konsep pemberdayaan

LAPORAN PENDAHULUAN

BAB IIKAJIAN PUSTAKA

2.1 Kelembagaan (Organisasi) Pembudidaya Ikan

Kelembagaan merupakan sebagai suatu sistem norma yang

diperlukan untuk mencapai sejumlah tujuan yang dianggap penting oleh

masyarakat (Horton dan Hunt,1984. Sedangkan menurut Mubyarto

(1981) bahwa kelembagaan (institution) merupakan organisasi atau

kaidah-kaidah, baik formil maupun non formil, yang mengatur perilaku dan

tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin

sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu

Salah satu kelembagaan petani adalah tergabung dalam kelompok.

Menurut Sherif (1962:4) : kelompok adalah unit sosial yang terdiri atas

sejumlah individu yang mempunyai hubungan saling ketergantungan

sesuai dengan status dan perannya. Sedangkan menurut Bales (1950)

kelompok adalah sejumlah orang yang melakukan interaksi sehingga

saling menerima kesan atau persepsi walaupun kesan itu hanya berupa

ingatan. Selanjutnya Mc. Davis (1968) menyatakan bahwa kelompok

adalah suatu sistem yang terorganisasi terdiri atas dua orang atau lebih

yang saling berhubungan sehingga sistem tersebut melakukan fungsi.

Homans (1950) menyatakan bahwa kelompok merupakan sekumpulan

individu yang keberadaannya sebagai suatu kumpulan yang

menguntungkan individu-individu. Selanjutnya David Crech (1968)

menyatakan bahwa kelompok merupakan kumpulan orang-orang yang

melakukan interaksi kerjasama dalam rangka mencapai tujuan.

Lembaga yang bergerak dalam agribisnis perikanan salah satunya

adalah kelompok tani yang merupakan kumpulan petani yang terikat

secara informal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi lingkungan,

keakraban., kepentingan bersama, saling percaya, dan mempunyai

pimpinan untuk mencapai tujuan bersama (Samsudin (1987:125). Menurut

David Crech, (1968) Ciri-Ciri Kelompok adalah :

Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER )

10

LAPORAN PENDAHULUAN

1. adanya interaksi keanggotaan kelompok

2. adanya tujuan, perasaan dan sikap bersama

3. adanya norma atau aturan kelompok

4. adanya peran dan status

5. adanya rasa ketergantungan satu sama lain

6. adanya motivasi dan kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan

Pada umumnya sesorang memasuki sebuah kelompok, karena

kepercayaan bahwa dengan bersama-sama dengan orang lain,

kebutuhannya akan bisa terpenuhi dibandingkan dengan kalau

diusahakan sendiri.

Kelompok tani merupakan kumpulan petani yang tumbuh

berdasarkan keakraban dan keserasian serta kesamaan kepentingan

dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama

meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya.

Fungsi kelompok Tani yaitu sebagai kelas belajar mengajar, sebagai

unit produksi, sebagai wadah kerjasama, dan sebagai kelompok

usaha. Beberapa alasan Petani untuk membentuk kelompok tani adalah :

1. Banyak masalah yang harus diatasi di dalam usahatani dan masalah

tersebut mudah di atasi oleh suatu lembaga seperti menyangkut

modal usaha, pengendalian hama penyakit, pengadaan sarana

produksi dan kredit, pemasaran dan komunikasi dengan pemerintah.

2. Organisasi dapat memberikan kelanggengan usaha, karena dengan

adanya organisasi , anggota dapat bekerjasama dalam

pengembangan teknologi, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

3. Agar mampu bersaing dengan dunia luar karena itu harus terorganisir

dengan baik, sehingga mempunyai kepekaan yang tinggi setiap

menghadapi derasnya perubahan yang terjadi setiap saat.

Oleh karena itu dalam pembentukan kelompok tani harus

berdasarkan kepada : Apakah ada kebutuhan nyata yang mampu

dipenuhi bersama, Apakah layak dari segi keuangan, Apakah dapat


11

LAPORAN PENDAHULUAN

memberikan hasil dalam waktu singkat, Apakah sesuai dengan tatanan

sosial setempat, Apakah lembaga tersebut mudah dijalankan dengan

sumberdaya manusaia yang tersedia.

Pendirian kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan kekuatan

penawaran (bargainning position), peningkatan skala usaha bersama,

pengadaan pelayanan yang selama ini tidak ada serta pengembangan

kegiatan lanjutan (pengolahan, pemasaran). Selain itu karena adanya

peluang untuk mengembangkan potensi usaha tertentu, atau karena

memanfaatkan fasilitas yang disediakan pihak lain (pemerintah) yang

mensyaratkan kelembagaan kelompok tani/gapoktan.

Fungsi-fungsi Kelompok tani dalam pengembangan usaha anggota

sebagai berikut :

1) Perlindungan terhadap sangsi-sangsi yang dapat timbul dari pengaruh

lingkungan

2) Keuntungan dari kerjasama melalui usaha bersama ini terutama

berkaitan dengan realisasi “economic of large scale”

3) Perbaikan posisi pasar

4) Kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar dalam berkomunikasi

5) Memperlancar jalinan informasi dan melaksanakan berbagai inovasi

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan upaya mendorong dan memberikan

individu untuk mengambil tanggungjawab pribadi untuk meningkatkan

cara mereka melakukan pekerjaan dan kontribusinya guna mencapai

tujuan organisasi. (David Clutterbuck, 1995).

Pemberdayaan adalah upaya membebaskan seseorang dari

kendali yang kaku dan memberinya kebebasan untuk bertanggungjawab

terhadap ide-idenya, dan keputusan-keputusannya, dan tindakan-

tindakannya. (Jan Carlzon, dalam Sarah Cook & Steve Macaulay, 1996)


12

LAPORAN PENDAHULUAN

Pemberdayaan (empowerment) adalah konsep yang berhubungan

dengan kekuasaan (power). Robert Chambers, mengartikan kekuasaan

sebagai kontrol terhadap berbagai sumber kekuasaan, termasuk ilmu

pengetahuan dan informasi. Karena itu Chambers mengartikan

pemberdayaan masyarakat sebagai pengambilalihan penguasaan

terhadap pengetahuan dan informasi, sebagai salah satu sumber

kekuasaan yang penting.

Oleh karena itu pemberdayaan merupakan upaya power sharing

antara masyarakat yang selama ini memiliki akses dan kontrol terhadap

sumber-sumber kekuasaan (kaum elite/dominan) dengan kelompok yang

terpinggirkan. Kaum miskin dan perempuan dalam hal ini termasuk ke

dalam kelompok yang terpinggirkan, tidak pernah terlibat dalam sektor

publik dan menjadi penerima informasi kedua. Proses power sharing

dilakukan dengan cara memperbesar daya (empowerment) kepada pihak

yang tidak/kurang berdaya, dan mengurangi daya pihak yang terlalu

berkuasa (disempower).

Power sharing bukanlah hal yang mudah, seringkali ketika

sekelompok masyarakat berhasil diberdayakan, mereka memiliki akses

dan kontrol terhadap sumber kekuasaan, bila tidak hati-hati akan menjadi

kelompok elite baru. Sedangkan kelompok yang selama ini berkuasa

akan sangat sulit membagikan sumber kekuasaannya kepada pihak lain.

Pendekatan yang dilakukan dengan penyadaran kritis terhadap nilai-nilai

kemanusiaan sebagai kontrol sikap dan perilaku, menjadi satu alternatif

untuk mengatasi hal tersebut.

Untuk mewujudkan hal di atas, tentu saja partisipasi masyarakat

menjadi penting. Partisipasi dalam proses pembangunan memungkinkan

kelompok marginal termasuk kaum miskin dan perempuan mempunyai

kesempatan untuk mendapatkan informasi dan diperlakukan dengan adil

dan setara. Sedangkan bagi kelompok elite dengan berpartisipasi


13

LAPORAN PENDAHULUAN

merupakan salah satu upaya membagikan sumber kekuasaan

(pengetahuan, informasi, dll) kepada kelompok lainnya.

Sebagai salah satu prinsip demokrasi, partisipasi warga

merupakan keharusan untuk mengontrol penyalahgunaan kekuasaan

oleh para pemimpin, menyampaikan aspirasi dan memberikan masukkan

dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan warga

(publik). Bentuk-bentuk partisipasi warga yaitu keterlibatan masyarakat

dalam organisasi sosial kemasyarakatan (organisasi sipil), kesediaan

masyarakat untuk memberikan opini yang menyangkut kepentingan

publik, dalam program pembangunan, dalam proses pengambilan

keputusan publik,dalam pemilihan kepemimpinan lokal,dsb.

Dalam kontek pemberdayaan mekankan pada membangkitkan

kesadayaan masyarakat . Keswadayaan bertalian dengan proses

menjadikan berdaya, “berdiri atas kaki sendiri”, “self-supporting” atau “self-

reliant”, dalam segala aspek kehidupan - ekonomi, sosial, budaya, politik –

yang mencakup individu maupun kelompok, dan diperluas kepada

masyarakat dan negara. Dengan mencakup konsep independen, maka

keswadayaan merupakan konsep sosial-politik, yang dengan sendirinya

mengandung makna kekuasaan atau hubungan kekuasaan. Dengan

menyoroti keswadayaan yang berkembang dan terwujud pada individu

dan/atau kelompok, seperti kelompok/organisasi akar rumput (community-

based organizations atau CBO), Lembaga Swadaya Masyarakat atau

LSM, serta kelompok/organisasi yang sekarang lebih dimasukkan dalam

kategori “civil society organizations” atau CSO. Kemudian pada tingkat

makro dengan melihat kepada lingkungan pemerintahan (eksekutif,

legislatif, yudikatif) dan “elit” politik (tingkat yang mempunyai kekuasaan

untuk mengambil keputusan) yang kondusif bagi terbentuknya

keswadayaan tersebut. Yang dimaksud disini adalah tingkat yang

biasanya disebut “enabling environment”.


14

LAPORAN PENDAHULUAN

Dalam pengembangan ekonomi masyarakat, pengetahuan tentang

pranata (institutions) dan kebudayaan suatu masyarakat dalam

perkembangan ekonominya sangat diperlukan. Dasar filsafat konsep

keswadayaan adalah ungkapan-ungkapan yang sudah umum diketahui,

seperti: “ Untuk membantu seseorang/sekelompok agar maju, janganlah

beri ikan, tapi berilah kail”. “Lebih baik menjadi ‘bos’ kecil, daripada

pegawai/kuli (dengan gaji) besar”. “Everything is in God’s hands, but God

helps those, who help themselves”.

Mulai dengan keswadayaan pada tingkat individu, kita melihat ada

hubungan erat dengan keadaan kwalitas manusia dalam suatu

masyarakat, yang biasanya diukur dengan “human development index”

(HDI) atau Indeks pengembangan manusia (IPM). Indonesia termasuk

negara dengan HDI rendah, yang bertalian dengan tingkat pendidikan,

kesehatan fisik dan keadaan ekonomi, yang semuanya termasuk rendah.

Pada hemat saya masih ada ciri-ciri lain yang menyulitkan

berkembangnya masyarakat Indonesia dengan lebih cepat, dan keluar

dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ciri-ciri ini adalah keengganan

untuk “menangguhkan kenikmatan sekarang, agar dapat keuntungan di

hari kemudian”, kecenderungan memilih jalan pintas (Koentjaraningrat),

mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi, serakah dan ingin

untung sendiri, egois, keuletan rendah, kecenderungan boros dan hidup

bergaya konsumtif.

2.3 Partisipasi Anggota Kelompok

Partisipasi anggota merupakan salah satu wujud peran serta

anggota dalam Kelompok. Partisipasi mengandung potensi untuk

membina kerja sebuah kelompok atau organisasi. Menurut Davis dan

John (1994 : 124), partisipasi merupakan keterlibatan mental dan

emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka


15

LAPORAN PENDAHULUAN

untuk memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan berbagai

tanggung jawab pencapaian tujuan.

Tipe partisipasi menurut Ropke (1995 : 82 –83) dapat dibagi menjadi

tiga tipe yaitu kontribusi sumber daya, pengambilan keputusan, dan

pembagian benefit, seperti dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Tipe partisipasi AnggotaSumber : Ropke, 1995

Para anggota yang tidak terbagi dalam benefit tidak akan

menggiurkan sumberdaya, benefit tidak akan diproduksikan buat anggota,

jika mereka tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam pembuatan

keputusan. Partisipasi anggota pada kelompok dapat dipertahankan dan

meningkat, jika ada kesesuaian pada ketiga jalur tersebut di atas yaitu :

1) Adanya kesesuaian antara anggota dengan program, yaitu antara

kebutuhan dan pelayanan dengan sumber daya yang tersedia sebagai

output program

2) Adanya kesesuaian antara program dengan manajemen yaitu program

yang ditugaskan oleh anggota dengan kemampuan manajemen.

3) Adanya kesesuaian antara anggota dengan pengurus yaitu pihak

pengurus dalam mengambil keputusan harus sesuai permintaan


16

Partisipasi Partisipasi

SumberdayaSumberdaya

Pembuat KeputusanPembuat Keputusan

BenefitBenefit

LAPORAN PENDAHULUAN

anggota. Jika ketiga jalur tersebut terjadi kesesuaian maka akan

terjadi efektivitas partisipasi.

Pemaknaan konsep partisipasi dalam wacana pembangunan,

cenderung menjadi semakin teknis (instrumental) meskipun seringkali

dihubungkan dengan konsep pemberdayaan dan perubahan sosial.

Terjadi gradasi perbedaan pengertian terhadap peristilahan ini, tergantung

dari latar belakang orang yang memaknainya. Akhirnya bagaimana

aplikasi partisipasi akan berbeda, apabila pengertian tentang terminologi

tersebut berbeda.

Berdasarkan pengalaman di Indonesia, pengertian partisipasi yang

diartikan sebagai mobilisasi masih sering terjadi, dimana program

pembangunan dianggap berhasil mendorong partisipasi apabila bisa

mengerahkan keterlibatan masyarakat dalam jumlah besar (massal)

meskipun dengan cara-cara yang tidak partisipatif.

Dalam wacana pembangunan, mengapa terminologi partisipasi

sangat melekat dengan terminologi pemberdayaan? Apakah

pengembangan partisipasi berarti dengan sendirinya adalah proses

pemberdayaan? Ataukah pengembangan partisipasi harus disertai

dengan proses pemberdayaan? Dalam kenyataannya, pengembangan

partisipasi tidak selalu berarti demokratisasi, karena ada jenis-jenis

partisipasi yang bersifat teknis/instrumental. Karena itu, partisipasi teknis

tidak dapat dihubungkan dengan pemberdayaan karena proses

pemberdayaan jelas tidak akan terjadi tanpa adanya agenda

demokratisasi komunitas. Sebab pengembangan partisipasi, bisa saja

dilakukan tanpa pemberdayaan . partisipasi juga tidak selalu mendorong

proses pemberdayaan. Sama seperti konsep partisipasi, konsep

pemberdayaan dalam pembangunan seringkali disalahartikan (dikebiri

pemaknaannya) menjadi teknis. Pemberdayaan diartikan sebagai

peningkatan kemampuan (bahkan keterampilan masyarakat yang tidak

dalam konteks perubahan komunitas dan demokratisasi.


17

LAPORAN PENDAHULUAN

Pemberdayaan, adalah proses yang sangat politis, karena

berhubungan dengan upaya mengubah pola kekuasaan dan mereka

bekerja dengan kerangka pemberdayaan berarti menentang kelompok

pro-status quo yang pastinya tidak begitu saja bersedia melakukan

perubahan (dalam arti power sharing). Proses pemberdayaan selalu

memerlukan proses demokratisasi, atau sebaliknya proses demokratisasi

selalu memerlukan proses pemberdayaan. Pengembangan demokrasi

hanya akan berhasil jika masyarakat berhasil mengidentifikasi hal-hal

yang tidak demokratis dan secara bertahap melakukan perubahan

terhadapnya agar menjadi lebih demokratis. Hal ini membutuhkan

kesadaran masyarakat mengenai adanya aktor-aktor yang sangat

berkuasa (powerfull), di berbagai level yang berbeda, yang memiliki

kepentingan dan kemungkinan besar akan menolak usaha-usaha

perubahan tersebut.

Adanya sebagian orang yang memiliki akses dan kontrol besar

terhadap sumber-sumber kekuasaan, dibandingkan orang yang lain

merupakan struktur ketimpangan, sedangkan orang yang dirugikan

disebut sebagai kelompok terpinggirkan atau kelompok lemah.

Pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan untuk orang atau

sekelompok orang yang mempunyai akses dan kontrol yang terbatas

terhadap berbagai sumber kekuasaan. Pemberdayaan adalah upaya yang

ditujukan untuk orang atau sekelompok orang yang terpinggirkan. Tujuan

pembedayaan adalah untuk mengembangkan struktur masyarakat yang

seimbang dan adil.

Di tingkat negara, agenda besar pemberdayaan berarti upaya untuk

mengembalikan pola hubungan kekuasaan antara rakyat dengan elite

politik ke dalam kerangka demokrasi. Masyarakat yang lemah, tidak

mampu melindungi kekuasaannya, bahkan tidak memiliki kesadaran kritis

terhadap hak-hak dan kedaulatannya, disebut masyarakat yang tidak

berdaya. Sedangkan negara, atau dalam hal ini elite politik yang memiliki


18

LAPORAN PENDAHULUAN

kekuasaan tanpa terbatas, disebut sebagai pihak yang sangat berkuasa.

Sementara, di tingkat komunitas, masyarakat miskin yang marjinal adalah

kelompok yang tidak berdaya, sedangkan kelompok elite yang dominan

adalah kelompok yang sangat berkuasa.

Menurut Chambers, pembangunan adalah upaya untuk

mengembangkan tatanan hidup yang lebih baik (komunitas,nasional,

maupun global), yang berarti adalah berbagi kekuasaan (power sharing)

untuk mengembangkan keseimbangan. Pemberdayaan adalah upaya

untuk mewujudkan power sharing, dengan cara memperbesar daya

(empowerment) kepada pihak yang tidak/kurang berdaya. Dan

mengurangi daya pihak yang terlalu berkuasa. Pengertian Pemberdayaan

di Tingkat Komunitas Lokal adalah :

Proses pengembangan hubungan yang lebih setara, adil, dan

tanpa dominasi di suatu komunitas. Pemberdayaan memerlukan

proses penyadaran kritis masyarakat tentang hak-hak dan

kewajibannya. Pemberdayaan juga memerlukan proses

pengembangan kepemimpinan lokal yang egaliter dan memiliki

legitimasi pada rakyatnya.

Proses untuk memberi daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang

lemah, dan mengurangi kekuasaan (disempower) kepada pihak yang

terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan.

Membutuhkan pembagian kekuasaan (power sharing) antara

kepemimpinan lokal dengan masyarakat secara adil. Pembagian

kekuasaan yang adil berarti adalah penyelenggaraan sistem

demokrasi di tataran komunitas (community democracy).

Dalam wacana pembangunan, mengapa terminologi partisipasi

sangat melekat dengan terminologi pemberdayaan? Apakah

pengembangan partisipasi berarti dengan sendirinya adalah proses

pemberdayaan? Ataukah pengembangan partisipasi harus disertai

dengan proses pemberdayaan? Dalam kenyataannya, pengembangan


19

LAPORAN PENDAHULUAN

partisipasi tidak selalu demokratisasi, karena ada jenis-jenis partisipasi

yang bersifat teknis/instrumental. Karena itu, partisipasi teknis tidak dapat

dihubungkan dengan pemberdayaan karena proses pemberdayaan jelas

tidak akan terjadi tanpa adanya agenda demokratisasi komunitas. Sebab,

pengembangan partisipasi bisa saja dijalankan tanpa pemberdayaan.

Partisipasi juga tidak selalu mendorong proses pemberdayaan. Sama

seperti konsep partisipasi, konsep pemberdayaan seringkali dikebiri

pemaknaannya menjadi teknis. Pembedayaan seringkali diartikan sebagai

peningkatan kemampuan (bahkan keterampilan) masyarakat yang tidak

dalam konteks perubahan komunitas dan demokratisasi.

Pemberdayaan adalah proses yang sangat politis, karena

berhubungan dengan upaya mengubah pola kekuasaan dan mereka yang

bekerja dengan kerangka pemberdayaan berarti menantang kelompok pro

status quo yang pastinya tidak begitu saja bersedia melakukan perubahan

(dalam arti power sharing). Proses pemberdayaan selalu memerlukan

proses demokratisasi, atau sebaliknya, proses demokratisasi selalu

memerlukan proses pemberdayaan. Pengembangan demokrasi hanya

akan berhasil jika masyarakat berhasil mengidentifikasi hal-hal yang tidak

bersifat demokratis dan secara bertahap melakukan perubahan

terhadapnya agar menjadi lebih demokratis. Hal ini membutuhkan

kesadaran masyarakat mengenai adanya aktor-aktor yang sangat

berkuasa, di berbagai level yang berbeda, yang memiliki kepentingan dan

kemungkinan besar akan menolak usaha-usaha perubahan tersebut.

2.4 Pelatihan

Yoder Mangkunegara, (2000) membedakan antara istilah pelatihan

(training) dan pengembangan (development), dimana pelatihan ditujukan

untuk pegawai pelaksana dan pengawas. Sedangkan pengembangan

ditujukan untuk pegawai tingkat manajemen. Sementara itu Umar (2000),

melihatnya dari segi waktu, dimana pelatihan (training) ditujukan pada


20

LAPORAN PENDAHULUAN

kebutuhan saat ini untuk dapat menguasasi berbagai keterampilan dan

teknik pelaksanaan kerja, sedangkan pengembangan bertujuan untuk

menyiapkan pegawainya agar siap memangku jabatan dimasa yang akan

datang.

Nadler sebagai orang yang pertama kali mencetuskan istilah

Human Resource Development (HRD) tahun 1969, membedakan antara

pengertian Training, Education, dan Development (dalam Atmosoeprapto,

2000) sebagai berikut :

Training : learning to present job (belajar yang ada kaitannya

dengan pekerjaan yang ditangani saat ini).

Education : learning to prepare the individual for a different but

identified job (belajar untuk persiapan melakukan pekerjaan yang

berbeda tetapi

teridentifikasi).

Development : learning for growth of the individual but not related

to a specific present or future job (belajar untuk perkembangan

individu, tetapi

tidak berhubungan dengan pekerjaan tertentu saat ini atau yang

akan

datang).

Selanjutnya Notoatmodjo (1998) membedakan pendidikan dengan

pelatihan seperti terlihat dalam tabel 2.1.

Tabel 3.1 Perbedaan antara Pendidikan dengan Pelatihan

Faktor pembeda Pendidikan Pelatihan1. Pengembangan kemampuan Menyeluruh (overall) Khusus (specific)2. Area kemampuan (penekanan) Kognitif,afektif,psikomotor Psikomotor3. Jangka waktu pelaksanaan Panjang Pendek4. Materi yang diberikan Lebih umum Lebih khusus5. Metode belajar Konvensional Inkonvensional6. Penghargaan akhir proses Gelar (degree) SertifikatSumber : Notoatmodjo, 1998

Jadi pendidikan, pelatihan dan pengembangan merupakan istilah

yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang


21

LAPORAN PENDAHULUAN

diselenggarakan untuk mencapai pemuasan skill, pengetahuan dan sikap-

sikap pegawai atau anggota organisasi.

Pendidikan dan latihan adalah suatu proses yang akan

menghasilkan suatu perubahan perilaku peserta yang berbentuk

peningkatan kemampuan kognitif, afektif ataupun psikomotor. Dampak

lain yang akan ditimbulkan adalah peningkatan produktivitas kerja baik

secara kualitas maupun kuantitas, meningkatnya semangat kerja (Asnawi,

1999).

Pelatihan akan bermanfaat bagi sebuah organisasi apabila

kebutuhan pelatihan itu dianalisis pada saat dan waktu yang tepat (Irianto,

2001). Karena pelatihan hanya bermanfaat dalam situasi pada saat para

pegawai kekurangan kecakapan dan pengetahuan (Gomes, 2000).

Sedangkan menurut Tovey, analisis kebutuhan pelatihan merupakan

upaya pemahaman analitis tentang situasi tempat kerja untuk secara

spesific menentukan kebutuhan pelatihan apa yang harus dipenuhi

sehingga dana, waktu dan segala usaha tidak terbuang percuma (dalam

Irianto, 2001). Berikut ini ada beberapa pendapat para ahli mengenai

pengertian pelatihan, antara lain sebagai berikut :

Menurut Inpres Nomor 15 tahun 1974 tentang Pelaksanaan

Keppres Nomor 34 tahun 1972: Pelatihan adalah bagian dari

pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan

meningkatkan ketrampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku,

dalam waktu yang relatif singkat dan metodenya mengutamakan

praktek daripada teori”.

Berdasarkan Kep. Menkes RI Nomor 725 / Menkes / SK / V / 2003:

Pelatihan adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan

kinerja, profesionalisme dan atau menunjang pengembangan karier

tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Menurut H. John Bernadin dan Joyce E.A. Russel, Mc. Grill Hills,

(1993): Pelatihan merupakan beberapa usaha untuk memperbaiki


22

LAPORAN PENDAHULUAN

performance pegawai di tempat kerjanya atau yang berhubungan

dengan hal tersebut. Agar efektif pelatihan harus melibatkan

pengalaman belajar, merupakan rencana organisasi dan dibentuk

untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan. Jadi pelatihan harus

dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi yang dihubungkan

dengan tujuan pegawai”.

Menurut Armstrong (1991) “ Training is A planned process to

modify attitude, knowledge or skill behavior through learning

experience to achieve effective peformance in an activity or of

activities’

Menurut Bambang Wahyudi, (1994) : Pendidikan atau belajar

merupakan perubahan tingkah laku secara relatif permanen, sebagai

hasil dari pengalaman dan pelatihan yang dilakukannya”. Pemahaman

tentang teori belajar akan sangat berguna dalam menjamin

keberhasilan suatu program pelatihan.

Menurut Nitisemito (1994) “ Pelatihan adalah suatu kegiatan dari

usaha yang bermaksud untuk dapat memperbaiki dan

mengembangkan sikap, tingkah laku, ketrampilan dan pengetahuan

dari para karyawan yang sesuai dengan keinginan usaha yang

bersangkutan.”

Menurut Simamora (1997) “Pelatihan adalah proses sistematik

pengubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah guna

meningkatkan tujuan-tujuan organisasional.”

Menurut Bernardin & Russell (dalam Gomes, 2000) pelatihan

adalah setiap usaha untuk memperbaiki performan pekerja pada

pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu

pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Pelatihan lebih

berkaitan dengan peningkatan keterampilan karyawan yang sudah

menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu sehingga lebih

menekankan pada keterampilan (skill). Pelatihan merupakan cara


23

LAPORAN PENDAHULUAN

terpadu yang diorientasikan pada tuntutan kerja aktual, dengan

penekanan pada pengembangan skill, knowledge dan ability.

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa pelatihan bukanlah merupakan suatu tujuan, tetapi merupakan

suatu usaha untuk meningkatkan tanggung jawab mencapai tujuan usaha.

Pelatihan merupakan proses keterampilan kerja timbal balik yang bersifat

membantu, oleh karena itu dalam pelatihan seharusnya diciptakan suatu

lingkungan di mana para petani/kelompok tani dapat memperoleh atau

mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang

spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan, sehingga dapat mendorong

mereka untuk dapat bekerja lebih baik. Pelatihan adalah suatu proses

yang sistematis untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dari

sikap yang diperlukan dalam melaksanakan tugas seseorang serta

diharapkan akan dapat mempengaruhi penampilan kerja baik orang yang

bersangkutan maupun organisasi tempat bekerja.

2.5 Perubahan Paradigma dan Pendekatan Pembangunan Perikanan

Pembangunan ekonomi sebelum ini dilaksanakan dengan

berorentasi pada pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam

(resource – based – development), terutama SDA dengan cara

pengolahan yang terpusat pada pemerintahan pusat. Dengan pendekatan

resource based development tersebut, system tata nilai norma dan hak-

hak adat masyarakat (entitlement) banyak terabaikan, sehingga hasil

pembangunan bukan saja tidak dapat dinikmati oleh masyarakat bahkan

masyarakat banyak menanggung beban masalah lingkungan akibat

pembangunan.

Dalam kaitan ini, masyarakat hanya sebagai obyek bukan sebagai

obyek atau pelaku pembangunan. Paradigma dengan pendekatan seperti

ini lebih dikenal dengan paradigma eksklusif sosial.


24

LAPORAN PENDAHULUAN

Kebalikan dari paradigma eksklusif sosial adalah paradigma inklusi

sosial (social Inclusion Paradigma) dengan orientasi pada sosial based

development, yang melibatkan masyarakat dalam semua proses

pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi main

stakeholders yang akan memperoleh manfaat sosial (social Benefit)

terbesar dalam pembangunan menjadi sangat penting. Di dalam

paradigma ini, kearifan lokal (Indigeneous Knowledge), seperti hak-hak

kepemulihan (property right), hak ulayat (territorial user right) dan hak-hak

perolehan rakyat (entitlement) serta kelembagaan lokal (local instution)

lainnya menjadi perhatian utama.

2.6 Model Kelembagaan Agribisnis Perikanan

Pengembangan agribisnis Perikanan secara utuh dan menyeluruh

dari mulai penyediaan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan

pemasaran akan memberikan beberapa keuntungan yaitu: pertama,

memberi nilai tambah bagi petani dalam melakukan usaha taninya; kedua,

mengoptimalkan pemanfaatan SDA; ketiga, mendorong dan memperkuat

kemampuan petani untuk meningkatkan kinerja; keempat, dapat

mendorong dalam mengembangkan dan memperkuat organisasi petani;

kelima, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai

tambah hasil perikanan dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan bahan

baku industri

Untuk dapat berkembangnya system dan usaha agribisnis

Perikanan memerlukan penguatan kelembagaan baik kelembagaan

petani, maupun kelembagaan usaha dengan pemerintah yang berfungsi

sesuai dengan perannya masing-masing.

Model kelembagaan dalam pengembanagn agribisnis Perikanan

dibangun dengan mempertimbangkan tujuh prinsip dasar, sebagai berikut:

1) Prinsip kebutuhan. Kelembagaan yang dibangun dibutuhkan secara

fungsional. Keberadaannya tidak dipaksakan, jika fungsi-fungsi dalam

setiap subsistem agribisnis telah memenuhi kebutuhan,


25

LAPORAN PENDAHULUAN

2) Prinsip efektivitas. Kelembagaan hanyalah sebuah alat, bukan tujuan.

Sebagai alat maka elemen kelembagaan yang dikembangkan di setiap

subsistem agribisnis haruslah efektif untuk upaya pencapaian tujuan

yang diinginkan;

3) Prinsip efisiensi, Penumbuhan elemen kelembagaan harus dipilih

opsi yang paling efisien, yaitu yang relatif paling murah, mudah, dan

sederhana namun tetap mampu mendukung pencapaian tujuan.

4) Prinsip fleksibilitas. Kelembagaan yang dikembangkan disesuaikan

dengan sumberdaya yang tersedia dan budaya setempat. Soal nama

lembagapun tidak boleh dipaksakan jika sudah ada nama yang

melembaga di masyarakat;

5) Prinsip manfaat. Kelembagaan yang dikembangkan adalah yang

mampu memberikan manfaat paling besar bagi petani dan masyarakat

pedesaan;

6) Prinsip pemerataan. Kelembagaan yang dikembangkan memberikan

pembagian benefit (sharing system) secara proporsional kepada setiap

petani dan pelaku agribisnis lainnya di pedesaan;

7) Prinsip keberlanjutan. Kelembagaan agribisnis Perikanan yang

dikembangkan diharapkan akan terus berjalan meskipun keterlibatan

lembaga jasa penunjang (lembaga pemerintah daerah dan lembaga

keuangan) secara langsung telah berkurang.

Sedangkan Gapoktan merupakan wadah kerjasama antara

kelompok tani yaitu kumpulan dari beberapa kelompok tani yang

mempunyai kepentingan bersama dalam pengembangan komoditas

usaha untuk menggalang kepentingan bersama. Untuk meningkatkan

skala usaha dan peningkatan usaha kearah komersial kelompok tani

dapat dikembangkan melalui kelompok kerjasama dengan membentuk

Gapoktan. Gapoktan merupakan suatu proses lanjut dari lembaga petani

yang sudah berjalan baik. Tugas gapoktan adalah mengkoordinasi

lembaga-lembaga fungsional yang ada dibawahnya. Oleh karena itu


26

LAPORAN PENDAHULUAN

keberadaan Gapoktan dalam meningkatkan efiensni pemasaran dan

penilangkatkan nilai tambah Sangat menentukan.

2.7 Pengembangan Jaringan Usaha

Berbagai jenis jaringan usaha antara kelompok pembudiadaya

ikan atau Gapoktan dalam pengembangan usaha Perikanan dapat

berbentuk antara lain:

a. Jaringan produksi

* Kegiatan sebuah jaringan untuk mengkoordinasikan perencanaan

dan pengembangan produk, serta memperbaiki proses produksi.

* Menggabungkan keahlian khusus masing-masing usaha membentuk

produk baru, peralatan, sistem produksi dan lainnya, membuat

produk unggul yang memiliki daya saing.

b. Jaringan pemasaran

Bekerja sama untuk memperkuat posisi tawar-menawar dengan

pembeli dan memenangkan persaingan pemasaran.

c. Jaringan pelayanan

Kelompok perusahaan kecil bergabung dalam pembiayaan untuk jasa

tertentu: pelatihan, informasi, teknologi, manajemen konsultasi atau

jasa konsultasi ahli, misalnya : Pelatihan bersama dan lain-lain.

d. Jaringan Kerja Sama

Kerja sama pembelian, peningkatan tenaga kerja, pengembangan

produk dan kerja sama produk, kerja sama penjualan dan pemasaran

e. Memecahkan Tantangan kleompok atau Gapoktan dengan

Jaringan Usaha

Tantangan berupa terbatasnya akses terhadap jasa profesional :

Konsultasi Manajemen, Akuntansi, Penelitian Pasar dan konsultasi

lainnya.


27

LAPORAN PENDAHULUAN

Terbatasnya untuk memperoleh informasi pasar, akses untuk

memperoleh modal, terbatasnya memperoleh kontrak besar karena

kekurangan sumber daya handal dan terbatasnya kemampuan untuk

bersaing dengan perusahaan lain yang masuk ke pasar lokal.

f. Jaringan antar kelompok/Gapoktan, Swasta dan BUMN. Jaringan

kerja sama di bidang harga dan mutu pelayanan, sistem pembayaran,

cara pengepakan, cara pengiriman barang, cara pemasaran,

pembelian bersama, permodalan dan pengadaan barang dan bidang

lainnya.

Peran Pemerintah agar menciptakan iklim yang kondusif berupa

model kemitraan atau pola kemitraan, sarana prasarana berupa lembaga

konsultan dan advokasi, menyediakan lembaga pendidikan dan pelatihan

guna mempersiapkan Gapoktan hingga siap bermitra. Hal ini penting

agar supaya usaha besar tidak enggan atau harus bekerja keras membina

kelompok tani atau gapoktan hingga pantas menjadi mitranya.

Dalam rangka mengoptimlakan dan mengatasi masalah

kekurangan permodalan dan pengembangan usaha kelompok/Gapoktan,

maka pengembangan jaringan antara Gapoktan perlu di tingkatkan;

melalui :

1. Jaringan usaha yang akan menghubung-hubungkan sentra-sentra

usaha Gapoktan dan anggotanya ke dalam suatu jaringan yang

berbasis teknologi informasi untuk terbentuknya jaringan pasar

domestik dan antara sentra-sentra usaha Gapoktan.

2. Suatu jaringan yang diusahakan untuk siap bersaing dalam era global

dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen

yang relatif modern sebagaimana dimiliki perusahaan-perusahaan

swasta yang besar.

3. Jaringan usaha antara Gapoktan ini harus didukung oleh oleh jaringan

telekomunijkasi, jaringan pembiayaan, jaringan usaha dan

perdagangan, jaringan advokasi usaha, jaringan saling ajar serta


28

LAPORAN PENDAHULUAN

jaringan sumberdaya lainnya seperti jaringan hasil riset dan tenologi

berbagai inovasi baru, informasi pasar, kebijakan dan intelejen usaha

yang adil dan merata.

4. Jaringan usaha akan menghimpun para pelaku usaha anggota dan

usaha Gapoktan di dalam jaringan yang terhubung secara elektronik.

Jaringan telekomomunikasi terbukti berperan penting dalam

pengembangan ekonomi. Ada korelasi positif antara pengembangan

telekomunikasi dengan perkembangan ekonomi. Oleh sebab itu salah

sdatu upaya yang harus digalang oleh Gapoktan.

Dengan dukungan informasi yang cepat, tepat dan akurat, akan

sangat bermafaat dalam pengembangan usaha Gapoktan. Misalnya

kontrol kualitas dan koordinasi produksi perlu didukung sistem informasi.

Melihat potensi ekonomi Gapoktan dan anggotanya perlu didukung oleh

beberapa pembangunan infrastruktutt usaha yang memadai. Infratruktur

yang dimaksud adalah infrastruktu telekomunikasi, infrastruktur jaringan

pendukung usaha, infrastruktur jaringan pembiayaan yang pada gilirannya

aka mendorog pengembangan infrastruktur jaringan perdagangan dan

jasa.

2.8 Membangkitkan Partisipasi Anggota Dalam Kelompok

Pola pengembangan partisipasi Anggota, terutama pembudiaya

ikan, perlu dirancang dengan pendekatan "sistem"; Dengan pendekatan

ini, setidak-tidaknya melibatkan beberapa komponen terkait. Di antaranya

adalah petani (individu atau kelompok), sistem nilai dan norma,

kelembagaan sosial dan agen pembaharu dengan program

pembaharuannya. Tinggi rendahnya partisipasi merupakan hasil interaksi

antara komponen-komponen tersebut. Masing-masing komponen tersebut

mungkin bersifat menarik, mendorong, membatasi bahkan ada yang

bersifat menghambat. Pola pengembangan partisipasi yang


29

LAPORAN PENDAHULUAN

sesungguhnya adalah membina keharmonisan di antara komponen-

komponen tersebut sebagai suatu kesatuan fungsional. Untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sesuai model

yang diajukan, dapat digunakan kerangka konsep berikut ini:

a. Partisipasi perlu dikembangkan dengan pola prosesional, yakni

komunitas atau kelompok sasaran diharapkan berperan serta aktif

pada berbagai tahap dalam proses aktivitas, mulai dari

perencanaan, sampai pada penilaian dan menikmati hasilnya.

b. Untuk itu upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan petani atau dalam bidang yang diharapkan

partisipasinya adalah merupakan syarat keharusan. Hal ini

dimaksudkan bahwa motivasi berpartisipasi merupakan swakarsa

untuk menolong diri sendiri dalam mengatasi kesulitan ekonominya.

c. Program-program pembangunan sosial ekonomi, yang hendak

dikembangkan perlu memperhatikan:

Kebutuhan petani dan masalah-masalah yang sedang dihadapi,

sehingga keikutsertaan mereka dalam merencanakan,

melaksanakan dan seterusnya, adalah merupakan ikhtiarnya

sendiri dalam memenuhi kebutuhannya.

Aspek kelayakan program ditinjau dari kemampuan

individu/kelompok yang akan berpartisipasi dan daya dukung

potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

Aspek keterwakilan kelompok kepentingan dari pihak-pihak

yang

berpartisipasi, selain petani. Aspek kesesuaian normatif antara

nilai yang terkandung dalam program dengan norma-norma

pokok yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini diperlukan

program yang dapat membawa dampak perubahan sistem

norma sosial secara tidak langsung dan dapat membentuk sikap

dan perilaku yang lebih terbuka dalam menerima perubahan.


30

LAPORAN PENDAHULUAN

Aspek stimulus yang secara langsung dapat dirasakan

manfaatnya oleh semua pihak dalam jangka pendek.

d. Keterlibatan agen pembaharu dari luar komunitas hanya sejauh

memberikan dorongan dan membantu kemudahan warga

komunitas, dan bukan berperan sebagai pelaku utama.

Pola pengembangan kelembagaan seperti telah dikemukakan itu

pada dasarnya dimaksudkan untuk menggerakkan pola partisipasi

prosesional bagi semua pihak yang diharapkan keikutsertaannya.

Terutama bagi kelompok sasaran (petani), perlu diberikan peran-peran

tenentu yang memungkinkan mereka belajar meningkatkan pengetahuan

dan keterampilannya dalam keikutsertaannya, sehingga kemandirian

kelompok sasaran secara efektif terbentuk melalui proses-proses

manajemen, di samping melalui upaya pendidikan dan latihan khusus

yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut.

Partisipasi anggota dalam kelompok akan meningkatkan

kepercayaan diri, kebanggaan dan kepuasan atas hasil yang dicapai. Agar

dapat meningkatkan partisipasi maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

1. Perlu di sadari bahwa partisipasi berjalan secara bertahap , karena

dipengarhui oleh budaya, keterampilan, kepercayaan diri, kejujuran

dan perhatian terhadap orang lain.

2. Keberhasilan usaha yang nyata merupakan unsur yang

menentukan tingkat partisipasi.

3. Harus ada usaha pembinaan agar anggota dapat berpartisipasi

yang membangun.

4. Menciptakan semangat karena semangat adalah pemacu untuk

untuk menggerakan kegiatan. Semangat dapat dimantapkan

dengan kebebasan menentukan tujuan, berdaya cipta, be;lajar dan

adanya pengakuan, Rasa terima kasih, dan umpan balik yang

positif.


31

LAPORAN PENDAHULUAN

5. Mulailah dengan program yang kecil-Kecilan, , dengan program

yang dimulai secara sederhana akan dapat hasil yang lebih baik

karena pengelolaan lebih mudah dan intennsif dalam

mengelolanya.

6. Berhati-hatilah dengan peran pihak luar, yang mungkin

mengganggu keharmonisan kelompok.

7. Ajarilah petani dengan dengan percobaan kecil-kecilan untuk

menyakini teknologi yang akan diterapkan.

8. Diupayakan membangun jenjang kepemimpinan yang

menggambakan banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan

program

9. Jangan memamerkan kekayaan priogram, karena dengan bantuan

dana yang besar semangat kesukarelaan akan turun, dan akan

adanya kecenderungan untuk korupsi.

2.9 Strategi Pemantapan Dan Perkuatan Kelompok

Sumberdaya yang perlu dikelola oleh kelompok tani atau Gapoktan

adalah manusia, uang, bahan, metode, mesin dan pasar. Pelaksanaan

manajemen harus dibaregi keterbukaan. Ciri-ciri keterbukaan antara lain :

tidak ada bawahan, yang ada adalah mitra kerja, keputusan diambil

secara musyawarah dan mufakat, didorong dan dihargai kreatifitasnya,

pembagian wewenang dan tugas yang jelas, pengaturan keuangan yang

transparan, dan adanya sifat keteladanan dari pengurus. Di dalam

mengelola kelompok tani yang partisipasitif, pelaksanaan program

hendaknya mampu menumbuhkan kegairahan kerja, memacu tubuhnya


32

LAPORAN PENDAHULUAN

kreatifitas kerja dan produktivitas kerja. Strategi dalam pemantapan dan

perkuatan kelompok/Gapoktan adalah :

1. Kelembagaan merupakan sebuah opsi bukan keharusan. Rumuskan

dulu aktivitas kegiatannya, baru menetukan wadahnya.

2. Sediakan waktu yang cukup untuk mengembangkan kelembagaan.

3. Perlu di bangunan jaringan usaha dengan kelompok lain.

4. Gapoktan harus merancang diri sebagai sebuah kelembagaan

ekonomi dengan karakteristiknya yang mengutamakan keuntungan,

efisiensi, dan menciptakan relasi-relasi yang personal dengan mitra

usaha.

5. Pembentukan dan pemantapan Gapoktan harus berada dalam kontek

semangat ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan

penumbuhan kemandirian lokal.

2.9 Efisiensi Pemasaran Perikanan Melalui Kelompok/Gapoktan

Pemasaran merupakan seni sekaligus ilmu pengetahuan,

sebagai seni pemasaran mencakup kreativitas dan wawasan, sebagai

ilmu pengetahuan pemasaran mencakup perencanaan, analisis dan

disiplin. Seni dan Ilmu pengetahuan digabung untuk memaksimalkan

potensi dari perusahaan. Keunggulan bersaing yang dapat dimiliki

perusahaan yaitu biaya rendah dan differensiasi. Keunggulan biaya dan

differensiasi pada gilirannya berasal dari struktur organisasi

Rencana implementasi pemasaran yang baik memperlihatkan

aktivitas yang akan diimplementasikan, siapa yang bertanggung jawab

dalam mengimplementasikan, waktu dan lokasi implementasi dan

bagaimana cara mengimplementasikan. Kemampuan implementasi

pemasaran yang diinginkan meliputi :

1) Kemampuan memahami bagaimana orang lain dan kemampuan

tawar-menawar yang baik.


33

LAPORAN PENDAHULUAN

2) Kekuatan untuk teguh dan jujur dalam menempatkan orang dan

sumber daya lebih efektif.

3) Keefektifan memfokuskan diri dalam aspek kinerja terpenting untuk

mengelola aktivitas pemasaran.

Kelompok Tani/Gapoktan memiliki keunggulan komparatif dan

keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif dapat diperoleh jika

pengelola Gapoktan mampu melakukan efisiensi ekonomi khusunya

dalam pemasaran sehingga mampu menghasilkan keuntungan dan nilai

tambah yang optimal. Potensi peningkatan kinerja usaha diperoleh melalui

biaya transaksi, pasar yang telah tersedia (Captive market), mengurangi

ketidakpastian, modal perwalian, skala ekonomi, dan Inovasi.

Dalam persaingan di pasar, semakin efisien sebuah perusahaan

akan semakin tinggi kemampuannya dalam bersaing. Hal ini juga berlaku

bagi Gapoktan, semakin rendah biaya produksinya atau semakin efisien

usahanya semakin besar kemampuannya untuk bersaing di pasar. Harga

yang diputuskan mestinya memberikan dampak harga jual yang lebih

tinggi untuk input yang dijual oleh anggota atau harga yang lebih rendah

untuk barang/jasa yang dibeli oleh anggota kelompok.

Pemasaran Perikanan melalui Gapoktan dapat tercapai efisiensi

dengan memperpendek saluran pemasaran, melakukan integrasi vertikal

dan horizontal, Volume usaha yang layak, megurangi biaya transaksi, dan

biaya informasi. Dengan adanya efisiensi pemasaran dan adanya upaya

memperbaiki mutu Perikanan memalaui penanganan pasca panen yang di

koordinir oleh Gapoktan diharapkan nilai tambah dan pendapatan petani

meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan, maka daya beli akan

meningkat, dengan meningkatnya daya beli maka akan membantu dalam

upaya mengentaskan kemiskinan.

2.10 Pemberdayaan Masyarakat dengan PRA


34

LAPORAN PENDAHULUAN

PRA merupakan singkatan dari Participatory Rural Appraisal,

secara harfiah diterjemahkan menjadi pengkajian desa secara

partisipatif. ,pada penerapannya merupakan sekumpulan pendekatan dan

metode yang mendorong masyarakat (pedesaan) untuk turut serta

meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup

dan kondisi mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana dan

tindakan”.

Pada awalnya PRA digunakan hanya untuk pengkajian, pada

perkembangan berikutnya PRA menjadi metodologi pendekatan program

yang lebih dari sekedar pengkajian untuk masyarakat, melainkan sebagai

sebuah kerangka kerja pengembangan program partisipatif.

PRA, merupakan metamorfosis dari RRA, pada awal

perkembangannya disebut sebagai RRA partisipatif. Kata-kata partisipatif

menunjuk kepada pelaku utama (aktor utama) di dalam proses

pembangunan. PRA, menekankan pada ‘orang dalam’ (baca: masyarakat)

sebagai aktor utama, orang luar hanya bertindak sebagai fasilitator. Oleh

karena itu tujuan utama dari PRA adalah pemberdayaan masyarakat.

Inovasi PRA, ditujukan pada perubahan sikap dan perilaku dari

para pelaku. Chambers lebih menekankan pada perubahan sikap dan

perilaku orang luar, perubahan sikap dan perilaku diharapkan terjadi pada

semua pihak (baik orang dalam maupun orang luar) yang terlibat dalam

proses kegiatan, dan seharusnya tejadi dalam konteks perubahan

(transformasi) sosial.

Perubahan sikap dan perilaku dimungkinkan dalam penerapan

prosesnya. Salah satu unsur PRA adalah “saling berbagi”, yaitu berbagi

pengetahuan, berbagi nilai-nilai, berbagi informasi, berbagi sumberdaya,

berbagi peluang, dan tentu saja berbagi ‘sumber kekuasaan’, sehingga

dapat terjadi ‘power sharing’. Kondisi ini dapat dimungkinkan kalau pada

proses penerapan PRA, mengacu pada prinsip-prinsipnya dan model-

model reversal, sehingga dominasi dari kelompok elite atau kelompok


35

LAPORAN PENDAHULUAN

tertentu dapat diminimalkan, di sinilah pola-pola hubungan masyarakat

yang setara dan sekat-sekat sosial diharapkan dapat terbongkar. PRA

bukanlah PRA kalau hanya sekedar ‘seremonial’ penggunaan alat dan

teknik tanpa didasari oleh prinsip-prinsipnya dan pembalikan (reversal).

PRA sebagai sebuah metodologi pendekatan, seharusnya menjadi

kerangka konseptual dalam keseluruhan daur program partisipatif, karena

berbicara PRA berbicara soal sikap dan perilaku, hal ini sejalan dengan

proses pembelajaran pembangunan sikap dan perilaku yang ..

PRA merupakan singkatan dari Participatory Rural Appraisal yang secara

harfiah artinya pengkajian ( keadaan ) desa (secara ) partisipatif. PRA

senantiasa berkembang, sehingga menurut Robert Chambers yang

mempromotori dan mengembangkannya, mungkin tidak perlu untuk

memberikan definisi final. Robert Chambers mendefinisikannya sebagai:

“Sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat

(pedesaan) untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis

pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri agar

mereka dapat membuat rencana dan tindakan”.

Pada awalnya PRA berkembang sebagai kumpulan metode atau

teknik-teknik ‘penelitian’ yang dilakukan oleh masyarakat oleh masyarakat

sendiri, seperti yang didefinisikan oleh Robert Chambers di atas. PRA

pada awalnya berkembang sebagai suatu alternative bagi penelitian sosial

yang dikritik sebagai tindakan tidak bermanfaat bagi masyrakat karena

hanya menggunaklan masyarakat sebagai obyek penelitian. Kalau pada

penelitian sosial, agenda penelitian adalah milik ‘orang luar’, informasi

yang hasil penelitian dibawa oleh ‘orang luar’ untuk kepentingannya

sendiri maupun kalangannya, maka pada PRA, agenda ‘penelitian’

dikembangkan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh orang luar,

sebagai proses refleksi kritis masyarakat tentang situasi dan persoalan

yang mereka hadapi. Informasi hasilnya, digunakan oleh masyarakat

untuk mengembangkan program aksi mereka. Karena proses


36

LAPORAN PENDAHULUAN

perkembangan PRA pada walanya seperti ini, banyak kalangan

menggunakan PRA hanya untuk proses pengkajian saja.

Pada perkembangan berikutnya PRA menjadi metodologi

pendekatan program yang lebih dari sekedar pengkajian untuk

masyarakat, melainkan sebagai sebuah kerangka kerja pengembangan

program partisipatif. Pada tahun 1990-an penggunaan PRA berkembang

pesat dalam upaya menemukan sebuah metodologi pendekatan yang bisa

mendukung proses perencanaan yang lebih terdesentralisasi dan

pengambilan keputusan secara lebih demokratis , yang memungkinkan

masyarakat untuk ‘belajar bersama’, menganalisis, dan meningkatkan

pengetahuannya, serta untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan

mereka sendiri.

Participatory Rural Appraisal (PRA) seringkali dilekatkan dengan

nama Robert Chambers, sehingga rasanya perlu dipahami peran Robert

Chambers dalam pengembangan PRA. Robert Chambers adalah seorang

akademisi yang gencar memperkenalkan konsep partisipasi dan PRA.

Pada bukunya yang pertama (Chambers, 1983), Chambers

menyampaikan kritik terhadap penelitian sosial, khususnya metode survai,

yang dianggapnya kurang atau bahkan tidak bermanfaat bagi masyarakat

yang dijadikan sasaran penelitian. Biasanya seringkali terlalu lama

diterbitkan sebagai laporan sehingga sudah ketinggalan, dan mahal. Pada

buku pertamanya itu, Chambers memperkenalkan metode Rapid Rural

Appraisal (RRA) sebagai alternative bagi para praktisi pembangunan yang

memerlukan sebuah metodologi ‘penelitian’ yang bisa membantu mereka

memahami masyarakat secara cepat, dengan informasi actual, dan biaya

murah, serta bisa mengajak masyarakat sebagai pelaku penelitian itu

sendiri.

Robert Chambers menyatakan bahwa Participatory Action

Research (PAR) atau sering disebut Kaji Tindak Partisipatif, merupakan

salah satu sumber PRA. Tetapi ada pihak lain yang menganggap bahwa


37

LAPORAN PENDAHULUAN

PRA adalah PAR yang berkembang di Negara-negara Selatan. Menurut

Daniel Selener, nampaknya PRA termasuk ke dalam kelompok PAR di

dalam pengembangan masyarakat.

Pada dasarnya ada 3 agenda utama PAR, yaitu: pengkajian,

pembelajaran dan aksi. Tujuan utamanya adalah memecahkan masalah

praktis yang dirumuskan, dianalisa, dan diselesaikan oleh masyarakat

sendiri. Tujuan strategis yang ingin dicapai adalah melakukan perubahan

(transformasi social). Sedangkan dalam PRA lebih ditekankan pada

perubahan perilaku individu-individu yang bekerja di dalam

pengembangan masyarakat, ketimbang pada perubahan sosial seperti

tujuan PAR.

Asumsi-asumsi penting yang mendasari PAR:

Masyarakat dan perubahan sosial seharusnya dilihat dalam

perspektif struktural, baik mikro (komunitas,wilayah) maupun makro

(nasional,internasional).

Tujuan riset aksi partisipatif adalah perubahan sosial secara radikal

yang dilakukan melalui mobilisasi masyarakat basis (akar rumput)

sebagai pelaku transformasi sosial itu sendiri.

Perubahan sosial itu berarti perubahan atau pergeseran kekuasaan

yang ada di masyarakat, dimana pihak yang paling lemah dan tertindas

dikuatkan.

Artinya, kerangka kerjanya adalah konfrontasi oleh kelompok

tertindas terhadap sistem dominasi, pendekatan ini cenderung

berorientasi pada konflik.

Pengetahuan masyarakat (indegenous knowlede) adalah dasar

kerja yang paling penting untuk menggeser kekuasaan kelompok

elite/kuat yang mendominasi pengetahuan ilmiah, dan sekaligus

sebagai basis dasar terjadinya perubahan sosial yang menyeluruh.

Tiga pilar (unsur), utama PRA menurut Robert Chambers, yaitu:


38

LAPORAN PENDAHULUAN

Sikap perilaku orang luar yang seharusnya berperan sebagai

fasilitator, bukan mendominasi (seperti instruktur, penyuluh);

Metode-metode/teknik-teknik PRA, sebagai alat untuk mengubah

pendekatan searah (tertutup) menjadi pendekatan multi-arah (terbuka),

pendekatan individu menjadi pendekatan kelompok, teknik belajar

verbal (misalnya ceramah) menjadi visual, dan teknik analisa dengan

mengukur atau menghitung menjadi teknik membandingkan;

Berbagi (sharing) pengetahuan, pengalaman, informasi, dan

sumberdaya lain, di antara orang luar dan masyarakat.

Proses pembelajaran sebenarnya terjadi dalam keseluruhan

proses-proses pengembangan masyarakat . PRA sebagai metodologi

pengembangan program partisipatif merupakan pendekatan pembelajaran

bersama masyarakat. Sebagai sebuah metodologi, terdapat prinsip-prinsip

yang perlu diperhatikan dalam memfasilitasi proses pembelajaran

masyarakat.


Mengalihkan pada masyarakatPercaya bahwa masyarakat bisaMengembangkan proses dan improvisasiDuduk bersama, mengembangkan,

belajar

MemfasilitasiTidak terburu–burruGembiraSantai dan informal

WawancaraPemetaanMengurutMenilaiMembuat diagramPresentasiPelaksanaan kegiatan

ObservasiMendaftarMembandingkanMemperkirakanMenghitung

InformasiPengetahuanNilai – nilaiSumberdayaPerkawanan

Tiga unsur PRA (menurut Robert Chambers)

Sikap–Perilaku

Saling Berbagi

MetodeMetode

39

LAPORAN PENDAHULUAN

Beberapa prinsip PRA yang dikembangkan oleh Robert Chambers,

di Indonesia mengalami perkembangan disesuaikan dengan pengalaman

penerapan PRA di lapangan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

Prinsip mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan). Bahwa

di masyarakat ada kelompok masyarakat-biasanya merupakan bagian

terbesar-yang terpinggirkan dan terabaikan oleh pembangunan. Kelompok

masyarakat yang terabaikan ini harus diutamakan sebagai pemanfaat dan

pemeran pembangunan. Keberpihakan ini ditujukan untuk membangun

keseimbangan pola hubungan antara kelompok dominan dengan

kelompok termarjinal dan miskin. Keberpihakan adalah kosa kata yang

sangat ideologis digunakan sebagai idiom gerakkan pembebasan kaum

tertindas dan perjuangan emansipasi manusia.

Prinsip pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan

(empowerment) adalah upaya memperkuat kemampuan kelompok

masyarakat yang lemah agar bisa mengontrol dan menentukan pilihan di

dalam kehidupannya ( otonomi ). Dengan demikian, pemberdayaan berarti

mengubah pola hubungan kekuasaan (power relationship) di antara

kelompok dominan/berkuasa (powerfull) dan kelompok lemah (powerless)

di masyarakat melalui peningkatan posisi kelompok masyarakat lemah.

Pembedayaan hanya bisa dikatakan terjadi apabila perubahan pola

hubungan kekuasaan itu terjadi.

Prinsip masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai

fasilitator: ”orang luar” harus menyadari perannya sebagai Fasilitator dan

bukannya sebagai ”guru”, ”penyuluh”, ”instruktur” bahkan atasan atau

penguasa. Pernyataan ini bukanlah kata-kata biasa atau hanya sekedar

anjuran agar para agen pembangunan bersikap rendah hati dan mau

belajar dari pengetahuan lokal. Prinsip ini merupakan suatu sikap

ideologis anti dominasi: yaitu dominasi para agen pembangunan terhadap

masyarakat marjinal. Dominasi orang luar juga merupakan penindasan,


40

LAPORAN PENDAHULUAN

sengaja maupun tidak sengaja, karena dominasi akan melemahkan dan

meminggirkan masyarakat.

Prinsip santai dan informal. Agen pembangunan dan pihak-pihak

yang bekerja bersama masyarakat, sebaiknya mengembangkan suasana

yang bersifat luwes, terbuka, tidak memaksa, akrab, dan informal.

Barangkali bersikap santai dan informal ini seperti sekedar tips bagi para

agen pembangunan, tetapi hal ini sebenarnya prinsipil karena

menunjukkan sikap nilai orang luar: apakah datang ke masyarakat untuk

melebur , menjadi bagian dari masyarakat dan bersam-sama

memperjuangkan praktek-praktek yang mendominasi dan melemahkan

masyarakat. Atau justru menjadi bagian dari pelaku dominasi.

Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penghargaan dan

pengembangan ilmu pengetahuan lokal (kearfian lokal). Prinsip saling

belajar dan menghargai perbedaan: Prinsip ini muncul dari kritik terhadap

dominasi ilmu pengetahuan oleh kalangan akademisi atau agen

pembangunan. Orang luar (agen pembangunan, peneliti sosial)

seharusnya membantu masyarakat untuk menyusun pengalaman dan

pengetahuan lokal yang ada. Hal ini bukanlah berarti bahwa masayrakat

selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah, atau anti pada

pengetahuan dan teknologi baru (dari luar). Pengalaman dan

pengetahuan masyarakat dan orang luar bisa saling melengkapi dan

sama bernilainya selama masyarakat yang menentukan pilihan. Intinya:

masyarakat didorong untuk mengenali lebih banyak pilihan, melakukan

dialog dengan berbagai sumber pengetahuan, agar bisa melakukan

analisa dan menentukan pilihan secara tepat.

Prinsip triangulasi. Belajar bukanlah hanya pertukaran informasi,

pengalaman, dan ilmu pengetahuan, melainkan juga upaya untuk

mendorong terbangunnya ilmu pengetahuan dan kearifan lokal. Tujuannya

adalah untuk melawan hegemoni ilmu pengetahuan ’luar’ yang dalam

jangka panjang bisa membunuh inovasi dan kearifan lokal, tetapi


41

LAPORAN PENDAHULUAN

menuduh masyarakat sebagai statis, kehilangan inovasi, dan anti

perubahan. Untuk membangun ilmu pengetahuan yang tepat guna kita

bisa menggunakan triangulasi yang merupakan bentuk ”pemerikasaan

dan pemerikasaan ulang” ( ”check and re-check). Triangulasi dilakukan

antara lain melalui penganekaragaman perspektif orang luar (keragaman

disiplin ilmu atau pengalaman), penganekaragaman perspektif orang

dalam (keragaman latar belakang, golongan masyarakat, keragaman

tempat, jenis kelamin), dan variasi metode/teknik pembelajaran yang

digunakan.

Prinsip mengoptimalkan hasil. Belajar bersama masyarakat,

bukanlah untuk belajar itu sendiri, melainkan untuk memperbaiki

kehidupannya yang baik bagi kepentingan generasi sekarang maupun

generasi selanjutnya. Penyusunan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal

bukanlah didasarkan pada obyektivitas ilmiah, karena tidak dimaksudkan

untuk menyusun ilmu demi ilmu belaka.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan ilmu pengetahuan

lokal:

Lebih baik kita tidak tahu tentang apa yang tidak perlu kita ketahui;

ketahui secukupnya saja (optimal ignorance). Artinya: ilmu

pengetahuan disusun untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup

komunitas yang bersangkutan.

Lebih baik kita tidak tahu apakah informasi itu bisa disebutkan

benar seratus persen, tetapi diperkirakan bahwa informasi itu

cenderung mendekati kebenaran (appropriate imprecision). Artinya:

ilmu pengetahuan disusun secara subyektif berdasarkan atas

kesepakatan masayrakat yang berkepentingan.

Prinsip orientasi praktis. PRA seringkali diartikan hanya sekedar

kumpulan metode dan teknik untuk pengkajian (appraisal) atau penggalian

informasi. Kata partisipasi dalam PRA kemudian menjadi sempit ( abuse)

menjadi ’penggalian informasi dengan cara-cara partisipatif’. Prinsip


42

LAPORAN PENDAHULUAN

‘orientasi praktis’ adalah mengingatkan kembali bahwa PRA, bukan hanya

metode dan teknik pengumpulan informasi, melainkan terintegrasi pada

pengembangan kegiatan (aksi). Terdapat tiga (3) agenda utama dalam

PRA: pengkajian (yang tidak bersifat ekstraktif atau penggalian data)-

pembelajaran (yang menitikberatkan pada penyadaran kritis)-dan

pengembangan program aksi.

Prinsip keberlanjutan dan selang waktu. Kepentingan-

kepentingan dan masalah-masalah masyarakat tidaklah tetap, tetapi

berubah dan bergeser menurut waktu sesuai dengan perkembangan baru

dalam masyarakat itu sendiri. Belajar adalah proses yang berlanjut

seumur hidup, dari generasi ke generasi, dari jaman ke jaman. PRA

bukanlah sebuah ‘paket kegiatan PRA’ yang selesai setelah kegiatan

penggalian informasi dianggap cukup, dan orang luar yang memfasilitasi

kegiatan pergi dari wilayah sasaran. Agen pembangunan

mengembangkan proses pembelajaran agar masyarakat mampu bersikap

adaptif dan inovatif terhadap perubahan yang terjadi terus menerus.

Prinsip belajar dari kesalahan. Melakukan kesalahan adalah

sesuatu yang wajar. Yang penting bukanlah kesempurnaan dalam

penerapan, yang tentu sukar dicapai, tetapi penerapan sebaik-baiknya

sesuai dengan kemampuan yang ada dan kemudian belajar dari

kekurangan-kekurangan/kesalahan yang terjadi , agar pada kegiatan

berikutnya menjadi lebih baik. Satu hal yang paling penting diperhatikan

adalah bahwa belajar dari kesalahan bukanlah berarti “coba-coba”,

melainkan suatu proses pembelajaran bertahap.

Prinsip terbuka. Ilmu pengetahuan, teori, paradigma dan ideologi,

teknologi, metode dan teknik, bukanlah sesuatu yang status tetapi terus

berkembang. PRA juga bukan sebuah metodologi pendekatan yang telah

selesai , sempurna dan pasti benar. Pengayaan metode/teknik-tekniknya,

senantiasa bisa dikembangkan oleh para praktisinya, artinya PRA terbuka


43

LAPORAN PENDAHULUAN

terhadap adaptasi dan innováis baru sesuai dengan nilai-nilai yang

menjadi muatannya.

2.11 Pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan

Beberapa jenis kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan,

meliputi :

Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan;

Success Story Usaha perikanan

Pengelolaan usaha

Pelatihan administrasi dan keuangan;

Pelatihan perencanaan pembukaan pasar dan perluasan jaringan.

Pelatihan tentang teknis Produksi Budidaya dan pengolahan ikan

Metode pembelajaran orang dewasa “andragogy” dengan prinsip-

prinsip “participatory”, yang didasari oleh pemikiran bahwa latar belakang

perserta pelatihan sangat beragam baik pengalaman, pengetahuan, umur,

maupun pendidikannya. Andragogy mempunyai azas seperti, antara lain

(tidak terbatas dengan ini).

1. Orang dewasa mempunyai konsep diri

2. Orang dewasa kaya pengalaman

3. Orang dewasa ingin segera menerapkan hasil belajarnya.

Selain beberapa azas tersebut di atas, juga ada beberapa prinsip

pembelajaran bagi orang dewasa yang perlu diperhatikan, meliputi.

Berdasarkan pada kebutuhan dan pengalaman para peserta pelatihan.

Mendorong partisipasi dan dinamika peserta pelatihan.

Menggunkan pendekatan pemecahan masalah, dimana peserta dapat

mengemukakan masalah yang dihadapi dalam pekerjaannya dan

bersama sama peserta lainnya melakukan analisa pemecahan

masalah yang sesuai dan dapat diterapkan.


44

LAPORAN PENDAHULUAN

Bersifat reaktif karena proses pembelajaran akan lebih bermanfaat

apabila peserta pelatihan dapat merefleksikan apa yang telah

dipelajari, membuat kesimpulan dan menarik prinsip-prinsip dari

pembelajaran tersebut untuk diterapkan.

Menggunakan prinsip umpan balik, karena pembelajaran yang efektif

memerlukan umpan balik yang bersifat mengkoreksi dan mendukung.

Menerapkan system saling menghormati antar dan antara peserta

dengan pelatih/nara sumber.

Pemilihan lokasi dan situasi yang nyaman.

Pada pelaksanaannya ”andragogy” juga menuntut suasana proses

belajar-pelatihan yang perlu diterapkan, yaitu (i) bersifat non formal, (ii)

bervariasi kegiatan pembelajarannya, (iii) menghargai fikiran, perasaan

dan gagasan peserta pelatihan, (iv) menciptakan suasana saling belajar,

(v) kesalahan dalam proses belajar-mengajar adalah hal biasa, dan (vi)

membuat kesepakatan bersama atau kontrak-pelatihan dalam kelas.

Pemahaman akan azas, prinsip dan suasana proses belajar-

pelatihan tersebut di atas diperlukan agar para tenaga ahli/pelatih dan

nara sumber dalam menyampaikan materi pelatihan mempunyai

anggapan dan motto bahwa, peserta pelatihan bukanlah orang yang tidak

tahu dan pelatih bukanlah orang yang paling tahu. Tujuan pemahaman ini

adalah agar terjadi proses saling belajar antara pelatih dengan peserta

pelatihan tentang aspek-aspek yang terkait dengan proses pelaksanaan

pelatihan, serta diharapkan akan berlangsung penggalian dan perumusan

masalah bersama-sama pelatih-peserta pelatihan.

2.12 Pola Pengembangan Agribisnis Perikanan

Dalam upaya percepatan pembangunan agribisnis perlu dilihat dari

2 unsur yang saling terkait yaitu unsur pengusaha/petani sebagai pelaku

usaha Agribisnis dan unsur usaha atau komoditas perikanan yang

diusahakan. Unsur pengusaha/petani dilihat dari unsur komitmen dan


45

LAPORAN PENDAHULUAN

kompetensi. Unsur usaha ditinjau dari faktor daya tarik pasar dan sumber

daya. Untuk menentukan pola pembangunan agribisnis faktor-faktor yang

dianalisis sebagai berikut :

1. Unsur Pengusaha/Pembudidaya Ikan

a. Komitmen meliputi : Motivasi (Ekonomi, Sosial, dan Psikologis),

Learning (proses belajar), dan Eksperience (pengalaman)

b. Kompetensi meliputi : Human Skill (Trainning), Eksperience

(Pengembangan) dan Manajerial Skill (kemampuan mengelola)

2. Unsur Usaha (Komoditi perikanan)

a. Daya tarik Pasar meliputi : potensi konsumen, pedagang

perantara, pemasok, pesaing, perubahan, dan kebijakan.

b. Sumber daya meliputi : sumber daya alam (pengolahan),

sumber daya manusia (tenaga ahli), modal, teknologi, dan

kelembagaan (organisasi)

Secara umum pola percepatan pembangunan agribisnis dapat

dilakukan dalam dua cara yaitu :

1. Pengembangan secara vertikal yaitu pengembangan usaha

agribisnis yang berskala usaha kecil diarahkan untuk menjadi

usaha menengah dan besar dengan motif komersial.

2. Pengembangan secara Horizontal yaitu pengembangan agribisnis

dengan skala kecil tapi jumlahnya banyak.

Para pelaku Agribisnis perikanan pada umumnya tidak mempunyai

keinginan untuk menjadi besar karena kendala manajerial. Perusahaan

yang besar biasanya lemah dalam kewirausahaan tapi kuat dalam

manajerial, sebaliknya para agribisnis yang kecil kuat dalam

kewirausahaan tetapi lemah dalam manajerial.

Para pelaku agribisnis perikanan diharapkan memiliki kompetensi

dalam menjalankan usahanya yang meliputi pendidikan dan pengalaman

yang sesuai dengan bidang yang ditekuninya saat ini dan bidang usaha


46

LAPORAN PENDAHULUAN

lainnya serta kompetensi kewirausahaan (keahlian teknik, keahlian

konsep dan keahlian dalam mengelola sumber daya manusia).

Di samping kompetensi, pelaku agribisnis dituntut untuk memiliki

komitmen yang tinggi pada bidang usahanya yang meliputi ;

1. Hasrat berkontribusi secara efektif pada keseluruhan aktivitas usaha

agribisnis yang ditekuninya.

2. Hasrat untuk berusaha yang sedang ditekuni saat ini.

3. Keinginan untuk menyesuaikan dirinya pada perilaku dan sikap guna

menyesuaikan diri dengan tuntutan usahanya.

4. Kemauan untuk berkinerja di atas target yang telah ditentukan

sebelumnya.

5. Keinginan untuk mencurahkan segenap upaya dan bakat guna

mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan organisasi.

6. Kesediaan untuk mengambil risiko yang lebih besar, kepercayaan dan

dedikasi yang lebih tinggi dan lebih bersemangat dalam menjalankan

usahanya.

7. Pandangan yang positif dan keterkaitan psikologis pada usaha yang

sedang dikelolanya.

8. Keberpihakan pada usaha yang sedang dikelola dan kesediaan diri

untuk berkorban demi usaha yang dikelolanya saat ini.

Keseimbangan antara komitmen dan kompetensi ini akan

menumbuhkan jiwa kewirausahaan mereka dalam menjalankan usahanya

secara baik. Agribisnis diharapkan memiliki fleksibilitas dalam menghadapi

tuntutan lingkungan agar dapat memiliki keunggulan bersaing. Untuk

menciptakan keunggulan, maka para pelaku agribisnis dituntut untuk

mencapai keseimbangan antara sumber daya internal yang dimiliki

dengan gejolak perubahan lingkungan eksternal agribisnis, perlu

menguasai informasi tentang perkembangan faktor-faktor lingkungan

seperti ekonomi, teknologi, politik, sosial budaya, kebijakan pemerintah,

persaingan dan tuntutan konsumen.


47

LAPORAN PENDAHULUAN

Faktor-faktor tersebut pada saat tertentu biasa menjadi peluang,

tapi di lain saat akan menjadi ancaman bagi para pelaku agribisnis

perikanan. Dalam menghadapi kondisi tersebut perlu ditingkatkan

kemampuan sumber daya internal seperti SDM (manajemen dan

operasional) dan fasilitas (sarana dan prasarana penunjang).

Kesuksesan usaha agribisnis perikanan sangat ditentukan oleh

sejauh mana para pelaku agribisnis mampu menciptakan daya tarik pasar.

Penciptaan daya tarik pasar tidak terlepas dari kemampuan para pelaku

agribisnis menentukan posisi dalam persaingan pasar yang makin

kompetitif. Oleh karena para pelaku agribisnis perlu menetapkan strategi

persaingan.

Dalam menjalankan usahanya agar menjadi usaha yang unggul,

maka perlu memperhatikan potensi sumber daya yang akan menjadi

keunggulan bagi usaha agribisnis. Potensi sumber daya meliputi potensi

sumber daya alam, sumber daya manusia, permodalan, ketersediaan

teknologi dan kelembagaan (organisasi) usaha. Kesimbangan antara

daya tarik pasar dengan potensi sumber daya akan menumbuhkan usaha

yang unggul.


48

konsep pemberdayaan

Documents