Siti Kurnia Astuti

Teknik Lingkungan 2013

Tugas 1 (Pasca UTS) Audit Lingkungan

Perbandingan hal-hal yang berbeda/ditambahkan antara Peraturan Menteri LH No. 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri LH

No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Sedangkan hal-hal yang sama antara kedua peraturan tersebut tidak

disebutkan lagi dalam tabel berikut :

No Pokok

Bahasan

Permen LH No.17/2010 Permen LH No.3/2013 Ulasan

Uraian Referensi Uraian Referensi

1. Definisi Audit Lingkungan Hidup adalah

evaluasi yang dilakukan untuk menilai

ketaatan penanggung jawab Usaha

dan/atau Kegiatan terhadap

persyaratan hukum dan kebijakan

yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 1 Audit Lingkungan Hidup adalah

evaluasi yang dilakukan untuk menilai

ketaatan penanggung jawab Usaha

dan/atau Kegiatan terhadap

persyaratan hukum dan kebijakan

yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 1 Dalam Permen LH No.3/2013

ditambahkan definisi, antara

lain :

- Usaha dan/atau kegiatan

- Kegiatan beresiko tinggi

- Dokumen lingkungan hidup

- Instansi lingkungan hidup

kabupaten/kota

- Instansi lingkungan hidup

provinsi

- Pejabat pengawas

lingkungan hidup

2. Ruang lingkup

peraturan

Peraturan Menteri ini mengatur

mengenai:

a. kompetensi auditor sebagaimana

Pasal 3

dan Pasal

4

Peraturan Menteri ini mengatur

mengenai:

a. Kompetensi Auditor Lingkungan

Pasal 2

dan Pasal

3

Dalam Permen LH No.3/2013

mengatur tata laksana audit

lingkungan hidup, sedangkan

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;

b. lembaga penyedia jasa audit

lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c; dan

c. registrasi lembaga penyedia jasa

audit lingkungan hidup dan lembaga

pelatihan kompetensi auditor

lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.

Hidup;

b. tata laksana Audit Lingkungan

Hidup;

c. pembinaan dan pengawasan; dan

d. pembiayaan.

dalam peraturan sebelumnya

tidak diatur, tetapi diatur

dalam Kepmen No.42/1994.

Dalam ketentuan peralihan

disebutkan bahwa Permen LH

No.3/2013 menggantikan

Kepmen LH No.42/1994,

Kepmen LH No.30/2001, dan

Permen LH No.17/2010.

5. Tim audit

lingkungan

Peraturan ini tidak menyebutkan

tentang adanya tim audit lingkungan,

hanya menyebutkan tentang auditor.

Audit lingkungan hidup dilaksanakan

oleh auditor lingkungan hidup

yang memiliki kompetensi sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 (1) Audit Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dilakukan oleh tim Audit Lingkungan

Hidup.

(2) Tim Audit Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. 1 (satu) orang auditor utama,

sebagai ketua tim;

b. paling sedikit 1 (satu) orang Auditor

Lingkungan Hidup, sebagai anggota

tim; dan

c. ahli yang membidangi Usaha

dan/atau Kegiatan yang

bersangkutan, sebagai anggota tim.

Pasal 5 Dalam Permen LH No.3/2013

diperjelas pihak yang

melakukan audit lingkungan.

Dalam peraturan tersebut juga

disebutkan adanya tenaga ahli

sebagai anggota tim, terutama

untuk pelaksanaan audit

lingkungan yang memerlukan

keahlian/pengalaman khusus.

Karena dalam beberapa

pelaksanaan audit lingkungan

terkadang memerlukan ahli

yang memiliki pengalaman

khusus, seperti dokter

forensik.

8. Sertifikasi

kompetensi

Sertifikasi kompetensi auditor

lingkungan hidup meliputi kegiatan:

Pasal 10 Untuk memperoleh Sertifikat

Kompetensi Auditor Lingkungan

Pasal 8 Dalam Permen LH No.3/2013

dijelaskan lebih detail

auditor a. penilaian kompetensi; dan

b. penerbitan sertifikat kompetensi.

Hidup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1), Auditor Lingkungan

Hidup wajib:

a. memenuhi kriteria Kompetensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3) dan ayat (4);

b. mengikuti dan lulus pelatihan Audit

Lingkungan Hidup; dan

c. mengikuti uji Kompetensi yang

diselenggarakan oleh LSK Auditor

Lingkungan Hidup.

mengenai cara untuk

memperoleh sertifikat

kompetensi auditor, yaitu

dengan dilakukannya uji

kompetensi berupa tes tertulis

dan/atau wawancara oleh LSK,

sedangkan dalam peraturan

sebelumnya hanya berupa

penilaian dokumen saja.

Uji kompetensi ini akan

membuat auditor lebih

kompeten dalam melakukan

audit lingkungan.

10. LPK Auditor

Lingkungan

LPK auditor lingkungan hidup yang

terakreditasi dan teregistrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memiliki:

a. status hukum atau berbadan

hukum;

b. pengelola LPK yang bersertifikat

pengelola lembaga pendidikan dan

pelatihan;

c. pengajar yang kompeten, termasuk

pengajar di bidang metodologi dan

teknik audit lingkungan hidup yang

bersertifikat kompetensi

Pasal 8 LPK Auditor Lingkungan Hidup yang

teregistrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib memenuhi

persyaratan, memiliki:

a. identitas LPK Auditor Lingkungan

Hidup;

b. akte pendirian badan hukum;

c. dokumen Sistem Manajemen Mutu;

d. dokumen sertifikat pengelola

lembaga pendidikan dan pelatihan;

e. dokumen mengenai pengajar yang

kompeten, termasuk pengajar di

bidang metodologi dan teknik Audit

Pasal 11 Pada dasarnya kedua

peraturan ini menyebutkan

persyaratan LPK yang sama,

hanya dalam Permen LH

No.3/2013 menekankan akan

adanya dokumen yang

mendukung persyaratan

tersebut. Sehingga persyaratan

yang disebutkan dapat

dibuktikan kebenarannya dan

memiliki dasar hukum berupa

dokumen resmi.

dengan kualifikasi auditor utama

dan/atau berpengalaman paling

sedikit 3 (tiga) kali melakukan audit

lingkungan hidup;

d. program pelatihan kompetensi

auditor lingkungan hidup, yang

meliputi: kurikulum baku, metode dan

jangka waktu pelatihan, persyaratan

peserta pelatihan, persyaratan

kelulusan pelatihan kompetensi, serta

prosedur baku untuk pelaksanaan

pelatihan

kompetensi dan evaluasinya;

e. sarana dan prasarana pelatihan;

dan

f. sistem informasi publik mengenai

pelatihan kompetensi auditor

lingkungan hidup.

Lingkungan Hidup yang berSertifikat

Kompetensi dengan kualifikasi auditor

utama dan/atau berpengalaman

paling sedikit 3 (tiga) kali melakukan

Audit Lingkungan Hidup;

f. dokumen mengenai program

pelatihan Kompetensi Auditor

Lingkungan Hidup yang menggunakan

kurikulum baku yang ditetapkan oleh

Menteri;

g. dokumen mengenai sarana dan

prasarana pelatihan; dan

h. dokumen mengenai sistem

informasi publik mengenai pelatihan

Kompetensi Auditor Lingkungan

Hidup.

11. Lembaga

penyedia jasa

audit

lingkungan

Lembaga penyedia jasa audit

lingkungan hidup wajib memenuhi

persyaratan:

a. berbadan hukum;

b. memiliki paling sedikit 1 (satu)

orang tenaga tetap auditor lingkungan

hidup yang memiliki sertifikat

kompetensi dengan kualifikasi auditor

Pasal 12

dan Pasal

13

(1) Setiap lembaga penyedia jasa

Audit Lingkungan Hidup wajib

melakukan Registrasi Kompetensi.

(2) Lembaga penyedia jasa Audit

Lingkungan Hidup mengajukan

permohonan registrasi secara tertulis

kepada Menteri.

(3) Permohonan sebagaimana

Pasal 13 Pada dasarnya kedua

peraturan ini menyebutkan

persyaratan LPK yang sama,

hanya dalam Permen LH

No.3/2013 menekankan akan

adanya dokumen yang

mendukung persyaratan

tersebut. Sehingga persyaratan

utama;

c. memiliki perjanjian kerja dengan

tenaga tidak tetap auditor utama

dan/atau auditor

d. memiliki sistem manajemen mutu;

dan

e. memiliki pengendalian mutu

internal terhadap pelaksanaan audit

lingkungan hidup

dimaksud pada ayat (2) wajib

dilengkapi dengan persyaratan:

a. identitas pemohon;

b. akte pendirian badan hukum;

c. dokumen Sistem Manajemen Mutu;

dan

d. dokumen mengenai tenaga tetap

dengan kualifikasi auditor utama.

yang disebutkan dapat

dibuktikan kebenarannya dan

memiliki dasar hukum berupa

dokumen resmi.

13. Tata Laksana

Audit

Lingkungan

Tidak menjelaskan tentang tata

laksana audit lingkungan

- Peraturan ini mengatur tentang tata

laksana audit lingkungan hidup

dengan rinci, mencakup :

- Audit lingkungan yang diwajibkan

- Dokumen audit lingkungan hidup

- Penilaian audit lingkungan hidup

- Tindak lanjut audit lingkungan

Pasal 15 –

Pasal 39

Dalam Permen LH No.3/2013

mengatur tata laksana audit

lingkungan hidup, yang

sebelumnya diatur dalam

Kepmen LH No.42/1994 dan

Kepmen LH No.30/2001. Hal

ini karena dalam ketentuan

peralihan disebutkan bahwa

Permen LH No.3/2013 bukan

hanya menggantikan Permen

LH No.17/2010, tetapi juga

Kepmen LH No.42/1994 dan

Kepmen LH No.30/2001.

14. Pembinaan Menteri melakukan pembinaan

terhadap LPK auditor lingkungan

hidup dan LSK auditor lingkungan

hidup.

Pasal 15 Menteri melakukan pembinaan

terhadap:

a. pelaksanaan Audit Lingkungan

Hidup kepada instansi yang

Pasal 40 –

Pasal 42

Dalam Permen LH No.3/2013

menambahkan pihak usaha

dan/atau kegiatan yang

melaksanakan audit

Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota melakukan

pembinaan terhadap lembaga

penyedia jasa auditor lingkungan

hidup.

membidangi Usaha dan/atau

Kegiatan, gubernur, dan/atau

bupati/walikota;

b. LPK Auditor Lingkungan Hidup dan

LSK Auditor Lingkungan Hidup.

Menteri, gubernur, dan/atau

bupati/walikota melakukan

pembinaan kepada:

a. penanggung jawab Usaha dan/atau

Kegiatan;

b. lembaga penyedia jasa Auditor

Lingkungan Hidup.

lingkungan sebagai bagian

yang juga dilakukan

pembinaan, karena dalam

peraturan ini juga mengatur

tentang tata laksana audit

lingkungan. Sehingga proses

pembinaan terhadap

pelaksanaan audit usaha

dan/atau kegiatan menjadi

bagian penting yang perlu

dibina oleh menteri, gubernur,

dan/atau walikota, karena

penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan adalah

pihak yang berperan langsung

terhadap ketaatan

pengelolaan usaha dan/atau

kegiatan tersebut.

16. Pembiayaan Peraturan ini mengatur tentang

pembiayaan pelatihan kompetensi,

sertifikasi kompetensi, pembinaan,

dan pengawasan.

Pasal 20 –

Pasal 21

Selain pembiayaan yang sudah diatur

dalam Permen LH No.17/2010, dalam

peraturan ini diatur juga menenai :

- biaya pelaksanaan audit

lingkungan hidup

- biaya pelaksanaan evaluasi

- biaya pelaksanaan penilaian

rencana audit

Pasal 48 –

Pasal 50

Karena dalam Permen LH

No.3/2013 mengatur tentang

pelaksanaan audit lingkungan,

maka juga perlu diatur tentang

pembiayaan yang diperlukan

dalam pelaksanaan audit

lingkungan.

- biaya penerbitan surat persetujuan

rencana audit

- biaya pengumuman dan publikasi

17. Pengakuan

Penyetaraan

Dalam peraturan ini menyebutkan

persyaratan terhadap auditor

lingkungan hidup dari luar negeri

untuk dilakukan penyetaraan

sertifikat kompetensi.

Pasal 22 Peraturan ini tidak mengatur tentang

penyetaraan terhadap sertifikat

kompetensi auditor lingkungan hidup

yang berasal dari luar negeri.

-