pt. ayamaru sertifikasi xof,plei( ruro brara asert dr. · - berita acara konsultasi publik....

PT. AYAMARU SERTIFIKASIXOf,PLEI( RUrO BRArA USTIXA Bll, t.ant l {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

T(A'U.IDN

ASERT - 325.Rev.3

. : 0251{333513, 8333515 Fax. 0251{:}33593

PENGUMUMAN HASILAUDITSERIIFIIGSI VERIFIIGSI IEAI|TTAS KAYI.I PADA IUPHHK

Nomor : 55UA-SERT/XIU 2OL7

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi VerlfikasiLegalitas Kayu terhadap :

a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasid. Alamat Kantore. Luasf. Pelaksanaan

IUPHHK-HA PT. Albasi Priangan Lestari230/Menhut-Il/2011 tanggal 20 April 2011Kabupaten Seram Provinsi MalukuJl. Sisingamangaraja RT 017 RW 004, Passo, Ambon, Maluku+ 64.690 Hektar27 sld 29 November 2017

Hasll pengambilan keputusan : IUPHHK-HT PT. Albasi Priangan Lestari telah "memenuhi"standar veriflkasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan*LUIUS" Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK) dengan Nomor : SLK.112/ASERT/LVLK-O1I-IDN, masa berlaku 5 Desember 2017 sampai

dengan 4 Desember 2020.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tetulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.certifi [email protected] www.avamarusertifikast.co id

Bogor, 6 Desember 2017

PT. U SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni2016

Layanan Sertifikasi : E vEll :as€no.r.m.n6crttff [email protected]

lhtn:uww.ayamarus€rtifi kasi.co.id

LVLK O,Il.IDN

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOTPLEK RUKO BRArA tUSTll(A B-ll' l5ntaa IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 321.Rev.3 Y,xaxIPPHPL{D,I]ONLVLX-O11.ION. : 0251{333513 833351 5 Fax. 025't {:}33.593

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor :'l 1 2/A-SERT-VLK/KpIs/X|U201 7

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) TERHADAP IZIN USAHAPEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK.HA) PT. ALBASI PRIANGAN

LESTART YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SERAM PROVINSI MALUKU SELAKUPEMEGANG IUPHHK-HA NOMOR : SK.230/MENHUT-|U2011

TANGGAL 20 APRIL 201 1, SELUAS I 64.690 HEKTAR

Menimbang 1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHruSetjen/PHPL.3/3/2016 disebutkanbahwa bagi pemegang IUPHHK-HA yang belum memiliki SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) wajib memiliki SertifikatLegalitas Kayu (S-LK);

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUPHHK-HA PT. Albasi Priangan Lestaritelah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjianKerja (Kontrak) Nomor : 176.a/ASERT-APLA/Ll(Xl/2017 tanggal 2

November 2017;3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Albasi

Priangan Lestari telah "memenuhi" standar Verifikasi Legalitas Kayu untukseluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus" VerifikasiLegalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu(s-LK);

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUPHHK-HAPT. Albasi Priangan Lestari perlu ditetapkan dalam Surat KeputusanDirektur.

1 . Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-01 1-lDN;2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SK

43/PHPL/PPH/HPL-31412017 tanggal 28 April 20'17 tentang PenetapanKembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasisebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasi lndependen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

3O/MenLHl(setjen/PHPl.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;4. Lampiran 2.1 Pe?twan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.14IPHPL/SET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentangStandar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE. dan Hak Pengelolaan:

5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SET1412016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang lzin danhak Pengelolaan;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Menjadi

Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

Mengingat

Hal 1 dati 2

as€rtoayamarusenifi tasi.co.idEmall

m.alamarusertitik si-co.id

Tanggal '1 Juni2016

Layanan Sertifikasi :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

ASERT - 321.Rev.3

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUPHHK-HA

PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI,

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUPHHK-HA

PT. Albasi Priangan Lestari dengan Nomor : SLK.1 1 2/ASERT/LVLK-01 1-lDN

masa berlaku 5 Desember 20'17 sampai dengan 4 Desember 2020'

Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu

pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HA

PT. Albasi Priangan Lestari.

IUPHHK-HA PT. Albasi Priangan Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo

PT. Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan' dengan ketentuan bahwa

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 5 Desem r 2017

LVLK PT, AYAMARU SERTIFIKASI

lr. AkhmadDirektur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Usaha Hutan Produksi

Tanggal 'l Juni 2016Hal2 dati 2

KETIGA

SERTIFIKAT LEGALITA$ KAYU YKARIKomite Akreditasi Nasional

LVLK.OI{{DT

Berlaku hingga : 4 Desember 2024No : SLK.112|ASERT/LVLK-O11-lDNTanggal Penerbitan : 5 Desember 2017

Diberikan kepada:

PT: ALBA$I PRIANGAN LESTARISK IUPHHKHA Nomor : SK.230/MENHU}II/2011, Tanggal 20 April 2011Luas & Lokasi : t 84.690 Hektar - lGbupaten Maluku Tengah, Provinsi MalukuAlamat Kantor : Jl. Sisingamangaraja No. 1 RT 017/RW 004, Passo, Ambon, Provinsi Maluku

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesual dengan :

peiaturan Menterl Llngkungan Hldup dan Kehutanan Republlk lndonegla Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016tentang psnllaian KfnerJaiengetotaan frutafProOutdt Lestad dan Veriflkisl Legalltas Kayu Pada Pomegang lzln, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

Lamplran 2.1 dan l:mplran 3.2 Peraturan Dlrektur Jenderal Pengelolaan Hutan-Prod.ukst Lestari Nomor : P.i4rPHPUSETI4/2AIA

tentang StairOar dan pedoman Pelaksanaan Penllalan KlnerJa Pengelolian Hutan Produksi Lecterl (PHPL) dan Verlflkasl Legalitas Kayu (VLK)

lr. ADirektur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

S€rtifikat ini tidak boleh direprodukei sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAII/IARU SERTIFIKASI.

LEMBAGA VERIFIKAS| LEGALITAS KAYU i ylfiI{pr. AYAMARu SERTIFIKASI

s' ' xonneff;flfisit'/asronar

RESUME

ASERT-324.Rev.3

,. AUDrr VERrFrl(Asr IEGALTTAS KAYU (VLK)

IUPHHK.HA PT ALBASI PRSANGAN LESTARI

KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKUt

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

PT. Ayamaru'Sertifi kasi

LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal

2 September2OL4 s/d l september 2018

LVLK-01 I-IDN, masa berlaku tanggal

23 November 2016 sld 22 November 2020'

KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11 LANtAi 1,

JL. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593

Email : [email protected]

Website : ww.^/.ayamarusertifi kasi.co'id

Ir. Akhmad

1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : P.30/MenLHK/ Seden lPHPL.3l3l2016 tanggal

1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada

Hutan Hak.

2) Lampiran 2.1 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.t4lPHPLlSEU4lTOl6 tanggal 29 April 2016 tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA,

IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan'

3) Lampiran 3.2 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.l4lPHPLlSfil4l2OL6 tanggal 29 April 2016 tentang

Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan'

4) Lampiran 3.14. Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi l-estari Nomor :

P.l4lPHPLlSEf l4l2OL6 tanggal 29 April 2016 tentang

e

f.

Direktur

Standar

Tanggal 1 Juni 2016Hal-1

a

Yf,iTUKonite Akredihsi Nasional

LVLK.{l'r-lDN

ASERT-324.Rev.3

LEMBAGA VERIFTKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

g. Tm Audit

h. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/ : PT Albtsi Priangan Lestari

Hak Pengelolaan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman trlodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Maluku Tengah:

Pedoman PenyusunamLaporan Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas KaYu

1). Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor VLK)

2) Dr. -Iien Lastini, S.Hut, MSi (Auditor VLK)

3) Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLK)

Ir. Akhmad

: SK.230/Menhut-II l20ll: 20 April 2011

: + 64.690 Ha.

: Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

: Kayu Bulat.

Kantor Pusat :

Jl. Raya Batulawang Km 3 Desa Hegarsari, Kecamatan

Pataruman, Banjar Kabupaten Ciamis Jawa Barat'

Kantor Cabang :

Jln Sisingamangaraja No. 1 Desa Passo-Ambon, Maluku'

: 01.436.073.9-442.000.

Proses Perpanjangan

Proses Perpanjangan

: Denny Wijaya

: Sutar

Chrisdianto Rahardjo, ST

Iwan Irawan Yohan

Yana Karliyana

Tlto Sudiarto B

b

c

- Nomor

- Tanggal

- Luas Areal

- Lokasi

- Kelas Perusahaan

Alamat Kantor

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Pengurus

- Dewan Komisaris

- Komisaris

Direktur

- Dewan Komisaris

- Direktur Utama

- Direktur I

- Direktur II- Direktur III

d

e

f

I


ffi

Yf,ITUKomite Akreditasi Nasion al

L\i[-K{11-lDN

ASERT-324.Rev.3

I

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(3) Ringkasan Tahapan

- Perkenalan Tjm Auditor dan penyampaian rencana

pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

- Penjelasan mengenai rencana jadwal audit

lapangan dan metodologi yang digunakan dalam

Verifikasi Legalitas KaYu (VLK)

- Penunjukkan Manajemen Representatif dan

petugas perusahaan yang akan mendampingi

dalam audit dokumen dan laPangan- Penandatanganan berita acara Pertemuan

Pembukaan (OPning Meeting)

Tanggal2TNovember 2017,

Masohi

1 Peltemuan Pembukaan

- Penggalian data tentang persepsi maslarakat atas

keberadaan PT Albasi Priyangan Lestori.- lumlah peserta sebanyak 11 peserta.

- Tempat : penginaPan Masohi.- Output yang dihasilkan meliPuti :

- Notulensi Konsultasi Publik (data atau informasipresepsi masyarakat tentang IUPHHK-HA

PT Albasi PriYangan Lestari)'- Berita Acara Konsultasi Publik.

Tanggal27November 2017,

Masohi

Konsultasi Publik

- Verlfikasi dokumen legal (dokumen perizinan

pemenuhan kewajiban, PUHH, dokumen

lingkungan dan Perencanaan serta

ketenagakerjaan).

danTanggal2TNorcmber 2017,

Masohi

2

Audit Dokumen

- Melakukan obseruasi lapangan dan uji petik

implementasi RKL dan RPL, implementasi K3, dan

ketenagakerjaan.- Wawancara dengan karyawan Yang

bertanggungjawab pada tiap-tiap bidang- Melakukan klarifikasi temuan lapangan.

Tanggal 28November 2017,

Areal Kerja

3 Audit Lapangan

- Metengkapi data-data yang belum dipenuhi

auditee- Penyampaian hasil verifikasi (temuan lapangan)

terhadap prinsip-prinsip yang dinilai dalampelakanaan dan penerapan legalitas kayu

- Penandatanganan hasil temuan dan Berita Acara

Pertemuan Penutupan (Closing Meeting).

olehTanggal 28November 2017

KantorPT Albasi Priyangan

Lestari

4 Pertemuan Penutupan

- Hasil pengambilan keputusan diputuskan bahwa

PT Albasi Priangan Lestari telah "MEMENUHI"

standar veriftkasi legalibs kayu untuk seluruh norma

penilaian pada setiap verifier png dapat diverifikasi

dan dinptakan "LULUS" verifikasi legalitas kayu'

- Atas dasar tersebut, maka LVIK PT. Ayamaru

Sedifi kasi menerbitkan Sertifi kat Legalitas Kayu

(S-1K) ff Abasi Priangan Lestari, dengan

SLK. 1 12IASERT/LVLK-01 1-IDN, masa berlaku

sertifikat selama 3 (tiga) bhun terhihrng sejak

tanggal keputusan penerbibn seftifikat yaitu pada

tanggal 5 Desember 20t7 sld 4 Desember2020'

Kantor PT. AyamaruSeftifikasi,

Bogor, 5 Desember2017

5 Pengambilan Keputusan


ffi,:ii.i.naiiin .' \,i;.,:-:1,'

ffi yf,Af{ ASERT-324.Rev.3



(4) Resume HasilVerifikasi Legalitas Kayu

Komile Akredihsi ltlasionalL\[_K.011-lDN

Pl. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksiutaH nnfaatanPema Hasil KayuIzinn Usahaumen keabsaha1.1.1. izin mampu njukkanPemegang

HIUPHdikelolakawasandalam hutan K).H tztndan lain berada yang(IUPH K) yangMemenuhi- Terdapat Dokumen legalterkait izin usaha : (a) Akte pendirian

dan Akte Perubahan terkhir Perusahaan, (b) NPWP, SIUP dan

TDP (sedang dalam proses perpanjangan yang dibuktikan dengan

adanya rekomendasi dari dinas Perindustrian dan Perdagangan

No. 510/1400/INDAG, tanggal 14 Nopember 2017).

- Terdapat kelengkapan dokumen legal terkait dengan izin

pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, yaitu;

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

SK.230/Menhut{I/2011, tanggal 20 April 2011 tentang Pemberian

Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam

Kepada PT Albasi Priangan Lestari seluas + tr,690 Hektar di

Kabupaten Maluku Tengah'- Hasil verifikasi kesesuaian antara Peta Areal Kerja dan Peta

Kawasan Hutan Provinsi Maluku menunjukkan bahwa seluruh

areal kerja PT Albasi Priyangan Lestari dinilai telah sesuai

peruntukkannya sebagai areal untuk pengembangan hutan

tanaman industri.

a. Dokumen legal terkaitperizinan usaha (SK

IUPHHK)

Memenuhi- PT Albasi Priangan Lestari telah memenuhi kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) melalui Bank

BCA Jakarta sebesar Rp.7 '277.625.000 yang dibayar secara

beftahap yakni :

- Tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000'000;- Tanggal 22 November 2011 sebesar Rp' 2.000'000'000;

- Tanggal 21 Desember 20i1 sebesar Rp. 3.277.625.000'

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran IzinUsaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu. (IIUPHHK)

- Tidak diverifikasi, dalam areal kerja PT Albasi Priyangan Lestari

tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor

kehutanan.

c. Penggunaan kawasanyang sah di luar kegiatan

IUPHHK filka ada)

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang

berwenang.

disahkan oleh Pejabat Yang

2.1.1. RKUpHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKf/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang

berwenang.Memenuhi- Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Pada Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Untuk Jangka Waktu 10

(sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013 s.d. 2022 yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang A.n' l'lenteri Kehuta'nan,

Direktur Jenderal Bina Usaha Hutan Alam, melalui Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor: SK.60/BUHA-212014, tanggal 18

Desember 2014, tentang Persetujuan RKUPHHK-HA untuk Jangka

Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013-2022, A'n' PT

Albasi Priangan Lestari di Provinsi Maluku Tengah dan dilengkapi

lampiran peta RKUPHHK-HTI skala 1:50.000'

a. Dokumen RKUPHHIV

RPKH, RKf/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannyayang telah disahkan olehpejabat yang berwenang,meliputi :

- DokumenRKUPHHTVRPKH &lampirannya yang

disusun berdasarkanIHMB/risalah hutan dan

Tanggal 1 Juni 2016Hal- 4

# yf,rilKonite Akrcdibsi ilasional

LVLK-O11.IDN

ASERT-324.Rev.3

- Tersedia dokumen RKI-UPHHK-HATahun 20L7,yang disahkan oleh

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor:

522.1U SW DISH UT-MAU98/20 1 7, ta n g ga I 1 5 Ag ustus 20 17 perihal

Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Pada Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Tahun 2017 An'

PT Albasi Priangan Lestari di Kabupaten Maluku Tengah dan

dilengkapi lampiran peta RKTPHHK-HTI (skala 1:50.000) yang

dibuat oleh tenaga teknis PHPL perencanaan hutan (GANIS PHPL

CANHLID atas nama Reinold Wattimena (No. Reg. 00240-

16/GnhuV W<120t6,2 Juli 2016).

dilaksanakln oleh

Ganis PHPLTlmberCruising dan/atauCanhut.

- Dokumen RKf/ RTT

yang disusun berdasar-kan RKU/RPKH dan

disahkan oleh pejabat

yang berwenang atauyang disahkan secara

self approval

- Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuatoleh Ganis PHPL

Canhut

- PT Albasi Priangan Lestari telah memiliki peta areal yang tidak

boleh ditebang, sebagai lampiran peta dokumen RKUPHHK-HA dan

lampiran peta dokumen RKT 2017. Pada peta tersebut telah

digambarkan secara jelas areal yang tidak boleh ditebang dengan

penandaan berupa arsiran dengan keterangan pada legenda

petanya. Jenis areal yang tidak boleh ditebang yang tertera pada

peta RKUPHHK-HA tersebut adalah : (a) Kawasan Pelestarian Satwa

Liar (KPSL), (b) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN),

(c) Sempadan sungai dan (d) Kawasan Buffezone Hutan Lindung'

Sedangkan Pada peta RKT 2017 telah tergambar juga areal-area'l

kawasan lindung, seperti; sempadan sungai, KPPN dan Buffezone

hutan lindung

- Terdapat identitas atau tanda batas pada areal yang tidak boleh

ditebang. Identitasffanda batas yang ditemukan di lapangan

antara lain berupa : papan nama lokasi kegiatan, pal batas dan

jalur rintis.

b. Peta areal yang tidak boleh

ditebang pada RKI-/Bagan

Kerja/RTT dan bukti

implementasinya di

lapangan

Memenuhi I- Tersedia Lampiran Peta Dokumen RKT 2017 yang telah disahkan

dan disetujuioleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Berdasarkan hasil verifikasi lapang menunjukkan adanya buki

implementasi penandaan pada arealyang boleh ditebang yakni

pada blok dan petak tebangan RKT 2017. Buhi

penandaan/identitas pada blo(petak tersebut berupa papan

nama, jalur rintis dan pal batas Blok RKT 2017 antara lain :

- Papan Nama Blok RKT 2017

- Pal Batas Blok RKT 2017, terbuat dari kayu bulat yang

dipipihkan ujung dicat merah sebagian dengan identitas Blok

berwama hitam

- Jalur Rintis Batas Blok.

- Pal Batas Petak Rfi 2017 terbuat dari kayu bulat yang

dipipihkan ujungnya dan dicat merah sebagian dengan identitas

petak berwarna hitam (Petak AC-37).

c. Penandaan lokasi blok

tebangan/ blok

RKT/petak RTT yang

jelas di peta dan terbukidi lapangan

Tanggal 1 Juni 20'16Hal- 5



Memenuhi-

ffi Ylfitt,Komite Akr edih si lVasioaal

LVIK{I'l.lDN

ASERT-324.Rev.3



$ - Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HA) Untuk Jangka

Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013 s.d. 2022yang

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang A.n. Menteri

Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Hutan Alam, melalui

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.60/BUHA-212014, tanggal

18 Desember 2014, tentang Persetujuan RKUPHHK-HA untuk

Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013-2022, A'n'

PT Albasi Priangan Lestari di Provinsi Maluku Tengah.

- Tersedia lampiran dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HA)

secara lengkap.

Memenuhirencana kerja sah sesuai

a. Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses)

dengan lampimn-lampirannya

K2.2. Adanya nenoana keria yang sahperaturan yang berlaku2.2.1. Pemegang izin

- Tidak diverifikasi, karena PT Albasi Priangan Lestari tidak

melakukan penebangan dan memanfaatkan kayu hutan alam untuk

pembangunan HTI, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (Not

Applicab/e).

b. Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan

kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutantanaman industri.

Keabsahan perdaganga n atau pemindah tanganan kayu bulatP3.

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut darihutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil

Tempat Penimbunan KaYu (TPK)

hutan (IPHH)/Pasar, memPunYai

dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /diPanen atauidentitas fisik dan dokumen yang sah

- Tidak diverifikasi, karena Pada saat audit dilaksanakan, PT Albasi

Priangan Lestari belum melakukan penebangan sehingga belum

tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP)' Namun , PT Albasi

Priangan Lestari telah memiliki Petugas Pembuat LHP (PLHP) dan

Operator SIPUHH-Ontine, yakni atas nama : Juan Carlos Kaihena

dengan Nomor Register : 00279-L61PKB-RD00V2015 (berlaku s'd

tanggal 25 OKober 2019), sebagai Petugas Pembuat LHP (PLHP)

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Albasi

Priangan Lestari Nomor: 03/SVDIR-APVI|2}L7 tanggal 1 Maret

2017.

Dokumen LHP yang telahdisahkan oleh pejabat yang

beruenang

kayu diangkut dilindungi dengan hutanhasilhsaratsu nyaketeranganuarkel !zlnarealSeluru3.1.2. h n9ya

- lldak diverifikasi, PT Albasi Priangan Lestari belum melakukan

penebangan maupun pengangkutan kayu sehingga belum tersedia

dokumen pengangkutan kayu (Surat Keterangan Sahnya Hasil

H utan Kayu/SKSH H K) maupun dokumen persediaan kayu (Laporan

Mutasi Kayu/LMK).

Surat keterangan sahnya

hasil hutan dan lampirannyadari :

-TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industriprimer dan/ataupenampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industriprimer hasil hutan

dan/atau penampung kayu

terdaftar

Hal- 6Tanggal 1 Juni 2016

ffiymil

Konite Akredihsi NasionalL\,LK{11-lDtl

ASERT-324.Rev.3



3.1.3. Pembultian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK.HA

- Tidak diverifikasi. karena PT Albasi Priangan Lestari belum

melakukan penebangan sehingq tidak bisa melakukan

pemeriksaan terhadap tanda-tanda pentaausahaan hasil hutan'

a. Tanda-tanda PUHH/

barcde pada kayu bulatdari pemegang IUPHHK-

HA bisa dilacak balak

- Tldak diverifikasi, karena PT Albasi Prlangan Lestari belum

melakukan penebangan maupun penandaan identitas kayu

sehingga tidak bisa melakukan penelusuran asal usul kayu' PT

Albasi Priangan Lestari telah memiliki acuan dalam penatausahaan

hasil hutan kayu yaitu berupa Prosedur operasi standar Tata Usaha

Kayu sesuai Nomor Dokumen : O4/SOP/DIR-APW12077, tanggal

terbit 08 Mei 2017.

b. Identitas kayu diteraPkan

secara konsisten olehpemegang izin

rlua TPKkencatatanmembuktika kayuangkutanadanya!ztn1.4.3. mampuPemegang- Tidak diverifikasi, karena PT Albasi Priangan Lesta

melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu

tidak memiliki arsip SKSHHK sebagai dokumen angkutan kayu'

ri belum

sehinggaArsip SKSKB dan dilamPiri

Daftar Hasil Hutan (DHH)

untuk hutan alam, dan arsiP

FAKB dan lampirannya untukhutan tanaman

kewajiba pemeri itntah terka dengan kayun yan9melunasi2.K3 pungutantelahtztnn9Pemega

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi(DR)Hutan (PSDH).

dan atau Provisi Sumber DaYa

- Tidak diveriflkasi, karena PT Albasi Priangan Lestari belum

melakukan penebangan maupun pembuatan LHP sehingga belum

memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau Bukti

Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)'

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran)DR dan/atau PSDH telah

diterbitkan

- Tidak diverifikasi, karena-PT Albasi Priangan Lestari belum


memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau BuKi



b. BuKi Setor DR dan/atauPSDH

- Tidak diverifikasi. karena PT Albasi Priangan Lestari belum


memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau BuKi



c. Kesesuaian tarif DR dan

PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil

kegiatan penyiaPan lahan

untuk pembangunan

hutan tanaman) dan

kesesuaian tarif PSDH

untuk kayu hutan

tanaman

dan perdagangan antar PulauK3.3. Pengangkutan

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang KaYu

Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

auditee bahwa kayu hasil penebanga

- Tidak diverifikasi, karena PT Albasi Priangan Lestari belum

melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu keluar dari

areal izin, sehingga belum tersedia dokumen Pedagang Kayu Antar

Pulau Terdaftar (PKAPT) dan berdasarkan wawancara dengan

n akan dijual ke industri grouP

Dokumen PKAPT


# Yl(ltt,Konite Akedihsi Nasional

u/LK.01l-lDN

ASERT-324.Rev.3



yaitu PT Wainebe Wood Industuies yang berlokasi di Kabupaten

Maluku Tengah.

3.3.2. Pengangkutan kayu butatyang menggunakan kapal harus kapal yang

memiliki izin yang sah

berbendera Indonesia dan

- Tidak diverifikasi, karena PT

melakukan penebangan maupunAlbasi Priangan Lestari belum

pengangkutan kaYu keluar dari

areal izin, sehingga belum memiliki dokumen identitas kapal'

Dokumen yang

menunjukkan identitas kaPal

K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

- Tidak diverifikasi, karena PT Albasi Priangan Lestari belum

melakukan penebangan dan belum memiliki dokumen angkutan

kayu, sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap

keberadaan Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebanganP4.DokumenLin nDa (AMDAL)/mAnalisamemiliki sku-ngatelatzln h Mengena pakK4.1. Pemega ng

dan Upayan (uKL)lolaan LingkunganPengePemadan nntaua UpayaDPPL)/Lingkunga (Pengelolaandokumenlamn dan dksanakan yang persyaratkamela& kewajibaPL)(uPemantauan Lingkungan

lingkungan tsb

meliputi

DaAnalisaUUKL mePL mpakAM rliputitelahtzrn Dokumen DAL/ DPPL/memiliki14.L. PemegangLingkunganRencana Pemantauannn daKelolaRencana RKL),Lingkunga ((ANDAt),Lingkungan

aseluruh rea kerja nyarandisatelah sesualhkan ya berlakungperatun9ya(RPL)Memenuhi- PT Albasi Priangan Lestari telah memiliki dokumen lingkungan

(AMDAL) yang meliputi dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola

Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan

(RPL). Dokumen tersebut seluruhnya telah mendapatkan

persetujuan BAPEDALDA Maluku, Nomor 382 Tahun 2009 tanggal

19 Nopember 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di

Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku oleh

PT. Albasi Priangan Lestari.

Dokumen AMDAUDPPUUKL-UPURKL-RPL

kantindakkanuRPL penerapannaaksa RKLn dan menunjmem tiki yan9n1.2.4. lzln pelaIaporaPemegangsosialmanfaatnda menyediakanuntuk lingkunganmengatasi dampak

Memenuhi- PT Albasi Priangan Lestari telah menyusun laporan pelaksanaan

pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang

tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan semester I tahun 2017'

- Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

tersebut di buat pada setiap semester serta kegiatan pengelolaan

dan pemantauan yang dilakukan telah mengacu pada kegiatan

pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen RKL

dan RPL. Kegiatan pengelolaan dan pematauan lingkungan yang

dilakukan meliputi aspek fisik- kimia, biologi dan sosial budaya'

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi- Aktifitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah

diimplementasikan adalah sebagai berikut :

- Pemeliharaan jalan utama (pengerasan, pembuatan saluran

kanan-kiri jalan dan penyiraman jika berdebu);

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan danpemantauan damPakpenting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Tanggal 1 Juni 2016Hal-B

yfilluKonite Akreilitasi Nasiona I

LWK4ll.IDN

ASERT-324.Rev.3


PT, AYAMARU SERTIFIKASI

Memeliharan kendaraan /peralabn bermotor sehing ga

menguEngi kadar emisi gas buang;

Pemiihan teknis penebangan;

Mengalokasikan kawasan lindung/kawasan yang tidak

terganggu untuk keanekaragaman hayati dan pelestarian satwa

sefta tata air;

Membenfuk lembaga yang menangani masalah kebakaran

hubn dan memaSng tanda atau papan peringatan tentang

bahaya kebakaran hutan;Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak

merambah hutan;Melakukan pengelolaan terkait kesehatan karyawan, pendidikan,

keselamatan kerja, kesempatan kerja, peluang usaha dan

pengelolaan peningkatan perekonomian masyarakat;

Memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat sekitar

hutan;Bekerjasama dengan Muspika setempat.

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3Memenuhi_ PT Albasi Priangan Lestari sudah memiliki prosedur yang berkaitan

dengan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Lampiran

2-6) yaitu ; SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No'

06/SOP/DIR- APWl2}t7, yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei

20t7 dan sudah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam

imptementasi prosedur K3 bernama Nasar Salasiwa berdasarkan

surat penugasan Direktur PT Albasi Priangan Lestari No'

04/sP/DI R-APLI ttt I 2017 tertanggal 28 Maret 2017.

a. Pedoman/Prosedur K3

MemenuhiTersedia peralatan K3 besefta sarana prasarana penunjang lainnya

seperti papan himbauan K3 yang tersedia cukup memadai dan

dalam kondisi berfungsi dengan baik.

b. Ketersediaan peralatan

K3

Memenuhi- PT Albasi Priyangan Lestari sudah mendokumentasikan catatan

kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan dalam

bentuk Laporan Kecelakaan Kerja, serta melakukan analisa dan

upaya upaya dalam rangka untuk menghindari atau menekan

tingkat kecelakaan kerja

c. Catatan kecelakaan kerja

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerjaMemenuhi- Perusahaan telah memberi kebijakan kepada seluruh karyawannya

untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan DireKur PT

Albasi Priangan Lestari No. SE.02/IV/2017 tanggal 4 April2017,

dimana dalam surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa

pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat

pekerja/serikat buruh sesuai perundangan yang berlaku'

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

Adanya Kesepakatan Kerja ( ) (PP)PerusahaanPeraturanatauKKBBersama5.2.2.MemenuhiPT Albasi Priangan Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)

dalamtersebutPerusahaan prosesnPeratura7-201 1920periodeProvinsin Transmigrasidaoleh Dinas Kerjaisahkan Tenagad Kepala

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP


ffi

YlfiTt, ASERT-324.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKom ite Akred ibsi N a sional

LVLK{11.IDN

Maluku, hal ini dibuKikan dengan tanda terima dokumen peraturan

perusahaan (PP) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Maluku, tertanggal 20 Nopember 2017.

5.2.3. Perusahaan tidak anak di bawah umurMemenuhi- Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan

karyawan di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam Surat

Penyataan Direktur PTAlbasi Priangan Lestari No. SP.02/III/2017

tertanggal 20 Maret 2017.

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

Bogor, Desember 2017

LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad

Direktur


ffi

pt. ayamaru sertifikasi xof,plei( ruro brara asert dr. · - berita acara konsultasi publik....

Documents