pt. ayamaru sertifikasi xoxplei( br i kan · menetapkan kesatu kedua ketiga keempat keliivia asert...
TRANSCRIPT
PT. AYAMARU SERTIFIKASIXOXPLEI( RUKO BR rA XUSTIXA &ll' Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
KANLVLK-o11 IDN
ASERT - 325.Rev 3
Telp. : 0251{333513, 833:}515 Fax, 0251tix}3593
PENGUMUMAN HASILAUDIT
SEREFIIGSI VERIFIIGSI TfGALITAS KAYI' PADA IUPHHK
Nomor : 550/A-SERT/XIU 2OL7
LVLKPT.AYAMARUSERTIFIKASImenyampaikanhasilpelaksanaanauditSetifikas|VerifikasiLegalitas KaYu terhadaP :
a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasid. Alamat Kantore. Luasf. Pelaksanaan
Website : VA aruse tifikasi.co.id
IUPHHK-HA PT. Wana Potensi Nusa
iilrfiupnHr-HI/PMDN/2016 tanggal 9 Desember 2016
Kabupaten Buru Provinsi Maluku
:il Siingurnunguraja RT 017 RW Oo4, Passo, Ambon' Maluku
r 28.950 Hektar24 sld 26 November 2017
Hasilpengambilankeputusan:IUPHHK.HTPT.WanaPotensiNusatelah..memenuhi,,standarVerifikasilegalitaskayuuntukseluruhnormapenilaiansetiapVeriflerdandinyataka-n.LULus,,VerifikasiLegalitast<ayuseninggaberhakmendapatkanSertlfikatLegalitasKayu(S-LK)a.ngun Norol. : SLK'11UASERi/LVLK-011{DN, masa berlaku 5 Desember 2017 sampai
dengan 4 Desember 2020'
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl' Dr' Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : asert@ayamaruseftifikasl'co'id
abp.certifi cation@ayamarubaktipertiwi'co'id
,;Ir. AkhmadDirektur
Tanggal 1 Juni 2016
EmallLa!,anm Sertifitasi :
Pengelolaan Hutan Produksi Leslari (PHPL)
verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
aenearamarus€.tmkasa.co.id
www.ayamarus€rtlukas.co.id
Bogor, 6 Desember 2017
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEr RUXO BR/LrA USTIKA Ell' LaDtal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002 nl. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 321.Rev 3 YxnruLPPHPL-{I)I JDNLVLK-OIl,IDNTelp . : 0251{3335'13, 8:}33515 Fax. 0251+X}3593
Menimbang : 1
Mengingat
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMIRU SERTIFIKASI
Nomor : 1 I 1/A-SERT-VLK/Kpts/Xll/2017
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYII ts:.f!(l TERHADAP lzlN USAHA
PEMANFAATAN srsrL xurfi iivii ]iiriAN Ar-miltuiuux-HA) Pr. WANA PorENsl
NUSA vANG aenloxnSibi'iiniuprrex BURu PRovlNSl MALUKU SELAKU
pEMEGANG rupini-nl NoMoR : 2611/luPHHK-HA/PMDN/201 6
TANGGAL g dis-elleEn 2016, sELUAS t 28'9s0 HEKTAR
Bahwa berdasarkan pasal 5 ayal (2) Peraturan Mexterl Lingkungan Hidup
;;;'ia;;i;;;; Nomor : p. i'orrvrinr-nrvsetjen/PHPL 3/3/201 6 disebutkan
;;il;- ;;;i pemesans iupHnx-Hn van'g belum. memiliki Sertifikat
p""g"r"rrri ririrn "prolour.ii Lestari 1S-euell wajib memiliki Sertifikat
Legalitas KaYu (S-LK);s"iwa UerOis"rkan butir (1) diatas, IUPHHK-HA PT Wana Potensi Nusa
t"irn'Oifrlrfi. audit verifikaii iegalitas kayu sesuai de-ngan Surat perjanjian
Kerja (Kontrak) Nomor :- r z"s.ateserir-WPN^/Ll(Xl/2017 langgal 2
November 2017;Bahwa berdasarkan pengambilan keputus,an'. IUPHHK-HA PT Wana
Potensi Nusa tetan "memenuttii ttanOat Verifikasi Legalitas {"yy y.lt'!seluruh norma penilalan setiap verifier dan dinyatakan "Lulus" Verifikasi
iA;lii". i;tr, sehingga beinar mendapatkan Sertifikat Lesalitas Kayu
(s-LK);ilil penerbitan Sertifikat Legalitas Kavu .{S-LK) IUPHHK-HA
PT. Wana Potensi Nusa perlu ditetapkin dalam Surat Keputusan Direktur'
Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No . LVLK-01 1-lDN;
ii;r;t;;;; Menteri r-lngLi'ngan Hidup dan Kehutanan Nomor : sK
aiipii'#pfiiiPL'3t4t2617 iansgal 28 April 2017- tentans Penetapan
Kembali Lembaga Verifikasi r-Lgiil"t rayu iuvur) Pl Ayamaru Sertifikasi
:;o#i L".o"ri" Peniliai dan Vlrifikasi lndependen (LP&V|);
p!i,i*"ntvIe-nteriLingkunganHidupdanKehutananNomorloirrl""iir<lsetlenlrHeL.S/sii6to ttnggit 1 Maret.2o16 tentans Penilaian
Kineria penoelolaan nutan pioduksi iistari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
p;;'P;d;"; izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak:
. L;;;i; i:i Feraturan Direiiur Jenderal Pengelo-laan Hutan Produksi
i".il"-N"."r : p.14lpHpL/sET/4/2016 tanggat 29 April 2016 tentang
Standar Verifikasi Legalitas fayu eaaa IUPHH'HA' IUPHHK-HT' IUPHHK-
2
J
4
1
2
J
4
RE, dan Hak Pengelolaan;5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelo-laan Hutan Produksi-
l"ttSri Nomor : P.14IPHPL/SETl4t2}16 tanggal 29 April 2016 tentang
p"O"r", p"frfsanaan Veriflkasi Legalitas KaW pada Pemegang lzin dan
hak Pengelolaan;6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi" i".il"-N"ror : p.14lpHcL/SET/4/2016 tanggal 29 April 201.6 tentang
F"Oor"n F""vrsunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
z. br.rilso r so i-zotz Panduan Audit sistem Manajemen Mutu:
8. SNI lSo/lEc 17065:2012 P;;il;i;; Kesesuaian - Fersvaratan Untuk Menjadi-
iembaga Sertifikasi Produk, Proses-D-an Jasalg. F"nJr"n Mutu dan Prosedur LVLK PT Ayamaru Sertifikasi'
Hal 1 dari 2
Lavanrn S€rtifikasi :
Pengclolaan Hutan Produlsi t-e,!(ari (PHPL)
verifikasi Lcfalitas Ka},lr (vLK)
Em.f:d€rterFmarus€rtmhi.co.id
Blt:rw!r.a!amaru$rtif ilasi.co.id
Tanggal 1 Juni 2016
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIIVIA
ASERT - 321.Rev.3
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASITENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUPHHK-HAPT. WANA POTENSI NUSA.
Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUPHHK-HAPT. Wana Potensi Nusa dengan Nomor : SLK.111/ASERT/LVLK-011-lDN masaberlaku 5 Desember 2017 sampai dengan 4 Desember 2Q20.
Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacupada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HAPT. Wana Potensi Nusa.
IUPHHK-HA PT. Wana Potensi Nusa berhak menggunakan Sertifikat, LogoPT. Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaikisebagaimana mestinya.
LVLK
)a
lr. AkhmadDirektur
Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestaric.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
SERTIFIKASI
Tanggal 1 Juni 2016 Hal2dari2
Ditetapkan di : BogorPada Tanoqal : 5 Desember 2017
$ERTIFI KfrT LEGALITAS KAYU YIQT{Komite Akreditasi Nasional
LVLX-O{l-lDN
Berlaku hingga : 4 Desember 2O2ANo : SLK.111/ASERT/LVLK-011-lDNTanggal Penerbitan : 5 Desember 2017
Diberikan kepada:
PT: WANAPOTENSI NU$ASK IUPHHK-HA Nomor : 26il1/IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tanggal I Desember 2016Luas & Lokasi : t 28.950 Hektar - Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatian, Provinsi Maluku
Alamat lGntor : Jl. Sisingamangaraja No, 1 RT 017/RW 004, Passo, Ambon, Provinsi Maluku
telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
sesual dengan :
peraturan Menteri Llngkungan Hidup dan Kehutanan Republlk lndonesla Nomor: P.30/MenLHK/SetJen/PHPL.3/3/2016
tentang penlalan ffner1a pengeioiaan frutariproOufdl Lestarl dan Verlfikisl Legalltas tGyu Pada Pemegang ldn, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hakdan
Lamplran 2.1 dan Lamplran 3.2 Peraturan Dlrektur Jenderal Pengelolaan Hltan P.rog.uksl Lestarl Nomor : P.14IPHPUSETr{2O10
tontang StaliOar Oan pedoman pelaksanaan Penllatan KlnerJa Pengelolian Hutan Produksl Lettarl (PHPL) dan Verlflkael Legalltas lGyu (VLK)
Direktur
KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKAB-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW002/001, Bogor 16111 'INDONESIA
S6rtifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.
Yl(lrtl ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGAUTAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI .
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direkturf. Standar
Ko ni te Ak ed ila s I N a s h n a ILVLK.OI1.IDN
,i PT. Ayurut, Sertifikasi
l LppHpL-OOf-IDN, masa berlaku tanggal
.... 2 September 2014 sld 1 September 2018
'- LvLK-ort-ton, masa berlaku tanggal
23 November 2016 sld 22 November 2020
:. KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11 LANtAi 1,
JL. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESIA
: Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@avamarusertifi kasi.co.id
Website : www.ayamarusertifi kasi.co.id
: Ir. Akhmad
: 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P. 30/Men LH K/ Setjen/PH PL. 3/3 I 2016 tanggal
1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Veriflkasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada
Hutan Hak.
2) Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.I4IPHPUSET14/2016 tanggal 29 April 2016 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA,
IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
3) Lampiran 3.2 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan
Hutan Produki Lestari Nomor :
P.l4 I PHPLI SEf I 4 I 2016 tanggal 29 April 2016 tenta n g
Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan.
4) Lampiran 3.14. Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.L4 I PHPLI SEf I 4 I 20L6 tanggal 29 April 20 16 tenta n g
RESUME
AUDTtr VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VtK)
. ruPHHK.IIA PT. WANAPOTENSI NUSA
KABUPATEN BURU DAN KAEIJPATEN BURU SELATAN, PROVINSI MALUKU
Tanggal 1 Juni 2016 Hal -1
yf,iln,Komite Akreditasi Nasional
LVLK{11.IDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
t
g. Tim Audit
Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifi kasi
Legalitas Kayu
1) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor VLK)
2) Dr. Tien Lastini, S.Hut MSi (Auditor VLK)
3) Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLK)
Ir. Akhmadh. Pengambil Keputusan
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin/ : PT Wanapotensi Nusa
Hak Pengelolaan
b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buru dan Buru Selatan :
- Nomor 26fiIIUPHHK-HA/PMDN 120t6
Tanggal : 9Desember2016
- Luas Areal : ' * 28.950 Ha.
- Lokasi : Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Provinsi Maluku
- Kelas Perusahaan : KaYu Bulat.
c. Alamat Kantor Kantor Pusat :
Jalan Puri Kencana Rukan Puri Niaga I Blok K'7' No' 1V,
RT 010 / RW 007, Kel. Kembangan Selatan, Kec'
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat'
Kantor Cabanq :
Jl Sisingamangaraja No. 1 Desa Passo-Ambon, Maluku'
d.
e.
f.
9.
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
Tanda Daftar
Perusahaan ODP)Pengurus
- Dewan Komisaris
- Komisaris
- Direktur
- Dewan Komisaris
- Direktur Utama
- DireKur
: Nugroho Hendarto
: Rina Tanny
0t.562.223.6.074.000
7 g L I 24.iPM I 3t.7 3 I - 1.524.27 I e I 2017, ta n g ga I 14 J u I i
20L7.
1044 I 24.3PT I 3L.7 3 I - L.82a.27 I e I 20L7, ta n g ga I 14 J u I i
20L7.
Harry Kuntjoro
Jeffry Guntar Basrawy
Tanggal 1 Juni 2016Hal-2
ffi
YI(AII,ASERT-324.Rev.3
(3) Ringkasan Tahapan
Konite Al<re ditasi l.lasionalLVLK.O,II.IDN
- Perkenalan Tlm Auditor dan penyampaian rencana
pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Fenjelasan mengenai rencana jadwal audit
lapangan dan metodologi yang digunakan dalam
Verifikasi Legalitas KaYu (VLK)- Penunjukkan Manajemen Representatif dan
petugas perusahaan yang akan mendampingi
dalam audit dokumen dan laPangan
- Penandatanganan berita acara Pertemuan
Pembukaan (OPening Meeting)
1 Pertemuan Pembukaan Tanggal 24November 2017,
Base camp
2 Audit Dokumen Tanggal 24November 2017,
Base camp
- Verifikasi dokumen legal (dokumen perizinan dan
pemenuhan kewajiban, PUHH, dokumen
lingkungan dan Perencanaan serta
ketenagakerjaan).
3 Konsultasi Publik Tanggal 25November 2017,
Base camp
- Penggalian data tentang persepsi masyara kat atas
keberadaan PT WanaPotensi Nusa.
- lumlah pesefta sebanyak 11 peserta.
- Tempat : Base camP PT WPN.
- Output yang dihasilkan meliPuti :
- Notulensi Konsultasi Publik (data atau informasi
presepsi masyarakat tentang IUPHHK-HA
PT Wanapotensi Nusa- Berita Acara Konsultasi Publik'
4 Audit Lapangan Tanggal 25November 2017,
Areal Kerja
- Melakukan observasi lapangan dan uji petik
implementasi RKL dan RPL, implementasi K3, dan
ketenagakerjaan.- Wawancara dengan karyawan Yang
bertanggungjawab pada tiap-tiap bidang- Melakukan klarifikasi temuan lapangan'
5 Pertemuan Penutupan Tanggal 26November 2017
KantorPT WPN
- Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh
auditee- Penyampaian hasil verifikasi (temuan lapangan)
terhadap prinsip-prinsip yang dinilai dalam
pelakanaan dan penerapan legalitas kayu
- Penandatanganan hasil temuan dan Berita Acara
Pertemuan Penutupan (Closing Meeting).
6 Pengambilan Keputusan Kantor PT. AyamaruSertifikasi,
Bogor, 5 Desember20t7
- Hasil pengambilan keputusan diputuskan bahwa
PT Wanapotensi Nusa telah "MEMENUHI" $andar
verifikasi legalibs kayu untuk seluruh norma
penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi
dan dinyatakan "LULUS" verifikasi legalitas kayu'
- Atas dasar tersebut, maka LVLK PT. Ayamaru
Sertifi kasi menerbitkan Sertifi kat Lega litas Kayu
(S-LK) PlWanapotensi Nusa, dengan Nomor:
SLK. 1 1 1/ASERT/LVLK-01 1-IDN, masa berlaku
sertifikat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tanggal keputusan penerbitan sertifikat yaitu pada
tanggal 5 Desember 2017 sld 4 Desember 2020'
Tanggal 1 Juni 2016Hal-3
ffi LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Tahapan .Waktu.dan Tempat Ringkasan Catatan
ffi yf,Af{Ko m ite Akr e d i ta si Naslbnal
LVLK.Oll.IDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak PengelolaanP1.
K1.1; Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
(IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).Kayu
Memenuhi- Tersedia kelengkapan dokumen legal terkait izin usaha (Akependirian dan Akte Perubahan terkhir Perusahaan, NPWP, SIUP
sefta TDP).- Keputusan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor:
26IVIUPHHK-HA/PMDN/2016, tanggal 9 Desember 2016 tentang
Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Alam Kepada PT Wanapotensi Nusa atas areal hutan
produksi seluas + 28.950 (Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan
Ratus Lima Puluh) Hektar di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru
Selatan, Provinsi Maluku.- Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian antara Peta Areal Kerja PT
Wanapotensi Nusa dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi
Maluku, menunjukkan bahwa seluruh areal kerja PT Wanapotensi
Nusa dinilai telah sesuai peruntukkannya sebagai areal untukpengembangan hutan alam.
a. Dokumen legalterkaitperizinan usaha (SK
IUPHHK)
Memenuhib. Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran IzinUsaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu. (IIUPHHK)
- PT Wanapotensi Nusa telah melunasi Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (SPP-IIUPH) yang ditunjukkan
dengan tersedianya Bukti Setor Pembayaran Iuran HPHTI melalui
BCA Cabang Jakafta, tanggal 10 Juni 2016, sebesar
Rp. 4.342.500.000,00 (empat milyard tiga ratus empat puluh duajuta lima ntus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah
Pembayaran Iuran IUPHHK Nomor : S.644IPHPL-IPHH/2015,
tanggal 17 Desember 20L5 (Lampiran 3-2).
c. Penggunaan kawasanyang sah di luar kegiatan
IUPHHK (jika ada)
- Tidak diverifikasi, dalam areal kerja PT Wanapotensi Nusa tidak
terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K2.1. pemegang izin memitiki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKf/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang.Memenuhi- PT Wanapotensi Nusa baru memperoleh perpanjangan izin sesuai
dengan Keputusan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal
Nomor : 26IUIUPHHK-HA/PMDN/2016, tanggal 9 Desember 2016.
Sehingga dokumen rencana penebangan yang tersedia adalah
dokumen Bagan Kerja Tahun 2017 (periode September 2016 s'd.
Oktober 2017). Dokumen Bagan Kerja Tahun 2017 ditetapkan
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provhsi Maluku
Nomor : 522.L1 / SKI DISH UT-MAUI 19 I 2017, tanggal 6 Oktober
2017 tentang Persetujuan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Alam Tahun 2017 W Wanapotensi Nusa.
- Dokumen Bagan Kerja tesebut disusun berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.2lY1-
Pedoman Penyusunan, Penilaian, PersetujuanBUHA/2014 Tentang
a. Dokumen RKUPHHVRPKH, RKI/Bagan Kerja/RTT besefta lampirannyayang telah disahkan olehpejabat yang berwenang,meliputi :
- DokumenRKUPHHTVRPKH &lampirannya yang
disusun berdasarkanIHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh
Ganis PHPL Timber
Tanggal 1 Juni 20'16Hal-4
yf,ri, ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo mile Akredihsi N asion a I
LvtK{11.IDN
Dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Pada
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam,
dilengkapi dengan Peta Kerja Bagan Kerja (skala 1 : 50.000) : (a)
Dibuat oleh Tenaga Teknis PHPL Perencanaan Hutan (CANHUT) An'
Nixon Nanlohy (No. Regiater 00243-16/CANHLJIDO0V2016), (b)
Ditanda-tangani oleh Direktur PT Wanapotensi Nusa, (c) Disahkan
dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Cruising dan/atauCanhut.
.-Dokumen RKf/ RTT
yang disusun berdasar-kan RKU/RPKH dan
disahkan oleh pejabatyang berwenang abuyang disahkan secaftt
self approual
- Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuatoleh Ganis PHPL
CanhutMemenuhi- PT Wanapotensi Ntrsa telah memiliki peta areal yang tidak boleh
ditebang, sebagai lampiran peta dokumen Bagan Kerja tahun 2017'
Pada peta tersebut telah digambarkan secara jelas areal yang tidak
boleh ditebang dengan penandaan warna merah' Sedangkan jenis
areal yang tidak boleh ditebang yang tertera pada peta tersebut
adalah : (a) Kawasan Buffer Zone dan (b) Sempadan Sungai'
- Terdapat identitas pada areal yang tidak boleh ditebang.
Identitasfl-anda batas yang ditemukan di lapangan antara lain
berupa : papan nama lokasi kegiatan, pal batas dan jalur rintis.
b. Peta areal yang tidak boleh
ditebang pada RKI-/Bagan
Kerja/RTT dan bukti
implementbsinya di
lapangan
Memenuhi- Tersedia Lampiran Peta Dokumen Bagan Kerja Tahun 2017 yang
telah disahkan dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Matuku. Berdasarkan hasil verifikasi lapang menunjukkan adanya
bukti implementasi penandaan pada areal yang boleh ditebang
yakni pada blok dan petak tebangan Bagan Kerja tahun 2017'
Bukti penandaan/identitas pada blok/petak tersebut berupa papan
nama, jalur rintis dan pal batas Blok bagan Kerja antara lain :
- Papan Nama Blok Bagan Kerja tahun 2017 (terbuat dari papan
ukuran 50 x 70 cm dengan tulisan identitas blok warna putih)'
- Tanda Blok Bagan Kerja tahun 2017 (terbuat dari papan
ukuran 20 x20 cm dengan cat dasar putih dan tulisan identitas
. blok warna hitam).
- lalur rintis Blok Bagan Kerja tahun 2017 dengan polet cat
merah pada pohon di sepanjang jalur.
- Tanda Batas Petak Bagan Kerja lahun 2017 (terbuat dari
papan ukuran 20 x20 cm dengan cat dasar putih dan tulisan
identitas petak wama hitam).
c. Penandaan lokasi blok
tebangan/ blok
RKT/petak RTT yangjelas di peta dan terbuktidi lapangan
K2.2. Adanya renctna kerja yang sah
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan Peraturan yang berlaku
- Tidak diverifikasi. karena PT Wanapotensi Nusa baru memperoleh
perpanjangan izin sesuai dengan Keputusan Kepala Badan
koordinasi Penanaman Modal Nomor : 26/I/IUPHHK-
HA/PMDN/2016, tanggal 9 Desember 2016' Sehingga dokumen
rencana penebangan yang tersedia baru Bagan Kerja Tahun 2017
(periode September 2016 s.d. Oktober 2017). Sedangkan untuk
dokumen RKU masih dalam proses pengusulan.
a. Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya
Hal-5Tanggal 1 Juni 2016
ffi&#
ffi Yf,ITUASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKonile Akredihsi Nasional
LVLK-{111-lD}a
- Tidak diverifikasi. karena PT Wanapotensi Nusa tidak melakukan
penebangan dan memanhatkan kayu hutan alam unfuk
pembangunan HTI, sehingga verifier ini tidak dapat diteraplan (Not
Applicable).
b. Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfuatan
kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahan
yang diizinkan untukpembangunan hubntanaman industri.
Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kaYu bulatP3.
K3.1. pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK)
hutan ke TpK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai
identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat yang
benruenang
- T'idak diverifikasi, karena Pada saat audit dilaksanakan, PT Albasi
Priangan Lestari belum melakukan penebangan sehingga belum
tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Namun , PT Albasi
Priangan Lestari telah memiliki Petugas Pembuat LHP (PLHP) dan
Operator SIPUHH-Online, yakniatas nama : Juan Carlos Kaihpna
dengan Nomor Register : 00279-L6|PKB-RD00V2015 (berlaku s.d
tanggal 26 OKober 2019), sebagai Petugas Pembuat LHP (PLHP)
yang diteta pkan berdasarkan Keputusan' Direktur PT Albasi
Priangan Lestari Nomor: O3/SIVDIR-APUI|11L7 tanggal 1 Maret
20L7.
3.1.2. Seturuh kayu yang diangkut keluar area! izin dilindungi denga n surat keterangan sahnya hasil hutan
Surat keterangan sahnya
hasil hutan dan lampirannya
dari :
-TPK hutan ke TPK Antara,
-TPK hutan ke industriprimer dan/ataupenampung kayu terdaftar,
-TPK Antara ke industriprimer hasil hutan
dan/atau penampung kayu
terdaftar
- Tidak diverifikasi, Pl- Wanapotensi Nusa belum melakukan
penebangan maupun pengangkutan kayu sehingga belum tersedia
dokumen pengangkutan kayu (Surat Keterangan Sahnya Hasil
HutanKayu/SKSHHK) maupun dokumen persediaan kayu (Laporan
Mutasi Kayu/LMK).
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
- Tjdak diverifikasi, karena PT Wanapotensi Nusa Lestari belum
melakukan penebangan sehingga tidak bisa melakukan
pemeriksaan terhadap tanda-tanda pentaausahaan hasil hutan.
a. Tanda-tanda PUHH/
barcodepada kayu bulatdari pemegang IUPHHK-
HA bisa dilacak balak
b. Identitas kayu diterapkan
secara konsisten olehpemegang izin
- Tidak diverifikasi, karena PT Wanapotensi Nusa belum melakukan
penebangan maupun penandaan identitas kayu sehingga tidak bisa
melakukan penelusuran asal usul kayu. PT Albasi Priangan Lestari
telah memiliki acuan dalam penatausahaan hasil hutan kayu yaitu
berupa Prosedur Operasi StandarTata Usaha Kayu sesuai Nomor
Dokumen : 04/SOP/DIR-WPNM/2017, !7 April2017, tanggal terbit
3 April 2017 dan tanggal berlaku L7 AprilZOLT
Tanggal 1 Juni 2016Hal-6
a
# yf,ltuKonib Ahredihsi Nasional
t!4-K-011-lDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu k9 luar TPK
Arsip SKSKB dan dilampiri
Daftar Hasil Hutan (DHH)
untuk hutan alam, dan arsip
FAKB dan lampirannya untuk
hutan tanaman
- Tidak diverifikasi, karena PT Wanapotensi Nusa belum melakukan
penebangan maupLrt pengangkutan kayu sehingga tidak memiliki
arsip SKSHHK sebagai dokumen angkutan kayu.
K3.2. Pemegang izin tetah melunasi kewajiban pungutan pemerintah terkait dengan kayuyan9
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti petunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH).
- Tidak diverifikasi, karena PT Wanapotensi Nusa belum melakukan
penebangan maupun pembuatan LHP sehingga belum memiliki
dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau Bukti Pembuatan
Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
a. Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran)
DR dan/atau PSDH telah
diterbitkan
- Tidak diverifikasi, karena PT Wanapotensi Nusa belum melakukan
penebangan maupun pembuatan LHP sehingga belum rnemiliki
dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau Bukti Pembuatan
Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
b. Bukti Setor DR dan/atauPSDH
c. Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan
hutan tanarnan) dan
kesesuaian tarif PSDH
untuk kayu hutan
tanaman
- Tidak diverifikasi, karena PT Wanapotensi Nusa belum melakukan
penebangan maupun pembuatan LHP sehingga belum memiliki
dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau Bukti Pembuatan
Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)'
K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu
Antar Pulau Terdaftar (PIGPT)
Dokumen PIGPT - Tidak diverifikasi, karena PT Wanapotensi Nusa belum melakukan
penebangan maupun pengangkutan kayu keluar dari areal izin,
sehingga belum tersedia dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT) dan berdasarkan wawancara dengan auditee
bahwa kayu hasil penebangan akan dijual ke industri group
yaitu PT Wainebe Wood Industries yang berlokasi di Kabupaten
Maluku Tengah.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapat yang berbendera Indonesia dan
'memiliki izin yang sah
- lldak diverifikasi, karena PT Wanapotensi Nusa belum melakukan
penebangan maupun pengangkutan kayu keluar dari areal izin,
sehingga belum memiliki dokumen identitas kapal.
Dokumen yang
menunjukkan identitas kapal
Tanggal 1 Juni 2016 Hal -7
,..:. . .:'i:.ii:i:lil.liiit\\\:;.,r:i'sl:ri, i :- :i ii:l':,! .,,'r,.
nringlp/fritenal,,:it9-aif.h,-t$!i'!eiiqa."ij.ii,':
.:.:'l
,,'t Norma\,i. rr.r.rir::f ';.rsr:.rii
Penila.lti1t,
# yfitf{ ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKonib Akredihsi ltlasional
LVLK.O11.IDN
K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal- Tidak diverifikasi, karena PT Wanapotensi Nusa belum melakukan
penebangan dan belum memiliki dokumen angkutan kayu,
sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan
Tanda V-Legal.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan PenebanganP4.
K4.1. Pemegang izin tetah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ Dokumenpengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen
lingkungan tsbDatsaAnalAMDokumen UKL-UPL mpak1.4. I telahlztn memiliki DPPL/DAL/ meliputingPemega
uanPemantanda Rencana nganLingkuKelolaRencana Lir RKL),((ANDAL), ngkungann9anLingkuuruset arealhn kerjanyaberlakudisahtelah sesuarkan meliputiperatura yangyang(RPr)
MemenuhiDokumen AMDAL/DPPUUKL-UPVRKL-RPL
- PT Wanapotensi Nusa telah memiliki dokumen lingkungan
(AMDAL) yang meliputi : (a) Dokumen Utama ANDAL yang telah
disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. : 162lDl-VllTNl94,tanggal 15 Februari 1994, (b) Dokumen Rencana Kelola Lingkungan
(RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang
telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut
No.: 36/DI-VI/AMDAU96, tanggal 13 Maret 1996.
4.1.2. Pemegang izin memiliki taporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan Penerapanuntuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
tindakan
Memenuhi- PT Wanapotensi Nusa telah menyusun laporan pelaksanaan
pngelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang tertuang
dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan semester I tahun 2017,
- Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
tersebut di buat pada setiap semester serta kegiatan pengelolaan
dan pemantauan yang dilakukan telah mengacu pada kegiatan
pengelolaan dan pemantauan yang teftuang dalam dokumen RKL
dan RPL. Kegiatan pengelolaan dan pematauan lingkungan yang
dilakukan meliputi aspek fisik- kimia, biologi dan sosial budaYa.
a. Dokumen RKLdan RPL
Memenuhi- Aktifitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah
diimplementasikan adalah sebagai berikut :
- Melakukan pengelolaan perubahan iklim miko dengan
menghindari keterbukaan lahan dalam waktu yang lama.
- Pengelolaan kualitas air melalui kegiatan meminimalkan dampak
terhadap tanah dan air dan melakukan pembuatan wadah
penampungan limbah 83 (oli bekas).
- Pengerasan jalan angkut dan pembuatan saluran kanan-kirijalan
- Melakukan penataan batas kawasan lindung, pemasangan
papanama dan papan himbauan
- Pengelolaan kebakaran hutan melalui program penyuluhan,
pemasangan papan himbauan, penyediaan sarana prasana
kebakaran hutan
- Mengalokasikan areal KPPN.
Pembuatan bangunan Persemaian.
b. Bukti pelakanaanpengelolaan danpemantauan dampakpenting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
Tanggal 1 Juni 2016Hal- 8
ffi YTAffKonite Akreilitasi N asi on al
LVLK{t1.IDH
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- Melakukan pengelolaan terkait dengan keselamatan kerja,
kesempatan kerja, peluang usaha dan pengelolaan peningkatan
perekonomia n masYara kat.
- Melakukan pemantauan terkait kesempatan kerja dan peluang
usaha, pemantauan tingkat pendapatan, pemanbuan persepsi
masayarakat terhadap lingkungan dan IUPHHK-HA serta
pemantauan kesehatan masyarakat.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3MemenuhiPT Wanapotensi Nusa. sudah memiliki prosedur yang berkaitan
dengan Ke5elamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu : SOP
Kesehatan dan Kesetamatan Kerja Nomor : 05/SOP/DIR-WPN/IV/
2017, tanggal terbit 3 April 2017 dan tanggal berlaku 17 April 2017
dan sudah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam
implementasi prosedur K3 yakni atas nama Pipik Faisal berdasarkan
surat penugasan Direktur Utama PT Wanapotensi Nusa No'
-WPN/III/2017, tertanggal 6 Maret 201703/sP/DrR
a. Pedoman/Prosedur K3
Memenuhi- Tersedia peralatan K3 besefta srana prasarana penunjang lainnya
sepefti papan himbauan K3 yang tersedia cukup memadai dan
dalam kondisi beffungsi dengan baik.
b. Ketersediaan peralatan
K3
Memenuhi- PT Wanapotensi Nusa sudah mendokumentasikan catatan
kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan dalam
bentuk Laporan Kecelakaan Kerja, sefta melakukan analisa dan
upaya upaya dalam rangka untuk menghindari atau menekan
tingkat kecelakaan kerja
c. Catatan kecelakaan kerja
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerjaMemenuhi- Perusahaan telah memberi keb'rjakan/izin kepada seluruh
karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran
Direktur Utama PT Wanapotensi Nusa No. O4/SE/DIR-
WPN/IV/2017, tanggal 4 April20L7, yang menyatakan bahwa
mengizinkan dan tidak akan menghalangi setiap pekerja/karyawan
untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat
buruh.
Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaan yang
membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
MemenuhiPT Wanapotensi Nusa telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
periode 2}l7-20t9 disusun sesuai dengan UU No.13 tahun 2003
dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no 28 tahun
2014. Peraturan Perusahaan tersebut dalam proses disahkan oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, hal
ini ditunjukan dengan tefteranya tanda terima pada dokumen
peraturan perusahaan (PP) tertanggal 20 Nopember 2017 (Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku).
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP
Tanggal'l Juni 2016Hal-9
ytlilKomite Akeditasi Nasional
LVLK{11.IDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurMemenuhi- Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan
karyawan di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam Surat
Penyataan Direktur PT Wanapotensi Nusa No. O2/SP/DIR-
WPN/2017 tertanggat 6 Maret 2017 tentang Udak memperkerjakan
karyawan dibawah umur 18 bhun.
Tldak ada pekerja yang
masih di bawah umur
Bogor, Desember 2017
LVLK PT Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. Akhmad
Direktur
Tanggal 1 Juni 2016Hal- 10
ffi