mtro realita edisi 127

Download mtro realita edisi 127

If you can't read please download the document

Upload: aryhdy

Post on 25-Jun-2015

1.357 views

Category:

Documents


15 download

TRANSCRIPT

BIMABERIPENGHARGAANTOKOH BERPERESTASIBarisan Insan Muda (BIMA) memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh muda baik daerah maupun nasional, di Gedung Perpustakaan Nasional, Jln. Selemba Raya, Jakarta Pusat, Minggu malam (24/10) lalu.BACA HAL. 3

KIANTAJAM,CR7JADIRAJAEROPALAGIKerap mendapat kritik, Cristiano Ronaldo selalu membuktikan diri dan terus tajam. Dengan tingginya produktivitas dia di awal musim ini, apakah pemain termahal dunia itu akan kembali jadi raja Eropa? Salah satunya adalah trofi Golden Shoe sebagai top skorer liga-liga Eropa. Ia mendapatkannya setelah mengemas total 42 gol.BACA HAL. 9

SURAT KABAR UMUM

Edisi 127 Th. IV / 28 Oktober-4 November 2010 / Terbit 12 Halaman Harga Eceran Rp2.500,- (Luar Kota + ongkos kirim)

K U PA S T U N T A S I N V E S T I G A S IINFO POLISIMABES POLRI YANMAS KPPP POLDA METRO JAYA KA DIT SERSE METRO KA SAT SABHARA DAN SAT BRIMOBDA GEGANA KADISPEN MABES POLRIFoto:Google

DUA LSM DESAK BATALKAN PROYEK KAPUK POGLAR

021-721-800 021-492-600 021-523-4000 021-570-3037 021-570-8035 021-384-9020 021-872-7167 021-739-8025

KEBOHONGAN GROUNDFUS SEMAKIN TERKUAKJakarta, MR Pembangunan pompa menghadapi musim penghujan bagi DKI Jakarta merupakan hal yang sangat diperlukan sebab dengan pembangunan pompa yang berkualitas dan bertenaga besar dengan type submersible sangat dibutuhkan untuk menangkal banjir yang sewaktu-waku akan menyerang wilayah DKI Jakarta.Namun dua LSM yaitu Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) dan Aliansi Pemerhati Kerugian Negara (APKN) mendesak PU DKI Jakarta membatalkan pembangunan proyek Pump Gate Kapuk Poglar yang lelangnya telah dimenangkan PT.Leo Tunggal Mandiri-Marindo, JO. Pasalnya mesin pompa yang diakui PT Marindo sebagai produksi dalam negeri sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Produksi Barang Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI yang dipergunakan proyek Pump Gate Kapuk Poglar diduga adalah produksi luar negeri yaitu Korea. M.Saiful Jihat Ketua Presidium Humanika Jakarta mengatakan, PT Marindo diduga telah menggunakan keterangan palsu mendapatkan STP Keagenan Tunggal Barang Produksi Dalam Negeri guna memenangkan tender pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan pompa pengendali banjir di DKI Jakarta yang menelan anggaran lebih Rp. 43 milyar. Menurut M.Saiful, Berdasarkan STP sebagai agen tunggal produksi dalam negeri nomor 2190/STP- DN/PDN.2/7/ 2010 yang berlaku sampai 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Ditjen Perdagangan Dalam negeri Direktorat Bina Usaha dan pendaftaran perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tertanggal 15 Juli 2010 BERSAMBUNG KE HAL 11Banjir Jakarta

Kapolsek Cempaka Putih Diduga Tebang Pilih Berantas JudiJakarta, MR Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas apabila aparat penegak hukum yang seharusnya berantas melakukan tebang pilih dalam penangkapan judi di wilayah cempaka putih, ujar tokoh kecamatan Cempaka Putih yang enggan menyebut namanya beberapa beberapa hari lalu kepada MR di Jakarta. Sumber itu mengatakan, beberapa bulan lalu beberapa orang anggota polsek Cempaka Putih menggerebek perjudian di pasar Jati, Kecamatan Cempaka Putih, JakartaPusat. Namun ujung-ujungnya anggota Polsek itu hanya memberikan peringatan. Para penjudi itu disuruh membuat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatan judi yang melanggar hukum itu. Tentu bukan itu saja,BERSAMBUNG KE HAL. 11

Dua Anggota Dewan Diduga Dibalik Kecurangan Proyek Flu BurungJakarta, Mr Pemenangan Proyek pekerjaan pengadaan peralatan pembangunan fasilitas produksi, riset dan alih tehnologi vaksin Flu Burung pada Ditjen Pengendalian Penyakit dan penyehatan Lingkungan (PP&PL) Departemen Kesehatan RI senilai Rp.718 milyar lebih,dianggap bermasalah oleh LSM Humanika. Ketua Presidium Humanika Jakarta M. Saiful Jihat mengatakan, kejangalan-kejanggalan dalam perolehan proyek senilai 718 milyar itu dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya masak proyek senilai 718 milyar hanya ditandatangani oleh Pimpinan Satker saja.BERSAMBUNG KE HAL. 11 BERSAMBUNG KE HAL. 11

Bersama Masyarakat membangun Bumi Totabuanmasyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati masyarakat khususnya di kantong-kantong yang tertinggal secara ekonomi. Membangun Bolaang Mongondow tidak dapat dilakukan secara sendirian tetapi diperlukan peran aktif masyarakat itu sendiri, ujar AKBP Drs. Hi Samsurijal Mokoagow, MH yang mencalonkan diri menjadi Bupati Bolmong tahun 2011-2016 kemarin 26/10 di Jakarta seusai menghadiri peringatan 1000 hari wafatnya mantan presiden Soeharto. Keoptimisannya dapat meraih menjadi orang nomor satu di Bolmong itu bukan sembarang berbicara sebab sesuai data-data dan dukungan dari berbagai pihak ia masih unggul dibandingkan dengan calon bupati lainnya. Menurut AKBP Drs. Hi Samsurijal Mokoagow, MH yang akrab dipanggil sehari-hari Samsu itu, berdasarkan hasil survey Lingkaran Survey Indonesia (LSI) dia masih diunggulkan sebagai unggulan pertama BERSAMBUNG KE HAL 11

Harga Gas Diusulkan Rp 3.000 per LSP

Jakarta, MR Dibutuhkan pimpinan yang mampu mewujudkan harapan

Fauzi Bowo Presiden Serikat Kota se-Asia PasifikJakarta, MR Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo akhirnya terpilih sebagai Presiden Serikat Kota dan Pemerintah Daerah Asia Pasifik atau United Cities and Local Goverments Asia Pasific (UCLG ASPAC). Bang Fauzi, begitu biasa ia disapa, terpilih secara aklamasi dalam kongres ke III, UCLG ASPAC yang berlangsung di ACT City, Hamamatsu, Jepang, 18-22 Oktober kemarin. Dalam kongres tersebut, sebanyak 200 delegasi pemerintah daerah dari negara se-Asia Pasifik seperti, Jepang, China, Korea Selatan, India, Taiwan, Australia, Thailand dan negara lainnya memilih Fauzi Bowo sebagai Presiden UCLG ASPAC yang akan menjalankan tugasnya hingga tahun 2012 mendatang. Gubernur Fauzi Bowo terpilih secara aklamasi, ujar Hasan Basri, Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekdaprov DKI Jakarta, Senin lalu. UCLG, dijelaskan Hasan Basri, merupakan organisasi pemerri kongres UCLG dunia di Mexico City pada November 2010 mendatang, kata Hasan Basri. Terpilihnya Fauzi Bowo sebagai Presiden UCLG ASPAC, dikatakan Hasan Basri, akan membawa banyak manfaat bagi DKI Jakarta, khususnya dalam hal ekonomi. Kesempatan mengembangkan kerjasama ekonomi antar pemerintah daerah yang tergabung dalam UCLG akan terbuka lebar. Hal itu dikarenakan komunikasi antar pemerintah daerah ini akan berlangsung lebih intensif dibanding sebelumnya. Kesempatan kita untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi akan terbuka lebar, paparnya. Untuk mendukung eksistensi UCLG di Jakarta, ditambahkan Hasan Basri, saat ini Pemprov DKI Jakarta membuka kantor Sekretariat UCLG, yakni di gedung Mitra Praja Utama, Sunter, Jakarta Utara. Segala informasi mengenai UCLG bisa diperoleh di sana, tandasnya.bjk-MR-O5 bjk-MR-O5 Jakarta, MR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat untuk menyeragamkan harga gas bagi transportasi publik yang didistribusikan Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Dewan juga mendesak penentuan satu harga bahan bakar gas khusus untuk transportasi bisa ditetapkan sebelum akhir tahun, agar koridor baru busway yakni, Koridor IX (Pinangranti- Pluit) dan koridor X (Cililitan-Tanjungpriok) dapat segera dioperasikan sesuai jadwal yaitu pada akhir tahun mendatang. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, menyatakan, dukungannya agar harga bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi publik yang digunakan bus Transjakarta segera diseragamkan. Bahkan, bila perlu Pemerintah Pusat menentukan harga BBG lebih murah untuk transportasi massal dibandingkan untuk kepentingan industri. Masalah ini harus tuntas sebelum Koridor IX dan X dioperasikan pada akhir tahun ini. Sebab jika tidak diseragamkan harga BBG antara Pertamina dan PGN, maka biaya operasional busway akan membengkak, ujar Selamat Nurdin di DPRD DKI Jakarta, Senin lalu. Membengkaknya biaya operasional busway, dijelaskan Selamat, dikarenakan jumlah armada busway yang semakin banyak sehingga mengakibatkan persoalan harga BBG dalam operasional busway sangat mendesak. Selain menopang pengembangan transportasi massal, penggunaan BBG juga untuk mendukung program Jakarta Langit Biru. Pihaknya mengaku, sudah beberapa kali mendesak Pemprov DKI Jakarta agar segera menyurati Kementerian ESDM untuk menuntaskan masalah ini. BERSAMBUNG KE HAL 11

Fauzi Bowo

Fauzi Bowo Bilang Masyarakat Harus Memaklumi Cuaca EkstrimKalau begitu banjirnya....!!! kapan jakarta bebas

Kalau Gas Harga 3.000Berarti tiket bus way turun donk...

intah daerah yang beranggotakan pemerintah daerah dari seluruh dunia. Untuk Asia Pasifik, keanggotaannya merupakan yang paling besar yakni mencapai 7.000 pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu mewakili 37,6 miliar orang atau lebih dari setengah populasi dunia dan menggabungkan negara-negara ekonomi cepat berkembang seperti China, India dan Indonesia. Agenda pertama Fauzi Bowo setelah terpilih adalah, menghadi-

2

Edisi 127 Th. IV / 28 Oktober- 4 November 2010

Pemprov DKI Intensifkan Perawatan Pohon Menyikapi hal itu, Bang Fauzi, sapaan akrabnya justru memerintahkan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta melakukan penopingan serta mengintensifkan perawatan pohon-pohon rawan tumbang.

GEN Terapkan Pengembalian Konsentrasi Anak

PEMPROV DKI INTENSIFKAN PERAWATAN POHONJakarta, MR Peristiwa pohon tumbang maupun sempal belakangan ini, tidak serta merta membuat Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo melakukan penebangan terhadap keberadaan pohon-pohon tua di ibu kota.Menyikapi hal itu, Bang Fauzi, sapaan akrabnya justru memerintahkan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta melakukan penopingan serta mengintensifkan perawatan pohon-pohon rawan tumbang. Kalau pohon ditebang, nanti diprotes berbagai kalangan, khususnya pencinta lingkungan. Jadi saya rasa sekarang cukup saja dilakukan dengan penopingan, ujar Fauzi Bowo di Balaikota, Senin lalu. Perawatan pohon, dijelaskan Fauzi Bowo, secara teknis langsung dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Saat ini, dinas tersebut telah melakukan tugas dan fungsinya. Adapun perawatan yang dilakukan yakni, dengan sistem penopingan atau pemangkasan daun-daun dan ranting pohon yang sudah tua. Sehingga dapat mengurangi beban akar pohon tersebut. Pemangkasan yang dilakukan dengan dua cara, yakni pemangkasan ringan dan pemangkasan berat, kata Fauzi Bowo. Kepala Seksi Jalur Hijau Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Hermanto, menjelaskan, melihat kondisi cuaca yang terjadi saat ini, pihaknya memang mengagendakan sebanyak mungkin pohon bisa dilakukan penopingan. Namun, untuk penebangan pohon yang sudah tua, hingga saat ini pihaknya masih belum memiliki rencana untuk melakukan penebangan. Kita memang tidak ada rencana menebang. Penebangan harus ada rekomendasi dulu dari gubernur ataupun kepala dinas. Sekarang, rekomendasinya masih melakukan penopingan saja, ungkap Hermanto. Saat ini, untuk teknik pelaksaan penopingan, dikatakan Hermanto, dilakukan langsung oleh masing-masing suku dinas pertamanan di lima wilayah kota. Penopingan yang dilakukan telah berjalan sejak dua pekan lalu dan dipastikan akan terus berlangsung. Adapun wilayah yang tengah melakukan penopingan, diantaranya di wilayah Jakarta Selatan terdapat di kawasan Jalan TB Simatupang hingga sekitar kawasan Kebayoranlama. Dari dua kawasan itu, Hermanto memprediksi sudah

JAKARTA-JAKARTA

Peserta dalam pelatihan Aktivasi Otak

Jakarta, MR Aktivasi otak adalah suatu penemuan fenomenal dalam pendidikan anak. Teori penggunaan otak sebenarnya telah banyak dilakukan pada banyak negara negara di Asia terutama Jepang. Jepang telah lama melakukan praktek aktivasi otak pada anak-anak. Seorang anak yang telah diaktivasi otak akan memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan anak yang otaknya belum di aktivasi dan dalam pelatihan ini diikuti 44 peserta dari usia 6 hingga 16 tahun. Hal di katakan Marketing Manager GEN (Grand Endorphin) A Rivaii kepada MR di sela-sela pelatihan GEN Aktivasi Otak di TMII Jakarta, Belum lama ini.Dalam sistem aktivasi GEN natural ini dengan cara alami, maupun dengan menggunakan alat peraga. Jadi Natural dengan gelombang anak. Kegiatan dengan mata tertutup adalah suatu kegiatan yang paling nyata dapat dilihat. Seorang anak yang telah diaktivasi otak dapat mempunyai kemampuan luar biasa. Kemampuan ini bahkan sering kali dipertontonkan secara menakjubkan dalam program hiburan sulap. Setelah melihat kemampuan anak yang telah diaktivasi, karena hal ini dapat dilakukan sendiri oleh anakanak polos yang hanya mengikuti training aktivasi otak tengah selama 2 hari,kata Rivai . Menurutnya, ketika otak tengah diaktifkan, anak akan memiliki akses yang mudah, baik ke otak kiri maupun kanan. Dengan akses yang mudah tersebut, anak akan belajar membaca dan menghafal bendabenda dalam kecepatan yang lebih tinggi.Dengan demikian akan meningkatkan keyakinan, minat dan konsentrasi anak dalam belajar. Aktivasi otak tengah ini hanya dapat dilakukan terhadap anak di bawah usia 15 tahun, katanya. Menurut dia, banyak manfaat yang diperoleh dengan mengaktifkan otak tengah, di antaranya dapat meningkatkan konsentrasi anak, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kreativitas, membentuk karakter positif dan membuat emosi anak lebih stabil.Otak tengah yang teraktivasi akan memancarkan gelombang otak yang mirip seperti radar yang memancar dari hidung dan telinga, katanya. Ia menjelaskan, kemampuan lain yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang telah di aktivasi otak adalah berjalan dengan mata ditutup, tanpa menabrak. Dilakukan demonstrasi pada seorang anak yang berjalan dengan mata ditutup kain. Seseorang sengaja menghalangi jalan didepannya. Dia serta merta dapat menghindari rintangan tersebut tanpa menyentuhnya. Seorang anak bahkan dapat mengenali ayahnya diantara kerumunan orang-tua lainnya, tanpa menyentuh dan mendengar suaranya.Pada tingkatan yang lebih lanjut seorang anak diharapkan dapat melihat benda dibalik tembok atau didalam kotak,dan sepeda dengan mata tertutup dan masih banyak lagi hal hal yang bisa dilakukan yang orang biasa tidak bisa melakukannya sebelum otaknya teraktivasi,ujarnya (DNY)

ratusan pohon yang terkena penopingan, baik berat maupun ringan. Salah satu contoh deretan pohon yang sedang terkena penopingan berat berada di sepanjang Jalan Warung Buncit Raya. Sedangkan mengenai keberadaan pohon tua yang ada di Jakarta Pusat, kondisinya masih bagus dan tidak perlu dilakukan pemangkasan berat. Pohonpohon tua itu, sebagian be-

sar menyebar di kawasan Monas dan Jalan Medan Merdeka. Rata-rata usianya sudah diatas 20 tahun dan jenis pohonnya adalah Asem dan Mahoni Pohon-pohon tersebut sudah tua, tapi masih kuat karena memang jenis pohonnya bagus dan bisa bertahan lama. Jadi, selama perawatannya normal dan berjalan baik, tidak akan ada apa-apa, tandasnya.(MR.-05) (MR.-05)

TMII Gelar Pekan Wira Budaya NusantaraJakarta, MR Dalam rangka menggelorakan semangat kewiraan dalam menyambut hadirnya hari yang sangat bersejarah seperti halnya hari Pahlawan, HUT TNI maupun Hari Sumpah Pemuda dan p ada tahun ini serangkaian kegiatan ini mengambil thema Pekan Wira Budaya Nusantaramulai tanggal 24 Oktober hingga 14 November dan acara tersebut di ikuti13 provinsi di Indonesia juga berbagai angkatan seperti Angkatan Laut, Angkatan Darat,Angkatan Udara. Acara yang sudah berlangsung ke-28 kali ini diharapkan dapat menyedot hingga 50.000 pengunjung.Hal di sampaikan Direktur Opersional Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Ade F Meliala kepada Wartawan di sela-sela Kirab Wira Budaya Nusantara di Sasono Langen Budoyo TMII Jakarta, beberapa waktu lalu.Salah satunya yang unik adalah karnaval keprajuritan nusantara tempo dulu dan juga modern. Aspek kewiraan mengandung makna keberanian dan kerelaan berkorban demi nusa dan bangsa disajikan dalam kemasan arak-arakan yang menggambarkan.

Rumah Sakit Pemerintah Maupun Swasta Wajib Meresepkan Obat GenerikJakarta, MR Kementerian Kesehatan pada 2014 menargetkan 80-90 resep dari dokter di rumah sakit umum pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) berisi obat generik.Hal di jelaskan Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan KeseProf Dr Iwan Dwi Prahasto, M..Sc,PhD hatan Kemenkes dr. Setiawan Soeparan dalam diskusi Kebijakan obat Indonesia yang masih belum memihat pasien contoh kasus generik beberapa waktu lalu di Jakarta.Saat ini, baru sekitar 65-68 persen resep yang menuliskan obat generik bagi pasien, jelasnya. Ia mengatakan, bahwa penulisan obat generik menjadi wajib lewat Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Dokter di Puskesmas dan RS pemerintah wajib meresepkan obat generik baik untuk diambil di sarana pelayanan kesehatan maupun di luar.Dalam peraturan tersebut, apoteker juga diberi kewenangan untuk mengganti obat merek dagang/obat paten dengan obat generik yang sama komponen aktifnya, dengan persetujuan dokter atau pasien,ujarnya. Setiawan mengungkapkan, sebenarnya penulisan resep obat generik oleh dokter cukup tinggi pada awal diberlakukan aturan tersebut yakni sekitar 60 persen. Namun, peningkatannya agak lambat, hanya berkisar 2-3 persen tiap bulan, menyebabkan belum tercapainya kondisi yang diharapkan.Salah satu hambatan adalah masyarakat masih meragukan kualitas obat generik. Padahal kualitasnya tidak kalah bagus dan produk tersebut mendapatkan pengawasan ketat pemerintah lewat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM),ungkapnya. Sementara itu Dosen Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Dr Iwan Dwi Prahasto, M..Sc,PhD menyatakan ada kesalahan persepsi di masyarakat mengenai obat generik yang dianggap karena murah maka tidak akan bisa memberikan khasiat yang setara dengan obat yang mahal.Fenomena tersebut menunjukkan ada yang salah dalam menjelaskan apa itu obat generik, katanya. Iwan menjelaskan, obat generik sebenarnya adalah obat yang kandungannya sama dengan obat asli atau obat originator tapi dikeluarkan 15-20 tahun kemudian setelah hak paten obat asli habis. Setelah masa paten terlewati maka industri farmasi yang lain boleh memproduksi obat yang kandungan zat aktifnya sama persis dengan obat originatornya, inilah yang disebut dengan obat copi atau obat generik, paparnya. Namun demikian, kata Iwan, obat-obat generik berharga ekonomis telah banyak tersedia untuk menangani berbagai penyakit yang umum di sektor publik umumnya telah mampu menyediakan pasokan hampir semua obat-obat esensial di klinik-klinik pelayanan kesehatan dasar.Ada banyak contoh praktik yang baik dalam pengelolaan Asuransi Kesehatan Sosial (AKS) yang mendorong pemberian dan promosi penggunaan yang rasional obat-obatan,ujarnya. Menurutnya, dalam sepuluh tahun terakhir ini, sistem keuangan publik dan sistem pasokan obat obatan mengalami beberapa perubahan besar. Perubahan ini antara lain termasuk desentralisasi dari sebagian besar layanan kesehatan publik kepada pemerintah di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2001,peluncuran Askeskin flamkesmos,sebuah sistem asuransi kesehatan sosial bagi warga miskin, pembentukan Obat BadanPOM(Pengawasan dan Makanan) nasional sebagai sebuah badan pengatur barang-barang terapeutik yang Maret 2009,terangnya (YUSNI)

Serangkaian Kirab Pekan Wira Budaya Nusantara

kebesaran dan heroisme masa lalu dalam perjuangan, dalam merebut kemerdekaan dari pihak penjajah,kata Direktur Operasional Ia mengatakan, maksud dan tujuan memupuk rasa kesatuan dan kesatuan memperkuat semangat perjuangan bangsa terutama generasi penerus Mengenang kembali, menghormati dan menghargai jasajasa perjuangan para pahlawan yang sudah berkorban jiwa raga demi nusa dan bangsa. Pekan Wira Budaya dalam rangka memupuk jiwa kepatriotan masyarakat, agar masyarakat sadar akan pentingnya jiwa kepatriotan, ujarnya. Ade menjelaskan, dalam

kareografi karnaval ini di garap dalam penyajian dengan bertraksi di depan tamu kehormatan.Untuk memberikan dorongan semangat agar lebih memupuk sportivutas peserta, diadakan penilaian oleh tim pengamat ahli dengan tujuan agar hasil karya seni semua peserta dapat di tampilkan dengan sempurna,jelasnya. Menurutnya, penyajian Karnaval Keprajuritan Nusantara ini di tampilkan secara berurutan mulai penampilan dari prajurit tradisional seluruh provinsi Indonesia.dalam rangkain acara pekan Wira Budaya Nusantara ini dapatlah kita lestarikan budaya bangsa Indonesia khususnya berada di TMII,tuturnya.(DNY) (DNY)

Pembatasan Truk Dimulai dari Jalan DaerahJakarta, MR Pemerintah Provinsi DKI akhirnya memutuskan akan memulai kebijakan pembatasan angkutan truk bermuatan berat dimulai dari jalan daerah milik Pemprov DKI Jakarta, dari rencana sebelumnya yang akan diberlakukan di seluruh jalan tol di Provinsi DKI Jakarta. Sebab, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa lagi menunggu keputusan dari Kementeriaan Koordinator Perekonomian yang saat ini masih membahas rumusan kebijakan pembatasan angkutan truk bermuatan berat di seluruh jalan tol di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan, penanganan masalah kemacetan di kota Jakarta, khususnya di jalan daerah milik Pemprov DKI Jakarta sudah sangat mendesak. Karena itu, dirinya telah menginstruksikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta segera melakukan kebijakan pembatasan operasional truk bermuatan berat dimulai dari jalanjalan daerah milik DKI Jakarta terlebih dahulu.Meskipun saat ini Menteri Koordinator Perekonomian menjanjikan akan membahas perumusanya pada tingkat pusat, tapi makin hari masalah kemacetan makin mendesak untuk diselesaikan. Kalau kita menunggu terus dari pihak pusat, beban jalan di Jakarta tidak bisa dikurangi, ujar Fauzi Bowo di Balaikota, Senin lalu. Memang rencana awalnya, Pemprov dan Pemerintah Pusat akan mengeluarkan kebijakan pembatasan angkutan truk bermuatan berat di jalan tol saat kendaraan bermotor lainnya beroperasi. Usulan kebijakan diharapkan dapat mengurangi beban jalan tol dan mengurangi kemacetan di jalan tol yang juga berimbas ke sejumlah jalan daerah milik Pemprov DKI Jakarta. Rencananya, angkutan truk bermuatan berat tidak boleh melintasi jalan-jalan milik Pemprov DKI selama jam-jam sibuk dan padat. Angkutan truk bermuatan berat baru boleh melintasi jalan daerah pada pukul 22.00 hingga dini hari. Sebab pada waktu itu, volume kendaraan bermotor baik pribadi maupun umum di seluruh jalan di Jakarta sudah sangat berkurang. Dengan begitu, memungkinkan kendaraan berat bisa melintasi dengan aman tanpa menyebabkan kemacetan. Harapan saya sebenarnya menyeluruh, yaitu pembatasan truk kontainer di jalan tol dan jalan daerah di DKI, karena keuntungannya lebih signifikan dalam mengurai kemacetan, paparnya. Meski begitu, dirinya belum bisa memastikan kapan kebijakan itu akan diterapkan, karena saat ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mengkaji penerapan kebijakan tersebut di ibu kota. Namun, diharapkan kebijakan tersebut dapat dilakukan mulai tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, mengatakan, pihaknya masih mengkaji pembatasan angkutan truk bermuatan berat yang melintasi jalan-jalan daerah milik DKI Jakarta selama jam padat atau jam pulang kerja. Masih di kaji, mudah-mudahan bisa segera diterapkan sebagai salah satu langkah Pemprov DKI mengatasi kemacetan di ibu kota, kata Pristono. Terkait rencana itu, Humas Pelindo II, Hambar Wiyadi, merasa keberatan jika kebijakan itu benar-benar diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, sebanyak 40 persen aktivitas pelabuhan bisa terganggu jika pembatasan truk diterapkan, karena penggunaan truk atau kontainer lebih banyak terjadi pada siang hari. Sedangkan aktifitas truk atau kontainer di malam hari persentasenya sangat minim.(MR) (MR)

Edisi 127 Th. IV / 28 Oktober- 4 November 2010

LINTAS JAKARTA BIMA BERI PENGHARGAAN TOKOH BERPERESTASISelemba ,MR Barisan Insan Muda (BIMA) memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh muda baik daerah maupun nasional, di Gedung Perpustakaan Nasional, Jln. Selemba Raya, Jakarta Pusat, Minggu malam (24/10) lalu.Tokoh-tokoh yang mendapat penghargaan tersebut dianggap telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan demokrasi, ekonomi, politik, budaya, koperasi dan puralisme di Indonesia. Diantara tokoh muda yang mendapat penghargaan dari BIMA adalah: Sunardjo Sumargono. Ia mendapat penghargaan sebagaiTokoh Muda Puralisme. Penghargaan ini merupakan kehormatan dan beban berat bagi saya. Semoga penghargaan ini akan memacu saya untuk lebih mensosialisasikan keberagaman di Indonesia, katanya. Sementara, Anggota DPRD DKI Jakarta, Sharyanta Tarigan, mendapat penghargaan sebagai tokoh Muda Pembangunan di Jakarta). Sharianta Tarigan selama ini dikenal warga khususnya, Jakarta Utara, tokoh yang selalu memperjuangkan pentingnya kesehatan dan sekolah murah yang bermutu di Jakarta. Sedangkan Ketua DPD Partai Hanura, DKI Jakarta, Ongen Sangaji Tokoh Muda Nasional Pengembang Organisasi, Ia mendapat penghargaan setelah diusulkan pembaca Duta Karya. Suara Pemuda dari Maluku ini sangat signifikan. Untuk Ahmadyudin Sopyan Ketua KTBM, Sunda Kelapa, dijaring dari TIM BIMA lewat kolega baik di Sunda Kelapa maupun temannya di luar Pelabuhan Sunda Kelapa. Dari hasil investegasi, Ahmadyudin terpilih, tokoh Muda Pengiat Koperasi Bongkar Muat di Jakarta. Begitu juga tokoh-tokoh lainnya.Mereka diberikan penghargaan setelah dukungan dan surat dari pembaca Duta Karya dan online Media Centre BIMA di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat selama kurang lebih enam bulan. Menurut Sekjen DPP BIMA, Drs Syarif Hidayahtollah, tokoh-tokoh tersebut mendapat penghargaan dilihat dari keberhasilannya dan usulan masyarakat melalui media Duta Karya selama lebih dari enam bulan. Pembaca media disuruh mengirimkan orang melalui kantor pos yang sudah dise-

BIMA Beri Penghargaan Tokoh Berperestasi Tokoh-tokoh yang mendapat penghargaan tersebut dianggap telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan demokrasi, ekonomi, politik, budaya, koperasi dan puralisme di Indonesia.

3

PerbaikanAmblasnyaDermaga MuaraAngke Terkesan Tertutup

Sunardjo Sumargono

tempel dan tinggal dikirim tanpa bayar ke kantor pos di daerahnya. Atau melalui online yang dibuat Media Centre Bima di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Selain itu, ada juga tokoh yang dijaring Tim BIMA melalui investegasi langsung ke lapangan atau tempatnya bekerja dan wawancara khusus kepada kolega atau mitra orang-orang yang di Tokohkan tersebut.

Dari investegasi dan hasil poling lewat media BIMA, digodok dan didiskusikan lagi lewat Tim investegasi dengan Dewan Pakar BIMA. Jadi pemilihan tokoh tersebut nggak sembarangan, jelas pria berkumis mirip Menteri Pemuda dan Olahraga, Republik Indonesia, Andi Malaranggeng itu. Deklarasi BIMA Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Jenderal TNI (Pur)

Tyasno Sudarto memberi sambutan pada acara deklarasi Barisan Insan Muda (BIMA).Dalam sambutannya Tyasno yang juga Dewan Pertimbangan Umum (Deperpu) BIMA itu, meminta Kader Bima untuk terus mempertahankan Pancasila, UUD 1945 dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut jelas Tyasno, generasi muda sebagai salah satu pilar bangsa harus tetap mengedepankan sikap kritis terhadap pelaksana kebijakan bangsa. Sementara Ketua Umum, DPP BIMA, M. Aufar Sadat, SH dalam sambutannya Mengatakan, kedepan BIMA akan membantu pemerintah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, membangun Nation and Character Building Bangsa, menjunjung sikap jujur,ikhlas, komit,beriman,bermartabat. Bima juga akan menjadi mitra strategi pemerintah di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ditanya ide berdirinya BIMA? Aufar mengatakan berawal dari kegerahan beberapa kader BIMA ermelihat persoalan negeri tercinta ini, seperti gesekan antar suku, organisasi satu dengan organisasi lainnya. Melihat fenomena tersebut tandas Aufar, muncullah, ide deklarasi Bima. (MR-05).

SDN Cempaka Baru SDN Kebon Pala 12 Pagi, Terapkan 03 Pagi, Jakarta Managemen Efektif & Prosfektif Pusat Raih SuksesCempaka Baru, MR Pemerintah DKI Jakarta, telah merapkan peraturan dan tata tertib penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2010 tidak ditentukan pihak sekolah. Dalam penerimaan murid baru melalui sistem on line dengan variabel hitungan berdasarkan usia minimal 6 tahun. Anggota Komisi E, DPRD Provinsi DKI Jakarta, H.Belly Bilalusalam, saat dimintai komentarnya perihal kondisi pendidikan saat ini, mengatakan. Melalui Dinas Pendidikan harus lebih proaktif dan komunikatif dalam mengimplementasikan semua programnya agar dapat dipahami oleh para pendidik dan masyarakat, termasuk transparansi dalam penggunaan dana BOS dan BOP yang notabene merupakan dana masyarakat, tegasnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Dewan akan selalu bekerja maksimal dalam membantu peningkatan mutu pendidikan di DKI. Menyoal pembedaan jumlah nominal TKD (Tunjangan Kerja Daerah) yang diterima oleh kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah,. H.Belly mengatakan bahwa sudah jelas kami sedang menggodok standarisasi besaran TKD yang diterima untuk anggaran mendatang. Ia pun menghimbau agar perlunya peran aktif para orangtua murid dan masyarakat agar dapat melaporkan ke DPRD DKI, apabila merasa terzholimi dan terbebani oleh sekolah-sekolah yang keluar dari konsep Dinas Pendidikan. Disisi lain, penerimaan murid baru tahun ajaran 20101011 di SDN Cempaka Baru 03 Pagi, Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagaimana diungkapkan oleh Dra.Hj.Endang SM, selaku Kepala Sekolah, bahwa sistem penerimaan murid baru disini sudah sesuai dengan juknis dan juklak yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ada 59 murid diterima disini dan dibagi dalam 2 rombong tanpa dipungut biaya sesenpun alias gratis. Ia mengusulkan, kalau bisa variabel usia calon murid baru diturunkan sedikit, misalnya calon murid usia 5,5 tahun dapat diterima. Peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Cempaka Baru 03 Pagi tahun 2010 semakin baik, terbukti dari hasil UASBN 2010 mendapat rangking dan kelulusan siswa 100%, nilai-nilai bagus yang diharapkan banyak yang diterima di sekolah menengah pertama negeri. Kami selalu bekerja maksimal dalam membentuk kualitas siswa didik dan transparansi penggunaan dana pemerintah. Katannya. Memang Dra.Sri Hartini selalu mengedepankan komunikasi dan perbaikan kinerja guru, tercermin pada adanya papan paparan penggunaan dana BOS dan BOP yang sesuai dengan Instruksi Dinas Nomor 24 tahun 2007 dan PP Nomor 45 tahun 2008 dan prestasi siswa, diantaranya bidang seni budaya dan olahraga. Namun demikian, Sri Hartini, sosok yang cerdas dan ramah ini berharap agar Pemerintah dapat membantu karena kondisi sekolahnya yang rawan banjir dan menghimbau bahwa peran serta orangtua yang mengawasi putra-putrinya dalam ketekunan belajar untuk mencapai tujuan mendapatkan nilai terbaik dan berprestasi perlu terus ditingkatkan. Jangan jadikan alas an sekolah gratis menjadikan kurangnya perhatian orangtua murid kepada anaknya, sehingga hanya mengandalkan guru di sekolah. Jadi perlu adanya kerjasana yang sinerji semua pihak. (YUSNI)

Kebun Pala, MR Sistem PPDB (Peserta Didik Baru ) On Line yang diterapkan Dikdas Provinsi DKI sejak Juli 2010 dianggap banyak kalangan praktisi pendidikan, baik kepala sekolah dan guru-guru sangat efekif dan lebih melegakan. Hal ini dikarenakan sistem ini tidak memandang latarbelakang calon murid, artinya siapapun calon murid yang terhitung 20 Juli memasuki usia minimal 6 tahun dan tidak ada istilah Titipan. Namun pemahaman masyarakat terhadap sistem ini cukup rendah dan menimbulkan kekecewaan dikalangan beberapa orangtua murid, yang usia anaknya kurang sedikit memasuki 6 tahun. Alhasil, banyak sekolah khususnya SDN Petang untuk kelas 1 hanya mendapatkan sedikit murid dan banyak bangku kosong. Kondisi ini adalah wajar dan diharapkan tidak menimbulkan dismotivasi kalangan guru dan kepala sekolah dalam proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), walaupuni berkaitan erat dengan penerimaan dana BOS dan BOP yang dihitung berdasarkan jumlah murid yang ada. Sebagaimana diketahui, dana untuk BOS SDN permurid sebesar Rp. 400 ribu/ tahun, sedangkan untuk BOP sebesar Rp. 720 ribu/ tahun, sebagai ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai dana bantuan biaya pendidikan gratis, yang mengacu pada PP Nomor 45 tahun 2008 tentang pendanaan BOS/BOP dan Instruksi Dinas Nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana prasarana. Anggota Komisi E, DPRD Provinsi DKI Jakarta, H.Abdul Rohim mengatakan bahwa sistem On line

sudah sesuai dan harus difahami dan dipatuhi oleh seluruh elemen pendidikan. Namun demikian jangan sampai melemahkan semangat juang dalam mengajar apalagi keluar dari aturan dinas, seperti terjadinya penyimpangan penggunaan dana tersebut. Disisi lain, Dra. Sri Hartini, MM, selaku kepada sekolah SDN Kebon Pala 12 Pagi, Jakarta Timur, mengatakan hal senada, bahwa PPDB sudah efektif dan merasa salut dengan inovasi sistem on line ini. Menurutnya, selaku pendidik berkewajiban memberikan pelayanan terbaik bagi siswa didik. Dengan keterbatasan jumlah murid, Sri Hartini, sosok wanita smart dan ramah ini mampu menghadirkan inovasi-inovasi sistem transparansi, kebersamaan para guru, baik PNS maupun honorer, para orangtua termasuk unsur LSM dan pers. Dalam menjalankan tugasnya, beliau menekankan managemen yang efektif dan prosfektif, artinya selain membina komunikasi yang efektifitas juga acuan program kerja yang prosfektif bagi siswanya. Managemen kepemimpinan yang diterapkannya, diantaranya meliputi : transparansi penggunaan dana pemerintah secara efektif, disiplin jam tugas, adminstrasi kbm, rencana kerja, pengayoman dan suri tauladan, kebersihan lingkungan sekolah termasuk pengadaan sarana prasarana, serta peningkatan prestasi siswa didik. Segudang prestasi telah diukir oleh para murid, diantaranya bidang seni budaya dan olahraga. Bahkan pada setiap ruang kelas ter;asang kipas angin, dis-

Muara Angke, MR Lokasi pemecah ombak Dermaga Pelabuhan Nelayan Muara Angke tak jauh dari pelelangan ikan, yang amblas beberapa pecan lalu langsung diperbaiki Pemprov DKI Jakarta. Diduga amblasnya lokasi pemecah ombah dermaga perikanan nelayan terbesar di Jakarta tersebut lantaran turunnya permukaan tanah di kawasan tersebut. Selain itu besi sebagai kerangka beton dermaga, diduga tak kuat menahan beban abrasi air laut. Ditanya apakah amblasnya lokasi pemecah ombak tersebut karena factor alam? Pengamat Perkotaan, Amir Hamzah, mengatakan untuk menyimpulkan amblasnya lokasi pemecah ombak dermaga Muara Angke, apakah factor alam atau bukan, harus diteliti terlebih dulu. Lebih lanjut kata Amir Hamzah, seharusnya kontraktor dan konsultan pembangunan dermaga pelabuhan Nelayan Muara Angke, sebelum membangun lazimnya sudah mengantisipasi, kemungkinan-kemungkinan seperti, abrasi air laut, penurunan tanah dan gempa bumi. Sekarang pertanyaanya kata Amir Hamzah, apakah sebelum pembangunan pelabuhan itu, sudah ada antisipasi? Untuk membuktikan hal tersebut jelas Amir Hamzah harus diteliti kerangka beton lokasi yang amblas itu. Apakah, sudah sesuai spek atau tidak, katanya. Kalau sudah diketahui, baru bisa menyimpulkan tragedy amblasnya lokasi pemecah ombak tersebut karena factor alam atau kesalahan pembangunan. Umumnya yang bertanggungjawab adalah kontraktor pelaksana dan konsultan pembangunan. Karena sebelum pembayaran dan diserahkannya dermaga kepada pemerintah harus melalui persetujuan konsultan bangunan, jelas Amir Hamzah. Ditanya perbaikan dermaga terkesan terburu-buru? Amir Hamzah menyangkan sikap Dinas melakukan hal tersebut. Pertanyaanya sekarang, apakah perbaikan tersebut ditenderkan atau langsung ditunjuk kontraktornya. Kalau perbaikan tersebut ditunjuk langsung, berapa dana perbaikan lokasi pelabuhan yang ambruk tersebut. Kalau lebih dari Rp 50 juta, saya rasa, penanggungjawab proyek harus mentenderkan terlebih dulu proyek perbaikan itu, katanya. Sementara, Kepala UPT Pelabuhan Nelayan Muara Angke ketika didatangi dikantornya menyerahkan penjelasan ambruknya dermaga tersebut kepada stafnya. Menurut Iwan, staf yang memberi penjelasan kepada MR, lokasi amblasnya dermaga memang sudah dua tahun lalu mengalami penurunan. (MR-05)

Banjir di Jakarta karena Cuaca Ekstrimpenser, pengharum ruang, sarana cuci tangan, uks, perpustakaan, kebun toga, termasuk pembuatan lubang biofori, sehingga sekolah terlihat bersih, indah dan sehat. Karena kondisi sekolah yang sehat dapat memicu semangat belajar siswa. Saat dimintai komentarnya terkait managemen kepemimpinan yang diterapkan, Dra. Sri Hartini, MM mengatakan Saya hanya berusaha menjalankan apa yang terbaik bagi mutu pendidikan murid-murid. Alhamdulillah, berjalan sesuai harapan. Sehingga tanpa saya harus susah-susah mintapun, para guru sudah mengerti apa yang terbaik bagi murid, ujarnya. Saat kami melihat-lihat kondisi kebenarannya, memang sesuai apa yang dikatakannya. Dan yang lebih mendecak kagum, para guru tetap berada di ruang kelas masing-masing walau para murid telah pulang, mereka tetap dikelas aktif mengerjakan segala sesuatunya. Dibandingkan dengan banyak sekolah yang apabila jam kbm telah usai, para guru santai-santai di ruang guru, ada yang makan, ngobrol bahkan adapula yang tidur sambil menunggu jam TKD(Tunjangan Kerja Daerah).(DNY) (DNY)

Jakarta,MR Banjir disertai kemacetan yang melanda Jakarta Senin lalu, dinilai karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Pemprov DKI sendiri telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir secara maksimal, mulai dari menyelesaikan proyek kanal banjir timur (KBT) hingga normalisasi saluran air. Selain itu, peralatan pengendali banjir seperti pompa air juga telah disiagakan. Kondisi cuaca yang ekstrim mengakibatkan curah hujan yang terjadi mencapai 111 milimeter hanya dalam waktu 2 jam. Padahal, dalam kondisi normal curah hujan dalam satu bulan hanya mencapai 300 milimeter. Keadaan ini membuat drainase tidak mampu menampung dan menyalurkan air ke sungai dengan baik, akibatnya air meluap hingga ke jalan-jalan. Kita tidak menyalahkan cuaca, tetapi kenyataanya curah hujan yang terjadi Senin kemarin memang di luar normal, kata Muhammad Tauchid, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Sekdaprov DKI Jakarta, saat jumpa pers di Balaikota DKI, Selasa lalu. Dijelaskan Tauchid, kekacauan lalu lintas yang terjadi kemarin, juga disebabkan kurang sabarnya pengguna jalan menunggu hujan reda. Mereka nekad menerobos hujan dan genangan. Akibatnya banyak kendaraan yang mogok dan menimbulkan kemacetan di mana-mana. Terlebih, hujan turun bersamaan dengan jam pulang kantor atau jam sibuk. Ke depan saya mengimbau, warga yang ingin berkendara bersabar menunggu hujan reda, daripada nekad menerobos, ujar Tauchid. (bjc-MR-05) .

4

Edisi 127 Th. IV / 28 Oktober- 4 November 2010

Dilema Hukum Status BC Perkara BC sejak awal telah mencerminkan keganjilan. Sejak BC ditetapkan menjadi tersangka, maka Tim 8 telah dibentuk untuk menemukan fakta sebenarnya mengenai tuduhan terhadap BC.SURAT KABAR UMUM

Dilema Hukum Status BCOleh: Romli AtmasasmitaPutusan Mahkamah Agung (MA) telah menolak peninjauan kembali (PK) Kejaksaan Agung atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memperkuat putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa SKPP (surat keputusan penghentian penuntutan) perkara Bibit SamadChandra Hamzah (BC) oleh Kejaksaan Agung tidak sah.Perkara BC sejak awal telah mencerminkan keganjilan. Sejak BC ditetapkan menjadi tersangka, maka Tim 8 telah dibentuk untuk menemukan fakta sebenarnya mengenai tuduhan terhadap BC. Momentum keberhasilan kerja keras Tim 8 dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah membuka tabir di balik tuduhan terhadap BC, tidak dimanfaatkan secara baik dan benar serta sungguh-sungguh oleh Kejaksaan Agung semasa Hendarman Supandji, yaitu dengan mengeluarkan SKPP atas perkara BC, bertentangan dengan pernyataan Jampidsus sebelumnya bahwa perkara BC telah cukup bukti dan telah dinyatakan P21 serta siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meminta agar perkara BC diselesaikan di luar pengadilan. Demikian menurut Denny Indrayana, staf khusus Presiden RI, sekalipun tidak jelas maksud permintaan Presiden tersebut. Tetapi secara hukum, SKPP bukan solusi hukum yang dapat dibenarkan, kecuali deponeering. Kejaksaan Agung berkilah bahwa deponeering memerlukan waktu lama dan harus meminta pertimbangan berbagai pihak sehingga Kejaksaan Agung memilih SKPP dengan memasukkan alasan sosiologis yang tidak diakui dalam KUHAP. Pemaksaan penetapan SKPP atas BC dengan alasan sosiologis telah menimbulkan kontroversi karena Kejaksaan Agung dinilai telah melakukan terobosan hukum mengenai SKPP yang dinilai melampaui kewenangannya selaku penuntut umum yang semata-mata harus menerapkan ketentuan UU, berbeda dengan hakim. Putusan PN Jakarta Selatan dan PT DKI Jakarta telah benar dan tepat karena penetapan SKPP dalam perkara BC bertentangan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Terhadap putusan praperadilan PN Jakarta Selatan, Kejaksaan Agung mengajukan banding ke PT Jakarta dan putusan PT untuk perkara praperadilan merupakan putusan terakhir dan mengikat (Pasal 83 ayat 2 KUHAP). Kalangan ahli hukum sudah memastikan bahwa pengajuan PK oleh Kejaksaan Agung terhadap putusan PT Jakarta akan ditolak oleh MA karena secara prosedur pengajuan PK oleh Kejaksaan Agung dalam perkara praperadilan BC berada di luar kewenangan MA sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: ayat (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya; ayat (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas putusan tentang praperadilan. Jika merujuk pada ketentuan perundangundangan yang berlaku, sudah sangat jelas batasbatas pengajuan perlawanan atas perkara praperadilan. Tidak ada sedikit pun celah hukum untuk pengajuan kasasi atau PK. Namun, Kejaksaan Agung telah melakukan uji coba dengan tetap saja mengajukan kasasi dalam perkara BC sekalipun UU telah membatasi wewenang MA dalam perkara pengajuan kasasi dimaksud. Pascaputusan MA terhadap PK Kejaksaan Agung berdampak hukum, yaitu proses penuntutan dan persidangan terhadap BC dapat dilanjutkan kembali, kecuali Kejaksaan Agung akan melakukan langkah hukum mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Langkah hukum ini merupakan salah satu tugas dan wewenang khusus Jaksa Agung, bukan tugas dan wewenang Plt Jaksa Agung sehingga saat ini sebelum ditetapkan Jaksa Agung definitif oleh Presiden RI, langkah hukum tersebut bertentangan dengan UU Kejaksaan itu sendiri. Pasalnya, lazim dalam praktik birokrasi di Indonesia, seorang pelaksana tugas tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis. Persoalannya, apakah pelaksanaan ketentuan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan tersebut merupakan pengambilan keputusan yang bersifat strategis? Dilihat dari bobot perkara BC dan dampak sosial politik dari perkara BC, selain menarik perhatian masyarakat dalam dan luar negeri, tentu perkara ini merupakan perkara strategis karena menyangkut status hukum BC selaku pimpinan KPK. Solusi hukum untuk mengatasi dilema hukum ini ada dua alternatif. Pertama, Presiden RI menetapkan Jaksa Agung definitif dalam waktu segera dan dilakukan langkah hukum mengesampingkan perkara BC demi kepentingan umum. Kedua, melanjutkan proses penuntutan dalam perkara BC ke sidang pengadilan. Solusi hukum alternatif tersebut memiliki dampak psikologis sosial tertentu. Jika alternatif pertama dilaksanakan oleh Jaksa Agung definitif, maka pertanyaan yang timbul, mengapa tidak dilakukan ketika Jaksa Agung dijabat Hendarman Supandji, ketika putusan PT DKI Jakarta yang memperkuat putusan PN Jakarta Selatan menyatakan penghentian penuntutan adalah tidak sah? Sedangkan secara gamblang dalam UU MA disebutkan bahwa putusan praperadilan sepanjang mengenai sah tidaknya penyidikan atau penuntutan adalah tidak termasuk wewenang MA. Solusi hukum alternatif kedua, berdampak, BC harus diberhentikan dari jabatan pimpinan KPK sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) angka 3 UU Nomor 30 Tahun 2002

OPINItentang KPK. Dampak ikutan dari solusi alternatif kedua adalah diperlukan seleksi calon pimpinan KPK lagi pengganti BC. Dampak buruk dari solusi alternatif kedua, maka kinerja KPK untuk sementara terhenti karena putusan KPK tergantung pada dua pimpinan KPK yang masih aktif. Hal ini mustahil dilaksanakan dengan cermat karena kasus korupsi yang ditangani KPK saat ini adalah kasus korupsi yang bersifat strategis dan rentan terhadap campur tangan kekuasaan atau politik.. Jika langkah solusi alternatif pertama, yaitu menetapkan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, relatif dapat diterima masyarakat luas sekalipun integritas dan profesionalisme pimpinan Kejaksaan Agung akan selalu dipertanyakan banyak pihak. Apalagi, selama Hendarman menjabat Jaksa Agung, selalu dilontarkan pernyataan di hadapan publik bahwa Kejaksaan Agung menghormati dan menjalankan prinsip persamaan di muka hukum (equalitiy before the law) tanpa memandang status sosial dan ekonomi serta status jabatan publik yang dimiliki seseorang. Kondisi sebagaimana diuraikan di atas inilah yang saya sebut dilema hukum status BC yang bukan tidak mungkin akan terjadi di kemudian hari dalam perkara lain, siapa pun Jaksa Agung (JA)-nya, jika masih rentan terhadap campur tangan kekuasaan dan tidak berpihak sepenuhnya kepada the rule of law. *** Penulis adalah Guru Besar Unpad Bandung

K U PA S T U N TA S I N V E S T I G A S I

PENERBIT: PT. Metro Realita Lestary PENASIHAT: Habib Ali Baagil, H. Jimbo Bachri, H. Fachrul Razi S.Ip SH MH, Drs. Ali Kastella, H. Yus Usman Sumanegara SE MBA, DEWAN KEHORMTAN: Drs. Sahrianta Tarigan Drs. Zaenudin PENASIHAT HUKUM: Terkelin Brahmana SH, Gelora Tarigan SH, Muhammad Yunus, S.H PIMPINAN UMUM/PIMPINAN PERUSAHAAN: Dhalia Bawole PEMIMPIN REDAKSI: H. Antonius Purba REDAKTUR PELAKSANA: Zul Azhari DEWAN REDAKSI: H. Antonius Purba, Zul Azhari Dhalia Bawole STAF REDAKSI: Agus Gunawan, Denny, Dedi,Yusni Amin Syahbudin, Syarifuddin, Chairulsyah Hasibuan,Suratu Rahman, Mutiha Situmorang, Kariman Lumban Toruan KABAG FINANCE/HRD: Febry Roseline MANAGER MARKETING: Stany Exanastasis SIRKULASI: Winarko, LS. Sitohang, Amir Safrudin PERWAKILAN: Banten: Manalsar, ST ( Ka.Perwakilan) Jawa Barat: A. Husein Widjaya ST, Erlansyah, Agus Hidayat, Harmansyah Jawa Tengah: Mucahyono S.B.S.A (Ka.Perwakilan), Mariadi Saputra, BJ. Rahmanto Jambi: Edi Gebuk, Rudi BJ Papua Barat / Sorong: Dewi Kumala (Ka. Perwakilan) Resnal Umpain, Linda Hutapea Kalsel: Agus Indrajaya, Syarifudin Tolele, Muhamad Ikhsan NTB: Firmansyah BIRO - BIRO: Cirebon: Moch. Mansur Kapuas: Gaya Wijoyo Karawang: Muhadi (Ka.Biro), Aman Sanjaya, Drs H. M. Kamal MM Bekasi: Rosintan Simarmata, Pardi Hartono Ketapang: Pusar Pandeglang: Ian B. Musa Siantar: Ramses ART DIRECTOR: Adhy Fitrieadhy ALAMAT REDAKSI / IKLAN / SIRKULASI : Jl. Cempaka Raya No. 4 Kel. Duren Sawit Jakarta 13440 PO. Box. : 1181 JKT 13011 Telp. (021) 92156171 E-mail : [email protected] On-Line : www.koranmetrorealita.blogspot.com Bank BCA Cabang Cempaka Putih No. Rek. 5730169762 Bank BRI Unit Jakarta Tangki No. Rek. 0790-01-003335-53-4 (Isi di luar tanggung jawab percetakan)Wartawan Metro Realita dibekali tanda pengenal / identitas. Namanya yang tidak tercantum dalam susunan redaksi maupun perusahaan, bukan wartawan / karyawan Metro Realita. Segala tindakannya, bukan tanggung jawab kami.

Surat PembacaDengan Hormat, Saya selaku pemilik kartu kredit Citibank, GE Money, Bank Mandiri telah terjadi musibah yakni kecopetan di Mega Hypermarket Mall berupa dompet yang berisikan kartu kredit,KTP, Uang, dan saya melaporkan atas kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Metro Bekasi dan sudah di indentifikasi pelakunya 3 orang wanita ABG.

Tanpa dilampiri identitas diri, surat pembaca tidak akan dimuat.

Kartu Kredit Tidak Menjamin Keselamatan Bagi NasabahnyaSelang beberapa minggu saya di kejutkan dengan tagihan yang tidak saya pergunakan dari Citibank, Mandiri, GE Money, padahal yang melakukan transaksi oleh pelaku pencopetan tersebut.Ternyata pihak Citibank tidak mau tahu yang penting harus bayar dan mereka menggunakan Debt Collector agar membayar tagihan tersebut. Saya minta pihak manajemen Citibank agar dapat membebaskan segala tagihan yang bukan transaksinya, bagaiamana keamanan bagi pengguna kartu kredit bagi orang yang terkena musibah seperti halnya saya sebagai korbannya. Untuk Bank Mandiri Cardnya sudah saya konfirmasi bahwa dari pengajuan saya tentang sanggahan untuk pembebasan tagihan akan di beri waktu 45 hari hingga 125 hari. Menurut Chaca selaku Customer Service akan di usahakan tergantung nanti pada bagian investigasinya dan saya minta bagi aparat Kepolisian segera menangkap para pelaku tindak kejahatan Kartu Kredit ini yang meresahkan ini dan juga pemilik Mall di Bekasi harus mengantisipasinya atas kejadian serupa. Jadi saya menuntut agar kejadian ini dapat buat bahan pelajaran bagi para pengguna kartu kredit, karena tidak ada keselamatan sama sekali dari pihak penyelanggara kartu kredit. Berhati-hatilah Demikian atas penjelasannya kami ucapkan terimakasih. Mei Liana Duta Harapan, Bekasi

Bibit-Chandra Di tangan JaksaPERJALANAN kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah mencapai puncak di Mahkamah Agung. Tetapi, inilah puncak yang mengusik. Mengusik karena Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kejaksaan Agung. Alasannya bukan pada lemahnya argumentasi hukum Kejaksaan Agung, melainkan justru karena Kejaksaan Agung tidak memenuhi syarat formal. Syarat formal itu diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pasal 45A ayat 1 dan 2 menyebutkan Mahkamah Agung mengadili perkara-perkara kasasi kecuali putusan praperadilan. Dengan putusan Mahkamah Agung itu, kasus BibitChandra harus dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Kasus Bibit-Chandra berporos pada empat tersangka, yakni Anggodo Widjojo, Anggoro Widjojo, serta Bibit dan Chandra. Anggodo, tersangka kasus suap pimpinan KPK, menggugat praperadilan Kejaksaan Agung karena menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) kasus Bibit-Chandra. Adapun Bibit-Chandra adalah tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Anggodo dan penyalahgunaan wewenang karena menerbitkan surat cekal terhadap Anggoro. Adapun Anggoro, kakak kandung Anggodo, merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu Kementerian Kehutanan. Penetapan Bibit-Chandra sebagai tersangka dikecam sebagai upaya kriminalisasi pimpinan KPK. Bibit-Chandra mendapat dukungan luas termasuk melalui gerakan sejuta facebookers. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim 8 untuk meneliti kasus pimpinan KPK itu. Setelah menerima rekomendasi Tim 8, Presiden meminta agar kasus Bibit-Chandra diselesaikan di luar pengadilan. Kejaksaan Agung yang sudah telanjur menegaskan punya bukti kuat membawa Bibit-Chandra ke pengadilan memilih mengeluarkan SKPP, bukan deponeering. Berbagai pihak mengingatkan bahwa SKPP rawan gugatan. Terbukti SKPP digugat dan Kejaksaan Agung kalah telak dalam tiga tingkatan peradilan sejak pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Kini bola panas BibitChandra kembali ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung yang menentukan apakah membawanya ke pengadilan atau mengeluarkan deponeering seperti saran awal. Kita ingatkan Kejaksaan Agung, apakah sebuah perkara yang telah kalah dalam tiga tingkatan peradilan masih pantas dihentikan melalui deponeering? Argumentasi hukum apa yang akan dipakai Kejaksaan Agung untuk deponeering? Atau bila Kejaksaan Agung membawa Bibit-Chandra ke muka hakim, tidakkah itu berarti membangkang perintah Presiden? Bukankah Presiden telah memutuskan kasus itu diselesaikan di luar pengadilan?

Kini semuanya berpulang kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung harus mengambil langkah tepat agar energi bangsa ini tidak terkuras hanya untuk kasus BibitChandra. Kejaksaan Agung jangan lagi teledor sehingga langkah hukum mereka rawan digugat. Kasus Bibit-Chandra tidak hanya menyandera KPK, tetapi juga menyandera kepastian hukum. Padahal, buruknya kepastian hukum merupakan salah satu alasan investor asing enggan datang ke negeri ini.

Edisi 127 Th. IV / 28 Oktober- 4 November 2010

LINGKAR JAKARTAKarawang, MR Bupati Karawang, Drs. H.. Dadang S. Muchtar menyampaikan Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 kepada DPRD Kabupaten Karawang saat Rapat Paripurna DPRD, Rabu (13/10).Dalam nota tersebut, Bupati Dadang S. Muchtar menjelaskan bahwa proyeksi Pendapatan pada anggaran APBD murni tahun 2011 sebesar Rp. 1,238 trilyun, dengan rincian proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 195,964 milyar, Dana Perimbangan Rp. 939,389 milyar, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp.102,799 milyar. Sedangkan estimasi Belanja Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 1,559 trilyun, dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 926,36 milyar, dan Belanja Langsung Rp. 633,591 milyar, jelasnya. Lebih lanjut Bupati mengatakan, tahun 2011 merupakan tahun pertama pembangunan jangka panjang (PJP) tahap kedua periode 2011 2015. Sebagaimana sifat dari suatu masa peralihan, maka kebijakan transisi sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) transisi tahun 2011 difokuskan pada upaya peletakan dasar PJP Kabupaten Karawang tahap kedua melalui reorientasi program dan kegiatan skpd yang dinilai mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, serta program-program lanjutan yang berbasis pelayanan dasar. Bupati melanjutkan bahwa upaya pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 membutuhkan anggaran yang relatif besar, sedangkan kemampuan fiskal daerah yang tercermin dari besaran penerimaan umum daerah masih dinilai belum memadai. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, APBD tahun 2011 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp. 321,798 milyar, ditambah beban pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5,756 milyar, sehingga posisi defisit berjalan tahun 2011 diproyeksi sebesar Rp. 327,554 milyar, imbuhnya. Untuk itu, Bupati Dadang S. Muchar berharap agar dalam proses pembahasan nanti dapat disepakati kebijakan pendapatan yang secara realistis mampu memenuhi kebutuhan belanja sesuai dengan prinsip skala prioritas. Sehingga pada akhirnya dapat secara nyata memberi dampak terhadap peningkatkan taraf hidup masyarakat, tambahnya. Sementara itu, kebijakan pembangunan yang menjadi skala prioritas pada tahun 2011 meliputi : Pendidikan, dimana kebijakan belanja ditetapkan sesuai aturan anggaran minimal 20%, yang diarahkan pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah, pen-

Bupati Karawang Sampaikan Nota Pengantar KUA-PPAS APBD 2011 Untuk itu, Bupati Dadang S. Muchar berharap agar dalam proses pembahasan nanti dapat disepakati kebijakan pendapatan yang secara realistis mampu memenuhi kebutuhan belanja sesuai dengan prinsip skala prioritas.

5

BUPATI KARAWANG SAMPAIKAN NOTA PENGANTAR KUA-PPAS APBD 2011

Bangunan Sekolah MAN Batujaya AmbrukKarawang, MRDidguga kuat karena tidak menggunakan bahan bangunan yang tidak berkualitas akhirnya bangunan empat lokal kelas baru di MAN Batujaya di Kecamatan Batujaya ambruk kemarin ini. Kejadian tersebut,selain mengalami kerugian ratusan juta rupiah, juga telah mengakibatkan empat orang tukang bangunan mengalami luka serius. diantaranya ada yang mengalami patah tulang tangan dan kaki. Sampai saat ini ke empat orang tersebut masih dirawat dirumahnya masing-masing dan belum ada perhatian dari pihak sekolah maupun pihak pemborong bangunan. Dua diantaranya yang mengalami patah tulang tangan dan kaki, yakni Karta dan Jaelani masih tergeletak kaku dirumahnya. Menurut keterangan Atem salah satu mandor bangunan, menjelaskan, kejadian ambruknya gedung Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batujaya,diakibatkan karena tidak profesionalnya tukang bangunan dalam memasang matrial. Disisi lain, menurut Atem bahwa kejadian tersebut hanya spontan dan tidak ada faktor penyebab yang lain. Sebenarnya, kejadian ini sangat mendadak. Kami pun sebagai pekerja tidak menyangka kalau atap baja ringan yang dipasang akan mengalami ambruk dengan serentak. Kami juga merasa heran dan kaget kata Atem kepada MR. Lanjut Atem saat ditanya siapa pemborong bangunan tersebut dan berapa biaya anggaran bangunan Atem memilih bungkam, seolah olah menutupi kejadian tersebut dan merasa takut dengan majikannya selaku pemborong bangunan. Bahkan kata dia mengenai dana dan papan proyek yang tidak ada itu urusan pimpinannya.Kami ini tidak tahu menahu yang penting bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan pimpinan kepada kami tegasnya. Berbeda dengan keterangan Drs H Jumsari salah satu guru MAN Batujaya,saat diminta keterangan oleh MR, mengatakan, pihak sekolah selain tidak tahu kejadian tersebut juga tidak tahu menahu tentang pelaksanaan pembangunan ruangan kelas baru yang berada dilingkungan sekolah MAN.Kami hanya sebagai guru, yang jelas ini merupakan tanggung jawab pihak pemborong dan komite sekolah yang melaksanakan pembangunan tersebut. Diakuinya selama ini pihak pemborong tidak ada koordinasi dengan pihak komite sekolah (H Ahmad Husaeni) katanya. Sementara menurut keterangan beberapa siswa yang tidak mau disebutkan namanya, semenjak kejadian ambruknya gedung sekolah baru tersebut kepala sekolah jarang masuk kantor dan juga mera.(Muhadi) sa ketakutan.(Muhadi)

Bupati Karawang, Drs. H.. Dadang S. Muchtar menyampaikan Nota Pengantar

ingkatan sarana dan prasarana belajar, serta peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik. Sedangkan dalam rangka keberlanjutan program keaksaraan fungsional, akan didukung dengan peningkatan kinerja pelayanan perpustakaan daerah. Kesehatan, yang diarahkan pada upaya penyediaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang bersinergi dengan program jamkesmas pusat, penyelenggaraan upaya promotif dan preventif, peningkatan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, penyediaan obat dan perbekalan, serta peningkatan kualitas dan jangkauan layanan kb. Ekonomi kerakyatan, yang diarahkan pada upaya peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat yang

berbasis pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan industri kecil menengah. Sedangkan pada sektor ketenagakerjaan diarahkan pada upaya peningkatan keterampilan kerja bagi para pencari kerja serta peningkatan perlindungan ketenagakerjaan. Infrastruktur, yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur kebinamargaan seperti peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, perbaikan saluran irigasi yang menjadi kewenangan daerah yang diarahkan secara sinergis guna mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur keciptakaryaan yang meliputi pembangunan sarana / prasarana pemerintahan umum dan fasilitas umum lainnya, peningkatan

sarana air bersih serta peningkatan kinerja pelayanan persampahan. Pembinaan kehidupan beragama dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan skpd seperti pelayanan bantuan sosial korban bencana alam, serta pemberian stimulan dana dalam bentuk hibah dan bantuan sosial kepada organisasi/ lembaga/ kelompok masyarakat. Peningkatan kehidupan bermasyarakat yang tertib hukum dan tertib sosial, yang diarahkan pada upaya penyediaan layanan administrasi kependudukan, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum termasuk tertib lalu lintas, penegakan peraturan daerah, serta perlindungan masyarakat. (Muhadi)

Karawang Canangkan Sekolah SMA Gratis Pada 2011Karawang, MR Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar mengatakan pada tahun 2011, biaya dana sumbangan pendidikan (DSP) dan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) untuk sekolah ditingkat SLTA di Kabupaten Drs. H. Dadang S. Muchtar Karawang akan digratiskan. Hal tersebut disampaikan Bupati Dadang S. Muchtar saat sosialisasi program-program pembangunan di Desa Tempuran, Pagadungan, dan Dayeuhluhur, Kecamatan Tempuran, Senin pekan lalu.Dikeluarkannya kebijakan tersebut, lanjut Bupati, maka seluruh tingkatan sekolah mulai dari tingkat SD, SLTP, dan SLTA di Kab. Karawang telah digratiskan. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya mewujudkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 12 Tahun. Program ini merupakan program pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan di Kab. Karawang, ujarnya. Apa yang disampaikan Bupati Dadang S. Muchtar tersebut ditegaskan kembali oleh Bambang Maryanto, SE, Anggota DPRD Kab. Karawang dari Partai Amanat Nasional (PAN). Menurut Bambang Maryanto, kebijakan tersebut sebelumnya telah dikaji oleh DPRD Kab. Karawang dan akan diimplementasikan pada tahun 2011 mendatang. Selain itu, masih banyak program-program lain di bidang pendidikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011, termasuk diantaranya kenaikan transport bagi para guru, imbuhnya. Bambang melanjutkan, kenaikan transport guru ini diantaranya dilaksanakan atas dasar aspirasi dari para guru yang menginginkan adanya kenaikan uang transport, karena melihat daerah tetangga yang mendapatkan uang transport yang lebih besar. Namun demikian, dirinya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai besaran kenaikan uang transport yang akan diterima oleh para guru tersebut mulai tahun 2011 mendatang. Bambang juga menambahkan, apapun yang menjadi aspirasi masyarakat, selama itu untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, maka tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah untuk tidak mendukung. Termasuk diantaranya adalah pemberian honorarium atau insentif bagi para RT dan RW yang juga akan dimulai pada tahun 2011. Para RT dan RW sudah sejak lama menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPRD, tambahnya. Sementara itu, dengan digratiskannya biaya pendidikan mulai dari tingkat SD, SLTP, dan SLTA, maka Kab. Karawang menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil menggratiskan biaya pendidikan hingga SLTA. Hal ini tidak lepas dari peran serta dari Bupati Dadang S. Muchtar yang didukung oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat Kab. Karawang, dengan tujuan meringankan beban para orang tua murid untuk mensekolahkan anakanaknya, sehingga pada akkhirnya dapat meningkatkan kualitas SDM di Kab.Karawang.(Muhadi) (Muhadi)

Bupati Resmikan Karaoke Inul VistaKarawang, MR Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar meresmikan pembukaan sarana hiburan dan karaoke keluarga Inul Vista milik artis dangdut terkenal Indonesia, Inul Daratista.. Peresmian pembukaan karaoke yang terletak di pusat perbelanjaan Mega M Lt.. II tersebut ditandai dengan proseso pengguntingan oleh Bupati Dadang S. Muchtar dan Inul Daratista, Rabu pekan lalu. Bupati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut mengatakan, dirinya atas nama pribadi, pemerintah daerah, dan masyarakat Kab. Karawang mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diresmikannya outlet terbaru Inul Vista di Karawang. Kami menyambut baik keberadaan sarana hiburan yang juga dikerjasamakan dengan investor lokal Karawang tersebut, ujarnya. Lebih lanjut Bupati mengatakan, keberadaan Inul Vista dapat memberikan kontribusi yang cukup penting terhadap pertumbuhan sarana

Siswa SDSN Pengasinan VIII Sambut Tim Asesor Akreditasi (Hal 5)Bekasi, MR. Siswa SD SN pengasinan VIII menyambut tim Asesor Akreditasi dari Dinas Kota dan Propinsi secara meriah dengan berbagai kreativitas, diantaranya Drumband, Seni Tari, Lengser (Prosesi Adat Jawa Barat) . Hal ini menunjukkan kesiapan dari sekolah ini menghadapi proses Akreditasi yang dilakukan, Dinas Pendidikan Kota dan Propinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dari akreditasi ini dilakukan adalah antara lain: Meningkatkan Mutu/ kwalitas pendidikan sekolah sesuai dengan Badan Standard Nasional Pendidikan (BNSP), meningkatkan profesionalisme guru-guru dan staff, dan juga meningkatkan kwalitas sumber daya anak didik yang didukung dengan kegiatan ekstra kurikuler anak yang diterapkan di SD pengasinan VIII yang saat ini menyandang status Sekolah Standar Nasional (SSN) dan terpilih sebagai SD Induk Pengembangan Kesenian (SD IPK). Demikian disampaikan oleh Junaedi S.Pd, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pengasinan VIII. Hal- hal yang mendapat penilaian dari tim asesor akreditasi ini meliputi: Isi (Dokumen-dokumen, Visi Misi Sekolah), Proses kegiatan belajar mengajar (KBM), Standar Kelulusan, Standar Pendidik dan Kependidikan, Sarana dan prasarana sekolah, Pembiayaan Operasional Sekolah, Pengelolaan sekolah secara umum dan penilaian/ evaluasi program sekolah yang harus didukung oleh Pemerintah ataupun Stake Holder sekolah demi menunjang program pemerintah untuk memajukan pendidikan.Juanedi, S.Pd menambahkan, bahwa sebagai Sekolah Standar Nasional, SD Negeri Pengasinan VIII terpanggil untuk menciptakan suatu Team Work yang solid, sehingga dapat bekerjasama dengan baik dan maksimal, demikian juga dengan semua guru, tanpa terkecuali di dorong untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam mendidik, sehingga diharapkan dalam waktu dekat semua guru di SD Negeri Pengasinan VIII sudah menyandang status minimal S1. untuk saat ini sekitar 80 % nya adalah S1, sedangkan yang 20 % nya sedang dalam proses. Hal ini dipandang perlu sebagai salah satu syarat untuk meningkatkan mutu dan kwalitas sekolah.(PH). PH).

Dadang S. Muchtar meresmikan pembukaan sarana hiburan dan karaoke keluarga Inul Vista

hiburan yang ada di Kab. Karawang. Terlebih jumlah sarana hiburan yang ada di Kab. Karawang sangat minim, khususnya sarana hiburan yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.. Ketiadaan pemandu lagu dan minuman keras dalam Inul Vista tentunya dapat menghilangkan kesan negatif yang mungkin timbul di masyarakat, imbuhnya. Disisi lain, Inul Daratista mengatakan, outlet Inul Vista yang ada di Karawang merupakan outlet ke-45 di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternative sarana hiburan keluarga bagi masyarakat Karawang. Untuk

itu, saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati, serta seluruh masyarakat Karawang yang telah memberikan kesempatan bagi Inul Vista untuk hadir ditengah-tengah masyarakat, ujarnya. Legal Advisor Inul Vista, Herman Kamal menambahkan bahwa karaoke Inul Vista merupakan karaoke untuk keluarga, sehingga didalamnya tidak ada para gadis pemandu lagu maupun minuman keras. Inul Vista merupakan karaoke yang bisa dinikmati oleh keluarga, serta memiliki teknologi canggih dan sound sistem yang dapat mengubah suara menjadi lebih bagus.(Muhadi) (Muhadi)

Active Home Mencari Agen Yang Profesionalkebutuhan calon konsumen ataupun investor yang ingin memperoleh data dan informasi akan property atau real estate baru dengan cara yang lebih mudah namun efektif. Efektif karena selain hemat waktu, calon konsumen dapat memperoleh informasi yang jauh lebih banyak tanpa meninggalkan meja kerja atau rumah sekalipun.Hal dikatakan Direktur Active Home Henny kepada MR saat usai Grand Opening kantor Active Home di Harapan Indah Bekasi beberapa waktu lalu.Kami menawarkan sebuah kawasan real estate maupun apartemen yang dibangun di Bekasi dan Kelapa Gading seperti halnya Perumahan Harapan Indah, Kelapa Gading, pasti juga diminati oleh seluruh lapisan warga Jabodetabek, tidak sedikit calon konsumen atau investor ,kata Henny.Henny menambahkan, pasar properti sekarang ini sedang dalam kondisi bagus karena ditunjang suku bank yang terbaik dalam sejarah suku bunga KPR dan disertai oleh kondisi ekonomi yang relatif stabil. Adapun mengenai gambaran dan perkembangan industri agen properti di Indonesia bahwa agen properti sekarang ini sedang mencari jati diri untuk menjadi agen yang profesional,pungkasnya. (PH)

Direktur A ctive Home Henny

Bekasi, MR Active Home di bawah naungan PT Active Reality Indonesia yang merupakan suatu wadah agent penjualan property yang berada di Bekasi ini meliputi rumah, ruko, maupun aprtemenjuga akan memenuhi

6

Edisi 127 Th. IV / 28 Oktober- 4 November 2010

Menpera RI Resmikan 9.239 Unit Rumah Peresmian tersebut ditandai dengan dengan ditandatanganinya prasasti oleh Menpera di Perumahan Griya Indah, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Selasa lalu.

NUSANTARA

SMAN I Teluk Gelam KAB. OKI, Kekurangan Ruang BelajarKayuagung, MR SMAN 1 Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumsel, kekurangan ruangan Belajar atau kelas. Untuk menutupi kekurangan ruang belajar, ruang laboratorium dan perpustakaan terpaksa digunakan, demikian kata Kepsek SMAN I OKI, Drs. Muclisin ketika di konfirmasi MR belum lama ini. SMAN I terdiri dari empat bangunan, dan siswa menempati 12 ruangan. Jumlah siswa-siswi, berjumlah 508 orang. Jumlah tenaga guru PNS 20 orang dan 19 honorer. Menurut Drs. Muchlisin Kepsek SMAN 1 Kec. Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, pihaknya hampir setiap tahun mengajukan sudah mengajukan proposal kepada Diknas Kabupaten, Propinsi maupun pusat Jakarta. Lokasi SMAN I Teluk Gelam terletak pada lahan berukuran 96 m x 188 m. Lahan tanah, berasal, hibah Taurunding Guna, putra perantau Desa Sriguna Penyandingan Kec. Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir propinsi Sumatera Selatan. (EDG)

MENPERA RI RESMIKAN 9.239 UNIT RUMAHKarawang, MR Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa, meresmikan 9.239 unit rumah sejahtera, yang dikembangkan oleh gabungan anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Barat.Peresmian tersebut ditandai dengan dengan ditandatanganinya prasasti oleh Menpera di Perumahan Griya Indah, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Selasa lalu. Dalam kesempatan tersebut menteri mengatakan, sebagian besar wilayah perumahan dulunya berupa sawah maupun lahan tidur, yang belum berkembang. Namun dengan adanya perumahan terdapat berbagai keuntungan yang bisa didapatkan. Antara lain adanya pendapatan dari sektor pajak maupun bunga bank, ujarnya. Lebih lanjut menteri juga mengatakan rumah adalah sesuatu yang wajib bagi masyarakat. Untuk itu, dirinya meminta pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan terhadap kondisi sektor perumahan yang ada diwilayahnya. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan membentuk perumahan yang indah, asri, dan apik, jelasnya. Ketua DPD Apersi Jawa Barat, Ainur kardiman mengharapkan agar ke depan dapat meresmikan seratus ribu lebih lagi perumahan sejahtera untuk kalangan atas, menengah dan bawah. Namun demikian, permasalahan yang seringkali dialami oleh pengembang adalah masalah perijinan, imbuhnya.Ketua pelaksana wawan dermawan mengatakan dari 9.239 unit rumah ada 70 pengembang tapi yang di resmikan hari

Skala Prioritas RAPBD 2011 Jabar Tetap DIKESTURBandung, MR; Menjelang akhir tahun angggaran 2010, Pemerintah provinsi Jabar telah menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011. Dalam RAPBD tersebut, sector Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur masih menjadi skala prioritas. Menurut, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, RAPBD Provinsi Jabar tahun 2011 mengcover berbagai tantangan pembangunan antara lain : pertama, memperkuat kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang menempatkan SDM masyarakat Jabar berada dalam tahap kemandirian. Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar perekonomian yang makin menyebar antar kawasan di Jabar. Ketiga, melanjutkan reformasi Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar perekonomian yang makin menyebar antar kawasan di Jabar., Ketiga, melanjutkan reformasi birokrasi sebagai penyedia layanan public bermutu dan pengawal stabilitas pada berbagai aspek serta; keempat, memperkuat pemuliaan atas nilai-nilai peradaban bangsa yang berakar dari kekayaan seni budaya dan kearifan lokal daerah. Sehubungan dengan penetapan RAPBD Provinsi Jabar, Pemprov.. Jabar telah menetapkan target pendapatan. Untuk pendapatan daerah di tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp.8,505 trilyun lebih atau meningkat sebesar 9,64% dari tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp.7,757 trilyun lebih. Dengan ditetapkannya target pendapatan berikut adanya tantangan pembangunan, maka focus belanja daerah pada RAPBD Provinsi Jabar difokuskan pada di bidang pendidikan : pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), melanjutkan dana BOS Provinsi. Di bidang kesehatan : pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas Poned dan pembangunan Puskesmas Poned model Provinsi. Di bidang infrastruktur, difokuskan pada melanjutkan pembebasan lahan untuk Bandara Internasional Kertajati dan jalur short cut jalan kereta api Cibungur-Tanjung Rasa. Di bidang ketenagakerjaan difokuskan pada dukungan penciptaaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor KUMKM dan melalui program Jabar mengembara dalam dan luar negeri. (husein)

(Menpera), Suharso Monoarfa, meresmikan 9.239 unit rumah

ini hanya 23 pengembang, selebihnya karena ada faktor dan berbagai kendala. Persemian 9.239 unit rumah sejahtera merupakan gabungan dari seluruh pengembang apersi sejawa

barat di pusat kan di griya indah kabupaten karawang. Sementara itu, turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Ir.. Iman Sumantri , Kepala

Bappeda Drs. Teddy Ruspendi, Kepala Dinas Cipta Karya, Drs. Asikin, MM, Kapolres Karawang, Dandim 0604/Karawang, dan sejumlah pejabat lainnya. (Muhadi)

Pondok Pesantern Salapiyah Perlu Bantuan PemerintahKayuagung MR Memasuki era globalisasi yang penuh dengan kompetensi dan persaingan dunia pendidikan memerlukan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas dan memiliki kemampuan skill yang baik agar dapat menciptakan bibit unggul di masa-masa yang akan datang. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan fasilitas yang memadai sebagai pelengkap sarana dan prasarana belajar ditempat mereka sekolah. Selain fasilitas, juga dibutuhkan bimbingan dari orang tua agar mereka bisa meraih cita-cita yang mereka impikan. Lain halnya dengan Pondok Pesantren Salapiyah Sabilul Muttaqiin yang di pimpin oleh Habib Muzakir yang beralamat di Desa Tebing Sulu Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan. Sejak berdiri dari tahun 1977 sampai sekarang fasilitas di pondok pesantren tersebut tidak memadai. Pondok pesantren yang dihuni 300 (tiga ratus) santri tempat belajar mereka di kamar tidur untuk dijadikan ruang belajar, serta di mussolah, beralas tikar dan tidak ada mobilernya sama sekali. Kalau dibandingkan dengan pondok pesantren lain, kondisinya sangat berbeda, tapi semangat belajar santri-santri dan prestasi yang didapat angat membanggakan. Ketika ditemui MR, Habib Muzakir selaku pengasuh Pondok Pesantren Salapiyah Sabilul Muttaqiin bercerita tentang ponpes yang dia pimpin. Hingga 23 tahun, pesantren Salapiyah, berjalan baik, berkat hasil kerja keras kami semua. Pondok pesantren yang luasnya lebih kurang 1,5 hektar ini, jelas Habib Muzakir, belum pernah mendapat bantuan dari pihak pemerintah. Baik pemerintah Kabupaten OKI , pemerintah propinsi Sumatera Selatan maupun pusat.Habib mengaku, sudah berulang kali, mrngajukan permohonan bantuan ke Pemkab OKI. Tapi hasilnya selalu nihil tidak ada hasilnya, katanya kecewa.(Rudi Bj) (Rudi

SMP Negeri 17 Palembang

Dukung Sepenuhnya Program PemerintahPalembang, MR Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang kini kian marak di galakan pihak pemerintah imbasnya sunggu sangat di rasakan oleh masyarakat, hususnya bagi wali murid yang kurang mampu. Karna program tersebut benar-benar menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat. BSM merupakan program pemerintah yang digulirkan dua kali setahun melalui utusan sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Jl. Padang Selasa Bukit Besar Palembang Jazuli S.Pd. MM saat di konfirmasi, M.R di ruang kerjanya belum lama ini mengaku, pada tahun ini telah mengusulkan 68 BSM. Dan yang disetujui hanyat 35 orang. Bantuan BSM persiswanya 550 Ribu dengan total dana terealisasi Rp. 19..250.000 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pencairan dana BSM ini kalau dulu melalui kantor POS tapi sekarang pencairannya lewat rengkening Sekolah. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar walau pun tidak sesuai dengan yang kita harapkan, dan semua wali murid menyambut baik program ini,. Ujar Jazuli. Bahkan wali murid khusunya yang kurang mampu tambah Jazuli, boleh mendaftar, asal ada surat keteragan dari RT, Lurah dan Camat. Surat keteragan dari RT membuktikan bahwa orangtua murid benar-benar tidak mampu, tegasnya. Sudah hampir tiga tahun SMP Negeri 17 mulai tahun 2007 hingga 2010 telah mendapat prestasi. Salah satunya menjadi juara II dramband se- Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada tahun 2009.(Rudi BJ) (Rudi

DPRD Jabar Pertanyakan Pengadaan Meja PimpongBandung, MR Komisi E DPRD Jabar mempertanyakan pelaksanaan pengadaan Meja Pimpong/ Tenis Meja sebanyak 1600 unit untuk masyarakat yang telah dianggarkan pada APBD Jabar 2010. Mencuatnya pengadaan Meja Pimpong/ Tenis Meja tersebut, terungkap dalam rapat intern Komisi E, dengan Dinas Olahraga dan Pemuda, pecan lalu. Pada rapat intern, Komisi E tidak mendapatkan jawaban yang pasti ihwal pengadaan meja pimpong tersebut. Anggota Komisi E, Arsyad Ardiansyah, ketika dewan mengadakan rapat kerja dengan Disorda Jabar membahas evaluasi pelaksanaan APBD murni 2010 dan RPPAS, pihak disorda tidak menjelaskan perkembangan pengadaan meja pimpong. Sementara, Kabid Kemitraan Sarana dan Prasarana Disorda Jabar M.A.. Welid didampingi Kasi Sarana Prasarana Sahili, kepada MR mengatakan, Pengadaan Meja Pimpong/ Tenis Meja tersebut kini tengah dilaksanakan oleh pihak ketiga. Bahkan dari 1600 unit kini sudah terselesaikan sebanyak 600 unit. Welid optimis pengadaan meja pimpong tersebut dapat terselesaikan paling lambat minggu pertama Desember 2010 ini sebelum akhir tahun anggaran sudah terdistribusi ke Kabupaten / kota. Ketika ditanya, apa yang menjadi dasar daerah untuk mendapat meja pimpong tersebut, dijelaskan, daerah dalam hal ini kelurahan/ desa yang mendapatkan bantuan meja pimpong tersebut, harus diajukan oleh Pemkab/pemkot kepada Gubernur Jabar melalui Disorda Jabar. Untuk tahun 2010, karena terbatasan dana, maka Pemprov baru dapat memenuhi sebanyak 1600 unit dari keseluruhan 6000 unit untuk seluruh desa se Jabar. Kewenangan Disorda Jabar hanya sampai pendistribusian ke Kabupaten/ kota, selanjutnya pihak Kab/kota lah yang meneruskan ke kelurahan/ desa. Agar tidak terjadi salah sasaran, maka Disorda Jabar mengeluarkan SK (Juknis) sebagai pegangan pihak Kab/kota yang dilampiri bukti tanda terima. (husein).

DPRD Jabar Minta Kanwil Depag Tingkatkan Pelayanan JemaahBandung, MR; Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang juga Koordinator Bidang Kesra, Drs. H. Nur Supriyanto, MM mengingatkan jajaran Kementrian Kantor Wilayah Agama Provinsi Jawa Barat, agar lebih meningkatkan pelayanan kepada para jemaah haji, termasuk diantaranya kualitas menu makanan harus di perbaiki. Untuk itu, aparat yang bertugas, hendaknya jangan berlindung atas keikhlasan para jemaah yang saat ini sudah mulai memasuki asrama haji di bekasi Jawa Barat. Permintaan , Nur Supriyanto tersebut disampaikannya saat mendampingi rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat yang di pimpin Ketuanya, Drs. H. Syarif Bastaman, saat melakukan kunjungan kerja sekaligus untuk melihat langsung kondisi jemaah calon haji asal Jawa Barat, di Bekasi. Dikatakan, hendaknya pelayanan dan kenyamanan dapat diberikan se maksimal mungkin, sehingga keihlasan para jemaah dalam menjalankan ibadah haji benarbenar ikhlas dalam arti tidak dipaksa. harus ikhlas. Ikhlas bukan karena tidak ada komentar tetapi sebagai hasil daripada pemberian pelayanan yang baik. Jangan berlindung di balik keikhlasan para jamaah calon haji, kemudian pelayanan buruk, karena jemaah lebih memilih diam dari komplain ketika ada masalah, karena takut ke ihklasannya terganggu, katanya serius. Kunjungan yang disertai dengan silaturahmi dengan sejumlah jamaah tersebut, di terima Kepala Asrama Haji Bekasi, didampingi pula Kepala Biro Pelayanan Sosial Setda Jabar, H. Haryadi, SKM. Pada kesempatan tersebut Drs. H. Nur Supriyanto juga mengemukakan, terkait penyelenggaraan pengantaran jemaah yang akan ke Bandara, setiap tahun selalu terulang, terutama terkait dengan keberangkatan pesawat. Dengan demikian, kadang para jamaah merasa kurang nyaman. Diharapkan, untuk tahun yang akan datang, hal-hal tersebut dapat diantisipasi dengan menyiapkan lebih baik lagi dalam hal persiapannya. Apalagi, pada tahun yang datang, jumlah jemaah asal Jabar akan terus meningkat.Saya berharap rekan-rekan dari Depag bersamasama dengan Pemprov dapat merencanakan lebih baik/tidak mendadak karena menyangkut anggaran baik di Kementerian Agama maupun Pemprov Jabar, katanya. Dikatakan pula, sudah saatnya aparatur yang bertugas di Jawa Barat berpikir untuk tiga tahun kedepan, terutama jika kemudian DPRD bersama-sama Pemprov dapat merealisasikan pembangunan Bandara Kertajati.(husein) (husein)

Nasi Kendil Ala Icip-Icip BandungBandung, MR; Salah satu program skala prioritas yang dicanangkan pemerintah Kota Bandung adalah menjadikan Bandung sebagai kota Jasa Wisata yang bermartabat. Untuk itu, setiap akhir pekan ribuan wisatawan baik local maupun mancanegara berduyun-duyun masuk kota Bandung. Sebagai kota Jasa Wisata, wisatawan dapat menikmati beberbagai jenis kuliner ciri khas Bandung dan Nasional.. Seperti Kuliner Icip-Icip Bandung yang berlokasi di jalan Pasirkaliki No.68 Bandung. Konsumen disajikan berbagai jenis menu dengan konsep pujasera sesuai dengan selera yang dapat memanjakan lidah dengan penuh kepusan. Hal ini, diungkapkan Pemilik kuliner Icip-icip Bandung, Martin kepada Metro Realita sambari meniknati sejian menu utama berupa Nasi Kendil. Icip-icip Bandung juga menyediakan aneka makanan khas Bandung seperti Batagor, Risoles, Surabi, serta cemilan khas Bandung lainya seperti tempe goreng dan lain-lain. Tentunya tersedia pula aneka minuman. Nasi kendil merupakan nasi liwet yang didalamya dilengkapi ikan asin jambal dan teri yang dimasak didalam kendi. Proses pembuatnya pun memakan waktu cukup lama hingga 12 jam. Namun anda tidak perlu khawatir, sebab pengelola sudah memasak nasi tersebut terlebih dahulu. Jika ada pesanan, nasi tersebut tinggal dibakar menggunakan kendi selama sepuluh menit. Dengan proses yang lumayan lama tersebut menghasilkan cita rasa nasi yang dijamin mantap..mayossss karena bumbunya meresap kedalam nasi.Nasi kendil ini mendapat tambahan lauk pelengkap yakni ayam kampung/ayam bakar/ayam goreng, tahu/ tempe, perkedel kentang, lalap dan sambal pedas. Soal harga jangan terlalu hawatir, sebab harganya relatif terjangkau yakni Rp 22.500. Selain rasanya yang mantap, juga harganya terjangkau serta dijamin halal.(husein) (husein)

Edisi 127 Th. IV / 28 Oktober- 4 November 2010

NASIONALJakarta, MR Bagi masyarakat Papua khususnya di wilayah pegunungan Tengah Papua , sarana transportasi yang merupakan kebutuhan mendesak pada saat ini. Sebagai daerah yang berada di pegunungan, sarana transportasi utama yang di butuhkan adalah tarnportasi darat dan udara seperti jalan, jembatan maupun bandara.Hal ini di jelaskan Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Papua, Paskalis Kossay, SP.d,MM, di Jakarta beberapa waktu lalu.Pembenahan dan percepatan pembangunan infrastruktur merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat (Kesra) di Papua Pegunungan. Sekitar 90 persen penduduk asli Papua yang berdomisili di Kawasan Pegunungan Tengah, butuh sentuhan pembangunan dari negaranya. Ini penting, agar eskalasi konflik tidak terus terjadi, karena kehidupan yang semakin tertekan di kalangan penduduk asli, kata Paskalis. Ia mengatakan itu,di Kawasan Pegunungan Tengah Papua (PTP) ini terdapat sedikitnya delapan kabupaten, termasuk yang sudah populer namanya di dunia, seperti Wamena, Yahukimo, dan Puncak Jaya yang lebih 80 persen teritorinya terisolasi, akibat kondisi topografi maupun geografi berbukit terjal, gunung-gunung serta lembah curam, juga dataran ngarai sulit ditembus. Akibat dari keterbatasan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, lapangan terbang) yang memadai, maka secara signifikan sangat mempengaruhi kelancaran arus mobilitas orang dan barang kebutuhan pokok serta jasajasa lainnya. Pada giliran berikutnya, terjadi pelambatan dalam arus pembangunan dan kegiatan pemerintahan pada umumny, ujarnya. Paskalis menambahkan, bahwa ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan sungai yang merupakan sesuatu hal yang mutlak tersedia karena akan berperan penting sebagai pendukung utama dalam pemgembangan infrastruktur lain seperti halnya sarana maupun prasarana pendidikan , kesehatan, ekonomi, politik, dan keamanan.Ketersediaan infrastruktur dasar tersebut merupakan faktor penting dan strategis dalam rangka mendorong ekslerasi pertumbuhan pembangunan dalam aspek kehidupan secara wajar di seluruh Wilayah Pegunungan Tengah Papua,tambahya. Paskalis Kossay mengungkapkan, lima masalah mendasar di PTP akibat dari

7

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Akan Menyejahterakan Rakyat Papua Bagi masyarakat Papua khususnya di wilayah pegunungan Tengah Papua , sarana transportasi yang merupakan kebutuhan mendesak pada saat ini.

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AKAN MENYEJAHTERAKAN RAKYAT PAPUA

Wartawan Dilarang Meliput Raker Komisi D DPRD JabarBANDUNG,MR Wakil Ketua D DPRD Jabar, H.Memo Hermawan melalui stafnya, melarang wartawan meliput rapat kerja dengan para mitra kerja dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar , Kamis, pekan lalu. Kebijakan Wakil Ketua Komisi D melarang wartawan meliput rapat kerja dengan mitra Dinas Bina Marga, Dinas PSDA dan Dinas Pemukiman dan Perumahan yang membahas tentang Rencana Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (RPPAP) 2010 itu, menimbulkan pertanyaan bagi kalangan wartawan.. Dalam UU No.14 tahun 2008 pada Bab II Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi : Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana..Pada Pasal 3 ayat 1 menyebutkan, Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusanpublik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public. Dalam ayat 2 : mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public. Alasan larangan meliput rapat kerja oleh Memo yang disampaikan staf komisi D, karena rapat tersebut bersifat internal dan tertutup. Hal ini jelas-jelas tidak sejalan dengan UU No.18 tahun 2008 tentang KIP juga bertentangan dengan UU No40 tahun 1999 tentang Kebebasan Pers. Sementara itu, Ketua Komisi D, M.Q. Iswara ketika diminta tanggapan atas larangan peliputan oleh Wakil Ketua, menurutnya, dari awal tidak ada kesepakatan antara Komisi D DPRD Jabar dengan mitra kerja untuk melakukan rapat tertutup. Jadi tidak ada rapat tertutup. Bahkan letika disinggung, apakah ada pembahasan yang bersifat krusial atau deal-dael anggaran dengan mitra ?...., dirinya membantah dan secera tegas mengatakan : hari gini masih ada seperti itu ?.. Tidak akan terjadi, karena mata-mata KPK ada dimana-mana, ujarnya Iswara sambil berlalu. Hal senada juga dilontarkan Pimpinan salah satu OPD yang tidak berkenan disebutkan namanya, kepada wartawan mengatakan, kami juga agak heran, kenapa tidak ada satupun wartawan yang meliput, sementara selama ini setiap raker selalu diliput dan terbuka bagi wartawan, ujarnya. Rapat tersebut merupakan, tindak lanjut dari pembahasan OPD terkait dengan RPPAP 2010 dan usulan RPPAS 2011. Karena sector infrastruktur merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh Pemprov Jabar.(husein) .(husein)

Paskalis Kossay, SP.d,MM

sangat tidak memadainya prasarana dan sarana infrastruktur dasar..Pertama, ketertinggalan atau kesenjangan pembangunan antar kabupaten. Kedua, Kemiskinan, ditandai dengan pendapatan per kapita masyarakat yang rendah, berikut daya belinya yang sangat di bawah, ujarnya. Kemudian ketiga, lanjut Paskali Kossay, tingkat pendidikan san-

gat rendah, dengan angka buta huruf sangat tinggi.Keempat, dan ini juga jadi faktor yang semakin memiskinkan rakyat kami, yakni, keterisolasian. Kondisi geografis, dan topografi yang sangat berat dan sulit dijangkau, semakin dibikin tak berdaya oleh ketiadaan infrastruktur dasar, ungkapnya mada. (Gun)

Bina Marga Harus Pantau CieunyingTanami Proses Pekerjaan Jalan Pohon PisangJalan Rusak,WargaSUBANG MR Sejumlah warga Dusun Cibeunying Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Subang jawa barat, minggu lalu, beramai ramai menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak.Aksi warga menanam pohon pisang dijalan yang rusak dimulai dari pertigaan Jalan raya Cibeunying- hingga persis depan kantor pengepul Pasir jadi Milik PT (Persero ) Pertamina field Subang . Menurut sejumlah warga Aksi tersebut dilakukanya merupakan bentuk protes warga yang kesal terhadap pihak PT (Persero) Pertamina Field Subang karena sudah dua tahun jalan yang rusak bak kubangan kerbau tidak kunjung diperbaiki oleh PTPertamina Ujar Warga. Dilanjutkan warga rusaknya jalan sepanjang 1 kilometer selain di lalui angkutan kendaraan yang melewati jalur tersebut melebihi tonase juga selama ini pihak pertamina terkesan lalai dalam merawat jalan sehingga di biarkan bertambah rusak. saya minta PT Pertamina bertanggung jawab soal rusaknya jalan untuk memperbaikinya karena selama ini warga dan pengguna jalan lainya