INSENTIF PAJAK UNTUK
WAJIB PAJAK TERDAMPAK
PANDEMI COVID-19
PMK- 44 /PMK.03/2020
LATAR BELAKANG
Diperlukan penyelamatan,
diperlukan stimulus ekonomi,
yang menyentuh sektor-sektor
yang paling terdampak.
Sektor riil ini menyerap banyak
tenaga kerja dan kita harapkan
mereka mampu bertahan dan
tidak melakukan PHK.
“
• INSENTIF PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19
PMK- 44 /PMK.03/2020
PMK- 28 /PMK.03/2020
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK CORONAVIRUS DISEASE 2019
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASAYANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019
PER-06/PJ/2020TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNANTAHUN PAJAK 2019 SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI CORONA VIRUSDISEASE 2019
PP 29 TAHUN 2020FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANANCORONA VIRUS DISEASE 2019
UU 2 TAHUN 2020
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUKPENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAUDALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKANPEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19
Bentuk Insentif Sektor Terkait (PMK-23) Sektor Terkait (PMK-44) Dampak
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) • Sektor manufaktur tertentu
(440 KLU)
• WP KITE
• Sektor tertentu (1.062
KLU)
• WP KITE
• WP Kawasan Berikat
Memberikan tambahan
penghasilan bagi para
pekerja di sektor industri
pengolahan untuk
mempertahankan daya
beli.
2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Belum diberikan insentif WP yang memiliki
peredaran bruto
tertentu & dikenai PPh
Final berdasarkan PP
Nomor 23 Tahun 2018
Stimulus bagi sector
UMKM dimaksud untuk
tetap mempertahankan
usahanya.
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor • Sektor manufaktur tertentu
(102 KLU)
• WP KITE
• Sektor tertentu (431
KLU)
• WP KITE
• WP Kawasan Berikat
Stimulus bagi industri
dimaksud untuk tetap
mempertahankan laju
impornya.
4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% • Sektor manufaktur tertentu
(102 KLU)
• WP KITE
• Sektor tertentu (846
KLU)
• WP KITE
• WP Kawasan Berikat
Stabilitas ekonomi dalam
negeri dapat terjaga dan
diharapkan ekspor dapat
meningkat.
5. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah
bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi
paling banyak 5 miliar rupiah
• Sektor manufaktur tertentu
(102 KLU)
• WP KITE
• Sektor tertentu (431
KLU)
• WP KITE
• WP Kawasan Berikat
Dengan adanya
percepatan restitusi, WP
dapat lebih optimal dalam
manajemen kas.
INSENTIF PAJAK
PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)untuk pekerja dengan penghasilan bruto
tidak lebih dari 200 juta rupiah
21PPh PASAL
Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:
a. menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang: memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu
sebagaimana Lampiran A PMK;
telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor); atau
telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat
(Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan
Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
b. memiliki NPWP
c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh
Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang
disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah
PENERIMA INSENTIF
*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan pemberi kerja dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018
atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018/Instansi Pemerintah
21PPh PASAL
PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh
pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan
kepada Pegawai
dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal
penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan
telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya
berdasarkan ketentuan perpajakan
PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak Masa Pajak
pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak
September 2020
khusus untuk Masa Pajak April, 2020
pemberitahuan dapat disampaikan paling lambat
tanggal 20 Mei 2020
PEMBERIAN INSENTIF
21PPh PASAL
Pemberi kerja menyampaikan
pemberitahuan kepada Kepala KPP
terdaftar melalui saluran tertentu
pada laman www.pajak.go.id
Insentif berlaku sejak Masa Pajak
pemberitahuan sampai dengan
Masa Pajak September 2020
Melampirkan Keputusan Menkeu
mengenai penetapan Perusahaan
yang mendapat fasilitas KITE (khusus
WP KITE)
Melampirkan Keputusan Menkeu
mengenai izin terkait Kawasan
berikat (khusus WP Kawasan Berikat)
PEMANFAATAN INSENTIF
Jika pemberi kerja tidak memenuhi kriteria,
Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan
tidak berhak memanfaatkan insentif PPh
Pasal 21 DTP
TAMPILAN PADA DJPONLINE (NOTIFIKASI PERMOHONAN DITERIMA)
21PPh PASAL
Simulasi jika ada pegawai Resign :
PENGISIAN SSP DTP di e SPT PPh 21
21PPh PASAL
Pemberi kerja harus menyampaikan
Laporan Realisasi PPh Pasal 21
DTP melalui saluran tertentu pada
laman www.pajak.go.id
Atas PPh Pasal 21 DTP harus
dibuatkan SSP/cetakan kode
billing yang dibubuhi cap/tulisan*
oleh pemberi kerja, dan dilampirkan
pada Laporan
Laporan dan lampirannya
disampaikan paling lambat tanggal
20 Bulan berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir
Kewajiban pemberi kerja
yang memanfaatkan insentif
PPh Pasal 21 DTP
*) “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020”
u/ e-SPT, diganti perekaman kode NTPN
(9999999999999999) & jumlah Rupiah sebesar nilai
PPh Pasal 21 DTP
21PPh PASAL
PENYAMPAIAN KEMBALI PEMBERITAHUAN
MEMANFAATKAN INSENTIF PPH PASAL 21 DTP
Dalam hal Pemberi Kerja mendapatkan surat pemberitahuan
tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP
sehubungan dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai
Perusahaan KITE, izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin
Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB:
• Pemberi Kerja dapat menyampaikan kembali
pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal
21 DTP, sepanjang memenuhi:
ketentuan terkait kode KLU sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran huruf A PMK-44/PMK.03/2020; atau
telah mendapatkan KMK mengenai penetapan
sebagai Perusahaan KITE, izin Penyelenggara
Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat,
atau izin PDKB.
21PPh PASAL
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK
Dalam hal ditemukan bukti bahwa Pemberi Kerja tidak berhak
memanfaatkan insentif pajak, namun telah memanfaatkannya, maka:
diterbitkan surat himbauan atau SP2DK agar Pemberi Kerja
melakukan pembetulan dan menyetorkan kembali PPh Pasal 21;
diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila Pemberi Kerja tidak
melakukan pembetulan dan/atau membayar pajak terutang;
STP diterbitkan dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran kode
KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 melalui pemeriksaan
tujuan lain atau pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan.
INSENTIF PAJAK
PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH
Wajib Pajak yang:
a. memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final
berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
b. memiliki Surat Keterangan berdasarkan
PMK-44/PMK.03/2020*
c. menyampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung
Pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya
Masa Pajak
PENERIMA INSENTIF
PPh FINAL
TAHUN 2018
PP23
*) Surat Keterangan harus sudah dimiliki WP paling
lambat sebelum penyampaian Laporan Realisasi
Wajib Pajak mengajukan
permohonan Surat Keterangan
untuk dapat memanfaatkan
insentif PPh final ditanggung
Pemerintah, kepada Dirjen Pajak
melalui saluran tertentu pada laman
www.pajak.go.id
Permohonan juga diajukan oleh
WP yang telah memiliki Surat
Keterangan sebelum PMK 44
Tahun 2020 ini berlaku
Setelah jangka waktu pemberian
insentif, Surat Keterangan diatas
tetap berlaku untuk Pelaksanaan
PP 23/2018
PENGAJUAN PERMOHONAN
Jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria, DJP
tidak menerbitkan Surat Keterangan dimaksud
PPh FINAL
TAHUN 2018
PP23
Saat WP bertransaksi dengan Pemotong/Pemungut pajak, dalam
hal Surat Keterangan terkonfirmasi*, Pemotong/Pemungut pajak
tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh pada saat
pembayaran.
Atas PPh Final ditanggung Pemerintah tersebut
Pemotong/Pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode
billing yang dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG
PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020”
Surat Keterangan juga berfungsi sebagai Surat Keterangan
Bebas untuk transaksi impor atau pembelian barang yang
dilakukan oleh WP PP 23 Tahun 2018
Atas penghasilan dari usaha selain transaksi dengan pemotong
atau pemungut PPh, WP yang memanfaatkan insentif tidak
menyetorkan PPh final 0,5%
PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April
2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020
PEMBERIAN INSENTIF
PPh FINAL
TAHUN 2018
PP23
*) melalui saluran konfirmasi di www.pajak.go.id
WP dimaksud harus mengunduh file Laporan
realisasi pada laman www.pajak.go.id
WP mengisi dengan lengkap dan benar
Laporan realisasi PPh final ditanggung
Pemerintah meliputi PPh terutang atas
penghasilan yang diterima/diperoleh WP
termasuk dari transaksi dengan
Pemotong/Pemungut
dilampiri dengan SSP/cetakan kode billing
yang dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL
DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR
44 /PMK.03/2020” (jika ada transaksi dengan
Pemotong/Pemungut Pajak)
WP yang berstatus Pusat mengunggah Laporan
dan lampirannya melalui laman www.pajak.go.id
paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Kewajiban Wajib Pajak yang
memanfaatkan insentif PPh
final ditanggung Pemerintah
PPh FINAL
TAHUN 2018
PP23
KETENTUAN MENGENAI PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN PPH FINAL DTPPPh FINAL
TAHUN 2018
PP23
KELEBIHAN PEMBAYARAN KARENA
PEMANFAATAN INSENTIF PPH FINAL DTP
Dalam hal WP memenuhi kriteria PP 23 Tahun 2018 namun tidak dapat mengajukan
permohonan Surat Keterangan secara online karena kesalahan validasi sistem:
WP menghubungi KPP terdaftar untuk dibuatkan laporan melalui Lasis Online
Laporan diselesaikan paling lama 2 hari kerja
WP dapat mengajukan kembali permohonan Surat Keterangan
Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran PPh final PP 23 2018 yang telah dipotong atau
dipungut karena WP memanfaatkan insentif PPh final DTP:
a. WP mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
b. Pemotong/Pemungut mengajukan Pemindahbukuan di KPP tempat pembayaran
diadministrasikan ke pembayaran pajak WP PP 23
Jika terdapat WP mengajukan permohonan Surat Keterangan melalui KPP sebelum
PMK 44 Tahun 2020 berlaku namun belum diterbitkan keputusan, KPP
menginformasikan kepada WP untuk melakukan permohonan ulang melalui laman
www.pajak.go.id
PENGAWASAN ATAS PEMANFAATAN
INSENTIF PPH FINAL DTP
PPh FINAL
TAHUN 2018
PP23 Bila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Surat Keterangan dan/atau di
kemudian hari ada data/keterangan bahwa WP tidak memenuhi kriteria
PP 23 Tahun 2018:
Kepala KPP melakukan pembatalan/pencabutan Surat Keterangan
sesuai PER-09/PJ/2019; dan
WP melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum PPh
sejak saat tidak terpenuhinya kriteria PP 23 Tahun 2018
Bila WP telah memperoleh Surat Keterangan dan memanfaatkan insentif,
namun tidak menyampaikan Laporan realisasi:
WP tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP; dan
Wajib menyetorkan PPh final sesuai PP 23 Tahun 2018 atau wajib
melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum PPh
Kepala KPP berwenang melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan,
dan/atau pengujian kepatuhan WP
PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPORselama 6 bulan
INSENTIF PAJAK
Wajib Pajak yang:
a. memenuhi kriteria:
memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)*
tertentu sebagaimana Lampiran I PMK;
telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor); atau
telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat
(Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di
Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan
Berikat)
b. mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
PENERIMA INSENTIF
PPh PASAL
IMPOR22
*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018
atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018
Diajukan melalui saluran tertentu pada
laman www.pajak.go.id
melampirkan Keputusan Menkeu
mengenai penetapan Perusahaan yang
mendapat fasilitas KITE (khusus WP KITE)
Melampirkan Keputusan Menkeu
mengenai izin terkait Kawasan berikat (khusus WP Kawasan Berikat)
Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB
terbit sampai dengan 30 September 2020
PENGAJUAN SKB PPh PASAL
IMPOR22
SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
apabila WP memenuhi kriteria
Surat Penolakan
apabila WP tidak memenuhi kriteria
Kepala KPPmenerbitkan:
TAMPILAN PDF SKB (PERMOHONAN DITERIMA)
Wajib Pajak harus menyampaikan
Laporan Realisasi Pembebasan
PPh Pasal 22 Impor setiap 3 bulan
melalui saluran tertentu pada laman
www.pajak.go.id
Laporan disampaikan paling lambat
tanggal:
a. 20 Juli 2020(Masa Pajak April-Juni 2020)
b. 20 Oktober 2020(Masa Pajak Juli-September 2020)
Kewajiban Wajib Pajak yang
mendapatkan pembebasan
PPh Pasal 22 Impor
PPh PASAL
IMPOR22
PENYAMPAIAN KEMBALI PERMOHONAN
SKB PPH PASAL 22 IMPOR
Dalam hal Wajib Pajak mendapatkan surat pemberitahuan
tidak berhak memanfaatkan insentif Pembebasan PPh Pasal 22
Impor sehubungan dengan tidak terpenuhinya persyaratan
sebagai Perusahaan KITE, izin Penyelenggara Kawasan Berikat,
izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB:
• Wajib Pajak dapat menyampaikan kembali permohonan
SKB PPh Pasal 22 Impor, sepanjang memenuhi:
ketentuan terkait kode KLU sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran huruf I PMK-44/PMK.03/2020; atau
telah mendapatkan KMK mengenai penetapan sebagai
Perusahaan KITE, izin Penyelenggara Kawasan Berikat,
izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.
PPh PASAL
IMPOR22
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK
Dalam hal ditemukan bukti bahwa Wajib Pajak tidak berhak
memanfaatkan insentif pajak, namun telah memanfaatkannya, maka:
diterbitkan surat himbauan atau SP2DK agar Wajib Pajak
melakukan pembayaran PPh Pasal 22 impor;
diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila Wajib Pajak tidak
melakukan pembetulan dan/atau membayar pajak terutang;
STP diterbitkan dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran kode
KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 melalui pemeriksaan
tujuan lain atau pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan.
PPh PASAL
IMPOR22
INSENTIF PAJAK
PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25sebesar 30%
Wajib Pajak yang:
a. memenuhi kriteria:
memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)*
tertentu sebagaimana Lampiran N PMK;
telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor); atau
telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat
(Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di
Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan
Berikat)
b. menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30%
dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang
PENERIMA INSENTIF
*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018
atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018
25PPh PASAL
Wajib Pajak menyampaikan
pemberitahuan kepada Kepala
KPP terdaftar melalui saluran
tertentu pada laman
www.pajak.go.id
Pengurangan berlaku sejak
Masa Pajak pemberitahuan
sampai dengan Masa Pajak
September 2020
khusus untuk Masa Pajak April,
2020 pemberitahuan dapat
disampaikan paling lambat
tanggal 15 Mei 2020
PEMBERITAHUAN PENGURANGAN
Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria,
Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan
tidak berhak mendapatkan pengurangan
besarnya angsuran PPh Pasal 25
25PPh PASAL
Wajib Pajak harus menyampaikan
Laporan Realisasi Pengurangan
Besarnya Angsuran PPh Pasal 25
setiap 3 bulan melalui saluran
tertentu pada laman
www.pajak.go.id
Laporan disampaikan paling lambat
tanggal:
a. 20 Juli 2020(Masa Pajak April-Juni 2020)
b. 20 Oktober 2020(Masa Pajak Juli-September 2020)
Kewajiban Wajib Pajak yang
memanfaatkan pengurangan
besarnya angsuran PPh Pasal 25 25PPh PASAL
PENYAMPAIAN KEMBALI PEMBERITAHUAN
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPH PASAL 25
Dalam hal Wajib Pajak mendapatkan surat pemberitahuan
tidak berhak memanfaatkan insentif pengurangan besarnya
angsuran PPh Pasal 25 sehubungan dengan tidak terpenuhinya
persyaratan sebagai Perusahaan KITE, izin Penyelenggara
Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin
PDKB:
• Wajib Pajak dapat menyampaikan kembali
pemberitahuan, sepanjang memenuhi:
ketentuan terkait kode KLU sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran huruf N PMK-44/PMK.03/2020; atau
telah mendapatkan KMK mengenai penetapan sebagai
Perusahaan KITE, izin Penyelenggara Kawasan Berikat,
izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.
25PPh PASAL
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK
Dalam hal ditemukan bukti bahwa Wajib Pajak tidak berhak
memanfaatkan insentif pajak, namun telah memanfaatkannya, maka:
diterbitkan surat himbauan atau SP2DK agar Wajib Pajak
melakukan pembayaran PPh Pasal 25;
diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila Wajib Pajak tidak
melakukan pembetulan dan/atau membayar pajak terutang;
STP diterbitkan dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran kode
KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 melalui pemeriksaan
tujuan lain atau pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan.
25PPh PASAL
INSENTIF PAJAK
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PPNsebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT
Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah
Wajib Pajak yang:
a. memenuhi kriteria: memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu (WP
pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran I PMK;
telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor)*; atau
telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat
(Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan
Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)*
DAN
b. menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusi
dengan jumlah LB paling banyak 5 Miliar rupiah
PENERIMA INSENTIFPPN
*) Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan KITE/izin terkait Kawasan Berikat
dilampirkan pada SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan
Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dan menyampaikan
SPT Masa PPN LB dapat diberikan pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai
PKP berisiko rendah
SPT Masa PPN (termasuk pembetulan SPT Masa PPN)
yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi
Masa Pajak sejak berlakunya PMK ini, sampai
dengan Masa Pajak September 2020, dan
disampaikan paling lama 31 Oktober 2020
PEMBERIAN INSENTIF
PPN
PKP BERISIKO RENDAH
PPNDiberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan
kriteria tertentu, meliputi:
PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan
permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan
secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran I
PMK ini, fasilitas KITE, atau izin terkait Kawasan
Berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB
restitusi.
Tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu
seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa
Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan
penyerahan yang tidak dipungut PPN.
Tata cara dilakukan sesuai dengan PMK mengenai tata cara
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu
25PPh PASAL
22impor
PPh PASAL
21PPh PASAL
KETENTUAN KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) SEBAGAI
DASAR PENENTUAN PEMBERI KERJA/WAJIB PAJAK YANG BERHAK
MEMANFAATKAN INSENTIF PAJAK
WP yang terdaftar di tahun 2018 dan sebelumnya
WP yang terdaftar setelah tahun 2018
kode KLU yang digunakan adalah sebagaimana yang tercantum
dan telah dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun
Pajak 2018 (normal atau pembetulan)
kode KLU yang digunakan adalah sebagaimana yang tercantum
dalam Masterfile Wajib Pajak
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian kode KLU
Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan kode KLU melalui
penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 (normal atau
pembetulan) sepanjang belum dilakukan pemeriksaan
dalam hal SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 sudah atau sedang
dilakukan pemeriksaan, WP dapat melakukan permohonan
perubahan data untuk mengubah kode KLU Masterfile Wajib Pajak
Insentif berdasarkan PMK-23/PMK.03/2020
tetap dapat dimanfaatkan,
sehingga tidak perlu menyampaikan
kembali pemberitahuan/permohonan
berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020
KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP
Sedangkan untuk penyampaian laporan
realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21
DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor,
dan/atau pengurangan besarnya angsuran
PPh Pasal 25 dilakukan berdasarkan
PMK-44/PMK.03/2020
RESUME FASILITAS PMK-44/2020
INSENTIF PAJAK
CARA MENGAKSES SALURAN TERTENTUPADA LAMAN www.pajak.go.id
1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan
klik tombol Login di pojok kanan atas,
lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan
kode keamanan (CAPTCHA)
2. Pilih tab Layanan dan klik pada icon
KSWP
3. Scroll ke bawah dan pada bagian
Profil Pemenuhan Kewajiban Saya,
lalu pilih jenis insentif yang ingin
dimanfaatkan