pt.ayamaru sertifikasi i komplek ruko braja mustika … ribu... · 2015. 10. 22. · pt.ayamaru...
TRANSCRIPT
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B.11, Lantai 1JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593
~KANKomite Akredlta.sl NaSional
I ASERT - 325 ILPPHPL-001-IDNLVLK-011-IDN
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKANSERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Sertifikasi Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap :
Nama IUPHHK-HTISK IUPHHK-HTILuasLokasiAlamat Kantor
Waktu PelaksanaanHasil Audit
PT. BUMI PERSADAPERMAISK. 79/Menhut-1I/2009 tanggal 5 Maret 2009± 24.050 HektarKabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera SelatanJI. R. sukamto, Ruko Palembang Trade Center (PTC)Blok I No. 65 Kel 8 Ilir Kec. Ilir TimurPalembang - 301142 - 7 September 2015IUPHHK-HTI PT. BUMI PERSADA PERMAI KONSISTEN TERHADAPPEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL SEHINGGASERTIFIKAT PHPL YANG TELAH DIBERIKAN DENGAN NOMOR : 30/A-SERT-PHPLlXII/2014 MASA BERLAKU 29 DESEMBER 2014 SID 28DESEMBER 2019 DENGAN PREDIKAT AKHIR KINERJA "SEDANG",BERLANJUT.
Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatanatas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikankeluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LPPHPLPT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, JI. Dr. Sumeru BogorTelpon 0251-8333513, 8333515;Fax 0251-8333593Email [email protected]
[email protected] www.ayamarusertifikasi.co.id
Bogor, Oktober 2015
Direktur,
Ir. Akhmad
Layanan Sertifikasi :Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Vcrifikasi Lcgaliras Kayu (VLK)
Emai!:[email protected]
Website:www.ayamarusertifikasi.co.id
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA 8-11, Lantai 1JI. Dr. Sumeru RTIRW 0021001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593
I ASERT - 323 ILPPHPl-001-1ONLVLK-011-ION
KEPUTUSAN OIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor: 31/ASERT-PHPLlKpts/PnlklIXl2015
Tentang
HASIL PENILIKAN (SURVEILLANCE) PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSILESTARI (PHPL) PAOA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN
INOUSTRI (IUPHHK-HTI) PT. BUMI PERSAOA PERMAI YANG BERLOKASI 01 KABUPATENMUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HTI
NOMOR: SK. 79/MENHUT-11I2009TANGGAL 5 MARET 2009 SELUAS ± 24.050 HA
Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan (Surveillance) PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan rekomendsai TimAuditor diputuskan bahwa IUPHHK-HTI PT. BUMI PERSADA PERMAIkonsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari;
b. hasil penilaian pada penilaian awal dan Penilikan Pertama dengan nilai akhirkinerja berpredikat "SEOANG".
Mengingat 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-IDN;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-IV/SET/2013 tentang
Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan HutanProduksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni2014 jo peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.95/Menhut-11/2014tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menhut-11/2014tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin AtauPada Hutan Hak;
4. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal mina Usaha Kehutanan Nomor :P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;
5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan HakPengelolaan;
6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang PedomanPelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
7. Lampiran 3.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 Pedoman PenyusunanLaporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
8. SNI ISOIIEe 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadiLembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. SNIISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Antara PT. Bumi Persada Permai denganPT. Ayamaru Sertifikasi Nomor: 01/SP-PHPLlBPP-AS/lV/2014 tanggal 23 April2014.
Layanan Sertifikasi :Pcngclolaan Hutan Produksi Lestari IPHPL)Venfikasi Legalitas .ayu (VLK l
&nail :[email protected]
Website:www.ayamarusertifikasi.CD.id
I ASERT - 323 I
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA SERTIFIKA T PHPL YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA IUPHHK-HTIPT. BUMI PERSADA PERMAI DENGAN NOMOR : 30/A-SERT-PHPLlXII/2014MASA BERLAKU 29 DESEMBER 2014 SID 28 DESEMBER 2019 DENGANPREDIKAT AKHIR KINERJA "SEDANG", BERLANJUT.
KEDUA Merivisi Sertifikat PHPL dengan Nomor : 30/A-SERT-PHPLlXII/2014 menjadi30.Rev.1/A-SERT-PHPLlXII/2014 masa berlaku 29 Desember 2014 sid 28Desember 2019.
Dengan direvisinya Sertifikat tersebut, maka Sertifikat PHPL Nomor : 30/A-SERT -PHPLlX1I/2014 sudah tidak berlaku lagi. .
Penilikan (Surveillance) Ke-2 (Kedua) dilakukan pada tahun 2016.
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
Penilikan (Surveillance) dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Kinerja PHPLyang berlaku.
Percepatan/penambahan Penilikan (Surveillance) akan dilakukan apabila adanyamasukan/rekomendasi dari Pemantau Independen.
KETUJUH Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Survaillance) dibebankan kepadaIUPHHK-HTI PT. BUMI PERSADA PERMAI.
KEDELAPAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : BogorPada Tanggal : 28 September 2015
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Ir. AkhmadDirektur
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan2. Direktur Usaha Hutan Produksi;3. Arsip.
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
1
ASERT - 324
RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE SATU KINERJA PHPL
PADA IUPHHK-HT PT. BUMI PERSADA PERMAI
KABUPATEN BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN
(1) Identitas LPPHPL
a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010
c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593
Email : [email protected]
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
e. Direktur : Ir. Akhmad
f. Tim Audit : 1. Ir. A L Koestono (Lead Auditor/Auditor Produksi)
2. Ir. Andy Herlambang
(Auditor Prasyarat)
3. Ir. Iyan Sofyan (Auditor Ekologi)
4. Susanto Darmono, S, Sos (Auditor Sosial)
5. Ir. Roch Diarjo. (Auditor VLK)
g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Ir. Mukit
3. Dr. Ir. Lukman Yunus. Msi (2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai
b. Nomor & Tanggal SK : SK.79/Menhut-II/2009, Tanggal 5 Oktober 2009
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
2
ASERT - 324
c. Luas dan Lokasi : ± 24.050 Hektar
Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan
d. Alamat Kantor : Jl. R. Sukamto
Ruko Palembang Trade Center (PTC),
Blok I No. 63 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur
II
Palembang - 30114
Telp. (0711) 364175, 364167.
Fax (0711) 364152
e. Pengurus : 1. Dewan Komisaris :
Husin
(Komisaris Utama)
Tarius Wirawan
(Komisaris)
2. Dewan Direksi :
Stefanus Najoan
(Direktur Utama)
Tahadi
(Direktur)
(3) Ringkasan Tahapan Audit
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
2. Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Entry Meeting)
Palembang , Tanggal 2 September 2015
Melaksanakan kegiatan entry meeting
Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan dan BPPHP
Wilayah V Palembang.
Menjelaskan rencana penilikan tahun pertama
kinerja PHPL IUPHHK-HT PT BPP.
4. Pertemuan Pembukaan
(Opening Meeting)
Kantor Perwakilan PT BPP
di Jambi.
Tanggal 3 September
2015
Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian
rencana Penilikan Tahun Pertama .
Paparan oleh PT BPP terkait perkembangan
kegiatan PHPL IUPHHK-HT di lapangan.
Penjelasan mengenai metodologi yang akan
digunakan dalam penilikan tahun pertama.
Penetapan Manajemen Representif oleh PT
BPP untuk mendampingi Tim Auditor
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
3
ASERT - 324
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Penandatanganan Berita Acara Opening
Meeting.
5. Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
Base Camp Bintialo dan
Areal Kerja PT BPP,
Tanggal 4 dan 5
September 2015
Verifikasi dokumen legal dan laporan
pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat,
produksi, ekologi dan sosial.
Wawancara dengan karyawan yang
bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di
lapangan.
Melakukan observasi, uji petik di lapangan
dan Kampung terdekat dengan PT BPP, yaitu
Dusun Muara Merang.
Melakukan klarifikasi temuan lapangan.
6. Pertemuan Penutup
(Closing Meeting)
Kantor Perwakilan PT BPP
di Jambi.
Tanggal 5 September
2015
Melengkapi data-data yang belum dipenuhi
oleh auditi
Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan
gambaran kinerja PHPL IUPHHK-HT PT BPP
Penandatangan Berita Acara Pertemuan
Penutup (Closing Meeting) dan Berita Acara
Penilikan Tahun Pertama Kinerja PHPL.
7. Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan (Exit Meeting)
Palembang ,
Tanggal 7 September
2015
Melaksanakan kegiatan exit meeting
Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan dan BPPHP
Wilayah V Palembang.
Menyampaikan gambaran umum hasil
penilikan Tahun Pertama kinerja PHPL
IUPHHK-HT PT BPP
8. Pengambilan Keputusan Bogor
Berdasarkan nilai hasil perhitungan kinerja
aktual, diketahui PT. Bumi Persada Permai
memiliki nilai kinerja aktual sebesar 53 dari
total nilai maksimal kinerja sebesar 66
dengan demikian pencapaian kinerja PHPL
IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai adalah
80 % masuk dalam kinerja dengan predikat
“SEDANG”, TIDAK ADA verifier dominan yang
bernilai buruk, dan MEMENUHI standar
VerifikasiLegalitas Kayu.
PT. Bumi Persada Permai dalam pengelolaan
hutan lestari (Aspek Prasyarat, Produksi,
Ekologi, Sosial dan Legalitas Kayu) dengan
predikat kinerja “SEDANG” selama periode 1
(satu) tahun secara umum dapat
dipertahankan, sehingga status sertifikat
yang telah diberikan terpelihara dan
berlanjut.
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
4
ASERT - 324
(4) Hasil Penilaian
(4.1) Kriteria Dan Indikator PHPL
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
I KRITERIA PRASYARAT
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Ijin dan
Pemegang Hak
Pengelolaan
NILAI : SEDANG
Terdapat dokumen legal auditee berupa
SK Menhut No. SK.79/Menhut-II/2009
tanggal 5 Maret 2009 tentang
Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada
PT. BUMI PERSADA PERMAI atas Areal
Hutan Produksi Seluas ± 24.050 (Dua
Puluh Empat Ribu Lima Puluh) Hektar Di
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan.
Auditee sudah memiliki dokumen
administrasi tata batas berupa :
Dokumen Rencana Penataan Batas
Nomor 06/BPP-JKT/XII/2013
tentang Penataan Batas
Sendiri/Persekutuan Areal Kerja
IUPHHK pada Hutan Tanaman PT.
Bumi Persada Permai dengan PT.
Restorasi Ekosistem Indonesia, PT.
Buana Sriwijaya Sejahtera, dan PT.
Sentosa Bahagia Bersama di
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan.
Instruksi Kerja Nomor :
INS.35/BPKH II.2/2014 tanggal 3
Juli 2014 tentang Penataan Batas
Sendiri dan Persekutuan Areal
Kerja Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu IUPHHK-HT PT.
Bumi Persada Permai dengan
IUPHHK-RE PT. Restorasi
Ekosistem Indonesia, IUPHHK-HT
PT. Sentosa Bahagia Bersama di
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan.
Belum ada tata batas definitif atas areal
kerja auditee, tetapi telah dibuat
sebagian batas sendiri dalam bentuk
rintis dan pal batas.
Tidak ada konflik batas dengan pihak
lain
Terdapat penggunaan kawasan di luar
sektor kehutanan berupa izin pinjam
pakai kawasan hutan (IPPKH) pada
areal kerja auditee Blok I seluas ±
47,98 Ha sebagaimana Keputusan
Menteri Kehutanan No. SK.147/Menhut-
II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014
NILAI : SEDANG
Dokumen legal auditee berupa SK
Menhut No. SK.79/Menhut-II/2009
tanggal 5 Maret 2009 terpelihara dan
terdapat Akta Perubahan Perusahaan
No. 2 tanggal 1 Desember 2014
Notaris Retno Wahyu Ningsih.
Penataan batas persekutuan dengan
PT. REKI (Restorasi Ekosistem
Indonesia) dan PT. Buana Sriwijaya
Sejahtera telah dilaksanakan tetapi
dokumen pelaporan sedang dalam
penyusunan.
Belum ada tata batas definitif atas
areal kerja auditee, pelaporan dalam
proses.
Tidak ada konflik dengan
perusahaan/unit manajemen lain,
tetapi konflik terjadi dengan
masyarakat yaitu terletak pada areal
yang telah diokupasi masyarakat .
Tidak ada perubahan Fungsi Kawasan
Hutan
Auditi telah melaporkan dan mendata
Ijin Pinjam pakai kawasan hutan PT.
Sele Raya Merangin Dua dan telah
membuat Berita Acara Survey
Bersama.
Belum seluruhnya mendata dan
mencegah pengembangan kebun
masyarakat.
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
5
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
tentang Izin Pijam Pakai Kawasan Hutan
untuk Kegiatan Pengeboran Sumur
Produksi Lumbian-1 dan Sarana
Penunjangnya atas nama Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi – PT. SELE RAYA
MERANGIN DUA Pada Kawasan Hutan
Produki tetap yang terletak di
Kabupaten Musi Banyuasin dan
Kabupaten Musi Rawas, Provinsi
Sumatera Selatan seluas ± 47,98
(EMPAT PULUH TUJUH DAN SEMBILAN
PULUH DELAPAN PERSERATUS) Hektar.
Belum ada bukti auditee mendata dan
melaporkan penggunaan kawasan
tersebut kepada instansi terkait.
1.2. Komitmen Pemegang Ijin NILAI : SEDANG
Auditee memiliki dokumen yang
memuat visi dan misi berupa lembaran.
Tidak ada dokumen resmi auditee yang
memuat visi, misi dan tujuan
perusahaan serta gambaran umum
tentang upaya pencapaian visi,misi dan
tujuan perusahaan dimaksud.
Terdapat bukti sosialisasi VISI dan MISI
kepada karyawan perusahaan dan epada
masyarakat sekitar.
Terdapat sebagain besar kesesuain
antara visi dan misi dengan
implementasi PHL
NILAI : SEDANG
Dalam naskah Misi Perusahaan belum
secara jelas dituangkan Pengelolaan
Lingkungan Yang berkesinambungan.
Sosialisasi dilakukan mulai dari level
pemegang izin dan masyarakat
setempat, serta ada bukti
pelaksanaan.
Implementasi PHL hanya sebagian
yang sesuai dengan visi dan misi
1.3. Jumlah dan Kecukupan
Tenaga Profesional Bidang
Kehutanan Pada Seluruh
Tingkatan Untuk
Mendukung Pemanfaatan,
Implementasi, Penelitian,
Pendidikan dan Latihan
NILAI : BAIK
Auditee memiliki kekurangan tenaga
profesional bidang kehutanan di
lapangan masing-masing 2 orang srjana
kehutanan, 1 orang Ganis PHPL Canhut
dan kelebihan 1 orang Ganis PHPL PKB.
Ada bukti upaya peningkatan
kompetensi SDM baik melalui training
internal maupun training luar
perusahaan. Auditee mempunyai jadwal
rencana training yang termuat dalam
Master plan training 2012-2014. Dan
realisasi pelaksanaan pelatihan yang
dimuat dalam Report Pelatihan 2012 s.d
2014 PT BPP II yang dilengkapi dengan
foto dokumentasi.
Auditee memiliki dokumen
ketenagakerjaan seperti perjanjian kerja
bersama (PKB) antara PT BPP dengan
Serikat Pekerja Manggala Sylva,
sertifikat kepesertaan jamsostek Nomor
E00014091223 dan mekanisme terkait
ketenagakerjaan dalam bentuk form
kesepakatan kerja dan instruksi kerja
(IK) Nomor PNL/IK/1-01-BPP, Subyek :
Promosi.
NILAI : BAIK
Kekurangan Ganis antara lain
dibidang Perencanaan Hutan
(Canhut), Pemanenan Hutan
(Nenhut) dan Sarjana Kehutanan,
serta kekurangan jumlah Ganis
antara lain Binhut dan PKB masing-
masing 1 (satu) orang.
Terdapat Data Master Plan Training
Tahun 2015 dan Laporan Realisasi
sampai dengan April 2015. Kegiatan
Training sebagai peningkatan
kompetensi Sumber Daya Manusia
telah mencapai > 70 % dari Rencana
yang disusun
Dokumen ketenagakerjaan lengkap
seperti PKB, Kepesertaan BPJS,
Daftar karyawan, slip gajai, dokumen
UMP, Dokumen Kebijakan
Perusahaan dll.
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
6
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
1.4. Kapasitas dan Mekanisme
untuk Perencanaan,
Pelaksanaan, Pemantauan
Periodik, Evaluasi dan
Penyajian Umpan Balik
Mengenai Kemajuan
Pencapaian IUPHHK Pada
Hutan Alam
NILAI : SEDANG
Auditee memiliki struktur organisasi
beserta jobdesknya yang hanya
sebagian sesuai dengan kerangka PHPL
dan telah disahkan oleh Direksi.
Terdapat perangkat kerja yang
digunakan dalam operasional sistem
informasi manajemen auditee.
Tidak ada tenaga khusus sebagai
pelaksana yang ditugaskan dalam kaitan
berlangsungnya sistem informasi
manajeman.
Terdapat laporan audit aktivitas
operasional Unit BPP Bintialo bulan
Desember 2013 lingkup audit meliputi :
Kegiatan operasional dan kontrol
administrasi plantation,
Manajemen logistik,
Manajemen fire protection dan
sarana pendukung,
Manajemen kas kecil,
SOP compliance.
Ada sebagian tindakan pencegahan dan
perbaikan manajemen berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi
NILAI : SEDANG
Struktur organisasi beserta
jobdesknya yang hanya sebagian
sesuai dengan kerangka PHPL dan
telah disahkan oleh Direksi. Kegiatan
PT. Bumi Persada Permai dipimpin
oleh Kepala Resort Bintialo, yang
dibawahi oleh Distrik Manager Selaro.
Terdapat perangkat kerja yang
digunakan dalam operasional sistem
informasi manajemen auditee.
Tidak ada tenaga khusus sebagai
pelaksana yang ditugaskan dalam
kaitan berlangsungnya sistem
informasi manajeman.
Terdapat laporan audit aktivitas
operasional Unit Bintialo dengan
lingkup audit hanya sebagian
Terdapat dokumen Rekomendasi,
Analisis Gap dan Action Plan atas
Penilaian Kinerja PHPL Tahun 2015.
Ada sebagian tindakan pencegahan
dan perbaikan manajemen
berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi
1.5. Persetujuan atas dasar
informasi awal tanpa
paksaan (PADIATAPA)
NILAI : SEDANG
Terdapat berita acara pelaksanaan
sosialisasi rencana kerja (tahunan) yang
dilaksanakan di Desa Lubuk Bintialo,
Sako Suban, Pangkalan Bulian, dan
Macang Sakti dari tanggal 6 s.d 9
Oktober 2014.
Auditee belum melaksanakan tata batas
definitif, akan tetapi telah melaksanakan
tata batas sendiri. Terdapat berita
acara sosialisasi batas areal kerja yang
dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 9
Oktober 2014 pada masing-masing Desa
Lubuk Bintialo, Sako Suban, Pangkalan
Bulian, dan Macang Sakti.
Terdapat bukti sosialisasi dan persetujuan
dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD,
sebagaimana tertuang dalam dalam Berita
Acara Persetujuan Sosialisasi Kegiatan
Operasional Perusahaan yang
dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 9 Oktober
2014 pada masing-masing Desa Lubuk
Bintialo, Sako Suban, Pangkalan Bulian,
dan Macang Sakti
Terdapat pemberian informasi terkait
dengan persetujuan dalam proses
penetapan kawasan lindung yang
termuat dalam Berita Acara Persetujuan
NILAI : SEDANG
Kegiatan Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan
(Padiatapa) Tahun 2015 dilaksanakan
pada Desa Macang Sakti, Lubuk
Bintialo dan Sako Suban. Pelaksanaan
Padiatapa di Desa Macang Sakti
dilaksanakan pada tanggal 10 Maret
2015, di Desa Lubuk Bintialo pada
tanggal 12 Maret 2015 dan Desa Sako
Suban pada tanggal 17 Maret 2015.
Kegiatan Padiatapa dilengkapi Berita
Acara dan Surat Pernyataan oleh
warga dan Kepala Desa, serta
dilengkapi Daftar Hadir dan
Dokumentasi
Kegiatan Padiatapa belum secara rinci
dan jelas materi RKT yang
disampaikan.
Kegiatan Padiatapa belum memuat
kegiatan Tata Batas Definitif dengan
berbagai pihak.
Terdapat persetujuan dalam proses
dan pelaksanaan CSR/CD dari para
pihak
Kegiatan Padiatapa dengan Materi
Perlindungan dan Konservasi belum
secara rinci disampaikan sehingga
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
7
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
Sosialisasi Kegiatan Operasional
Perusahaan yang dilaksanakan pada
tanggal 6 s.d 9 Oktober 2014 pada
masing-masing Desa Lubuk Bintialo,
Sako Suban, Pangkalan Bulian, dan
Macang Sakti
masih terdapat persetujuan dalam
proses penetapan kawasan lindung
dari sebagian para pihak
II. KRITERIA PRODUKSI
2.1. Penataan areal kerja jangka
panjang dalam pengelolaan
hutan lestari
NILAI : BAIK.
Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI yang
sudah disetujui oleh pejabat yang
berwenang, dan disusun dengan
mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan
tidak dikenai peringatan terkait
pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI
tersebut.
Berdasarkan hasil pencermatan
dokumen dan observasi lapangan, dapat
disimpulkan bahwa penataan areal
tidak seluruhnya sesuai dengan
Rencana Jangka Panjang
(RKUPHHKHTI) Periode Tahun 2010-
2019. Ketidaksesuaian tersebut antara
lain adalah : Terdapat Penanaman
Tanaman Pokok pada areal lokasi
Tanaman Kehidupan seluas ± 569
Hektar.
Tanda batas blok dan petak kerja hanya
sebagian (minimal 50 %)yang terlihat
dengan jelas di lapangan
NILAI : SEDANG
Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH
yang sudah disetujui oleh pejabat
yang berwenang, dan disususn
dengan mempertimbangkan deliniasi
mikro dan tidak dikenai peringatan
terkait pemenuhan kewajiban RKU
Berdasarkan hasil pengamatan di
lapangan, didapati bahwa:
Penataan areal tidak seluruhnya
sesuai dengan Rencana Jangka
Panjang (RKUPHHKHTI) Periode
Tahun 2010-2019. Ketidaksesuaian
tersebut antara lain adalah : Terdapat
Penanaman Tanaman Pokok pada
areal lokasi Tanaman Kehidupan
seluas ± 569 Hektar
Kegiatan pemeliharaan batas blok dan
petak kerja masih belum dikerjakan
2.2. Tingkat pemanenan lestari
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem
NILAI : BAIK.
Auditee memiliki data potensi tegakan
per tipe ekosistem dari hasil
IHMB/survei potensi/ risalah 3 tahun
terakhir, beserta kelengkapan peta
pendukungnya (jalur survey, peta
pohon, peta kelas hutan dll).
Auditee memiliki data pengukuran riap
tegakan/PSP untuk semua tipe
ekosistem yang ada dan sudah
dianalisis.
Terdapat bukti bahwa PT. Bumi Persada
Permai sudah melakukan analisis data
potensi dan riap tegakan selama periode
waktu penilaian dan menyampaikan
laporan
NILAI : BAIK
Auditee memiliki data potensi tegakan
per tipe ekosistem dari hasil
IHMB/survei potensi / risalah 3 tahun
terakhir beserta kelengkapan peta
pendukungnya (jalur survei, peta
pohon, peta kelas hutan dll.)
Auditee memiliki data pengukuran
riap tegakan/PSP untuk semua tipe
ekosistem yang ada dan sudah
dianalisis
Terdapat bukti upaya melakukan
analisis data potensi dan riap tegakan
untuk periode 5 tahun terakhir atau
selama periode waktu penilaian dan
menyampaikan laporan
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
8
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan
sistem silvikultur untuk
menjaminregenerasi hutan
NILAI : SEDANG.
PT. Bumi Persada Permai telah
membuat Standart Operational
Procedure (SOP) dan Instruksi Kerja
(IK) yang isinya secara umum sesuai
dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Berdasarkan observasi lapangan, secara
umum PT. Bumi Persada Permai telah
mengimplementasikan hampir seluruh
tahapan kegiatan sistem silvikultur di
lapangan sebagaimana ketentuan teknis
silvikultur THPB.
Terdapat implementasi sebagian SOP
tahapan sistem silvikultur (minimal 50
%).
Dari hasil PHI, terlihat bahwa pada saat
Pemanenan (satu tahun yang akan
datang) Potensi Rata-rata pemanenan
hasil adalah sebesar : (85,92 +
21,55)= 107,47 m3/ha.
Terdapat potensi tegakan tanaman
dalam jumlah yang masih mampu
menjamin terjadinya kelestarian
pemanenan hasil (80- 120 m3/Ha).
Hasil PSP menunjukan bahwa Rata-rata
Stocking : 70,99 % - 73,50 % dengan
Jumlah Pohon Rata-rata : 1183 Btg/Ha
sampai 1224 Btg/Ha.
Hasil PHI menunjukan bahwa Stocking
Rata-rata sebesar 39,09 %, atau Jumlah
Pohon Rata-rata adalah 652 Btg/Ha.
Terdapat permudaan tanaman dalam
jumlah yang tidak mampu menjamin
terjadinya kelestarian pemanenan (< 75
% dari jumlah tanaman per hektar
sesuai jarak tanam).
NILAI : SEDANG.
Belum ada perubahan / revisi
terhadap Standart Operational
Procedure (SOP) dan Instruksi Kerja
(IK) yang telah dibuat oleh PT. BPP.
Berdasarkan observasi lapangan,
secara umum PT. Bumi Persada
Permai telah mengimplementasikan
hampir seluruh tahapan kegiatan
sistem silvikultur di lapangan
sebagaimana ketentuan teknis
silvikultur THPB.
Terdapat implementasi sebagian SOP
tahapan sistem silvikultur (minimal 50
%).
Dari hasil PHI tersebut di atas terlihat
bahwa pada saat Pemanenan (satu
tahun yang akan datang) Potensi
Rata-rata pemanenan hasil adalah
sebesar : (85,92 + 21,55)= 107,47
m3/ha pada tanaman tahun 2010 dan
(83,73 + 20,99)= 104,63 m3/ha untuk
tanaman tahun 2011
Dari Hasil PAT , terlihat bahwa sampai
dengan 36 bulan pertama setelah
kegiatan penanaman, Stocking Rata-
rata adalah sebesar 77,34 %
- Hasil PSP menunjukan bahwa Rata-
rata Stocking : 61,94 % - 68,70 %
dengan Jumlah Pohon Rata-rata :
1033 Btg/Ha sampai 1144 Btg/Ha.
Hasil PHI Periode Januari s/d
Desember 2014 untuk tanaman tahun
2010, menunjukan bahwa Stocking
Rata-rata sebesar 41,26 %, atau
Jumlah Pohon Rata-rata adalah 688
Btg/Ha.
Sedangkan untuk tanaman tahun
2011 menurut hasil PHI Periode
Januari s/d Juni 2015, Stocking Rata-
rata nya adalah sebesar 31,06 %,
dengan jumlah Pohon Rata-rata
sebanyak 527 Btg/Ha.
2.4. Ketersediaan dan penerapan
teknologi ramah lingkungan
untuk pemanfaatan
NILAI : SEDANG.
Belum ada SOP yang secara khusus
mengatur tentang pemanfaatan /
pengelolaan hutan ramah lingkungan.
Isi SOP belum sesuai dengan
karakteristik kondisi setempat.
Tahapan kegiatan Pemanenan belum
dilaksanakan oleh PT. BPP.
Faktor Eksploitasi (Fe) tidak dapat
diverifikasi dilapangan karena kegiatan
Penyiapan lahan terakhir dilaksanakan
NILAI : SEDANG.
Masih belum ada SOP yang secara
khusus mengatur tentang
pemanfaatan / pengelolaan hutan
ramah lingkungan.
Tahapan kegiatan Pemanenan masih
belum dilaksanakan oleh PT. BPP.
Faktor Eksploitasi (Fe) tidak dapat
diverifikasi dilapangan karena
kegiatan Penyiapan lahan terakhir
dilaksanakan pada tahun 2013 dan
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
9
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
pada tahun 2013 dan sudah ditanami,
sedangkan pemanenan kayu dari hutan
tanaman belum ada.
sudah ditanami, sedangkan
pemanenan kayu dari hutan tanaman
masih belum ada.
2.5. Realisasi penebangan sesuai
dengan rencana kerja
penebangan/ pemanenan/
pemanfaatan pada areal
kerjanya
NILAI : BAIK
Terdapat dokumen RKT yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang atau yang
disahkan secara self approval dan isinya
yang mengacu pada RKU yang sah.
Terdapat peta kerja yang
menggambarkan areal yang boleh
ditebang / dipanen / dimanfaatkan /
ditanam / dipelihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung
yang sesuai dengan Peta RKU/RKT yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Terdapat implementasi peta kerja
berupa penandaan pada sebagian
(minimal 50 %) batas blok tebangan/
dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/
dipelihara beserta areal yang ditetapkan
sebagai kawasan lindung.
Tingkat pencapaian target produksi
setiap tahunnya sangat rendah. Realisi
terbesar menurut Volume yang
dihasilkan adalah pada RKT Tahun 2012
– 2013 yaitu sebesar 88.788,14 m3 dari
Target sebesar 249.789,27 m3 ( 33,54
%) dari areal seluas 1.169,85 Ha dari
Target seluas 4.202,75 Ha (27,84 %).
Realisasi volume tebangan total, dan
per kelompok jenis kurang dari 70 %
dari rencana tebangan tahunan pada
lokasi yang sesuai dengan RKT yang
disahkan serta tidak melebihi luas yang
direncanakan.
NILAI : BAIK
Terdapat dokumen RKT yang
disahkan oleh pejabat yang
berwenang dan isinya yang mengacu
pada Dokumen RKUPHHK-HT periode
2010 – 2019 yang telah disahkan.
Terdapat peta kerja yang
menggambarkan areal yang boleh
ditebang / dipanen / dimanfaatkan /
ditanam / dipelihara beserta areal
yang ditetapkan sebagai kawasan
lindung yang sesuai dengan Peta
RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
Terdapat implementasi peta kerja
berupa penandaan pada sebagian
(minimal 50 %) batas blok tebangan/
dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/
dipelihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Tahapan kegiatan Pemanenan belum
dilaksanakan oleh PT. Bumi Persada
Permai.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan
dan tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan, administrasi,
penelitian dan pengembangan,
serta peningkatan kemampuan
sumber daya manusia
NILAI : BURUK.
Laporan keuangan PT. BPP masih belum
mengacu kepada Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2009
tentang Pedoman Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi dan
Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU –
PHP2H) tanggal 7 Desember 2009, yang
berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari
2010.
Pada Laporan Keuangan tidak
dibedakan antara PT. Bumi Persada
Permai yang mendapat ijin berdasarkan
SK. 337/Menhut-II/2004 dengan PT.
Bumi Persada Permai dengan Ijin sesuai
SK.79/Menhut-II/2009.
Likuiditas < 100%, Solvabilitas < 100
%, Rentabilitas : Negatif.
NILAI : BURUK.
Penyusunan laporan keuangan PT.
Bumi Persada Permai masih belum
mengacu kepada Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : P.32/Menhut-
II/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang
: Pedoman Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi
(Dolapkeu-PHP) yang berlaku sejak 3
Juni 2014.
- Pada Laporan Keuangan masih
merupakan gabungan antara PT.
Bumi Persada Permai yang mendapat
ijin berdasarkan SK. 337/Menhut-
II/2004 dengan PT. Bumi Persada
Permai dengan Ijin sesuai
SK.79/Menhut-II/2009.
Likuiditas < 100%, Solvabilitas < 100
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
10
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
Realisasi alokasi dana hanya mencukupi
60-79% kebutuhan kelola hutan yang
seharusnya berdasarkan laporan
penatausahaan keuangan yang belum
dibuat sesuai dengan Pedoman
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan
Hutan Produksi yang telah di audit oleh
akuntan public.
Alokasi dana untuk seluruh bidang
kegiatan kurang proporsional
(perbedaan > 20 – 50 %).
Dengan kondisi likuiditas yang masih
dibawah 100 %, maka secara umum
bahwa kondisi keuangan yang
digunakan untuk mendukung kegiatan
operasional, belum lancar.
Sampai dengan tahun 2014, pada lokasi
Tanaman Unggulan belum ada kegiatan
penanaman.
Belum ada modal yang ditanamkan
(Investasi) pada Tanaman Kehidupan.
Realisasi penanaman Tanaman Pokok,
Tanaman Kehidupan dan Tanaman
Unggulan oleh IUPHHK-HTI lebih dari
80 % tetapi belum seluruhnya.
Secara keseluruhan diketahui bahwa
rata-rata Realisasi Fisik kegiatan
penanaman adalah sebagai berikut :
Tanaman Pokok : 28,87 %
Tanaman Unggulan : 0 %
Tanaman Kehidupan : 0 %
Sehingga realisasi penanaman
tanaman pokok, tanaman kehidupan,
dan tanaman unggulan oleh pemegang
IUPHHK-HTI < 50% dari yang
seharusnya.
%, Rentabilitas : Positif
Realisasi pendanaan setiap tahunnya
antara 40,66 % - 87,76 % (Rata-rata
: 66,99 %)
Jika dilihat per komponen kegiatan,
secara umum realisasi dananya
kurang dari 75 %. Tetapi ada
sebagian diantaranya menunjukan
bahwa biaya yang dikeluarkan jauh
lebih besar dari rencananya yaitu
pada Komponen Biaya Sosial
Kemasyarakatan, Biaya Environmental
dan Biaya Administrasi dan Umum.
Realisasi alokasi dana hanya
mencukupi 60-79% kebutuhan kelola
hutan yang seharusnya berdasarkan
laporan penatausahaan keuangan
yang belum dibuat sesuai dengan
Pedoman Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi yang
telah di audit oleh akuntan public.
Alokasi dana untuk seluruh bidang
kegiatan kurang proporsional
(perbedaan > 20 – 50 %).
Dengan kondisi likuiditas yang masih
dibawah 100 %, maka secara umum
bahwa kondisi keuangan yang
digunakan untuk mendukung kegiatan
operasional, belum lancar.
Sampai dengan tahun 2015, pada
lokasi Tanaman Unggulan belum ada
kegiatan penanaman.
Belum ada modal yang ditanamkan
(Investasi) pada Tanaman Kehidupan.
Secara keseluruhan belum ada
penambahan terhadap Realisasi Fisik
kegiatan penanaman berikut :
Tanaman Pokok : 28,87 %
Tanaman Unggulan : 0 %
Tanaman Kehidupan : 0 %
Sehingga realisasi penanaman
tanaman pokok, tanaman kehidupan,
dan tanaman unggulan oleh
pemegang IUPHHK-HTI < 50% dari
yang seharusnya.
III. KRITERIA EKOLOGI
3.1. Keberadaan kemantapan
dan Kondisi Kawasan
Dilindungi Pada Setiap
Tipe Hutan
NILAI : SEDANG
Luas kawasan lindung sesuai dengan
dokumen perencanaan yang ada seperti
AMDAL/UKL- UPL/DPPL/DPLH, RKU,
RPKH; tetapi tidak seluruhnya sesuai
dengan kondisi biofisiknya.
Kawasan lindung yang telah ditata di
lapangan 60,82 % dari yang
seharusnya.
Kondisi kawasan lindung yang berhutan
NILAI : SEDANG.
Alokasi jenis dan luasan kawasan
lindung tertuang dalam beberapa
dokumen diantaranya RKUPHHK-HTI
periode 2010-2019, Delianiasi Mikro
Tahun 2009 dan Amdal Tahun 2007.
Terdapat perbedaan atas jenis dan
luasan kawasan lindung pada ketiga
dokumen dimaksud. Auditee sedang
melakukan proses revisi dan penataan
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
11
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
mencakup 52,03 %. Dalam hal ini
belum terdapat realisasi menghutankan
kembali.
Kegiatan sosialisasi belum dilakukan
terhadap seluruh masyarakat sekitar,
sehingga tidak semua para pihak
mengakui keberadaan kawasan
lindung.
Terdapat laporan pengelolaan yang
sesuai dengan ketentuan terhadap
sebagian kawasan lindung hasil tata
ruang areal/Land scaping/sesuai
RKL/RPL.
ulang kawasan lindung berdasarkan
revisi RKUPHHK yang akan
disesuaikan dengan peraturan terbaru
yaitu Permen LH dan Kehutanan No.
12 Tahun 2015 dan hasil HCV dan
HCS dengan mempertimbangkan
kondisi biofisik.
Verifikasi lapangan menunjukkan
bahwa tanda batas kawasan lindung
dapat dikenali dengan jelas, namun
pelaksanaan pengelolaan belum
mencakup pada seluruh areal kerja
terutama pada blok I.
Terdapat pengakuan terhadap
keberadaan kawasan lindung oleh
sebagian masyarakat terutama di
sekitar blok II. Jika menilik pada
perkembangan penutupan kondisi
kawasan lindung dengan tingkat
perkembangan areal non hutan yang
semakin besar maka terindikasi
adanya gangguan (perambahan hutan
dan ilegal loging) yang merupakan
salah satu indikator tidak diakuinya
keberadaan kawasan lindung oleh
sebagian masyarakat terutama di Blok
I
Belum terdapat bukti adanya
pengelolaan kawasan lindung pada
seluruh areal pemegang izin yang
tertuang dalam laporan pengelolaan
hasil tata ruang yang telah
ditetapkan.
3.2. Perlindungan dan
Pengamanan Hutan
NILAI : BAIK
Auditee mempunyai prosedur
perlindungan hutan yang tertuang
dalam 8 jenis Prosedur Kerja, 25 jenis
Instruksi Kerja Perlindungan Hutan dan
22 jenis Instruksi Kerja Manggala Cipta
Persada. Prosedur mencakup seluruh
jenis gangguan yang ada.
Auditee memiliki jenis dan jumlah
sarana prasarana sesuai dengan
ketentuan dan berfungsi dengan baiki.
Tersedia SDM perlindungan hutan
dengan jumlah dan kualifikasi personil
yang memadai sesuai dengan
ketentuan.
Kegiatan perlindungan
diimplementasikan melalui tindakan
tertentu (preemptif/preventif/ represif)
tetapi belum mempertimbangkan jenis-
jenis gangguan yang ada. Selain
kebakaran, juga terjadi gangguan
terhadap hutan berupa perambahan
lahan.
NILAI : BAIK.
Auditee telah melakukan kegiatan yang
berkaitan dengan perlindungan dan
pengamanan hutan sesuai dengan
potensi gangguan yaitu perambahan
hutan, kebakaran, ilegal loging dan
perburuan terbatas. Dalam kurun waktu
12 (dua belas) bulan periode penilikan
terdapat komitmen yang konsisten atas
perlindungan dan pengamanan hutan
yang diimplementasikan melalui :
Pembuatan 8 prosedur kerja dan 25
Instruksi kerja terkait perlindungan
dan pengamanan hutan.
Penyediaan sarana dan prasarana
perlindungan hutan yang memadai
sesuai dengan ketentuan dengan
kondisi sarana dan sarana peralatan
masih berfungsi dengan baik.
Penyediaan personil pengamanan
hutan dengan jumlah dan kualifikasi
sesuai ketentuan
Kegiatan perlindungan
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
12
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
diimplementasikan melalui tindakan
yang bersifat preemtif (menangkal),
preventif (mencegah) dan jika
dianggap perlu melalui tindakan
refresif melalui penegakan hukum.
Hasil verifikasi lapangan menunjukkan
bahwa walaupun kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan
telah diimplementasikan namun
belum mencakup seluruh areal
pemegang izin yaitu areal pada Blok I.
Terdaoat indikasi gangguan hutan
berupa perambahan hutan menjadi
ladang dan kebun pada areal
pemegang izin termasuk areal
kawasan lindung.
3.3. Pengelolaan dan
Pemantauan Dampak
Terhadap Tanah dan Air
Akibat Pemanfaatan Hutan
NILAI : BAIK
Auditee memiliki prosedur pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air yang
tertuang dalam 12Instruksi Kerja dan 4
instruksi kerja terkait pemantauan.
Belum tersedia prosedur pemantauan
debit air, pemantauan limbah klinik dan
pemantauan sampah.
Tersedia sarana pengelolaan dan
pemantauan sesuai dengan ketentuan
dan/atau dokumen perencanaan
lingkungan serta berfungsi dengan baik.
Auditee memiliki Ganis PHPL Keling
sebanyak 1 orang sesuai dengan
ketentuan.
Terdapat dokumen perencanaan
pengelolaan dampak terhadap tanah
dan air tetapi hanya sebagian (minimal
50%) yang diimplementasikan. Rencana
kegiatan yang belum diimplementasikan
adalah : pembuatan Kolam Pengendap
Lumpur (KPL), pembuatan embung air
dan penanaman/pengkayaan kawasan
lindung
Terdapat dokumen perencanaan
pemantauan dampak terhadap tanah
dan air tetapi hanya sebagian (minimal
50%) yang diimplementasikan.
Tidak terdapat indikasi terjadinya
dampak yang besar dan penting
terhadap tanah dan air.
NILAI : BAIK.
PT. Bumi Persada Permai telah
melakukan pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah
dan air akibat kegiatan pengusahaan
hutan. Dalam 12 ( dua belas) bulan
terakhir periode penilikan I, beberapa
tindakan yang dilakukan dalam rangka
pengelolaan dan pemantauan dampak
negatif akibat pengusahaan hutan
adalah sebagai berikut :
Membuat 12 (dua belas) prosedur
yang berkaitan dengan pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air dan 5
(lima) prosedur yang berkaitan
dengan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air. Namun
demikian mengacu pada permintaan
perbaikan audit sebelumnya terdapat
prosedur pemantauan yang belum
disusun yaitu Prosedur Pemantauan
Limbah Klinik dan Pemantauan
Sampah.
Menyediakan sarana dan prasarana
pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air. Hasil
verifikasi terhadap sarna dan
prasarana menunjukkan bahwa
sarana pengelolaan tersedia sesuai
ketentuan dan berfungsi dengan baik
serta sesuai dengan dokumen RKL-
RPL
Terdapat personil yang
bertanggungjawab terhadap
pengelolaan dan pemantauan
terhadap lingkungan yaitu bagian
Environment yang berada di bawah
Kanit Humas. Jumlah dan kualifikasi
personil sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan
PT. Bumi Persada Permai telah
melakukan implementasi pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
13
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
melalui teknik sipil dan vegetatif.
Namun demikian mengacu pada
dokumen RKL-RPL dan permintaan
perbaikan kerja audit sebelumnya
yaitu pembuatan Kolam Pengendap
Lumpur dan Penanaman pada lokasi
kawasan lindung yang berpenutupan
non hutan belum dilakukan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
menunjukkan bahwa kegiatan
pemantauan berdasarkan RKL-RPL
meliputi pemantauan ;
Kesuburan tanah dan tingkat
erosi melalui uji kualitas sampel
tanah dan pendugaan erosi
dengan petak ukur erosi
Kualitas air melalui uji kualitas
sampel air
Hidrologi melalui pengamatan
dan pengukuran langsung debit
air
Biota Perairan melalui Uji
plankton dan benthos
Berdasarkan hasil Laporan Monitoring
Implementasi Pelaksanaan RKL-RPL
periode Semester II Tahun 2014 dan
Semester I Tahun 2015 menunjukkan
bahwa pemantauan terhadap erosi
tanah menggunakan metode USLE,
Pengukuran tidak menggunakan
metode petak ukur erosi sesuai
dokumen RKL- RPL.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Laporan Monitoring Implementasi
Pelaksanaan RKL-RPL Semester I
Tahun 2015 menunjukkan bahwa
tidak terdapat indikasi terjadinya
dampak yang besar dan penting
terhadap kondisi tanah dan air baik
secara fisik kimia. Verifikasi di
lapangan secara visual tidak
menunjukkan adanya dampak yang
besar dan belum ada laporan
mengenai konflik yang berkaitan
dengan penurunan kualitas tanah dan
air dampak pengusahaan hutan
3.4. Identifikasi Spesies Flora
dan Fauna Yang Dilindungi
dan/ atau Langka
(Endangered), Jarang
(Rare), Terancam Punah
(Threatened) dan Endemik
NILAI : SEDANG
Tersedia prosedur pengelolaan flora
dan fauna untuk seluruh jenis yang
dilindungi/langka/ jarang/terancam
punah/endemik yang terdapat di areal
auditee yang dituangkan dalam 4
(empat) Instruksi Kerja, tetapi tidak
dibedakan untuk masing-masing jenis
dilindungi.
Terdapat implementasi identifikasi flora
dan fauna tetapi belum mencakup
seluruh jenis (minimal 50%) yang
dilindungi dan/atau langka, jarang,
NILAI : SEDANG.
Terdapat 4 (empat) SOP yang
berkaitan dengan Identifikasi flora
dan fauna yang dilindungi. Dalam
kurun waktu 12 (dua belas) bulan
periode penilikan terdapat revisi atas
2 (dua) prosedur yaitu KA/IK/1-03-
BPP tentang Identifikasi Flora dan
KA/IK/1-04-BPP tentang Identifikasi
Fauna. Walaupun secara isi prosedur
telah mengatur hal-hal yang bersifat
teknis dan dapat diimplementasikan di
lapangan, namun masih bersifat
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
14
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal pemegang izin.
umum dan belum dibedakan untuk
masing-masing jenis flora dilindungi
maupun fauna berdasarkan kelompok
jenis dilindungi dari aves, mamalia
dan reptil.
Pelaksanaan implementasi identifikasi
pada areal pemegang izin telah
dilakukan melalui kegiatan
inventarisasi satwa dan penilaian NKT,
namun demikian perusahaan belum
menetapkan skala prioritas
pengelolaan berdasarkan status
perlindungan. Selain itu pengelolaan
dan pemantauan baru dilakukan pada
areal kawasan lindung buffer zone HL
Sei Kademba dan belum dilakukan
pengelolaan dan pemantauan pada
areal kawasan lindung pada Blok I
3.5. Pengelolaan Flora untuk:
(1) Luasan terten tu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
(2) Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/ atau jarang
langka dan terancam
punah dan endemik
NILAI : SEDANG
Tersedia prosedur pengelolaan flora
tetapi tidak mencakup seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik
yang terdapat di areal pemegang izin.
Terdapat implementasi pengelolaan
flora tetapi tidak mencakup seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik
yang terdapat di areal auditee.
Terdapat gangguan terhadap kondisi
sebagian species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemik yang terdapat di
areal kerja auditee.
NILAI : SEDANG
Terdapat 3 (tiga) prosedur yang
berkaitan dengan pengelolaan flora
yang dilindungi. Dalam 12 (dua
belas) bulan terakhir periode penilikan
I PT. Bumi Persada Permai telah
melakukan revisi atas prosedur
pengelolaan yaitu KA/IK/1-21-BPP
tentang Pengelolaan Flora Dilindungi.
Walaupun prosedur telah direvisi
namun secara isi belum mengatur
prosedur pengelolaan yang spesifik
sesuai dengan jenis flora dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik
PT. Bumi Persada Permai melakukan
pengelolaan terhadap flora dilindungi
melalui pendekatan kawasan yaitu
melalui kegiatan perlindungan
terhadap habitat dan ekosistemnya
terhadap potensi gangguan yang ada
yaitu, perambahan, ilegal loging dan
kebakaran hutan. Beberapa
implementasi kegiatan dalam rangka
pengelolaan flora yang dilindungi
melalui beberapa tindakan yaitu ;
Menyediakan sebagian areal
yang tidak terganggu untuk
alokasi KPPN seluas 252 Ha
Melakukan studi NKT pada areal
pemegang izin untuk
mengetahui jenis jenis flora yang
masuk dalam Nilai Konservasi
Tinggi
Melakukan pemasangan papan
larangan/ himbauan, patroli
pengamanan hutan dan
sosialisasi kawasan lindung.
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
15
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
Menyisakan jenis dilindungi pada
saat penyiapan lahan
Namun demikian terdapat kegiatan
yang belum diimplemntasikan dalam
12 (dua belas) bulan terakhir
berdasarkan dokumen RKL-RPL yaitu
; Pengelolaan yang spesifik untuk
masing-masing jenis flora,
Rehabilitasi/Pengayaan kawasan
lindung dan Pemasangan flagging
tape pada jenis pohon dilindungi
Perkembangan jumlah, jenis dan
keanekaragaman flora di lokasi
pengamatan berkala periode 2013 –
2014 PT. Bumi Persada Permai
menunjukkan bahwa terdapat
penurunan indek keanekaragaman
pada berbagai strata vegetasi. Hal ini
disebabkan oleh adanya gangguan
pada lokasi pengamatan berupa ilegal
loging dan upaya perambahan oleh
masyarakat yang menyebabkan
penurunan indek.
3.6. Pengelolaan Fauna untuk:
(1) Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
(2) Perlindungan terha
dap species fauna
dilidungi dan/ atau
jarang, langka,
terancam punah dan
endemik
NILAI : SEDANG
Tersedia prosedur pengelolaan fauna
untuk sebagian jenis yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di
areal pemegang izin.
Terdapat implementasi pengelolaan
fauna tetapi tidak mencakup seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik
yang terdapat di areal pemegang izin.
Terdapat gangguan tetapi ada upaya
penanggulangan gangguan oleh
pemegang izin.
NILAI : SEDANG.
Terdapat 4 (empat) SOP yang
berkaitan dengan Identifikasi flora
dan fauna yang dilindungi. Dalam
kurun waktu 12 (dua belas) bulan
periode penilikan terdapat revisi atas
2 (dua) prosedur yaitu KA/IK/1-03-
BPP tentang Identifikasi Flora dan
KA/IK/1-04-BPP tentang Identifikasi
Fauna. Walaupun secara isi prosedur
telah mengatur hal-hal yang bersifat
teknis dan dapat diimplementasikan di
lapangan, namun masih bersifat
umum dan belum dibedakan untuk
masing-masing jenis flora dilindungi
maupun fauna berdasarkan kelompok
jenis dilindungi dari aves, mamalia
dan reptil.
Pelaksanaan implementasi identifikasi
pada areal pemegang izin telah
dilakukan melalui kegiatan
inventarisasi satwa dan penilaian NKT,
namun demikian perusahaan belum
menetapkan skala prioritas
pengelolaan berdasarkan status
perlindungan. Selain itu pengelolaan
dan pemantauan baru dilakukan pada
areal kawasan lindung buffer zone HL
Sei Kademba dan belum dilakukan
pengelolaan dan pemantauan pada
areal kawasan lindung pada Blok I
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
16
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
IV. KRITERIA SOSIAL
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/ pemegang
izin dengan kawasan
masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat
setempat
NILAI ; BAIK
Terdapat dokumen/ laporan yang
lengkap mengenai pola penguasaan dan
pemanfaatan SDA/SDH setempat,
identifikasi hak-hak dasar masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat
setempat, dan rencana pemanfaatan
SDH oleh pemegang izin
Terdapat mekanisme penataan batas
partisipatif dan penyelesaian konflik
yang diketahui para pihak.
Terdapat mekanisme mengenai
pengakuan hak- hak dasar masyarakat
hukum adat dan masyarakat setempat
dalam perencanaan pemanfataan SDH,
yang legal, lengkap dan jelas.
Terdapat bukti-bukti tentang luas dan
batas kawasan pemegang izin dengan
sebagian masyarakat hukum
adat/setempat.
Terdapat persetujuan oleh sebagian
para pihak dan masih ada konflik
NILAI : BAIK.
Auditi memiliki dokumen Laporan
Pembinaan Pemanfaatan Hasil Hutan
Bukan Kayu (Madu), Di Desa Lubuk
Bintialo, Tahun 2015.
Laporan Penilaian Nilai Konservasi
Tinggi (HCV) kerjasama dengan
Ekologika dan Studi Diagnostik
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
PT BPP II, Oktober 2014.
Draft Report High Carbon Stock Muba
Region, The Forest Trust dan Asia
Pulp & Paper, Agustus 2014.
Laporan penataan batas areal kerja
dengan batas areal Kebun Masyarakat
Desa Lubuk Bintialo Kecamatan
Batanghari Leko Kabupaten Musi
Banyuasin tanggal 27 Juli 2015
dengan tanda batas berupa parit
selebar 1 m dan 2 patok setinggi 50
cm serta Laporan Sosialisasi batas
partisipatif di Desa Lubuk Bintialo,
2015.
Berita Acara Sosialisasi PADIATAPA,
2015 di desa-desa binaan seperti
Desa Macang Sakti, Desa Lubuk
Bintialo dan Desa Sako Suban dengan
materi sosialisasi: batas areal kerja
(konsesi), program CSR, Pemanfaatan
HHBK, Konservasi dan perlindungan
hutan, Rencana kerja Tahunan (RKT),
Visi dan Misi PHPL serta UU Nomor 41
tahun 1999 tentang Kehutanan serta
BA Sosialisasi batas dalam secara
partisipatif pada 22 Juli 2015 di Desa
Lubuk Bintialo, dokumen sosialisasi
didukung foto dokumentasi serta
daftar hadir.
4.2. Implementasi tanggung
jawab sosial perusahaan
sesuai dengan peraturan
dan perundangan yang
berlaku.
NILAI ; BAIK
Tersedia dokumen yang lengkap
menyangkut tanggung jawab sosial
pemegang izin sesuai dengan
peraturan perundangan yang relevan.
Tersedia mekanisme yang lengkap dan
legal tentang pemenuhan kewajiban
sosial pemegang izin terhadap
masyarakat.
Terdapat bukti lengkap pelaksanaan
kegiatan sosialisasi kepada seluruh
masyarakat mengenai hak dan
kewajiban pemegang izin terhadap
masyarakat dalam mengelola SDH
Terdapat sebagian bukti realisasi
NILAI : BAIK.
Auditee memiliki RKUPHHK-HT
Periode 2010-2019 pengesahan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.24/ VI-BPHT/2010 Tanggal 2
Maret 2010 dan RKT 2014-2015
pengesahan Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan, Studi
Diagnostik Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat PT. Bumi Persada Permai
II, Tahun 2014, Project Plan
Community Development dan CSR
Plan Tahun 2014-2015.
Berita Acara Bantuan CSR tahun 2014
dan 2015; aspek ekonomi, sosial-
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
17
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
pemenuhan tanggung jawab sosial
terhadap masyarakat.
Tersedia laporan/ dokumen yang
lengkap terkait pelaksanaan tanggung
jawab sosial pemegang izin termasuk
ganti rugi.
budaya, keagamaan, pendidikan dan
infrastruktur.
Kesepakatan serta sosialisasi tanaman
kehidupan dan pembentukan
kelompoktani “Enam Sekawan”
Kelompok tani Tanaman Kehidupan
Desa Lubuk Bintialo, 2014. Dan
Proposal Bantuan Bibit Karet Unggul
untuk pembinaan tanaman kehidupan
di Desa Lubuk Bintialo.
Tersedia Laporan Bulanan Tenaga
Kerja, Laporan Realisasi CD tahun
2014 dan Semester I tahun 2015
kepada instansi terkait.
4.3. Ketersedia an mekanisme
dan implementasi
distribusi manfaat yang
adil antar para pihak
NILAI : BAIK
Tersedia data dan informasi yang
lengkap dan jelas tentang masyarakat
hukum adat dan/ atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan
SDH.
Terdapat mekanisme yang legal,
lengkap dan jelas mengenai
peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat.
Terdapat dokumen rencana pemegang
izin mengenai kegiatan pening-katan
peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat, yang lengkap dan jelas.
Terdapat bukti implementasi sebagian
besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat
Terdapat bukti dokumen/ laporan
mengenai pelaksanaan distribusi
manfaat kepada para pihak yang
lengkap dan terdokumentasi dengan
baik.
NILAI : BAIK.
Auditee memiliki RKUPHHK-HT
Periode 2010-2019 pengesahan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.24/ VI-BPHT/2010 Tanggal 2
Maret 2010 dan RKT 2014-2015
pengesahan Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan, Project
Plan Community Development dan
CSR Plan Tahun 2014-2015.
Implementasi distribusi manfaat
kepada para pihak berupa:
penyerapan tenaga kerja lokal
(security), kemitraan dengan
masyarakat desa binaan untuk
kegiatan transportasi, penyiraman
jalan serta pengelolaan kantin
basecamp, bantuan mesin jahit,
pembinaan kelompok pemanfaatan
HHBK Madu, penggemukan sapi, dll.
Distribusi kepada negara berupa
pembayaran iuran PBB tahun 2014
serta Iuran BPJS tahun 2014 dan
periode Januari-Agustus 2015.
4.4. Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang
handal
NILAI : BAIK
Terdapat mekanisme resolusi konflik
yang lengkap dan jelas.
Terdapat konflik dan tersedia peta
konflik namun belum lengkap. Dari
seluruh peta konflik yang ada belum
menggambarkan situasi konflik terbaru
di areal PT. BPP Blok I.
Tersedia organisasi, sumberdaya
manusia, dan pendanaan yang cukup
untuk mengelola konflik baik.
Terdapat dokumen/laporan penanganan
konflik yang lengkap dan jelas.
NILAI : BAIK.
Penggambaran situasi sosial dan
potensi konflik lahan di dalam areal
kerja disajikan dalam bentuk
dokumen Laporan Hasil Pemetaan
Konflik, Desa Bintialo yang disertai
Peta Situasi Kerawanan. Peta Areal
konflik tahun 2015 yang dimiliki auditi
cukup baik dan lengkap memuat
informasi-informasi penting. Setiap
konflik memiliki kriteria dan indikator
konflik memiliki nilai dan bobot yang
terukur.
Kelembagaan yang bertanggungjawab
dalam pelaksanaan dan pengelolaan
resolusi konflik adalah Kepala Resort
dibantu oleh bagian Humas. Humas
membawahi Perlindungan Hutan,
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
18
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal
Nilai Kinerja
Indikator Penilikan I
Community Development dan Safety.
Auditi selain memiliki kelembagaan
dalam penyelesaian konflik juga
didukung oleh dana yang cukup.
4.5. Perlindungan, Pengem
bangan dan Peningkat an
kesejahteraan Tenaga
Kerja
NILAI BAIK
Terdapat bukti bahwa Pemegang izin
telah merealisasikan seluruh hubungan
industrial dengan seluruh karyawan.
Pemegang izin telah merealisasikan
seluruh hubungan industrial dengan
seluruh karyawan.
Pemegang izin telah merealisasikan
sebagian besar rencana pengembangan
kompetensi.
Terdapat dokumen standar jenjang karir
dan telah diimplementasikan
seluruhnya.
Terdapat dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan telah
diimplementasikan seluruhnya
NILAI : BAIK
Auditi mengimplementasikan
perlindungan, pengembangan dan
peningkatan kesejahteraan tenaga
kerja secara menyeluruh, dibuktikan
dengan:
Surat PT. BPP
Nomor:002/HR/BPP/IV/2015 tanggal
14 April 2015 kepada Kepala
Disnakertrans Provinsi Sumatera
Selatan perihal Permohonan
Perpanjangan PKB s/d 02 Maret 2016.
Laporan Tenaga Kerja Pengusahaan
Hutan PT. BPP bulan Agustus 2015
kepada Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Selatan ada 14 karyawan
PT. BPP II, pekerja yang berusia
paling muda 25 tahun.
Copy slip gaji karyawan, bulan
Agustus 2015 karyawan Level-2 diatas
UMP dan UMSK tahun 2015.
Master Plan Training Tahun 2014 dan
2015. Diantaranya memuat rencana
training teknis, pendukung, manajerial
dan training penilaian serta copy
sertifikat pelatihan.
Data promosi karyawan PT. BPP II
tahun 2014.
Bukti Kepesertaan Jamsostek serta
bukti setor iuran BPJS s/d bulan
Agustus 2015.
Data Koperasi Karyawan PT. BPP II
Sylva Jaya Abadi tahun 2012 dan
2013: Berita Acara Pembentukan,
susunan pengurus, SIUP Kecil, Izin
Gangguan, Tanda Daftar NPWP.
Daftar Nama Karyawan Penghuni
mess PT. BPP Agustus 2015 serta
Monitoring Fasilitas Kamar dan Mess
(Standar Housing Region Jambi
Partners).
Surat Kemenaker Dirjen Pembinaan
Pengawasan Naker dan K3
Nommor:119/PPK/VIII/2015 tanggal
24 Agustus 2015 perihal Penghargaan
K3 tahun 2014, untuk tahun 2015
baru diserahterimakan tanggal 10
September 2015 di Ruang Birawa
Hotel Bidakara Jakarta. Dilengkapi
Daftar Nama 19 perusahaan penerima
penghargaan K3 di Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2015.
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
19
ASERT - 324
(4.2) Kriteria Dan Indikator Verifikasi Legalitas Kayu
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Kematangan
Verifier *
5. VLK *) Lampiran 2.1. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan, No.P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015
Prinsip 1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
Memenuhi - SK IUPHHK HT No.
SK.79/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 seluas ± 24.050 hektar PT Bumi Persada Permai, di Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
- Peta Areal Kerja skala 1 : 250.000 terdiri dari Blok I seluas ± 17.495 Ha dan Blok II seluas ± 6.555 Ha.
- Seluruhnya merupakan kawasan hutan produksi.
- SPP IIUPHHK-HT Nomor S.254/VI-BIKPHH/2009 tgl. 1 April 2009 Rp. 62.530.000,-
- Bukti setor pembayaran, yang dibayarkan melalui Bank Mandiri KCP Jakarta Sarinah tgl. 3 april 2009
- terdapat izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 47,98 Ha An. PT. Sele Raya Merangin Dua dari Menteri Kehutanan sesuai keputusan Nomor SK.147/Menhut-II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014
Memenuhi - Dokumen tersebut
masih berlaku dan tidak ada perubahan.
- Ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan kehutanan
- Tidak ada perubahan terhadap SPP IIUPHHK
- Berada di kawasan hutan produksi
- ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan kehutanan
Memenuhi - Kelengkapan dan
keabsahan SK IUPHHK-serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya
- IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP
- Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.
Memenuhi - RKUPHHK-HTI periode tahun
2010 s/d 2019 + lampirannya telah disetujui sesuai SK Nomor 24/VI-BPH/2010 tanggal 2 Maret 2010
- RKT-HTI Tahun 2012/2013 + Peta Kerja Skala 1 : 50.000, sesuai SK No.374/Kpts/V/Hut /2012 tanggal 11 Mei 2012
- RKT-HTI Tahun 2013/2014 + Peta Kerja Skala 1 : 50.000, sesuai SK No 1096/Kpts/V/ Hut/2013, tanggal 2 Mei 2013
- RKT HTI 2013/2014, tergambar areal Sempadan Sungai Batanghari Leko (Blok II)
- pal batas yang terbuat dari kayu dan dicat biru, Jarak antara pal
Memenuhi - RKUPHHK-HTI
periode tahun 2010 s/d 2019 + lampirannya , tidak ada perubahan.
- RKT-HTI Tahun 2015 + Peta Kerja Skala 1 : 50.000, S.K Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Selatan Nomor 550/Kpts/V/Hut/2015 tanggal 13 Mei 2015
- Tidak ada penebangan dikanan-kiri sempadan sungai.Batanghari Leko
Memenuhi - Kelengkapan dan
keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH/RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya
- Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya dilapangan
- Peta Blok/ petak tebangan disahkan
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
20
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Kematangan
Verifier *
batas, 100 m., rintisan batas (pada pohon) yang dicat biru,
- Tidak ada penebangan dikanan-kiri sempadan sungai.
- Peta RKUPHHK-HTI dan Peta RKT 2013/2014, terdapat rcn tebangan sesuai Blok/Petak RKT, bagi Tanaman Pokok Tanaman Unggulan,Tanaman Kehidupan (TK), Blok RKT diberi tanda angka romawi
- Terdapat patok-patok batas kompartemen tanaman : MRT, 112, 00. MRT, 064, 00., MRT, 067, 00., MRT, 067, 00.
- Terdapat patok-patok batas kawasan sempadan sungai dan kompartemen tanaman, jelas dan terpelihara
- Pada RKT 2015, tidak ada kegiatan penebangan, hanya kegiatan pemeliharaan tanaman
(dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti dilapangan
K2.2. Adanya rencana kerja yang sah
2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Memenuhi - RKUPHHK-HTI periode 2010 s/d
2019 + Peta Rencana Kerja Skala 1 : 50.000, yang setujui oleh Dir.Jen. BPK No. 24/VI-BPH/2010 tanggal 2 Maret 2010.
- RKT 2013/2014 tidak ada kegiatan penebangan hutan alam (land clearing).
- Penebangan/Penyiapan lahan dilakukan pada RKT Tahun 2012/2013,
- Verifier 2.2.1.1.
RKUPHHK tidak mengalami perubahan (Memenuhi)
- Verifier 2.2.1.2 , RKT tahun 2015, tidak ada kegiatan penebangan (Not Applicable)
Memenuhi - Keabsahan dan
kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya
- Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKT IUPHHK HTI dan kenyataan di lapangan
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
-
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan
Memenuhi - Seluruh kayu telah dibuatkan
Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh PLHP dan disahkan pleh P2LHP
- PLHP an. Tri Raharja SK No. 617/KPTS/IX/HUT/2012 10 September 2012
- P2LHP, M. Emron Funaka S.Hut (NIP. 19790613. 199903.3.003) SK. No. 382/KPTS/I/HUT/2013, 18 Januari 2013
Not Apllicable - Tak ada penebangan,
LHP Nihil. - PLHP an. Tri Raharja
SK Dir . PT BPP No. 085.7/BPP/ERD/IX/ /2014 1 September 2014
- P2LHP, M. Emron Funaka S.Hut (NIP. 19790613. 199903.3.003) SK. No. 1183/KPTS/XII/HUT/2014, 24 Desember 2014
Memenuhi - Tersedia dokumen
LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang.
- Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu
- Nomor batang di LHP dapat ditemukan dilapangan
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
21
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Kematangan
Verifier *
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
Memenuhi - Angkutan KB dari blok tebangan
(TPn/TPK Hutan) ke TPK Antara disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB).
- Dokumen SKSKB yang diterbitkan 62 set, (KB 1.888,22 m3).
- Dokumen FAKB yg diterbitkan 31 set , Vol KBK 2.096,69 m3
Not Apllicable - Tidak ada kegiatan
pengangkutan KB/KBK, dikarenakan pada RKT tahun 2015, tidak ada kegiatan penebangan.
Memenuhi - Kayu yang diangkut
dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan
- Hasil Uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Peme gang Hak Pengelolaan
- Verifier 3.1.3.1.Tidak diverifikasi, karena verifier ini diperuntukan bagi pemegang IUPHHK-HA (Not Appli -cable).
- Dokumen SOP Alur Lacak Balak No. OP/PK/03-BPP tgl 30 Mei 2012 ( Memenuhi)
- -
Not Applicable - Tidak ada kegiatan
penebangan KB/KBK RKT Tahun 2015.
Memenuhi - Tanda tanda
PUHH/Barcode pada kayu bulkat telah sesuai dengan dokumen
- Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/ penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten
3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
- Memenuhi - Terdapat dokumen SKSKB dan
FA-KB beserta lampirannya (DKBK, BAP KB, DP KB)
- Pejabat Penerbit SKSKB An. Dodi Oktavianto, NIP.19771023.199603.1.001 SK No 381/KPTS/I/HUT/2013.
- Petugas FA-KB An. Supriono SK No : SK.29/BPPHP.V-2/2011. 14 Maret 2011.
Not Apllicable - Tidak ada kegiatan
penebangan dan tidak ada kegiatan pengangkutan KB, maupun KBK.
- Petugas Penerbit FAKB Muhammad Sodik SE sesuai SK Direktur PT Bumi Persada Permai, No 27.2/BPP/ERD/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014
- P3KB) an.Muda Pohan SK No.1182/KPTS/XII/HUT/2014 tanggal 24 Desember 2014
Memenuhi - Tersedia dokumen
SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang)
- Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSSKB)
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
Memenuhi - RKT Tahun 2012/2013 Telah
diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan SPP-DR sebanyak 52 set.
- Jumlah yg dibayar untuk PSDH sebesar Rp. 1.624.088.017,- dan DR sebesar US $
- Pembayaran melalui Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Jakarta
Not Applicable - Periode RKT Tahun
2014 dan RKT 2015 tidak diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan SPP-DR
Memenuhi - Dokumen SPP
(kel.jenis, volume, dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan
- DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
22
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Kematangan
Verifier *
An. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH No. Rekening 102000420400 dan Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR No. Rekening 1020004819717
- Tarif PSDH dan DR yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
SPP - Pembayaran DR
dan/ atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif
K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Memenuhi - PT. BUMI PERSADA PERMAI telah
mendapat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) berlaku sd 21 agustus 2016
Memenuhi - Legalitas sebagai
Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) masih berlaku sampai dengan 21 agustus 2016
Memenuhi - Tersedia dokumen
PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
-
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
Memenuhi - Kapal pengangkut hasil hutan
kayu PT. BUMI PERSADA PERMAI telah memiliki identitas yang sah dan berbendera Indonesia
Not Applicable - Tidak ada kegiatan
pengangkutan KB/KBK keluar dari areal kerja, karena tidak ada kegiatan penebangan.
-
Memenuhi - Setiap Kapal
pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia
K.3.4. Pemenuhan Tanda V Legal
-
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
3.4.1.1. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Not Applicable - Tidak ada kegiatan
penebangan maupun pengangkutan KB/KBK keluar dari areal kerja, karena tidak ada kegiatan penebangan.
Memenuhi - Seluruh Kayu bulat
menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan
Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan da- lam dokumen lingkungan tersebut
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
23
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Kematangan
Verifier *
4.1.1. Pemegang izin
telah memiliki
Dokumen
Lingkungan yang
telah disahkan
sesuai peraturan
yang berlaku
meliputi seluruh
areal kerjanya.
Memenuhi
- Tersedia dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang
lengkap dan telah disahkan sesuai
SK Bupati Kab. Musi Banyuasin
no. 1067 tahun 2007 tanggal 6
Nopember 2007 .
Memenuhi
- Tidak ada perubahan
terhadap dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-
UPL untuk seluruh
areal yang telah
disahkan sesuai SK
Bupati Kab. Musi
Banyuasin no. 1067
tahun 2007 tanggal 6
Nopember 2007 .
Memenuhi
- Tersedia dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-
UPL yang lengkap
untuk seluruh areal
kerja dan telah
disahkan
- Proses penyusunan
dokumen
lingkungan telah
sesuai ketentuan yg
berlaku
4.1.2. Pemegang izin
memiliki laporan
pelaksanaan RKL
dan RPL yang
menunjukkan
penerapan
tindakan untuk
mengatasi
dampak
lingkungan dan
menyediakan
manfaat sosial.
Memenuhi
- Tersedia dokumen RKL dan RPL
yang disusun
mengacupadadokumen AMDAL/
DPPL/ UKL-UPL yang telah
disahkan sesuai SK Bupati Kab.
Musi Banyuasin no. 1067 tahun
2007 tanggal 6 Nopember 2007 .
- Dokumen : Monitoring dan
Evaluasi Rencana Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan
Periode Semester I – 2013,
-
-
- Memenuhi
- Pengelolaan dan
pemantauan
lingkungan
dilaksanakan sesuai
dengan rencana dan
dampak penting yang
terjadi di lapangan
- Laporan Monitoring
dan Evaluasi Rencana
Pengelolaan dan
Pemantauan
Lingkungan Periode
Semester II – 2014
dan Semester I 2015
Memenuhi
- Tersedia dokumen
RKL dan RPL yang
disusun mengacu
pada dokumen
AMDAL/DPPL/ UKL-
UPL yang telah
disahkan
- Pengelolaan dan
pemantauan
lingkungan
dilaksanakan sesuai
dengan rencana
dan dampak
penting yang terjadi
di lapangan
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
-
5.1.1. Prosedur dan
Implementasi K3
Memenuhi
- Terdapat Instruksi Kerja
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) yang mencakup : Klinik,
Keselamatan Kerja dalam
pemanenan kayu, P3K, Rambu-
rambu peringatan K3,
Pemantauan kesehatan, Petunjuk
K3 untuk penanganan,
Pengelolaan kesehatan
masyarakat dan karyawan sekitar
HTI terhadap malaria,
Pengelolaan limbah klinik,
Pemakaian mobil ambulance.
- Sosialisasi Kebijakan dan Prosedur
K3 di PT. Bumi Persada Permai.
- Dibentuknya Panitia Pembina K3
- Memiliki ahli K3 Umum An.
Jonirizal.
- Memilik APD dan telah
dipergunakan oleh pekerja
- Berdasarkan Laporan Kejadian
Kecelakaan/ Frequency Rate of
Accident (FRA). yang ada, dalam
tahun 2014 (Januari s/d
Memenuhi
- Instruksi kerja K3 dan
yang terkait masih
berlaku dan masih
dilaksanakan
- Sosialisasi Kebijakan
dan Prosedur K3 di
PT. Bumi Persada
Permai.
- Dibentuknya Panitia
Pembina K3
- Memiliki ahli K3
Umum An. Jonirizal.
- Memilik APD dan telah
dipergunakan oleh
pekerja
- Berdasarkan Laporan
Kejadian
Kecelakaan/Frequency
Rate of Accident
(FRA) tahun 2015
(Januari s/d Agustus)
tidak terjadi
kecelakaan
- sosialisasi tentang K3
Memenuhi
- Tersedia pedoman/
prosedur dan
personel yang
ditunjuk untuk
bertanggungjawab
dalam implemetasi
pedoman K3
(beserta surat
penunjukkannya
- Tersedia peralatan
K3 sesuai
ketentuan dan
kebutuhan serta
berfungsi baik
(diantara nya belum
kada luarsa)
- Terdapat Catatan
setiap kejadian
kecelakaan kerja
secara lengkap dan
upaya menekan
tingkat kecelakaan
kerja dalam bentuk
program K3
RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
Provinsi Sumatera Selatan
24
ASERT - 324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilaian Awal Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-I Kematangan
Verifier *
September) tidak terjadi
kecelakaankerja
dan P3K bagi
karyawan baru dan
K3 dilingkungan
karyawan.
K.5.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
-
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Memenuhi - Terdapat Serikat Pekerja
Manggala Sylva, dan sudah dicatatkan di instansi terkait.
- Terdapat Pengurus SP beserta Struktur Organisasinya
-
Memenuhi - Terdapat perubahan
susunan pengurus Serikat Pekerja Manggala Sylva, dan masih dalam proses pengesahan ke instansi terkait
Memenuhi - Terdapat serikat
pekerja atau terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
- Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi - Perjanjian Kerja Bersama antara
PT. Bumi Persada Permai dan Serikat Pekerja Manggala Sylva PT. Bumi Persada Permai, berlaku sampai dengan tgl 2 Maret 2015.
Memenuhi - Perjanjian Kerja
Bersama, masih dalam proses persetujuan perpanjangan masa berlakunya
Memenuhi - Tersedia dokumen
KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Memenuhi - Daftar Karyawan bulan
September 2014 adalah 13 orang,
- Usia termuda karyawan berumur 25 tahun An. Gusti Randa (lahir pada tanggal 22 Agustus 1989)
- Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi - Daftar Karyawan
bulan Agustus 2015, 14 orang,
- Usia termuda karyawan berumur 25 tahun An. Edwin Syahputra (lahir pada tanggal 9 Desember 1989).
- Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi - Tidak terdapat
pekerja yang masih dibawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan
Jakarta, September 2015 LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi
Ttd,
Direktur