perencanaan dan penganggaran berbasis bukti untuk sektor kia
TRANSCRIPT
Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti untuk Sektor KIA sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu
dan Anak di Provinsi Papua
1Tiara Marthias, 1M. Faozi Kurniawan, 1Likke Prawidya Putri, 1Deni Harbianto, 2Deswanto Marbun, Robin Nandy2, 1Laksono Trisnantoro
1Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
2UNICEF Indonesia
Dipresentasikan di Kongres InaHEA 2, 8-10 April 2014
Latar Belakang• Tingginya AKI, AKB, dan AKABA di Indonesia
• Peran daerah: Perencanaan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, lintas kewenangan dan lintas kewilayahan pemerintah daerah
• Fakta: • Kapasitas perencanaan yang beragam antar daerah• Belum semua daerah memiliki perencanaan yang terintegrasi dalam satu bentuk koordinasi
di pemerintah• Pentingnya peran pemerintah daerah dalam perencanaan lintas sektoral di bidang kesehatan
dalam konteks desentralisasi
Latar Belakang
Kematian neonatal lebih buruk
Perlu perencanaan dan penganggaran yang lebih
terintegrasi di daerah (bottom-up) yang dipadu dengan top-
down
Fakta yang ditemui:Daerah cenderung tidak mempunyai ownership cukup dalam KIA
Operational research; 10 kabupaten di Papua, 2012-2015Observasi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti sektor KIA dinilai melalui:
(1) adanya peningkatan alokasi pembiayaan untuk program kesehatan ibu dan anak (2) adanya alokasi perencanaan dan penganggaran KIA lintas sektor secara terpadu
Sumber data untuk penilaian: dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kabupaten pada tahun 2011–2014
Konsep Perencanaan Berbasis BuktiMerupakan salah satu pendekatan lintas sektor yang sistematis untuk perencanaan kesehatan ibu dan anak di daerah: • Berbasis bukti (evidence-based): bukti di tingkat lokal serta scientific
evidence di tingkat global• Menggunakan analisis sumbatan (bottleneck) yang mempunyai indikator
kuantitatif dan kualitatif untuk supply dan demand-side• Memperkuat peran provinsi dan akademisi lokal (di lokasi intervensi)
sebagai fasilitator• Menempatkan Bappeda sebagai koordinator utama perencanaan daerah,
sehingga mampu untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan lembaga daerah (SKPD)
Operational research; 10 kabupaten di Papua, 2012-2015Observasi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti sektor KIA dinilai melalui:
(1) adanya peningkatan alokasi pembiayaan untuk program kesehatan ibu dan anak (2) adanya alokasi perencanaan dan penganggaran KIA lintas sektor secara terpadu
Sumber data untuk penilaian: dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kabupaten pada tahun 2011–2014
Konsep Perencanaan Berbasis Bukti
Operational research; 10 kabupaten di Papua, 2012-2015Observasi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti sektor KIA dinilai melalui:
(1) adanya peningkatan alokasi pembiayaan untuk program kesehatan ibu dan anak (2) adanya alokasi perencanaan dan penganggaran KIA lintas sektor secara terpadu
Sumber data untuk penilaian: dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kabupaten pada tahun 2011–2014
Konsep Perencanaan Berbasis Bukti
Bappeda
DinasKesehatanKabupaten+ Provinsi
Pemb. Wanita
RumahSakit
Daerah
DinasSosial
PuskesmasBPMK
Akademisi
BalaiPelatihan
DPRD
Hasil
Hasil Analisa Bottleneck (wilayah pegunungan)
Hasil Analisa Bottleneck (wilayah dataran rendah)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
[% Quality]: % deliveries assisted by a SBA with APNtraining in a facility
[% Continuity]: % deliveries assisted by a Skilled Birth Attendant in a facility
[% Utilisation]: % deliveries assisted by a Skilled Birth Attendant (VillageMidwife, midwife or physician)
[% Access]: % villages with access to health facility within acceptable distance
[% Staff]: % Availability of midwives in relation to need
[% Supplies]: % villages midwifes without interruption in stock of midwife kit forthe last 3 months
Linakes
Perubahan Jumlah Anggaran Kesehatan
$842
$2,119
$830 $1,040
$4,642
$1,365
$1,969
$3,938 $3,617
$3,140
$2,532 $2,239
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500
$4,000
$4,500
$5,000
Jayawijaya Boven Digoel Yapen
1st Round EBaP District MNCH Budget Trend (in millions)
2011 2012 2013 2014
Perubahan Proporsi Anggaran Kesehatan
IDR0
IDR5,000
IDR10,000
IDR15,000
IDR20,000
IDR25,000
2011 2013
Kepulauan Yapen Total DHO Budget(in million, IDR)
Total direct budget without infrastructures Infrastructure
Perubahan Jumlah Anggaran Kesehatan
1,1441,288
1,5501,800
1,4131,190
2,850
4,131
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Jaya pura Biak Supiori Paniai
2nd Round EBaP Districts MNCH Budget Trend(in millions)
2013 2014
Sumber Pembiayaan Lintas Sektor
DAU24%
DAK40%
Otsus7%
Lintas Sektor
29%
DAU9%
DAK60%
Otsus31% 20132
014
Sumber Pembiayaan Bidang KIA
DAU, 50,000,000 , 3%
DAK, 343,500,000 , 23%
Otsus, 1,102,022,222 ,
74%
Sumber Dana Kegiatan KIA Kepulauan Yapen, 2011
DAU, 485,000,000 , 16% DAK, 275,000,000
, 9%
Otsus, 2,317,847,490 ,
75%
Sumber Dana Kegiatan KIA Kepulauan Yapen, 2013
DAU
DAK
Otsus
Operational research; 10 kabupaten di Papua, 2012-2015Observasi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti sektor KIA dinilai melalui:
(1) adanya peningkatan alokasi pembiayaan untuk program kesehatan ibu dan anak (2) adanya alokasi perencanaan dan penganggaran KIA lintas sektor secara terpadu
Sumber data untuk penilaian: dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kabupaten pada tahun 2011–2014
PembahasanDengan kondisi supply-side yang serupa, hasil yang dicapai bervariasi antara 1 daerah dengan lainnya• Peran staf Bappeda dan Dinkes yang dominan sehingga dapat meng-
advokasi kepala daerah dan Tim Anggaran (TAPD)• Kapasitas fasilitator dari tingkat provinsi
• Komitmen kepala daerah• Kapasitas fiskal daerah• Situasi dan kondisi masyarakat dan geografis
Operational research; 10 kabupaten di Papua, 2012-2015Observasi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti sektor KIA dinilai melalui:
(1) adanya peningkatan alokasi pembiayaan untuk program kesehatan ibu dan anak (2) adanya alokasi perencanaan dan penganggaran KIA lintas sektor secara terpadu
Sumber data untuk penilaian: dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kabupaten pada tahun 2011–2014
Pembahasan (2)Koordinasi Perencanaan Daerah & Lintas Sektoral
1. Bappeda mampu menjadi leading sector perencanaan kesehatan di daerah2. Koordinasi antara Dinas Kesehatan & RSUD, serta SKPD non-kesehatan perlu
ditingkatkan Bappedaa dapat berperan sebagai mediator3. Dengan dukungan Bappeda, perencanaan yang berbasis bukti dan data daerah
dapat diadvokasi dengan baik ke Pemda dan DPRD melalui integrasi perencanaan4. Peningkatan Kapasitas Perencana di Daerah untuk mengakomodasi kebutuhan
daerah (Suplai, SDM, Akses, Utilisasi Pelayanan, Kontinuitas dan Kualitas Pelayanan)Konsultan teknis sebagai pendamping/fasilitator perencanaan daerah
1. Tim Perencanaan Berbasis Bukti Provinsi Papua terdiri dari akademisi lokal, Dinas Kesehatan dan Bappda Provinsi
2. Tim provinsi memiliki potensi sebagai konsultan teknis perencanaan level kabupaten/kota
3. Dukungan politis di daerah penting dalam keberlanjutan tim teknis untuk perencanaan daerah
Operational research; 10 kabupaten di Papua, 2012-2015Observasi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti sektor KIA dinilai melalui:
(1) adanya peningkatan alokasi pembiayaan untuk program kesehatan ibu dan anak (2) adanya alokasi perencanaan dan penganggaran KIA lintas sektor secara terpadu
Sumber data untuk penilaian: dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kabupaten pada tahun 2011–2014
Simpulan• Peningkatan jumlah alokasi anggaran KIA dipengaruhi oleh
banyak faktor, salah satunya: kapasitas staf yang ‘mendampingi’ dokumen anggaran kapasitas staf perlu ditingkatkan, salah satunya dengan penekanan penggunaan intervensi berbasis bukti dan data lokal
• Perencanaan yang sistematis dan didukung oleh data serta bukti dapat berkontribusi meningkatkan alokasi dana kesehatan melalui advokasi di level daerah
Operational research; 10 kabupaten di Papua, 2012-2015Observasi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti sektor KIA dinilai melalui:
(1) adanya peningkatan alokasi pembiayaan untuk program kesehatan ibu dan anak (2) adanya alokasi perencanaan dan penganggaran KIA lintas sektor secara terpadu
Sumber data untuk penilaian: dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kabupaten pada tahun 2011–2014
Rekomendasi• Perencanaan terpadu KIA di daerah harus dalam satu jalur
koordinasi pemerintah yang terintegrasi dibawah BAPPEDA.• Perencanaan di tingkat kabupaten/kota memerlukan
pendampingan dari tingkat provinsi, terutama Dinkes dan Bappeda potensi penggunaan dana dekonsentrasi untuk Dinkes Provinsi