Anggaran pemerintah merupakan dokumenformal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatiftentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakankegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkanuntuk menutup keperluan belanja tersebut ataupembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akanterjadi defisit atau surplus.

Anggaran mengkoordinasikan aktivitasbelanja pemerintah dan memberi landasan bagiupaya perolehan pendapatan dan pembiayaan olehpemerintah untuk suatu periode tertentu yangbiasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidaktertutup kemungkinan disiapkannya anggaranuntuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun

Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintahmempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan,antara lain karena:

Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.

Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkankeseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yangdiinginkan.

Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensihukum.

Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.

PEMERINTAH PUSAT (APBN) : UU No. 17 tahun2003

PEMERINTAH DAERAH (APBD) : UU 17 2003, UU 32 & 33 2004, PP 58 2005, PERMENDAGRI 13 2006, PERMENDAGRI 59 2007, PERDA

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk:1. Pengendalian legislative (Dewan Perwakilan

Rakyat) terhadap Eksekutif (Presiden).2. Pengendalian Eksekutif (Presiden) terhadap

bawahannya (Menteri, Gubernur danseterusnya).

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Anggaran negara pada suatu tahun secarasederhana bisa diibaratkan dengan anggaranrumah tangga ataupun anggaran perusahaanyang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaandan sisi pengeluaran. APBN adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan negara yangdisetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Fungsi otorisasi Fungsi perencanaan Fungsi pengawasan Fungsi alokasi Fungsi distribusi Fungsi stabilisasi

Sistem anggaran negara saat ini terdiri dari 2 (dua) komponen utama:

1) Anggaran untuk pemerintah pusat yang dibagi dalam:

Anggaran rutin yang besarnya kira-kira 62 persen dari totalpengeluaran meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan subsidi (BBMdan bukan BBM)

Anggaran pembangunan yang besarnya kira-kira 14 persen daritotal pengeluaran meliputi pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek.Untuk anggaran pembangunan, peranan dana yang berasal dari negara-negara donatur saat ini masih cukup besar.

2) Anggaran belanja untuk daerah, yang besarnya kira-kira 24 persen

dari total pengeluaran. Anggaran ini terdiri dari Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana

tersebut di transfer ke pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten

maupun kotamadya.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahandaerah yang dibahas dan disetujui bersama olehpemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan denganperaturan daerah. Penyelenggaraan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerahdidanai dari dan atas beban APBD.

Pendapatan daerah Belanja daerah Surplus/Defisit Pembiayaan daerah

PENETAPAN

PERTANGGUNGJAWABAN

PENYUSUNAN

PELAKSANAAN

PENGAWASAN

Pertengahan MeiPemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka

ekonomi makro RAPBN tahun berikutnya, yaitu:a. Asumsi dasar ekonomi makro, meliputi:

- pertumbuhan ekonomi- inflasi - tingkat bunga SBI- Nilai Tukar- harga Minyak- Lifting (produksi) minyak

b. Kebijakan dalam bidang penerimaan Negarac. Kebijakan dalam bidang Pengeluaran negarad. Kebijakan Defisit dan Pembiayaannya

Mei - Juni- Pembahasan bersama antara DPR c.q.Panitia Anggaran DPR-RI dengan

pemerintah c.q Menteri Keuangan, Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia

- Hasil pembahasan Pembicaraan pendahuluan Penyusunan RAPBN menjadi dasar penyusunan

RUU APBN beserta Nota Keuangannya

16 Agustus Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU APBN beserta Nota

keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN 2007 beserta Nota

Keuangannya jawaban Pemerintah atas PU Fraksi-Fraksi atas RUU APBN 2007 beserta Nota

Keuangannya

September-Oktober Pembahasan RUU APBN beserta Nota Keuangannya antara Pemerintah dengan

Panitia Anggaran DPR-RI

Akhir Oktober Pembicaraan Tk.II/pengambilan keputusan atas RUU APBN beserta Nota

Keuangannya Laporan Panitia Anggaran atas Pembicaraan tingkat 1I/Pembahasan RUU

APBN Pendapat akhir Fraksi-Fraksi atas RUU APBN Pendapat akhir Pemerintah atas RUU APBN Pengambilan Keputusan atas RUU APBN

(Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkanbahwa RUU APBN diambil keputusan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutandilaksanakan)

1. Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.

3. Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.

3. Penajaman prioritas pembangunan4. Menitik beratkan pada azas-azas

dan undang-undang negara

Sistem Penganggaran tradisional sistempenggaran yang mencurahkan perhatiannya padapengembangan sistem pengawasan ataspengeluaran dan penerimaan uang.

Sistem penganggaran hasil karya Sistempenganggaran ini menekankan pada kegiatan rutindan program/proyek yang harus dilaksanakanbeserta hasil yang akan dicapai.

Sistem penganggaran akuntabel dan professional: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatuhan. (UU No. 17/2003/psl 3).

PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) PP 71 tahun 2010

Indra Bastian, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Jakarta, Penerbit Erlangga