pmk- 44 /pmk.03/2020 insentif pajak untuk wajib …

INSENTIF PAJAK UNTUK

WAJIB PAJAK TERDAMPAK

PANDEMI COVID-19

PMK- 44 /PMK.03/2020

LATAR BELAKANG

Diperlukan penyelamatan,

diperlukan stimulus ekonomi,

yang menyentuh sektor-sektor

yang paling terdampak.

Sektor riil ini menyerap banyak

tenaga kerja dan kita harapkan

mereka mampu bertahan dan

tidak melakukan PHK.

“

• INSENTIF PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19

PMK- 44 /PMK.03/2020

PMK- 28 /PMK.03/2020

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK CORONAVIRUS DISEASE 2019

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASAYANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019

PER-06/PJ/2020TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNANTAHUN PAJAK 2019 SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI CORONA VIRUSDISEASE 2019

PP 29 TAHUN 2020FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANANCORONA VIRUS DISEASE 2019

UU 2 TAHUN 2020

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUKPENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAUDALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKANPEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN

PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19

Bentuk Insentif Sektor Terkait (PMK-23) Sektor Terkait (PMK-44) Dampak

1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) • Sektor manufaktur tertentu

(440 KLU)

• WP KITE

• Sektor tertentu (1.062

KLU)

• WP KITE

• WP Kawasan Berikat

Memberikan tambahan

penghasilan bagi para

pekerja di sektor industri

pengolahan untuk

mempertahankan daya

beli.

2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Belum diberikan insentif WP yang memiliki

peredaran bruto

tertentu & dikenai PPh

Final berdasarkan PP

Nomor 23 Tahun 2018

Stimulus bagi sector

UMKM dimaksud untuk

tetap mempertahankan

usahanya.

3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor • Sektor manufaktur tertentu

(102 KLU)

• WP KITE

• Sektor tertentu (431

KLU)

• WP KITE


Stimulus bagi industri

dimaksud untuk tetap

mempertahankan laju

impornya.

4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% • Sektor manufaktur tertentu

(102 KLU)

• WP KITE


KLU)

• WP KITE


Stabilitas ekonomi dalam

negeri dapat terjaga dan

diharapkan ekspor dapat

meningkat.

5. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah

bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi

paling banyak 5 miliar rupiah

• Sektor manufaktur tertentu

(102 KLU)

• WP KITE


KLU)

• WP KITE


Dengan adanya

percepatan restitusi, WP

dapat lebih optimal dalam

manajemen kas.

INSENTIF PAJAK

PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)untuk pekerja dengan penghasilan bruto

tidak lebih dari 200 juta rupiah

21PPh PASAL

Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

a. menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang: memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu

sebagaimana Lampiran A PMK;

telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor

Tujuan Ekspor); atau

telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat

(Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan

Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)

b. memiliki NPWP

c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh

Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang

disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah

PENERIMA INSENTIF

*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan pemberi kerja dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018

atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018/Instansi Pemerintah

21PPh PASAL

PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh

pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan

kepada Pegawai

dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal

penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan

telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya

berdasarkan ketentuan perpajakan

PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak Masa Pajak

pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak

September 2020

khusus untuk Masa Pajak April, 2020

pemberitahuan dapat disampaikan paling lambat

tanggal 20 Mei 2020

PEMBERIAN INSENTIF

21PPh PASAL

Pemberi kerja menyampaikan

pemberitahuan kepada Kepala KPP

terdaftar melalui saluran tertentu

pada laman www.pajak.go.id

Insentif berlaku sejak Masa Pajak

pemberitahuan sampai dengan

Masa Pajak September 2020

Melampirkan Keputusan Menkeu

mengenai penetapan Perusahaan

yang mendapat fasilitas KITE (khusus

WP KITE)


mengenai izin terkait Kawasan

berikat (khusus WP Kawasan Berikat)

PEMANFAATAN INSENTIF

Jika pemberi kerja tidak memenuhi kriteria,

Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan

tidak berhak memanfaatkan insentif PPh

Pasal 21 DTP

TAMPILAN PADA DJPONLINE (NOTIFIKASI PERMOHONAN DITERIMA)

21PPh PASAL

Simulasi jika ada pegawai Resign :

PENGISIAN SSP DTP di e SPT PPh 21

21PPh PASAL

Pemberi kerja harus menyampaikan

Laporan Realisasi PPh Pasal 21

DTP melalui saluran tertentu pada

laman www.pajak.go.id

Atas PPh Pasal 21 DTP harus

dibuatkan SSP/cetakan kode

billing yang dibubuhi cap/tulisan*

oleh pemberi kerja, dan dilampirkan

pada Laporan

Laporan dan lampirannya

disampaikan paling lambat tanggal

20 Bulan berikutnya setelah Masa

Pajak berakhir

Kewajiban pemberi kerja

yang memanfaatkan insentif

PPh Pasal 21 DTP

*) “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020”

u/ e-SPT, diganti perekaman kode NTPN

(9999999999999999) & jumlah Rupiah sebesar nilai

PPh Pasal 21 DTP

21PPh PASAL

PENYAMPAIAN KEMBALI PEMBERITAHUAN

MEMANFAATKAN INSENTIF PPH PASAL 21 DTP

Dalam hal Pemberi Kerja mendapatkan surat pemberitahuan

tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP

sehubungan dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai

Perusahaan KITE, izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin

Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB:

• Pemberi Kerja dapat menyampaikan kembali

pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal

21 DTP, sepanjang memenuhi:

ketentuan terkait kode KLU sebagaimana ditetapkan

dalam Lampiran huruf A PMK-44/PMK.03/2020; atau

telah mendapatkan KMK mengenai penetapan

sebagai Perusahaan KITE, izin Penyelenggara

Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat,

atau izin PDKB.

21PPh PASAL

PENGAWASAN PELAKSANAAN

PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK

Dalam hal ditemukan bukti bahwa Pemberi Kerja tidak berhak

memanfaatkan insentif pajak, namun telah memanfaatkannya, maka:

diterbitkan surat himbauan atau SP2DK agar Pemberi Kerja

melakukan pembetulan dan menyetorkan kembali PPh Pasal 21;

diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila Pemberi Kerja tidak

melakukan pembetulan dan/atau membayar pajak terutang;

STP diterbitkan dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran kode

KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 melalui pemeriksaan

tujuan lain atau pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan.

INSENTIF PAJAK

PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH

Wajib Pajak yang:

a. memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final

berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

b. memiliki Surat Keterangan berdasarkan

PMK-44/PMK.03/2020*

c. menyampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung

Pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya

Masa Pajak

PENERIMA INSENTIF

PPh FINAL

TAHUN 2018

PP23

*) Surat Keterangan harus sudah dimiliki WP paling

lambat sebelum penyampaian Laporan Realisasi

Wajib Pajak mengajukan

permohonan Surat Keterangan

untuk dapat memanfaatkan

insentif PPh final ditanggung

Pemerintah, kepada Dirjen Pajak

melalui saluran tertentu pada laman

www.pajak.go.id

Permohonan juga diajukan oleh

WP yang telah memiliki Surat

Keterangan sebelum PMK 44

Tahun 2020 ini berlaku

Setelah jangka waktu pemberian

insentif, Surat Keterangan diatas

tetap berlaku untuk Pelaksanaan

PP 23/2018

PENGAJUAN PERMOHONAN

Jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria, DJP

tidak menerbitkan Surat Keterangan dimaksud

PPh FINAL

TAHUN 2018

PP23

Saat WP bertransaksi dengan Pemotong/Pemungut pajak, dalam

hal Surat Keterangan terkonfirmasi*, Pemotong/Pemungut pajak

tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh pada saat

pembayaran.

Atas PPh Final ditanggung Pemerintah tersebut

Pemotong/Pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode

billing yang dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG

PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020”

Surat Keterangan juga berfungsi sebagai Surat Keterangan

Bebas untuk transaksi impor atau pembelian barang yang

dilakukan oleh WP PP 23 Tahun 2018

Atas penghasilan dari usaha selain transaksi dengan pemotong

atau pemungut PPh, WP yang memanfaatkan insentif tidak

menyetorkan PPh final 0,5%

PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April

2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020

PEMBERIAN INSENTIF

PPh FINAL

TAHUN 2018

PP23

*) melalui saluran konfirmasi di www.pajak.go.id

WP dimaksud harus mengunduh file Laporan

realisasi pada laman www.pajak.go.id

WP mengisi dengan lengkap dan benar

Laporan realisasi PPh final ditanggung

Pemerintah meliputi PPh terutang atas

penghasilan yang diterima/diperoleh WP

termasuk dari transaksi dengan

Pemotong/Pemungut

dilampiri dengan SSP/cetakan kode billing

yang dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL

DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR

44 /PMK.03/2020” (jika ada transaksi dengan

Pemotong/Pemungut Pajak)

WP yang berstatus Pusat mengunggah Laporan

dan lampirannya melalui laman www.pajak.go.id

paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya

setelah Masa Pajak berakhir

Kewajiban Wajib Pajak yang

memanfaatkan insentif PPh

final ditanggung Pemerintah

PPh FINAL

TAHUN 2018

PP23

KETENTUAN MENGENAI PERMOHONAN

SURAT KETERANGAN PPH FINAL DTPPPh FINAL

TAHUN 2018

PP23

KELEBIHAN PEMBAYARAN KARENA

PEMANFAATAN INSENTIF PPH FINAL DTP

Dalam hal WP memenuhi kriteria PP 23 Tahun 2018 namun tidak dapat mengajukan

permohonan Surat Keterangan secara online karena kesalahan validasi sistem:

WP menghubungi KPP terdaftar untuk dibuatkan laporan melalui Lasis Online

Laporan diselesaikan paling lama 2 hari kerja

WP dapat mengajukan kembali permohonan Surat Keterangan

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran PPh final PP 23 2018 yang telah dipotong atau

dipungut karena WP memanfaatkan insentif PPh final DTP:

a. WP mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang; atau

b. Pemotong/Pemungut mengajukan Pemindahbukuan di KPP tempat pembayaran

diadministrasikan ke pembayaran pajak WP PP 23

Jika terdapat WP mengajukan permohonan Surat Keterangan melalui KPP sebelum

PMK 44 Tahun 2020 berlaku namun belum diterbitkan keputusan, KPP

menginformasikan kepada WP untuk melakukan permohonan ulang melalui laman

www.pajak.go.id

PENGAWASAN ATAS PEMANFAATAN

INSENTIF PPH FINAL DTP

PPh FINAL

TAHUN 2018

PP23 Bila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Surat Keterangan dan/atau di

kemudian hari ada data/keterangan bahwa WP tidak memenuhi kriteria

PP 23 Tahun 2018:

Kepala KPP melakukan pembatalan/pencabutan Surat Keterangan

sesuai PER-09/PJ/2019; dan

WP melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum PPh

sejak saat tidak terpenuhinya kriteria PP 23 Tahun 2018

Bila WP telah memperoleh Surat Keterangan dan memanfaatkan insentif,

namun tidak menyampaikan Laporan realisasi:

WP tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP; dan

Wajib menyetorkan PPh final sesuai PP 23 Tahun 2018 atau wajib

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum PPh

Kepala KPP berwenang melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan,

dan/atau pengujian kepatuhan WP

PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPORselama 6 bulan

INSENTIF PAJAK

Wajib Pajak yang:

a. memenuhi kriteria:

memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)*

tertentu sebagaimana Lampiran I PMK;

telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan

Impor Tujuan Ekspor); atau


(Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di

Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan

Berikat)

b. mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)

PENERIMA INSENTIF

PPh PASAL

IMPOR22

*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018

atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018

Diajukan melalui saluran tertentu pada

laman www.pajak.go.id

melampirkan Keputusan Menkeu

mengenai penetapan Perusahaan yang

mendapat fasilitas KITE (khusus WP KITE)


mengenai izin terkait Kawasan berikat (khusus WP Kawasan Berikat)

Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB

terbit sampai dengan 30 September 2020

PENGAJUAN SKB PPh PASAL

IMPOR22

SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor

apabila WP memenuhi kriteria

Surat Penolakan

apabila WP tidak memenuhi kriteria

Kepala KPPmenerbitkan:

TAMPILAN PDF SKB (PERMOHONAN DITERIMA)

Wajib Pajak harus menyampaikan

Laporan Realisasi Pembebasan

PPh Pasal 22 Impor setiap 3 bulan

melalui saluran tertentu pada laman

www.pajak.go.id

Laporan disampaikan paling lambat

tanggal:

a. 20 Juli 2020(Masa Pajak April-Juni 2020)

b. 20 Oktober 2020(Masa Pajak Juli-September 2020)


mendapatkan pembebasan

PPh Pasal 22 Impor

PPh PASAL

IMPOR22

PENYAMPAIAN KEMBALI PERMOHONAN

SKB PPH PASAL 22 IMPOR

Dalam hal Wajib Pajak mendapatkan surat pemberitahuan

tidak berhak memanfaatkan insentif Pembebasan PPh Pasal 22

Impor sehubungan dengan tidak terpenuhinya persyaratan

sebagai Perusahaan KITE, izin Penyelenggara Kawasan Berikat,

izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB:

• Wajib Pajak dapat menyampaikan kembali permohonan

SKB PPh Pasal 22 Impor, sepanjang memenuhi:


dalam Lampiran huruf I PMK-44/PMK.03/2020; atau

telah mendapatkan KMK mengenai penetapan sebagai

Perusahaan KITE, izin Penyelenggara Kawasan Berikat,

izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

PPh PASAL

IMPOR22



Dalam hal ditemukan bukti bahwa Wajib Pajak tidak berhak


diterbitkan surat himbauan atau SP2DK agar Wajib Pajak

melakukan pembayaran PPh Pasal 22 impor;

diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila Wajib Pajak tidak






PPh PASAL

IMPOR22

INSENTIF PAJAK

PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25sebesar 30%

Wajib Pajak yang:

a. memenuhi kriteria:

memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)*

tertentu sebagaimana Lampiran N PMK;

telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan

Impor Tujuan Ekspor); atau


(Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di

Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan

Berikat)

b. menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30%

dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang

PENERIMA INSENTIF

*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018

atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018

25PPh PASAL

Wajib Pajak menyampaikan

pemberitahuan kepada Kepala

KPP terdaftar melalui saluran

tertentu pada laman

www.pajak.go.id

Pengurangan berlaku sejak

Masa Pajak pemberitahuan

sampai dengan Masa Pajak

September 2020

khusus untuk Masa Pajak April,

2020 pemberitahuan dapat

disampaikan paling lambat

tanggal 15 Mei 2020

PEMBERITAHUAN PENGURANGAN

Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria,

Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan

tidak berhak mendapatkan pengurangan

besarnya angsuran PPh Pasal 25

25PPh PASAL

Wajib Pajak harus menyampaikan

Laporan Realisasi Pengurangan

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

setiap 3 bulan melalui saluran

tertentu pada laman

www.pajak.go.id

Laporan disampaikan paling lambat

tanggal:

a. 20 Juli 2020(Masa Pajak April-Juni 2020)

b. 20 Oktober 2020(Masa Pajak Juli-September 2020)


memanfaatkan pengurangan

besarnya angsuran PPh Pasal 25 25PPh PASAL

PENYAMPAIAN KEMBALI PEMBERITAHUAN

PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPH PASAL 25

Dalam hal Wajib Pajak mendapatkan surat pemberitahuan

tidak berhak memanfaatkan insentif pengurangan besarnya

angsuran PPh Pasal 25 sehubungan dengan tidak terpenuhinya

persyaratan sebagai Perusahaan KITE, izin Penyelenggara

Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin

PDKB:

• Wajib Pajak dapat menyampaikan kembali

pemberitahuan, sepanjang memenuhi:


dalam Lampiran huruf N PMK-44/PMK.03/2020; atau

telah mendapatkan KMK mengenai penetapan sebagai

Perusahaan KITE, izin Penyelenggara Kawasan Berikat,

izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

25PPh PASAL



Dalam hal ditemukan bukti bahwa Wajib Pajak tidak berhak


diterbitkan surat himbauan atau SP2DK agar Wajib Pajak

melakukan pembayaran PPh Pasal 25;

diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila Wajib Pajak tidak






25PPh PASAL

INSENTIF PAJAK

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PPNsebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT

Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah

Wajib Pajak yang:

a. memenuhi kriteria: memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu (WP

pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran I PMK;

telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor

Tujuan Ekspor)*; atau


(Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan

Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)*

DAN

b. menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusi

dengan jumlah LB paling banyak 5 Miliar rupiah

PENERIMA INSENTIFPPN

*) Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan KITE/izin terkait Kawasan Berikat

dilampirkan pada SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dan menyampaikan

SPT Masa PPN LB dapat diberikan pengembalian

pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai

PKP berisiko rendah

SPT Masa PPN (termasuk pembetulan SPT Masa PPN)

yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi

Masa Pajak sejak berlakunya PMK ini, sampai

dengan Masa Pajak September 2020, dan

disampaikan paling lama 31 Oktober 2020

PEMBERIAN INSENTIF

PPN

PKP BERISIKO RENDAH

PPNDiberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan

kriteria tertentu, meliputi:

PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan

permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;

Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan

secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan

PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran I

PMK ini, fasilitas KITE, atau izin terkait Kawasan

Berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB

restitusi.

Tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu

seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa

Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan

penyerahan yang tidak dipungut PPN.

Tata cara dilakukan sesuai dengan PMK mengenai tata cara

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;

kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu

25PPh PASAL

22impor

PPh PASAL

21PPh PASAL

KETENTUAN KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) SEBAGAI

DASAR PENENTUAN PEMBERI KERJA/WAJIB PAJAK YANG BERHAK

MEMANFAATKAN INSENTIF PAJAK

WP yang terdaftar di tahun 2018 dan sebelumnya

WP yang terdaftar setelah tahun 2018

kode KLU yang digunakan adalah sebagaimana yang tercantum

dan telah dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun

Pajak 2018 (normal atau pembetulan)

kode KLU yang digunakan adalah sebagaimana yang tercantum

dalam Masterfile Wajib Pajak

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian kode KLU

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan kode KLU melalui

penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 (normal atau

pembetulan) sepanjang belum dilakukan pemeriksaan

dalam hal SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 sudah atau sedang

dilakukan pemeriksaan, WP dapat melakukan permohonan

perubahan data untuk mengubah kode KLU Masterfile Wajib Pajak

Insentif berdasarkan PMK-23/PMK.03/2020

tetap dapat dimanfaatkan,

sehingga tidak perlu menyampaikan

kembali pemberitahuan/permohonan

berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020

KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP

Sedangkan untuk penyampaian laporan

realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21

DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor,

dan/atau pengurangan besarnya angsuran

PPh Pasal 25 dilakukan berdasarkan

PMK-44/PMK.03/2020

RESUME FASILITAS PMK-44/2020

INSENTIF PAJAK

CARA MENGAKSES SALURAN TERTENTUPADA LAMAN www.pajak.go.id

1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan

klik tombol Login di pojok kanan atas,

lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan

kode keamanan (CAPTCHA)

2. Pilih tab Layanan dan klik pada icon

KSWP

3. Scroll ke bawah dan pada bagian

Profil Pemenuhan Kewajiban Saya,

lalu pilih jenis insentif yang ingin

dimanfaatkan

pmk- 44 /pmk.03/2020 insentif pajak untuk wajib …

Documents