unit roda dua 121 unit roda dua
100
123 unit roda 2 123 unit roda 2100%
Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara 100% 100%
100
100% 100%100%
Jumlah instalasi listrik yang terpasang 1 unit 1 unit 100 1 unit 1 unit 100%
2 02 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan
dan Kapasitas Aparatur
Persentase Aparatur Sipil Tata Aturan
90%
7
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Perkiraan
Realisasi
Capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
(%)
Kode
Urusan / bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/ kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra PD Tahun
2021 (akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan PD tahun 2017
Target
program/
kegiatan
Renja PD
tahun
berjalan
(tahun
2018)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/ kegiatan
Renstra PD s/d tahun
2018 Catatan
2 02 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian Perangkat
Daerah
Jumlah ASN yang terfasilitasi 100% 114 orang 114 orang 100 113 orang 113 orang
100%
2 02 03 04 Penilaian Angka Kredit Tenaga
Fungsional Perangkat Daerah
Jumlah tenaga fungsional yang dinilai 100% 70 Orang 70 Orang 100 65 orang 65 orang100%
2 02 04 Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Laporan Keuangan yang disusun
tepat waktu 100%
2 02 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah petugas penata usahaan keuangan dan
aset terfasilitasi
10 orang 10 orang100
8 orang 8 orang100%
Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 2 dokumen 100%
Dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100%
Dokumen laporan keuangan bulan/ spj 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 12 dokumen 100%
2 02 05 Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
persentase kesesuaian program dalam renja
SKPD terhadap RKPD dan renstra RKPD
terhadap RPJMD100%
2 02 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Dokumen LAKIP/ LKjIP1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
100 1 dokumen 1 dokumen100%
Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100%
Dokumen Renstra 1 dokumen 1 dokumen 100
Dokumen hasil forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100%
Dokumen monev pengendalian program
kegiatan PD
1 dokumen 1 dokumen
100 1 dokumen 1 dokumen100%
Dokumen renja perubahan 1 dokumen 1 dokumen 100%
2 02 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Tersusunnya laporan SPIP 1 dokumen 1 dokumen100
1 dokumen 1 dokumen100%
2 02 05 03 Pengelolaan data dan sistem informasi
Perangkat Daerah
Dokumen profil SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen100
1 dokumen 1 dokumen100%
2 02 06 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Nilai IKM 78.07
2 02 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dokumen pengukuran IKM1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100
2 dokumen 2 dokumen100%
2 02 06 02 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
Dokumen monev pencapaian SPM
2 dokumen 2 dokumen 100
2 dokumen 2 dokumen
100%
2 02 15 Program Perlindungan Perempuan,
Anak, dan Pengarusutamaan Gender
Indeks pengembangan gender meningkat87.50%
2 02 15 01 Perlindungan Perempuan dan
Pemenuhan Hak Anak
Forum FPK2PA yang mendapatkan fasilitas180 orang
1 forum Kab 1 forum Kab100
Penyelenggaraan workshop tentang
kesejahteraan dan perlindungan anak
18 FPK2PA 18 FPK2PA100
8
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Perkiraan
Realisasi
Capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
(%)
Kode
Urusan / bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/ kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra PD Tahun
2021 (akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan PD tahun 2017
Target
program/
kegiatan
Renja PD
tahun
berjalan
(tahun
2018)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/ kegiatan
Renstra PD s/d tahun
2018 Catatan
Evaluasi pencegahan pernikahan pada usia
anak
1 P2TP2A 1 P2TP2A100
Penyelenggaraan evaluasi Upaya PPUA 18 forumanak 18 forumanak 100
Penyelenggaraan evaluasi Upaya PPUA 18 kecamatan 18 kecamatan 100
Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi
UUPA, UUPKDRT, UUPPTPPO
3 desa 3 desa
100%
Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi
HIV/AIDs dan jumlah kelompok sadar
HIV/AIDs
2 desa 2 desa
100%
Anggota gugus tugas PPTPPO yang mengikuti
workshop
30 orang 30 orang100%
Kecamatan dan desa yang mendapatkan
kegaiatan workshop kecamatan/ desa layak
anak
2 Kec. PIWK, 2
kecamatan, 12
desa
2 Kec. PIWK,
2 kecamatan,
12 desa100%
Forum anak desa yang mendapatkan
pembinaan
10 forum anak
desa
10 forum anak
desa100%
Anak yang mengikuti Kongres Anak dan
Jambore Anak
250 anak 250 anak100%
Anak yang dikirim untuk mengikuti Forum
Anak Daerah di DIY dan Forum Anak
Nasional
12 anak 12 anak
100%
Perempuan, anak korban kekerasan dan Anak
yang berhadapan dengan hukum yang
mendapatkan penanganan
60 kasus 60 kasus
100%
Pengelola dan konselor P2TP2A yang
mendapatkan upah/ honor
5 orang 5 orang100%
Forum anak Kecamatan dan Desa yang
terbentuk
2 kecamatan dan
2 desa
2 kecamatan
dan 2 desa100%
Rakor P2TP2A 30 orang 30 orang 100%
Workshop KLA 50 orang 50 orang 100%
Rakor KLA 50 orang 50 orang 100%
Rakor FP2PA 50 orang 50 orang 100%
Rakor FAGK 300 orang 300 orang 100%
2 02 15 02 Pemberdayaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender
Terselenggaranya sosialisasi, pelatihan
manajemen usahan dan keterampilan Desa
prima
20 orang
50 orang(2angkatanx
30orang) 2hari
50 orang(2angkatanx
30orang) 2hari 100
Terselenggaranya koordinasi dan fasilitas
pembentukan dan pelatihan pengasuhan
berspektif gender
60 orang(2 angkatan x 15
pasang suami istri) 2hari
60 orang(2 angkatan x 15
pasang suami istri) 2hari 100
Fasilitasi Kegiatan perempuan parlemen 80 orang (4 angkatan x 10
pasang suami istri);
80 orang (4 angkatan x 10
pasang suami istri);100
Terselenggaraya pembentukan dan pelatihan
kelompok sadar gender
120 orang (peserta SKPD,
perangkat desa)
120 orang (peserta SKPD,
perangkat desa)100
9
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Perkiraan
Realisasi
Capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
(%)
Kode
Urusan / bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/ kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra PD Tahun
2021 (akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan PD tahun 2017
Target
program/
kegiatan
Renja PD
tahun
berjalan
(tahun
2018)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/ kegiatan
Renstra PD s/d tahun
2018 Catatan
Terselenggaranya workshop PPRG dan fokal
point perangkat daerah
100 siswa
SMA/SMK/SLTP dan
forum anak
100 siswa
SMA/SMK/SLTP dan
forum anak
100
Terselenggaranya kegiatan seminar peringatan
hari besar (hari kartini, hari anak, hari ibu)
10 kelompok ketrampila n
perempuan
10 kelompok ketrampila n
perempuan 100
Terselenggaranya kegiatan pelatihan
ketrampilan kelompok perempuan
10 kelompok organisasi
perempuan
10 kelompok organisasi
perempuan100
Terselenggaranya kegiatan pembinaan
organiasi perempuan
2 kelompok koukus
perempuan parlemen
2 kelompok koukus
perempuan parlemen100
Desa yang mendapatkan pendampingan dan
pembinaan desa prima
2 desa (40 orang
x 2 hari)
2 desa (40
orang x 2 hari) 100%
Masyarakat yang dilatih pola asuh anak
berspektif gender
1 Desa PIWK
Girikarto, 60
orang 2 desa
1 Desa PIWK
Girikarto, 60
orang 2 desa100%
Kelompok masyarakat yang mendapatkan
pelatihan dan pengetahuan sadar genderDesa
yang mendapatkan implementasi PPRG dalam
pemerintahan desa
4 kelompok
@20 orang
4 kelompok
@20 orang
100%
Desa yang mendapatkan implementasi PPRG
dalam pemerintahan desa
144 desa 144 desa100%
Jumlah buku tentang KKG yang diterbitkan 1000 booklet/
leaflet, 50 buku
1000 booklet/
leaflet, 50 buku 100%
Desa yang mendapatkan pengenalan program
pembinaan lanjutan & evaluasi P2WKSS,
Pemb. KP Ibu
6 desa, 2 desa 6 desa, 2 desa
100%
Organisasi perempuan yang mendapatkan
pembinaan dan kegiatan
10 organisasi
perempuan
10 organisasi
perempuan100%
Seminar hari-hari besar perempuan dan anak 3 kegiatan (hari
kartihari anak
nasional, hari
ibu)
3 kegiatan
(hari kartihari
anak nasional,
hari ibu)
100%
Kasus perempuan parlemen yang
mendapatkan pendidikan politik peremuan
18 kecamatan 18 kecamatan
100%
Kecamatan dan desa yang mendapatkan
pembinaan
144 desa 144 desa100%
Kelompok perempuan yang mendapatkan
ketrampilan
7 kelompok 7 kelompok100%
2 07 15 Program Peningkatan Partisipasi dan
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
persentase cakupan desa memiliki data dasar
keluarga dan tingkat perkembangan desa 90.09%
10
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Perkiraan
Realisasi
Capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
(%)
Kode
Urusan / bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/ kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra PD Tahun
2021 (akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan PD tahun 2017
Target
program/
kegiatan
Renja PD
tahun
berjalan
(tahun
2018)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/ kegiatan
Renstra PD s/d tahun
2018 Catatan
2 07 15 01 Pembinaan
Kelembagaan
Masyarakat Desa
Jumlah LPMD yang mendapatkan pembinaan
18 kecamatan
18 desa 18 desa
100
18 desa 18 desa
100%
Jumlah BKM yang mendapatkan pembinaan 24 BKM 24 BKM100
24 BKM 24 BKM100%
Jumlah BKAD yang mendapatkan pembinaan 18 BKAD/kecamatan 18 BKAD/kecamatan100
18 BKAD/
Kecamatan
18 BKAD/
Kecamatan100%
Peraturan Bupati tentang kelembagaan
kemasyarakatan desa
1 peraturan
bupati
1 peraturan
bupati100%
2 07 15 02 Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
Jumlah desa yang mendapatkan evaluasi
dalam kegiatan perlombaan desa18
18 desa 18 desa100
18 desa 18 desa100%
Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kegiatan
TMMD
2 desa 2 desa100
3 desa 3 desa100%
Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan
dan fasilitasi penyusunan profil desa
50 desa 50 desa
100
50 desa 50 desa
100%
Desa yang terfasilitasi pencanangan BBGRM
tingkat kab.
1 kali 1 kali100
1 kali 1 kali100%
Desa yang mendapatkan pelatihan pengelolaan
keuangan dana desa
144 desa 144 desa100
144 desa 144 desa100%
Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kegiatan
karya bhakti 4 desa 4 desa100%
2 07 15 03 Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan Jumlah desa yang memiliki pasar desa yang
aktif30
50 pengelola 50pengelola100
50 pengelola 50 pengelola100%
Jumlah Bumdes yang aktif 50 pengelola 50 pengelola 100 50 pengelola 50 pengelola 100%
Jumlah pengelola Bumdes yang mengikuti
pelatihan
25 desa 25 desa100
25 desa 25 desa100%
Jumlah TTG yang dikembangkan 3 penemuanTTG 3 penemuanTTG
100
3
penemuanTTG
3
penemuanTTG 100%
2 07 16 Program Pengembangan Otonomi Desa persentase pengelolaah aset desa tepat waktu
2 07 16 01 Pembinaan Pengelolaan Kekayaan Jumlah desa yang terfasilitasi pembinaan
pengelolaan kekayaan/ aset desa, bimtek
pengelolaan aset
144 desa 144 desa
100
Jumlah desa yang terfasilitasi pembinaan
pengelolaan kekayaan/ aset desa, bimtek
pengelolaan aset
1 dokumen 1 dokumen
100
Jumlah desa yang terfasilitasi pembinaan
pengelolaan kekayaan/ aset desa, bimtek
pengelolaan aset
1 bimtek 1 bimtek
100
Fasilitas pengelolaan kekayaan desa 144 desa 144 desa 100%
Bimtek/ pembinaan kekayaan desa 144 desa 144 desa 100%
Pedoman pengelolaan kekayaan desa 1 dokumen/ 180
buku
1 dokumen/
180 buku100%
2 07 16 02 Pembinaan Administrasi dan Perangkat
Desa
144 desa 144 desa100
Desa terfasilitasi permasalahan
penyelenggaraan pemdes, bimtek, pembinaan,
koordinasi, pemberian penghargaan perangkat,
raperda dan raperbup penyelenggaraan
pemerintahan desa
11
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Perkiraan
Realisasi
Capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
(%)
Kode
Urusan / bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/ kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra PD Tahun
2021 (akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan PD tahun 2017
Target
program/
kegiatan
Renja PD
tahun
berjalan
(tahun
2018)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/ kegiatan
Renstra PD s/d tahun
2018 Catatan
2 bimtek 2 bimtek 100
2sosialisasi/penjaringan 2sosialisasi/penjaringan 100
1pembinaan administrasi 1pembinaan administrasi100
1pembinaan BPD 1pembinaan BPD 100
2 raperda 2 raperda 100
5 rapebub 5 rapebub 100
Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan
penyelenggaraan pemerintahan desa
12 bulan 12 bulan
100%
Terselenggaranya bimbingan teknis perangkat
desa baru
5 angkatan 5 angkatan100%
Tersusunnya regulasi penyelenggaraan
pemerintahan desa
1 Raperda, 5
Raperbup
1 Raperda, 5
Raperbup100%
Terselenggaranya rakor pemerintahan desa 6 kali 6 kali100%
Terfasilitasinya pilkades dan pelantikan kepala
desa
30 desa 30 desa100%
Terlaksananya pembinaan administrasi desa 144 desa 144 desa100%
2 07 16 03 Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Desa
144 desa 144 desa 100
1 bimtek 1 bimtek 100
1 dokumen/315 buku 0 dokumen/315 buku 66.67
Evaluasi siklus tahunan desa 144 desa 144 desa 100%
Evaluasi pelaksanaan ADD 144 desa 144 desa 100%
Bimtek/ pembinaan keuangan desa 1 kali 1 kali 100%
Pedoman pengelolaan keuangan desa 1 pedoman 1 pedoman 100%
SE Bupati tentang RKPDesa 1 dok/ 315 buku 1 dok/ 315
buku100%
2 08 15 Program Pembinaan Keluarga
Berencana dan Sejahtera
cakupan sarana PUS menjadi peserta KB aktif70.00%
2 08 15 01 Pengembangan Kelembagaan dan
Pembinaan Keluarga Sejahtera
Jumlah kader KB dan kader pendukung yang
dibina13.500 orang
108 kader 108 kader
100
108 kader 108 kader100%
Sarasehan PIKR 2pertemuan 2pertemuan 100 2 pertemuan 2 pertemuan 100%
Jumlah PIKR yang dibina 2 desa 2 desa 100 2 desa 2 desa 100%
Jumlah UPPKS yang dibina 4kecamatan 4kecamatan 100 4 kecamatan 4 kecamatan 100%
2 08 15 02 Promosi, Konseling, dan Pelayanan
Keluarga Berencana
Jumlah pembinaan KB pria 4.030 PPKBD9 lokasi 9 lokasi
100 9 lokasi 9 lokasi100%
Desa terfasilitasi permasalahan
penyelenggaraan pemdes, bimtek, pembinaan,
koordinasi, pemberian penghargaan perangkat,
raperda dan raperbup penyelenggaraan
pemerintahan desa
Evaluasi siklus tahunan desa, evaluasi
pelaksanaan ADD, bimtek keuangan desa,
petunjuk teknis musdes dan penyusunan
RKPDes 2018
12
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Perkiraan
Realisasi
Capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
(%)
Kode
Urusan / bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/ kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra PD Tahun
2021 (akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan PD tahun 2017
Target
program/
kegiatan
Renja PD
tahun
berjalan
(tahun
2018)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/ kegiatan
Renstra PD s/d tahun
2018 Catatan
Jumlah pembinaan KB MKJP 9 lokasi 11 lokasi 122.2
Pembinaan kampung KB 2 lokasi 2 lokasi 100 2 Lokasi 2 Lokasi 100%
Pengendalian program tingkat kabupaten 2 lokasi 2 lokasi 100 18 frekuensi 18 frekuensi 100%
Pelayanan konseling KB 4 peserta 4 peserta 100 400 orang 400 orang 100%
Baksos tentara manunggal KB kesehatan
(TMKK) dan kesatuan gerak PKK
200 orang; 200 orang;
100
Pemasangan kontrasepsi IUD dan implant 200 orang; 1 buah
100 200 orang 200 orang100%
Papan nama DAK 1 buah 1 buah 100
Gedung PKB 1 unit 1 unit 100
LCD 18kecamatan 18kecamatan 100
Tempat sampah 3 buah 3 buah 100
Mikrobus 1 unit 1 unit
Jumlah pembinaan KB KKSp 9 Lokasi 9 Lokasi 100%
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Uraian kinerja pelayanan DP3AKBPM&D yang berkaitan dengan Indikator
Standar Pelayanan Minimal dan MDGs di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Standar Pelayanan Minimal di bidang KB, Kegiatan yang masuk dalam Standar
Pelayanan Minimal bidang Pemberdayaan Perempuan adalah Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan yang terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan 8 (delapan)
indikator. Ada 2 (dua) jenis pelayanan yang diampu oleh Bidang Pemberdayaan
Perempuan dengan indikatornya yaitu :
1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan
anak, jenis indikator utama : cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan
terpadu.2. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan,
jenis indikator utama : cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan
sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak.Sedangkan pelayanan yang diampu oleh Perangkat Daerah dan instansi
vertikal terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu
bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah ada 3 layanan lain yaitu:1. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, indikator
utama : cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu
tatalaksana Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak (KtP/A) dan Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Kesehatan Terpadu (PKT) di Rumah Sakit.
Jenis pelayanan ini diampu oleh Dinas kesehatan.2. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, jenis
indikator: cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di
dalam unit pelayanan terpadu. Jenis pelayanan ini diampu oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Trasmigrasi.3. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban
kekerasan, jenis indikator : cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan
anak korban kekerasan. Jenis pelayanan ini diampu oleh Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
14
Untuk Bidang Keluarga Berencana terdiri dari 3 jenis Standar Pelayanan
Minimal dan 9 indikatornya yaitu:
1. Komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga
sejahtera, dengan indikator : Cakupan PUS ( Pasangan Usia Subur ) yang
isterinya dibawah usia 20 tahun. Juga indikator Cakupan PUS yang ingin ber
KB tidak terpenuhi (Unmet Need ) dengan penjelasan bahwa pengertian yang
masih aktif adalah PUS yang masih menstruasi walaupun umurnya 49
tahun. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Cakupan PUS peserta
KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang
ber KB, Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB). Ratio Pembantu
Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).2. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dengan indicator : Cakupan
penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan
masyarakat 30% setiap tahun.3. Penyediaan informasi data mikro, dengan indikator : Cakupan penyediaan
informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap
tahunnya.
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Standar
Pelayanan Minimal dan MDGs dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut :
15
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
A IKU (Indikator Kinerja Utama)
1 Persentase kesesuaian program dalam Renja DP3AKBPMD
terhadap RKPD dan Renstra BPMPKB / DP3AKBPMD terhadap
RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Nilai IKM BPMPKB/DP3AKBPMD 80% 78.50% 78.50% 79% 79.50% 80% 78.25% 100% 78.50% 79%
3 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur 95% 90% 90% 100%
5 Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan
akuntabel
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan rehabilitasi
90% 87.50% 88% 88.50% 89% 90% 87.50% 87.80% 88% 88.50%
8 Persentase cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 75% 71% 72% 73% 74% 75% 71% 79.93% 72% 73%
9 Persentase cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan
tingkat perkembangan desa
97.01% 91.10% 93.50% 95% 96.35% 97.01% 91.10% 91.10% 93.50% 95%
B SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan
1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit
pel ayanan terpadu
100% 55 46 50 54 50 22 87.80% 50 50
2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan hukum
100% 20 23 25 27 25 11 20 20 25
C SPM Bidang Keluarga Berencana
1 Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun 100% 1.90% 1.50% 1.45% 1.40% 1.80% 1.45% 1.45% 1.80% 1.45%
2 Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 100% 81.90% 81.60% 81.65% 81.70% 81.90% 81.65% 79.93% 81.90% 81.65%
3 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak tidak terpenuhi ( Unmet
Need )
100% 8.54% 7.00% 6.51% 6.50% 6.50% 6.51% 8.54% 6.50% 6.51%
4 Cakupan Anggota Bina keluarga Balita (BKB) 100% 92.80% 92.86% 92.90% 92.95% 92,78% 82,79% 92.80% 92,78% 92.90%
5 Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB
100% 91.50% 91.47% 91.54% 91.60% 91,32% 91,4% 91.50% 91.50% 91.54%
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AKBPM&D
Kabupaten Gunungkidul
No Indikator (IKU, SPM, IKK)
Angka/ Nilai
target/
standard
(IKU, SPM,
IKK)
Target Renstra PDRealisasi
CapaianProyeksi
Catatan
Analisis
16
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
No Indikator (IKU, SPM, IKK)
Angka/ Nilai
target/
standard
(IKU, SPM,
IKK)
Target Renstra PDRealisasi
CapaianProyeksi
Catatan
Analisis
6 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKP) 100% 72 PKB 72 PKB 72 PKB 72 PKB 72 PKB 64 PKB 65 PKB 68 PKB 68 PKB
17
2.3 Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan Perangkat Daerah
Yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah
adalah kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi DP3AKBPM&D pada Tahun 2017 antara lain :
a. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km2 merupakan kabupaten
terluas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kondisi
geomorfologi yang bervariasi memberikan peluang investasi yang bervariasi
pula sesuai dengan karakteristik dan potensi masingmasing.b. Penambahan jumlah Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari
tahun ke tahun menunjukkan terjadinya perbaikan tingkat kesejahteraan
masyarakat.c. Masih belum optimalnya pedoman dari Pusat dalam penyusunan
perencanaan sehingga masih banyak terjadi perubahan di tengahtengah
pelaksanaan program.d. Kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas untuk memenuhi
tuntutan kebutuhan masyarakat. e. Semakin baik peran serta masyarakat dalam proses perumusan,
pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan.f. Alokasi dana yang langsung ke Desa sudah semakin besar.g. Akan dilaksanakanya Pemilihan Kepala Desa untuk 30 Desa.h. DAK Bidang KB yang belum bisa diprediksi jumlah dan Petunjuk Teknis
sehingga memungkinkan perubahan DPA di tahun berjalan.
Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan
tantangan yang dihadapi DP3AKBPM&D dalam meningkatkan kinerja
pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
Berdasarkan analisis diatas dan kondisi riil saat ini dapat disimpulkan faktor
faktor yang menjadi peluang dan tantangan bagi DP3AKBPM&D Kabupaten
Gunungkidul dalam meningkatkan kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :a. Peluang.
1. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
2. Pelaksanaan otonomi daerah termasuk didalamnya otonomi desa yang
diatur berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
18
dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperjelas pembagian kewenangan
pengelolaan program pemberdayaan masyarakat
4. Adanya programprogram terpadu dari pusat dan provinsi secara lintas
sektor.
5. Wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau 46 % dari total
wilayah Provinsi DIY sehingga mempunyai potensi kekurangan untuk
pengembangan wilayah yang memadai.
6. Adanya budaya gotong royong di masyarakat sehingga menunjang
pemberdayaan dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelestarian hasil
pembangunan di desa.
7. Masih banyak potensi yang ada di masyarakat sebagai dasar untuk
peningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Potensi dukungan penduduk perempuan dalam upaya pencapaian
sasaran penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan
yang ditandai dengan sex rasio penduduk Kabupaten Gunungkidul
adalah 93,69 yang berarti jumlah penduduk lakilaki 6,31 persen lebih
sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.
9. Keberhasilan perlindungan perempuan dan anak belum menunjukkan
capaian peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat
secara signifikan, sehingga kesejahteraan anak, perlindungan anak,
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan saksi dan
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang masih terus untuk
diupayakan.
10.Proporsi perempuan pada jabatan struktural, jabatan publik, anggota
legislatif hingga pengusaha skala besar sudah meningkat, namun
demikian kompetensi dan rasio perbandingan perempuan terhadap laki
laki masih perlu dioptimalkan.
11.Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan
Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN diberi
mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan
menyelenggarakan program KB Nasional.
12.Telah terbitnya UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta
Peraturan Teknis Operasionalnya.
13.Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung program KB
Nasional
14.Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan
Kependudukan Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Sistem
Informasi Keluarga
19
b. Ancaman
1. Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan
yang semakin besar kepada pemerintah pusat
2. Sarana dan prasarana daerah yang belum dapat berkompetisi dalam
lingkup regional.
3. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa, longsor
dan angin puting beliung. Juga masih belum teratasinya permasalahan
kekeringan di musim kemarau.
4. Persaingan antar daerah yang semakin meningkat.
5. Pengaruh negatif keterbukaan informasi melalui media sosial yang tidak
terbatas.
6. Pemahaman kenyakinan yang mempengaruhi ketidakikutsertaan ber
keluarga berencana.
7. Dana Desa yang sudah besar dalam pelaksanaannya belum bisa
berjalan optimal.
Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas, kemudian diidentifikasi
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki DP3AKBPM&D Kabupaten
Gunungkidul sabagai berikut :
a. Kekuatan.
1. Aparatur pemerintah yang cukup memadai baik dari aspek kualitas dan
menguasai bidang tugasnya.
2. Suasana interaksi lingkungan kerja kondusif.
3. Adanya Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta tugas
pokok dan fungsi DP3AKBPM&D
4. Semangat kerja yang cukup baik.
5. Adanya komitmen dari aparat/pegawai DP3AKBPM&D dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang akan menguatkan etos kerja.
6. Kondisi gedung kantor yang sudah semakin representatif.
7. Sudah adanya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan.
8. Adanya moto jumlah anak ideal “2 (dua) anak cukup”.
9. Sudah tersusunnya Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan
penetapan rincian dana desa untuk Tahun 2016.
10.Sudah terbitnya SK Bupati tentang dana desa .
20
b. Kelemahan
1. Penggunaan teknologi informasi yang belum optimal.
2. Belum adanya regenerasi aparatur pemerintah akibat kebijakan
moratorium PNS.
3. Belum optimalnya penataan personil sesuai kompetensi yang dimiliki.
4. Sarana dan prasarana belum memadai.
5. Keterlambatan terbitnya Permendes, PDT & Transmigrasi beserta
Permenkeu (PMK) sehingga berpengaruh terhadap penyusunan Perbup
Dana Desa.
6. Perubahan rincian dan perubahan tahapan penyaluran Dana Desa yang
mengakibatkan terlambatnya penyusunan Peraturan Bupati tentang
Dana Desa.
7. Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa baru disusul munculnya
Permendes, PDT, Transmigrasi tentang penggunaan Dana Desa yang
berakibat kegiatan tidak sesuai baik waktu dan anggaran.
Berdasarkan analisa tersebut, terdapat beberapa permasalahan dan isu
strategis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAKBPMD,
antara lain :
1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan serta pelestarian hasil pembangunan di desa
belum Optimal sehingga masih perlu ditingkatkan.
2. Potensi masyarakat belum digali dan dikelola secara Optimal, sehingga
belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara signifikan.
3. Capaian kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang belum sesuai
dengan yang diharapkan sehingga masih perlu ditingkatkan.
4. Keberhasilan perlindungan perempuan dan anak belum menunjukkan
capaian peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat
secara signifikan, sehingga kesejahteraan anak, perlindungan anak,
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan saksi dan
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang masih terus untuk
diupayakan.
5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana
sudah baik, namun masih perlu dioptimalkan
6. Akses dan kualitas pelayanan KB perlu ditingkatkan
7. Tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat
Daerah dalam rangka good governance.
21
8. Masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan dibandingkan lakilaki.
Ratarata lamanya sekolah pada perempuan lebih rendah daripada laki
laki.
9. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD.
10. Masih banyak peraturan perundangundangan serta pelaksanaanya
yang bias gender dan diskriminasi terhadap perempuan, seperti KUHP,
undangundang kesehatan.
11. Para penegak hukum belum sepenuhnya paham mengenai HAM
perempuan.
12. Tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi, sebagian besar adalah
perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga, janda dan lanjut
usia.
13. Belum digunakannya data pembangunan yang terpilah menurut jenis
kelamin, sehingga kajian dalam mengatasi masalahmasalah belum
optimal.
14. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di
Kabupaten Gunungkidul.
15. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus
kekerasan terhadap perempuan adan anak.
16. Kurangnya tenaga terlatih dalam pembayaran dan pendampingan
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
17. Minimnya lembaga bantuan hukum di Kabupaten Gunungkidul yang
memberikan layanan hukum secara gratis kepada korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak.
18. Masih minimnya tenaga psikologi yang membantu menangani masalah
traumatis korban kekerasan.
19. Masih perlu kerja keras dari para pelaksana kegiatan terkait dana desa
untuk dapat melaksanakan UndangUndang Desa sebagaimana yang
diharapkan.
2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Permasalahanpermasalahan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan
fungsi DP3AKBPM&D yang meliputi tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga
berencana diantaranya :
22
1. Kemandirian masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan,
pelaksanaan kegiatan serta pelestarian hasil pembangunan di desa
masih rendah.
2. Belum tercapainya upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat.
3. Capaian kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang masih rendah.
4. Penyelesaian kasus dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan
anak belum optimal.
5. Akses dan kualitas pelayanan KB belum optimal.
Faktorfaktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu :
1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian pembangunan
serta pelestarian hasil pembangunan di desa masih rendah.
2. Turunnya Permendes PDT & Transmigrasi yang
terkait petunjuk teknis Dana Desa perlu pemahaman di tingkat daerah
dan desa.
3. Potensi ekonomi masyarakat belum digali dan
dikelola secara maksimal.
4. Tingkat partisipasi perempuan dalam upaya
pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang masih
rendah.
5. Keberhasilan perlindungan perempuan dan anak
belum menunjukkan capaian peningkatan kesadaran dan tanggung
jawab sosial masyarakat secara signifikan.
6. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program
Keluarga Berencana kurang maksimal dan perlu komunikasi informasi
dan edukasi (KIE) yang berkelanjutan.
2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional (Standar Pelayanan Minimal
dan MDGs/Millenium Development Goals)
Untuk mendapatkan potret gambaran tentang kondisi saat ini dan berbagai
permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Gunungkidul terkait dengan
tugas pokok fungsi DP3AKBPM&D, berikut dijabarkan secara rinci kedua
hal tersebut yang meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang
23
fisik, bidang pemberdayaan perempuan, bidang keluarga berencana, dan
bidang pemerintahan. Gambaran kondisi dan permasalahan ini selanjutnya
dipergunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan arah kebijakan
pembangunan, strategi, dan program kegiatan.
a. Kondisi Saat Ini.
1. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.2. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.3. Masih tingginya kasuskasus kekerasan dalam rumah tangga.4. Masih tingginya kasus perdagangan anak dan perempuan.5. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah. 6. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.7. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan
produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya.8. Kondisi sebagian jalan masih belum sempurna khususnya jalan
kabupaten dan desa.9. Belum seluruh kecamatan terjangkau trayek angkutan umum. 10. Masih kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan
urusan pemerintahan.11. Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur daerah.12. Belum efektifnya pengawasan melekat.13. Kecenderungan dari tahun ke tahun meningkat dalam pelanggaran
disiplin aparatur daerah.14. Masih tingginya angka kelahiran oleh perempuan dibawah usia 20
tahun.15. Perlunya pengetahuan terkait dampak kependudukan dan Keluarga
Berencana.
b. Permasalahan
1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin. 2. Masih tingginya angka Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian
Bayi.3. Tekanan globalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan.4. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan
kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok.5. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum
memadai.6. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan,
akuntabel, dan partisipatif.7. Kualitas sumber daya manusia Pemerintah belum merata, hal ini
dilihat dari jenjang pendidikan yang ada tingkat SLTA masih
mendominasi.8. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS
belum maksimal.9. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai.
24
10.Kesadaran terhadap norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera
belum optimal
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut telah dirumuskan
misi, tujuan (grand strategy) dan sasaran pembangunan jangka panjang
yang sekaligus merupakan tujuan dan sasaran yang harus diemban dan
diwujudkan oleh DP3AKBPMD tahun 2016 – 2021, antara lain :
c. Misi
1. Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance).
2. Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya
saing.
d. Grand Strategy.
1. Membangun infrastruktur yang handal.
2. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan
perekonomian daerah secara lestari.
3. Mengembangkan SDM yang terampil, profesional, berintegritas,
religius, dan peduli.
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
dan bebas dari KKN.
e. Sasaran.
1. Harapan hidup masyarakat meningkat.
2. Harapan lama sekolah penduduk meningkat.
3. Jumlah penduduk miskin menurun.
4. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat.
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat.
6. Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan
menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
7. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan
dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang
akurat.
8. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima
serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
9. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam
melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai.
10. Pasangan usia subur mengikuti program kependudukan dan
keluarga berencana.
11. Dana Desa dapat teralisasi secara optimal.
25
1.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah
a. Tantangan.1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan program KB terutama di
tingkat kabupaten/kota.2. Meningkatkan jumlah tenaga Pengendali Lapangan atau Pengawas
KB (PPLKB)di tingkat kecamatan dan petugas lapangan KB (PLKB)
di tingkat kelurahan/desa.3. Meningkatkan dukungan sarana prasarana dan anggaran program
KB di kabupaten/kota yang kurang memadai.4. Meningkatkan pembinaan institusi KB yang berada di lini
lapangan.5. Meningkatkan sinergi kebijakan dalam pembangunan
kependudukan dan KB baik di pusat maupun di daerah.6. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap perempuan dan anak
korban kekerasan.7. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa
b. Peluang.1. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka
BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian
penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan
kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya
revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional
dalam RPJMN 201020143. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten /Kota memperjelas pembagian
kewenangan pengelolaan program KB di tingkat Pusat dan
Kabupaten/Kota.4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukungan
program KB Nasional.5. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan.6. Telah terbitnya UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
beserta Peraturan Teknis Operasionalnya.7. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi
Keluarga.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
Dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal rencana kerja
Pembangunan Daerah (RK Perangkat Daerah) tahun 2019 merupakan
26
rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari
para pemangku kepentingan (stakeholders). Rancangan awal RK Perangkat
Daerah yang terdiri dari rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah
termasuk DP3AKBPM&D, dalam perkembangannya rancangan awal tersebut
mengalami beberapa perubahan dengan adanya Pagu Indikatif Sektoral dan
Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan. Beberapa perubahan dimaksud dapat
digambarkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut
27
Nama PD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
I Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
297,930 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
419,498
1 Penyediaaan
Jasa, Peralatan,
dan
Perlengkapan
Perkantoran
DP3AKBPM&D Jumlah surat yang
dikirim
75 buah 750 Penyediaaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
DP3AKBPM&D Jumlah peralatan kerja terfasilitasi:
komputer, mesin ketik, kamera,
faximil, wireles, teelpon, printer,
laptop, LCD
188 unit 20,000
DP3AKBPM&D Jumlah sarana jasa
listrik, air, telepon
dan internet
2 rek listrik, 2
rek air, 2 rek
telepon, 1 rek
internet
29,000 DP3AKBPM&D Jumlah alat tulis yang tersedia 12 paket 7,250
DP3AKBPM&D Jumlah kendaraan
dinas yang
terbayar pajaknya
Roda empat 8
unit, roda dua
125 unit
39,000 DP3AKBPM&D Jumlah barang cetakan dan
fotocopy yang terpenuhi
12 paket 16,610
DP3AKBPM&D Jumlah peralatan
kerja terfasilitasi;
komputer, mesin
ketik, kamera,
faximile, wireless,
telepon, printer,
laptop, LCD
Komputer 37
unit, mesin
ketik 5 unit,
kamera 3 unit,
faximile 1 unit,
wireless 24
unit, telepon 8
unit, printer 36
unit, laptop 29
15,000 DP3AKBPM&D Komponen listrik tersedia 140 buah 4,000
DP3AKBPM&D Jumlah alat tulis 12 paket 6,500 DP3AKBPM&D Jumlah bahan dan peralatan
kebersihan
93 buah 5,000
DP3AKBPM&D Jumlah barang
cetakan dan
fotokopi
12 paket 14000 DP3AKBPM&D Jenis data (arsip) yang terkelola dan
terpelihara
15 jenis 750
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Gunungkidul
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
28
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
DP3AKBPM&D Komponen Listrik
tersedia
lampu 50 buah,
roll kabel 10
buah, baterai
kotak, besar
kecil 80 buah
3,000 DP3AKBPM&D Jumlah buku bacaan/ referensi,
majalah, surat kabar
2 buah 1,998
DP3AKBPM&D Jumlah bahan dan
peralatan
kebersihan
30 buah sapu,
12 buah sulak,
36 pembersih
lantai, 15 buah
pengharum
ruangan,
loundry
3,000 DP3AKBPM&D Jumlah tenaga harian lepas/ upah
tenaga
7 orang 113,630
DP3AKBPM&D Jenis data (arsip)
yang terkelola dan
terpelihara
15 jenis 3,000 DP3AKBPM&D Tersedianya Jasa Kebersihan 1 Penyedia
Jasa
Kebersihan
80,000
DP3AKBPM&D Jumlah buku
bacaan/refrensi,
majalah, surat
kabar
2 buah surat kabar 2,000 DP3AKBPM&D Jumlah surat yang dikirim 1275 buah 12,120
DP3AKBPM&D Jumlah tenaga
harian lepas/upah
tenaga
7 orang 140,000 DP3AKBPM&D rekening telephone 3 rekening 15,200
DP3AKBPM&D rekening air 2 rekening 7,200
DP3AKBPM&D rekening listrik 62,400
2 Penyediaan
Rapat-rapat dan
Koordinasi
DP3AKBPM&D Jumlah makanan
dan minuman
tersedia untuk
rapat dan tamu
615cs 9,000 Penyediaan Rapat-
rapat dan
Koordinasi
DP3AKBPM&D Jumlah makanan dan minuman
tersedia untuk rapat dan tamu
615 OR
12,950
DP3AKBPM&D Jumlah rakor,
konsultasi ke luar
daerah yang
terlaksana
16op 27,380 DP3AKBPM&D Jumlah rakor ke luar daerah yang
terlaksana
22 kali
43,990
DP3AKBPM&D Jumlah rakor
dalam daerah
120op 6,300 DP3AKBPM&D Jumlah rakor dalam daerah 120 kali 16,400
29
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
II Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
350,000.0 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
591,942.1
1 Pengadaaan/Pe
mbangunan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
DP3AKBPM&D Jumlah dan jenis
perlengkapan
kantor yang dibeli
Meja jerja 10
unit, kursi kerja
10 unit, 1 set
meja kursi tamu
40,000 Pengadaaan/Pemba
ngunan Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
DP3AKBPM&D Jumlah dan jenis perlengkapan
kantor yang dibeli: meja kerja,
kursi kerja, meja kursi tamu
102 unit 140,592.5
DP3AKBPM&D Sarana dan
Prasarana gedung
P2TP2A
Pagar P2TP2A 22,000 DP3AKBPM&D Pagar P2TP2A 1 unit 17,000
DP3AKBPM&D Jumlah Komputer
dan Laptop yang
dibeli
2 unit
komputer, 2
buah laptop
30,000 DP3AKBPM&D Jumlah komputer dan laptop yang
dibeli
4 unit 52,000
DP3AKBPM&D Sarana prasarana loby Ruang Rapat 2 paket 54,999.6
2 Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
DP3AKBPM&D Jumlah dan jenis
kendaraan dinas
yang dipelihara
8 roda empat,
125 roda empat
250,000 Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
DP3AKBPM&D jumlah dan jenis koendaraan dinas
yang dipelihara
131 unit
272,350
Jumlah
perlengkapan
kantor yang
terpelihara
100% 4,000 DP3AKBPM&D Jumlah perlengkapan kantor yang
terpelihara
210 unit
10,000
Pengisian tabung
pemadam
kebakaran dapat
terlaksana
4 unit 4000 DP3AKBPM&D Pengisian tabung pemadam
kebakaran dapat terlaksana
5 unit
DP3AKBPM&D Pemeliharaan gedung 1 paket 45,000
III Program
Peningkatan
Ketatalaksanaan
dan Kapasitas
Aparatur
17,000 Program
Peningkatan
Ketatalaksanaan
dan Kapasitas
Aparatur
14,415
30
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 Penyelenggaraa
n
Ketatalaksanaan
dan
Pengelolaan
Kepegawaian
DP3AKBPM&D Jumlah ASN yang
terfasilitasi
110 orang 6,000 Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan
dan Pengelolaan
Kepegawaian
Perangkat Daerah
DP3AKBPM&D Jumlah ASN yang terfasilitasi 113 orang 9,000
2 Pengembangan
Kapasitas
Aparatur
DP3AKBPM&D Jumlah ASN yang
dikirim mengikuti
diklat
5 orang 6,000 Pengembangan
Kapasitas Aparatur
DP3AKBPM&D Jumlah peserta Penyelengaraan
Pelatihan di kantor sendiri
57 orang 3,200
3 Penilaian
Angka Kredit
Tenaga
Fungsional
Perangkat
DP3AKBPM&D Jumlah tenaga
fungsional yang
dinilai
65 orang 5,000 Penilaian Angka
Kredit Tenaga
Fungsional
Perangkat Daerah
DP3AKBPM&D Jumlah tenaga fungsional yang
dinilai
68 orang 2,215
IV Program
Peningkatan
Kualitas
Pelaporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
60,000 Program
Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan
Perangkat Daerah
42,820
1 Penyusunan
Laporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
DP3AKBPM&D Jumlah petugas
penatausahaan
keuangan dan aset
terfasilitasi
10 orang 38,750 Penyusunan
Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
DP3AKBPM&D Jumlah petugas penatausahaan
keuangan dan aset terfasilitasi
10 orang 8,400
DP3AKBPM&D Dokumen laporan
keuangan
semestrean
2 dokumen 1,000 DP3AKBPM&D Jumlah Dokumen laporan keuangan
semesteran
1 dokumen 1,100
DP3AKBPM&D dokumen laporan
keuangan akhir
tahun
1 dokumen 2,450 DP3AKBPM&D Jumlah Dokumen laporan keuangan
akhir tahun
1 dokumen 2,000
DP3AKBPM&D dokumen laporan
keuangan
bulanan/spj,
materai 400
lembar
12 dokumen 17,800 DP3AKBPM&D Jumlah Dokumen laporan keuangan
bulanan/ spj,
12 dokumen 18,720
DP3AKBPM&D Lembur Lap Keuangan 10 orang 12,600
V Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
23,000 Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan 88,880
1 Perencanaan
Kinerja
Perangkat
Daerah
DP3AKBPM&D Dokumen
LAKIP/LKJIP
1 Dokumen 2,750 Perencanaan
Kinerja Perangkat
Daerah
DP3AKBPM&D Dokumen Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP/LKjIP)
1 dokumen
10,949
31
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
DP3AKBPM&D Dokumen Renja
dan perubahannya
2 Dokumen 2,000 DP3AKBPM&D Dokumen rencana kerja dan
perubahannya
2 dokumen
10,949
DP3AKBPM&D Dokumen Monev
Pengendalian
program kegiatan
PD
1 Dokumen 5,540 DP3AKBPM&D Dokumen DPA dan DPA
Perubahan
2 dokumen
9,724
DP3AKBPM&D Dokumen RKA dan RKA
Perubahan
2 dokumen 9,724
DP3AKBPM&D Dokumen Rencana Operasioal
Program Kegiatan Organisasi
Perangkat Daerah (ROPK OPD)
2 dokumen 9,724
DP3AKBPM&D Perjanjian kinerja dan perubahan
perjanjian kinerja
2 dokumen
2 Pengendalian
Internal
Perangkat
Daerah
DP3AKBPM&D Tersusunnya
laporan SPIP
1 dokumen 4,060 Pengendalian
Internal Perangkat
Daerah
DP3AKBPM&D Dokumen Laporan TEPRA 12 dokumen 2,455
DP3AKBPM&D Laporan Hasil Evaluasi Hasil
RKPD
4 dokumen 2,455
3 Pengelolaan
data dan sistem
informasi
Perangkat
Daerah
DP3AKBPM&D Dokumen profil
SKPD
1 dokumen 8,650 Pengelolaan data
dan sistem
informasi Perangkat
Daerah
DP3AKBPM&D Tersajinya profil OPD dalam
website
12 dokumen
9,900
DP3AKBPM&D Terbentuknya website Kabupaten
Layak Anak
1 kegiatan
23,000
VI Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
7,500 Program
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik 4,950
1 Penyelenggaraa
n Pelayanan
Publik
DP3AKBPM&D Dokumen
pengukuran IKM
2 dokumen 5,000 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
DP3AKBPM&D Dokumen pengukuran IKM 2 dokumen
2,975
DP3AKBPM&D Dokumen RTP (SPIP) 2 dokumen 1,975
32
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
2 Implementasi,
Evaluasi, dan
pelaporan
Pencapaian
standar
pelayanan
minimal (SPM)
DP3AKBPM&D Dokumen Monev
pencapaian SPM
2 dokumen 2,500
VII Program
Perlindungan
Perempuan,
Anak, dan
Pengarusutamaa
n Gender
650,000 Program
Perlindungan
Perempuan, Anak,
dan
Pengarusutamaan
Gender
758,810
1 Perlindungan
Perempuan dan
Pemenuhan
Hak Anak
DP3AKBPM&D Jumlah
masyarakat yang
mendapatkan
pengetahuan
tentang
pentingnya
pelaporan
terhadap kasus
tindak kekerasan
terhadap anak
….. Orang ….
Kelompok
Perlindungan
Perempuan dan
Pemenuhan Hak
Anak
desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah orang yang mendapatkan
sosialisasi Undang-Undang
Perlindungan Anak (UUPA),
Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(UUPKDRT), Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (UUPTPPO)
25 orang 3,085
DP3AKBPM&D Frekuensi
sosialisasi UUPA
dan UUPKDRT,
UUPTPPPO
4 kali 15,000 desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah orang yang mendapatkan
sosialisasi HIV/AIDS dan jumlah
kelompol sadar HIV/AIDS
25 orang 3,050
DP3AKBPM&D Jumlah kelompok
sadar HIV/AIDS
4
kelompok/100
orang
10000 desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah Anggota Gugus Tugas
Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (PTPPO) yang
mengikuti workshop
25 orang 3,050
DP3AKBPM&D Jumlah peserta
rakor dan
workshop KLA
300 orang 15000 desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah Kecamatan dan atau Desa
yang mendapatkan kegiatan
Workshop Kecamatan /Desa Layak
Anak
1
kecamatan/d
esa
3,050
DP3AKBPM&D Jumlah peserta
Workshop gugus
tugas PTPPO
90 orang 6000 desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah Forum anak yang
mendapatkan pembinaan
1 forum
anak
3,050
33
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
DP3AKBPM&D Inisiasi KLA
(Kecamatan
Ramah Anak)
300 orang 30000 desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah Anak yang mengikuti
kongres anak dan jambore anak
600
orang/anak
106,925
DP3AKBPM&D Jumlah forum
anak yang
mendapatkan
pembinaan dan
kegiatan
24 forum anak
(1 forum 30
anak )
50000 desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah Anak yang dikirim untuk
mengikuti forum anak daerah di
DIY dan forum anak nasional
12 orang/
anak
1,800
DP3AKBPM&D Pembentukan
Forum Anak
250 orang 16000 desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah Perempuan dan anak
korban kekerasan dan anak yang
berhadapan dengan hukum yang
menapatkan pelayanan dan
penanganan
40 orang/
anak
30,580
DP3AKBPM&D Penyelenggaraan
rakor dan kongres
anak , jambore
anak
250 orang 25,000 desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah Pengelola dan konselor
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak (P2TP2A) yang
mendapatkan upah/ honor
5 orang 96,240
DP3AKBPM&D Jumlah anak yang
dikirim mengikuti
forum anak daerah
dan nasional
14 anak 14000 desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah Forum anak
kecamatan/desa yang terbentuk
1
kecamatan/
desa
3,050
DP3AKBPM&D Kasus kekerasan
terhadap
perempuan yang
dilaporkan
60 kasus 30000 desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah peserta Rakor Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
(P2TP2A)
50 orang 5,850
DP3AKBPM&D Jumlah SDM
pengelola,
pendamping dan
konselor P2TP2A
5 orang/12
bulan
90000 desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah peserta Workshop Gugus
Tugas Kabupaten Layak Anak (GT
KLA)
50 orang 6,000
DP3AKBPM&D Biaya Operasional
P2TP2A
ls dalam
setahun
18000 desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah peserta Rakor Gugus Tugas
Kabupaten Layak Anak (GT KLA)
50 orang 12,200
34
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah peserta Rakor Forum
Penanganan Korban Kekerasan
Perempuan dan Anak (FPK2PA)
50 orang 6,000
desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah peserta Rakor Forum Anak
Gunungkidul (FAGK)
240 anak 22900
desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah peserta Workshop evaluasi
Desa Kecamatan Layak Anak
(DEKELA)
300 orang 26,500
desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah peserta Penganugerahan
Desa Kecamatan Layak Anak
(DEKELA) tahun 2019
300 orang 14,750
desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah peserta Pembinaan
Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM)
Desa
50 orang 6,000
desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah dokumentasi visual/video
kabupaten layak anak
2 video 29,500
desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah orang Tim evaluasi Desa
Kecamatan Layak Anak
(DEKALA)
1 tim 28,875
desa, kecamatan,
kelompok,
kabupaten, Provinsi,
Nasional,
Jumlah orang tenaga ahli 2 orang 6,000
35
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
2 Pemberdayaan
Perempuan dan
Pengarusutamaa
n Gender
DP3AKBPM&D Masyarakat yang
dilatih pola
pengasuhan anak
berperspektif
gender
60 orang 16,000 Pemberdayaan
Perempuan dan
Pengarusutamaan
Gender
Kabupaten,
Kecamatan
Gedangsari, Desa,
Jumlah desa yang mendapatkan
pendampingan dan pembinaan desa
prima
2 desa 6,740
DP3AKBPM&D Desa yang
mendapatkan
pendampingan
dan pembinaan
untuk menjadi
desa prima
60 orang
(2angkatan x 30
orang ) 2 hari
20,000 Kabupaten,
Kecamatan
Gedangsari, Desa,
Jumlah kecamatan dan masyarakat
yang mendapatkan pelatihan
ketrampilan PIWK (kecamatan
Gedangsari
2 angkatan 13,115
DP3AKBPM&D Kelompok
masyarakat yang
mendapatkan
pelatihan dan
pengetahuan sadar
gender
4 klpk / 1 klpk
20 orang
20,000 Kabupaten,
Kecamatan
Gedangsari, Desa,
Jumlah kelompok masyarakat yang
mendapatkan pelatihan dan
pengetahuan sadar gender
2 desa 10,840
DP3AKBPM&D Desa yang
mendapatkan
pelatihan
implementasi
PPRG dalam
pemerintahan desa
144 desa 25,000 Kabupaten,
Kecamatan
Gedangsari, Desa,
Jumlah OPD dan desa yang
melaksanakan PPRG
45 OPD,144
desa
17,510
DP3AKBPM&D Jumlah buku
tentang KKG
yang diiterbitkan
1000
boklet/leaflet
50 buku
20,000 Kabupaten,
Kecamatan
Gedangsari, Desa,
Jumlah buku data pilah gender dan
anak yang disusun
50 buku 14,675
DP3AKBPM&D Jumlah desa yang
mendapatkan
pengenalan
program,
pembinaan
lanjutan dan
evaluasi P2WKSS
6 desa 80,000 Kabupaten,
Kecamatan
Gedangsari, Desa,
Jumlah desa yang mendapatkan
pembinaan dan evaluasi P2WKSS
6 desa 53,650
36
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
DP3AKBPM&D Jumlah organisasi
perempuan yang
mendapatkan
pembinaan dan
kegiatan
10 organisasi
perempuan
20,000 Kabupaten,
Kecamatan
Gedangsari, Desa,
Jumlah organisasi perempuan yang
mendapatkan pembinaan dan
kegiatan
10
organisasi
perempuan
24,100
DP3AKBPM&D Jumlah seminar
hariu besar
perempuan dan
anak
3 kegiatan 20,000 Kabupaten,
Kecamatan
Gedangsari, Desa,
Jumlah kegiatan seminar hari besar
perempuan dan anak
3 kegiatan 24,500
DP3AKBPM&D Jumlah kaukus
petrempuan
parlemen yang
mendapatkan
pendidikan politik
perempuan
kabupaten 15,000 Kabupaten,
Kecamatan
Gedangsari, Desa,
Jumlah tim penggerak PKK dan
masyarakat yang mendapatkan
fasilitasi pembinaan
1 kabupaten,
18
kecamatan
98,890
DP3AKBPM&D Jumlah desa yang
mengikuti
evaluasi tingkat
nasional
3 jenis lomba 25,000 Kabupaten,
Kecamatan
Gedangsari, Desa,
Jumlah peserta kaukus perempuan
parlemen yang mendapatkan
pendidikan politik perempuan
100 orang 13,225
DP3AKBPM&D Jumlah
pembinaan PKK
Kabupaten
144 desa 70,000 Kabupaten,
Kecamatan
Gedangsari, Desa,
Jumlah kelompok perempuan yang
mendapatkan pelatihan ketrampilan
ekonomi produktif
7 kelompok 63,110
VIII Program
Peningkatan
Partisipasi dan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
995,000 Program
Peningkatan
Partisipasi dan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
951,847
1 Pembinaan
Kelembagaan
Masyarakat
Desa
DP3AKBPM&D Desa yang
mendapatkan
evaluasi
kelembagaannya
(LPMD, RT RW,
karangtaruna,
PKK)
18 desa 53,500 Pembinaan
Kelembagaan
Masyarakat Desa
18 Kecamatan, 67
posyandu, 24 desa,
Desa yang mendapatkan evaluasi
kelembagaannya (LPMD, RT RW,
karangtaruna, PKK)
67 desa 35,320
37
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
Jumlah posyandu
yang
mendapatkan
pelatihan
67 33,500 18 Kecamatan, 67
posyandu, 24 desa,
Jumlah LPMD yang mendapatkan
pelatihan
67 LPMD 28,390
BKM/Bumdes
yang
mendapatkan
pembinaan dan
pendampingan
24 BKM 48,000 18 Kecamatan, 67
posyandu, 24 desa,
BKM yang mendapatkan
pembinaan dan pendampingan
24 BKM 21,040
2 Pembinaan
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Membangun
Desa
DP3AKBPM&D Desa yang
mendapatkan
evaluasi dalam
perlombaan desa
18 Kecamatan 180,000 Pembinaan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Membangun Desa
18 desa, 3 desa - 4
desa, kecamatan,
desa, 1 desa, 144
desa, 144 desa,
Desa yang mendapatkan evaluasi
dalam perlombaan desa
18 desa 224,195
DP3AKBPM&D Jumlah desa yang
terfasilitasi
TMMD dan KB
TNI
3 desa-4desa 130,000 18 desa, 3 desa - 4
desa, kecamatan,
desa, 1 desa, 144
desa, 144 desa,
Jumlah desa yang terfasilitasi
TMMD
3 desa 183,920
DP3AKBPM&D Desa yang
mendapatkan
pembinaan dan
fasilitasi
penyusunan profil
desa/pengenalan
SID
50 desa 50,000 18 desa, 3 desa - 4
desa, kecamatan,
desa, 1 desa, 144
desa, 144 desa,
Jumlah desa yang terfasilitasi Karya
Bakti TNI
4 desa 5,105
DP3AKBPM&D Frekuensi
perancangan
BBGRM tingkat
kabupaten di desa
berprestasi
1 kali 90,000 18 desa, 3 desa - 4
desa, kecamatan,
desa, 1 desa, 144
desa, 144 desa,
Jumlah Desa yang mendapatkan
pembinaan dan fasilitas
penyusunan profil desa/ pengenalan
SID
50 desa 37,220
DP3AKBPM&D Desa yang
mendapat
pelatihan dana
desa
144 desa 80,000 18 desa, 3 desa - 4
desa, kecamatan,
desa, 1 desa, 144
desa, 144 desa,
Frekuensi pencanangan BBGRM
tingkat kabupaten di desa
berprestasi
1 kali 65,597
38
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
DP3AKBPM&D Desa yang
mendapat
pelatihan
pengelolaan
KPMD
144 desa 80,000 18 desa, 3 desa - 4
desa, kecamatan,
desa, 1 desa, 144
desa, 144 desa,
Desa yang mendapatkan pelatihan
dana desa
144 desa 56,220
18 desa, 3 desa - 4
desa, kecamatan,
desa, 1 desa, 144
desa, 144 desa,
Desa yang mendapatkan pelatihan
pengelolaan KPMD
144 desa 33,340
3 Pembinaan
Lembaga
Ekonomi
Pedesaan
DP3AKBPM&D Bumdes yang
mendapatkan
pembinaan
pendampingan
dan pelatihan
manajemen
25 Bumdes 100,000 Pembinaan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
kecamatan, desa,
kecamatan, desa,
kecamatan,
(Kecamatan
Wonosari, Semanu ,
Gedangsari,
Tanjungsari,
Panggang,
Saptosari,
Karangmojo), Desa
-desa di kecamatan
ngawen(Beji, jurang
jero, kampung,
sambirejo, tancep,
watusigar),
Jumlah BUMDES yang
mendapatkan pembinaan,
pendampingan dan pelatihan
manajemen
25
BUMDesa
87,230
39
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
DP3AKBPM&D Jumlah kecamatan
yang dibina
3 Kecamatan
(Gedangsari,
Saptosari,
Karangmojo)
90,000 kecamatan, desa,
kecamatan, desa,
kecamatan,
(Kecamatan
Wonosari, Semanu ,
Gedangsari,
Tanjungsari,
Panggang,
Saptosari,
Karangmojo), Desa
-desa di kecamatan
ngawen(Beji, jurang
jero, kampung,
sambirejo, tancep,
watusigar),
Jumlah kecamatan yang dibina 3 kecamatan 7,200
DP3AKBPM&D Jumlah TTG yang
dikembangkan
3 Penemu TTG
yang
dikembangkan
60,000 kecamatan, desa,
kecamatan, desa,
kecamatan,
(Kecamatan
Wonosari, Semanu ,
Gedangsari,
Tanjungsari,
Panggang,
Saptosari,
Karangmojo), Desa
-desa di kecamatan
ngawen(Beji, jurang
jero, kampung,
sambirejo, tancep,
watusigar),
Jumlah Teknologi Tepat Guna
(TTG) yang dikembangkan
3 jenis 54,850
40
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
kecamatan, desa,
kecamatan, desa,
kecamatan,
(Kecamatan
Wonosari, Semanu ,
Gedangsari,
Tanjungsari,
Panggang,
Saptosari,
Karangmojo), Desa
-desa di kecamatan
ngawen(Beji, jurang
jero, kampung,
sambirejo, tancep,
watusigar),
Jumlah Kecamatan yang
mengajukan Pelatihan BUMDES
(PIWK )
7 kecamatan 77,400
kecamatan, desa,
kecamatan, desa,
kecamatan,
(Kecamatan
Wonosari, Semanu ,
Gedangsari,
Tanjungsari,
Panggang,
Saptosari,
Karangmojo), Desa
-desa di kecamatan
ngawen(Beji, jurang
Jumlah desa desa di Kecamatan
Ngawen mendapatkan Pelatihan
BUMDES (PIWK)
6 desa 34,820
IX Program
Pengembangan
Otonomi Desa
2,000,000 Program
Pengembangan
Otonomi Desa
1,645,780.5
1 Pembinaan
Pengelolaan
Aset Desa
DP3AKBPM&D Jumlah desa yang
terfasilitasi
pembinaan
pengelolaan
kekayaan/aset
desa, bimtek
pengelolaan aset
144 desa, 1
dokumen, 1
bimtek
100,000 Pembinaan
Pengelolaan Aset
Desa
144 desa Jumlah peserta pelatihan
pengelolaan aset desa pedoman
pengelolaan aset desa
1 kegiatan 43,782.5
41
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
144 desa Jumlah desa sosialisasi pedoman
pengelolaan aset desa
1 dokumen 30,417.5
2 Pembinaan
Administrasi
dan Perangkat
Desa
DP3AKBPM&D Desa terfasilitasi
permaslahan
penyelenggaraan
pemdes, bimtek,
pembinaan,
koordinasi,
raperda dan
raperbup,
pengisian BPD,
Pilkades serentak
144 desa, 1
bimtek, 1
pembinaan
administrasi, 1
pembinaan dan
fasilitasi
pengisian BPD,
1 Raperda, 5
raperbup, 58
pilkades
1,800,000 Pembinaan
Administrasi dan
Perangkat Desa
144 desa Jumlah jabatan Kepala Desa yang
terfasilitasi pengisiannya
56 desa 1,014,635.5
144 desa Jumlah Kades baru yang
disosialisasi
30 desa 174,790
144 desa Jumlah Angkatan Sosialisasi bagi
Perangkat Desa baru
5 angkatan 14,170
144 desa Jumlah Raperbup yang dirancang 5 dokumen 174,160
144 desa Jumlah pembinaan administrasi
desa
18
kecamatan
10,618
144 desa Jumlah desa yang difasilitasi
pengisian BPD
144 desa 54,750
3 Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan Desa
DP3AKBPM&D Evaluasi siklus
tahunan desa,
evaluasi
pelaksanaan ADD
bimtek keuangan
desa
144 desa 1
bimtek
100,000 Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan Desa
144 desa, Jumlah Evaluasi Siklus tahunan
Desa
144 Desa 14,000
144 desa, Jumlah Evaluasi Pelaksanaan ADD 144 Desa 57,260
144 desa, Jumlah sosialisasi Keuangan Desa 1 kali 41,625
144 desa, Jumlah Perbup tentang pedoman
penyusunan APBDes
1 pedoman 9,000
144 desa, Jumlah SE Bupati tentang
RKPDesa
1 dokumen 6,572
X Program
Pembinaan
Keluarga
Berencana dan
Sejahtera
1,977,070 Program
Pembinaan
Keluarga Berencana
dan Sejahtera
304,600
42
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
1 Pengembangan
Kelembagaan
dan Pembinaan
Keluarga
Sejahtera
DP3AKBPM&D Masyarakat yang
telah
mendapatkan
pembinaan
tentang KB
900 orang 50,000 Pengembangan
Kelembagaan dan
Pembinaan
Keluarga Sejahtera
Kabupaten,
kecamatan, desa,
Kabupaten,
kecamatan, desa,
desa, desa,
Kabupaten,
kecamatan,
kecamatan,
Pembinaan Kelompok Bina
Keluarga Balita
477
Kelompok
1,325
DP3AKBPM&D Penambahan
sarpras dan
terpenuhinya
operasional balai
penyuluh KB
18 Kecamatan 150,000 Kabupaten,
kecamatan, desa,
Kabupaten,
kecamatan, desa,
desa, desa,
Kabupaten,
kecamatan,
kecamatan,
Pembinaan Kelompok Bina
Keluarga Remaja
93
Kelompok
1,325
DP3AKBPM&D Kader KB yang
telah
mendapatkan
pembinaan
keterpaduan BKB
posyandu paud
bagi anggota PKK
125 leader 250,000 Kabupaten,
kecamatan, desa,
Kabupaten,
kecamatan, desa,
desa, desa,
Kabupaten,
kecamatan,
kecamatan,
Pembinaan Kelompok Bina
Keluarga Lansia
135
Kelompok
1,325
DP3AKBPM&D Ftrekuensi
sarsehan PIKR
3 Kecamatan 50,000 Kabupaten,
kecamatan, desa,
Kabupaten,
kecamatan, desa,
desa, desa,
Kabupaten,
kecamatan,
kecamatan,
Pembinaan Kelompok Pusat
Informasi dan Konseling Remaja
52
Kelompok
6,000
DP3AKBPM&D Jumlah kelompok
PIKR yang dibina
4 desa 50,000 Kabupaten,
kecamatan, desa,
Kabupaten,
kecamatan, desa,
desa, desa,
Kabupaten,
kecamatan,
kecamatan,
Pembinaan Kampung KB 18 desa 105,675
43
No.Program/
KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Catatan
Penting
DP3AKBPM&D Jumlah Kader
UPPKS dan bina
keluarga sejahtera
yang difasilitasi
90kader 90,000
DP3AKBPM&D Masyarakat yang
mendapatkan
pelayanan
kontasepsi IUD
Dan IMPLAN
300 orang 180,000
2 Promosi,
Konseling, dan
Pelayanan
Keluarga
Berencana
DP3AKBPM&D Jumlah
pembinaan KB
Pria
.9 lokasi 90,000 Promosi,
Konseling, dan
Pelayanan Keluarga
Berencana
Kecamatan,
Kabupaten,
Jumlah pembinaan KB pria 18
kecamatan
31,950
DP3AKBPM&D Jumlah
pembinaan KB
MKJP
9 lokasi 90,000 Kecamatan,
Kabupaten,
Jumlah pembinaan KB Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
18
kecamatan
31,950
DP3AKBPM&D Jumlah sarana dan
gedung KB
terpelihara
18 kecamatan 977,070 Kecamatan,
Kabupaten,
Jumlah kader Pembinaan Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP)
108 Kader 8,080
Kecamatan,
Kabupaten,
Jumlah Pengendalian Program TK.
Kabupaten
4 kali 9,800
Kecamatan,
Kabupaten,
Jumlah masyarakat mendapatkan
Pelayanan Konseling KB
90 orang 53,585
Kecamatan,
Kabupaten,
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan layanan Pemasangan
IUD dan Implant
160 orang 53,585
6,377,500.0 4,823,542.6Jumlah
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
339955
340,355
(400)
54
84750
84,750
-
55
605597
605,597 -
56
57
261500
261,500 -
58
59
60
61
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan antara lain sebagai
berikut:
1. Melalui usulan dari bawah lewat musrendus, musrendes, musrebang
kecamatan dan musrenbang kabupaten.
2. Melalui proposal dari masyarakat/organisasi kemasyarakatan, PKK yang
masuk ke DP3AKBPM&D.
3. Berdasarkan koordinasi dari forum pencegahan dan penanganan korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak, tim pembina peningkatan peran
wanita menuju keluarga sehat, pokja gugus tugas/pencegahan tindak
pidana perdagangan anak.
4. Berdasarkan usulan dari dinas terkait.
Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun
2019 sebagaimana dalam tabel 2.5
47
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaBesaran/
VolumeCatatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I Program Pengembangan Otonomi Desa
1 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Desa Sampeng dan Merteku Jumlah desa yang mampu melaksanakan penatrausahaan
APBDesa 2 desa
30,000,000 PIS
Desa Sumberwungu, Desa
Tepus
Jumlah partisipasi LPMD/LPMP dalam pembangunan
desa 1 kali;Jumlah partisipasi LPMD/LPMP dalam
pembangunan desa 1 kali;Jumlah kapasitas dan
partisipasi LKD dalam pembangauna desa 1 kali;Jumlah
kapasitas dan partisipasi LKD dalam pembangauna desa
1 kali
20,000,000 PIS
8 desa Kecamatan Rongkop Terlaksananya bimtek keuangan 8 desa 5,000,000 PIS
2 Pembinaan Administrasi dan Perangkat Desa Desa Tepus Jumlah aparatur pemerintah desa mendapat pelatiahn 1
kelompok
10,000,000 PIS
3 Pembinaan Pengelolaan Kekayaan 8 desa Kecamatan Rongkop terlaksananya pembinaan BUMDes 80 orang 8,000,000 PIS
II Pembinaan Keluarga Berencana dan
Sejahtera
PIS
1 Pengembangan Kelembagaan dan Pembinaan
Keluarga Sejahtera
Desa Sumberwungu Terlaksananya pembinaan kelembagaan keluarga
sejahtera 3 kali
15,000,000 PIS
Desa Sumberwungu Pelaksanaan pembinaan kader kesehatan, KB dan
posyandu 12 kali
44,000,000 PIS
III Program Perlindungan Perempuan, Anak,
dan Pengarusutamaan Gender
1 Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak
Anak
11 desa Pembinaan Desa Layak Anak 11 Desa 55,000,000 PIS
11 desa Pembinaan Gerakan Sayang Ibu 11 Desa 10,000,000 PIS
11 desa Pembinaan KDRT 11 Desa 10,000,000 PIS
2 Pemberdayaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender
11 desa Pembinaan P2WKSS 11 Desa 11 Desa 25,000,000 PIS
Nlindur; Karangawen;
Jepitu; Tileng; Jerukwudel;
Songbanyu; Pucung
Terbangun derajad kesejahteraan ibu 8 Desa 16,000,000 PIS
Kec. Gedangsari Pembinaan Pemberdayaan Perempuan 15,000,000 PIWK
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019
dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Gunungkidul
48
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaBesaran/
VolumeCatatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
IV Program Peningkatan Partisipasi dan
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
PIS
1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa 11 desa Peningkatan kapasitas perangkat desa 11 Desa 50,000,000 PIS
11 desa Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa 11 Desa 25,000,000 PIS
Pucanganom Kecamatan
Rongkop
terlaksananya pembinaan kelembagaan 60 orang 4,000,000 PIS
2 Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan Desa Tepus Jumlah BUMDES 1 kelompok 50,000,000 PIS
7 desa pelatihan BUMdES 6 orang 30,000,000 PIS
11 desa Pembinaan BUMDesa di DP3AKBPM&D 11 Desa 55,000,000 PIS
1 desa di kecamatan
wonosari
BUMDESA 15,000,000 PIWK
6 Desa se-Kecamatan
Ngawen
BUMDESA 90,000,000 PIWK
Semanu, Pacarejo dan
Ngeposari
BUMDESA 15,000,000 PIWK
Ngalang, Mertelu dan Serut BUMDESA 15,000,000 PIWK
Desa Hargosari BUMDESA 15,000,000 PIWK
Kecamatan Panggang (6
Desa)
BUMDESA 15,000,000 PIWK
Kec. Saptosari BUMDESA 15,000,000 PIWK
Kecamatan Karangmojo BUMDESA 15,000,000 PIWK
672,000,000JUMLAH
49
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri
Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan,
Kementerian Dalam Negeri menetapkan 13 (tiga belas) program strategik
terbagi atas 8 (delapan) program utama dan 5 (lima) program penunjang,
meliputi:
a. Program Utama
1. Program Penguatan Integrasi nasional
2. Program Pengembangan Manajemen Perlindungan dan Ketentraman
Masyarakat, serta Ketertiban Umum
3. Program Fasilitas dan Pemantapan Implementasi Kebijakan
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
4. Program Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program Pengembangan kelembagaan dan sistem politik demokratis
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan
Kemiskinan
7. Program Pembinaan Pembangunan daerah dan Wilayah
8. Program Pengembangan dan Pembinaan administrasi Kependudukan
b. Program Penunjang
1. Program Pengembangan Kerjasama Internasional;
2. Program Pembinaan dan Penegakan Hukum serta Peningkatan
Kepemerintahan yang Baik;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Politik
Dalam Negeri;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Program Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Konservasi Lingkungan.
Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Isu Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak :
1. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai
bidang pembangunan.
50
2. Pemenuhan hakhak perempuan atas perlindungan dari tindak
kekerasan belum optimal.
3. Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta
masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan.
4. Rendahnya kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
anak5. Belum terwujudnya perlindungan anak dari segala bentuk
perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan
diskriminasi.6. Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta
masyarakat dalam mendukung pemenuhan hakhak anak.
Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
a. Potensi BKKBN :1. Reputasi dan pengalaman dalam pengendalian penduduk melalui
program KB.2. Keberadaan Pusdiklat dan penelitian pembangunan kependudukan
dan KB yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan
dan mitra kerja.3. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai4. Jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah serta
non pemerintah.5. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan kependudukan
dan KB yang mengharuskan menerapkan manajemen pelayanan
prima yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem
pengelolaan yang transparan dan akuntabel.6. Pengerahan atau mobilitas sumber daya yang masih belum optimal.
b. Permasalahan.1. Kesenjangan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur BKKBN.2. Sarana dan prasarana operasional penggerakan masyarakat yang
kurang memadai.3. Metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan pemerintah pusat
kepada kabupaten /kota dalam pelaksanaan program KB tidak
optimal.c. Tantangan.
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan program KB terutama di
tingkat kabupaten/kota.2. Meningkatkan jumlah tenaga Pengendali Lapangan atau Pengawas
KB (PPLKB) di tingkat kecamatan dan petugas lapangan KB (PLKB) di
tingkat kelurahan/desa.3. Meningkatkan rasio PLKB terhadap desa agar persebaran tenaga
lapangan merata.4. Meningkatkan dukungan sarana prasarana dan anggaran program
KB di kabupaten/kota yang kurang memadai.
51
5. Meningkatkan pembinaan institusi KB yang berada di lini lapangan.6. Meningkatkan sinergi kebijakan dalam pembangunan kependudukan
dan KB baik di pusat maupun di daerah.d. Peluang
1. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka
BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk
dan menyelenggarakan program KB Nasional.2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan
kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya
revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam
RPJMN 20102014.3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten /Kota memperjelas pembagian
kewenangan pengelolaan program KB di tingkat Pusat dan
Kabupaten/Kota.4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukungan
program KB Nasional.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi
faktorfaktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan
misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan. Visi dan Misi.
Sedangkan sasaran menggambarkan halhal yang ingin dicapai melalui
tindakantindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat
dicapai.
Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 – 2025 dan Rencana
Stratgis DPPPAKBPMD Tahun 20162021 menetapkan tujuan dan sasaran
sebagai berikut:
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat guna pembangunan infrastruktur
pedesaan yang handal, yang meliputi 4 sasaran :
a). Memacu partisipasi masyarakat melalui evaluasi lomba desa.
b). Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun sarana prasara
pedesaan melalui pelaksanaan bulan bhakti gotong royong.
c). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui
TMMD dan Karya bakti.
d) Pemantapan data profil desa.
2. Menguatkan kelembagaan masyarakat, yang meliputi 3 sasaran :
52
a). Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.
b). Pendampingan dan Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan.
c) Pendampingan dan Pemberdayaan Badan Kerja Sama Antar Desa.
3. Meningkatkan kapasitas usaha ekonomi masyarakat desa untuk
menggerakkan perekonomian daerah secara lestari, yang meliputi 2
sasaran:
a). Pelatihan Ketrampilan Manajemen dan Pendampingan Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa.
b). Pendampingan Pengelolaan Pasar Desa.
4. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam penerapan teknologi
produksi dan pengelolaan yang tepat guna, yang meliputi 2 sasaran :
a). Pendataan dan pendampingan posyantekdes
b). Pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna.
5. Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Anak, yang meliputi 3 sasaran :
a). Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Anak.
b). Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
anak.
c). Peningkatan Kesejahteraan Anak.
6. Penguatan Pengarusutamaan Gender, yang meliputi 7 sasaran :
a). Pengarusutamaan genderdalam pembangunan daerah.
b) Pembinaan dan Pendampingan Desa Prima.
c). Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
d). Pendampingan Pengarusutamaan Responsif Gender (PPRG).
e). Pembinaan dan Pengembangan P2WKSS.
f). Pembinaan Organisasi Perempuan.
7. Peningkatan Penguatan Perlindungan Perempuan, yang meliputi 2
sasaran:
a). Advokasi Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan.
b). Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan.
8. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga
kecil bahagia sejahtera, yang meliputi 2 sasaran :
a). Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.
b). Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan
reproduksi remaja
9. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang meliputi 1
sasaran:
a). Pembinaan kader kesehatan dan keluarga berencana
10.Peningkatan Tertib Administrasi Desa dan Sumberdaya Manusia
Perangkat Desa, yang meliputi2 sasaran yaitu :53
a) Pemilihan Kepala Desa berlangsung Aman dan Adil
b) Pelaksanaan Peraturan perundangundangan oleh perangkat Desa
11.Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi 2 sasaran yaitu :
a) Laporan Keuangan Desa sesuai dengan Standar Akutansi
Pemerintah
b) Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa dapat disusun tepat
waktu
12.Peningkatan pengelolaan Aset Desa , yang meliputi 2 sasaran yaitu :
a) Inventarisasi Aset Desa
b) Penggunaan Aset Desa sesuai Peraturan perundangan
13.Meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perkantoran dengan
memanfaatkan teknologi informasi, yang meliputi 1 sasaraan:
a). Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa administrasi perkantoran
14.Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan serta akuntabilitas kinerja yang efektif dan komperhensif, yang
meliputi 1 sasaran:
a). Peningkatan dan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
Berikut Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel
3.1.
Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran
No PrioritasSasaran
Daerah
Indikator
Sasaran
Daerah
(outcome)
Sasaran
Perangkat
Daerah
Indikator
Sasaran
Perangkat
Daerah
(outcome)1 Sosial, Budaya,
dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Jumlah
penduduk
miskin
menurun
Angka
kemiskinan
Pemberdayaan
masyarakat
meningkat
Persentaase
peningkatan
swaadya
masyarakat
dalam
pembangunan
desa2 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP)
Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
desa meningkat
Persentase
desa yang
tertib dalam
penyelenggara
an
pemerintahan54
3 Pendidikan dan
Kesehatan
Kapasitas
sumber daya
manusia
meningkat
Indeks
pembanguna
n manusia
Pembangunan
gender dan anak
meningkat
Peserta KB aktif
meningkat
Persentase
perempuan
dan anak
korban
kekerasan
yang
mendapatkan
layanan
rehabilitasi
Persentase
cakupan
sasaran
pasangan usia
subur (PUS)
menjadi
peserta KB
aktifSelanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah
dengan sasaran Perangkat Daerah dengan tabel sebagai berikut :
55
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Tujuan dan Sasaran PD Indikator Tujuan dan Sasaran PD
Target KinerjaTujuan Tahun
2021dan SasaranTahun 2019
Tujuan : 1 Peningkatan partisipasi perempuan
dalam pembangunan
Persentase perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan layanan rehabilitasi
85.00%
Sasaran : 1 Pembangunan gender dan anak
meningkat
Persentase perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan layanan rehabilitasi
89.00%
Tujuan : 2 Peningkatan kualitas KB aktif dan
ketahanan keluarga
Persentase cakupan sasaran PUS
menjadi peserta KB aktif71.00%
Sasaran : 1 Peserta KB aktif meningkat Persentase cakupan sasaran PUS
menjadi peserta KB aktif73.00%
Tujuan : 3 Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Persentase cakupan desa yang
memiliki data dasar keluarga dan
tingkat perkembangan desa
91.10%
Sasaran : 1 Pemberdayaan Masyarakat Meningkat Persentase peningkatan swadaya
masyarakat dalam pembangunan
desa
95.00%
Tujuan : 4 Peningkatan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan desa
Persentase desa yang menetapkan
APBDesa tepat waktu dan benar 50.00%
Sasaran : 1 Kualitas penyelenggaraan Pemerintah
desa meningkat
Persentase desa yang tertib dalam
penyelenggaraan pemerintahan 65.00%
Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan tabel 3.4
sebagai berikut :
Tabel 3.3
56
Indikator Kinerja Utama PD
No IKU Indikator IKU Target Kinerja
IKU
1 Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
meningkat
Persentase desa yang tertib
dalam penyelenggaraan
pemerintahan80 %
2 Pembangunan gender
dan anak meningkat
Persentase perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan
rehabilitasi
91 %
3 Peserta KB aktif
meningkat
Persentase Cakupan
sasaran Pasangan Usia
Subur (PUS) menjadi
peserta KB aktif
82 %
4 Pemberdayaan
masyarakat meningkat
Persentase peningkatan
swadaya masyarakat dalam
pembangunan desa
97,01 %
57
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program DP3AKBPM&D merupakan program prioritas RPJP Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah. Kelompok sasaran program dan kegiatan DP3AKBPM&D
adalah pihak yang menerima terdiri dari masyarakat meliputi kelompok
masyarakat, keluarga, perempuan, anak serta lembaga desa. Sehingga
program dan kegiatan yang ditetapkan mengacu pada ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2006.
a. Faktorfaktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
Dalam implementasi misi sebagai upaya terwujudnya visi Kabupaten
Gunungkidul diarahkan pada sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu bagian dari agenda
Pemerintah Indonesia sejalan dengan mandat Pembukaan UUD 1945.
Peningkatan kesejahteraan umum tidak hanya diterjemahkan sebagai
perhatian penuh pada pembangunan perkotaan, tetapi juga pemerataan
kepada seluruh warga bangsa dengan cara meningkatkan pembangunan
perdesaan. Terkait dengan upaya ini, Pemerintah melalui Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan merupakan bagian dari Undangundang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang dan kesepakatan
dalam MDGs.
Berkaitan upaya penanggulangan kemiskinan terutama di perdesaan,
telah diupayakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain :
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu dengan telah dibentuknya
Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) untuk melestarikan hasilhasil
program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) sebagai
penyempurnaan lebih lanjut dari Program Pengembangan Kecamatan
(PPK).
58
2. Bidang Pemberdayaan Desa yaitu dengan berlakunya UndangUndang
tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana
Desa (ADD) diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, sesuai yang tertuang dalam Bab II
Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang berkaitan
dengan SPM dan Millenium Development Goals yang kedepan
bertujuan dalam peningkatan kemiskinan dan peningkatan kesehatan
maka dengan memberdayakan kelompok perempuan untuk bisa maju
dan mandiri dalam membantu menopang kehidupan keluarga untuk
menuju hidup yang sejahtera.
4. Bidang Keluarga Berencana, dengan pembinaan kader kesehatan dan
penyediaan alat KB bagi keluarga miskin diharapkan akan ada
kesadaran untuk berKB baik untuk wanita maupun pria di seluruh
Kabupaten Gunungkidul dan dengan keberhasilan berKB juga akan
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Perdesaan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Jumah program dan kegiatan selalu mengacu sesuai yang dijabarkan
lewat Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, jumlah program
ada 10, sedangkan jumlah kegiatan ada 22. Untuk program
peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan
kegiatan evaluasi lomba desa dilaksanakan di 18 desa se Kabupaten
Gunungkidul, untuk kegiatan TMMD dialokasikan 3 desa dan Karya
Bakti TNI 4 desa.
Untuk bidang Keluarga Berencana, berlokasi di 18 kecamatan dan 144
desa dengan sasaran keluarga miskin. Dan untuk bidang
Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan pembinaan di bidang
kesehatan (kegiatan Gerakan Sayang Ibu, Kecamatan Sayang Ibu),
bidang ekonomi sosial (desa Prima, P2WKSS). Rencana Program dan
Kegiatan tersebut membutuhkan dana sebesar 4.817.942.600,00 dari
APBD Kabupaten.
Program lintas Perangkat Daerah merupakan program yang
dilaksanakan DP3AKBPM&D dengan melibatkan Perangkat Daerah lain. Pada
rencana tahun 2018 program ini meliputi :
1. Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Program Pengembangan Otonomi Desa
3. Program Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender
4. Program Pembinaan keluarga berencana dan sejahtera
59
Sasaran dan program/kegiatan DP3AKBPM&D tahun 2018 disajikan
dalam tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan
No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan
1 Pembangunan Gender dan
anak meningkat
Program : Perlindungan Perempuan, Anak, dan
Pengarusutamaan Gender
Kegiatan : Perlindungan Perempuan dan
Pemenuhan Hak Anak.
Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender2 Peserta KB aktif meningkat Program : Pembinaan Keluarga Berencana dan
Sejahtera
Kegiatan : Pengembangan kelembagaan dan
Pembinaan keluarga sejahtera
Kegiatan : Promosi, konseling, dan pelayanan
keluarga berencana3 Pemberdayaan masyarakat
meningkat
Program : Peningkatan Partisipasi dan
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kegiatan : Pembinaan kelembagaan masyarakat
desa
Kegiatan : Pembinaan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Kegiatan : Pembinaan lembaga ekonomi pedesaan4 Kualitas penyelenggaraan
pemerintahan desa
meningkat
Program : Pengembangan Otonomi Desa
Kegiatan : Pembinaan pengelolaan kekayaan
Kegiatan : Pembinaan administrasi dan perangkat
desa
Kegiatan : Pembinaan pengelolaan keuangan desa5 Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayanan perangkat
daerah (PD) meningkat
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Kegiatan : Penyelenggaraan pelayanan publik
Kegiatan : Implementasi, Evaluasi, dan pelaporan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan rapatrapat, konsultasi, dan
koordinasi
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana 60
Perkantoran
Kegiatan : Pengadaan/pembangunan sarana dan
prasarana perkantoran
Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana perkantoran
Program : Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Kegiatan : Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan
pengelolaan kepegawaian Perangkat
Daerah
Kegiatan : Pengembangan kapasitas aparatur
Kegiatan : Penilaian angka kredit tenaga
fungsional Perangkat Daerah6 Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan
perangkat daerah (PD)
Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kegiatan : Perencanaan kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan : Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
Kegiatan : Pengelolaan data dan sistem informasi
Perangkat Daerah7 Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Perangkat
Daerah (PD) Meningkat
Program : Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan
Perangkat Daerah
Untuk rencana program kegiatan tahun 2018 DP3AKBPM&D telah mengakomodir
usulan dari bawah melalui musrenbang kecamatan, usulan tersebut diteruskan ke
jenjang musrenbang kabupaten dalam penyusunan program prioritas pembangunan
dan perhitungan pagu indikatif wilayah kecamatan, dan telah diterbitkannya
Peraturan Bupati Gunungkidul Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Pagu
Indikatif Wilayah Kecamatan dan penyusunan program pembangunan prioritas.
Rekapitulasi program dan kegiatan DP3AKBPM&D tahun 2018
berdasarkan prioritas pembangunan disajikan dalam tabel 4.2 berikut:
61
Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 6 Prioritas Pembangunan Tahun 2019
No Prioritas
Pembangunan
Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif
(Rp )
Ket
1 Ekonomi,
Pariwisata dan
Budaya2 Pendidikan dan
Kesehatan
Sosial dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Program : Perlindungan
Perempuan, Anak, dan
Pengarusutamaan
Gender
Kegiatan : Perlindungan
Perempuan dan
Pemenuhan Hak Anak.
Kegiatan : Pemberdayaan
Perempuan dan
Pengarusutamaan
Gender
Program : Pembinaan Keluarga
Berencana dan
Sejahtera
Kegiatan : Pengembangan
kelembagaan dan
Pembinaan keluarga
sejahtera
Kegiatan : Promosi, konseling, dan
pelayanan keluarga
berencana
Program : Peningkatan
Partisipasi dan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Kegiatan : Pembinaan
kelembagaan
masyarakat desa
Kegiatan : Pembinaan partisipasi
masyarakat dalam
758.810.000
418.455.000
340.355.000
304.600.000
115.650.000
188.950.000
951.847.000
84.750.000
605.597.000
62
membangun desa
Kegiatan : Pembinaan lembaga
ekonomi pedesaan 261.500.000
3 Infrastruktur
Pengembangan
Wilayah dan Tata
Ruang4 Ketahanan Pangan,
lingkungan hidup
dan pengelolaan
Bencana5 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan Publik
Program : Pengembangan
Otonomi Desa
Kegiatan : Pembinaan pengelolaan
kekayaan
Kegiatan : Pembinaan administrasi
dan perangkat desa
Kegiatan : Pembinaan
pengelolaan keuangan
desa
Program : Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Kegiatan : Perencanaan kinerja
Perangkat Daerah
Kegiatan : Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
Kegiatan : Pengelolaan data dan
sistem informasi
Perangkat Daerah
Program : Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Kegiatan : Penyelenggaraan
pelayanan publik
Program : Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
1.645.780.500
74.200.000
1.443.123.500
128.457.000
88.880.000
51.070.000
4.910.000
32.900.000
4.950.000
4.950.000
419.498.000
346.158.000
63
Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan rapatrapat,
konsultasi, dan
koordinasi
Program : Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Kegiatan : Pengadaan/
pembangunan sarana
dan prasarana
perkantoran
Kegiatan : Pemeliharaan/
rehabilitasi sarana dan
prasarana perkantoran
Program : Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Kegiatan : Penyelenggaraan
ketatalaksanaan dan
pengelolaan
kepegawaian Perangkat
Daerah
Kegiatan : Pengembangan
kapasitas aparatur
Kegiatan : Penilaian angka kredit
tenaga fungsional
Perangkat Daerah
Program : Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
Kegiatan : Penyusunan laporan
keuangan Perangkat
Daerah
73.340.000
591.942.100
264.592.100
327.350.000
14.415.000
19.000.000
3.200.000
2.215.000
42.820.000
42.820.000
64
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2019 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan
memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan kebijakan program dan
kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
2019 mencakup tiga bahasan yaitu :
a. Catatan Penting
1. Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau
pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan
dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan, Musrenbang tingkat
Kecamatan hingga Forum Gabungan PD.
2. Rencana Kegiatan Pilihan Kepala Desa Serentak belum terakomodir karena
terkendala pagu indikatif yang tersedia. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan
apabila ada penambahan pagu indikatif PD.
b. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci
sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan
dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan
daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku
pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan
atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat,
kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus
dikedepankan.
80
81