ORANG MISKIN NGGAK BOLEH

SAKIT.??

“Nanti Mau Bayar Pakai Askes atau Kartu Keluarga Miskin, Mas?” itulah kalimat yang

dipertanyakan oleh dokter atau pegawai rumah sakit yang tidak profesional setelah beberapa menit pasien

siuman. Ini beralasan, karena pada saat awal penanganan, pihak rumah sakit secara tidak langsung menilai

suatu keadaan material pasien apakah pasien tersebut mampu atau tidak untuk menyelesaikan administrasi

atas sakitnya tersebut.

Mengapa seperti itu? Apa yang membuat praktisi kesehatan sampai hati menanyakan pertanyaan

semacam itu? Jawabannya sangat mudah, karena pihak rumah sakit sangat khawatir akan tidak selesainya

administrasi ataupun pembiayaan yang sudah mereka keluarkan kepada pasiennya itu. Apa sebenarnya

kemiskinan? Lalu bagaimana dengan ASKES yang mereka tanyakan tadi.? Bisakah secara efektif membantu

masalah kesehatan masyarakat miskin yang membutuhkan?

Kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks bagi setiap negara, terutama negara

besar seperti Indonesia. Kebijakan dan penanganannya harus merata dan menyeluruh agar

tidak menimbulkan kebingungan dan kekisruhan sebagai ekses negatif penanggulangannya.

Hingga saat ini masalah kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang berkepanjangan.

Apalagi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sangatlah kecil.

Krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia juga telah memberikan andil dalam

meningkatkan biaya kesehatan. Terpuruknya nilai rupiah dari Rp 4.850,00/dollar AS pada

tahun 1997 menjadi Rp 17.000,00/dollar AS pada 22 Januari 1998 menyebabkan

meningkatnya harga-harga makanan, bahan obat-obatan yang diimport, fasilitas kesehatan,

dsb, sehingga biaya pengobatan menjadi mahal. Kecenderungan meningkatnya biaya

pemeliharaan kesehatan yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat

menyulitkan akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan

yang dibutuhkan. Akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan yang semakin berkurang

menyebabkan makin tingginya jumlah warga negara yang terganggu kesehatannya, terutama

pada kelompok miskin. Seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1), bahwa

fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan sebagai wujud dari UU No.

23 tahun 1992 pasal 9, maka pemerintah bertanggung jawab untuk membiayai pelayanan

kesehatan untuk penduduk miskin.

Dan dalam rangka menjamin akses penduduk miskin tersebut,pemerintah telah

melaksanakan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin sejak tahun 1998.

Dimulai dengan pengembangan Program Askeskin di masyarakat. Apa itu askeskin? Program

Askeskin adalah program pemerintah yang sangat strategis dan telah dilaksanakan sejak 1

Januari 2005. Program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat. Program Askeskin juga merupakan program yang sangat

strategis karena program ini adalah implementasi awal dari UU nomor 40 tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Untuk melaksanakan program ini, Menteri Kesehatan menunjuk PT Askes sebagai

penyelenggara program melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor:

1241/MENKES/SK/XI/2004. Berdasarkan Keputusan tersebut dilakukan Perjanjian

Kerjasama antara Menteri Kesehatan dan Direktur Utama PT Askes. Dan dalam

penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin mengacu pada prinsip-

prinsip:

1) Pengelolaan dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan

kesehatan masyarakat miskin.

2) Pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan medik

yang ”cost effetive” dan rasional.

3) Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur danberjenjang.

4) Portabilitas dan ekuitas.

5) Mekanisme asuransi sosial dengan iuran peserta dibayar oleh pemerintah.

6) Transparansi dan akuntabilitas.

Askes Miskin Gratis Tapi kok Bayar?

Subarjo (55 tahun) warga Bantul, harus pasrah ketika diminta untuk membayar uang

Rp 240 ribu setelah berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSD), Wirosaban Yogyakarta.

Bersamaan dengan Subarjo mengeluarkan uang, datang rombongan Menteri Kesehatan, Siti

Fadilah Sapari, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSD Wirosaban Yogyakarta. Saat

itu Menkes memang sengaja bertandang ke puskesmas dan RSU di Yogyakarta, Selasa

(13/9). Menkes yang melihat peristiwa itu geram. Karena tahu bahwa Subarjo sudah

menunjukkan kartu sehat, tapi masih saja dikenai biaya kesehatan. Karena, dengan kartu

sehat itu ada jaminan mendapatkan pengobatan gratis di Puskesmas atau rumah sakit kelas

III. ''Pemegang kartu sehat harus gratis. Kembalikan uang bapak ini,'' kata Menkes kepada

petugas rumah sakit.

Setelah Menkes menegur petugas, akhirnya petugas rela mengembalikan uang berobat

Subarjo sebesar Rp 240 ribu. Nominal uang ini bagi Subarjo cukup berarti karena dia

hanyalah seorang buruh di terminal bus kota Yogyakarta. Kalau sedang sakit kencing batu

seperti sekarang, dia harus hutang ke sana ke mari untuk biaya pengobatan. ''Alhamdulillah,

uang saya kembali, bisa untuk beli beras," kata Subarjo sambil terbaring di tempat tidur. 

Dari peristiwa itu, bisa memberikan pelajaran bahwa pemegang kartu sehat, bukan

jaminan masyarakat miskin bisa berobat gratis ke puskesmas atau rumah sakit. Bapak

Subarjo beruntung, karena kebetulan ada sidak Menkes. Walaupun, Menkes sempat menegur

dokter yang saat itu memberikan resep obat kepada Subarjo. Namun, dokter tetap berkelit.

''Sebagai dokter, saya tahunya mendiagnosis dan meresepkan obat. Mengenai apakah resep

itu mau ditebus atau tidak, gratis atau tidak itu wewenang bagian pelayanan,'' kata dr Isna,

salah satu dokter di RSUD Wirosaban.

Mengenai pembayaran obat ini, PT Askes punya jawabannya. Ternyata, obat yang

harus diberikan kepada Subarjo tidak termasuk dalam DPHO (Daftar Plafon Harga Obat)

yang ditetapkan oleh PT Askes. Untuk dana pengobatan PJKMM sejak Januari 2005 dikelola

oleh PT Askes dan memang untuk pemberian obat bagi pasien harus yang masuk dalam

DPHO (Harian Jogja, 2010).

Sebagai mahasiswa kedokteran, saya cukup prihatin pada keadaan ini. Karena

bagaimanapun juga, kesehatan adalah hak seluruh warga negara bahkan semua manusia

untuk mendapatkannya. Masyarakat miskin sudah cukup menderita dengan adanya penyakit

dalam dirinya, tetapi seakan-akan masih saja diberatkan dengan uang inilah, uang itulah yang

notabene sangat memberatkan masyarakat miskin tersebut.

Lalu apa guna askeskin apabila segala sesuatunya tetap memberatkan masyarakat

miskin? Sebelumnya juga pernah dirasakan suatu masalah awal saat pertama diadakannya

program Askeskin ini. Yaitu sulitnya pendistrubusian serta pencatatan masyarakat-

masyarakat miskin ke dalam daftar penerima kartu Askeskin. Sehingga dari situ mulailah

timbul kekacauan, yang seharusnya mendapatkan haknya menerima kartu Askeskin justru

malah tidak terdaftar dan tidak diberikan hak mendapatkan kartunya.

Pada dasarnya, tujuan pemerintah mungkin sudah baik, dengan lebih memperhatikan

kesehatan masyarakat miskin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja,

mekanisme pemberian ataupun pendistribusian maksud baik pemerintah tersebut tidak dapat

berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Pola pikir kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa kedokteran harus kritis

mnyikapi permasalahan seperti ini pada lingkungan sekitar kita. Proses pembelajaran

lapangan sangat ditentukan pada pandangan pola pikir kritis kita mnyikapi hal yang tidak

baik seperti ini, sebagaimana kita adalah sebagai calon praktisi kesehatan.

“Dokter non professional” tepat dikatakan pada seorang dokter yang hanya

mementingkan urusan material tanpa memperdulikan kondisi pasien, baik itu psikis maupun

ekonomis. Dokter, sebagai media sugesti kesembuhan masyarakat seharusnya harus bisa

lebih memahami keadaan perekonomian masyarakat kecil disekitarnya.

Apa peran mahasiswa?

Ingatkah kawan tentang kalimat Ir. Soekarno yang mengatakan bahwa “Berikan aku

10 pemuda, dan aku akan merubah dunia.” Atau tidak asing dengan kata-kata “Pemudalah

yang menentukan maju tidaknya suatu bangsa.” Ini membuktikan masa depan bangsa kita

kita tergantung pada kualitas para pemudanya.

Bagaimana indonesia bisa maju jikalau para pemuda (mahasiswa) yang seharusnya

kritis terhadap keadaan sekitar justru diam, bahkan seakan merasa tidak terjadi apa-apa.

Tidak adanya rasa kepemimpinan untuk merubah suatu keadaan untuk menjadi lebih baik

lagi.

Kontribusi Mahasiswa Kontribusi mahasiswa dalam pembangunan nasional

merupakan sebuah sumbangsih kaum mahasiswa dengan melibatkan keahlian dan bakat yang

dimilikinya di bidang masingmasing demi kemajuan bangsa. Mahasiswa sebagai Agent Of

Change juga sering dianggap sebagai pemecah kebuntuan dan Problem Solver terhadap

masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan juga pembawa perubahan ke arah yang lebih

baik.

Contoh Kontribusi Nyata Mahasiswa

Berkarya, berbakti untuk nama baik bangsa Menyumbangkan ide-ide (suara rakyat)

ke pemerintah demi kemajuan pembangunan nasional dan lain-lain. Berkarya dan terus

berkarya. Hal ini bermakna luas, dimana mahasiswa dituntut untuk terus berkarya dalam

bidang kuliahnya masing-masing guna mempersiapkan bekal pembangunan nasional. L

Menyuarakan suara rakyat disini mungkin bisa kita ekspresikan dengan aksi

demonstrasi terhadap pihak terkait. Demonstrasi yang mengutamakan mediasi dan pola pikir

intelektual sebagai kaum terpelajar. Bukan mahasiswa apabila dalam tiap penyelesaian

masalahnya lebih mengutamakan kekerasan, aroganisme dan juga anarkisme sebagai senjata

untuk mengekspresikan tuntutannya pada negara.

MAKALAH REALITA SOSIAL DI INDONESIA

Oleh:

Nama :

NIM :

Fakultas: Kedokteran

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA