1

PROSEDUR PENGADAAN BARANG ATAU JASA

DI SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA

TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh

Sebutan Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang

Manajemen Administrasi

Oleh :

Dewi Setiawati

D.1507021

PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 MANAJEMEN ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

2

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini, Negara Indonesia merupakan salah

satu Negara yang berkembang di segala bidang. Untuk merealisasikan

pembangunan-pembangunan tersebut dan untuk menyongsong era pasar bebas

maka bangsa Indonesia harus memiliki kesiapan bidang. Baik bidang social,

ekonomi, politik maupun pertahanan dan keamanan. Unsur tersebut harus

diperbaiki dan di benahi guna memperoleh hasil yang lebih maksimal.

Instansi negeri atau pemerintah dalam memenuhi inventarisnya

dibiayai oleh Negara yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,

atau Anggran Pendapatan Belanja Negara. Karena hal tersebut diatur guna

tercapainya efisiensi dan efektivitas. Dalam pencapaian barang diinginkan

atau yang sering disebut dengan pengadaan maka diperlukan alat control

sebagai pedoman pengelolaannya. Pengadaan merupakan salah satu fungsi

perbekalan yang mencakup kegiatan pembelian barang bekal yang ditentukan,

sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, serta penyerahan dari barang dimana

dan kapan yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang

berlaku.Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80

Tahun 2003 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui :

pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan

langsung. Selain itu pengadaan barang dapat pula dengan cara penyewaan,

peminjaman, penerimaan/bantuan/hibah, penukaran dan pembuatan. Dan

sebagai tindak lanjut dalam pengadaan dipeganglangsung oleh pimpnan

pengadaan yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku. Pimpinan yang

bertugas dalam pengadaan berkewajiban mengadakan penelitian terhadap

benda-benda yang dibutuhkan. Akan tetapi seringkali dalam proses pekerjaan

pengadaan ditemui hambatan-hambatan baik dalam proses pengadaan baik

intern maupun ekstern. Hambatan intern diakibatkan dari instansi itu sendiri

1

3

ataupun pihak-pihak yang terkait pada proses pekerjaan pengadaan.

Sedangkan hambatan ekstern dapat terjadi jika terdapat prosedur-prosedur

yang tidak sesuai dalam instansi yang mengikuti pengadaan barang atau

pengadaan jasa. Sehingga diperlukan alat pengaturan atau alat kendali dalam

proses pengadaan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Dalam rangka penyempurnaan pengelolaan barang-barang investaris,

dalam arti barang-barang milik atau kekayaan Negara, maka pemerintah

mengeluarkan peraturan perundang-undangan antara lain : (1) Peraturan

Pemerintah No. 7 Tahun 1952, Lembaran Negara No 11 Tahun 1952; (2)

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1958, Lembaran Negara No. 45 Tahun

1958; (3) Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri

Keuangan tanggal 29 Januari 1962 dan (4) Keputusan Presiden No. 33 Tahun

1969 Jo, No. 21 Tahun 1970 yang sebagaimana telah diubah, dan yang

terakhir yaitu Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan

Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Untuk lebih mengefektifkan dan

memantapkan pengelolaan barang-barang milik/kekayan Negara yang berada

pada instansi-instansi pemerintah, bank-bank pemerintah, rumah sakit

pemerintah dan badan usaha milik Negara, hendaknya berpedoman pada

Instruksi Presiden No. 69 Tahun 1970, tentang Pengawasan Inventaris dan

Instruksi Pemerintah Presiden No. 3 Tahun 1971, tentang Inventarisasi

Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara, serta Surat Keputusan

Menteri Keuangan No. 470/KMK.03/1994 tanggal 20 September 1994,

tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan

Negara (Sukadanto, 2001:2).

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.Pengadaan

Barang harus berdasarkan pada pilihan praktis, hemat dan sesuai dengan

kebutuhan dan ruang lingkup kegiatan, baik pengadaannya melalui pembelian,

penyewaan, peminjaman, pembuatan sendiri ataupun melalui bantuan luar

negeri. Dalam hal ini termasuk pekerjaan pemborongan kontrak pembelian

4

barang atau bahan-bahan untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan harus lebih

terbuka dan wajar (sesuai).

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang sering disebut

dengan Setwan DPRD Kota Surakarta bertugas menyelenggarakan rapat-rapat

DPRD, penyelenggaraan adm. Keuangan, dll.Dan salah satu kegiatan rutin

yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Surakarta setiap tahunnya adalah

melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa. Dalam proses pengadaan

barang/jasa juga perlu dikontrol, karena DPRD merupakan instansi

pemerintah, sehingga dalam proses pengadaannya harus sesuai peraturan yang

berlaku agar terlaksana dengan efektif dan efisien.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal)

TA 2009 Pada Pemerintahan Kota Surakarta

Jenis Pengadaan Nomor kontrak

Tanggal kontrak

Nilai kontrak

Jasa Cleaning Service Gedung dan Kantor DPRD

018/147 05/02/09 Rp 48.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Sekretariat

032/255 05/03/09 Rp 48.953.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sepeda

024/612 03/06/09 Rp 43.650.000

Pengadaan Jasa Asuransi Kesehatan Pimpinan

173/754 29/06/09 Rp 298.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sekretariat DPRD

022/820 17/07/09 Rp 33.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Kota Surakarta

025/837 21/07/09 Rp 29.900.000

Pengadaan Internet Speede

022.2/ 1.098

11/09/09 Rp 6.980.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jabatan Ketua

012/ 1.169

30/10/09 Rp 17.000.000

5

DPRD Kegiatan Pemeliharaan Meubelair Kantor Sekretariat DPRD

023/ 1.385.a

19/11/09 Rp 11.240.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas Pimpinan DPRD

012.2/ 1.477

25/11/09 Rp 16.370.000

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Dari penjelasan yang telah disampaikan di muka, maka penulis tertarik

umtuk mengungkapkan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi

mengenai pengadaan barang di DPRD Kota Surakarta. Dan di DPRD Kota

Surakarta sendiri hanya menggunakan metode penunjukan langsung dan

metode lelang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memilih

judul “PROSEDUR PENGADAAN BARANG DI SEKRETARIAT

DPRD KOTA SURAKARTA”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam pengamatan ini diharapkan agar dapat

mengetahui objek-objek yang diamati serta bertujuan agar tulisan dan ruang

lingkup pengamatan uraiannya terbatas dan terarah. Untuk memudahkan

pembahasan masalah dan pemahamannya, maka dirumuskan permasalahannya

sebagai berikut : Bagaimana prosedur pengadaan barang atau jasa di

Sekretariat DPRD Kota Surakarta?

6

C. Tujuan Pengamatan

Pengamatan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan memahami prosedur dalam proses pengadaan di

Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

2. Melatih diri dalam bidang pengadaan barang atau jasa.

D. Manfaat Pengamatan

Pengamatan ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat teoritis

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tambahan, yang diharapkan dapat

menjadi suatu informasi serta referensi bagi para mahasiswa

Manajemen Administrasi pada khususnya dan Mahasiswa yang

mengambil jurusan lain pada umumnya.

b. Untuk mengembangkan ilmu npengetahuan dan ilmu yang didapat

terutama mengenai metode pengadaan barang/jasa.

c. Untuk lebih memahami teori yang telah diperoleh selama menempuh

kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas

Maret Program Studi D III Manajemen Administrasi.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan sumbangan jawaban atas permasalahan yang

dibahas.

b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi Sekretariat DPRD Kota

Surakarta dalam menyusun maupun merevisi peraturan-peraturan,

khususnya dalam hubungannya dengan peningkatan pelayanan dan

pengembangan yang akan datang.

7

c. Dapat memberi masukan kepada Kepala serta pegawai Sekretariat

DPRD Kota Surakarta untuk mengatasi hambatan-hambatan yang

ditemui dalam pelaksanan pengadaan barang/jasa.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Prosedur

Pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari tahap demi tahap

pekerjaan yang saling berkesinambungan yang merupakan suatu bentuk

kerjasama antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya dalam suatu

proses yang dinamakan prosedur. Prosedur memiliki tujuan untuk

mempermudah dan memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan.

Adapun pengertian-pengertian prosedur tersebut dapat diuraikan antara

lain sebagai berikut :

1. Pengertian Prosedur menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Balai Pustaka (1996: 791)

a. “Tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas;

b. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu

problem”.

2. Pengertian Prosedur menurut Moekijat dalam Kamus Manajemen (1990:

435)

“Suatu prosedur berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan suatu arah tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditentukan. Prosedur-prosedur memberikan urutan menurut waktu (chronologis) kepada tugas-tugas dan menentukan jalan dari serangkaian tugas demikian dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan kearah tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Suatu prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan. Urutan secara chronologis (menurut waktu) dari tugas-tugas ini merupakan ciri dari setiap prosedur. Biasanya suatu prosedur meliputi bagaimana, bilamana, dan oleh siapa masing – masing tugas harus diselesaikan. Prosedur-prosedur menggambarkan cara atau metode, dengan mana pekerjaan akan diselesaikan”.

3. Pengertian prosedur menurut George R. Terry dalam Asas-Asas

Manajemen (1986: 221)

7

9

“Prosedur merupakan suatu seri-seri tugas yang berhubungan satu

sama lain yang merupakan bagian daripada urutan kronologis dan cara

yang ditetapkan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan”.

4. Pengertian prosedur menurut B. N. Marbun dalam Kamus Manajemen

(2003: 294)

“Prosedur adalah tata cara melakukan pekerjaan yang telah

dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya suatu prosedur meliputi

bagaimana, bilamana dan oleh siapa tugas harus diselesaikan”.

Dari pengertian prosedur di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

prosedur adalah suatu tahapan atau urutan kegiatan yang harus dijalankan

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu

prosedur juga berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan suatu arah

tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditentukan.

Prosedur memiliki tujuan untuk mempermudah dan memperlancar setiap

pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan kemudahan. Adanya

prosedur yang baik, diharapkan urutan kegiatan atau langkah-langkah tersebut

dapat diikuti, diawasi, dan diarahkan kepada pencapaian tahap dengan cepat,

hemat dan cermat. Oleh karena itu, urutan kegiatan atau langkah-langkah

tersebut haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan faktor

efisiensi dan efektifitas.

B. Pengertian Pengadaan Barang atau Jasa

Pengadaan barang-barang materiil (bahan baku) merupakan

standarisasi mutlak yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pekerjaaan,

juga dalam rangka penghematan pengeluaran dana pada suatu perusahaaan

khususnya untuk pembelian bahan baku, oleh karena itu hendaknya setiap

kegiatan pengadaan dilakukan secara sadar untuk terlaksananya suatu tujuan

yang ingin dicapai.

Menurut Muhammad Ichcram Mukmin, SH (1992: 68) dalam bukunya

Pengadaan Barang dan Jasa, Mendefinisikan pengadaan adalah sebagai

berikut: “Pengadaan adalah segala usaha dan kegiatan untuk memenuhi

10

kebutuhan terhadap barang dan jasa dalam batas peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.

Muhammad Ichram Mukmin, SH (1992: 72) juga mengemukakan cara

dalam pengadaan barang antara lain dengan cara :

1. Pembelian

2. Penyewaan

3. Peminjaman

4. Pemberian/ Hibah

5. Penukaran/ Barter

6. Pembuatan

7. Sewa- Beli

8. Leasing

Untuk dapat dilaksanakan fungsi pembelian (pengadaan bahan baku)

ini dengan efektif dan efisien, dibutuhkan adanya kemampuan dari para

petugas pengadaan barang. Hal ini karena tidaklah tepat apa yang dikatakan

orang, bahwa efektifnya pembelian dilakukan apabila bahan- bahan dan

perlengkapan yang dibeli pada harga yang berada dibawah harga yang telah

ditentukan. Di dalam hal mungkin sebaliknya, karena factor- factor lain

disamping harga, seperti kualitas, tanggal penyerahan yang dijanjikan, dan

nama supplier barang- barang tersebut. Jadi kuranglah tepat apabila kita

menginginkan pembelian dengan harga yang murah saja, karena bahan atau

barang yang dibeli kurang memenuhi syarat hingga dapat merugikan

perusahaan itu sendiri.

Di dalam instansi pemerintah, pengadaan barang dan jasa harus sesuai

peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan keppres no 8 tahun 2006 yaitu

tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Sistem Pengadaan :

1. Dengan menggunakan penyedia barang/ jasa

2. Dengan cara swakelola

11

Untuk menentukan system pengadaan yang menggunakan penyedia barang/

jasa, meliputi :

1. Metode pemilihan barang/ jasa

2. Metode penyampaian dokumen penawaran

3. Metode evaluasi penawaran

4. Jenis kontrak

Dan perlu juga mempertimbangkan :

1. Jenis, sifat dan nilai barang/ jasa

2. Kondisi lokasi

3. Kepentingan masyarakat

4. Jumlah penyedia barang/ jasa yang ada

Dalam menentukan system pengadaan ini, berkaitan dengan menyusun

rencana pengadaan dan menentukan paket pengadaan , pengguna barang/ jasa

bersam panitia/ pejabat pengadaan wajib memaksimalkan penggunaan

produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi

kecil dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat dirangkum

pengertian pengadan barang/jasa yaitu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan

barang/jasa dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, jumlah, dan kualitas

yang tepat dengan harga yang menguntungkan termasuk didalamnya usaha

untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisien

dan efektif.

Pada hal lain yang dimaksud dengan pengadaan perlengkapan material

instansi pemerintah adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi pembelian,

penyewaaan, pembikinan, peminjaman, tukar tambah yang mengakibatkan

pembebanan pada APBD/APBN dan pemberian dari lembaga lainnya. Dengan

demikian pengertian “pengadaan” itu lebih luas dari daripada “pembelian”,

meskipun dalam kenyataannya bahwa sebagian besar dari pengadaan

perlengkapan material itu dilakukan dengan jalan membeli. Adapun fungsi

pengadaan itu adalah mengatur dan menyelenggarakan terpenuhinya

perlengkapan yang dibutuhkan baik menyangkut jenis, jumlah kualitas,

12

tempat, maupan waktu yang dikehendakinya dengan efektif dan efisien.

Aktivitas untuk memenuhi kebutuhan barang meliputi :

1. Penentuan atau penelitian barang yang diperlukan

Pimpinan yang bertugas dalam pengadaaan barang-barang

berkewajiban mengadakan penelitian terhadap barang yang dibutuhkan

baik mengenai jenis, jumlah, biaya maupun mutunya. Kegiatan yang

dilakukan penelitian atau penentuan barang untuk mengumpulkan data dan

informasi dalam penyusunan rencana kerja pengadaan. Data informasi

yang dikumpulkan antara lain :

a. Mencari keterangan-keterangan yang terbaru mengenai keadaan

barang.

b. Mempertimbangkan kegunaaan akan barang yang akan diadakan.

c. Menyeleksi instansi yang mengikuti kegiatan pengadaan.

2. Perencanaan kebutuhan

Apabila penelitian mengenai barang yang telah diselesaikan, maka

dibuat daftar rencana kebutuhan barang untuk melakukan pengadaan

barang-barang. Perencanaan kebutuhan harus disusun dengan

mempertimbangkan syarat-syarat bahwa crencana harus mudah

dilaksanakan, harus dibuat oleh ahli, harus mempunyai perincian yang

teliti, luwes atau fleksibel. Dengan adanya perencanaan yang tepat dan

jelas serta didukung dengan tenaga kerja atau pelaksana yang tangguh

maka tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan tepat, dan yang menjadi

tujuan organisasi akan terwujud.

Dalam mengadakan materiil secara terinci dan terarah, maka unsur

perencanaan memegang peranan penting. Oleh karena itu perencanaan

mengandung kemungkinan-kemungkinan pilihan yang dapat dirumuskan

dengan jelas kepada pilihan yang kongkrit.

Masalah-masalah pokok perencanaan pengadaan menurut Muhammad

Ichram Mukmin, SH (1992: 78) masih dalam buku yang sama yaitu :

1. Apa yang dibutuhkan (WHAT) ?

13

2. Berapa yang dibutuhkan, berapa harga yang dibutuhkan (HOW MANY,

HOW MUCH) ?

3. Kapan dibtuhkan (WHEN) ?

4. Dimana dibutuhkan (WHERE) ?

5. Siapa yang mengadakan dan siapa yang menggunakan (WHO) ?

6. Bagaimana cara pengadaan (WHY) ?

Hal tersebut dapat dimengerti karena hakekat dari perencanaan adalah

suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sadar untuk terlaksananya suatu

tujuan yang sistematis dan rasional, sehingga mendapat perhitungan-

perhitungan yang diperlukan sesuai dengan usaha dan tujuan. Akan tetapi

tidak lepas juga dari anggaran dana yang tersedia. Adapun tujuan

pengadaan barang/jasa dalam instansi pemerintah yaitu untuk memperoleh

barang/jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam jumlah, sesuai

dengan kualitas dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam

waktu dan tempat tertentu secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun

2000, pasal 12 ayat 2, bahwa metode pengadaan barang/jasa pemborongan

dan jasa lainnya dilaksanakan melalui :

1. Pelelangan, yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan

barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara

penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan

metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh

pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia

jasa terbaik.

2. Pemilihan Langsung, yaitu jika cara pelelangan sulit dilaksanakan atau

tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara

membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang

memenuhi syarat melalui Permintaan Harga Ulang (Price Quotation)

atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negoisasi secara

bersaing, baik dilaksanakan untuk teknis maupun harga, sehingga

14

melalui harga yang wajar dan secara teknis dapat

dipertanggungjawabkan.

3. Pemilihan Langsung, yaitu pengadaaan barang/jasa yang penyedia

barang/jasanya ditentukan oleh kantor/satuan kerja/pimpinan

proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk.

4. Swakelola, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan

dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, atau upah

borongan tenaga.

Dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

80 Tahun 2006, pasal 3, 5, 10 dan pasal 18 ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan dalam pengadaan barang/jasa antara lain :

1. Etika pengadaan barang/jasa harus dipenuhi sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab

untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan dapat tercapainya tujuan

pengadaan barang/jasa.

b. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta

menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang

seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan

dalam pengadaan barang/jasa.

c. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk mencegah dan menghindariterjadinya persaingan

tidak sehat.

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan

para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam

proses pengadaan barang/jasa (Conflict of Interest).

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran

keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.

15

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau

kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau

pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan

Negara.

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk

memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada

siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan ndengan

pengadaan barang/jasa.

2. Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa yaitu :

a. Efisien, ini berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan

menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran

yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat

dipertanggung jawabkan.

b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan

kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka

bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan

dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia

barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/criteria tertentu

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai

pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi

pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetaapn calon

penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia

barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada

umumnya.

e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama

bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk

16

memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau

alasan apapun.

f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan

maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum

permerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-

prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

3. Pembentukan panitia dalam pengadaan :

a. Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan

nilai diatas Rp 50.0000.000,00

b. Untuk pengadaan sampai nilai Rp50.000.000,00 dapat dilaksanakan

oleh panitia atau pejabat pengadaan.

c. Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari

instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.

d. Panitia atau pejabat pengadaan sebagaimana dinyatakan dalam

point satu dan dua diatas harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

1) Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas.

2) Memahami keseluruhan peerjaan yang akan diadakan.

3) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia

atau petugas pengadaan yang bersangkutan.

4) Memahami isi dokumen pengadaan atau metode prosedur

pengadaan berdasarkan keputusan presiden.

5) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang

mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia atau pejabat

pengadaan.

6) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang atau jasa

pemerintah.

e. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia atau pejabat

pengadaan meliputi sebagai berikut :

17

1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi

pengadaan.

2) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

3) Menyiapkan dokumen pengadaan.

4) Mengumumkan pengadaan barang atau jasa melalui media

cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum,

dan jika memungkinkan melalui media elektronik.

5) Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau

prakualifikasi.

6) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

7) Mengusulkan pemenang.

8) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada

pengguna barang/jasa.

9) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan

barang/jasa dimulai.

f. Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang

yang memahami tata cara pengadaan barang, substansi pekerjaan

atau kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan,

baik dari unsure-unsur didalam maupun diluar instansi yang

bersangkutan.

g. Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memaham tata cara

pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan

bidang lain yang diperlukan, baik dari unsure-unsur di dalam

maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

h. Pejabat pengadaan barang yang dilarang duduk sebagai panitia atau

pejabat pengadaan :

1) Pengguna barang/jasa dan bendaharawan.

2) Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP)/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non

Departemen/Badan Pengawas Daerah Propinsi/Kabupaten

/Kota, PengawasanBI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali menjadi

18

panitia atau pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa

yang dibutuhkan instansinya.

4. Metode penyampaian dokumen penawaran

a. Metode satu sampul

Metode satu sampul lebih tepat untuk digunakan untuk pengadaan

barang/jasa yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas

atau pengadaan dengan standar harga yang telah ditentukan.

b. Metode dua sampul

Metode ini digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang

lebih mendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh para

penyedia barang/jasa dan untuk menjaga agar evaluasi teknis

jangan sampai terpengaruh oleh besarnya penawaran harga.

Metode ini lebih tepat digunakan untuk pengadaan peralatan dan

mesin yang tidak sederhana.

c. Metode dua tahap

Metode ini dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa berkaitan

dengan penggunaan teknologi tinggi, kompleks an resiko tingi,

serta pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyesuaian criteria

teknis untuk menyetarakan spesifikasi teknis diantara penawar

sesuai yang disyahkan pada dokumen pengadaan. Sebagai contoh :

kontrak terima jadi (turnkey), dan pembangkit tenaga listrik.

5. Evaluasi penawaran

a. Evaluasi penawaran untuk pengadaan barang/jasa pemborongan

lainnya dapat menggunakan beberapa system atau aturan yang

ditetapkan. Adapun system atau aturan yang ditetapkan yaitu :

1) Sistem gugur

Evaluasi dengan system ini dapat dilakukan untuk hampir

seluruh pengadaan barang/jasa pemborongan jasa lainnya,

urutan system ini adalah evaluasi administrasi – evaluasi teknis

19

– evaluasi harga. Apabila salah satu dalam evaluasi gagal atau

tidak sesuai maka atomatis instansi yang bersangkutan

dianggap gugur.

2) Sistem nilai (merit point system)

Evaluasi penawaran dengan system ini digunakan untuk

pengadaan barang/jasa pemborongan jasa lainnya yang

memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan

harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi

kualitas teknis. Urutan dalam proses evaluasi yaitu dari

evaluasi administrasi – evaluasi teknis dan harga. Apabila

didapat total nilai yang paling tinggi, maka yang memiliki total

tinggi tersebut yang menduduki peringkat pertama, dan

menurun sesuai dengan total nilainya.

3) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis

Evaluasi ini khusus dilakukan untuk pengadaan

barang/peralatan yang memperhitungkan factor-faktor :umur

ekonomis, harga, biaya operasi, dan pemeliharaan, dalam

jangka waktu tertentu, evaluasi administrasi – evaluasi teknis

dan harga, system economic life cycle cost, digunakan khusus

untuk mengevaluasi pengadaan barang yang kompleks dengan

memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan

serta nilai sisa selama umur ekonomis barang tersebut.

6. Istilah-istilah yang sering digunakan dalam pengadaan :

a. Pemimpin proyek / pimpinan bagian proyek adalah pejabat yang

diangkat oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga /Gubernur /Bupati

/Walikota /pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari anggaran

belanja pembangunan melalui APBN.

b. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna

barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

20

c. Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan

konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan

spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta

pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.

d. Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dalam

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

e. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan

penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan

pekerjaan.

f. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh

pengguna barang / jasa / panitia pengadaan / pejabat pengadaan

/penyedia barang /jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak

melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

g. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi bdan

kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya

dari penyedia barang/jaas setelah memasukkan penawaran.

C. METODE PENGAMATAN

Metode Pengamatan adalah segala teknik yang digunakan dalam

pengamatan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang

diadakan. Metode pengamatan ini menyangkut beberapa hal antara lain

sebagai berikut :

1. Lokasi Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, dengan

pertimbangan karena penulis dapat berkesempatan untuk diijinkan

melaksanakan pengamatan dimana penulis mendapatkan data-data

yang diperlukan sesuai dengan masalah yang akan ditulis.

2. Jenis Pengamatan

21

Mengacu kepada sumber yang digunakan, maka penelitian yang

dilakukan adalah penelitian deskriftif. Pengertian dari penelitian

deskriptif ini adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada,

misalnya tentang situasi yang dialami nsatu hubungan, kegiatan,

pandangan, sikap yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan

sebagainya. (Winarno Surakhmad, 1994:139).

3. Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara Langsung

Yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber

(informan) di Sekretariat DPRD Kota Surakarta yang kemudian

diolah oleh penulis. Dalam pengamatan ini yang menjadi

narasumber (informan) adalah Bagian Rumah Tangga

Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

b. Data melalui buku-buku

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang

berhubungan dengan pengadaan Sekretariat DPRD Kota

Surakarta dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan

Sekretariat DPRD secara umum.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel pengamatan ini diambil dengan cara “purposive

sampling” yaitu penulis cenderung memilih informan yang dipercaya

dan dianggap mewakili populasinya tetapi lebih cenderung mewakili

informasinya dan mengetahui permasalahan yang sedang diamati

dengan jelas dan menangkap kelengkapan data dan kedalaman data

didalam menghadapi realitas yang tidak tunggal. ( Sutopo,2002:56 ).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

22

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan secara

langsung dan pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang

diselidiki atau dijumpai secara sistematis.

b. Wawancara atau interview

Yaitu pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk

mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi

langsung dan berhadapan muka dengan responden yang dapat

memberikan keterangan. Wawancara ini dapat untuk melengakapi

data yang diperoleh

Tujuan dari wawancara adalah untuk menyajikan kontruksi saat

sekarang dalam suatu konteks mengenai data pribadi, peristiwa,

aktivitas, organisasi, perasaan motivasi, tanggapan atau persepsi,

tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya untuk

merekonstruksikan beragam hal seperti itu sebagai bagian dari

pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu

dikaitkan dengan harapan yang bias terjadi di masa yang akan

dating. ( Sutopo,2002:58 ).

c. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan

menbaca buku-buku yang ada kaitannya dengan pengadaan dan

prosedurnya.

d. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-

dokumen, peraturan-peraturan, laporan dan literature lainnya yang

ada.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis

data. Analisis data adalah mengelompokkan, membuat semacam

urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk

dibaca.

23

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan teknik

analisis data kualintatif. Analisis dalam pengamatan kualitatif menurut

Sutopo(2002:94 ), terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data,

sajian data, dan penarikan simpulan dengan vervikasinya.

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan

abstraksi data dari pengumpulan data yang dilakukan dengan

membuat ringkasan dari catatan yang diperoleh di lapangan. Proses

reduksi data ini berlangsung terus-menerus sepanjang pelaksanaan

penelitian sampai berakhirnya penyusunan Laporan Tugas Akhir

ini.

b. Sajian Data

Sajian data mengacu pada rumusan masalh, dengan melihat

suatu penyajian data, penulis akan mengerti apa yang terjadi dan

memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa data atau

tindakan lain.

c. Penarikan Simpulan

Proses penarikan simpulan pada awalnya simpulan tersebut

kurang jelas kemudian semakin jelas karena landasan yang kuat.

Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data

berakhir.

24

BAB III

DESKRIPSI LEMBAGA /INSTANSI

A. DPRD Kota Surakarta

Reformasi yang bergulir mendorong terjadinya perubahan paradigma

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju lebih baik,

dengan membuka babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.

DPRD Kota Surakarta berdiri semenjak berdirinya pemerintah kota

Surakarta yakni disebutkan bahwa undang-undang nomor 16 Tahun 1950

tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan propinsi

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta,

maka dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Surakarta (DPRD) Kota

Surakarta. DPRD Kota Surakarta merupakan unsur penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa secara umum terdapat empat fungsi

dari lembaga legislatif, yaitu:

- fungsi penganggaran,

- fungsi perundangan,

- fungsi pengawasan dan

- fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Dengan demikian kinerja lembaga ini harus dikembalikan pengukuran dan

penilaiannya kepada pelaksanaan tugas-tugas pokok yang bersifat umum

tersebut.

1. Dasar Hukum, Kedudukan DPRD Kota Surakarta

Kinerja sebuah lembaga legislatif, dapat diukur dan dinilai dengan

mendasarkan kepada pencapaian tujuannya. Sementara keberadaan

lembaga legislatif adalah sebagai lembaga yang diharapkan mampu

menjadi kekuatan pengawas dan penyeimbang (check and balance) atas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah oleh badan

23

25

eksekutif daerah (pemerintah kota). Tujuan yang dimaksud adalah

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya

masyarakat yang sejahtera dalam dimensi luas.

Pemilu tahun 2004 menghasilkan anggota Legislatif secara

demokratis dan dapat merubah sistem pemerintahan yang sentralistik

menjadi desentralistik melalui pembuatan beberapa Undang-Undang, dua

diantaranya Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan

Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar hukum

keberadaan, Kedudukan dan Tugas DPRD Kota Surakarta.

Dasar hukum kedudukan DPRD Kota Surakarta diatur dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 40 yang secara tegas tertulis

“DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan

Berkedudukan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.” Dan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 pasal 76 secara eksplisit tertulis,

”DPRD Kabupaten Kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Visi dan misi DPRD Kota Surakarta tertuang dalam Rencana Kerja

DPRD pada tiap Masa Bhakti 5 tahun sekali adalah sebagai berikut :

· Visi DPRD Kota Surakarta

1. Aspiratif, adalah keberpihakan kepada masyarakat, mengutamakan dan

memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Surakarta.

2 Responsif, adalah cepat dan tanggap dalam menjawab permasalahan-

permasalahan yang terjadi di masyarakat.

3 Profesional, adalah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai

dengan keahlian dan kewenangan yang dimiliki.

4. Bertanggung Jawab, adalah berani dan konsekuen melaksanakan

fungsi yang diemban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

5. Berwawasan Budaya, adalah mendasar pada cipta, rasa, etika, dan

estetika

26

· MISI DPRD Kota Surakarta

1. Memperjuangkan Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat Kota

Surakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian dalam menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kota Surakarta

3. Meningkatkan profesionalisme DPRD Kota Surakarta sesuai tugas

dan fungsi.

4. Membangun Komunikasi dan Kemitraan DPRD dengan pemerintah

Kota Surakarta, Masyarakat, akademisi, pers dan lembaga lainnya.

5. Meningkatkan daya pikir, nilai rasa, perilaku yang bermartabat dan

hasil karya yang berguna untuk Kesejahteraan masyarakat Kota

Surakarta

B. Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota

Surakarta berlokasi di Jl. Adi Cucipto No. 143 A Jajar, kecamatan

Laweyan, kota Surakarta. Sekretariat DPRD Kota Surakarta merupakan

pembangunan kedua setelah Balaikota Surakarta mengalami kebakaran.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

adalah unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Surakarta dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

Untuk membantu kelancaran tugas-tugas tersebut Sekretariat DPRD

dibantu oleh Staf DPRD dari Pegawai Negeri Sipil.

1. Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat DPRD

Perubahan yang sangat mendasar dengan telah berlakunya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah terjadinya perubahan

kedudukan Badan Legislatif sebagai mitra kerja yang sejajar dengan

Badan Eksekutif. Dengan demikian telah terjadi perubahan yang

signifikan dengan peran dan fungsi DPRD, dengan adanya

perubahahan tersebut proses kegiatan Kesekretariatan Dewan

mengharuskan adanya mekanisme yang sangat intens agar senantiasa

27

tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam mata rantai kerja yang

harmonis. Dengan demikian kegiatan pelayanan yang menjadi tugas

pokok dari Sekretariat Dewan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Sekretariat DPRD Kota Surakarta mempunyai kedudukan, tugas

pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2008 pasal 5. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa, Sekretariat

DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin

oleh seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis

operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan

DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

Tugas-tugas pokok dari Sekretariat DPRD adalah:

a) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan

b) Menyelenggarakan administrasi keuangan

c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

d) Dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan DPRD sesui dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana hal tersebut diatas,

Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD

3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan

4. Penyediaan dan pengoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD

Dalam upaya meningkatkan kinerja DPRD sebagai unsur

perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi penganggaran,

fungsi perundangan, fungsi pengawasan dan fungsi keterwakilannya.

Sekretariat DPRD dituntut untuk mampu berperan sebagai Fasilitator

dan mediator. Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu dan harus

profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mampu

memberikan dukungan yang optimal kepada DPRD agar dalam

28

menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melaksanakannya secara

efektif dan efisien. Sehingga Sekretariat DPRD Kota Surakarta

mempunyai visi dan misi dalam mengemban tugasnya, yaitu :

· Visi : Terwujudnya pelayanan prima bagi DPRD dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya

· Misi : 1) Meningkatkan profesionalisme pejabat dan staf sekretariat

DPRD

2) Meningkatkan prasarana dan sarana kerja

3) Meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD terdiri dari 4 sub bagian, dan tiap-tiap Sub

bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Struktur Organisasi

DPRD Surakarta berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19-A

Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Jabatan Struktural Pada Sekretariat

DPRD adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD

b. Bagian Legislasi, membawahkan :

1. Subbagian Rapat dan Risalah

2. Subbagian Penyusunan Peraturan

3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

c. Bagian Keuangan, membawahi :

1. Subbagian Anggaran

2. Subbagian Perbendaharaan

3. Subbagian Akuntansi

d. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :

1. Subbagian Humas dan Dokumentasi

2. Subbagian Protokol

29

e. Bagian Umum, membawahi:

1. Subbagian Tata Usaha

2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas-tugas jabatan struktural di Sekretariat DPRD

Kota Surakarta :

a. Sekretaris DPRD

Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan beberapa

uraian sebagai berikut :

1. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat

DPRD.

2. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas

kepada bawahan.

3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,

keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas.

4. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan

kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan

perundangan yang berlaku.

5. Menerapkan Standar Pelayanan Prima

6. Melaksanakan pengelolaan Kesekretariatan, meliputi :

Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Keuangan, Umum dan

Kepegawaian.

7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis,

rencana kerja, LAKIP, LKPJ dan EKPPD Sekretariat DPRD.

8. Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang Legislasi,

keuangan, Humas dan Protokol dan Umum.

30

9. Menyusun rencana, penelaah dan pengkoordinasi perumusan

kebijakan Pimpinan DPRD.

10. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis

urusan kesekretariatan DPRD.

b. Bagian Legislasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan

dan pelayanan administrasi dibidang Rapat dan Risalah,

Penyusunan peraturan, dan evaluasi dan pelaporan peraturan.

§ Subbagian Rapat dan Risalah

Mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan dan pelayanan

administrasi di bidang Rapat dan Risalah, meliputi: pelaksanaan

persipan rapat-rapat dan penyusunan risalah guna mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

§ Subbagian Penyusunan Peraturan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan konsep pelaksanaan

dan pelayanan administrasi di bidang penyusunan perundang-

undangan, meliputi : menyiapkan bahan peraaturan per-undang-

undangan, menyusun rancangan keputusan pimpinan DPRS dan

keputusan DPRD serta rancangan peraturan daerah inisiatif

DPRD dan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan

informasi hukum.

§ Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan konsep

rencana kerja dan penyusunan evaluasi dan pelaporan peraturan,

meliputi : menyiapkan bahan-bahan raperda yang akan

dilakukan pembahasan dan pelaksanaan pengkajian terhadap

produk hukum dan pelaporan perda-perda yang sudah

ditetapkan.

c. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan

dan pelayanan administrasi dibidang perencanaan dan anggaran,

31

akuntansi, dan perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD.

· Subbagian Anggaran

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan

dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan

anggaran, meliputi: penyusunan program kerja, penyusunan

anggaran dan penyusunan LAKIP.

· Subbagian Perbendaharaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan

dan pelayanan administrasi di bidang Perbendaharaan

Meliputi : pembayaran keuangan pegawai, Pimpinan dan

Anggota DPRD, dan kegiatan operasional sekretarit Dewan

serta verifikasi atas Pertanggung jawaban keuangan

· Subbagian Akuntansi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan

dan pelaksanaan administrasi di bidang Akuntansi, meliputi :

pengendalian keuangan, dan Pembukuan Keuangan

d. Bagian Humas dan Protokol

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan

dan pelayanan administrasi di bidang Humas, Dokumentasi dan

Protokol, penyerapan aspirasi masyarakat dan perjalanan dinas

· Subbagian Humas dan Dokumentasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan

dan pelayanan administrasi di bidang Humas dan

Dokumentasi, meliputi : pelaksanaan kegiatan Kehumasan,

hubungan antar lembaga, penyerapan aspirasi masyrakat,

dokumentasi dan Perjalanan Dinas.

· Subbagian Protokol

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan

pelayanan administrasi di bidang protokol meliputi:

32

menyiapkan pelayanan kegiatan keprotokolan dan,

penerimaan tamu dan penyiapan sambutan-sambutan

e. Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan

dan pelayanan administrasi di bidang tata usaha, kepegawaian,

RumahTangga, dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat

DPRD

· Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan

dan pelayanan administrasi di bidang Tata Usaha, meliputi :

Organisasi dan Tatalaksana, ketatausahaan, kearsipan dan

kepegawaian.

· Subbagian RumahTangga dan Perlengkapan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan

dan pelayanan administrasi di bidang Rumah Tangga dan

perlengkapan, meliputi : pelaksanaan dan pelayanan Teknis

penyelenggaraan rapat, pemeliharaan, perawatan gedung dan

kantor, kesehatan dan olahraga, dan keamanan lingkungan

gedung dan kantor dan analisis kebutuhan dan pengadaan,

Inventarisasi, perlengkapan, pemeliharaan dinas.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Analisis Pekerjaan Bagian Umum (Sub Bagian Tata Usaha)

a. Bagian Umum

Sebagaimana dimaksud di atas bahwa tugas dari Bagian Umum

adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi

di bidang tata usaha, kepegawaian, Rumah Tangga, dan perlengkapan di

lingkungan Sekretariat DPRD. Bagian Umum dipimpin oleh seorang

Kepala Bagian dengan uraian jabatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja bagian.

33

2. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan , keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Bagian

sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan

agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

5. Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang Tata Usaha.

6. Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang Rumah Tangga dan

Perlengkapan.

7. Menyusun indikator dan pengukuran kinerja di bidang Umum.

8. Melaksanakan sosialisasi di bidang umum.

9. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal.

10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

11. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

12. Memberikan usul dan saran kepada atasan.

13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

14. Melaksanaka tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Sub bagian Tata Usaha

mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan,

penggandaan, kepegawaian dan perjalanan dinas. Sub Bagian Tata usaha

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Adapun uraian

tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan rencana kerja subbagian Tata Usaha

berdasarkan rencana kerja Bagian.

2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

34

3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan , keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Bagian

sesuai dengan bidang tugasnya

4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang

ketatausahaan.

5. Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan

kantor, dan rumah tangga.

6. Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan

pegawai.

7. Menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan,

kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji

berkala dan tunjangan.

8. Mengelola data dan dokumentasi pegawai serta anggota DPRD.

9. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan

pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta

ujian dinas pegawai.

10. Mengusulkan permohonan izin dan tugas belajar.

11. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

12. Memproses permohonan cuti, mengusulkan permohonan kartu

pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun, kartu

asuransi kesehatan dan tabungan perumahan (BAPERTATUM).

13. Menyiapkan dan memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

(DP3) Pegawai dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).

14. Memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian.

15. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghaargaan/tanda jasa

dan sanksi. Menyiapkan bahan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil.

16. Mengelola presensi atau daftar hadir pegawai.

17. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran

kinerja di bidang ketatausahaan.

18. Melakukan penyiapan bahan soosialisasi di bidang ketatausahaan.

15. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

35

16. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas

17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

19. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pegawai yang bekerja di Sekretariat DPRD Kota Surakarta terdiri dari

59 orang dengan rincian sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil sejumlah 44 orang

- Pegawai Honorer/administrasi sejumlah 9 orang

- Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 6 orang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi pegawai yang ada di

Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Surakarta

36

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengadaan Barang/Jasa Pada Instansi Pemerintah

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mendapatkan sumber-sumber

data dengan menggunakan peraturan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Kepres

No. 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa

instansi pemerintah.

Pada prosedur tetap pelayanan pengadaan barang rutin dan insidental

di DPRD Kota Surakarta menyebutkan dalam proses pengadaan sbb :

1. Sampai dengan Rp 5.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00 pengadaan

dilakukan dengan metode penunjukan langsung tanpa SPK (Surat

Perintah Kerja), dilaksanakan oleh Sub.Bag. RT dan Perlengkapan atau

Satuan Kerja (User) yang dikoordinasi proses administrasinya.

2. Rp 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00 pengadaan dilakukan dengan

metode pemilihan langsung 3 (tiga) pembanding dan dilaksanakan oleh

Panitia dalam Pengadaan Barang/Pembanding Harga.

3. Rp 100.000.000 s.d seterusnya dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan.

Dalam Kepres No. 8 Tahun 2006 menyebutkan metode pemilihan

penyedia barang/jasa pemerintah :

1. Pelelangan Umum : Rp 100.000.000,00

2. Pelelangan Terbatas

3. Pemilihan Langsung : s/d Rp 100.000.000,00

4. Penunjukan Langsung : max Rp 50.000.000,00

Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis menitikberatkan pada

pengadaan dengan menggunakan sistem penunjukan langsung dan lelang.

Dikarenakan di Sekretariat DPRD Kota Surakarta sering kali menggunakan

kedua metode tersebut.

35

37

B. Prosedur pengadaaan Barang Di Sekretariat DPRD Kota Surakarta

1. Prosedur Pengadaaan

Dalam proses pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan

dengan disyahkan melalui penetapan Pimpinan dan Bendaharawan

Bagian Proyek. Panitia pengadaan barang/jasa dibedakan menjadi 2

yaitu, panitia pengadaan/pembelian dan panitia pemeriksaan/

penerimaan.

Prosedur yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa sebagai

berikut :

1. Ka. Sub. Bag RT dan Perlengkapan menyiapkan rencana

pengadaan barang yang telah direncanakan sesuai dengan RKA

(Rencana Kerja Anggaran) DPRD, yang telah ditetapkan pada rapat

kerja periode tertentu. Sehingga pengadaan yang dapat

dilaksanakan harus melalui rapat koordinasi terlebih dahulu.

2. Ka. Sub. Bag RT dan Perlengkapan membuat rincian perkiraan

harga dan dikonsultasikan ke Sekwan (Sekretaris Dewan).

3. Sub. Bag RT dan Perlengkapan membuat dokumen pengadaan dan

ditandatangani bag. RT kemudian bagian Keuangan.

4. Bagian Keuamgan membuat SPP (Surat Pengantar Pembayaran) ke

DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

daerah), timbul SPPD (Surat Pencairan Dana).

5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja.

6. Melaksanakan Pengadaan Barang.

Alur proses terjadinya pengadaan

Sumber : Bag. Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD

Kota Surakarta

38

2. Kriteria barang yang dipilih dan Hambatan dalam prosedur pengadaan :

Dari hasil wawancara dengan Ibu Liestyawati ( 8 Maret 2010),

adalah sebagai berikut :

“ Kriteria barang yang dipilih dalam RKA ( Rapat Kerja

Anggaran ) adalah harga harus sesuai degan anggaran dan

spesifikasi barang yang sesuai dengan kebutuhan dan hambatan

atau kendala yang biasanya ditemukan dalam proses pengadaan

adalah apabila ada anggaran/harga tidak sesuai dan spesifikasi

barang yang tidak sesuai, selain itu tidak ada kendala atau

hambatan lain.”

3. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) penunjukan langsung dan

pelelangan pengadaan barang.

Dalam RKS ini bertindak sebagai pemberi tugas adalah Pimpinan

Sekwan. Pemberi tugas membentuk panitia untuk melaksanakan

pengadaan barang/jasa, yang disebut panitia pengadaan/ pembelian

barang. Sedangkan yang berbeda hanya pada metode penunjukan

langsung yang hanya terdiri dari pejabat pengadaan saja.

Contoh pengadaan barang yang pertama menggunakan metode

penunjukan langsung adalah mesin/ kartu absensi dimana total harga

Rp. 9.375.000,00 dengan menunjuk CV. Victory Prima Nusa sebagai

rekanan yang dipilih atau ditunjuk.

Berikut adalah prosedur dan syarat-syarat dalam pengadaan

barang dengan menggunakan metode penunjukan langsung dan lelang

dalam meliputi :

a. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Penyampaian dokumen dengan mempergunakan metode satu

sampul, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Penyampaian Dokumen Penawaran

a. Dokumen penawaran dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang

terdiri 1 (satu) asli dan 2 (dua) salinan, dimasukkan ke dalam

39

Penawaran Harga Pekerjaan Hari Tanggal Tempat Kepada Yth : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Kota Surakarta Jl. Adisucipto No. 143 A Surakarta Di SURAKARTA

sampul tertutup ( tidak tembus baca ) berwarna coklat

berukuran minimal 25 cm x 40 cm, bagian belakang sampul

dilem dan di lak ban di lima tempat sehingga apabila ditarik

garis diagonal akan membentuk huruf “X”, bagian depan

sampul pada sudut kiri atas diberi tulisan dengan ketik atau

spidol hitam “PENAWARAN HARGA PEKERJAAN

PENGADAAN MESIN / KARTU ABSENSI” untuk

penunjukan langsung dan

Contoh bentuk sampul Surat Penawaran Harga :

BAGIAN DEPAN :

BAGIAN BELAKANG :

40

b. Seluruh dokumen Penawaran dimasukkan ke dalam satu

sampul, yang mencakup semua persyaratan penawaran dan

dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Dokumen

Pengadan ini.

c. Dokumen Penawaran harus mencakup surat penawaran yang

dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis dan

perhitungan harga yang ditandatangani oleh penyedia jasa.

d. Apabila Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos,

maka sampul sebagaimana dimaksud pada huruf b angka ini,

dimasukkan kedalam sampul luar yang hanya mencantumkan

alamat pejabat pembuat komitmen, serta hari, tanggal, bulan,

tahun dan jam pemasukan.

e. Dokumen penawaran bersifat rahasia, sehingga dilarang

dikirim kepada anggota Panitia Pengadaan dan atau

perorangan, dan hanya ditujukan ke alamat sebagaimana

dimaksud pada Dokumen Pengadaan ini.

f. Apabila Dokumen Penawaran disampaikan secara langsung,

maka harus dimasukkan sendiri oleh calon peserta

penunjukan langsung kedalam tempat atau kotak yang telah

disediakan oleh Panitia Pengadaan.

2) Format surat penawaran harus menggunakan kop surat

perusahaan dari peserta penunjukan langsung. Dalam surat

penawaran memuat nomor dan tanggal surat, stempel

perusahaan, nama jelas Direktur/ Direktris/ Pimpinan

Perusahaan, bermaterai Rp 6.000,00 diberi tanggal dan

ditandatangani Direktur/ Direktris/ Pemilik perusahaan atau

penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan yang nama penerima

kuasanya tercantum dalam Akte pendirian atau perubahannya

atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat

yang dibuktikan dengan dokumen otentik.

41

3) Persyaratan lain yang harus disertakan dalam dokumen

penawaran sebagai berikut :

a. Data Administrasi

- Copy undangan pembukaan penawaran,

- Surat pernyataan minat yang ditujukan kepada : Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Kota Surakarta,

- Formulir isian penilaian kualifikasi,

- Foto copy Surat Ijin Usaha yang masih berlaku,

- Foto copy akte pendirian perusahaan terakhir, dengan

Surat Pernyataan bahwa Direktur/Pimpinan yang diberi

kuasa bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI diatas

materai Rp 6.000,00 bagi BUMN surat pernyataan ini

tidak diperlukan,

- Surat pernyataan tunduk pada peraturan yang berlaku,

- Fotocopy NPWP,

- Fotocopy bukti pelunasan Surat Pajak Tahunan /

Penghasilan ( SPT/PPh ) tahun terahir,

- Fotocopy Laporan Bulanan PPh 3 ( tiga ) bulan terakhir

yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Setoran Pajak

Penghasilan ( SSP/PPh ) 3 ( tiga ) bulan terakhir.

b. Data Teknis :

- Spesifikasi barang yang ditawarkan,

- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

4) Satuan Mata Uang dalam Penawaran

Dalam penawarn peserta penunjukan langsung harus

menggunakan satuan mata uang Rupiah.

5) Masa Berlaku Penawaran

a. Penawaran yang disampaikan oleh peserta penunjukan

langsung harus memuat masa berlaku selam 30 (tiga

puluh) hari kalender hingga terpilihnya pemenang

penunjukan langsung.

42

b. Pejabat Pengadaan melalui pemberitahuan tertulis atau

facsimilie dapat meminta peseta penunjukan langsung

memperpanjang masa berlaku penawarannya sesuai yang

ditentukan oleh Panitia Pengadaan. Pemberitahuan

perpanjangan harus dilakukan sebelum masa berlaku

penawaran berakhir.

6) Jaminan Penawaran

a. Surat jaminan tersebut pada pasal 1 (satu) harus dikeluarkan

Bank Umum ( tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat )

atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai asuransi

kerugian ( Surety Bond ).

b. Jaminan Penawaran harus memiliki masa berlaku minimal

selama 60 (enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak

tanggal pemasukan penawaran.

c. Besarnya jaminan penawaran sebesar 3 % ( tiga persen )

dari HPS.

d. Jaminan penawaran akan dikembalikan apabila peserta tidak

terpilih sebagai penyedia barang.

7) Hal-hal lainnya dari Penawaran

a. Peserta penunjukan langsung harus menyerahkan 1 (satu)

dokumen penawaran asli, dan diberi tanda “ASLI”.

Disamping itu, peserta penunjukan langsung juga harus

memasukkan 2 (dua) buah salinan dan diberi tanda

“SALINAN”. Apabila terdapat perbedaan diantara kedua.

Dokumen tersebut, maka yang berlaku adalah dkumen

asli.

b. Dokumen penawaran yang asli dan semua salinan harus

ditulis atau diketik dengan tinta yang tidak dapat dihapus

dan ditandatangani oleh Direktur / Pimpinan atau seseorang

yang diberi kuasa untuk itu, dan seluruh halaman yang

43

memuat isian ataupun perubahannya harus diparaf oleh

pihak yang menandatanganidokumen penawaran tersebut.

c. Dokunen penawaran tidak boleh berisi perubahan,

penghapusan atau penambahan, kecuali atas perintah

Panitia Pengadaan, dan atau adanya perbaikan atas

kesalahan yang dibuat oleh peserta penunjukan langsung.

Dimana perbaikan tersebut harus diparaf oleh pihak yang

menandatangani Dokumen Penawaran.

b. Pemasukan penawaran

Batas Waktu Pelaksanaan Penawaran

1. Penawaran harus diserahkan oleh peserta penunjukan langsung

selambat-lambatnya dalam waktu yang telah ditentukan dalam

dokumen pengadaan ini.

2. Pejabat pengadaan dapat memperpanjang batas waktu

pemasukan penawaran apabila diperlukan, dengan catatan akan

dibuatkan Addendum Dokumn. Pengadaan atas perpanjangan

waktu tersebut. Addendum Dokumen Pengadaan akan

disampaikan kepada seluruh peserta penunjukan langsung

melalui surat/facsimile.

3. Apabila terjadi perpanjangan batas waktu pemasukan

penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka

segala ketentuan waktu yang berkaitan proses pengadaan ini

akan mengikuti perpanjangan waktu tersebut.

c. Evaluasi Penawaran

Panitia akan melakukan evaluasi penawaran sebagai berikut :

a. Pada tahap awal evaluasi, Pejabat pengadaan dapat melakukan

koreksi aritmatika terhadap penawaran yang masuk.

b. Selanjutnya pejabat akan memeriksa seluruh persyaratan yang

dilampirkan dalam dokumen penawaran untuk selanjutnya

disesuaikan dengan persyaratan administrasi yang telah

ditetapkan dalam dokumen ini. Selanjutnya syarat-syarat

44

tersebut telah terpenuhi, maka diperiksa kembali keabsahan

dari masing-masing syarat administrasi yang dilampirkan.

c. Selanjutnya pejabat pengadaan akan mengevaluasi persyaratan

teknis yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam

dokumen pengadaan ini.

d. Tahap evaluasi akhir yakni pejabat pengadaan akan melakukan

evaluasi harga penawaran yang disampaikan.

d. Klarifikasi dan negoisasi

Panitia pengadaan akan melakukan proses klarifkasi dan negoisasi

atas dokumen penawaran dari peserta penunjukan langsung. Pejabat

pengadaan melakukan negoisasi pada total harga penawaran yang

disampaikan oleh peserta penunjukan langsung. Hasil klarifikasi dan

negoisasi dituangkan dalam Berita Acara, Hasil Klarifikasi dan

Negoisasi yang ditandatangani oleh Panitia dan peserta penunjukan

langsung.

e. Penetapan Penyedia Barang/Jasa ( SPPBJ)

Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana pekerjaan dan SPPJB dibuat

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan

pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang.

f. Kerahasiaan

Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan, klarifikasi dan

evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan tidak

diperbolehkan untuk diberitahukan kepada peserta penunjukan

langsung atau orang lain yang tidak berkepentingan dengan proses

tersebut sampai keputusan pemenang diumumkan. Setiap usaha

peserta penunjukan langsung yang mempengaruhi keputusan

pemenang penunjukan langsung akan mengakibatkan ditolaknya

penawaran yang bersangkutan.

45

g. Pembayaran

a. Pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen) dilakukan oleh

pejabat pembuat komitmen setelah barang diserahkan kepada

sekretariat DPRD dan telah dilakukan pemeriksaan oleh panitia

pemeriksa barang dan dinyatakan telah sesuai dalam dokumen

kontrak dengan berita acara.

b. Pengajuan permintaan pembayaran ditujukan kepada sekretariat

DPRD Kota Surakarta selaku pengguna anggaran dilampiri

bukti serah terima barang.

Dalam upaya memperjelas alur proses pengadaan mesin kartu

absensi, pejabat pengadaan membuat jadwal agar lebih terperinci.

Tabel 4.1 Jadwal Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi Sekretariat

DPRD Kota Surakarta.

No URAIAN KEGIATAN HARI TANGGAL

1 Rapat Persiapan Jum’at 04 Juli 2008

2 Undangan dan Pengambilan Dokumen Senin 07 Juli 2008

3 Pemasukan dan Evaluasi Dokumen

Prakualifikasi

Rabu 09 Juli 2008

4 Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing Kamis 10 Juli 2008

5 Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Jum’at 11 Juli 2008

6 Evaluasi Penawaran dan Negoisasi Senin 14 Juli 2008

7 Usulan Penetapan Rekanan Rabu 16 Juli 2008

8 Penetapan Rekanan Kamis 17 Juli 2008

9 Surat Keputusan Penunjukan Rekanan Jum’at 18 Juli 2008

10 Kontrak Verja Senin 21 Juli 2008

11 Surat Perintah Kerja Rabu 23 Juli 2008

Sumber : Dokumen Pengadaan Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Dan berikutnya adalah contoh pengadaan barang yang

menggunakan metode lelang di Sekretariat DPRD Kota Surakarta

46

adalah Pengadaan Jasa Asuransi dimana total harga Rp

298.000.000,00.

Prosedur dan syarat-syarat lelang dalam pengadaan ini meliputi :

a. Syarat-syarat penawaran harga

1) Berkas Dokumen Penawarn ASLI dan SALINAN harus

dimasukkan dalam amplop tertutup ukuran kurang lebih

30x40 cm warna coklat muda.

Metode penyampaian dokumen penawarn yang digunakan

adalah metode satu sampul yang keseluruhan dokumen

penawaran dimasukkan dalam satu sampul dan dokumen

harga, administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi dijilid

menjadi satu bendel, yang diberi kode asli dan foto copy.

2) Pada bagian kanan bawah ampolp luar tertulis :

Kepada Yth :

Panitia Pengadaan Jasa Asuransi Kesehatan

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta

d/a. Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Jl. Adi Sucipto

di –

Surakarta

Pada bagian kiri atas mencantumkan :

Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Asuransi Kesehatan

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta, Hari atau

tanggal dan jam pemasukan.

3) Amplop ditutup rapat dengan lem (bukan diseteples)

kemudian pada sisi belakang diberi lak dilima tempat.

4) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, maka

penawaran dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya

mencantumkan alamat Panitia Pengadaan Jasa Asuransi

Kesehatan Pimpinan dan Anggota Kota surakarta pada

Sekretariat DPRD Kota Surakarta yang mengadakan

47

pengadaan jasa tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam

pemasukan.

5) Jika dokumen penawaran disampaikan melalui pos, panitia

pengadaan jasa mencatat tanggal dan jam penerimaannya,

serta akan memasukkan ke dalam kertas yang terkunci yang

telah ditentukan. Dokumen penawaran yang diterima

setelah batas waktu pemasukan penawaran tidak

diikutsertakan dalam pembukaan penawaran.

Contoh Sampul Surat Penawaran Bagian :

Contoh Sampul Surat Penawaran Bagian Belakang :

DOKUMEN PENAWARAN Pengadaan Jasa Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta Kepada Yth : Hari/Tanggal : Panitia Pengadaan Jasa Asuransi Kesehatan Jam Pemasukan : Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta d/a Sekretariat DPRD Kota Surakarta Jl. Adi Sucipto No. 143 A di – Surakarta

48

b. Syarat-syarat administrasi

Syarat-syarat administrasi dan tehnis dibuat rangkap 5 (lima)

serta disusun sebagai berikut :

Dokumen penawaran terdiri dari :

1) Syarat-syarat administrasi

- Foto copy sertifikat penyedia barang/jasa yang masih

berlaku.

- Foto copy Surat NPWP yang masih berlaku.

- Foto copy Surat Pengukuhan Kena Pajak (PKP).

- Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

- Foto copy Akte pendirian dan perubahannya.

- Daftar Neraca Akhir, daftar susunan modal, susunan

pengurus.

- Foto copy Surat Pengalaman Kerja (referensi) dari

instansi pemerintah mengenai pengalaman rekanan

peserta pelelangan atau asli surat pernyataan direktur

perusahaan, yang menyatakan bahwa perusahaannya

belum pernah mendapat pekerjaan di instansi

pemerintah.

- Asli referensi dari bank.

- Asli jaminan/garansi bank yang ditunjuk khusus dalam

pekerjaan.

2) Syarat-syarat tehnis terdiri dari :

- Daftar tenaga ahli/tehnisi dengan melampirkan ijazah

dan CV.

- Asli surat pernyataan, yang berisi kesanggupan rekanan

peserta pelelangan untuk tunduk mematuhi ketentuan,

49

kesanggupan untuk menyerahkan barang tepat waktu,

dan kesanggupan untuk diperiksa ulang oleh panitia

atau tenaga ahli.

- Brosur asli dari barang/jasa yang ditawarkan atau foto

copy yang dilegalisir penyedia barang/jasa.

- Surat jaminan penawaran berupa surat jaminan dari

bank umum atau perusahaan asuransi kerugian sebesar

1 % s/d 3% dari harga penawaran, dengan masa berlaku

sekurang-kurangnya 30 hari kalender sejak pemasukan

SPH. Apabila dalam ketentuan diatas tidak terpenuhi

maka Surat Penawaran dianggap tidak syah.

c. Ketentuan khusus

1. Para rekanan/peserta lelang harus menghadiri : pertemuan

penjelasan (Aanwijzing), pertemuan pembukaan SPH

sesuai waktu yang telah ditentukan.

2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan

Aanwijzing antara panitia dan peserta lelang.

3. Penawar yang telah diputuskan sebagai pemenang, pertama

wajib menerima keputusan tersebut dan tidak

diperkenankan mengndurkan diri. Pemenang tersebut

selambat-lambatnya dalam tempo 5 hari setelah keputusan

penunjukan pemenang lelang harus menemui pimpinan,

untuk menerima SPK. Bila terjadi pengunduran diri dalam

waktu yang telah disepakati, maka jaminan tender yang

telah diberikan menjadi milik negara. Selanjutnya

pemenang urutan kedua akan ditunjuk untuk

melaksanakannya.

4. Bila waktu penyerahan barang/pelaksanaan pekerjaan

dilampaui (terjadi keterlambatan), maka dikenakan sanksi

50

denda 1% dari tiap-tiap hari keterlambatan dan maximum

sebesar 2% dari nilai borongan.

5. Pengambilan jaminan penawaran diatur sebagai berikut :

bagi yang gugur dalam pembukaan penawaran, surat

jaminan akan dikembalikan sehari setelah pembukaan, bagi

yang kalah dalam pelelangan surat jaminan akan

dikembalikan sesudah pengumuman pemenang.

6. Pelelangan dibatalkan apabila :

- Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

- Apabila sanggahan dari penyedia jasa terhadap

prosedur pelelangan dianggap benar.

- Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga).

- Yang tercantum dalam daftar atau peserta lelang

kurang dari 3 (tiga)

6) Panitia mempunyai wewenang untuk melakukan pelelangan

ulang, bilamana ketentuan-ketentuan sebagaimana

ditetapkan dalam Kepres, atau ketentuan panitia tidak

terpenuhi.

7) Jika 2 (dua) rekanan atau lebih mengajukan penawaran

yang sama, maka panitia menetapkan atau memilih rekanan

menurut pertimbangan memiliki kecakapan atau

kemampuan yang lebih besar.

8) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam RKS akan diatur

lebih lamjut dalam penjelasan pelelangan maupun dalam

perjanjian (kontrak).

d. Tata cara evaluasi

Evaluasi hasil pelelangan dilakukan dengan menggunakan

sistem nilai dan dilakukan oleh Panitia, dengan cara sebagai

berikut :

1) Panitia melakukan evaluasi administrasi sesuai dengan

syarat- syarat yang telah ditentukan dalam Dokumen

51

Lelang terhadap seluruh surat penawaran yang masuk

dan dinyatakan lengkap secara kuantitatif dalam

pembukaan sampul penawaran.

2) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap semua

penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi yang

telah ditentukan dalam dokumen pemeliharaan penyedia

jasa. Unsur teknis dari penilaian dengan proporsi : bobot 60

untuk teknis dan bobot 40 untuk harga. Nilai akhir

penawaran diperoleh dengan menjumlah nilai teknis dan

nilai harga.

3) Didalam penilaian harga, panitia akan melakukan koreksi

aritmatika terhadap harga yang ditawarkan oleh calon

penyedia jasa.

4) Berdasarkan penelitian, panitia menyusun urutan (ranking)

penawaran mulai dari nilai tertinggi sampai terendah.

5) Tiga penawaran dengan nilai tertinggi akan dilihat dan

dinilai kualifikasinya.

e. Kriteria Pemenang

Panitia Pengadaan jasa akan memenangkan calon penyedia jasa

yang penawarannya memenuhi syarat untuk dokumen

pemilihan penyedia jasa yang menawarkan harga penawaran

terendah dan sudah dievaluasi administrasi, teknis dan

kualifikasinya yang kesemuanya memenuhi syarat.

f. Penetapan Pemenang

1) Panitia pengadaan jasa membuat dan menyampaikan

laporan yang disertai usulan calon pemenang kepada

pejabat pembuat komitmen atau pejabat yang berwenang

mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang lelang

melalui pejabat pembuat kmitmen.

52

2) Apabila Pejabat pembuat komitmen tidak sependapat

dengan usulan panitia, maka pejabat pembuat komitmen

membahas hal tersebut dengan panitia pengadaan jasa.

3) Setelah adanya kesepakatan antara pejabat pembuat

komitmen maka pejabat pembuat komitmen dapat

mengambil keputusan sebagai berikut :

- Menyetujui usulan panitia pengadan.

- Menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk

melakukan evaluasi ulang atau lelang ulang atau

menetapkan pemenang lelang.

4) Pejabat pembuat komitmen akan mengeluarkan Surat

Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) kepada pemenang, dan

akan membuat ikatan perjanjian kontrak.

5) Setelah pemenang menyediakan Surat Jaminan Pelaksanaan

sebesar 5 % dari harga kontrak, panitia akan

memberitahukan calon penyedia jasa lainnya bahwa

penawaran mereka tidak menjadi pemenang dan

mengembalikan Surat Jaminan Penawaran.

f. Surat Penetapan Penyedia Jasa (SPPJ)

1) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan penetapan

pemenang.

2) Keputusan Pejabat yang berwenang mengambil Keputusan

Penetapan Pemenang Pelelangan diumumkan oleh Panitia

kepada para peserta, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja

setelah diterimanya keputusan tersebut.

3) Kepada peserta yang berkeberatan atas Penetapan

Pelelangan, diberi kesempatan untuk mengajukan

sanggahan tertulis kepada Pejabat yang berwenang

menetapkan pemenang lelang selambat-lambatnya dalam

53

waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Pengumuman pemenang

lelang.

4) Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap pelaksanaan

prosedur pelelangan, jawaban sanggahan pelelangan

diberikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7

(tujuh) hari kerja setelah diterimanya sanggahan tersebut.

5) Untuk dapat memulai pekerjaan, Rekanan pemenang akan

diterimanya sanggahan tersebut.

6) Surat Keputusan Penetapan Penyedia Jasa (SKPPJ) harus

dikeluarkan oleh pimpinan selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari setelah pengumuman pemenang.

g. Surat Keputusan Penetapan Penyedia Jasa (SKPPJ)

1) Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Jasa dapat

dilakukan setelah ternyata tidak ada sanggahan atau

penolakan atas sanggahan.

2) Berdasar ketentuan penetapan pelelangan, maka pimpinan

menunjuk Pemenang pelelangan.

3) Peserta yang menang wajib menerima penunjukan tersebut,

dan apabila mengundurkan diri hanya dapat dilakukan

dengan alasan yang dapat diterima oleh pimpinan. Bila

alasan tidak dapat diterima dan masa penawaran yang

bersangkutan dicairkan dan disetor ke kas negara juga

dikenakan sebagai berupa larangan ke kas negara juga

dikenakan sangai berupa larangan larangan pengadaan

barang/jasa instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun.

4) Dalam hal pemenang pertama pelelangan mengundurkan

diri, maka pemenang urutan kedua ditunjuk untuk

melaksanakan pekerjaan tersebut, bila harga penawaran

tidak melebihi pagu dana yang tersedia.

5) Apabila pemenang urutan kedua juga mengundurkan diri

maka calon urutan ketiga dapat ditunjuk sebagai pelaksana

54

bila harga penawaran tidak melebihi pagu dana yang

teredia.

6) Surat Keputusan Penunjukan Pemenang harus dibuat

selambat-lambatnya 5 (hari) kerja setelah pengumuman

penetapan pemenang surat penunjuk tersebut segera

disampaikan kepada pemenang.

7) Penunjukan hanya berlaku satu kali, yaitu untuk

melaksanakan pemborongan atau pembelian yang telah

dilelangkan. Untuk melaksanakan pemborongan atau

pembelian yang tidak termasuk dalam syarat-syarat atau

tujuan pelelangan semula, walaupun untuk

pemborongan/pembelian yang sejenis atau serupa, harus

diadkan pelelangan sendiri.

8) Surat Keputusan tersebut berikut Keputusan Penetapan

Pemenang Beruta Acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara

Pembukaan Surat Penawaran Harga dan Berita Acara

Penjelasan, serta dokumen lannya merupakan dasar dari

Perjanjian Pemborongan/Pembelian yang akan diadakan.

h. Syarat-syarat pembayaran

Pembayaran atas transaksi jual-beli dilakukan melalui Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Surakarta.

Tabel 4.2 Jadwal Pengadaan Jasa Asuransi Kesehatan

No Uraian Kegiatan Tanggal Hari Tempat 1 Pengumuman

( Koran dan Papan Pengumuman Resmi )

25/05/09 Senin Harian Wawasan & Papan Pengumuman Resmi Pemerintah Kota Surakarta

2 Pendaftaran&Pengambilan dokumen lelang

26 Mei - 8 Juni 09

Selasa - Senin

Sekretariat DPRD Kota Surakarta

55

Sumber : Dokumen Pengadaan Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Pada rapat Penjelasan (Aanwijzing) 3 (tiga) calon peserta

lelang yang telah mengambil dokumen lelang dan menghadiri rapat

penjelasan ini. Dalam rapat ini panitia memberikan penjelasan

terperinci mengenai aspek-aspek dari pelelangan ini, serta menjawab

segala pertanyaan dari para calon peserta lelang. Hasil dari

penjelasan panitia serta kesempatan tanya-jawab yang yang telah

diberikan kepada calon peserta dapat menerima syarat-syarat dari

Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelelangan tersebut diatas.

3 Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

04/06/09 Kamis Sekretariat DPRD Kota Surakarta

4 Pemasukan& Pembukaan Penawaran

09/06/09 Selasa Sekretariat DPRD Kota Surakarta

5 Evaluasi Penawaran dan Penilaian Kualifikasi

9-11/06/09 Selasa -Kamis

Sekretariat DPRD Kota Surakarta

6 Usulan Calon Pemenang

12/06/09 Jum’at Sekretariat DPRD Kota Surakarta

7 Surat Keputusan Penetapan Calon Pemenang

15/06/09 Senin Sekretariat DPRD Kota Surakarta

8 Pengumuman Pemenang

16/06/09 Selasa Sekretariat DPRD Kota Surakarta

9 Masa Sanggah 17-23/06/09 Selasa - Rabu

Sekretariat DPRD Kota Surakarta

10 Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Jasa Asuransi

24/06/09 Rabu Sekretariat DPRD Kota Surakarta

11 Penandatanganan Kontrak

29/06/09 Senin Sekretariat DPRD Kota Surakarta

12 Surat Perintah Melaksanakan Kerja ( SPMK )

30/06/09 Selasa Sekretariat DPRD Kota Surakarta

56

Setelah melalui berbagai tahapan yang tercantum pada jadwal

jasa asuransi kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota

Surakarta, dan berdasarkan Surat dari Kepala Sekretariat DPRD

telah menetapkan pemenang lelang Rekanan tersebut diatas :

1. SEBAGAI PEMENANG I

Nama Perusahaan : PT. ASURANSI UMUM BUMIDA 1067

Alamat : Jl. Letjen Suprapto No. 15 Sumber, Solo

2. SEBAGAI PEMENANG II ( CADANGAN I )

Nama Perusahaan : PT. AJ. BUMI ASIH JAYA

Alamat : Jl. Gajah Mada 132 D, Solo

3. SEBAGAI PEMENANG III ( CADANGAN II )

Nama Perusahaan : PT. ASURANSI SYARIAH

Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 610 A, Solo

Setelah ditetapkannya pemenang lelang, maka pemenang I

menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dengan melaksanakan proyek

pengadan jasa asuransi kesehatan pada Sekretariat DPRD Kota

Surakarta dan wajib memenuhi sesuai perjanjian kontrak yang telah

ditetapkan oleh kedua belah pihak yang sebelumnya telah disepakati.

Sebenarnya persyaratan penunjukan langsung dan lelang

hampir sama, hanya pada lelang lebih rumit dan menghabiskan

banyak waktu dikarenakan harus ada kurang lebih 3 (tiga) peserta,

sedangkan penunjukan langsung hanya menunjuk satu peserta saja

yang dipercaya atau yang sudah lama bekerja sama dengan

Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

Jadi dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa ini, pihak

Sekretariat DPRD Kota Surakarta telah melaksanakan sistem

pengadaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah,

yaitu dengan mengacu Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003

tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi

Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2006 tentang perubahan

57

keempat atas Kepres No. 80 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar dalam pelaksanaan

pengadaan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang

mengakibatkan kerugian bagi instansi pada khususnya dan negara

pada umumnya. Ini dapat dilihat melalui jadwal yang dibuat panitia

pengadaan telah dilaksanakan dengan baik.

58

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, salah satu metodeyang digunakan

penulis adalah interview atau wawancara, yaitu pengumpulan data dengan

mengadakan komunikasi langsung dengan pihak yang diwawancarai, dalam

hal ini adalah karyawan Sekretariat DPRD Kota Surakarta dan sekaligus

sebagai panitia pengadaan barang/jasa. Dari hasil tersebut, penulis

menemukan beberapa hal penting yaitu :

1. Pada dasarnya Sekretariat DPRD Kota Surakarta sebagai instansi

pemerintah, oleh karena itu prosedur pengadaan diatur oleh pemerintah

melalui Keputusan Presiden dan Pihak Sekretariat DPRD telah

melaksanakan proyek tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

2. Sekarang ini prosedur pengadaan barang barang atau jasa instansi

pemerintah diatur dengan Kepres No. 8 Tahun 2006 yaitu tentang

pedoman pelaksanaan barang atau jasa pemerintah.

3. Pada setiap pengadaan barang atau jasa tidak dapat langsung direalisasikan

karena harus melalui rapat kerja instansi dan diajukan kepada Pemerintah

sesuai anggaran yang tersedia. Sehingga diperlukan perencanaan yang

matang dalam setiap kegiatannya.

B. SARAN-SARAN

Setelah melaksanakan pengadaan dan mempelajari pengadaan

barang atau jasa, maka penulis memberikan saran-saran agar dapat memberi

manfaat. Saran-saran tersebut adalah :

1. Diperlukan perencanaan yang matang dalam setiap pengadaan, karena

pengadaan yang menggunakan system lelang sangatlah rumit

dibandingkan dengan system penunjukan langsung dan pemilihan

langsung.

57

59

2. Dalam setiap pengadaan barang atau jasa sebagian atau seluruhnya

dibiayai oleh pemerintah melalui APBN ataupun APBD, sehingga harus

dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil dan

akuntabel.

60

DAFTAR PUSTAKA

B. N. Marbun. 2003. Kamus Manajemen. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sukadanto. 2001. Manajemen Materiil. Lembaga Administrasi Negara

H. B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Moekijat. 1990. Kamus Manajemen. Bandung: Mandar Maju.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jakarta: Balai Pustaka.

Terry, George R. 1986. Asas-Asas Manajemen. Bandung: Alumni.

Ichram. Mukmin, Mohammad. 1992. Pengadaan Barang dan Jasa: Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran

Surakhmad, Winarno. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito

Sumber Lain:

· Kepres No. 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan

Jasa

· Kepres No. 17 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara

· Kepres No. 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang atau Jasa Pemerintah

61