Download - Perbandingan Peraturan Audit Lingkungan
Siti Kurnia Astuti
Teknik Lingkungan 2013
Tugas 1 (Pasca UTS) Audit Lingkungan
Perbandingan hal-hal yang berbeda/ditambahkan antara Peraturan Menteri LH No. 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri LH
No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Sedangkan hal-hal yang sama antara kedua peraturan tersebut tidak
disebutkan lagi dalam tabel berikut :
No Pokok
Bahasan
Permen LH No.17/2010 Permen LH No.3/2013 Ulasan
Uraian Referensi Uraian Referensi
1. Definisi Audit Lingkungan Hidup adalah
evaluasi yang dilakukan untuk menilai
ketaatan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan terhadap
persyaratan hukum dan kebijakan
yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pasal 1 Audit Lingkungan Hidup adalah
evaluasi yang dilakukan untuk menilai
ketaatan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan terhadap
persyaratan hukum dan kebijakan
yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pasal 1 Dalam Permen LH No.3/2013
ditambahkan definisi, antara
lain :
- Usaha dan/atau kegiatan
- Kegiatan beresiko tinggi
- Dokumen lingkungan hidup
- Instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota
- Instansi lingkungan hidup
provinsi
- Pejabat pengawas
lingkungan hidup
2. Ruang lingkup
peraturan
Peraturan Menteri ini mengatur
mengenai:
a. kompetensi auditor sebagaimana
Pasal 3
dan Pasal
4
Peraturan Menteri ini mengatur
mengenai:
a. Kompetensi Auditor Lingkungan
Pasal 2
dan Pasal
3
Dalam Permen LH No.3/2013
mengatur tata laksana audit
lingkungan hidup, sedangkan
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
b. lembaga penyedia jasa audit
lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c; dan
c. registrasi lembaga penyedia jasa
audit lingkungan hidup dan lembaga
pelatihan kompetensi auditor
lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
Hidup;
b. tata laksana Audit Lingkungan
Hidup;
c. pembinaan dan pengawasan; dan
d. pembiayaan.
dalam peraturan sebelumnya
tidak diatur, tetapi diatur
dalam Kepmen No.42/1994.
Dalam ketentuan peralihan
disebutkan bahwa Permen LH
No.3/2013 menggantikan
Kepmen LH No.42/1994,
Kepmen LH No.30/2001, dan
Permen LH No.17/2010.
5. Tim audit
lingkungan
Peraturan ini tidak menyebutkan
tentang adanya tim audit lingkungan,
hanya menyebutkan tentang auditor.
Audit lingkungan hidup dilaksanakan
oleh auditor lingkungan hidup
yang memiliki kompetensi sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri ini.
Pasal 5 (1) Audit Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilakukan oleh tim Audit Lingkungan
Hidup.
(2) Tim Audit Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. 1 (satu) orang auditor utama,
sebagai ketua tim;
b. paling sedikit 1 (satu) orang Auditor
Lingkungan Hidup, sebagai anggota
tim; dan
c. ahli yang membidangi Usaha
dan/atau Kegiatan yang
bersangkutan, sebagai anggota tim.
Pasal 5 Dalam Permen LH No.3/2013
diperjelas pihak yang
melakukan audit lingkungan.
Dalam peraturan tersebut juga
disebutkan adanya tenaga ahli
sebagai anggota tim, terutama
untuk pelaksanaan audit
lingkungan yang memerlukan
keahlian/pengalaman khusus.
Karena dalam beberapa
pelaksanaan audit lingkungan
terkadang memerlukan ahli
yang memiliki pengalaman
khusus, seperti dokter
forensik.
8. Sertifikasi
kompetensi
Sertifikasi kompetensi auditor
lingkungan hidup meliputi kegiatan:
Pasal 10 Untuk memperoleh Sertifikat
Kompetensi Auditor Lingkungan
Pasal 8 Dalam Permen LH No.3/2013
dijelaskan lebih detail
auditor a. penilaian kompetensi; dan
b. penerbitan sertifikat kompetensi.
Hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1), Auditor Lingkungan
Hidup wajib:
a. memenuhi kriteria Kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) dan ayat (4);
b. mengikuti dan lulus pelatihan Audit
Lingkungan Hidup; dan
c. mengikuti uji Kompetensi yang
diselenggarakan oleh LSK Auditor
Lingkungan Hidup.
mengenai cara untuk
memperoleh sertifikat
kompetensi auditor, yaitu
dengan dilakukannya uji
kompetensi berupa tes tertulis
dan/atau wawancara oleh LSK,
sedangkan dalam peraturan
sebelumnya hanya berupa
penilaian dokumen saja.
Uji kompetensi ini akan
membuat auditor lebih
kompeten dalam melakukan
audit lingkungan.
10. LPK Auditor
Lingkungan
LPK auditor lingkungan hidup yang
terakreditasi dan teregistrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memiliki:
a. status hukum atau berbadan
hukum;
b. pengelola LPK yang bersertifikat
pengelola lembaga pendidikan dan
pelatihan;
c. pengajar yang kompeten, termasuk
pengajar di bidang metodologi dan
teknik audit lingkungan hidup yang
bersertifikat kompetensi
Pasal 8 LPK Auditor Lingkungan Hidup yang
teregistrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memenuhi
persyaratan, memiliki:
a. identitas LPK Auditor Lingkungan
Hidup;
b. akte pendirian badan hukum;
c. dokumen Sistem Manajemen Mutu;
d. dokumen sertifikat pengelola
lembaga pendidikan dan pelatihan;
e. dokumen mengenai pengajar yang
kompeten, termasuk pengajar di
bidang metodologi dan teknik Audit
Pasal 11 Pada dasarnya kedua
peraturan ini menyebutkan
persyaratan LPK yang sama,
hanya dalam Permen LH
No.3/2013 menekankan akan
adanya dokumen yang
mendukung persyaratan
tersebut. Sehingga persyaratan
yang disebutkan dapat
dibuktikan kebenarannya dan
memiliki dasar hukum berupa
dokumen resmi.
dengan kualifikasi auditor utama
dan/atau berpengalaman paling
sedikit 3 (tiga) kali melakukan audit
lingkungan hidup;
d. program pelatihan kompetensi
auditor lingkungan hidup, yang
meliputi: kurikulum baku, metode dan
jangka waktu pelatihan, persyaratan
peserta pelatihan, persyaratan
kelulusan pelatihan kompetensi, serta
prosedur baku untuk pelaksanaan
pelatihan
kompetensi dan evaluasinya;
e. sarana dan prasarana pelatihan;
dan
f. sistem informasi publik mengenai
pelatihan kompetensi auditor
lingkungan hidup.
Lingkungan Hidup yang berSertifikat
Kompetensi dengan kualifikasi auditor
utama dan/atau berpengalaman
paling sedikit 3 (tiga) kali melakukan
Audit Lingkungan Hidup;
f. dokumen mengenai program
pelatihan Kompetensi Auditor
Lingkungan Hidup yang menggunakan
kurikulum baku yang ditetapkan oleh
Menteri;
g. dokumen mengenai sarana dan
prasarana pelatihan; dan
h. dokumen mengenai sistem
informasi publik mengenai pelatihan
Kompetensi Auditor Lingkungan
Hidup.
11. Lembaga
penyedia jasa
audit
lingkungan
Lembaga penyedia jasa audit
lingkungan hidup wajib memenuhi
persyaratan:
a. berbadan hukum;
b. memiliki paling sedikit 1 (satu)
orang tenaga tetap auditor lingkungan
hidup yang memiliki sertifikat
kompetensi dengan kualifikasi auditor
Pasal 12
dan Pasal
13
(1) Setiap lembaga penyedia jasa
Audit Lingkungan Hidup wajib
melakukan Registrasi Kompetensi.
(2) Lembaga penyedia jasa Audit
Lingkungan Hidup mengajukan
permohonan registrasi secara tertulis
kepada Menteri.
(3) Permohonan sebagaimana
Pasal 13 Pada dasarnya kedua
peraturan ini menyebutkan
persyaratan LPK yang sama,
hanya dalam Permen LH
No.3/2013 menekankan akan
adanya dokumen yang
mendukung persyaratan
tersebut. Sehingga persyaratan
utama;
c. memiliki perjanjian kerja dengan
tenaga tidak tetap auditor utama
dan/atau auditor
d. memiliki sistem manajemen mutu;
dan
e. memiliki pengendalian mutu
internal terhadap pelaksanaan audit
lingkungan hidup
dimaksud pada ayat (2) wajib
dilengkapi dengan persyaratan:
a. identitas pemohon;
b. akte pendirian badan hukum;
c. dokumen Sistem Manajemen Mutu;
dan
d. dokumen mengenai tenaga tetap
dengan kualifikasi auditor utama.
yang disebutkan dapat
dibuktikan kebenarannya dan
memiliki dasar hukum berupa
dokumen resmi.
13. Tata Laksana
Audit
Lingkungan
Tidak menjelaskan tentang tata
laksana audit lingkungan
- Peraturan ini mengatur tentang tata
laksana audit lingkungan hidup
dengan rinci, mencakup :
- Audit lingkungan yang diwajibkan
- Dokumen audit lingkungan hidup
- Penilaian audit lingkungan hidup
- Tindak lanjut audit lingkungan
Pasal 15 –
Pasal 39
Dalam Permen LH No.3/2013
mengatur tata laksana audit
lingkungan hidup, yang
sebelumnya diatur dalam
Kepmen LH No.42/1994 dan
Kepmen LH No.30/2001. Hal
ini karena dalam ketentuan
peralihan disebutkan bahwa
Permen LH No.3/2013 bukan
hanya menggantikan Permen
LH No.17/2010, tetapi juga
Kepmen LH No.42/1994 dan
Kepmen LH No.30/2001.
14. Pembinaan Menteri melakukan pembinaan
terhadap LPK auditor lingkungan
hidup dan LSK auditor lingkungan
hidup.
Pasal 15 Menteri melakukan pembinaan
terhadap:
a. pelaksanaan Audit Lingkungan
Hidup kepada instansi yang
Pasal 40 –
Pasal 42
Dalam Permen LH No.3/2013
menambahkan pihak usaha
dan/atau kegiatan yang
melaksanakan audit
Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota melakukan
pembinaan terhadap lembaga
penyedia jasa auditor lingkungan
hidup.
membidangi Usaha dan/atau
Kegiatan, gubernur, dan/atau
bupati/walikota;
b. LPK Auditor Lingkungan Hidup dan
LSK Auditor Lingkungan Hidup.
Menteri, gubernur, dan/atau
bupati/walikota melakukan
pembinaan kepada:
a. penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan;
b. lembaga penyedia jasa Auditor
Lingkungan Hidup.
lingkungan sebagai bagian
yang juga dilakukan
pembinaan, karena dalam
peraturan ini juga mengatur
tentang tata laksana audit
lingkungan. Sehingga proses
pembinaan terhadap
pelaksanaan audit usaha
dan/atau kegiatan menjadi
bagian penting yang perlu
dibina oleh menteri, gubernur,
dan/atau walikota, karena
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan adalah
pihak yang berperan langsung
terhadap ketaatan
pengelolaan usaha dan/atau
kegiatan tersebut.
16. Pembiayaan Peraturan ini mengatur tentang
pembiayaan pelatihan kompetensi,
sertifikasi kompetensi, pembinaan,
dan pengawasan.
Pasal 20 –
Pasal 21
Selain pembiayaan yang sudah diatur
dalam Permen LH No.17/2010, dalam
peraturan ini diatur juga menenai :
- biaya pelaksanaan audit
lingkungan hidup
- biaya pelaksanaan evaluasi
- biaya pelaksanaan penilaian
rencana audit
Pasal 48 –
Pasal 50
Karena dalam Permen LH
No.3/2013 mengatur tentang
pelaksanaan audit lingkungan,
maka juga perlu diatur tentang
pembiayaan yang diperlukan
dalam pelaksanaan audit
lingkungan.
- biaya penerbitan surat persetujuan
rencana audit
- biaya pengumuman dan publikasi
17. Pengakuan
Penyetaraan
Dalam peraturan ini menyebutkan
persyaratan terhadap auditor
lingkungan hidup dari luar negeri
untuk dilakukan penyetaraan
sertifikat kompetensi.
Pasal 22 Peraturan ini tidak mengatur tentang
penyetaraan terhadap sertifikat
kompetensi auditor lingkungan hidup
yang berasal dari luar negeri.
-