pt.ayamaru sertifikasi i ribu...pt.ayamaru sertifikasi komplek ruko braja mustika b-11, lantai 1 ji....
TRANSCRIPT
-
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRA.JAMUSTIKA B·11, Lantai 1JI. Dr. Sumeru RT/RW 0021001. Bogar Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593
I ASERT - 325 ILPPHPL·()()HDNLVLK-011-IDN
PENGUMUMAN HASIL PElAKSANAAN AUDIT PENILIKANSERllFIKASI PENIlAIAN KINERJA PENGELOlAAN HlITAN
PRODUKSI LESTARI (PHPL)Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Sertifikasi Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap :
Nama IUPHHK-HASK IUPHHK-HASK ADDLuasLokasi
Alamat KantorWaktu PelaksanaanHasil Audit
PT. BARITO PUTRASK. 987jKpts-Vlj1999, tgl 14 Oktober 199927jKpts-IIj2001, 09 Februari 2001± 42.380 HekterKabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito UtaraProvinsi Kalimantan TengahJI. G. Obos No.88 Palangkaraya Kalimantan Tengah31 Agustus sjd 6 September 2015IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA KONSISTEN TERHADAP PEMENUHANSTANDAR PENlLAIAN KINERJA PHPL SEHINGGA SERTIFlKAT PHPLYANG TELAH DIBERlKAN DENGAN NOMOR 23jA-SERT-PHPLjIXj2013 MASA BERLAKU 10 SEPTEMBER 2013 SjD 9SEPTEMBER 2018 DENGAN PREDIKAT AKHIR KINERJA "BAlK",TERPELIHARA DAN BERLANlUT.
Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatanatas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikankeluhan seeara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LPPHPLPT. AYAMARU SERTIFlKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, JI. Dr. Sumeru BogorTelpon 0251-8333513, 8333515;Fax 0251-8333593Email [email protected]
[email protected] www.ayamarusertifikasi.eo.id
Bogor, Oktober 2015
Direktur,
Ir. Akhmad
Layanan Sertiftkasi :Pcngclolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Verifikasi Lcgalitas Kayu (VLK)
Emall:[email protected]
Website :www.ayamarusertifikasi.co.id
-
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogar Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593
~KANKomito Akreditllsl N,.slDnar
I ASERT - 323 ILPPHPL-001-IDNLVLK-011-IDN
KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor: 32/ ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/X/2015
Tentang
HASIL PENILIKAN (SURVEILLANCE) PENILAIAN KINERJA PENGELOLAANHUTANPRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTANKAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. BARITO PUTRA YANG BERLOKASI DIKABUPATENMURUNG RAYA DAN KABUPATENBARITO UTARA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH SELAKUPEMEGANGSK IUPHHK-HANOMOR: 987/KPTS-VI/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999
ADD SK NOMOR: 27/KPTS-II/2001 TANGGAL 09 FEBRUARI 2001SELUAS± 42.380 HA
Menimbang
Mengingat
a. bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan (Surveillance) PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan rekomendsai TimAuditor diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA konsistenterhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari;
b. hasil penilaian pada penilaian awal dan penilikan Ke-2 (Kedua) dengan nilaiakhir kinerja berpredikat "BAIK" Terpelihara.
1. Akreditasi KAN LPPHPLPT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-IDN;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga PenilaiPengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen(LP&VI);
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43jMenhut-IIj2014 tanggal 19Juni 2014 jo peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin AtauPada Hutan Hak;
4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14jVI-BPPHHj2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar PenilaianKinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14jVI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan HakPengelolaan;
6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14jVI-BPPHHj2014 tanggal 29 desember 2014 tentang PedomanPelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
7. Lampiran 3.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14jVI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 Pedoman PenyusunanLaporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
8. SNI ISO/lEe 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untukmenjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
Layanan Sertiftkasi :Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Emall:[email protected]
website:www.ayamarusertifikasi.co.ld
-
I ASERT- 323 I
Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Penilikan Antara IUPHHK-HA PT. BARITOPUTRA dengan PT. AYAMARU SERTIFlKASI Nomor : 021/ASERT-BPjVIII/2014tanggal 18 Agustus 2014.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA SERTIFlKAT PHPL YANG TELAH DIBERlKAN KEPADA IUPHHK-HA PT. BARITOPUTRA DENGAN NOMOR : 23/A-SERT-PHPL/IX/2013 MASA BERLAKU 10SEPTEMBER 2013 SID 9 SEPTEMBER 2018 DENGAN PREDIKA T "BAlK"TERPELIHARA DAN BERLANJUT.
KETUJUH
Merivisi Sertifikat PHPL dengan Nomor : 23/A-SERT-PHPlIIXl2013 menjadi23.Rev.lIA-SERT-PHPlIIXl2013 masa berlaku 10 September 2013 SID 9September 2018.
Dengan direvisinya Sertifikat ini, maka Sertifikat PHPL Nomor : 23/A-SERT-PHPLIIXl2013 sudah tidak berlaku lagi.
Penilikan (Surveillance) Ke-3 (Ketiga) dilakukan pada tahun 2016.
Penilikan (Surveillance) dilakukan berdasarkan Standar. Penilaian Kinerja PHPLyang berlaku.
Percepatan/penambahan Penilikan (Surveillance) akan dilakukan apabilaadanya masukan/rekomendasi dari Pemantau Independen.
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Survaillance) dibebankankepada IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA.
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KEDELAPAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : BogorPada Tanggal : 7 Oktober 2015
T. AYAMARU SERTIFIKASI
Ir. AkhmadDirektur
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan2. Direktur Usaha Hutan Produksi;3. Arsip.
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
1
ASERT - 324
RESUME HASIL PENILIKAN-II KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT BARITO PUTRA
KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(1) Identitas Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL)
a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertfikasi
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010
c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : [email protected]
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
e. Direktur : Ir. Akhmad
f. Tim Audit : a) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor
Prasyarat)
b) Rusmani, BSc.F (Auditor VLK)
c) Ir. Sulistiyo N.,MM (Auditor Produksi)
d) Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi)
e) Ir. Rimba Gatoto W. (Auditor Sosial)
(2) Identitas Pemegang Izin
a. Nama Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan
: IUPHHK-HA PT. Barito Putra
b. Nomor & Tanggal SK : a) SK. No. 987/Kpts-VI/1999, tanggal 14
Oktober 1999
b) SK. IUPHHK No. 27/Kpts-II/2001, tanggal
9 Februari 2001.
c. Luas dan Lokasi : ± 42.380 Ha
d. Alamat Kantor dan Telpon : Kantor Pusat
Office 8, 7th Floor SCBD Lot 28, Jl. Jendral
Sudirman Kav.52-53, DKI Jakarta 12110
Indonesia. Telp. (021) 2934 3888, Fax. (021)
2934 3777.
Kantor Cabang
Jl. G. Obos Raya No. 88 A, Palangka Raya,
Kalimantan Tengah. Telp. (0536) 3225431, Fax. (0536) 3225431
http://www.ayamarucertification.wordpress.com/
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
2
ASERT - 324
e. Pengurus : Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Ir. H. Rachmadi HAS HB - Komisaris : Jayanti Sari - Komisaris : Hj. Nila Susanti Zulfikar - Komisaris : Zainal Hadi HAS HB
Susunan Direksi - Direktur Utama : Suroyogino - Dir. Operasional : Halim Triyanto, SE - Dir. Keuangan : Hasnuryani SE - Direktur HRGS : Syamsulridzal
(3) Ringkasan Tahapan Penilikan Tahun Kedua (Penilikan-II)
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
1 Mobilisasi Tim Audit Senin,
3 September 2015
- Perjalanan melalui udara (Jakarta –Palangkaraya.
2 Mobilisasi Tim Audit Jumat, 4 September 2015
- Perjalanan darat Areal Kerja PT HJ - Base camp Barito Putra (tanggal 1 sampai dengan 4 September 2015 tim auditor melaksanakan penilikan-II di areal kerja PT HJU, karena kegiatan penilikan tersebut dilaksanakan berurutan dan masih dalam satu group).
3 Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Jumat, 4 September 2015
- Melapor ke Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya.
4 Pertemuan Pembukaan
Sabtu, 5 September 2015
PT Barito Putra
- Penyampaian rencana teknis verifikasi - Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping - Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari,
jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll.
- Output : (1) Berita Acara Pertemuan Pembukaan, (2) Notulensi Pertemuan Pembukaan.
5 Audit Lapangan Minggu dan Senin, 6 dan 7 September 2015 Areal kerja PT Barito Putra
- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - Aspek prasyarat dan produksi :
- Pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll.
- Bukti sementara rekontruksi tata batas konsesi;
- Poster Visi dan Misi perusahaan; - Perlatan produksi; - Pelaksanaan RIL;
- Aspek ekologi : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kegiatan penanaman pada areal eks
TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan;
- Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah.
- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD;
- Dokumen K3 - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
3
ASERT - 324
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
6 Audit Dokumen Selasa, 8 September 2015
Base Camp PT Barito Putra
Verifikasi dokumen bertujuan untuk : - Memperoleh data dan informasi aspek
prasyarat dan produksi antara lain : - Dokumen progres rekonstruksi tata batas; - Visi, misi perusahaan, - Struktur organisasi; - Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP,
PWH, pemanenan, penanaman dll; - Dokumen terkait perizinan; - Dokumen perizinan penggunaan alat; - Dokumen RIL; - Dokumen Realisasi produksi, dll.
- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen penanaman pada areal eks TPK,
TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; - Dokumen pengelolaan limbah.
- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja
- Dokumen ketenaga kerjaan
7 Mobilisasi Tim Rabu, 9 September 2015
- Mobilisasi Tim Audit Muara Tewe - Palangkaraya
8 Pertemuan Penutup Kamis, 10 September 2015
- Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit
- Notulensi Pertemuan Penutup - Berita acara Pertemuan Penutup - Tally sheet hasil audit lapangan - Melengkapi data-data yang belum dipenuhi
oleh auditi
9 Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Kamis, 10 September 2015
- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BP2HP Palangkaraya tentang pelaksanaan penilikan-II pada areal kerja PT Barito Putra.
10 Mobilisasi TIM Sabtu, 12 September 2015
- Perjalanan udara Banjarmasin – Jakarta (Tanggal 11 September 2015 tim Auditor melaksanakan koordinasi terlebih dulu dengan pihak Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan dan BP2HP Banjarmasin terkait dengan penilikan-II PT Barito Putra).
11 Pengambilan Keputusan
Bogor - PT. Barito Putera dalam pengelolaan hutan lestari (Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Legalitas Kayu) dengan predikat kinerja “BAIK” selama periode 1 (satu) tahun secara umum dapat dipertahankan, sehingga status sertifikat yang telah diberikan terpelihara dan berlanjut.
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
4
ASERT - 324
(4) Resume Hasil Penilikan Tahun Kedua (Penilikan-II)
No. Kriteria dan
Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-II Progres
Kinerja PHL
1 PRASYARAT
1.1 Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan
BAIK - Terdapat kelengkapan dokumen
legal dan administrasi tata batas sesuai tahapan tata batas yang telah dilaksanakan.
- Progres realisasi pelaksanaan rekonstruksi tata batas saat ini masih dalam tahap persiapan yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen : - Pedoman Tata Batas, - Notulen Rapat
Pembahasan Rencana Penataan Batas,
- Surat pernyataan direksi tentang kesanggupan melaksanakan tata batas (No. : 28/BP-PKY/DIR-SK/V/2014, 12 Mei 2014)
- Bukti kwitansi pembayaran perubahan peta pedoman kerja tata batas dari konsultan pelaksana, yakni PT. Kusuma Buana, tanggal 29 November 2013.
- Tidak terjadi konflik terkait dengan batas areal kerja PT. Barito Putra.
- Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT. Barito Putra.
- Tidak ada penggunaan lain pada areal kerja PT. Barito Putra di luar sektor kehutanan.
BAIK - Terdapat kelengkapan dokumen
legal dan administrasi tata batas sesuai tahapan tata batas yang telah dilaksanakan.
- Aktifitas rekonstruksi tata batas masih dalam tahap persiapan.
- Tidak terjadi konflik terkait dengan batas areal kerja PT Barito Putra, khususnya dengan pemegang izin lain dan lahan masyarakat yang bersingungan (Tersedia berita acara pengakuan batas luar areal kerja dari Desa Muara Pari dan Desa Saruhung).
- Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT Barito Putra.
- Tidak ada penggunaan lain pada areal kerja PT Barito Putra di luar sektor kehutanan.
TETAP
1.2 Komitmen Pemegang Ijin
BAIK - Belum ada perubahan visi dan
misi PT. Barito Putra (Surat keputusan Direktur Utama PT. Barito Putra, No. 01/SK/Dir-BP/I/2013 tentang Visi Misi, tanggal 3 Januari 2013) dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL);
- PT. Barito Putra telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi (Desa Olong Solui dan Desa Pari) dan baliho besar yang ditempatkan di depan Base Camp Bumban dan Mahang.
- PT. Barito Putra sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi.
BAIK - Belum ada perubahan visi dan misi
PT Barito Putra (Surat keputusan Direktur Utama PT Barito Putra, No. 01/SK/ Dir-BP/I/2013 tentang Visi Misi, tanggal 3 Januari 2013) dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL).
- Sosialisasi visi dan misi telah dilaksanakan terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi (Desa Olong Solui dan Desa Pari) , famlet dan baliho.
- PT Barito Putra sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi.
TETAP
1.3 Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi,
BAIK - Secara umum ketersediaan
tenaga profesional kehutanan atau tenaga teknis (GANIS) PHPL PT. Barito Putra mengalami peningkatan, yakni telah tersedia GANIS KELING dan KESOS. Dengan demikian
BAIK - Pemenuhan tenaga profesional
kehutanan atau tenaga teknis (GANIS) PHPL PT Barito Putra mengalami peningkatan dan tersedia pada seluruh bidang pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen
TETAP
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
5
ASERT - 324
No. Kriteria dan
Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-II Progres
Kinerja PHL
Penelitian, Pendidikan dan Latihan
PT. Barito Putra telah memiliki GANIS pada seluruh bidang pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen P.8/VI-SET/2009);
- PT. Barito Putra telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Adapun tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT khusus untuk tenaga teknis (GANIS) sebesar 133,33 % (8 personil dari 6 personil yang direncanakan dalam RKT 2014).
- Secara umum dokumen terkait tenaga kerja tersedia secara lengkap dan selalu dilakukan updating,
P.8/VI-SET/2009). - Tingkat pencapaian pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) secara periodik terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan kompetensinya adalah sebesar 125 % (5 personil dari 4 personil yang direncanakan dalam RKT 2014).
- Secara umum dokumen terkait tenaga kerja tersedia secara lengkap dan selalu dilakukan updating,
1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada IUPHHK-HA
BAIK - PT. Barito Putra telah menyusun
Struktur Organisasi dan Job Deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL, keberadaan bidang atau unit kerja pada struktur organisasi yang telah dibuat sesuai dengan kerangka PHPL (perencanaan, produksi, kelola lingkungan, kelola sosial, logistik, personalia dan umum, finansial, SIM dan SPI)
- PT. Barito Putra telah memiliki Struktur Organisasi SIM (Surat Keputusan Direksi No. 077/SK/Dir-BP/XI/2013, tanggal 18 November 2013) dan perangkat SIM (jaringan internet, soft ware, PC komputer, Laptop, dll.)
- Petugas SIM telah ditunjuk ; - PT. Barito Putra telah memiliki
organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan job deskripsinya (Surat keputusan No. 02/SK/Dir-BP/I/2013, tanggal 3 Januari 2013) ;
- Tersedia Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan dan rekomendasi tindak lanjut;
- Tersedia laporan realisasi atas saran tindak lanjut hasil monetoring dan secara fisik telah dilakukan sebagian di lapang.
BAIK - Tersedia Struktur Organisasi dan
Job Deskripsi (Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 02/SK/Dir-BP/I/2013, tanggal 3 Januari 2013) dan belum ada revisi. Keberadaan bidang atau unit kerja pada struktur organisasi yang telah dibuat sesuai dengan kerangka PHPL.
- Tersedia Struktur Organisasi SIM (belum ada revisi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 077/SK/Dir-BP/XI/2013, tanggal 18 November 2013) dan perangkat SIM (jaringan internet, soft ware, PC komputer, Laptop, dll). Selain itu telah ditunjuk petugas SIM.
- Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan job deskripsinya (Surat keputusan No. 02/SK/Dir-BP/I/2013, tanggal 3 Januari 2013) telah dibentuk dan belum ada revisi.
- PT Barito Putra telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang ditunjukkan dengan tersedianya Laporan hasil monitoring dan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut.
- Tersedia laporan realisasi saran
tindak lanjut hasil monetoring dan secara fisik telah dilakukan sebagian di lapang.
TETAP
1.5 Pengelolaan Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
BAIK - PT. Barito Putra telah
mensosialisasikan pembukaan Blok RKT 2014 bersamaan dengan menyelenggarakan selamatan yang diikuti oleh beberapa kelompok masyarakat desa yang memiliki kepentingan atas lahan yang akan ditebang (RKT 2014), dalam rangka konsultasi dan meminta persetujuan.
- Berdasarkan uraian pada verifier
BAIK - PT Barito Putra telah
mensosialisasikan aktifitas pembukaan Blok RKT 2015 kepada masyarakat yang memiliki kepentingan atas lahan yang akan ditebang (masyarakat Desa Muara Pari), bersamaan dengan menyelenggarakan selamatan dalam rangka konsultasi dan meminta persetujuan.
- Seluruh bantuan baik berupa fisik maupun non-fisik didasarkan atas
TETAP
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
6
ASERT - 324
No. Kriteria dan
Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-II Progres
Kinerja PHL
1.5.1. menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tata batas areal kerja blok RKT 2014 (Penataan Areal Kerja/PAK) yang merupakan rangkaian kegiatan produksi telah memperoleh persetujuan dari para pihak.
- PT. Barito Putra telah melaksanakan kewajiban sosial, yakni berupa pemberian bantuan fisik maupun non-fisik sesuai keperluan masyarakat setempat (Berita acara serah terima dan bukti fisik di lapangan)
- PT. Barito Putra telah mengalokasikan kawasan dilindungi secara jelas khususnya pada areal kerja RKT 2014 dan telah dikukuhkan dengan : - Surat Keputusan Manager
Camp PT. Barito Putera (Unit Bumban), Nomor : 01/ SK-KL/BP-BBN/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, Tentang Penetapan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Laung;
- Surat Keputusan Manager Camp PT. Barito Putera (Unit Mahang), Nomor : 01/ SK-KL/BP-MHG/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, Tentang Penetapan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Ruwai
kesepakatan antar kedua belah pihak (persetujuan masyarakat). Sehingga bentuk dan jenis CSR yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang diketahui dan disaksikan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat setempat.
- Secara umum pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung baru sebagian masyarakat, hal ini memang berjalan secara bertahap sesuai dengan progres pelaksanaan penebangan pembukaan blok.
2 PRODUKSI
2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
BAIK - Terdapat dokumen RKUPHHP-HA
Berbasis IHMB periode 2011- 2020, dan telah disyahkan oleh Kementerian Kehutanan.
- Penataan areal kerja di blok RKT 2014 sesuai dengan RKUPHHK-HA. Lokasi RKT 2014 ini merupakan lokasi blok RKT 2013 yang tidak dilaksanakan karena waktunya yang pendek.
- Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu berupa rintisan dan penandaan cat merah di pohon sepanjang batas blok dan petak.
BAIK - PT Barito Putera (PT BP) telah
memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2011-2020, yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB.
- Unit manajemen telah ber melaksanakan penataan areal kerja (blok RKT dan compartemen/petak) sesuai dengan RKUPHHK.
- Unit manajemen telah berupaya melakukan pemeliharaan batas blok dan petak namun tanda batas blok dan petak hanya sebagian yang terlihat dengan jelas dilapangan.
TETAP
2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem *)
BAIK - Perusahaan telah memiliki data
potensi tegakan hasil IHMB dan ITSP, yang dilengkapi dengan peta kelas hutan dan peta penyebaran pohon skala 1 : 2.000.
- Perusahaan telah membuat dan melakukan pengukuran terhadap areal PUP seluas 100 ha. Hasil analisis riap PUP pada plot tanpa perlakuan antara 0,25 – 6,19 m3/ha/tahun.
- Perusahaan telah melakukan upaya analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama
BAIK - Unit manajemen telah memiliki
data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah / hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll).
- Unit manajemen telah berupaya melakukan pengukuran riap tegakan/PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.
- Unit manajemen telah berupaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode
TETAP
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
7
ASERT - 324
No. Kriteria dan
Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-II Progres
Kinerja PHL
periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan.
waktu penilaian dan menyampaikan laporan.
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK - SOP seluruh tahapan kegiatan
sistem Silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap, sedangkan untuk sistem TPTJ belum lengkap dan sebagian isinya masih belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- Sebagian besar implementasi sistem silvikultur telah dilaksanakan di lapangan. Beberapa kegiatan yang belum optimal terlaksana adalah pemasangan label pohon ITSP, kegiatan perapihan, maupun monitoring hasil kegiatan penanaman.
- Potensi tegakan sebelum masak tebang sebesar 26,72 /ha, sehingga dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.
- jumlah tegakan tinggal di areal bekas penebangan untuk tingkat tiang sebanyak 173 batang/ha dan tingkat pancang sebanyak 537 batang/ha.
BAIK - Unit manajemen telah memiliki
SOP tahapan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ untuk mendukung kegiatan operasional, dimana isi SOP telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan teknis yang berlaku namun ketersediaannya tidak lengkap untuk seluruh tahapan.
- Unit manajemen telah melakukan sebagian besar implementasi sistem silvikultur di lapangan, namun terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal, baik kegiatan ITSP, kegiatan perapihan, maupun monitoring terhadap hasil kegiatan penanaman.
- Data hasil kegiatan IHMB dan laporan Pengamatan Tegakan Tinggal diketahui potensi tegakan sebelum masak tebang sebesar 26,72 batang/ha, sehingga dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.
- Jumlah tegakan tinggal di areal bekas penebangan untuk tingkat tiang sebanyak 173 batang/ha dan tingkat pancang sebanyak 537 batang/ha.
TETAP
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu
SEDANG - Tersedia SOP
pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, tetapi isinya tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
- perusahaan hanya melaksanakan kegiatan implementasi RIL pada tahap perencanaan dan tahap operasi pemanenan. Adapun tahap paska pemanenan belum dilaksanakan khususnya evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan operasi pemanenan.
- tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat pancang dan tiang berkisar antara 17,38 % - 26,82 %.
- Hasil uji petik terhadap 10 batang pohon diperoleh nilai faktor eksploitasinya (FE) sebesar 0,88.
SEDANG - Ketersediaan prosedur
pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (RIL) isinya tidak sesuai dengan karakteristik setempat.
- Unit manajemen hanya melaksanakan kegiatan implementasi RIL pada tahap perencanaan dan tahap operasi pemanenan, akan tetapi pada tahap kegiatan pasca pemanenan belum dilaksanakan, khususnya evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan operasi pemanenan.
- Tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat pancang dan tiang berkisar antara 17,38% - 26,82%.
- Nilai Faktor Eksploitasi pada kegiatan pemanenan di areal kerja unit manajemen sebesar 0,89.
TETAP
2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *)
BAIK - Dokumen RKT 2012 dan RKT
2014 telah berpedoman kepada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011-2020, dan telah disyahkan oleh pejabat berwenang atau self approval.
- PT. Barito Putra telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang
BAIK - Unit manajemen telah memiliki
dokumen RKT secara lengkap yang disusun berdasarkan kepada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011-2020 yang disahkan oleh pejabat yang berwewenang.
- Peta kerja RKT tahun 2014 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan
TETAP
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
8
ASERT - 324
No. Kriteria dan
Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-II Progres
Kinerja PHL
ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
- Jenis kayu yang ditebang telah sesuai dengan rencana dalam dokumen RKT, luasan areal tebangan tidak melebihi dari rencananya, dan realisasi produksi kayu tercapai 90,5% dari rencananya.
lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Terdapat implementasi peta kerja pada areal unit manajemen berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan /dipanen /dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
- Realisasi volume tebangan total 80 % dan per kelompok jenis mencapai 78.5 %- 92% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia
BAIK - Likuiditas >150%, Solvabilitas
>150%, Rentabilitas : positif, - Besarnya realisasi biaya
pengelolaan hutan selama tahun 2012 sebesar 20.626.917.548, atau 77,2% dari rencana.
- Alokasi dana yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan hutan termasuk kurang proporsional dengan perbedaan antara 20-37%.
- Pendanaan untuk menunjang kegiatan di lapangan termasuk lancar (nilai likuiditas 339%). Hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pelaksanaan kegiatan di tidak sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan, seperti kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, ITSP, PWH maupun penanaman.
- Total biaya yang ditanamkan kembali sebesar Rp 890.035.561, atau terealisasi sebesar 112,9%.
- Pencapaian kegiatan pembinaan hutan di RKT 2012 adalah seluas 607,7 ha, atau tercapai 67,7% dari rencana seluas 896 ha.
SEDANG - Karena ketidaktersedian Laporan
keuangan unit manajemen (sedang dalam proses auditing oleh kantor Akuntan Publik), dengan demikian verifier 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 dan 2.6.5 tidak dapat diverifikasi.
- Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit dan penanaman) oleh unit manajemen hanya mencapai 79.75 % dari yang direncanakan.
MENURUN
3. EKOLOGI
3.1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan
SEDANG - Tidak terdapat perubahan
dokumen RKUPHHK-HA, dengan demikian semua kegiatan masih mengacu pada dokumen Rencana Kerja Usaha IUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011-2020 PT. Barito Putra (SK.133/VI/BUHA/2011 dan tidak semua areal yang dialokasikan untuk kawasan dilindungi kondisi biofisiknya sesuai dengan Keppres 32 tahun 1990
- Untuk tahun kegiatan 2014 auditi telah melaksanakan penataan kawasan dilindungi seluruhnya sesuai rencana dalam RKT.
SEDANG - PT Barito Putera masih
mempertahankan luasan untuk kawasan dilindungi dalam rencana tata ruangnya seluas 2.428 ha atau sebesar 5,72% dari total luas areal konsesi serta sebagian besar sudah di implementasikan dilapangan sesuai dengan yang direncanakan namun demikian tidak semua areal yang dialokasikan untuk kawasan dilindungi kondisi biofisiknya mantap.
- Audite telah membuat rencana untuk pentaan kawasan lindung, namun baru sebagian (60%) yang sudah di implementasikan dilapangan dari rencana yang
TETAP
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
9
ASERT - 324
No. Kriteria dan
Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-II Progres
Kinerja PHL
- Dari hasil kajian peta Citra Landsat menunjukan bahwa kondisi penutupan lahan areal kawasan dilindungi yang terdapat di PT. Barito Putra sebagian besar berhutan (±82,3%).
- Dari hasil analisis dokumen, ,wawancara dan verifikasi lapangan terkait dengan pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi, secara faktual belum terdapat pengakuan dari dari para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung yang sudah di tata dilapangan.
- Auditi sudah mendokumentasikan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung dalam bentuk laporan kegiatan, namun kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi belum mencakup seluruhnya.
telah di buat. - Secara umum kondisi penutupan
lahan untuk kawasan dilindungi yang terdapat di areal PT Barito Putera masih berhutan (± 82,3%).
- Secara faktual belum semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT Barito Putera. Hal ini di tunujukan dengan masih adanya perambahan dan penguasaan lahan di areal kawasan dilindungi
- Sehubungan kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum menggambarkan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi secara lengkap sesuai dokumen RKL dan RPL dalam AMDAL, maka pendokumentasiannya hanya menginformasikan sebagain kecil aja dari kegiatan pengengelolaan yang seharusnya..
3.2 Perlindungan dan Pengamanan Hutan
SEDANG - Auditi masih memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerjanya, SOP tersedia tersedia dilapangan dan sebagai pedoman kerja untuk bidang perlindungan dan pengaman hutan. SOP yang tersedia belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada saat ini.
- Terkait ketersedian sarana prasana perlindungan dan pengamanan hutan, auditi belum melakukan penambahan baik jumlah maupun jenisnya masih sama dengan kondisi saaat penilaian kinerja. Auditi hanya melakukan pemeliharaan saja.
- Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia untuk bidang perlindungan hutan menunjukan bahwa auditi belum menambah tenaga pengamanan dan perlindungan hutan sesuai dengan standar kualifikasi yang memadai. Personil bidang perlindungan dan pengaman hutan baik jumlah dan kualifikasinya masih sama dengan pada saat penilaian kinerja.
- Berdasrkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa auditi baru melaksanakan sebagian kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan yang di rencanakan.
SEDANG - Auditee memiliki prosedur sebagai
acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan (belum ada revisi), namun demikian prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh gangguan yang ada.
- Tersedia sarana prasana untuk perlindungan dan pengamanan hutan dan tersedia dilapangan dalam kondisi baik namun demikian baik jumlah dan jenis masih kurang serta belum sesuai dengan tingkat gangguan yang terjadi
- PT Barito Putera telah memiliki lembaga dan personil untuk menangani perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi jumlah maupun kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan dan tingkat gangguan yang ada.
- Auditee telah melakukan perlindungan hutan namun kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimum dan belum sesuai dengan tingkat gangguan yang ada, kegiatan yang dilakukan hanya bersifat preventif saja.
TETAP
3.3 Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan
SEDANG - Auditi masih memilki dokumen
SOP yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
BAIK - PT Barito Putera memilki dokumen
prosedur/SOP (belum ada revisi) sebagai acuan kerja untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan
MENINGKAT
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
10
ASERT - 324
No. Kriteria dan
Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-II Progres
Kinerja PHL
tanah dan air akibat pengusahaan hutan dan belum ada revisi.
- Belum ada penambahan baik jumlah maupun jenisnya, dengan demikian jumlah dan jenis sarana prasarana untuk mendukung kegiatan yang tersedia saat ini belum sesuai dengan ketentuan seperti yang dipersyaratakan dalam dokumen RKL dan RPL AMDAL, namun demikian sarana prasaran yang tersedia dalam kondisi baik.
- Dlam hal ketersedian SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, auditi sudah memiliki lembaga serta personil dengan kualifikasinya sesuai dengan ketentuan.
- Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap beberapa dampak dampak terhadap tanah dan air yang mengacu pada dokumen RKL Amdal, namun demikian upaya yang dilakukan belum maksimal.
- Untuk kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air auditi sudah memiliki dokumen dokumen rencana kegiatan yang mengacu pada dokumen RPL (AMDAL), rencana kegiatan tersebut sudah diimplementasikan di lapangan dan sudah di buat laporan hasil kegiatannya dalam dokumen Laporan Pelaksanan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
- Terdapat dampak kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air, namun masih dalam tingkat yang wajar bila dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan awal dan tidak menunjukan adanya peningkatan dampak yang sangat signifikan terhadap tanah dan Air. Namun demikian terdapat upaya dari auditi untuk menekan dampak pengusahaan hutan melalui tindakan tindakan tertentu.
dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun demikian proserdur yang tersedia belum mencakup seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan.
- Tersedia sarana prasarana untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Namun demikian dari hasil verifikasi penilaian teridentifikasi bahwa belum tersedia semua sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan menurut dampak yang ditimbulkan terhadap tanah dan air.
- Tersedia sumberberdaya manusia yang memadai dalam mengelola dan memantau dampak terhadap tanah dan air, serta memiliki sertifikat kualifikasi dan kompetensi sebagai GanisPHPL-Keling sesuai dengan ketentuan.
- Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sudah di implementasikan dilapangan baik dalam bentuk tindakan teknis sipil maupun vegetatif, dengan mengacu pada dokumen RKL AMDAL.
- Auditee sudah mempunyai rencana pemantauan dampak tanah dan air dan telah diimplementasikan sesuai dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL.
- Terjadi dampak erosi, peningkatan sedimentasi dan mempengaruhi kualitas air, namun masih dalam taraf yang wajar, yaitu aman pada tingkat kritis dan cenderung menurun berdasarkan evaluasi kecenderungan serta terdapat upaya pengelolaan dalam rangka untuk menekan dampak walaupun belum dilakukan secara maksimum.
3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
SEDANG - Auditi masih memiliki SOP
untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi. SOP yang tersedia belum menggambarkan kegiatan identifikasi yang dapat mencakup seluruh jenis
- Auditi sudah melakukan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna dilindungi pada beberapa kawasan dilindungi yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan dan lokasi jalur pengamatan dilapangan, namun
SEDANG - PT Barito Putera masih memilki
prosedur/SOP untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, proserdur yang belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi.
- Auditee sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna namun kegiatan identifikasi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang terdapat di areal konsesinya karena baru dilakukan pada beberapa lokasi saja, belum
TETAP
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
11
ASERT - 324
No. Kriteria dan
Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-II Progres
Kinerja PHL
kegiatan tersebut belum mencakup seluruh jenis yang terdapat di areal konsesi.
mencakup seluruh areal serta belum mengklasifikasikan jenis jenis mana yang masuk dalam kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
3.5 Pengelolaan Flora untuk: (1) Luasan tertentu
dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
(2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik
SEDANG - Auditi masih memiliki SOP untuk
kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah, namun prosedur tersebut belum mencakup pengelolaan terhadap keseluruhan flora yang dilindungi dalam areal kerjanya.
- Dari hasil verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa audit telah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi namun tidak di dukung oleh rencana yang matang dan pengelolaan flora belum terlihat upaya pengelolaan secara spesifik dan hanya pada areal tententu saja.
- Secara umum kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih relatif baik walaupun terdapat gangguan berupa perambahan dan klaim areal.
SEDANG - Auditee masih memiliki prosedur
prosedur untuk pengelolaan flora dilindungi, namun belum dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
- Terdapat implementasi pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Namun belum mencakup seluruh jenis areal kawasan yang dilindungi di areal unit manajemen. Selain itu kegiatan pengelolaan yang dilakukan sebagian besar masih bersifat pengamanan kawasan dan kurang dalam hal pengayaan atau pengembangan jenis-jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
- Saat ini kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik telah mengalami gangguan berupa perambahan dan ilegal logging walaupun masih dalam tingkat yang belum membahayakan.
TETAP
3.6. Pengelolaan fauna untuk: (1) Luasan tertentu
dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
(2) Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
SEDANG - Auditi masih memiliki SOP untuk
kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah, namun belum mencakup pengelolaan terhadap seluruh fauna dilindungi dalam areal kerjanya
- Auditi sudah memiliki dokumen perencanaan terkait kegiatan untuk pengelolaan fauna dilindungi, namun rencana tersebut belum menggambarkan rencana kegaitan pengelolaan fauna secara menyeluruh dan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi secara umum hanya dilakukan di areal tertentu saja belum mencakup seluruh areal konsesi
- Pada saat ini kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat diareal auditi secara umum masih tergolong cukup
SEDANG - Auditee memiliki prosedur
prosedur untuk pengelolaan fauna dilindung (belum ada revisi), namun belum dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
- Auditee telah melaksanakan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi namun belum maksimal dan masih masih sebatas pada kegiatan perlindungan saja belum ada upaya spsefik terkait pengelolaan fauna dilindungi.
- kondisi fauna masih relative masih terjaga, walaupun terdapat gangguan berupa perambahan dan perburuan oleh masyarakat tapi masih dalam tingkat yang
TETAP
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
12
ASERT - 324
No. Kriteria dan
Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-II Progres
Kinerja PHL
mantap, walaupun masih terdapat gangguan terutama perburuan burung oleh masyarakat sekitar
belum mebahayakan.
4. SOSIAL
4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
SEDANG - Terdapat dokumen mengenai
pola penguasaan dan pemanfaatan SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat serta rencana pengelolaan SDH. Namun belum terdapat dokumen yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai sumber-sumber kehidupan masyarakat di dalam areal termasuk luasannya.
- Tersedia mekanisme yang jelas mengenai penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik dimana implementasinya telah diketahui dan disepakati oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- PT. Barito Putera telah memiliki dokumen mengenai mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH. Namun demikian, belum terdapat SOP mengenai Identifikasi dan Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar sebagai acuan untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan dasar masyarakat hukum adat/setempat.
- Terdapat kejelasan luas dan batas areal kerja IUPHHK PT. Barito Putera Unit I dan Unit II terhadap sebagian kawasan kehidupan masyarakat sekitar (ladang, kebun, pemukiman)
- Pemerintah dan sebagian masyarakat sekitar telah menyetujui keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK. Namun masih terdapat klaim-klaim lahan oleh masyarakat dan sebagian telah dapat diselesaikan melalui pembayaran tali asih.
SEDANG Secara umum kondisinya masih sama dengan hasil penilikan 1: - Terdapat dokumen mengenai pola
penguasaan dan pemanfaatan SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat serta rencana pengelolaan SDH. Namun belum terdapat dokumen yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai sumber-sumber kehidupan masyarakat di dalam areal termasuk luasannya.
- Tersedia mekanisme yang jelas mengenai penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik dimana implementasinya telah diketahui dan disepakati oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- PT Barito Putera telah memiliki dokumen mengenai mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH. Namun demikian, belum terdapat SOP mengenai Identifikasi dan Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar sebagai acuan untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan dasar masyarakat hukum adat/setempat.
- Terdapat kejelasan luas dan batas areal kerja IUPHHK PT Barito Putera Unit I dan Unit II terhadap sebagian kawasan kehidupan masyarakat sekitar (ladang, kebun, pemukiman)
- Pemerintah dan sebagian masyarakat sekitar telah menyetujui keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK. Namun masih terdapat klaim-klaim lahan oleh masyarakat di dalam areal konsesi.
TETAP
4.2 Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
SEDANG - PT. Barito Putera telah memiliki
perencanaan dan realisasi menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak adanya kegiatan operasional pengelolaan sumber daya hutan oleh IUPHHK. Namun demikian, Laporan PMDH tahun 2013 & 2014 belum lengkap dan tidak jelas.
- PT. Barito Putera memiliki 3 (tiga) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat yang legal dan cukup jelas. Namun belum
SEDANG Secara umum kondisinya masih sama dengan hasil penilikan 1: - PT Barito Putera telah memiliki
perencanaan dan realisasi menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak adanya kegiatan operasional pengelolaan sumber daya hutan oleh IUPHHK. Namun demikian, belum tersedia Laporan PMDH tahun 2014.
- PT Barito Putera memiliki 3 (tiga) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat yang legal dan cukup
TETAP
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
13
ASERT - 324
No. Kriteria dan
Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-II Progres
Kinerja PHL
terdapat mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal sebagai upaya pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Unit Manajemen.
- IUPHHK telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar pada kegiatan negosiasi pemberian tali asih kepada masyarakat. Namun demikian, kegiatan sosialisasi RKT 2014 belum dilakukan kepada msyarakat sekitar yang terkena dampak.
- Bantuan sosial yang telah dilaksanakan lebih banyak berdasarkan kepada permohonan dari masyarakat, belum berdasarkan program yang telah ditetapkan secara sistematis dan berkesinambungan dalam dokumen perencanaan
- IUPHHK telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan bukti-bukti yang cukup lengkap
jelas. Namun belum terdapat mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal sebagai upaya pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Unit Manajemen.
- IUPHHK telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar pada kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat. Namun demikian, kegiatan sosialisasi RKT 2015 belum dilakukan kepada msyarakat sekitar yang terkena dampak.
- Bantuan sosial yang telah dilaksanakan lebih banyak berdasarkan kepada permohonan dari masyarakat, belum berdasarkan program yang telah ditetapkan secara sistematis dan berkesinambungan dalam dokumen perencanaan
- IUPHHK belum memiliki dokumen/laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar
4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
SEDANG - Data menyangkut masyarakat
hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH belum mencakup data masyaraka pencari HHNK.
- PT. Barito Putera telah memiliki beberapa mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar namun belum memiliki mekanisme mengenai perekrutan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat local.
- IUPHHK telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat sekitar yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKL-RPL, RKUPHHK, dan RKT. Namun demikian belum disusun dokumen RO PMDH yang memuat detail rencana kelola sosial.
- IUPHHK telah merealisasikan 20% kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa perekrutan tenaga kerja dan pembangunan jalur ekonomi.
- IUPHHK telah memiliki dokumen/laporan terkait
SEDANG Secara umum kondisinya masih sama dengan hasil penilikan 1: - Data menyangkut masyarakat
hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH belum mencakup data masyarakat pencari HHNK.
- PT Barito Putera telah memiliki
beberapa mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar namun belum memiliki mekanisme mengenai perekrutan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat local.
- IUPHHK telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat sekitar yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKL-RPL, RKUPHHK, dan RKT. Namun demikian belum disusun dokumen RO PMDH yang memuat detail rencana kelola sosial.
- IUPHHK telah merealisasikan sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa perekrutan tenaga kerja dan pembelian hasil bumi dari masyarakat sekitar.
- IUPHHK telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat
TETAP
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
14
ASERT - 324
No. Kriteria dan
Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-II Progres
Kinerja PHL
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak berupa pembayaran DR, PSDH, PBB, BA bantuan sosial dan Laporan PMDH. Namun laporan kelola sosial belum lengkap dan tidak jelas.
kepada para pihak berupa pembayaran DR, PSDH, BA bantuan sosial. Namun laporan kelola sosial belum lengkap dan tidak jelas.
4.4 Keberadaan
mekanisme resolusi
konflik yang handal
BAIK
- PT. Barito Putera telah memiliki
mekanisme penyelesaian konflik
yang lengkap dan jelas untuk
diimplementasikan di lapangan
- IUPHHK telah memiliki peta
rawan konflik namun belum jelas
dan tidak berdasarkan survey
bersama-sama masyarakat
- UM telah memiliki kelembagaan
dan SDM yang cukup dalam
mengelola konflik namun belum
didukung oleh pendanaan yang
cukup.
- IUPHHK telah
mendokumentasikan kegiatan
penanganan konflik dengan
masyarakat sekitar berupa
pembayaran fee kayu dan tali
asih/ganti rugi lahan yang
terkena dampak akibat aktivitas
perusahaan.
SEDANG
Secara umum kondisinya masih sama
dengan hasil penilikan 1:
- PT Barito Putera telah memiliki
mekanisme penyelesaian konflik
yang lengkap dan jelas untuk
diimplementasikan di lapangan
- IUPHHK telah memiliki peta rawan
konflik namun belum jelas dan
tidak berdasarkan survey
bersama-sama masyarakat
- UM telah memiliki kelembagaan
dan SDM yang cukup dalam
mengelola konflik namun belum
didukung oleh pendanaan yang
cukup.
- IUPHHK belum
mendokumentasikan seluruh
kegiatan penanganan konflik yang
pernah terjadi dengan masyarakat
sekitar
MENURUN
4.5 Perlindungan,
Pengem bangan dan
Peningkat an
kesejahteraan
Tenaga Kerja
SEDANG
- PT. Barito Putera telah
mengimplementasikan sebagian
besar hubungan industrialnya
dengan karyawan meliputi
keberadaan dokumen PP,
kebebasan berserikat bagi
karyawan, SPK bagi karyawan,
SOP terkait pengaturan tenaga
kerja, dan SK Direksi tentang
penetapan mutasi dan
pengangkatan karyawan. Namun
belum tersedia lembaga sebagai
mediator jika terjadi konflik
antara perusahaan dan tenaga
kerja.
- UM telah merealisasikan seluruh
rencana diklat bagi karyawannya
- Tersedia standar jenjang karir
yang diatur dalam PP, SOP dan
form penilaian karyawan, serta
SK direksi. Namun kegiatan
penilaian kinerja karyawan
belum dilakukan secara optimal.
- IUPHHK telah memiliki dokumen
tunjangan kesejahteraan
karyawan berupa PP, SOP, dan
sertifikat kepesertaan jamsostek.
Namun program jamsostek
belum diterapkan kepada
seluruh karyawan
SEDANG
Secara umum kondisinya masih sama
dengan hasil penilikan 1:
- PT Barito Putera telah
mengimplementasikan sebagian
besar hubungan industrialnya
dengan karyawan meliputi
keberadaan dokumen PP,
kebebasan berserikat bagi
karyawan, SPK bagi karyawan,
SOP terkait pengaturan tenaga
kerja, dan SK Direksi tentang
penetapan mutasi dan
pengangkatan karyawan. Namun
belum tersedia lembaga kerjasama
bipartit.
- UM telah merealisasikan seluruh
rencana diklat bagi karyawannya
- Tersedia standar jenjang karir
yang diatur dalam PP, SOP dan
form penilaian karyawan, serta SK
direksi. Namun kegiatan penilaian
kinerja karyawan belum dilakukan
secara optimal.
- IUPHHK telah memiliki dokumen
tunjangan kesejahteraan karyawan
berupa PP, SOP, dan sertifikat
kepesertaan jamsostek. Namun
program jamsostek belum
diterapkan kepada seluruh
karyawan
TETAP
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
15
ASERT - 324
No. Kriteria/Indikator Verifier
Keterpenuhan
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II
5. VLK
K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
a. Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HA/HPH)
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait
dengan dokumen legal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Barito Putra
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait
dengan dokumen legal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Barito Putra (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 27/KPTS-II/2001 tanggal 9 Pebruari 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 987/KPTS-VI/1999 tanggal 19 Oktober 1999).
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada penambahan
luasan areal untuk PT. Barito Putra, sehingga tidak ada pula pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) yang baru.
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada penambahan
luasan areal untuk PT. Barito Putra, sehingga tidak ada pula pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) yang baru (SPP-IHPH No. : 2371/VI-PPHH/1999, 6 Oktober 1999 dengan bukti setor tanggal 18 Nopember 1999 sebesar Rp.1.271.400.000,- dan SPP-IHPH No. S.223/VI-Set/2011, 4 Maret 2011 dengan Bukti Setor tertanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp.847.600.000 ).
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
MEMENUHI/ TERPELIHARA Tidak ditemukan adanya ijin lain yang sah terkait penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK
MEMENUHI/ TERPELIHARA Tidak ditemukan adanya ijin lain yang sah terkait penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK
K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
2.1.1 RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen
RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait
dengan dokumen legal Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) PT. Barito Putra Provinsi Kalimantan Tengah.
- PT. Barito Putra telah mengeluarkan keputusan nomor: 001/DIR-KTA/RKT/XI/2013 mengenai Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Tahun 2013 an. PT. Barito Putra
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tersedia dokumen legal
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) PT Barito Putra Provinsi Kalimantan Tengah (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.133/VI-BUHA/2011 tanggal 10 Oktober 2011) dan belum ada revisi.
- Tersedia dokumen RKT tahun 2015 dan kelengkapan lampiran melalui keputusan direktur PT Barito Putra nomor: 01/BP-PKY/DIR-SK/I/2015 tanggal 5 Januari 2015
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
16
ASERT - 324
No. Kriteria/Indikator Verifier
Keterpenuhan
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II
dan/ atau Canhut
Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval
Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
secara Mandiri (Self Approval), ditetapkan pada tanggal 8 November 2013, dibuat oleh Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (Ganis CANHUT)
secara Mandiri (Self Approval), ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2015, dibuat oleh Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (Ganis CANHUT)
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasi di lapangan
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Dari hasil telaah Peta
RKUPHHK-HA, dan Peta RKT tahun 2014 diketahui bahwa : terdapat alokasi kawasan/areal yang tidak boleh ditebang yang meliputi : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), KKI, Buffer Zone Hutan Lindung dan Sempadan Sungai.
- Hasil pengamatan lapang menunjukkan bahwa tidak terdapat penebangan pada kawasan/areal yang tidak bolehdi tebang.
MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putera telah
memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang dan telah digambarkan pada peta lampiran dokumen RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA 2014 dan RKTUPHHK-HA 2015 yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti implementasinya di lapangan.
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Identitas blok/petak berupa
papan nama dan pal batas, ditemukan atau tersedia secara jelas di lapangan (Blok I /Camp Bomban dan Blok II/ Camp Mahang)
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Iidentitas blok/petak berupa
papan nama, pal batas dan jalur rintis, ditemukan atau tersedia secara jelas di lapangan (Blok I /Camp Bomban dan Blok II/ Camp Mahang)
K2.2 Adanya rencana kerja yang sah
2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait
dengan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011 – 2020 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) a.n. PT. Barito Putra, Provinsi Kalimantan Tengah.
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait
dengan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011 – 2020 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) a.n. PT. Barito Putra, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2011 tanggal 20 April 2011 jo. P.56/Menhut-II/2009, tanggal 21 Agustus 2009.
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
17
ASERT - 324
No. Kriteria/Indikator Verifier
Keterpenuhan
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Tidak dapat diverifikasi - Karena izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutannya adalah IUPHHK Hutan Alam pada Hutan Produksi.
Tidak dapat diverifikasi - Karena izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutannya adalah IUPHHK Hutan Alam pada Hutan Produksi.
K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putra telah
membuat laporan hasil pemanenan (LHP) dan disahkan oleh petugas berwenang (Hendrie Saragih (No. Reg. 40/17/1713/ BPT/HRS/HDS/KB/KBS/KBK)dan pada Blok II Camp Mahang An. Deni Brianto (Nomor Reg. 41/17/1702/BPT/DBT/KB/KBS/KBK).
- Informasi fisik kayu pada laporan tersebut sesuai dan dapat ditemukan di lapangan.
MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putra telah
membuat laporan hasil pemanenan (LHP) oleh petugas pembuat LHP (PLHP) antara lain An. dan disahkan oleh petugas pengesah LHP (P2LHP).
- Informasi fisik kayu pada laporan tersebut sesuai dan dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
Surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat
MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putra telah
memiliki dokumen legal untuk pemindahan Kayu dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan akhir pengiriman kayu.
- Dokumen yang menyertai pergerakan kayu di dalam areal (TPn-TPK Hutan) dilengkapi dengan dokumen SKSKB. Sedangkan dari TPK Hutan menuju keluar areal (TPK Antara Pendang) dilengkapi dengan dokumen FA-KB. Pengangkutan kayu dengan melalui rute tersebut, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen yang sah.
MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putra telah
memiliki dokumen legal untuk pemindahan Kayu dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan akhir pengiriman kayu.
- Dokumen yang menyertai pergerakan kayu dilengkapi dengan dokumen bon trip dan SKSKB.
- Seluruh dokumen angkut kayu diterbitkan oleh P2SKSKB dan diperiksa oleh Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang sah.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Peme gang Hak Pengelolaan
a. Tanda-tanda PUHH /barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HA, IUPHHK RE bisa dilacak balak.
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Sistem penandaan atau
identitas yang telah diimplementasikan oleh IUPHHK-HA PT. Barito Putra terhadap log kayu bulat setelah keluar dari areal IUPHHK-HA adalah berupa : (1) Nomor batang/log, (2) Nomor Petak Tebangan, (3) Panjang Log dan (4) Diameter Log.
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Identitas log kayu bulat
(KB) berupa : Nomor Petak/Nomor Batang/Jenis Kayu/ Diameter/ Panjang/ Barcode dan identitas tunggak pohon berupa : Nomor Petak/Nomor Pohon/Jenis Pohon/ Diameter. Identitas tersebut dapat terlacak pada dokumen LHP.
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
18
ASERT - 324
No. Kriteria/Indikator Verifier
Keterpenuhan
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II
- Identifikasi tanda-tanda PUHH yang tertera pada log/kayu bulat tersebut maka sumber log dapat dilacak secara dokumentasi dari : Buku Ukur, Dokumen LHP, Dokumen SKSKB dan dokumen FA-KB (Kayu Bulat).
b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Berdasarkan hasil verifikasi
dokumen dan uji petik lapang yang telah dipaparkan pada Verifier 3.1.3.1. menunjukkan bahwa sistem identitas kayu yang diimplementasikan oleh IUPHHK-HA PT. Barito Putra dapat ditelusuri dan diterapkan secara konsisten dilapangan.
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tersedia sistem penandaan
log kayu bulat (SOP Produksi/Pembalakan No.: SPO/01/PROD-PB/2014, Rev-3). Arahan teknis tersebut telah mengacu pada : - Permenhut No. :
P.41/MENHUT-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang PUHH hutan alam.
- Perdirjen BUK Nomor : P.3/VI-BIKPHH/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan PUHH pada hutan alam.
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK-HA PT Barito Putera.
3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Kayu yang diangkut dari
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen SKSKB dan FA-KB beserta lampirannya.
- Dokumen SKSKB dengan lampirannya memuat informasi tentang : (1) Kode dokumen SKSKB, (2) Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (DKB), (3) Identitas alat angkut, (4) Asal dan Tujuan Angkut, (5) Kelompok jenis kayu, (6) Nama Petugas Penerbit SKSKB, (7) Nama Petugas P3KB dan (8) Jumlah batang dan volume kayu yang diangkut
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Kayu yang diangkut dari
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen SKSKB beserta lampirannya.
- Lampiran dokumen SKSKB meliputi : - Dokumen Berita Acara
Pemeriksaan Pemuatan Kayu Bulat pada IUPHHK-HA PT Barito Putera,
- Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (RDKB).
- Daftar Kayu Bulat (DKB).
K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboissi (DR) dan/atau PSDH telah diterbitkan
MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT. Barito Putra telah
memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) dan Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) untuk kayu
MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT. Barito Putra telah
memiliki dokumen Surat SPP PSDH/DR untuk kayu bulat berdasarkan perhitungan volume dari LHP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih A.n. : (a) M. SOKHI,
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
19
ASERT - 324
No. Kriteria/Indikator Verifier
Keterpenuhan
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II
bulat berdasarkan perhitungan volume dari dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP).
S.Hut, NIP.19760320 199603 1 003, dan (b) AFRIZAL, S.Hut, NIP.19780416 199803 1 009.
b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH
MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT. Barito Putra telah
memenuhi kewajiban membayar dana PSDH/DR yang ditunjukan dengan tersedianya bukti setor.
- SPP PSDH (Nomor : 380414) dengan jumlah PSDH Rp. 147.177.840 dan SPP DR (Nomor : 370414) dengan jumlah DR US$ 40.870,84 diketahui sesuai dengan jumlah yang tertera pada bukti setor pelunasan PSDH/DR dari Bank Mandiri (Blok II Mahang)
MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putera telah
melakukan pembayaran iuran PSDH dan SPP DR sesuai dengan SPP PSDH dan SPP DR yang telah diterbitkan.
- Nilai bukti setor pembayaran dari bank sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP PSDH dan SPP DR yang telah diterbitkan oleh Pejabat penagih SPP PSDH dan SPP DR.
c. Kesesuaian tarif
PSDH dan DR atas
kayu hutan alam
(termasuk hasil
kegiatan
penyiapan lahan
untuk pem-
bangunan hutan
tanaman) dan
kesesuain tarif
PSDH untuk kayu
hutan tanaman
MEMENUHI/
TERPELIHARA
- PT. Barito Putra telah
memenuhi kewajiban
membayar PSDH/DR sesuai
tarif PSDH dan DR yang
telah ditetapkan. Hal
tersebut dibuktikan dengan
adanya kesesuaian antara
SPP yang telah diterbitkan
oleh Petugas Penagih dari
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten
Barito utara (An. Risma Manurung S.Hut, dengan No. Reg. 02/Dishutbun/ PSDH-DR/2014), dengan Bukti setor pembayaran
PSDH/DR dikeluarkan oleh
Bank Mandiri KC.
Banjarmasin L. Mangkurat
untuk : (1) Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR (102-000-481-9717) dan (2) Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH (102-000-420-4001).
MEMENUHI/
TERPELIHARA
- Hasil verifikasi dokumen
SPP dan bukti setor
PSDH/DR diketahui bahwa
PT Barito Putera telah
membayar iuran PSDH/DR
sesuai dengan Tarif yang
berlaku atau ditetapkan
berdasarkan: (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 12 Tahun 2014, (b) Surat Edaran Nomor : SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/2014, dan (c) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014).
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izin
yang mengirim
kayu bulat
antar pulau
memiliki
pengakuan
sebagai
Pedagang Kayu
Antar Pulau
Terdaftar
(PKAPT)
Dokumen PKAPT
MEMENUHI/
TERPELIHARA
- Tujuan akhir pengangkutan log kayu bulat PT. Barito
Putra masih dalam satu
pulau atau PT. Barito Putra
tidak melakukan pengiriman
kayu bulat antar pulau,
dengan demikian PT.
BARITO PUTRA bukan
Pedagang Kayu Antar Pulau.
MEMENUHI/
TERPELIHARA
- Tidak diverifikasi, karena PT Barito Putera tidak
melakukan perdagangan
kayu antar pulau, sehingga
tidak memerlukan
kepemilikan dokumen
Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT).
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
20
ASERT - 324
No. Kriteria/Indikator Verifier
Keterpenuhan
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Hasil verifikasi terhadap
identitas Tuck Boat yang dipergunakan untuk menarik rakit log kayu bulat, diketahui bahwa Tuck Boat tersebut telah memiliki dokumen sertifikasi dan kelengkapan izin lainnya
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Kapal angkut log kayu bulat
yang digunakan PT Barito Putera adalah kapal TB BARITO PUTRA-01 dan TB BARITO PUTRA-10 yang berbendera Indonesia dan telah memiliki dokumen perizinan yang sah.
K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait
dengan dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) PT. Barito Putra yang telah disahkan. oleh karena ptu
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait
dengan dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) PT Barito Putra yang telah disahkan (disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia melalul Surat Nomor : 043/menhutbun-II/2000 tanggal 22 Februari 2000).
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
a. Dokumen RKL dan RPL
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait
dengan dokumen RKL & RPL PT Barito Putra
MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putera telah
menyusun dokumen laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yaitu laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester II tahun 2014 dan semester I tahun 2015.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Terdapat Laporan
Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan periode semester I tahun 2014.
- Hasil pengecekan di lapangan ditemukan bukti pengelolaan : - Plot Penelitian Dampak
Eksploitasi - Kebun Benih di unit I/
Camp Mahang - Sempadan Sungai Lim - Papan larangan berburu - Papan larangan berburu - DPSL - Sempadan Sungai Laung
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Bukti fisik lapang
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial antara lain : - Pembuatan gorong-
gorong, pemadatan jalan, Penanaman kanan kiri jalan dan bekas TPn, Pengukuran parameter lingkungan, dll.
- Pemasangan papan peringatan atau larangan berburu satwa liar, larangan merusak di kawasan lindung.
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
21
ASERT - 324
No. Kriteria/Indikator Verifier
Keterpenuhan
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II
- Perekrutan tenaga kerja lokal.
- Memberikan akses pemanfaatan jalan untuk keperluan masyarakat.
- Tersedia sarana prasana kebakaran hutan.
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1 Prosedur dan mplementasi K3
a. Implementasi prosedur K3
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Terdapat Kebijakan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan (K3L) pada lingkungan kerja Hasnur Group.
- PT. Barito Putra telah mengimplementasikan prosedur K3.
- Beberapa dokumen tersebut diantaranya: - Spanduk himbauan
mengenai K3 di camp produksi, camp blok tebangan, bengkel, dan juga di basecamp utama.
- Terdapat laporan kecelakaan kerja secara berkala
MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putera telah
memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 melalui Keputusan Direksi No. 018/BP-PKY/Dir-SK/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Susunan Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), dengan penanggung jawab Sdr. Ir. H. Wardy M. Noor.
b. Ketersediaan
peralatan K3
MEMENUHI/
TERPELIHARA
- Terdapat Surat yang dikeluarkan oleh Manager
Camp Mahang tertanggal 18
Februari tahun 2014
tentang Peralatan Pelindung
Diri PT. Barito Putra CAMP
MAHANG TAHUN 2014.
MEMENUHI/
TERPELIHARA
- PT Barito Putera telah menyediakan peralatan K3
sesuai ketentuan dan masih
berfungsi dengan baik.
c. Catatan
kecelakaan kerja
MEMENUHI/
TERPELIHARA
- PT. Barito Putra pada unit I/ Base Camp Bumban dan
pada unit II/ Base Camp
Mahang, telah membuat
laporan catatan kecelakaan
kerja secara periodik.
MEMENUHI/
TERPELIHARA
- PT Barito Putera telah memiliki dokumen laporan
catatan kecelakaan kerja,
dan hingga periode satu
tahun terakhir (September
2014 s/d Agustus 2015)
belum terjadi kecelakaan
kerja.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1 Kebebasan
berserikat bagi
pekerja
Ada serikat pekerja
atau kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau
terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
MEMENUHI/
TERPELIHARA
- Surat Direktur PT. Barito Putra (H. Halim Triyanto)
No. 57/BP-PKY/DIR-
SK/VII/2013 tanggal 11 Juli
2013 yang menyatakan
persetujuan bahwa setiap
karyawan PT. Barito Putera
diperkenankan untuk
membentuk lembaga serikat
pekerja.
MEMENUHI/
TERPELIHARA
- PT Barito Putera memberikan kebebasan
kepada karyawannya untuk
membentuk atau menjadi
anggota Serikat Pekerja/
Serikat Buruh.
-
RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
22
ASERT - 324
No. Kriteria/Indikator Verifier
Keterpenuhan
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I
Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Terdapat dokumen
Peraturan Perusahaan PT Barito Putra yang ditandatangani oleh Direktur PT. Barito Putra atas nama Halim Triyanto, Bertempat di Jakarta pada tanggal 1 April 2014.
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tersedia Peraturan
Perusahaan (PP) yang yang ditetapakn oleh Presiden Direktur pada tanggal 1 April 2014, mengatur hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Dokumen tersebut terdiri atas XIV Bab dan 74 Pasal, dan masih dalam proses untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara.
5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
MEMENUHI/ TERPELIHARA - Terdapat dokuman Data
Karyawan PT. Barito Putra camp Bumbang dan camp Mahang periode Juli 2014.
MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putera tidak
memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur (18 tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Bogor, Oktober 2015 LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. Akhmad Direktur
PT. BARITO.pdf (p.1-3)Resume Penilikan-2 PT Barito Putera.pdf (p.4-25)