Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan

kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah.

Untukmemberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan yaitu :

1. Mobilisasi (Community mobilization)

2. Partisipasi Masyarakat (Community participation)

3. Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community development)

Ketiga pendekatan ini, tentunya akan diarahkan pada dua tujuan pemberdayaan, yaitu :

1. Melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, yang dikenal sebagai

pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan, yang dikenal sebagai

pemberdayaan politik masyarakat.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pada intinya, konsep ini bertujuan dalam memandirikan masyarakat serta mengembangkan potensi

- potensi yang dimiliki oleh masyarakat, masyarakat tidak hanya sebagai penerima hasil tetapi ikut

aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. 

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mewujudkan "masyarakat yang berdaya" diperlukan strategi - strategi yang tepat dalam

melaksanakan hal tersebut, misalnya memperkuat daya saing, melindungi masyarakat serta 

melindungi masyarakat agar tidak menjadi bertambah lemah. Strategi pemberdayaan masyarakat

lainnya dapat berupa program - program pembangunan seperti program pembangunan desa.

Pemberdayaan Ekonomi dan Politik Masyarakat

Untuk ekonomi, ciri dari konsep pembangunan ekonomi yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu

paradigma yang berciri : people centered, participatory, empowering and sustainable.

Sedangkan untuk politik, merupakan bentuk pemberdayaan yang lebih mengarah pada proses

memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Jika berbicara mengenai struktur

kekuasaan, maka pemberdayaan masyarakat ini akan memasuki lembaga legislatif, lembaga eksekutif

dan lembaga yudikatif.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Lebih di terfokus pada wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, dimana isu pokok permasalahan yang

melatarbelakangi adanya memberdayakan masyarakat pesisir adalah masalah lingkungan pesisir,

konflik sosial nelayan - nelayan di pesisir serta masalah dana dan program-program pemberdayaan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berbeda dengan yang lainnya, dalam konteks ini berguna dalam pengembangan potensi yang ada

dalam masyarakat desa agar bisa lebih mandiri dalam ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang

berlangsung. 

Pada lembaga legislatif, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh partai-partai politik melalui

suatu pendidikan politik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu dunia pendidikan sudah saatnya bukan hanya tempat meningkatkan ilmu dan pengatahuan

anak didiknya, tetapi juga menjadi tempat menumbuhkan dan mengembangkan sikap demokratis,

sikap mandiri, dalam menata kehidupan dan karier pekerjaan.

Berbagai referensi mengenai pengertian atau definisi, tujuan, strategi, serta contohpemberdayaan

masyarakat.http://dokter-kota.blogspot.com/2012/08/pemberdayaan-masyarakat.html

http://suratmanmuhadi.blogspot.com/2012/03/konsep-pemberdayaan-masyarakat.html

KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKATPemberdayaan pada masyarakat dibidang kesehatan merupakan sasaran utama promosi kesehatan. Menurut WHO, terdapat 3 (tiga) strategi pokok untuk dapat mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan secara efektif, yakni melalui: ADVOKASI, DUKUNGAN SOSIAL, dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Adapun pendekatan yang ditempuh dilapangan umumnya melalui 3 (tiga) langkah yakni :

1) Melakukan lobi (pendekatan) kepada pimpinan (para pengambil keputusan)2) Melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat formal dan informal, misalnya melalui kegiatan pelatihan.3) Pada tahapan selanjutnya petugas bersama-sama tokoh masyarakat melakukan penyuluhan dan konseling untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat. Tahap ini dapat dilakukan pada berbagai kesempatan dan media yang ada.

Adapun pengetahuan kesehatan serta faktor-faktor terkait yang dimaksud disini adalah mencakup :

• Pengenalan penyakit terutama penyakit menular dan tidak menular. Yang dimaksud disini adalah

mengenal nama dan jenis penyakitnya, kemungkinan penyebabnya, tanda dan gejalanya, bagaimana cara pencegahannya, serta termasuk pula dimana tempat-tempat yang tepat. • Selain itu, pengetahuan tentang gizi, makanan / menu sehat, baik secara kuantitas maupun kualitas, termasuk pula berbagai akibat atau penyakit yang timbul dari kesalahan gizi. • Pengetahuan tentang higiene dan sanitasi dasar termasuk rumah sehat, sumber air bersih, pembuangan sampah serta berbagai isu kesehatan. lingkungan.• pengetahuan mengenai bahan-bahan berbahaya termasuk bahaya rokok, dan berbagai zat adiktif/narkotikAgar lebih memperoleh gambaran yang komprehensif, dalam uraian selanjutnya akan dibahas berturut-turut mengenai PRINSIP, CIRI dan CONTOH serta INDIKATOR KEBERHASILAN pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. 1. Prinsip Pemberdayaan MasyarakatPemberdayaan masyarakat pada prinsipnya menumbuhkan kemampuan masyarakat dari dalam masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat bukan sesuatu yang ditanamkan dari luar. Pemberdayaan masyarakat adalah proses memampukan masyarakat dari oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, berdasarkan kemampuan sendiri.• Menumbuh Kembangkan Potensi Masyarakat Berbagai potensi yang terdapat dalam masyarakat antara lain berupa potensi SDM dan sumberdaya alam. SDM, meliputi penduduk sedang potensi sumberdaya alam meliputi kondisi geografisnya. Kemampuan SDM mengelola SDA yang tersedia pada gilirannya akan menghasilkan sumber daya ekonomi. Kualitas SDM ditentukan oleh proporsi antara penduduk kaya dan miskin, berpendidikan tinggi dan rendah.

• Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Seberapa besarpun potensi SDM dan SDA yang ada di masyarakat, tak akan berkembang dari dalam tanpa adanya kegotong royongan diantara sesama anggota masyarakat.

• Menggali Kontribusi Masyarakat Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah menggali potensi masyarakat terutama potensi ekonomi yang ada dimasing-masing anggota masyarakat.

• Menjalin KemitraanSeperti telah diuraikan, dibagian lain, bahwa kemitraan adalah suatu jalinan kerja antara berbagai sektor pembangunan, baik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta individu dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati. Disini, untuk membangun kemandirian, kemitraan adalah sangat penting perannya. Masyarakat yang mandiri adalah wujud dari kemitraan antar anggota masyarakat itu sendiri atau diantara masyarakat dengan pihak-pihak luar, baik pemerintah maupun swasta.

• Desentralisasi Upaya dalam pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya memberikan kesempatan kepada masyarakat

lokal untuk mengembangkan potensi daerah atau wilayahnya. Oleh sebab itu, segala bentuk pengambilan keputusan harus diserahkan ketingkat operasional yakni masyarakat setempat, sesuai dengan kultur masing-masing komunitas dalam pemberdayaan masyarakat, peranan sistem yang ada diatasnya adalah fasilitator dan motivator.a. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan atau program-program pemberdayaan. Misalnya masyarakat ingin membangun atau pengadaan air bersih, maka peran petugas adalah memfasilitasi pertemuan-pertemuan anggota masyarakat, pengorganisasian masyarakat, atau memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Daerah setempat, dan pihak lain yang dapat membantu dalam mewujudkan pengadaan air bersih tersebut.b. Memotivasi masyarakat untuk bekerjasama atau bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan atau program bersama untuk kepentingan bersama dalam masyarakat tersebut. Misalnya, masyarakat ingin mengadakan fasilitas pelayanan kesehatan diwilayahnya. Agar rencana tersebut dapat terwujud dalam bentuk kemandirian masyarakat, maka petugas provider kesehatan berkewajiban untuk memotivasi seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan agar berpartisipasi dan berkontribusi terhadap program atau upaya tersebut.

2. Ciri Pemberdayaan MasyarakatSuatu kegiatan atau program dapat dikategorikan kedalam pemberdayaan masyarakat apabila kegiatan tersebut tumbuh dari bawah dan non-instruktif serta dapat memperkuat, meningkatkan atau mengembangkan potensi masyarakat setempat guna mencapai tujuan yang diharapkan. Bentuk-bentuk pengembangan potensi masyarakat tersebut bermacam-macam, antara lain sebagai berikut :

a. Tokoh atau Pimpinan Masyarakat Disebuah masyarakat apapun baik pedesaan, perkotaan maupun pemukiman elit atau pemukiman kumuh, secara alamiah akan terjadi kristalisasi adanya pemimpin atau tokoh masyarakat. Pemimpin atau tokoh masyarakat (Toma) ini dapat bersifat formal (Camat, Lurah, Ketua RT/RW) maupun bersifat informal (Ustad, Pendeta, Kepala Adat). Pada tahap awal pemberdayaan masyarakat, maka petugas atau provider kesehatan terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan kepada para tokoh masyarakat.

b. Organisasi Masyarakat Dalam suatu masyarakat selalu ada organisasi-organisasi kemasyarakatan baik formal maupun informal, misalnya PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, Koperasi-Koperasi dan sebagainya.

c. Pendaaan MasyarakatSebagaimana uraian pada pokok bahasan Dana Sehat, maka secara ringkas dapat digaris bawahi beberapa hal sebagai berikut. Bahwa Dana sehat telah berkembang di Indonesia sejak lama (tahun 1980-an). Pada masa sesudahnya (1990-an) dana sehat ini semakin meluas perkembangannya dan oleh Depkes diperluas dengan nama program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat).

d. Material MasyarakatSeperti telah diuraikan sebelumnya sumber daya alam adalah merupakan salah satu potensi masyarakat. Masing-masing daerah mempunyai sumber daya alam yang berbeda yang dapat

dimanfaatkan untuk pembangunan.

e. Pengetahuan Masyarakat Semua bentuk penyuluhan kepada masyarakat adalah contoh permberdayaan masyarakat yang meningkatkan komponen pengetahuan masyarakat (community knowledge).

f. Teknologi Masyarakat (Community Technologi)Dibeberapa komunitas telah tersedia teknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program kesehatan. Misalnya penyaring air bersih menggunakan pasir atau arang, untuk pencahayaan rumah sehat menggunakan genteng dari tanah yang ditengahnya ditaruh kaca, untuk pengawetan makanan dengan pengasapan dan sebagainya.

3. Contoh Pemberdayaan Masyarakata. Pemberdayaan Keluarga dibidang Kesehatan dan Gizipemberdayaan keluarga yang mempunyai masalah kesehatan gizi bekerja sama menanggulangi masalah yang mereka hadapi dengan cara ikut berpartisipasi dalam memecahakan masalah yang dihadapi.

b. Pemberdayaan Masyarakat di bidang GiziTujuannya adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengurangi kelaparan dan peduli terhadap masalah gizi yang muncul dimasyarakat. Hal yang perlu diperhatikan : • Pemberdayaan ekonomi mikro, kegiatan dilaksanakan secara lintas sektoral terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan.• Advokasi untuk memperoleh dukungan, baik teknis maupun non teknis dari Pemda setempat untuk memobilisasi sumber daya masyarakat yang dimiliki.c. Pemberdayaan Petugasd. Subsidi Langsung1. Indikator Input :a. Para pemimpin, toma formal dan informal berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.b. Ukuran besarnya dana yang digunakan dalam kegiatan yang ada, baik dana yang berasal dari kontribusi masyarakat maupun yang bersumber dari luar.c. Bahan, alat serta material yang digunakan dalam kegiatan2. Proses, misalnya sepertia. Frekuensi kegiatan penyuluhan atau sejenisb. Frekuensi kegiatan pelatihan atau sejenisc. Banyaknya kader yang telah dilatihd. Jumlah pertemuan yang terselenggara dsb3. Output, a.l. seperti a. Jumlah/jenis UKBM

b. Banyaknya sasaran masyarakat yang telah memperoleh informasi bahkan telah meningkat perilaku kesehatannya.c. Jumlah keluarga yang memperoleh akses untuk income generating.4. Dampaka. Penurunan angka-angka kesakitan oleh berbagai penyakitb. Penurunan angka-angka kematian secara umumc. Penurunan angka-angka kelahiran kasard. Peningkatan status gizi balita dsb.

 UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)

PENDAHULUANPelayanan kesehatan merupakan salah satu determinan dalam mencapai masyarakat yang sehat, meskipun disadari bahwa peran lingkungan dan factor perilaku merupakan determinan yang lebih besar pengaruhnya pada kesehatan (Blum). Mengutip konsep dari H.L. Blum, secara umum pelayanan kesehatan terdiri dari empat upaya yaitu pencegahan, peningkatan kesehatan, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Dalam kaitannya dengan peningkatan dan kemajuan masyarakat. Pelayanan kesehetan ditujukan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami atau dihadapi masyarakat agar dapat terhindar dari kematian dini, kecacatan, bahkan rendahnya taraf kebugaran sehingga terjaga produktivitas penduduk.

JENIS UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)Posyandu merupakan jenis UKBM yang paling memasyarakatkan saat ini. Gerakan Posyandu ini telah berkembang dengan pesat secara nasional sejak dari tahun 1982. Saat ini telah popular di lingkungan Desa dan RW diseluruh Indonesia. Salah satu penyebab menurunnya jumlah posyandu adalah tidak sedikit jumlah posyandu diberbagai daerah yang semula ada sudah tidak aktif lagi.

Pondok Bersalin Desa (Polindes)Pondok Bersalin Desa (Polindes) merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan pelayanan dan kesehatan ibu dan kesehatan anak lainnya. Kegiatan di Pondok Bersalin Desa antara lain melakukan pemeriksaan (Ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita), memberikan pertolongan persalinan normal yang bersih dan aman, memberikan pelayanan KB, memberikan imunisasi, penyuluhan kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu dan anak, serta pelatihan dan pembinaan kepada kader dan masyarakat.

Pos Obat Desa (POD) atau Warung Obat Desa (WOD)Pos Obat Desa merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam pengobatan sederhana terutama penyakit yang sering terjadi pada masyarakat setempat (Penyakit rakyat/penyakit endemik). Dilapangan POD dapat berdiri sendiri atau menjadi salah satu kegiatan dari UKBM yang ada. Gambaran situasi POD mirip dengan posyandu dimana bentuk pelayanannya a.l. menyediakan obat bebas dan obat khusus untuk keperluan beberapa Program Kesehatan.

Pos Gizi (Pos Timbang)Salah satu akibat krisis ekonomi adalah penurunan daya beli masyarakat termasuk kebutuhan pangan. Hal ini menyebabkan penurunan kecukupan gizi masyarakat yang selanjutnya dapat menurunkan status gizi. Dengan sasaran kegiatan yakni: 1) Bayi umur 6 – 11 bulan terutama mereka dari keluarga miskin, 2) Anak umur 12 – 23 bulan terutama mereka dari keluarga miskin, 3) Anak umur 24 – 59 bulan terutama mereka dari keluarga miskin, 4) Seluruh ibu hamil dan ibu nifas terutama yang menderita kurang gizi. Perlu ditekankan bahwa untuk kegiatan pada Pos Gizi ini apabila setelah diberikan PMT anak masih menderita Kekurangan Energi Protein (KEP) maka, makanan tambahan terus dilanjutkan sampai anak pulih dan segera diperiksakan ke Puskesmas (dirujuk).

Pos KB Desa (RW)Sejak periode sebelum reformasi upaya keluarga berencana telah berkembang secara nasional hingga ketingkat pedesaan. Sejak itu untuk menjamin kelancaran program berupa peningkatan jumlah akseptor baru dan akseptor aktif, ditingkat desa telah dikembangkan Pos KB Desa (PKBD) yang biasanya dijalankan oleh kader KB atau petugas KB ditingkat kecamatan. Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)Lingkup kegiatan oleh Poskestren adalah takjauh berbeda dengan Pos Obat Desa namun pos ini khusus ditujukan bagi para santri dan atau masyarakat disekitar pesantren yang seperti diketahui cukup menjamur di lingkungan perkotaan maupun pedesaan.

Saka Bakti Husada (SBH)SBH adalah wadah pengembang minat, pengetahuan dan ketrampilan dibidang kesehatan bagi generasi muda khususnya anggota Gerakan Pramuka untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat dilingkungan sekitar.Sasarannya adalah para peserta didik antara lain: Pramuka Penegak dan Pandega, Pramuka Penggalang berusia 14-15 tahun dengan syarat khusus memiliki minat terhadap kesehatan. Dan anggota dewasa, yakni Pamong Saka, Instruktur Saka serta Pimpinan saka.

Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)Pos UKK adalah wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang diselenggarakan oleh masyarakat pekerja yang memiliki jenis kegiatan usaha yang sama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Kegiatannya antara lain memberikan penyuluhan kesehatan, melakukan pemeriksaan secara berkala, memberikan pelayanan kesehatan dasar, serta menjalin kemitraan.

Kelompok Masyarakat Pemakai Air (Pokmair)Pokmair adalah sekelompok masyarakat yang peduli terhadap kesehatan lingkungan teurtama dalam penggunaan air bersih serta pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh warga.

Karang Taruna Husada.Karang Taruna Husada adalah wadah kegiatan remaja dan pemuda di tingkat RW yang besar perannya pada pembinaan remaja dan pemuda dalam menyalurkan aspirasi dan kreasinya. Dimasyarakat Karang Taruna banyak perannya pada kegiatan-kegiatan sosial yang mampu mendorong dinamika masyarakat dalam pem¬bangunan lingkungan dan masyarakatnya termasuk pula dalam pembangunar, kesehatan. Pada pelaksanaan kegiatan Posyandu, gerakan kebersihan lingkungan, gotonog-royong pembasmian sarang nyamuk dan lain-lainnya potensi Karang Taruna ini sangat besar.

Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan pemerintah terdepan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sejalan dengan upaya pemerataan pelayan kesehatan diwilayah terpencil dan sukar dijangkau telah dikembangkan pelayanan melalui Puskesmas Keliling. Upaya pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam kaitan ini dipandang selaku tempat rujukan bagi jenis pelayanan dibawahnya yakni berbagai jenis UKBM sebagaimana tertera diatas.

 POSYANDU

1. POSYANDULatar Belakang Puskesmas adalah ujung tombak pemberi pelayanan kesehatan pertama di masyarakat yang diperkenalkan mulai tahun 1968. Sejak berdirinya Puskesmas banyak bentuk pemberdayaan masyarakat yang telah diselenggarakan, antara lain: Karang Balita (gizi), Pos KB Desa (KB), Pos Imunisasi (Imunisasi), Daerah Kerja Intensif Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (penyuluhan).

PengertianPosyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan, yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini dalam rangka 1) Pembinaan kelangsungan hidup anak (Child Survival) yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan hidup anak sejak janin dalam kandungan ibu sampai usia balita.

Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Posyandu didasarkan pada keputusan ber¬sama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan KBN melalui Surat Keputusan Bersama: dengan Nomor 23 tahun 1985, 21 /Men.

Kes/Inst. B./IV 1985, dan 112/HK-011/ A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu, yaitu:a. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral untuk menyeleng¬garakan Posyandu dalam lingkup LKMD dan PKKb. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam mening¬katkan fungsi Posyandu serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam program-program pembangunan masya¬rakat desa.c. Meningkatkan peran fungsi LKMD dan PKK dengan meng¬utamakan peranan kader pembangunan.Tujuan penyelenggaraan PosyanduDepartemen Kesehatan (1988) telah merumuskan bahwa tujuan penyelenggaraan Posyandu adalah untuk:a. Mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita, dan angka kelahiran.b. Mempercepat penerimaan Norma Keluarga Kecil Bahagia, dari Sejahtera (NKKBS)c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembang¬kan kegiatan yang menunjang kesehatan, dand. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melaksana¬kan kegiatan lainnya yang menunjang, sesuai dengan kebutuhan.Sedangkan Dinas Kesehatan DKI (2006) merumuskan bahwa tujuan penyelenggaraan Posyandu antara lain : a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)b. Meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasarc. Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar.Penyelenggaraan PosyanduPada permulaan munculnya ide pembentukkan Posyandu, dibeberapa daerah sudah ada pos-pos pelayanan kesehatan yang melayani masyarakat, namun pada umumnya pelayanan yang diberikan hanya salah satu pelayanan kesehatan, misalnya: pos penimbangan, pos imunisasi, pos KB desa, atau pos kesehatan Untuk itu, maka Posyandu diselenggarakan berdasarkan pengembangan dari pos-pos tersebut dengan melaksanakan berbagai pelayanan kesehatan secara terpadu. Sedangkan bagi daerah yang belum ada, dihimbau untuk pembentukan yang baru.

Sedangkan kegiatan lain atau yang disebut kegiatan tambahan anatara lain:a. Bina Keluarga Balita (BKB)b. Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA)c. Penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial Kejadian Lear Biasa (KLB), Misalanya: ISPA, DBD, Gizi buruk, Polio, Campak, Diphteri, pertusis, atau tetanus neonatorum.d. Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD),e. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD),f. Tabungan Ibu Bersalin (TABULIN)g. Tabungan Masyarakat (TABUMAS)h. Suami Siap Antar Jaga (SIAGA),i. Ambulan Desa.j. Penyehatan Air bersih clan penyehatan lingkungan pemukiman

k. Program diversivikasi tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, melalui Taman Obat Keluarga (TOGA),

Jenjang PosyanduMenurut "Konsep ARRIF” Jenjang Posyandu dikelompokkan menjadi empat strata: a. Posyandu Pratama (warna merah) • Belum mantap• Kegiatan belum rutin• Kader terbatasb. Posyandu Madya (warna Kuning) • Kegiatan lebih teratur• Jumlah kader minimal lima orangc. Posyandu Purnama (warna Hijau) • Kegiatan sudah teratur• Cakupan program/kegiatan baik• Jumlah kader lebih dari lima orang• Mempunyai program tambahan

d. Posyandu Mandiri (warna biro)• Kegiatan teratur dan mantap• Memiliki dana sehat clan JKM yang mantap

2. KADER KESEHATANPengertian Secara umum istilah kader kesehatan yaitu tenaga yang berasal dari masyarakat, dipilih oleh masyarakat itu sendiri dan bekerja secara sukarela untuk menjadi penyelenggara Posyandu. L.A Gunawan memberikan batasan tentang kader kesehatan:“kader kesehatan dinamakan juga promotor kesehatan desa (prokes) adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat yang bertugas untuk mengembangkan masyarakat". Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat Depkes RI memberikan batasan, bahwa:"Kader adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela ".

Dasar Pemikirana) Dari segi kemampuan masyarakat Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, khusus dalam bidang kesehatan, bentuk pelayanan kesehatan diarahkan pada prinsip bahwa masyarakat bukanlah sebagai objek, akan tetapi merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri.

b) Dari segi kemasyarakatan Perilaku kesehatan pada masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Dalam upaya untuk me¬numbuhkan partisipasi masyarakat perlu memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat, sehingga untuk mengikut¬sertakan masyarakat dalam upaya pembangunan dibidang

kesehatan, harus berusaha menumbuhkan kesadaran untuk dapat memecahkan permasalahan sendiri dengan memper¬hitungkan sosial budaya setempat.

Persyaratan menjadi kaderProses pemilihan kader hendaknya melalui musyawarah dengan Masyarakat, dan Para pamong desa harus juga mendukung. Persyaratan umum yang dapat dipertimbangkan untuk pemilihan kader antara lain:a. Dapat baca, tulis dengan bahasa Indonesiab. Secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai kader c. Mempunyai penghasilan sendiri d. Tinggal tetap di desa yang bersangkutan,e. Aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun pembangunan desanya,f. Dikenal masyarakat dan dapat bekerjasama dengan masya¬rakat,g. Berwibawa,h. Sanggup membina paling sedikit 10 kepala keluarga untuk meningkatkan keadaan kesehatan keluarga.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Dr. Ida Bagus, mengenai persyaratan bagi seorang kader antara lain :a. Berasal dari masyarakat setempat b. Tinggal di desa tersebut c. Tidak sering meninggalkan tempat untuk waktu yang lamad. Diterima oleh masyarakat setempat e. Masih cukup waktu bekerja untuk masyarakat disamping mencari nafkah f. Sebaiknya yang bias baca tulis

Fungsi Kadera. Merencanakan kegiatan, antara lain: menyiapkan data-data, melaksanakan survey mawas diri, membahas hasil survey, menyajikan dalam Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), menentukan masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat, menen tukankegiatanpenanggulangan masalah kesehatan ada bersama-bersama masyarakat, membahas pembagian tugas menurut jadwal kerja.b. Melakukan komunikasi, informasi dan motivasi, wawan¬muka (kunjungan), dengan menggunakan alat peraga dan percontohan.c Menggerakkan masyarakat: mendorong masyarakat untuk bergotong royong, memberikan informasi dan mengadakan kesepakatan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan lain-lain.d. Memberikan pelayanan yaitu,:• Membagi obat• Membantu mengumpulkan bahan pemeriksaan• Mengawasi pendatang didesanya dan melapor• Memberikan pertolongan pemantauan penyakit• Memberikan pertolongan pada kecelakaan dan lainnya5) Melakukan pencatatan, tentang:

• Jumlah akseptor KB atau jumlah Pus, jumlah peserta aktif dsb• KIA: jumlah ibu hamil, vitamin A yang dibagikan dan sebagainya• Imunisasi: jumlah imunisasi TT bagi ibu hamil dan jumlah bayi dan balita yang diimunisasikan• Gizi: jumlah bayi yang ada, jumlah bayi atau balita yang mempunyai KMS, balita yang ditimbang dan yang naik timbangan.• Diare: jumlah oralit yang dibagikan, penderita yang di¬temukan dan dirujuk.6) Melakukan pembinaan keluarga mengenai lima program keterpaduan KB-kesehatan. Keluarga binaan untuk masing¬-masing kader berjumlah 10-20 KK atau sesuai dengan kemampuan kader setempat.

Tugas Kader Kader bukanlah tenaga professional melainkan hanya membantu dalam pelayanan kesehatan. Dalam hal ini perlu adanya pembatasan tugas yang diemban, baik menyangkut jumlah maupun jenis pelayanan. Adapun kegiatan pokok yang perlu diketahui oleh kader dan semua pihak dalam rangka melaksanakan kegiatan, antara lain : a. Kegiatan di Posyandu:• Melaksanan pendaftaran.• Menimbang bayi dan balita, Bumil/ ibu menyusui, WUS atau PUS,• Melaksanakan pencatatan hasil penimbangan,• Mengisi KMS• Memberikan penyuluhan.• Memberi dan membantu pelayanan.b. Kegiatan- diluar Posyandu:• Mengajak ibu-ibu untuk datang pada hari kegiatan Pos¬yandu,• Melaksanakan kegiatan yang menunjang upanya kesehatan lainnya yang sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ada, misalnya:• Pemberantasan penyakit menular.• Penyehatan rumah dan pembuangan sampah.• Pembersihan sarang nyamuk.• Penyediaan sarana air bersih.• Penyediaan sarana jamban keluarga.• Pembuatan sarana pembuangan air limbah.

3. REVITALISASI POSYANDU Permasalahan yang dirasakan pada tataran konsep dan operasionalisasi Posyandu antara lain:a) Kurang dilibatkannya anggota dan tokoh masyarakat yang secara sosial, budaya, dan ekonomi lebih potensial, memba¬tasi akses sumber daya,b) Pengertian pemberdayaan masyarakat hanya secara fisik, menghambat keterlibatan semua anggota masyarakatc) Pengertian kerelawan yang dicerna secara kaku, menghambat pemanfaatan tenaga profesional,d) Kegiatan Posyandu yang kurang variasi dan tidak partisipatif, membosankan para pengelola dan peserta,e) Penampilan Posyandu yang kurang variasi dan tidak atraktif, kurang menarik pengelola dan peserta,

f) Ekspektasi peran yang berlebihan (bimbingan medis dan manajerial), membebani tugas dan tanggungjawab Puskesmas.DESA SIAGA DAN RW SIAGA

A. DESA SIAGA Latar BelakangSesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 574/Menkes/SK/ IV/2000 telah ditetapkan Visi Pembangunan Kesehatan, yaitu Indonesia Sehat 2010. Visi tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2010 bangsa Indonesia hidup dalam lingkungan yang sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, sehingga memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tingginya angka kematian, terutama kematian pada ibu (AKI) dan bayi (AKB) menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Demikian juga dengan tingginya angka kesakitan yang akhir-akhir ini ditandai dengan munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti malaria dan tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit bare yang bersifat pandemik seperti HIV/AIDS, SARS dan flu burung serta masih banyak ditemukan penyakit¬penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah. Keadaan tersebut diperparah lagi dengan timbulnya berbagai jenis ben¬cana karna faktor alam.

LANDASAN HUKUM PENGEMBANGAN DESA SIAGA1. Undang Undang Dasar tahun 1945, pasal 28 H ayat 1.2. Undang Undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang wabah penyakit menular3. Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan4. Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlin¬dungan anak5. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah6. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pern¬bangunan Keuangan antara Pusat dan pemerintah Daerah7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 574/Menkes/SK/ V/2000 Tentang Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010.8. KEPMENDAGRI No.9 tahun 2001 tentang Kader Pember¬dayaan masyarakat.PENGERTIAN DESA SIAGADesa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan Desa Sehat.

TUJUAN DESA SIAGA1. Tujuan UmumTerwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya.2. Tujuan Khusus a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan.b. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyara¬kat desa adanya resiko dan bahaya yang

dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan (bencana, wabah penyakit, kegawatdaruratan dan sebagainya). .c. Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.d. Meningkatnya kemandirian masyarakat desa dalam pem¬biayaan kesehatan.e. Meningkatnya dukungan dan peran aktif para pengampu (stakeholders) dalam mewujudkan kesehatan masyarakat desa.f. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong dirinya dibidang kesehatan.

SASARAN PENGEMBANGAN DESA SIAGAUntuk mempermudah strategi intervensi, sasaran pengembangan Desa Siaga dibedakan menjadi : 1. Semua individu dan keluarga di desa, yang diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayah desanya.2. Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku tersebut, seperti tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh perempuan dan pemuda, kader desa, serta petugas kesehatan.3. Pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, sarana, dan lain-lain, seperti Kepala Desa, Camat, para pejabat terkait, swasta, para donator, dan stakeholders lainnya.

TITIK AWAL PENGEMBANGAN DESA SIAGAPengembangan Desa Siaga dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan desa yang akan dikembangkan.

KRITERIA DESA SIAGAKriteria dari Desa Siaga adalah sebagai berikut : 1. Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang tidak memiliki akses ke Puskesmas/Pustu, dikembangkan Pos Kesehatan Desa)2. Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (misalnya Posyandu, Pos/Warung Obat Desa dan lain-lain)3. Memiliki system pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat. 4. Memiliki system pengamatan (surveilans) penyakit dan faktor-faktor resiko yang berbasis masyarakat.5. Memiliki system kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat.6. Masyarakatnya berperilaku hidup bersih dan sehat. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATANMASYARAKAT (JPKM) DAN DANA SEHAT

A. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKATPENGERTIAN JPKM1. Dalam undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 1 No.1 5

JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara pra upaya. 2. Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992Pemerintah mengembangkan, membina dan mendorong jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagai cara yang dijadikan landasan setiap penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan, yang pembiayaannya dilaksanakan secara pra upaya berazaskan usaha bersama dan kekeluargaan.

TUJUAN JPKMMewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan kesehatan pari purna yang bermutu dan merata dengan mengendalikan biaya yang berasal dari peserta.

POKOK-POKOK KEGIATAN PENYELENGGARAAN JPKM1. Pengembangan Organisasi Badan penyelenggara Fungsi utama badan penyelenggaraa. Fungsi pengelolaan kepesertaan b. Fungsi penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan c. Fungsi pengelolaan keuangan d. Fungsi pengelolaan system informasi manajemen

b. Pengembangan Kepesertaan JPKMPeserta adalah mereka yang telah menyetarakan kesediaannya untuk memakai jasa pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam ikatan kontrak.Kepesertaan JPKM bersifat aktif, masyarakat melaksanakan kewajibannya untuk ikut serta memelihara kesehatan diri, keluarga dan lingkungannya seperti dinyatakan dalam pasal 5 UU no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, dan memilih secara aktif salah satu badan penyelenggara yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

3. Pengembangan Pemeliharaan KesehatanDiselenggarakan melalui suatu paket pemeliharaan kesehatan yang merupakan rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan serta berkesinambungan. Paket tersebut terdiri dari :a. Paket pemeliharaan kesehatan dasarb. Paket pemeliharaan tambahan

4. Pengembangan Pengelolaan KeuanganPengelolaan keuangan dalam JPKM mempunyai dua sisi. Di satu pihak mengupayakan agar terkumpul dana seoptimal mungkin dan dilain pihak mengupayakan agar dengan dana yang terkumpul tersebut dapat dibiayai seluruh kegiatan Badan Penyelenggara yang telah terencana.

5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Bapel JPKM merupakan suatu organisasi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan sejumlah orang yang menjadi pesertanya.

BERBAGAI BENTUK UPAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN1. Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima pension dan keluarga2. Pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarga 3. Pemeliharaan kesehatan swasta Beberapa pengusaha swasta telah mulai menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan berdasarkan JPKM untuk golongan tertentu dari masyarakat, terutama segmen yang berpenghasilan menengah ke atas. 4. Pemeliharaan kesehatan diri oleh dan untuk masyarakat (Dana Sehat) Dana sehat adalah suatu upaya pemeliharaan kesehatan diri oleh dan untuk masyarakat umum.

MASALAH JPKM DI INDONESIA

Banyak faktor yang sebagai penyebab kenapa program JPKM belum berkembang di tanah air secara garis besar dapat dibedakan atas 5 macam :

1. Kurangnya komitmen serta dukungan politis dari pemerintah dalam mengembangkan program JPKM2. Tidak siapnya aparat yang menangani program JPKM yang dapat dilihat antara lain dari masih rendahnya pemahaman petugas tentang program JPKM. Hasil penelitian. DepKes men¬catat hanya sekitar 20% dari petugas kesehatan yang diteliti mengetahui apa yang dimaksud dengan JPKM.3. Belum berkembangnya badan pelaksanan (Bapel) JPKM. Tercatat sampai dengan akhir tahun 1998, hanya 17 Bapel JPKM saja yang telah memperoleh izin operasional4. Tidak siapnya penyelenggara pelayanan kesehatan dengan cara pembayaran yang baru, yakni yang semula menerapkan cara pembayaran tunai (fee for service) merubah menjadi cara pembayaran pra upaya (prospective payment)5. Rendahnya minat masyarakat menjadi peserta program JP-KM, yang menyebabkan intara lain masih terjangkaunya pelayanan kesehatann adanya kebiasaan meminta bantuan dari anggota keluarga (extended family) serta rendahnya kesadaran berasuransi.

Posted by SURATMAN, SKM

Labels: Keperawatan, Kesehatan Komunitas

Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasiskan Masyarakat Terpencil

Herry Darwanto *)*)

Pendahuluan

Di negara kita masih terdapat banyak penduduk miskin (38,4 juta jiwa tahun 2002). Penduduk miskin ini tersebar di perkotaan dan pedesaan. Diantara masyarakat miskin di pedesaan ini, yang kondisi kemiskinannya paling rentan adalah yang berdiam di wilayah terpencil. Wilayah terpencil adalah wilayah yang tidak terhubungkan dengan prasarana transportasi (darat, laut maupun udara) dan komunikasi dengan pusat-pusat pertumbuhan terkecil sekalipun (yaitu pusat desa atau kecamatan). Wilayah terpencil berada di pulau-pulau kecil maupun di pedalaman. Di beberapa wilayah pedesaan terpencil ini bermukim masyarakat adat dan masyarakat umum. Mereka adalah masyarakat yang masih sangat terbelakang, belum mampu mengembangkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan sangat sedikit menerima sentuhan pembangunan.

Tujuan dari tulisan ini adalah menjawab pertanyaan bagaimana memberdayakan masyarakat pedesaan yang berada di wilayah terpencil tersebut. Bagian pertama membahas pengertian pemberdayaan masyarakat secara umum. Bagian berikutnya bagaimana menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat tersebut pada masyarakat pedesaan yang berada di wilayah terpencil.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (voicelessness) dan ketidak berdayaan (powerlessness) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Karena kemiskinan adalah multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.

*)*) Dr. Ir. Herry Darwanto, M.Sc adalah Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Bappenas-red

Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah: (1) inklusi dan partisipasi; (2) akses pada informasi; (3) kapasitas organisasi lokal; dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya. Keempat elemen ini terkait satu sama lain dan saling mendukung.

Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam pembangunan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana, tenaga ahli, dll) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin tersebut.

Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang partisipatif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang harus dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidak-sepakatan.

Ada berbagai bentuk partisipasi, yaitu:

o secara langsung, o dengan perwakilan (yaitu memilih wakil dari kelompok-kelompok masyarakat), o secara politis (yaitu melalui pemilihan terhadap mereka yang mencalonkan diri untuk mewakili

mereka), o berbasis informasi (yaitu dengan data yang diolah dan dilaporkan kepada pengambil keputusan), o berbasis mekanisme pasar yang kompetitif (misalnya dengan pembayaran terhadap jasa yang

diterima).

Partisipasi secara langsung oleh masing-masing anggota masyarakat adalah tidak realistik, kecuali pada masyarakat yang jumlah penduduknya sedikit, atau untuk mengambil keputusan-keputusan kenegaraan yang mendasar melalui referendum. Yang umum dilakukan adalah partisipasi secara tidak langsung, oleh wakil-wakil masyarakat atau berdasarkan informasi dan mekanisme pasar. Organisasi berbasis masyarakat seperti lembaga riset, LSM, organisasi keagamaan, dll. mempunyai peran yang penting dalam membawa suara masyarakat miskin untuk didengar oleh pengambil keputusan tingkat nasional dan daerah.

Walaupun keterwakilan sudah dilakukan dengan benar, proses partisipasi masih belum benar jika penyelenggaraannya dilakukan secara tidak sungguh-sungguh. Upaya yang dilandasi niat jujur untuk menampung pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang menyangkut ruang hidup mereka dapat menjadi tidak berhasil, jika pendapat wakil-wakil masyarakat yang diharapkan mewakili kepentingan semua unsur masyarakat itu kemudian hanya diproses sekedarnya saja, tanpa upaya memahami pertimbangan apa dibalik pendapat yang diutarakan wakil-wakil tersebut.

Partisipasi semu seperti itu menambah ongkos pembangunan, tanpa ada manfaat yang jelas bagi peserta yang diajak berpartisipasi. Upaya melibatkan masyarakat dalam pengertian yang benar adalah memberi masyarakat kewenangan untuk memutuskan sendiri apa-apa yang menurut mereka penting dalam kehidupan mereka.

Unsur ke dua, akses pada informasi, adalah aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Informasi meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dsb. Masyarakat pedesaan terpencil tidak mempunyai akses terhadap semua informasi tersebut, karena hambatan bahasa, budaya dan jarak fisik. Masyarakat yang informed, mempunyai posisi yang baik untuk memperoleh manfaat dari peluang yang ada, memanfaatkan akses terhadap pelayanan umum, menggunakan hak-haknya, dan membuat pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat bersikap akuntabel atas kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kapasitas organisasi lokal adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang organized, lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi.

Profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Hasil yang Diharapkan

Memberdayakan masyarakat berarti melakukan investasi pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan organisasi mereka, sehingga asset dan kemampuan mereka bertambah, baik kapabilitas perorangan maupun kapasitas kelompok. Agar pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara efektif, maka reformasi kenegaraan, state reform, harus dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah. Berbagai peraturan, ketentuan, mekanisme kelembagaan, nilai-nilai dan perilaku harus disesuaikan untuk memungkinkan masyarakat miskin berinteraksi secara efektif dengan pemerintah. Berbagai ketentuan perlu disiapkan untuk memungkinkan masyarakat miskin dapat memantau kebijakan, keputusan dan tindakan pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat. Tanpa pemantauan yang efektif dari masyarakat miskin, maka kepentingan mereka dapat terlampaui oleh kepentingan-kepentingan lain. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menghasilkan wujud yang berbeda jika pembangunan tidak melalui proses yang partisipatif. Pembangunan yang partisipatif menghasilkan tata pemerintahan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih adil, pelayanan dasar yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, akses ke pasar dan jasa bisnis yang lebih merata, organisasi masyarakat yang lebih kuat, dan kebebasan memilih yang lebih terbuka.

Contoh Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Skala Nasional

Salah satu penerapan prinsip partisipasi, sebagai salah satu unsur dalam proses pemberdayan masyarakat, yang penting adalah dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dalam participatory budgeting ini, sejumlah stakeholders mendiskusikan, menganalisis, memprioritaskan dan memantau keputusan tentang anggaran belanja pemerintah. Stakeholders ini mencakup masyarakat umum, kelompok miskin, dan kelompok terpinggirkan seperti kaum perempuan, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lain seperti dunia usaha, anggota parlemen dan juga lembaga pemberi pinjaman.

Penganggaran yang partisipatif dilakukan dalam tiga tahap pengangaran:

1. analisa dan formulasi anggaran,

2. penelusuran dan pemantauan pengeluaran anggaran, dan

3. penilaian terhadap hasil kerja pemerintah.

Hasil dari proses perencanaan dan penggunaan anggaran pembangunan secara partisipatif yang diharapkan adalah pelaksanaan pembangunan yang pro-kemiskinan, terwujudnya konsensus sosial, dan meningkatnya dukungan masyarakat dalam proses reformasi yang seringkali menuntut pengorbanan.

Penganggaran yang partisipatif ternyata berakibat positif bagi ekonomi makro dan keuangan negara, seperti ditunjukkan oleh negara Irlandia sejak menerapkan proses penganggaran yang partisipatif. Hasil yang tampak adalah anggaran yang semula defisit berubah menjadi surplus, persentase hutang/pinjaman terhadap PDB menurun, tingkat inflasi berkurang, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, investasi asing meningkat dan pengangguran berkurang.

Penganggaran partisipatif di Irlandia didorong oleh kemauan keras pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi resesi ekonomi pada tahun 1980an, dimana inflasi sangat tinggi, hutang pemerintah meningkat, defisit anggaran besar, dan produktivitas sektor industri menurun. Pada tahun 1986 dibentuk Dewan Ekonomi dan Sosial Nasional, yang berfungsi menjadi wadah bagi "mitra sosial" (social partners) untuk mengupas berbagai persoalan ekonomi dan mencari jalan keluar bersama. Seluruh elemen pemberdayaan masyarakat ada dalam proses pembangunan ini.

Sampai tahun 2002 sudah ada lima produk kesepakatan yang diputuskan oleh dewan ini. Kalau tiga kesepakatan pertama berfokus pada masalah-masalah ekonomi, dua kesepakatan terakhir cakupannya lebih luas. Kesepakatan yang kelima, (2000-2002) bertema Program for Prosperity and Fairness, mencakup tujuan-tujuan sosial disamping tujuan ekonomi. Proses konsultasi antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil berlangsung selama empat bulan untuk menghasilkan kesepakatan tersebut.

Selain keadaan ekonomi makro dan keuangan negara yang membaik di Irlandia sejak menerapkan proses penganggaran yang partisipatif, hasil intangible penting adalah terbangunnya modal sosial berupa saling percaya yang tinggi antara pemerintah dan unsur-unsur masyarakat. Masing-masing pihak tidak bisa lari dari tanggungjawab sebab akan harus akuntabel terhadap komitmen yang telah dinyatakan dalam pertemuan sebelumnya. Setiap pihak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan kepentingan, keberatan dan kontribusinya dalam mengatasi persoalan bangsa. Jadi baik pemerintah maupun unsur-unsur masyarakat sama-sama harus bertanggungjawab terhadap kesepakatan yang dibuat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam skala lebih mikro menghasilkan tingkat pelayanan umum yang menjangkau masyarakat lebih banyak, kualitas prasarana/sarana yang lebih murah dan tahan lama, dan pendapatan masyarakat yang lebh baik, dan secara keseluruhan berkurangnya tingkat kemiskinan.

Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Terpencil

Masyarakat pedesaan terpencil adalah masyarakat yang relatf tertutup, mempunyai keterkaitan dengan alam yang tinggi, melakukan kegiatan produksi yang bersifat subsistence, memperoleh pelayanan sosial yang sangat minim sehingga menghasilkan tingkat kualitas SDM yang relatif sangat rendah. Namun, sebagian masyarakat pedesaan terpencil, khususnya masyarakat adat, mampu menghasilkan produk budaya yang berkualitas tinggi seperti ukiran suku Asmat, tato suku Mentawai, pengelolaan hutan yang harmonis suku Baduy, dll.

Tujuan pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil adalah meningkatkan kesejahteraannya sehingga mereka dapat menikmati kualitas hidup sebagaimana yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam wujud fisik, pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil akan memungkinkan mereka untuk:

o Bermukim secara menetap o Melakukan kegiatan ekonomi pasar yang menguntungkan dan berkelanjutano Terlayani oleh fasilitas sosial ekonomi: sekolah, klinik, listrik, air bersiho Terhubungkan dengan angkutan darat/laut reguler ke pusat desa/kecamatan.

Strategi pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil dilakukan dengan mewujudkan ke empat elemen pemberdayaan masyarakat: inklusi dan partisipasi, akses pada informasi, kapasitas organisasi lokal, profesionalitas pelaku pemberdaya. Tantangan utama yang dihadapi dalam memberdayakan masyarakat pedesaan terpencil adalah pengetahuan yang terbatas, wilayah yang sulit dijangkau, dan pemahaman adat yang kuat pada masyarakat adat.

Untuk dapat memasukkan mereka dalam proses perubahan, maka upaya yang pertama kali perlu dilakukan adalah memahami pemikiran dan tindakan mereka serta membuat mereka percaya kepada pelaku pemberdaya. Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan menentukan pilihan secara rasional. Proses ini dapat memerlukan waktu yang lama, namun hasilnya akan lebih efektif daripada memberikan pilihan yang sudah tertentu. Pengikutan masyarakat dalam proses perubahan dilakukan secara berangsung-angsur dari kelompok kecil menuju masyarakat lebih luas.

Akses pada informasi dibuka dengan memberikan penjelasan mengenai program-program pemerintah yang akan dilakukan, norma-norma bermasyarakat yang perlu diketahui, ilmu pengetahuan dasar, hak-hak yang mereka peroleh, manfaat perubahan yang akan terjadi, masalah-masalah yang mungkin dihadapi, dsb.

Kapasitas organisasi lokal ditumbuhkan dengan melakukan pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat pada tingkat bawah (seperti kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok peladang), dan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa/dusun, dsb. Tujuan pemerkuatan organisasi lokal ini adalah untuk menjadikan mereka mampu merencanakan perbaikan lingkungan mereka, mampu meningkatkan produktivitas, mampu bernegosiasi dengan pihak lain, mampu melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang bermanfaat. Teknik-teknik pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang, perbaikan sarana permukiman, pembangunan rumah, cara bercocok tanam, cara mengolah hasil kebun, melindungi mata air, dll. perlu diajarkan atau dipelajari bersama.

Pelaku pemberdaya perlu mempunyai kemampuan profesional yang tinggi agar dapat melakukan pendampingan secara baik. Pelaku pemberdaya yang potensial adalah organ pemerintah daerah atau organisasi berbasis masyarakat lokal, yang mempunyai perhatian, komitmen, dan kemampuan untuk membangun masyarakat miskin dan terbelakang. Upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil, baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal, menuntut pola kerja yang fleksibel, tidak terhambat oleh sistem administrasi penganggaran yang ketat. Agar pelaku pemberdaya masyarakat dapat bekerja secara profesional, maka mereka perlu mendapat pelatihan dan pendidikan yang memadai.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil merupakan salah satu rstrategi mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Strategi lain yang perlu dilakukan adalah pemberian peluang (creating opportunity), pengembangan kapasitas dan modal manusia (capacity building and human capital development), dan perlindungan sosial (social protection).

Pemberian peluang dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana umum khususnya transportasi, listik, komunikasi, dan pasar. Pengembangan kapasitas dan modal manusia dilakukan dengan menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai kondisi lokal. Penyediaan prasarana dan sarana umum serta pelayanan sosial bagi masyarakat pedesaan terpencil, akan menghadapi kendala keterpencilan wilayah, jumlah penduduk yang sedikit, lokasi yang tersebar. Untuk itu berbagai teknik dan bentuk-bentuk prasarana dan sarana serta pola-pola pelayanan khusus perlu diciptakan. Perlindungan sosial dilakukan antara lain dengan membuat peraturan yang menjamin kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat, atau hak milik masyarakat umum, disertai dengan ketentuan tentang batas-batas tanah yang selanjutnya diakomodasikan dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah. Perlindungan hukum juga diberikan pada produk-produk budaya masyarakat.

Penutup

Masyarakat pedesaan berbasiskan masyarakat terpencil adalah kelompok miskin paling rentan diantara kelompok-kelompok miskin pada umumnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil perlu dilakukan dengan mengikutkan mereka dalam perencanaan program-program pembangunan, dan menyertakan mereka sebagai pelaku aktif proses perubahan yang dilakukan. Untuk itu mereka perlu mempunyai akses terhadap informasi tentang berbagai hal yang menyangkut kehidupan mereka, mendorong mereka mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok yang mampu menyuarakan kepentingan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh pelaku-pelaku yang profesional, yang mempunyai kemampuan, komitmen dan perhatian pada masyarakat pedesaan terpencil yang relatif kurang pendidikan. Berbagai teknik dan bentuk-bentuk prasarana dan sarana serta pola-pola pelayanan khusus perlu diciptakan.

Perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil lambat laun diharapkan akan meningkatkan kualitas kehidupan mereka, menjadikan mereka lebih berdaya, mampu melepaskan diri dari keterbelakangannya, dan menjadi masyarakat yang maju dan mandiri

Referensi

Buletin Kawasan, Direktorat PKKT Bappenas, Edisi 8 Tahun 2003

Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Bappenas, Kebijakan Strategis Pemberdayaan Masyarakat, 2003.

Narayan, Deepa, Empowerment and Poverty Reduction, World Bank, 2002.

SMERU, No. 07/Juli-September 2003.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN Jum`at, 22 Juli 2011 03:48:25 - oleh : lemlit - views 18864

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA TERTINGGAL

MELALUI

PENDEKATAN PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN

LINGKUNGAN

(Studi

Implementasi di Desa Gedompol, Kec. Donorojo, Kabupaten Pacitan)

Oleh: Eko Digdoyo, M.Hum.

I. PENDAHULUAN

A. LatarbelakangMasalah

Pendampingan sosialhadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalanyang dihadapi oleh masyarakat. Pendampingan masyarakat dapat diartikan sebagaiinteraksi dinamis antara kelompok masyarakat dan pendamping untuk secarabersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti; merancang program perbaikankehidupan sosial ekonomi, pendidikan, memobilisasi sumber daya masyarakat setempat,memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhankebutuhan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan kontekspemberdayaan masyarakat.

Merujuk pada Payne(1986), prinsip utama pendampingan adalah “makingthe best of the client’s resources”. Sejalan dengan perspektif kekuatan (strengths perspektif), para pendampingmasyarakat tidak memandang klien dan lingkungannya sebagai sistem yang pasifdan tidak memiliki potensi apa-apa. Melainkan mereka dipandang sebagai sistemsosial yang memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses pemecahanmasalah. Bagian dari pendekatan pekerjaan sosial adalah menemukan sesuatu yangbaik dan bermanfaat.

Pendampingan sosialmemiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaanmasyarakat. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat sangatperlu memperhatikan pentingnya partisipasi publik. Dalam konteks ini, perananseorang pekerja sosial atau pendamping masyarakat seringkali diwujudkan dalamkapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. Programtersebut biasanya termanisfestasi dalam bentuk penguatan partisipasi rakyatdalam proses perencanaan, implementasi, maupun monitoring serta evaluasiprogram kegiatannya.

Para pendampingmemungkinkan warga masyarakat mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada

pada diri mereka, maupun mengakses sumber-sumber kemasyarakatan yang berada disekitarnya. Pendamping juga biasanya membantu membangun dan memperkuat jaringandan hubungan antara komunitas setempat dan kebijakan-kebijakan pembangunan yanglebih luas. Para pendamping masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuanmengenai bagaimana bekerja dengan individu-individu dalam konteks masyarakatlokal, maupun bagaimana mempengaruhi posisi-posisi masyarakat dalam kontekslembaga-lembaga sosial yang lebih luas.

Sebagaimana diuraikanoleh Suharto (2004: 61-62) bahwa ketika masyarakat miskin ditanya mengenaikriteria pendamping yang diharapkan, mereka menjawab bahwa selain memilikikapasitas profesional, seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai programdan penanganan permasalahan masyarakat setempat, pendamping juga dituntutmemiliki beberapa sikap humanis, seperti sabar dan peka terhadap situasi,kreatif, mau mendengar dan tidak mendominasi, terbuka dan mau menghargaipendapat orang lain, akrab, tidak menggurui, berwibawa, tidak menilai danmemihak, bersikap positif dan mau belajar dari pengalaman. Ada beberapa peranpendamping dalam pendampingan masyarakat. Empat peran di bawah ini sangatrelevan diketahui:

1.Fasilitator. Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” seringdisebut sebagai “pemungkin” (enabler).Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. Seperti dinyatakanParsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:188), “The traditional role of enabler in social work implies education,facilitation, and promotion of interaction and action.” Selanjutnya Barker(1987) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untukmembantu masyarakat menjadi mampu menangani tekanan situasional atautransisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi:pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan danpengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongankekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadibeberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokuspada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

2. Broker. Peran sebagai broker dalampendampingan masyarakat tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal.Seperti halnya di pasar modal, terdapat klien atau konsumen. Namun demikian,pendamping melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanansosial. Pemahaman pendamping yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanansosial di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginankliennya memperoleh “keuntungan” maksimal. Dalam proses pendampingan sosial,ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker: (a) Mampumengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat, (b)Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten, (c)Mampu mengevaluasi efektifitas sumber dalam kaitannya dengankebutuhan-kebutuhan klien.

3.Pembela. Seringkali pendamping masyarakat harus berhadapan dengan sistempolitik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klienatau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanandan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pendamping harus memainkanperanan sebagai pembela (advokat). Peran pembelaan atau advokasi bersentuhandengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (case advocacy) dan advokasi kelas (class advocacy) (DuBois dan Miley, 1992;Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994). Apabila pendamping melakukan pembelaanatas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembelakasus. Pembelaan kelas terjadi manakala klien yang dibela bukanlah individumelainkan sekelompok anggota masyarakat.

4. Mediator. Peran mediator diperlukanterutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflikantara berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986) memberikan contoh bahwapendamping dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembataniantara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputikontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macamresolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnyadiarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (win-win solution) dengan strategilobby atau negosiasi. Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela, dimana

bantuan pendamping diarahkan untuk memenangkan kasus klien melalui strategikontes.

UHAMKA sebagai salah satu amal

usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan

pengembangan, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, serta

sosial-kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka merealisasikan Catur Dharma

PTM, dosen tidak hanya dituntut untuk mengajar dan meneliti, tetapi diwajibkan

untuk melakukan kegiatan program

pengabdian masyarakat, maka melalui program ini paling tidak dapat membantu

mengatasi persoalan masyarakat melalui pendekatan-pendekatan penyuluhan maupun

pelatihan pembelajaran lain terkait pemberdayaan masyarakat. Atas dasar itu,

maka tema pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA TERTINGGAL MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN (Studi Implementasi di Desa

Gedompol,

Kec. Donorojo, Kabupaten Pacitan)

B. Analisis situasi

Di dalam proses perencanaan dan

evaluasi pembangunan saat ini, sangat dibutuhkan data mengenai kependudukan dan

permasalahannya. Apalagi jika dikaitkan dengan dwifungsi penduduk, yaitu

sebagai fungsi subjek dan fungsi objek. Fungsi subjek bermakna bahwa penduduk

adalah pelaku pembangunan, dan fungsi objek bermakna bahwa penduduk menjadi

target dan sasaran pembangunan yang dilakukan. Kedua fungsi tadi harus berjalan

seiring dan sejalan secara integral.

Jikamengacu pada program kebijakan Pemerintah Daerah Pacitan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang akan mewujudkan tiga belastujuan strategi pembangunan melalui beberapa kebijakan umum serta penetapansasaran yang akan dicapai. Kebijakan umum dan sasaran pembangunan yang akandicapai untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sampai tahun 2011mendatang antara lain bertujuan:

1. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah, ditempuh melalui kebijakanoptimalisasipenerimaan daerah, dengan sasaran meningkatnyasumber pembiayaan pembangunan daerah.

2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataanpendapatan masyarakat, ditempuh melalui kebijakan penguatan dan perluasan jaringan pasar lokalserta optimalisasi sektor prioritas, dengan sasaran:

a. Meningkatnya produksi danproduktivitas hasil pertanian

b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil peternakan sebagai pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat

c. Meningkatnya potensi ekonomisumberdaya perikanan dan laut

d. Terwujudnya potensiekonomi sumberdaya hutan

3. Meningkatnya fungsi fasilitasi dalam rangka pengembanganindustri dan perdagangan, hal ini dapat ditempuh melalui kebijakanpenyelenggaraanpengembangan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal dan sektor prioritas,dengan sasaran:

a. Meningkatnya produktivitas industri kecil dan UKM

b. Meningkatnya fasilitasi kemitraan perdagangan

c. Meningkatnya lembagaUMKM yang sehat dan berdaya saing

d. Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitasinsfrastruktur perekonomian, ditempuh melalui kebijakan peningkatan prasarana dan sarana perekonomian dengan sasaran:

a. Meningkatnya kualitassarana dan prasarana transportasi

b. Meningkatnya pelayanan dan fungsi pendukungtransportasi

c. Meningkatnya pelayananLITDES

5. Meningkatnya kualitas pengelolaanlingkungan hidup dan SDA, ditempuh melalui kebijakan konservasi ekologi kawasan, dengan sasaran:

a. Terwujudnya lingkungan yangbersih, hijau dan lestari

b. Terjaganya kualitas dankuantitas sumber daya air

6. Meningkatnyakualitas kehidupan masyarakat pedesaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, ditempuh melalui kebijakan penanggulangankemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan sasaran:

a. Meningkatnya penanganan penduduk miskin danpelayanan bagi penyandang kesejahteraan sosial

b. Meningkatnya kualitas hidup danperlindungan perempuan dan anak

c. Meningkatnyapemberdayaan masyarakat desa

7. Meningkatnya aksesibilitas masyarakatterhadap pendidikan, ditempuh melaluikebijakan peningkatanlayanan pendidikan, dengan sasaran:

a. Meningkatnya kualitaspendidikan anak usia dini

b. Meningkatnya pemenuhanwajib belajar 9 tahun

c. Meningkatnya kualitas dankuantitas pendidikan menengah

d. Meningkatkan manajemen danmutu pendidikan

e. Berkurangnyabuta aksara dan meningkatnya wajib belajar melalui pendidikan non formal

f. Meningkatnya wawasandan ketrampilan pemuda dan prestasi olah raga.

8. Meningkatnya aksesibilitas pelayanankesehatan masyarakat, ditempuh melalui kebijakan:

a. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat,dengan sasaran:

1). Meningkatnyaderajat kesehatan masyarakat

2). Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

3). Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit

b. Pengendalian pertumbuhan penduduk, dengan sasaran menurunnya pasangan usia subur yang tidakterlayani pemenuhan KB-nya dan menurunnya angka kelahiran.

9. Meningkatnya perkembangan kapasitasaparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan karakter "budaya administrasipublik berbasis Informasi teknologi" di pemerintahan Pacitan, ditempuhmelalui kebijakan:

a. Peningkatan profesionalisme kinerja aparaturdaerah, dengan sasaran:

1). Meningkatnyakualitas kinerja pemerintahan

2) Meningkatnyakualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan

3) Tersusunnyadan meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan

4) Meningkatnyatata kearsipan daerah

5) Meningkatnyaketersediaan sarana penyelenggaraan pemerintahan

6) Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan daerah

b. Pemberantasan KKN, dengan sasaran: mewujudkanaparatur daerah yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN

Walaupuntelah memiliki beberapa Rencana Strategi (RENSTRA) tahunan atau programpembangunan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat setempat tetap masihmengalami berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain:

a. Tingginya angka kemiskinan

Dalamupaya percepatan pembangunan di segala bidang masih terdapat beberapa kendala,antara lain masih tingginya angka penduduk miskin, walaupun selama empat tahunterakhir jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sekitar 19,51% dari jumlahpenduduk miskin tahun 2001 yaitu sebanyak 164.125 jiwa. Dari penurunan jumlahpenduduk miskin tersebut sampai pada tahun 2005 jumlah penduduk miskinmasih sebanyak 132.125 jiwa atau 24,28 %.

b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan layanan pendidikan sangat diperlukan dalamrangka meningkatkan kompetensi anak didik. Output layanan pendidikan dengan pendekatan Indek Pembangunan Manusia (IPM)

masih menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. Indek Pembangunan Manusiakomponen pendidikan tahun 2004 menunjukkan angka 6,18 tahun atau masih lebihrendah dari rata-rata IPM Jawa Timur dengan capai 6,55. Namun bila dibandingkandengan IPM tahun 2003 terdapat kenaikan 0,13. Demikian pula segi kesehatanmasih banyak yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya angka kematian ibu dananak dan kesakitan malaria masih relatif tingginya.

c. Rendahnya PertumbuhanEkonomi dan Investasi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminanproduktivitas masyarakat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitanselama dua periode 5 (lima) tahun terakhir, 2001-2005 dan 2005-2010 mencapai3,62% dengan inflasi rata-rata mencapai 7,8%. Kondisi ini masih dihadapkan pulapada fenomena ketimpangan pendapatan per tenaga kerja antara sektor jasaterhadap sektor pertanian dengan perbandingan 1 : 175.

d. Rendahnya kualitas Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup.

Lahan kritis di Kabupaten Pacitan saat ini mencapai30.954,25 Ha. atau 21,9 % dari luas wilayah. Kondisi ini bila tidakdikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan arealnya akanbertambah.

e. Infrastruktur kurang Memadai

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastrukturpendukung terutama diorientasikan untuk menjawab kebutuhan aksesibilitaspenduduk dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Sementaraitu kondisi jalan di Kabupaten Pacitan saat ini menunjukkan sebagai berikut :(a) Jalan Nasional, kondisi baik 12,35 %, sedang 77,32 %, dan rusak 10,33 %.(b) Jalan Propinsi, kondisi baik 67,52 %, sedang 25,84 %, dan rusak 6,63 %. (c)Jalan Kabupaten, kondisi baik 38,46 %, sedang 14,02 %, dan rusak 37,02 %, dan(d) Jalan desa, kondisi baik 0,74 %, sedang 16, 49 % dan rusak 6,99 %. Cakupanlayanan air bersih sampai dengan tahun 2007 mencapai 34,60 % serta cakupanlayanan PDAM mencapai 5 %.

Salah satu kecamatan yang mengalami kendala dalam proses pembangunanadalah Kecamatan Donorojo khususnya Desa Gedompol. Kecamatan tersebut tentunyaperlu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikantinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Posisi ini terletak di wilayah palingbarat Kabupaten Pacitan dan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Propinsi JawaTengah. Posisi wilayah tersebut adalah pegunungan dan dataran tinggi. Pada saatOrde Baru desa tersebut masuk kategori Desa Tertinggal (IDT). Hingga saatinipun berhubung keadaan ekonomi terbatas, keterbatasan ekonomi akhirnya belumbisa mengubah pola hidup termasuk peningkatan standar pendidikan dan ekonomibaik kuantitas maupun kuantitas.

Atas dasar itulah maka sebagai lembaga pendidikan

tinggi, dalam rangka merealisasikan Caturdharma Perguruan Tinggi UHAMKA Jakarta

dan kami selaku unsur di dalamnya termotivasi untuk berbagi pengetahuan melalui

kegiatan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan

pendekatan pendidikan, sosial-ekonomi, dan lingkungan.

C. Masalah Pokok

Berangkatdari analisis di atas, beberapa permasalahan yang di hadapi masyarakat adalah:

1. Posisi serta keadaan geografis yang secaraalamiah sulit untuk dilakukan perubahan

2. Peran aparat desa yang kurang aktif dankomunikatif dalam menghadapi perkembangan karena keterbatasan pengetahuan

3. Keterbatasan ekonomi masyarakat setempat,maka secara otomatis dampak perubahan pengetahuan pendidikan sulit untukdiwujudkan

4. Pola pikir masyarakat setempat yang masihapatis bahwa proses pendidikan bukan termasuk investasi masa depan

D. Tujuan dan manfaat kegiatan

Secaraakademis kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat menjadi salah saturohnya suatu Perguruan Tinggi, sehingga tujuan kegiatan ini merupakan realisasiCatur Darma Perguruan Tinggi khususnya kegiatan Pemberdayaan dan Pengabdiankepada Masyarakat. Sementara itu kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakatkhususnya di wilayah tertinggal, sehingga dapat bermanfaat secara praktis.Secara sosial kegiatan ini setidaknya adalah bagian dari realisasi dari konsep “kesalehan”sosial.

II. RUANGLINGKUP KEGIATAN

a. Keadaan Wilayah

Sebelum masuk ke dalam persoalan yang

sebenarnya terjadi, ketika membicarakan masyarakat Pacitan terlebih dahulu

penulis perlu mengantarkan keadaan alam terlebih dahulu walaupun sudah sebagian

orang dapat menebak tentang kondisi tersebut. Berdasarkan letak geografis,

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten di wilayah Propinsi

Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Barat Daya. Kabupaten Pacitan

terletak di antara 110º 55' - 111º 25' Bujur Timur dan 7º 55' - 8º 17' Lintang

Selatan, dengan luas wilayah 1.389,87 Km² atau 138.987,16 Ha. Luas tersebut

sebagian besar berupa perbukitan yaitu kurang lebih 85 %, gunung-gunung kecil

lebih kurang 300 buah menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan dan jurang

terjal yang termasuk dalam deretan Pegunungan Seribu yang membujur di sepanjang

Selatan Pulau Jawa, sedangkan selebihnya merupakan dataran rendah.

Di samping posisi di atas, Kabupaten

Pacitan berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta

yang merupakan pintu gerbang bagian barat dari Jawa Timur dengan kondisi fisik

pegunungan kapur selatan yang membujur dari Gunung Kidul ke Kabupaten

Trenggalek menghadap ke Samudera Indonesia. Secara administratif wilayah

terdiri dari 12 Kecamatan, 5 kelurahan dan 159 desa.

Mengenaibatas-batas wilayah administrasi, Kabupaten Pacitanberbatasan dengan antara lain; sebelah timur berbatasandengan Kabupaten Trenggalek, sebelah Selatan dengan SamuderaIndonesia, sebelah Barat denganKabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) dan sebelah Utara adalah berbatasan denganKabupaten Ponorogo. Terkait dengan l

http://lemlit.uhamka.ac.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=40

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Aplikasi Program “posdaya”

Desa merupakan penyumbang bahan makanan pokok bagi masyarakat perkotaan, disamping itu masyarakat desa juga sebagai penyuplai tenaga kerja baik untuk industri ataupun bisnisdan rumah tangga untuk perkotaan. Tetapi, subangsih masyarakat desa tersebut tidak diikuti oleh kesejaheraan masyarakat desa dalam berbagai bidang sepeti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Kalau diamati lebih jauh lagi, kita akui bahwa jumlah rasio wilayah antara kota dan desa. Dapat dikatakan lebih luas di desa, tetapi jika kita hanya menunggu kucuran bantuan dari anggaran pemerintan yang saat ini masih terpusat pada pembangungan didaerah perkotaan. Maka dari itu, masyarakat desa jangan terlalu menggantungkan terhadap kucuran bantuan dari pemerintah, diperlukan suatu usaha dari masyarakat desa khususnya kolaborasi antara pemintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk memperdayakan masyarakat desa.

Program yang dimaksudkan ialah POSDAYA yaitu Program Pemberdayaan Keluarga. POSDAYA sendiri terdiri dari 4 bidang yaitu kesehatan, ekonomi atau kewirausahaan, pendidikan, dan lingkungan. Program ini pertama kali dicetuskan oleh Yayasan Damandari yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengapdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Program POSDAYA ini pada awalnya diujicobakan pada beberapa desa di Kabupaten Purbalingga, tetapi melihat pencapaian dari program ini yang baik, maka program ini dilanjutkan hingga saat ini ke beberapa Kabupaten di Daerah Tawa Tengah. Penjelasan rinci dari setiap program POSDAYA sendiri ialah terdiri sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatan, bidang ini merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat, tetapi indeks kesadaran masyarakat desa untuk secara rutin memperhatikan aspek kesehatannya masih sangat rendah, kesehatan sendiri berupa kesehatan dalam kebiasaan hidup sehat. Untuk bidang kesehatan sendiri terdiri dari beberapa program strategik, yakni:

· Senam sehat setiap minggu

· Posyandu lansia dan balita

· PHBS bagi anak-anak sekolah

· Ambulan desa

· Bina kesehatan remaja (Olahraga)

2. Bidang Pendidikan, bidang ini juga merupakan salah bagian terpenting bagi proses pemberdayaan masyarakat. Tetapi yang terjadi di masyrakat desa ialah masyarakat masih enggan menyekolahkan anaknya minimal pada pendidikan usia dini, hal tersebut diakibatkan karena faktor edukasi masyarakat desa bahwa pendidikan ialah hal yang mahal dan pemahaman bahwa pendidikan tinggi malah membuat mereka sulit untuk memperoleh pekerjaan. Bidang pendidikan ini, lebih memfokuskan pada pengembangan dan pendukung pendidikan pada anak-anak usia dini yang murah. Program tersebut yaitu:

· PAUD

· TPQ

· Perpustakaan Desa

3. Bidang Ekonomi atau kewirausahaan, pada bidang ini masyarakat desa terkenal dengan keuletannya tetapi mereka perlu memperoleh binaan untuk memacu kreatifitasnya. Disamping itu masyarakat desa terjebak dengan manajemen keuangan keluarga yang tidak efisien dan banyaknya potensi yang ada di desa yang belum didayagunakan untuk menjadi produk unggulan. Program tersebut yaitu:

· Koperasi.

· Kelompok tani.

· Home Industri

· Pembinaan kewirausahaan

· Manajemen keuangan keluarga

4. Bidang lingkungan, pada bidang ini merupakan bidang yang terbaru pada program posdaya. Alsan mendasar munculnya bidang ini ialah karena kesadaran masyarakat desa yang rendah dan cenderung sedikit apatis terhadap konidi lingkungan, disamping itu didaerah desa memiliki halaman pekarangan yang sangat luas tetapi lahan yang sangat luas tersebut tidak diikuti oleh pemanfaatan lahan yang masih minim sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal akan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat desa. Lingkungan disini diartikan sebagai lingkungan fisik yang ada dimasyarakat desa yaitu berupa: halaman, pepohonan, dll. Program tersebut yaitu:

· Intensifikasi pekarangan

· Tanaman gizi

· Tanaman toga

· Kolam ikan menggunakan media terpal ataupun kolam tanah

Keempat program posdaya diatas dapat bersinergi melalui kerjasama antara aparatur ataupun dinas pemerintahan pada tingkat desa dengan masyarakat desa, yang dimana didukung oleh pelaku usaha dan perguruan tinggi sebagai pemegang konsep. Sehingga akan terwujud masyarakat desa yang maju dalam hal pola pikir, kesehatan, dan kesejahteraan serta terciptanya kebermanfaatan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Diposkan oleh BLOG ANAK KULIAH   di 23.20 

Label: Tulisan ISD

Tidak ada komhttp://sudibyoagus.blogspot.com/2011/12/program-pemberdayaan-masyarakat-desa.html

PROGRAM & KEGIATAN

Program

a.  Program Prioritas

-.Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Program Pembinaan Pemrintahan Desa

- Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan

- Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- Program Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- Program Peningkatan Kelembagaan di Perdesaan

b. Program Rutin

-  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-  Program Perencanaan Pembangunan Daerah

-  Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

-  Program Peningk. Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

- Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD

 

 Kegiatan

a.  Kegiatan Indikatif dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan, adalah :

1. 1. Pembinaan Lomba Desa/Kel.2. 2. Pembinaan Lomba P2W-KSS, GSI dan BKB3. 3. Pembinaan dan Pemantauan Bulan Bhakti

4. 4. Koordinasi dan Pendampingan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat

5. 5. BOP PNPM-PISEW

b. Kegiatan Indikatif dalam Program Pembinaan Pemerintahan Desa, adalah :

1.    Pembinaan dan Pelantikan Kepala Desa dan BPD

2.    Pembinaan / Fasilitasi Administrasi Kepegawain Sekertaris Desa

3.    Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa / Workshop

4.    Peningkatan Desa menjadi Kelurahan

5.    Pengadaan Buku Profil Desa (Data Keluarga)

6.    Pembentukan Tim Pokja Profil Desa

7.    Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD

8.    Pemetaan dan Penataan Batas Adm. Desa / Kelurahan

c. Kegiatan Indikatif dalam Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan, adalah :

1.    Pelatihan Pengelola Pasar Desa

2.    Pembinaan, Penguatan Kapasitas Lumbung Pangan

3.    Pembentukan BUMD/BUMKEL

d.  Kegiatan Indikatif Program Pengemb. dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, adalah :

1.    Pembinaan Pameran Gelar TTG Tingkat Nasional

2.    Identifikasi jenis dan lokasi komoditas unggulan TTG

e.  Kegiatan Indikatif dalam Program Peningkatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan  Kelurahan, adalah :

1.    Biaya Operasional Pembinaan dan Pengendalian Batuan ADD

2.    Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

3.    Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam pendataan Profil Desa

4.    Baruga Sayang.

f.   Kegiatan Indikatif Program Peningkatan Kelembagaan diperdesaan, adalah :

1.  Fasilitasi Pengembangan Kerjasama antar Desa

2.    Pendayagunaan Asosiasi Pemerintahan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Masyarakat

3.    Penguatan Tim Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial Budaya

4.    Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan Bidang Sosiall Budaya

5.    Pembinaan dan Pengendalian Desa Percontohan (Labsite)

 

a.  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Sasaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan adalah terfasilitasinya masyarakat perdesaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang (RPJP) Desa/Kelurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan. Nilai strategis program ini adalah :

-     Dalam proses penyusunan melalui mekanisme partisipatif diharapkan keterlibatan aktif para elit desa/kel untuk turutserta menentukan arah pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah desa/kelurahan dalam suatu dokumen.

-     Terdapat proses pembelajaran dalam memahami potensi dan pemanfaatan wilayah desa/kelurahan setempat.

-     Masyarakat mempunyai “bargaining posision” yang relatif kuat dalam pengusulan program dan kegiatan dalam berbagai tahapan mekanisme perencanaan.

1. b. Program Pembinaan Pemerintahan Desa

Sasaran Program Pembinaan Pemerintahan Desa adalah berjalannya Pemerintahan Desa meningkatnya kapasitas aparat Desa, khususnya dalam menyongsong otonomi Desa.  Nilai strategis dari program, adalah :

-     Peningkatan Sistem Pemerintahan Desa dalam kapasitas aparat dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik

-     Meningkatnya efektifitas pengelolaan Pemerintahan Desa.

-     Terjalinnya harmonisasi dan sinergitas antara Desa.

1. c. Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Sasaran Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan adalah terbentunya Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan  (BUMDES dan BUMKEL) dan Unit Usaha Ekonomi Simpan-Pinjam. Nilai staretegis dari program ini adalah :

-    Terwujudnya asset kolektif yang produktif yang dikelolah dan dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat.

-    Secara kumulatif perekonimian wilayah dapat berkembang, dimana masing-masing wilayah mempunyai basis ekonomi yang spesifik dan unik.

d. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Tekonologi Tepat Guna

Sasaran Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna adalah tersedianya unit-unit Tekonologi Tepat Guna (TTG) khususnya dalam mendukung program meningkatan teknostruktur masyarakat dan mendukung program-program strategis daerah, seperti ketersediangan jagung, kakao, kopi dan sapi.  Nilai strategis dari program ini adalah :

-     Meningkatkan efektivitas dan efisiensi produk-produk lokal (teknostruktur komunitas)

-     Meningkatnya nilai jual produk usaha-usaha mikro dan kecil dalam pemanfaatan potens daerah

-     Mendukung program peningkatan produksi dan diversifikasi pangan

 

e. Program Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Sasaran Program Peningkatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah meningkatnya kapasitas aparat desa/kelurahan, khususnya dalam menyomgsong otonomi desa.  Nilai strategis dari program, adalah :

-     Peningkatan kapasitas aparat dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik

-     Meningkatnya efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumberdana lainnya

-     Terjalinnya harmonisasi dan sinergitas antara Desa/Kel, BPD dan LPM setempat.

f.  Program Peningkatan Kelembagaan di Perdesaan

Sasaran Program Peningkatan Kelembagaan diperdesaan adalah meningkatkan swadaya masyarakat  serta meningkatnya RTM yang terpenuhi hak dasarnya.  Nilai strategis dari program ini adalah :

-     Meningkatnya prakarsa dan inisiatif lokal masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

-     Meningkatnya kepedulian dan keswadayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat aksi kolektif.

-     Meningkatnya sosial  kapital masyarakat.

 

4.4. Strategi Dan Kebijakan

- Strategi      

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi,  maka dirumuskan strategi dasar yang ditempuh adalah :

a.    Mengembangkan fungsi asistensi teknis dalam rangka menguatkan teknostrutur masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal

b.    Memperkuat fungsi fasilitasi untuk meningkatkan kesadaran kritis dan prakarsa masyarakat.

- Kebijakan

a. Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal

Kebijakan ini diarahkan untuk mengaktualisasikan dan merevitalisasi nilai-nilai budaya lokal agar tetap mampu berfungsi sebagai acuan utama dalam pengembangan

identitas diri dari setiap lembaga masyarakat dan setiap individu pada semua aspek kehidupan.

Untuk mewujudkan sasaran ini, maka diperlukan keterlibatan berbagai sektor dan program, khususnya dari sektor dan sub sektor kebudayaan, namun dari unsur pemberdayaan masyarakat diperlukan Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan berbagai rangkaian kegiatannya.

 

b.  Peningkatan Kualitas Teknostruktur Komunitas

Kebijakan ini diarahkan untuk menguatkan teknostruktur komunitas lokal sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerjanya, mampu memanfaatkan dan mentransformasikan potensi lokal yang dimiliki menjadi keunggulan lokal.

Untuk mewujudkan sasaran ini, maka diperlukan dukungan (1) Program Pe-ningkatan kelembagaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan, (2) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan (3) Program Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan berbagai kegiatan-kegiatannya.

c.  Pembangunan Baruga Sayang (Pemberdayaan Komunitas Desa)

Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan desa sebagai komunitas yang utuh dan mandiri. Kemandirian mencerminkan kemampuan komunitas dalam memenuhi sejumlah kebutuhan dasar dan mengembangkan jaringan dengan lingkungan strategisnya, juga memilki kemampuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan bersama.

Baruga Sayang merupakan BAlai RUjukan keluarGA dan puSAT laYAnan pembaNGunan pada tahap awal berfungsi sebagai pusat aktifitas layanan multifungsi (terkait dengan upaya-upaya pemenuhan sepuluh hak dasar) dan selanjutnya akan menjadi embrio bagi tumbuhkembangnya kelembagaan masyarakat desa menjadi komunitas yang utuh, kuat dan mandiri.

Kebijakan  tersebut didukung (1) Program Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Baruga Sayang, (2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Perdsesaan.

Berdasarkan rencana strategi yang sudah ditetapkan, dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kinerja.

Rencana Kinerja tersebut meliputi sasaran, indikator, program dan kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2010 sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan sasaran :

1.1.      Pencanangan Bulan Bakhti Gotong Royong :

-       Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bergotong royong

1.2.      Pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan :

-       Meningkatnya pembangunan di Pedesaan dengan tersedianya sarana dan prasarana publik

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun dengan sasaran:

2.1.        Lomba pembangunan Desa/Kelurahan dan PKK :

-       Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan.

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dengan Sasaran :

3.1.        Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADD dengan indikator :

-       Terciptanya pengelolaan ADD yang tepat sasaran

3.2.        Pendidikan dan Pelatihan bagi Sekretaris Desa yang terangkat menjadi PNS dengan indikator :

-       Meningkatnya pengetahuan Sekdes

1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dengan sasaran :

4.1.        Lomba P2W-KSS dengan indikator :

-       Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan mewujudkan keluarga sehat sejahtera

 

1. Pembinaan Administrasi Serta Penataan Pemerintahan Dengan Sasaran :

5.1.        Pembinaan Baruga Sayang dengan indikator :

-       Meningkatnya kesadaran masyarakat bermusyawarah dengan adanya tempat pertemuan Baruga Sayang

5.2.        Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dengan indikator :

-       Terpilihnya Kepala Desa

5.3.        Pembinaan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Pemerintah dengan indikator :

-       Meningkatnya pengetahuan aparat pemerintah Desa

1. Pengembangan dan Pemanfaatan TTG dengan indikator :

6.1.        Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional dengan indikator :

-       Adanya Produk unggulan TTG yang dipromosikan

6.2.        Lomba Desa Mandiri Energi(DME) Tingkat Nasional dengan indikator:

-       Adanya Desa yang mewakili lomba di tingkat propinsi.

Share this:

Twitter Facebook

Like this:

Suka Memuat...

2 Tanggapan untuk PROGRAM & KEGIATAN

1. kemin mengatakan:

April 15, 2012 pada 1:29 pm

pa saya minta program kerja untuk kepala Desa khusunya untuk kesejahtraan masyrakat di desa kami karena selama ini saya lihat bnyak penggangguran ibu rumah tangga hanya satu pekerjaan mengurus anak dirumah. saya minta program apa saja untuk ibu rumah tangga mempunyai penghasilan

dirumah.selama ini saya sedih melihat ibu-ibu tidak punya pengahsilan hanya kepada suaminya saja rata2 disaya seorang petani.

PROGRAM & KEGIATAN

Program

a.  Program Prioritas

-.Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Program Pembinaan Pemrintahan Desa

- Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan

- Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- Program Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- Program Peningkatan Kelembagaan di Perdesaan

b. Program Rutin

-  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-  Program Perencanaan Pembangunan Daerah

-  Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

-  Program Peningk. Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

- Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD

 

 Kegiatan

a.  Kegiatan Indikatif dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan, adalah :

1. 1. Pembinaan Lomba Desa/Kel.

2. 2. Pembinaan Lomba P2W-KSS, GSI dan BKB3. 3. Pembinaan dan Pemantauan Bulan Bhakti4. 4. Koordinasi dan Pendampingan Implementasi Program

Pemberdayaan Masyarakat5. 5. BOP PNPM-PISEW

b. Kegiatan Indikatif dalam Program Pembinaan Pemerintahan Desa, adalah :

1.    Pembinaan dan Pelantikan Kepala Desa dan BPD

2.    Pembinaan / Fasilitasi Administrasi Kepegawain Sekertaris Desa

3.    Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa / Workshop

4.    Peningkatan Desa menjadi Kelurahan

5.    Pengadaan Buku Profil Desa (Data Keluarga)

6.    Pembentukan Tim Pokja Profil Desa

7.    Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD

8.    Pemetaan dan Penataan Batas Adm. Desa / Kelurahan

c. Kegiatan Indikatif dalam Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan, adalah :

1.    Pelatihan Pengelola Pasar Desa

2.    Pembinaan, Penguatan Kapasitas Lumbung Pangan

3.    Pembentukan BUMD/BUMKEL

d.  Kegiatan Indikatif Program Pengemb. dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, adalah :

1.    Pembinaan Pameran Gelar TTG Tingkat Nasional

2.    Identifikasi jenis dan lokasi komoditas unggulan TTG

e.  Kegiatan Indikatif dalam Program Peningkatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan  Kelurahan, adalah :

1.    Biaya Operasional Pembinaan dan Pengendalian Batuan ADD

2.    Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

3.    Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam pendataan Profil Desa

4.    Baruga Sayang.

f.   Kegiatan Indikatif Program Peningkatan Kelembagaan diperdesaan, adalah :

1.  Fasilitasi Pengembangan Kerjasama antar Desa

2.    Pendayagunaan Asosiasi Pemerintahan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Masyarakat

3.    Penguatan Tim Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial Budaya

4.    Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan Bidang Sosiall Budaya

5.    Pembinaan dan Pengendalian Desa Percontohan (Labsite)

 

a.  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Sasaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan adalah terfasilitasinya masyarakat perdesaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang (RPJP) Desa/Kelurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan. Nilai strategis program ini adalah :

-     Dalam proses penyusunan melalui mekanisme partisipatif diharapkan keterlibatan aktif para elit desa/kel untuk turutserta menentukan arah pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah desa/kelurahan dalam suatu dokumen.

-     Terdapat proses pembelajaran dalam memahami potensi dan pemanfaatan wilayah desa/kelurahan setempat.

-     Masyarakat mempunyai “bargaining posision” yang relatif kuat dalam pengusulan program dan kegiatan dalam berbagai tahapan mekanisme perencanaan.

1. b. Program Pembinaan Pemerintahan Desa

Sasaran Program Pembinaan Pemerintahan Desa adalah berjalannya Pemerintahan Desa meningkatnya kapasitas aparat Desa, khususnya dalam menyongsong otonomi Desa.  Nilai strategis dari program, adalah :

-     Peningkatan Sistem Pemerintahan Desa dalam kapasitas aparat dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik

-     Meningkatnya efektifitas pengelolaan Pemerintahan Desa.

-     Terjalinnya harmonisasi dan sinergitas antara Desa.

1. c. Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Sasaran Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan adalah terbentunya Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan  (BUMDES dan BUMKEL) dan Unit Usaha Ekonomi Simpan-Pinjam. Nilai staretegis dari program ini adalah :

-    Terwujudnya asset kolektif yang produktif yang dikelolah dan dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat.

-    Secara kumulatif perekonimian wilayah dapat berkembang, dimana masing-masing wilayah mempunyai basis ekonomi yang spesifik dan unik.

d. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Tekonologi Tepat Guna

Sasaran Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna adalah tersedianya unit-unit Tekonologi Tepat Guna (TTG) khususnya dalam mendukung program meningkatan teknostruktur masyarakat dan mendukung program-program strategis daerah, seperti ketersediangan jagung, kakao, kopi dan sapi.  Nilai strategis dari program ini adalah :

-     Meningkatkan efektivitas dan efisiensi produk-produk lokal (teknostruktur komunitas)

-     Meningkatnya nilai jual produk usaha-usaha mikro dan kecil dalam pemanfaatan potens daerah

-     Mendukung program peningkatan produksi dan diversifikasi pangan

 

e. Program Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Sasaran Program Peningkatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah meningkatnya kapasitas aparat desa/kelurahan, khususnya dalam menyomgsong otonomi desa.  Nilai strategis dari program, adalah :

-     Peningkatan kapasitas aparat dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik

-     Meningkatnya efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumberdana lainnya

-     Terjalinnya harmonisasi dan sinergitas antara Desa/Kel, BPD dan LPM setempat.

f.  Program Peningkatan Kelembagaan di Perdesaan

Sasaran Program Peningkatan Kelembagaan diperdesaan adalah meningkatkan swadaya masyarakat  serta meningkatnya RTM yang terpenuhi hak dasarnya.  Nilai strategis dari program ini adalah :

-     Meningkatnya prakarsa dan inisiatif lokal masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

-     Meningkatnya kepedulian dan keswadayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat aksi kolektif.

-     Meningkatnya sosial  kapital masyarakat.

 

4.4. Strategi Dan Kebijakan

- Strategi      

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi,  maka dirumuskan strategi dasar yang ditempuh adalah :

a.    Mengembangkan fungsi asistensi teknis dalam rangka menguatkan teknostrutur masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal

b.    Memperkuat fungsi fasilitasi untuk meningkatkan kesadaran kritis dan prakarsa masyarakat.

- Kebijakan

a. Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal

Kebijakan ini diarahkan untuk mengaktualisasikan dan merevitalisasi nilai-nilai budaya lokal agar tetap mampu berfungsi sebagai acuan utama dalam pengembangan identitas diri dari setiap lembaga masyarakat dan setiap individu pada semua aspek kehidupan.

Untuk mewujudkan sasaran ini, maka diperlukan keterlibatan berbagai sektor dan program, khususnya dari sektor dan sub sektor kebudayaan, namun dari unsur pemberdayaan masyarakat diperlukan Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan berbagai rangkaian kegiatannya.

 

b.  Peningkatan Kualitas Teknostruktur Komunitas

Kebijakan ini diarahkan untuk menguatkan teknostruktur komunitas lokal sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerjanya, mampu memanfaatkan dan mentransformasikan potensi lokal yang dimiliki menjadi keunggulan lokal.

Untuk mewujudkan sasaran ini, maka diperlukan dukungan (1) Program Pe-ningkatan kelembagaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan, (2) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan (3) Program Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan berbagai kegiatan-kegiatannya.

c.  Pembangunan Baruga Sayang (Pemberdayaan Komunitas Desa)

Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan desa sebagai komunitas yang utuh dan mandiri. Kemandirian mencerminkan kemampuan komunitas dalam memenuhi sejumlah kebutuhan dasar dan mengembangkan jaringan dengan lingkungan strategisnya, juga memilki kemampuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan bersama.

Baruga Sayang merupakan BAlai RUjukan keluarGA dan puSAT laYAnan pembaNGunan pada tahap awal berfungsi sebagai pusat aktifitas layanan multifungsi (terkait dengan upaya-upaya pemenuhan sepuluh hak dasar) dan selanjutnya akan menjadi embrio bagi tumbuhkembangnya kelembagaan masyarakat desa menjadi komunitas yang utuh, kuat dan mandiri.

Kebijakan  tersebut didukung (1) Program Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Baruga Sayang, (2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Perdsesaan.

Berdasarkan rencana strategi yang sudah ditetapkan, dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kinerja.

Rencana Kinerja tersebut meliputi sasaran, indikator, program dan kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2010 sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan sasaran :

1.1.      Pencanangan Bulan Bakhti Gotong Royong :

-       Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bergotong royong

1.2.      Pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan :

-       Meningkatnya pembangunan di Pedesaan dengan tersedianya sarana dan prasarana publik

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun dengan sasaran:

2.1.        Lomba pembangunan Desa/Kelurahan dan PKK :

-       Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan.

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dengan Sasaran :

3.1.        Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADD dengan indikator :

-       Terciptanya pengelolaan ADD yang tepat sasaran

3.2.        Pendidikan dan Pelatihan bagi Sekretaris Desa yang terangkat menjadi PNS dengan indikator :

-       Meningkatnya pengetahuan Sekdes

1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dengan sasaran :

4.1.        Lomba P2W-KSS dengan indikator :

-       Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan mewujudkan keluarga sehat sejahtera

 

1. Pembinaan Administrasi Serta Penataan Pemerintahan Dengan Sasaran :

5.1.        Pembinaan Baruga Sayang dengan indikator :

-       Meningkatnya kesadaran masyarakat bermusyawarah dengan adanya tempat pertemuan Baruga Sayang

5.2.        Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dengan indikator :

-       Terpilihnya Kepala Desa

5.3.        Pembinaan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Pemerintah dengan indikator :

-       Meningkatnya pengetahuan aparat pemerintah Desa

1. Pengembangan dan Pemanfaatan TTG dengan indikator :

6.1.        Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional dengan indikator :

-       Adanya Produk unggulan TTG yang dipromosikan

6.2.        Lomba Desa Mandiri Energi(DME) Tingkat Nasional dengan indikator:

-       Adanya Desa yang mewakili lomba di tingkat propinsi.

Share this:

Twitter Facebook

Like this:

Suka Memuat...

2 Tanggapan untuk PROGRAM & KEGIATAN

1. kemin mengatakan:

April 15, 2012 pada 1:29 pm

pa saya minta program kerja untuk kepala Desa khusunya untuk kesejahtraan masyrakat di desa kami karena selama ini saya lihat bnyak penggangguran ibu rumah tangga hanya satu pekerjaan mengurus anak dirumah. saya minta program apa saja untuk ibu rumah tangga mempunyai penghasilan dirumah.selama ini saya sedih melihat ibu-ibu tidak punya pengahsilan hanya kepada suaminya saja rata2 disaya seorang petani.

KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (perawatan Kesehatan komunitas)

KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKATPemberdayaan pada masyarakat dibidang kesehatan merupakan sasaran utama promosi kesehatan. Menurut WHO, terdapat 3 (tiga) strategi pokok untuk dapat mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan secara efektif, yakni melalui: ADVOKASI, DUKUNGAN SOSIAL, dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Adapun pendekatan yang ditempuh dilapangan umumnya melalui 3 (tiga) langkah yakni :

1) Melakukan lobi (pendekatan) kepada pimpinan (para pengambil keputusan)

2) Melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat formal dan informal, misalnya melalui kegiatan pelatihan.3) Pada tahapan selanjutnya petugas bersama-sama tokoh masyarakat melakukan penyuluhan dan konseling untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat. Tahap ini dapat dilakukan pada berbagai kesempatan dan media yang ada.

Adapun pengetahuan kesehatan serta faktor-faktor terkait yang dimaksud disini adalah mencakup :

• Pengenalan penyakit terutama penyakit menular dan tidak menular. Yang dimaksud disini adalah mengenal nama dan jenis penyakitnya, kemungkinan penyebabnya, tanda dan gejalanya, bagaimana cara pencegahannya, serta termasuk pula dimana tempat-tempat yang tepat. • Selain itu, pengetahuan tentang gizi, makanan / menu sehat, baik secara kuantitas maupun kualitas, termasuk pula berbagai akibat atau penyakit yang timbul dari kesalahan gizi. • Pengetahuan tentang higiene dan sanitasi dasar termasuk rumah sehat, sumber air bersih, pembuangan sampah serta berbagai isu kesehatan. lingkungan.• pengetahuan mengenai bahan-bahan berbahaya termasuk bahaya rokok, dan berbagai zat adiktif/narkotikAgar lebih memperoleh gambaran yang komprehensif, dalam uraian selanjutnya akan dibahas berturut-turut mengenai PRINSIP, CIRI dan CONTOH serta INDIKATOR KEBERHASILAN pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. 1. Prinsip Pemberdayaan MasyarakatPemberdayaan masyarakat pada prinsipnya menumbuhkan kemampuan masyarakat dari dalam masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat bukan sesuatu yang ditanamkan dari luar. Pemberdayaan masyarakat adalah proses memampukan masyarakat dari oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, berdasarkan kemampuan sendiri.• Menumbuh Kembangkan Potensi Masyarakat Berbagai potensi yang terdapat dalam masyarakat antara lain berupa potensi SDM dan sumberdaya alam. SDM, meliputi penduduk sedang potensi sumberdaya alam meliputi kondisi geografisnya. Kemampuan SDM mengelola SDA yang tersedia pada gilirannya akan menghasilkan sumber daya ekonomi. Kualitas SDM ditentukan oleh proporsi antara penduduk kaya dan miskin, berpendidikan tinggi dan rendah.

• Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Seberapa besarpun potensi SDM dan SDA yang ada di masyarakat, tak akan berkembang dari dalam tanpa adanya kegotong royongan diantara sesama anggota masyarakat.

• Menggali Kontribusi Masyarakat Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah menggali potensi masyarakat terutama potensi ekonomi yang ada dimasing-masing anggota masyarakat.

• Menjalin KemitraanSeperti telah diuraikan, dibagian lain, bahwa kemitraan adalah suatu jalinan kerja antara berbagai sektor pembangunan, baik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta individu dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati. Disini, untuk membangun kemandirian, kemitraan adalah sangat penting perannya. Masyarakat yang mandiri adalah wujud dari kemitraan antar anggota masyarakat itu sendiri atau diantara masyarakat dengan pihak-pihak luar, baik pemerintah maupun swasta.

• Desentralisasi Upaya dalam pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi daerah atau wilayahnya. Oleh sebab itu, segala bentuk pengambilan keputusan harus diserahkan ketingkat operasional yakni masyarakat setempat, sesuai dengan kultur masing-masing komunitas dalam pemberdayaan masyarakat, peranan sistem yang ada diatasnya adalah fasilitator dan motivator.a. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan atau program-program pemberdayaan. Misalnya masyarakat ingin membangun atau pengadaan air bersih, maka peran petugas adalah memfasilitasi pertemuan-pertemuan anggota masyarakat, pengorganisasian masyarakat, atau memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Daerah setempat, dan pihak lain yang dapat membantu dalam mewujudkan pengadaan air bersih tersebut.b. Memotivasi masyarakat untuk bekerjasama atau bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan atau program bersama untuk kepentingan bersama dalam masyarakat tersebut. Misalnya, masyarakat ingin mengadakan fasilitas pelayanan kesehatan diwilayahnya. Agar rencana tersebut dapat terwujud dalam bentuk kemandirian masyarakat, maka petugas provider kesehatan berkewajiban untuk memotivasi seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan agar berpartisipasi dan berkontribusi terhadap program atau upaya tersebut.

2. Ciri Pemberdayaan MasyarakatSuatu kegiatan atau program dapat dikategorikan kedalam pemberdayaan masyarakat apabila kegiatan tersebut tumbuh dari bawah dan non-instruktif serta dapat memperkuat, meningkatkan atau mengembangkan potensi masyarakat setempat guna mencapai tujuan yang diharapkan. Bentuk-bentuk pengembangan potensi masyarakat tersebut bermacam-macam, antara lain sebagai berikut :

a. Tokoh atau Pimpinan Masyarakat Disebuah masyarakat apapun baik pedesaan, perkotaan maupun pemukiman elit atau pemukiman kumuh, secara alamiah akan terjadi kristalisasi adanya pemimpin atau tokoh masyarakat. Pemimpin atau tokoh masyarakat (Toma) ini dapat bersifat formal (Camat, Lurah, Ketua RT/RW) maupun bersifat informal (Ustad, Pendeta, Kepala Adat). Pada tahap awal pemberdayaan masyarakat, maka petugas atau provider kesehatan terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan kepada para tokoh masyarakat.

b. Organisasi Masyarakat Dalam suatu masyarakat selalu ada organisasi-organisasi kemasyarakatan baik formal maupun informal,

misalnya PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, Koperasi-Koperasi dan sebagainya.

c. Pendaaan MasyarakatSebagaimana uraian pada pokok bahasan Dana Sehat, maka secara ringkas dapat digaris bawahi beberapa hal sebagai berikut. Bahwa Dana sehat telah berkembang di Indonesia sejak lama (tahun 1980-an). Pada masa sesudahnya (1990-an) dana sehat ini semakin meluas perkembangannya dan oleh Depkes diperluas dengan nama program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat).

d. Material MasyarakatSeperti telah diuraikan sebelumnya sumber daya alam adalah merupakan salah satu potensi masyarakat. Masing-masing daerah mempunyai sumber daya alam yang berbeda yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

e. Pengetahuan Masyarakat Semua bentuk penyuluhan kepada masyarakat adalah contoh permberdayaan masyarakat yang meningkatkan komponen pengetahuan masyarakat (community knowledge).

f. Teknologi Masyarakat (Community Technologi)Dibeberapa komunitas telah tersedia teknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program kesehatan. Misalnya penyaring air bersih menggunakan pasir atau arang, untuk pencahayaan rumah sehat menggunakan genteng dari tanah yang ditengahnya ditaruh kaca, untuk pengawetan makanan dengan pengasapan dan sebagainya.

3. Contoh Pemberdayaan Masyarakata. Pemberdayaan Keluarga dibidang Kesehatan dan Gizipemberdayaan keluarga yang mempunyai masalah kesehatan gizi bekerja sama menanggulangi masalah yang mereka hadapi dengan cara ikut berpartisipasi dalam memecahakan masalah yang dihadapi.

b. Pemberdayaan Masyarakat di bidang GiziTujuannya adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengurangi kelaparan dan peduli terhadap masalah gizi yang muncul dimasyarakat. Hal yang perlu diperhatikan : • Pemberdayaan ekonomi mikro, kegiatan dilaksanakan secara lintas sektoral terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan.• Advokasi untuk memperoleh dukungan, baik teknis maupun non teknis dari Pemda setempat untuk memobilisasi sumber daya masyarakat yang dimiliki.c. Pemberdayaan Petugasd. Subsidi Langsung1. Indikator Input :

a. Para pemimpin, toma formal dan informal berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.b. Ukuran besarnya dana yang digunakan dalam kegiatan yang ada, baik dana yang berasal dari kontribusi masyarakat maupun yang bersumber dari luar.c. Bahan, alat serta material yang digunakan dalam kegiatan2. Proses, misalnya sepertia. Frekuensi kegiatan penyuluhan atau sejenisb. Frekuensi kegiatan pelatihan atau sejenisc. Banyaknya kader yang telah dilatihd. Jumlah pertemuan yang terselenggara dsb3. Output, a.l. seperti a. Jumlah/jenis UKBMb. Banyaknya sasaran masyarakat yang telah memperoleh informasi bahkan telah meningkat perilaku kesehatannya.c. Jumlah keluarga yang memperoleh akses untuk income generating.4. Dampaka. Penurunan angka-angka kesakitan oleh berbagai penyakitb. Penurunan angka-angka kematian secara umumc. Penurunan angka-angka kelahiran kasard. Peningkatan status gizi balita dsb.

 UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)

PENDAHULUANPelayanan kesehatan merupakan salah satu determinan dalam mencapai masyarakat yang sehat, meskipun disadari bahwa peran lingkungan dan factor perilaku merupakan determinan yang lebih besar pengaruhnya pada kesehatan (Blum). Mengutip konsep dari H.L. Blum, secara umum pelayanan kesehatan terdiri dari empat upaya yaitu pencegahan, peningkatan kesehatan, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Dalam kaitannya dengan peningkatan dan kemajuan masyarakat. Pelayanan kesehetan ditujukan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami atau dihadapi masyarakat agar dapat terhindar dari kematian dini, kecacatan, bahkan rendahnya taraf kebugaran sehingga terjaga produktivitas penduduk.

JENIS UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)Posyandu merupakan jenis UKBM yang paling memasyarakatkan saat ini. Gerakan Posyandu ini telah berkembang dengan pesat secara nasional sejak dari tahun 1982. Saat ini telah popular di lingkungan Desa dan RW diseluruh Indonesia.

Salah satu penyebab menurunnya jumlah posyandu adalah tidak sedikit jumlah posyandu diberbagai daerah yang semula ada sudah tidak aktif lagi.

Pondok Bersalin Desa (Polindes)Pondok Bersalin Desa (Polindes) merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan pelayanan dan kesehatan ibu dan kesehatan anak lainnya. Kegiatan di Pondok Bersalin Desa antara lain melakukan pemeriksaan (Ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita), memberikan pertolongan persalinan normal yang bersih dan aman, memberikan pelayanan KB, memberikan imunisasi, penyuluhan kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu dan anak, serta pelatihan dan pembinaan kepada kader dan masyarakat.

Pos Obat Desa (POD) atau Warung Obat Desa (WOD)Pos Obat Desa merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam pengobatan sederhana terutama penyakit yang sering terjadi pada masyarakat setempat (Penyakit rakyat/penyakit endemik). Dilapangan POD dapat berdiri sendiri atau menjadi salah satu kegiatan dari UKBM yang ada. Gambaran situasi POD mirip dengan posyandu dimana bentuk pelayanannya a.l. menyediakan obat bebas dan obat khusus untuk keperluan beberapa Program Kesehatan.

Pos Gizi (Pos Timbang)Salah satu akibat krisis ekonomi adalah penurunan daya beli masyarakat termasuk kebutuhan pangan. Hal ini menyebabkan penurunan kecukupan gizi masyarakat yang selanjutnya dapat menurunkan status gizi. Dengan sasaran kegiatan yakni: 1) Bayi umur 6 – 11 bulan terutama mereka dari keluarga miskin, 2) Anak umur 12 – 23 bulan terutama mereka dari keluarga miskin, 3) Anak umur 24 – 59 bulan terutama mereka dari keluarga miskin, 4) Seluruh ibu hamil dan ibu nifas terutama yang menderita kurang gizi. Perlu ditekankan bahwa untuk kegiatan pada Pos Gizi ini apabila setelah diberikan PMT anak masih menderita Kekurangan Energi Protein (KEP) maka, makanan tambahan terus dilanjutkan sampai anak pulih dan segera diperiksakan ke Puskesmas (dirujuk).

Pos KB Desa (RW)Sejak periode sebelum reformasi upaya keluarga berencana telah berkembang secara nasional hingga ketingkat pedesaan. Sejak itu untuk menjamin kelancaran program berupa peningkatan jumlah akseptor baru dan akseptor aktif, ditingkat desa telah dikembangkan Pos KB Desa (PKBD) yang biasanya dijalankan oleh kader KB atau petugas KB ditingkat kecamatan. Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)Lingkup kegiatan oleh Poskestren adalah takjauh berbeda dengan Pos Obat Desa namun pos ini khusus ditujukan bagi para santri dan atau masyarakat disekitar pesantren yang seperti diketahui cukup menjamur di lingkungan perkotaan maupun pedesaan.

Saka Bakti Husada (SBH)SBH adalah wadah pengembang minat, pengetahuan dan ketrampilan dibidang kesehatan bagi generasi muda khususnya anggota Gerakan Pramuka untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat

dilingkungan sekitar.Sasarannya adalah para peserta didik antara lain: Pramuka Penegak dan Pandega, Pramuka Penggalang berusia 14-15 tahun dengan syarat khusus memiliki minat terhadap kesehatan. Dan anggota dewasa, yakni Pamong Saka, Instruktur Saka serta Pimpinan saka.

Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)Pos UKK adalah wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang diselenggarakan oleh masyarakat pekerja yang memiliki jenis kegiatan usaha yang sama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Kegiatannya antara lain memberikan penyuluhan kesehatan, melakukan pemeriksaan secara berkala, memberikan pelayanan kesehatan dasar, serta menjalin kemitraan.

Kelompok Masyarakat Pemakai Air (Pokmair)Pokmair adalah sekelompok masyarakat yang peduli terhadap kesehatan lingkungan teurtama dalam penggunaan air bersih serta pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh warga.

Karang Taruna Husada.Karang Taruna Husada adalah wadah kegiatan remaja dan pemuda di tingkat RW yang besar perannya pada pembinaan remaja dan pemuda dalam menyalurkan aspirasi dan kreasinya. Dimasyarakat Karang Taruna banyak perannya pada kegiatan-kegiatan sosial yang mampu mendorong dinamika masyarakat dalam pem¬bangunan lingkungan dan masyarakatnya termasuk pula dalam pembangunar, kesehatan. Pada pelaksanaan kegiatan Posyandu, gerakan kebersihan lingkungan, gotonog-royong pembasmian sarang nyamuk dan lain-lainnya potensi Karang Taruna ini sangat besar.

Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan pemerintah terdepan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sejalan dengan upaya pemerataan pelayan kesehatan diwilayah terpencil dan sukar dijangkau telah dikembangkan pelayanan melalui Puskesmas Keliling. Upaya pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam kaitan ini dipandang selaku tempat rujukan bagi jenis pelayanan dibawahnya yakni berbagai jenis UKBM sebagaimana tertera diatas.

 POSYANDU

1. POSYANDULatar Belakang Puskesmas adalah ujung tombak pemberi pelayanan kesehatan pertama di masyarakat yang diperkenalkan mulai tahun 1968. Sejak berdirinya Puskesmas banyak bentuk pemberdayaan masyarakat yang telah diselenggarakan, antara lain: Karang Balita (gizi), Pos KB Desa (KB), Pos Imunisasi (Imunisasi), Daerah Kerja Intensif Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (penyuluhan).

PengertianPosyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan, yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini dalam rangka 1) Pembinaan kelangsungan hidup anak (Child Survival) yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan hidup anak sejak janin dalam kandungan ibu sampai usia balita.

Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Posyandu didasarkan pada keputusan ber¬sama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan KBN melalui Surat Keputusan Bersama: dengan Nomor 23 tahun 1985, 21 /Men. Kes/Inst. B./IV 1985, dan 112/HK-011/ A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu, yaitu:a. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral untuk menyeleng¬garakan Posyandu dalam lingkup LKMD dan PKKb. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam mening¬katkan fungsi Posyandu serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam program-program pembangunan masya¬rakat desa.c. Meningkatkan peran fungsi LKMD dan PKK dengan meng¬utamakan peranan kader pembangunan.Tujuan penyelenggaraan PosyanduDepartemen Kesehatan (1988) telah merumuskan bahwa tujuan penyelenggaraan Posyandu adalah untuk:a. Mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita, dan angka kelahiran.b. Mempercepat penerimaan Norma Keluarga Kecil Bahagia, dari Sejahtera (NKKBS)c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembang¬kan kegiatan yang menunjang kesehatan, dand. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melaksana¬kan kegiatan lainnya yang menunjang, sesuai dengan kebutuhan.Sedangkan Dinas Kesehatan DKI (2006) merumuskan bahwa tujuan penyelenggaraan Posyandu antara lain : a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)b. Meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasarc. Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar.Penyelenggaraan PosyanduPada permulaan munculnya ide pembentukkan Posyandu, dibeberapa daerah sudah ada pos-pos pelayanan kesehatan yang melayani masyarakat, namun pada umumnya pelayanan yang diberikan hanya salah satu pelayanan kesehatan, misalnya: pos penimbangan, pos imunisasi, pos KB desa, atau pos kesehatan Untuk itu, maka Posyandu diselenggarakan berdasarkan pengembangan dari pos-pos tersebut dengan melaksanakan berbagai pelayanan kesehatan secara terpadu. Sedangkan bagi daerah yang belum ada, dihimbau untuk pembentukan yang baru.

Sedangkan kegiatan lain atau yang disebut kegiatan tambahan anatara lain:

a. Bina Keluarga Balita (BKB)b. Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA)c. Penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial Kejadian Lear Biasa (KLB), Misalanya: ISPA, DBD, Gizi buruk, Polio, Campak, Diphteri, pertusis, atau tetanus neonatorum.d. Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD),e. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD),f. Tabungan Ibu Bersalin (TABULIN)g. Tabungan Masyarakat (TABUMAS)h. Suami Siap Antar Jaga (SIAGA),i. Ambulan Desa.j. Penyehatan Air bersih clan penyehatan lingkungan pemukimank. Program diversivikasi tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, melalui Taman Obat Keluarga (TOGA),

Jenjang PosyanduMenurut "Konsep ARRIF” Jenjang Posyandu dikelompokkan menjadi empat strata: a. Posyandu Pratama (warna merah) • Belum mantap• Kegiatan belum rutin• Kader terbatasb. Posyandu Madya (warna Kuning) • Kegiatan lebih teratur• Jumlah kader minimal lima orangc. Posyandu Purnama (warna Hijau) • Kegiatan sudah teratur• Cakupan program/kegiatan baik• Jumlah kader lebih dari lima orang• Mempunyai program tambahan

d. Posyandu Mandiri (warna biro)• Kegiatan teratur dan mantap• Memiliki dana sehat clan JKM yang mantap

2. KADER KESEHATANPengertian Secara umum istilah kader kesehatan yaitu tenaga yang berasal dari masyarakat, dipilih oleh masyarakat itu sendiri dan bekerja secara sukarela untuk menjadi penyelenggara Posyandu. L.A Gunawan memberikan batasan tentang kader kesehatan:“kader kesehatan dinamakan juga promotor kesehatan desa (prokes) adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat yang bertugas untuk mengembangkan masyarakat". Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat Depkes RI memberikan batasan, bahwa:"Kader adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela ".

Dasar Pemikirana) Dari segi kemampuan masyarakat Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, khusus dalam bidang kesehatan, bentuk pelayanan kesehatan diarahkan pada prinsip bahwa masyarakat bukanlah sebagai objek, akan tetapi merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri.

b) Dari segi kemasyarakatan Perilaku kesehatan pada masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Dalam upaya untuk me¬numbuhkan partisipasi masyarakat perlu memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat, sehingga untuk mengikut¬sertakan masyarakat dalam upaya pembangunan dibidang kesehatan, harus berusaha menumbuhkan kesadaran untuk dapat memecahkan permasalahan sendiri dengan memper¬hitungkan sosial budaya setempat.

Persyaratan menjadi kaderProses pemilihan kader hendaknya melalui musyawarah dengan Masyarakat, dan Para pamong desa harus juga mendukung. Persyaratan umum yang dapat dipertimbangkan untuk pemilihan kader antara lain:a. Dapat baca, tulis dengan bahasa Indonesiab. Secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai kader c. Mempunyai penghasilan sendiri d. Tinggal tetap di desa yang bersangkutan,e. Aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun pembangunan desanya,f. Dikenal masyarakat dan dapat bekerjasama dengan masya¬rakat,g. Berwibawa,h. Sanggup membina paling sedikit 10 kepala keluarga untuk meningkatkan keadaan kesehatan keluarga.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Dr. Ida Bagus, mengenai persyaratan bagi seorang kader antara lain :a. Berasal dari masyarakat setempat b. Tinggal di desa tersebut c. Tidak sering meninggalkan tempat untuk waktu yang lamad. Diterima oleh masyarakat setempat e. Masih cukup waktu bekerja untuk masyarakat disamping mencari nafkah f. Sebaiknya yang bias baca tulis

Fungsi Kadera. Merencanakan kegiatan, antara lain: menyiapkan data-data, melaksanakan survey mawas diri, membahas hasil survey, menyajikan dalam Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), menentukan masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat, menen tukankegiatanpenanggulangan masalah kesehatan ada bersama-bersama masyarakat, membahas pembagian tugas menurut jadwal kerja.

b. Melakukan komunikasi, informasi dan motivasi, wawan¬muka (kunjungan), dengan menggunakan alat peraga dan percontohan.c Menggerakkan masyarakat: mendorong masyarakat untuk bergotong royong, memberikan informasi dan mengadakan kesepakatan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan lain-lain.d. Memberikan pelayanan yaitu,:• Membagi obat• Membantu mengumpulkan bahan pemeriksaan• Mengawasi pendatang didesanya dan melapor• Memberikan pertolongan pemantauan penyakit• Memberikan pertolongan pada kecelakaan dan lainnya5) Melakukan pencatatan, tentang:• Jumlah akseptor KB atau jumlah Pus, jumlah peserta aktif dsb• KIA: jumlah ibu hamil, vitamin A yang dibagikan dan sebagainya• Imunisasi: jumlah imunisasi TT bagi ibu hamil dan jumlah bayi dan balita yang diimunisasikan• Gizi: jumlah bayi yang ada, jumlah bayi atau balita yang mempunyai KMS, balita yang ditimbang dan yang naik timbangan.• Diare: jumlah oralit yang dibagikan, penderita yang di¬temukan dan dirujuk.6) Melakukan pembinaan keluarga mengenai lima program keterpaduan KB-kesehatan. Keluarga binaan untuk masing¬-masing kader berjumlah 10-20 KK atau sesuai dengan kemampuan kader setempat.

Tugas Kader Kader bukanlah tenaga professional melainkan hanya membantu dalam pelayanan kesehatan. Dalam hal ini perlu adanya pembatasan tugas yang diemban, baik menyangkut jumlah maupun jenis pelayanan. Adapun kegiatan pokok yang perlu diketahui oleh kader dan semua pihak dalam rangka melaksanakan kegiatan, antara lain : a. Kegiatan di Posyandu:• Melaksanan pendaftaran.• Menimbang bayi dan balita, Bumil/ ibu menyusui, WUS atau PUS,• Melaksanakan pencatatan hasil penimbangan,• Mengisi KMS• Memberikan penyuluhan.• Memberi dan membantu pelayanan.b. Kegiatan- diluar Posyandu:• Mengajak ibu-ibu untuk datang pada hari kegiatan Pos¬yandu,• Melaksanakan kegiatan yang menunjang upanya kesehatan lainnya yang sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ada, misalnya:• Pemberantasan penyakit menular.• Penyehatan rumah dan pembuangan sampah.• Pembersihan sarang nyamuk.• Penyediaan sarana air bersih.• Penyediaan sarana jamban keluarga.• Pembuatan sarana pembuangan air limbah.

3. REVITALISASI POSYANDU Permasalahan yang dirasakan pada tataran konsep dan operasionalisasi Posyandu antara lain:a) Kurang dilibatkannya anggota dan tokoh masyarakat yang secara sosial, budaya, dan ekonomi lebih potensial, memba¬tasi akses sumber daya,b) Pengertian pemberdayaan masyarakat hanya secara fisik, menghambat keterlibatan semua anggota masyarakatc) Pengertian kerelawan yang dicerna secara kaku, menghambat pemanfaatan tenaga profesional,d) Kegiatan Posyandu yang kurang variasi dan tidak partisipatif, membosankan para pengelola dan peserta,e) Penampilan Posyandu yang kurang variasi dan tidak atraktif, kurang menarik pengelola dan peserta,f) Ekspektasi peran yang berlebihan (bimbingan medis dan manajerial), membebani tugas dan tanggungjawab Puskesmas.DESA SIAGA DAN RW SIAGA

A. DESA SIAGA Latar BelakangSesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 574/Menkes/SK/ IV/2000 telah ditetapkan Visi Pembangunan Kesehatan, yaitu Indonesia Sehat 2010. Visi tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2010 bangsa Indonesia hidup dalam lingkungan yang sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, sehingga memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tingginya angka kematian, terutama kematian pada ibu (AKI) dan bayi (AKB) menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Demikian juga dengan tingginya angka kesakitan yang akhir-akhir ini ditandai dengan munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti malaria dan tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit bare yang bersifat pandemik seperti HIV/AIDS, SARS dan flu burung serta masih banyak ditemukan penyakit¬penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah. Keadaan tersebut diperparah lagi dengan timbulnya berbagai jenis ben¬cana karna faktor alam.

LANDASAN HUKUM PENGEMBANGAN DESA SIAGA1. Undang Undang Dasar tahun 1945, pasal 28 H ayat 1.2. Undang Undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang wabah penyakit menular3. Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan4. Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlin¬dungan anak5. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah6. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pern¬bangunan Keuangan antara Pusat dan pemerintah Daerah7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 574/Menkes/SK/ V/2000 Tentang Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010.8. KEPMENDAGRI No.9 tahun 2001 tentang Kader Pember¬dayaan masyarakat.PENGERTIAN DESA SIAGA

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan Desa Sehat.

TUJUAN DESA SIAGA1. Tujuan UmumTerwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya.2. Tujuan Khusus a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan.b. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyara¬kat desa adanya resiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan (bencana, wabah penyakit, kegawatdaruratan dan sebagainya). .c. Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.d. Meningkatnya kemandirian masyarakat desa dalam pem¬biayaan kesehatan.e. Meningkatnya dukungan dan peran aktif para pengampu (stakeholders) dalam mewujudkan kesehatan masyarakat desa.f. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong dirinya dibidang kesehatan.

SASARAN PENGEMBANGAN DESA SIAGAUntuk mempermudah strategi intervensi, sasaran pengembangan Desa Siaga dibedakan menjadi : 1. Semua individu dan keluarga di desa, yang diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayah desanya.2. Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku tersebut, seperti tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh perempuan dan pemuda, kader desa, serta petugas kesehatan.3. Pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, sarana, dan lain-lain, seperti Kepala Desa, Camat, para pejabat terkait, swasta, para donator, dan stakeholders lainnya.

TITIK AWAL PENGEMBANGAN DESA SIAGAPengembangan Desa Siaga dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan desa yang akan dikembangkan.

KRITERIA DESA SIAGAKriteria dari Desa Siaga adalah sebagai berikut : 1. Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang tidak memiliki akses ke Puskesmas/Pustu, dikembangkan Pos Kesehatan Desa)2. Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (misalnya Posyandu, Pos/Warung Obat Desa dan lain-lain)3. Memiliki system pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat.

4. Memiliki system pengamatan (surveilans) penyakit dan faktor-faktor resiko yang berbasis masyarakat.5. Memiliki system kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat.6. Masyarakatnya berperilaku hidup bersih dan sehat. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATANMASYARAKAT (JPKM) DAN DANA SEHAT

A. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKATPENGERTIAN JPKM1. Dalam undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 1 No.1 5JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara pra upaya. 2. Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992Pemerintah mengembangkan, membina dan mendorong jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagai cara yang dijadikan landasan setiap penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan, yang pembiayaannya dilaksanakan secara pra upaya berazaskan usaha bersama dan kekeluargaan.

TUJUAN JPKMMewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan kesehatan pari purna yang bermutu dan merata dengan mengendalikan biaya yang berasal dari peserta.

POKOK-POKOK KEGIATAN PENYELENGGARAAN JPKM1. Pengembangan Organisasi Badan penyelenggara Fungsi utama badan penyelenggaraa. Fungsi pengelolaan kepesertaan b. Fungsi penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan c. Fungsi pengelolaan keuangan d. Fungsi pengelolaan system informasi manajemen

b. Pengembangan Kepesertaan JPKMPeserta adalah mereka yang telah menyetarakan kesediaannya untuk memakai jasa pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam ikatan kontrak.Kepesertaan JPKM bersifat aktif, masyarakat melaksanakan kewajibannya untuk ikut serta memelihara kesehatan diri, keluarga dan lingkungannya seperti dinyatakan dalam pasal 5 UU no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, dan memilih secara aktif salah satu badan penyelenggara yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

3. Pengembangan Pemeliharaan KesehatanDiselenggarakan melalui suatu paket pemeliharaan kesehatan yang merupakan rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta

memulihkan kesehatan serta berkesinambungan. Paket tersebut terdiri dari :a. Paket pemeliharaan kesehatan dasarb. Paket pemeliharaan tambahan

4. Pengembangan Pengelolaan KeuanganPengelolaan keuangan dalam JPKM mempunyai dua sisi. Di satu pihak mengupayakan agar terkumpul dana seoptimal mungkin dan dilain pihak mengupayakan agar dengan dana yang terkumpul tersebut dapat dibiayai seluruh kegiatan Badan Penyelenggara yang telah terencana.

5. Pengembangan Sistem Informasi ManajemenBapel JPKM merupakan suatu organisasi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan sejumlah orang yang menjadi pesertanya.

BERBAGAI BENTUK UPAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN1. Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima pension dan keluarga2. Pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarga 3. Pemeliharaan kesehatan swasta Beberapa pengusaha swasta telah mulai menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan berdasarkan JPKM untuk golongan tertentu dari masyarakat, terutama segmen yang berpenghasilan menengah ke atas. 4. Pemeliharaan kesehatan diri oleh dan untuk masyarakat (Dana Sehat) Dana sehat adalah suatu upaya pemeliharaan kesehatan diri oleh dan untuk masyarakat umum.

MASALAH JPKM DI INDONESIA

Banyak faktor yang sebagai penyebab kenapa program JPKM belum berkembang di tanah air secara garis besar dapat dibedakan atas 5 macam :

1. Kurangnya komitmen serta dukungan politis dari pemerintah dalam mengembangkan program JPKM2. Tidak siapnya aparat yang menangani program JPKM yang dapat dilihat antara lain dari masih rendahnya pemahaman petugas tentang program JPKM. Hasil penelitian. DepKes men¬catat hanya sekitar 20% dari petugas kesehatan yang diteliti mengetahui apa yang dimaksud dengan JPKM.3. Belum berkembangnya badan pelaksanan (Bapel) JPKM. Tercatat sampai dengan akhir tahun 1998, hanya 17 Bapel JPKM saja yang telah memperoleh izin operasional4. Tidak siapnya penyelenggara pelayanan kesehatan dengan cara pembayaran yang baru, yakni yang semula menerapkan cara pembayaran tunai (fee for service) merubah menjadi cara pembayaran pra upaya (prospective payment)5. Rendahnya minat masyarakat menjadi peserta program JP-KM, yang menyebabkan intara lain masih

terjangkaunya pelayanan kesehatann adanya kebiasaan meminta bantuan dari anggota keluarga (extended family) serta rendahnya kesadaran berasuransi.

Posted by SURATMAN, SKM

Labels: Keperawatan, Kesehatan Komunitas