perbandingan peraturan tentang transplantasi organ dan
TRANSCRIPT
Perbandingan Peraturan tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia dan di Tiongkok Ditinjau dari Perspektif
Hukum Perdata
Dearizka, Wahyu Andrianto
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 16424, Indonesia
E-mail: [email protected] / [email protected]
Abstrak
Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia menjadi salah satu primadona dalam bidang kedokteran karena dianggap sebagai metode pengobatan yang paling efektif untuk mengobati kerusakan atau kegagalan fungsi sel, jaringan, atau organ tubuh manusia. Tidak hanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan dalam kebijakan, penegakkan, dan ketatnya pengawasan hukum juga menjadi beberapa faktor penunjang peningkatan kualitas serta kuantitas praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Pada umumnya, peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di tiap negara berbeda-beda, begitu pun dengan yang berlaku di Indonesia dan di Tiongkok. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perbedaan ideologi, budaya, serta sistem hukum yang kemudian memengaruhi penerapan hukum di kedua negara tersebut, termasuk dalam hukum perdata dan hukum kesehatan serta lebih khusus mengenai peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Skripsi ini memaparkan tentang perbandingan peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh yang berlaku di Indonesia dan Tiongkok ditinjau hukum perdata untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi dari penerapannya. Kata kunci: Hukum kesehatan; hukum perdata; perbandingan peraturan; transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. The Comparison of Human Organ and Tissue Transplantation Regulation in Indonesia
and China from Private Law Perspective
Abstract
Organ and body tissue transplantation became one of the crucial method in the medical field since it is considered as the most effective treatment method to cure the damage or malfunction of human body’s cell, tissue, or organ. Not only the advancement of knowledge and technology, the improvement of policy, enforcement, and the establishment of law supervision are also becoming several supporting factors that incrases the quality and quantity of organ and body tissue transplantation practice. Generally, the regulation about organ and body tissue transplantation in each country is different, thus also applied between Indonesia and China. This difference determined by several factors such as differences in ideology, culture, and legal system that influences the law implementation in both countries, including in private law and health law, specifically in the human organ and body tissue transplantation regulation. This thesis explains about the comparison of organ and body tissue transplantation regulation in Indonesia and China from private law perspective in order to uncover the similarities, differences, and also the implications from its implementation. Key words: Health law; private law; the comparison of regulation; organ and body tissue transplantation.
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016
Pendahuluan
Dewasa ini, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam bidang kesehatan mengalami
perkembangan yang begitu pesat yang salah satunya adalah dalam bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam bidang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Transplantasi
organ dan jaringan tubuh manusia menjadi salah satu pilihan alternatif yang dianggap sebagai
teknik pengobatan yang paling efektif untuk mengobati kerusakan atau kegagalan fungsi sel,
jaringan, atau organ tubuh manusia.
Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran yang dilakukan untuk memindahkan alat
dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam
rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi
dengan baik.1 Transplantasi dapat pula didefinisikan sebagai pemindahan suatu jaringan atau
organ tertentu dari suatu tempat ke tempat lain dengan kondisi tertentu.2
Peningkatan IPTEK dalam bidang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia sebagai
salah satu perkembangan dari IPTEK dalam bidang kesehatan, tidak hanya kualitas dan mutu
dari transplantasi organ dan jaringan tubuh itu sendiri, namun juga meningkatkan
kelangsungan, kesempatan, serta memberikan harapan hidup yang besar bagi orang-orang
yang mengalami gangguan fungsi sel, jaringan, dan organ tubuh akibat terserang penyakit,
kecelakaan, maupun karena penyakit bawaan sejak lahir untuk melanjutkan hidupnya. Hal ini
dikarenakan media transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia dapat dijadikan sebagai
salah satu upaya terbaik untuk mengobati dan menyembuhkan gangguan, kerusakan, atau
kegagalan fungsi sel dan organ tubuh.
Kesadaran masyarakat akan hal ini, menjadikan metode transplantasi organ sebagai jalan
keluar yang semakin banyak diminati oleh masyarakat. Didukung dengan berbagai riset serta
pengembangan mutu kualitas alat-alat kedokteran, obat-obatan, serta organ yang akan
ditransplantasikan, semakin menunjang dan meningkatkan keberhasilan dari metode
transplantasi organ ini. Berbanding lurus dengan hal tersebut, kelangsungan hidup dari
1 Indonesia (1), Peraturan Pemerintah Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta
Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, PP No.18 Tahun 1981, LN No 23 Tahun 1981, TLN No. 3195, psl. 1 huruf e.
2 Nyoman Suwasti, “Aspek Yuridis Transplantasi Organ dalam Hubungannya dengan UU Kesehatan”, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNUD, (Bali: Kertha Patrika, 1994), hlm. 259.
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016
penerima donor pun meningkat, akibatnya permintaan akan donor organ dan jaringan tubuh
pun meningkat.
Namun demikian, peningkatan permintaan akan donor organ dan jaringan tubuh ini tidak
diikuti dengan ketersediaan organ dan jaringan tubuh yang memadai. Data dari 112 negara di
Dunia yang melakukan transplantasi organ, pada tahun 2013, terhitung 117.733 organ
ditransplantasikan, jumlah ini hanya memenuhi kurang lebih 10% dari jumlah keseluruhan
masyarakat dunia yang membutuhkan transplantasi organ. Jumlah ini meningkat 2,6% dari
tahun 2012 dan jumlah tersebut 41,6% diantaranya adalah transplantasi ginjal dan 18,2%
adalah transplantasi hati.3 Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 100.000 orang lebih penderita
gagal ginjal, dan sejak tahun 1977 hingga tahun 2006 pencangkokan ginjal telah dilakukan
kepada 479 pasien.4 Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah kebutuhan akan
transplantasi organ yang tinggi di Indonesia yang tidak diimbangi dengan jumlah ketersedian
donor organ. Selain karena minimnya kemauan dari pendonor hidup untuk mendonorkan
organ, kesulitan untuk memperoleh donor organ di Indonesia dapat dipengaruhi oleh
peraturan terkait dengan transplantasi organ dan jaringan tubuh yang hanya membolehkan
pendonor adalah orang hidup. Penggunaan sel-sel hewan untuk ditransplantasikan pun dapat
diperbolehkan selama memenuhi persyaratan keamanan dan manfaatnya.5 Hal ini kemudian
menjadikan transplantasi organ di Indonesia masih jauh dari memuaskan.6
Secara global, kemajuan dalam bidang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia
tidak hanya dalam hal peralatan, pengobatan, maupun kualitas dari organ yang akan
didonorkan melainkan juga dari segi peraturan yang mengatur tentang praktik transplantasi
organ, salah satu contoh adalah Tiongkok. Tiongkok merupakan negara yang kontroversial
dalam praktik transplantasi organ sebagai akibat ketersediaan organ yang banyak, namun
tidak didukung dengan adanya program pendonasian yang efektif dan sah secara hukum di
Tiongkok.
3 Global Observatory on Donation & Transplantation, “Organ Donation and Transplantation Activities
2013”, transplant-observatory.org/Pages/Facts.aspx, diunduh pada 23 Desember 2015. 4 Usul Majadi Sinaga, “Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Masalah Pengadaan Donor
Organ Manusia”, (makalah disampaikan pada Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara sebagai Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Bedah pada Fakultas Kedokteran, Medan, 28 Juli 2007), hlm. 2-3.
5 Indonesia (2), Undang-Undang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009, (LN Tahun 2009 No. 144, TLN 5063), psl. 66.
6 Usul Majadi Sinaga, Loc. Cit.
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016
Dalam perkembangannya, peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia
di Indonesia dan di Tiongkok terdapat perbedaan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain berbedanya sistem hukum yang dianut oleh Indonesia dan Tiongkok yang
kemudian memengaruhi bagaimana hukum di kedua negara tersebut diterapkan, termasuk
dalam hal hukum perdata seperti hukum kontrak di yang merupakan hukum yang melandasi
hubungan antara pasien dan dokter, hukum kesehatan, dan lebih khusus dalam peraturan yang
mengatur tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia.
Perbedaan tersebut kemudian memengaruhi bagaimana praktik transplantasi organ dan
jaringan tubuh di kedua negara tersebut yang persamaan dan perbedaannya akan diuraikan
dalam penelitian ini. Adanya perbedaan dan persamaan ini kemudian menarik minat penulis
untuk mendalami aspek-aspek peraturan yang mengatur tentang kesehatan khususnya tentang
transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Untuk itu, beberapa pokok permasalahan
yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan peraturan yang mengatur
tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia dan di Tiongkok serta
bagaimana implikasi dari penerapan peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui persamaan dan perbedaan serta menemukan implikasi dari penerapan serta
bagaimana peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di kedua negara
tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum perdata khususnya hukum tentang kebendaan dan
hukum perikatan yang berlaku di kedua negara tersebut.
Metode Penelitian Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif. Sehubungan dengan bentuk penelitian tersebut,
penelitian ini merupakan penelitian descriptive comparative law atau penelitian perbandingan
hukum yang merupakan salah satu cabang dari penelitian berbentuk yuridis-normatif.7
Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan peraturan terkait transplantasi organ dan
jaringan tubuh manusia serta bagaimana peraturan terkait transplantasi organ ini, jika dilihat
dari perspektif hukum perdata di dua negara yang sama-sama termasuk dalam rumpun Civil
Law namun memiliki sistem hukum yang berbeda yakni Indonesia yang menganut Civil Law
System dan Tiongkok yang menganut Socialist Law System. Dalam perbandingan tersebut,
penulis akan menguraikan persamaan dan perbedaan peraturan terkait transplantasi organ dan
7 Sri Mamudji, et. al., “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016
jaringan tubuh manusia, baik peraturan tentang transplantasi organ itu sendiri, maupun
hukum perdata khususnya hukum kontrak yang mendasari lahirnya hak dan kewajiban antara
dokter dan pasien yang melakukan transplantasi organ di kedua negara tersebut.
Pada penelitian yuridis normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang
mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.8 Penelitian ini menggunakan bahan
hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum yang
berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini seperti Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No.
18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi
Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia, Regulation of Human Organ Transplantation tahun
2007, dan Contract Law of The People’s Republic of China tahun 1999. Bahan hukum
sekunder yang menjadi bahan dan data penelitian berupa literatur baik itu buku-buku maupun
jurnal, seperti buku Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent karangan Husein Kerbala,
buku Aneka Perjanjian karangan Subekti, beberapa jurnal hukum seperti Socialist Law and
The Civil Law Tradition karangan John Quigley dan Sistem Hukum China: Sebuah Tatanan
yang Terkonstruksi dalam Lintasan Li dan Fa, serta bahan hukum tertier yang menunjang
pembahasan pokok penelitian jika kemudian ditemukan frasa-frasa atau kata yang tidak
dimengerti oleh penulis yakni berupa kamus Merriam Webster, Black’s Law Dictionary, dan
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Studi
dokumen dipergunakan untuk mencari data sekunder dan wawancara untuk mendapatkan
data primer.9 Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui
data tertulis. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan berguna untuk memberikan pemahaman
dasar mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh serta bagaimana hal tersebut jika
dipandang dari perspektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia dan Tiongkok.
Wawancara dalam penelitian ini berguna untuk memberikan deskripsi atau eksplorasi serta
untuk menunjang bahan hukum kepustakaan dan untuk mengoptimalkan penelitian ini.
8 Soerjono Soekanto (1), Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 52. 9 Sri Mamudji, et. a.l, Op. Cit., hlm. 6.
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan melalui pendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.10 Hal
ini sebagaimana topik yang diangkat pada penelitian ini adalah Perbandingan Peraturan
tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia Ditinjau dari Perspektif Hukum
Perdata merupakan penelitian hukum normatif yang kemudian ditelaah dengan menggunakan
data sekunder.
Pembahasan
Pada dasarnya, Socialist Law System merupakan sistem hukum yang berakar serta mendapat
pengaruh yang besar dari Civil Law System meskipun dalam perkembangannya kedua sistem
hukum ini dibedakan. Selain memiliki persamaan, seperti sumber hukum berasal dari hukum
positif yang dikodifikasi, adanya pemisahan kaedah hukum publik dan privat, terdapat
pembagian hukum dalam bidang yang sama sifatnya, serta keberadaan hukum diakui dan
memegang peranan penting dalam tatanan hukum nasional, Civil Law System yang dianut
Indonesia dan Socialist Law System yang dianut di Tiongkok juga memiliki perbedaan
diantaranya sebagai berikut: Tabel 1. Perbedaan Civil Law System yang Dianut Indonesia dengan Socialist Law System yang Dianut Tiongkok
10 Soerjono Soekanto (1), Op. Cit., hlm. 32.
Indonesia Tiongkok Civil Law System yang berlaku di Indonesia mendapat pengaruh dari Civil Law Romawi
Socialist Law System yang berlaku di Tiongkok pada awalnya berasal dari Civil Law Germania
Adanya unifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Tidak mengenal adanya Hukum Dagang
Paham dan ideologi komunisme dilarang di Indonesia. (TAP MPR No. I/MPR/2003 juncto TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966)
Mendapat pengaruh yang besar dari paham Komunisme oleh Marxis-Lenenisme.
Hak kebendaan setiap individu bersifat absolut, dapat dipertahankan dari gugatan pihak lain.
Mengutamakan hak kepemilikan negara atau kepemilikan kolektif. Hak kepemilikan pribadi dapat dikesampingkan oleh negara selama pengenyampingan tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum.
Setiap individu memiliki hak serta hak tersebut diakui bahkan saat individu tersebut masih dalam perut Ibu hingga ia meninggal dan tidak ada seorang pun dapat mencabut hak seseorang secara sepihak atau sewenang-wenang.
Hak setiap individu ditentukan dan diberikan oleh negara. Karena hak diberikan oleh negara maka negara juga berhak untuk mencabut hak seseorang yang melekat padanya. Setiap individu memiliki hak setelah ia dilahirkan hidup hingga ia meninggal.
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016
Dalam penelitian ini, sebelum peneliti membandingkan bagaimana Indonesia dan Tiongkok
mengatur tentang praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh dalam Undang-Undang,
peneliti terlebih dahulu membandingkan aspek keperdataan dalam praktik transplantasi organ
dan jaringan tubuh manusia di Indonesia. Selain tunduk pada Undang-Undang yang mengatur
secara khusus terkait ptaktik transplantasi yakni sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Kesehatan UU No. 36 Tahun 2009 dengan aturan pelaksananya yang diatur dalam
PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis dan di
Tiongkok yang diatur dalam Regulations on Human Organ Transplantation 2007, praktik
transplantasi di kedua negara tersebut juga tunduk pada ketentuan yang mengatur terkait
keperdataan khususnya ketentuan yang mengatur terkait perjanjian serta kebendaan. Hal ini
disebabkan aspek keperdataan yang terdapat dalam praktik transplantasi tidak hanya terbatas
pada aspek perjanjian yang melandasi hubungan antara dokter dan pasien melainkan terdapat
juga aspek kebendaan. Aspek kebendaan dalam praktik transplantasi organ dan jaringan
tubuh manusia di Indonesia dan di Tiongkok ini berkaitan dengan penggolongan bentuk
kebendaan organ dan jaringan tubuh serta hak-hak kebendaan pendonor yang melekat pada
organ dan/atau jaringan tubuh yang akan didonasikan dan hak-hak resipien atas organ
dan/atau jaringan tubuh yang dicangkokkan dalam tubuhnya.
Di Indonesia ketentuan keperdataan terkait aspek perjanjian serta kebendaan tersebut tunduk
pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer). Di
Tiongkok, ketentuan tentang ketentuan keperdataan terkait aspek perjanjian tunduk pada
General Principles of Civil Law tahun 1986 (yang selanjutnya disebut GPCL) dan terkait
kebendaan, selain tunduk pada GPCL juga tunduk pada ketentuan Property Rights Law of the
People’s Republic of China tahun 2007 (selanjutnya disebut PRC).
Setelah penulis membandingkan aspek keperdataan khususnya terkait aspek kebendaan
dalam KUHPer yang berlaku di Indonesia serta dalam GPCL dan PRC yang berlaku di
Tiongkok, berikut persamaan dalam aspek kebendaan yang diatur menurut Undang-Undang
yang berlaku di kedua negara tersebut beberapa diantaranya yakni organ tubuh manusia di
Indonesia dan di Tiongkok digolongkan sebagai benda bergerak, penyerahan organ dan
jaringan tubuh harus melalui prosedur penyerahan secara nyata dan secara hukum yang
berlaku di kedua negara tersebut, serta terdapat pembatasan pemanfaatan hak kebendaan
setiap individu terhadap organ dan jaringan tubuh manusia dalam hal ekonomi. Selain
memiliki persamaan, ketentuan yang mengatur tentang keperdataan khususnya yang
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016
mengatur tentang kebendaan di Indonesia dan di Tiongkok memiliki perbedaan sebagaimana
berikut: Tabel 2. Perbedaan Aspek Hukum Kebendaan dalam Peraturan tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia dan di Tiongkok
Indonesia Tiongkok
Hak asasi seseorang termasuk hak keperdataan diakui bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan atau masih dalam janin ibu hingga orang tersebut meninggal.
Hak asasi seseorang diakui setelah orang tersebut dilahirkan hingga ia meninggal.
Hak milik pribadi atas organ dan jaringan tubuhnya diakui bahkan hingga orang tersebut meninggal.
Hak milik pribadi atas organ dan jaringan tubuh setelah seseorang meninggal dapat dikesampingkan dan beralih menjadi kepemilikan publik selama negara menghendaki untuk mengalihkannya.
Kewenangan pemerintah dalam praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia terbatas pada pembentukan regulasi yang berhubungan dengan transplantasi organ dan jaringan tubuh serta berwenang untuk menentukan rumah sakit yang berwenang melakukan tranplantasi organ.
Negara memiliki kewenangan dan berperan besar dalam menentukan sistem donasi dan pemanfaatan organ tubuh.
Selain aspek kebendaan, praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia
yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Kesehatan UU No. 36 Tahun 2009 dengan
aturan pelaksananya yang diatur dalam PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis
dan Bedah Mayat Anatomis dan di Tiongkok yang diatur dalam Regulations on Human
Organ Transplantation 2007 juga terdapat aspek perjanjian yang di Indonesia tunduk pada
ketentuan KUHPer sedangkan di Tiongkok tunduk pada ketentuan GPCL. Aspek-aspek
perjanjian yang diatur dalam ketentuan tersebut diatas terdapat persamaan yakni persetujuan
pendonor untuk mendonasikan organnya yang diberikan setelah pendonor memperoleh
informasi medis yang wajib disampaikan dengan sebenar-benarnya oleh tenaga medis
merupakan syarat formil sahnya suatu praktik pendonasian organ dan jika terdapat unsur-
unsur pemaksaan dan/atau penipuan dalam pemberian persetujuan tersebut, mengakibatkan
perjanjian donasi organ dapat dimintakan pembatalan. Selain terdapat persamaan, ketentuan
tersebut juga terdapat perbedaan yakni: Tabel 3. Perbedaan Aspek Hukum Perjanjian dalam Peraturan tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia dan di Tiongkok
Indonesia Tiongkok
Perjanjian transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia batal menurut hukum apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu dari syarat objektif seperti syarat suatu hal tertentu dan/atau suatu sebab
Perjanjian transplantasi organ batal menurut hukum apabila perjanjian tersebut dapat merugikan negara, kepentingan kolektif, kepentingan pihak ketiga, terdapat suatu tujuan ilegal yang dirahasiakan dan
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016
yang halal. dimanipulasi dengan suatu tindakan yang pada dasarnya sah menurut hukum, merusak kepentingan publik, atau melanggar ketentuan hukum maupun administrasi.
Selain unsur pemaksaan dan penipuan, unsur kekhilafan juga mengakibatkan perjanjian transplantasi organ dapat dimintakan pembatalan
Selain unsur pemaksaan dan penipuan, unsur eksploitasi juga mengakibatkan perjanjian transplantasi organ dapat dimintakan pembatalan
Penyelesaian sengketa yang timbul akibat terdapat syarat yang dapat membatalkan perjanjian transplantasi organ diselesaikan di pengadilan
Penyelesaian sengketa yang timbul akibat terdapat syarat yang dapat membatalkan perjanjian transplantasi organ diselesaikan di pengadilan atau lembaga arbitrase
Selain memperbandingkan aspek keperdataan khususnya dalam aspek perjanjian dan
kebendaan, berikut perbandingan peraturan yang secara khusus mengatur tentang praktik
transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia yang berlaku di Indonesia dan di Tiongkok: Tabel 4. Perbandingan Peraturan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia sebagaimana yang Diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 dan di Tiongkok sebagaimana yang Diatur dalam Regulation on Human Organ Transplantation China
Aspek Regulation on Human Organ Transplantation China Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981
Definisi transplantasi
organ
Transplantasi organ adalah segala proses yang melibatkan pemindahan sebagian atau seluruh organ yang memiliki fungsi yang spesifik seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, pankreas dari seorang donor dan dicangkokkan ke dalam tubuh resipien untuk menggantikan organ yang terserang penyakit atau rusak. (Pasal 2)
Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk memindahkan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. (Pasal 1 huruf e)
Tujuan Menjadi dasar praktik transplantasi organ, menjamin kualitas dari pelayanan kesehatan, melindungi kesehatan dan hak serta kepentingan masyarakat. (Pasal 1)
Pengembangan usaha kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. (konsiderans huruf a)
Objek Organ tubuh yang memiliki fungsi-fungsi tertentu seperti jantung, hati, ginjal, paru-paru, atau pankreas. (Pasal 2)
Alat dan jaringan tubuh manusia. Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk serta fungsi tertentu untuk tubuh (Pasal 1 huruf c). Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama dan tertentu (Pasal 1 huruf d).
Penentuan Kematian
Tidak diatur mengenai kapan seseorang dinyatakan telah meninggal atau tidak diatur mengenai penentuan kematian.
Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan/atau denyut jantung seseorang telah berhenti (Pasal 1 huruf g). Penentuan saat mati dalam rangka transplantasi, dilakukan oleh dua orang dokter yang tidak ada sangkut paut medik dengan dokter yang
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016
melakukan transplantasi (Pasal 12).
Batasan Menjadi Donor
Orang yang berumur 18 tahun keatas (Pasal 9).
Tidak diatur mengenai batasan usia menjadi donor dalam PP ini.
Batasan Menjadi Resipien
Resipien organ yang berasal dari donor hidup terbatas pada suami/istri donor, kerabat lineal, kerabat agunan sampai derajat ketiga, dan orang yang dapat membuktikan bahwa dia telah mengembangkan kekerabatan dengan donor dengan alasan yang mendukung (Pasal 10).
Tidak diatur mengenai batasan menjadi resipien dalam PP ini.
Prinsip Donasi Kesukarelaan dan Cuma-Cuma (Pasal 7). Tidak diatur mengenai prinsip peraturan ini.
Sistem Persetujuan
Opt In System
Setiap orang yang ingin menyumbangkan organnya harus memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan persetujuan ini dapat pula ditarik sewaktu-waktu orang tersebut menghendaki. Jika seseorang meninggal dan semasa hidupnya belum pernah menyatakan keberatan jika organnya didonasikan, maka istri, anak-anak usia penuh, dan orang tua secara bersama-sama memberikan persetujuan dalam bentuk tertulis. (Pasal 8)
Meskipun Undang-undang Tiongkok mengatur demikian, dalam praktiknya transplantasi organ di Tiongkok menganut Conscription System.
Opt In System
Setiap orang yang ingin mendonorkan organnya wajib membuat persetujuan tertulis menandatangani persetujuan tersebut di atas materai dan disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 13).
Syarat Dokter atau Institusi yang Boleh Melakukan
Transplantasi
Rumah Sakit yang dapat melakukan praktik transplantasi organ terlebih dahulu harus mengajukan diri kepada Departemen Kesehatan Pemerintah yang berkompeten dengan memenuhi segala syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14.
Dokter yang telah memiliki izin dan memenuhi segala persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 dan 18.
Dokter yang melakukan transplantasi bukan dokter yang menentukan dari kematian donor kadaver. (Pasal 20)
Dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan (Pasal 11 ayat 1). Dokter yang melakukan transplantasi bukan dokter yang merawat atau mengobati donor (Pasal 11 ayat 2).
Dokter yang dapat melakukan transplantasi adalah dokter yang tidak memiliki kaitan dengan dokter yang menentukan saat mati pendonor jika pendonor adalah donor kadaver (Pasal 11 ayat 1).
Perbuatan yang dilarang
Perdagangan organ (Pasal 3), pengambilan organ tanpa persetujuan (Pasal 8), pengambilan organ pada seseorang yang belum berumur 18 tahun (Pasal 9), mengambil organ dari orang yang selama hidupnya menyatakan keberatan untuk mendonasikan organnya (Pasal 25), membocorkan informasi pribadi pendonor dan/atau resipien (Pasal 27), menghapus organ dari tubuh pendonor tanpa persetujuan dari Komisi Penerapan Etika Klinik
Perdagangan organ (Pasal 17), mengirim dan menerima organ, alat, atau jaringan tubuh ke dalam dan ke luar negeri (Pasal 18), terkecuali untuk keperluan ilmiah (Pasal 19).
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016
Transplantasi Organ Tubuh Manusia, tidak memberikan informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 dan memastikan keabsahan informed consent yang diberikan oleh donor, dan/atau tidak menguji apakah tubuh donor akan berfungsi dengan normal setelah salah satu organ tubuhnya dikeluarkan kecuali akibat yang sepatutnya timbul dengan dikeluarkannya salah satu organ dalam tubuhnya, serta memperlakukan donor kadaver tidak sesuai etik serta tidak mengembalikan bentukan tubuh mayat seperti semula terkecuali bagi organ yang akan ditransplantasikan kepada resipien (Pasal 28), melakukan praktik transplantasi organ namun belum memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 (Pasal 29)
Sanksi Pidana seperti penyitaan terhadap pendapatan ilegal hasil penjualan organ dan denda dengan minimal delapan kali dan maksimal sepuluh kali dari jumlah pendapatan ilegal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26, perdata, dan administratif salah satunya seperti menangguhkan selama paling kurang enam bulan dan paling lama satu tahun hingga pencabutan izin berpraktik secara permanen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30.
Pidana seperti kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1 serta sanksi admistratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat 2.
Kewajiban Institusi/ Tenaga
Kesehatan/ Rumah Sakit
terhadap Donor dan/atau Resipien
Melaksanakan praktik transplantasi organ dengan berdasar pada prinsip etik dan peraturan teknis untuk administrasi transplantasi organ (Pasal 15).
Memberikan informasi kepada pasien terkait penilaian atas efek samping atau resiko penularan penyakit kepada resipien akibat transplantasi dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir resiko tersebut (Pasal 16).
Memberikan informasi kepada calon donor mengenai resiko operasi, hal-hal yang dibutuhkan setelah operasi, kemungkinan komplikasi serta cara mencegah, serta menandatangani informed consent dengan calon pendonor, memastikan bahwa pendonor dan resipien memiliki kekerabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10, memastikan bahwa tubuh pendonor berfungsi normal kecuali akibat langsung yang ditimbulkan dari adanya pemindahan organ. Institusi kesehatan wajib menyimpan catatan medis pendonor hidup guna untuk mengikuti perkembangan medis donor. (Pasal 19)
Pemindahan organ dari donor mati dapat dilakukan setelah donor dinyatakan
Memberitahu sifat operasi, akibat-akibat dari operasi, serta kemungkinan yang dapat terjadi (Pasal 15 ayat 1).
Memastikan bahwa calon donor telah mengetahui dan memahami arti dari informasi yang diberikan oleh dokter yang merawatnya termasuk dokter konsultan (Pasal 15 ayat 2).
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016
meninggal menurut hukum. (Pasal 20)
Memperlakukan donor kadaver sesuai etik setelah mengeluarkan organ yang akan didonorkan serta mengembalikan bentukan tubuh mayat ke bentuk awal kecuali terhadap organ yang akan didonorkan. (Pasal 20)
Hak Institusi/ Tenaga
Kesehatan/ Rumah Sakit
terhadap Donor dan/atau Resipien
Berhak atas sejumlah biaya yang ditimbulkan dari (Pasal 21):
a. proses operasi pemindahan dan penanaman organ;
b. biaya pemesanan dan akomodasi organ; c. biaya obat-obatan, tes dan bahan medis
yang dikonsumsi untuk memindahkan dan mengimplantasi organ manusia.
Tidak diatur mengenai hak dari institusi atau tenaga kesehatan atau rumah sakit terhadap donor atau resipien.
Kewajiban Donor dan/atau
Resipien terhadap Institusi/ Tenaga
Kesehatan/ Rumah Sakit
Berhak untuk membayar sejumlah biaya yang ditimbulkan dari (Pasal 21):
a. proses operasi pemindahan dan penanaman organ;
b. biaya pemesanan dan akomodasi organ; c. biaya obat-obatan, tes dan bahan medis
yang dikonsumsi untuk memindahkan dan mengimplantasi organ manusia.
Tidak meminta kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi (Pasal 16).
Hak Donor dan/atau Resipien terhadap Institusi/ Tenaga
Kesehatan/ Rumah Sakit
Berhak untuk memberikan serta menarik kembali persetujuan untuk menjadi donor organ. (Pasal 8)
Berhak atas informasi terkait penilaian atas efek samping atau resiko penularan penyakit akibat transplantasi dan langkah-langkah untuk meminimalisir resiko tersebut (Pasal 16).
Berhak atas informasi mengenai resiko operasi, hal-hal yang dibutuhkan setelah operasi, kemungkinan komplikasi serta cara mencegah, serta menandatangani informed consent dengan dokter, berhak atas kepastian bahwa tubuh pendonor berfungsi normal kecuali akibat langsung yang ditimbulkan dari adanya pemindahan organ. (Pasal 19)
Berhak atas informasi sifat operasi, akibat-akibat dari operasi, serta kemungkinan yang dapat terjadi (Pasal 15 ayat 1).
Berhak untuk memilih apakah bersedia untuk menjadi donor atau tidak.
Hal-Hal Lain yang Diatur
Diatur mengenai sistem pendistribusian dan pemanfaatan organ.
Tidak diatur mengenai sistem pendistribusian organ dan pemanfaatan organ donor. Pemanfaatan organ donor diatur dalam Peraturan terpisah yakni dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.
Diatur mengenai pengawasan terhadap praktik transplantasi organ tubuh manusia.
Tidak diatur mengenai pengawasan praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia.
Tidak diatur mengenai pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia korban
Diatur mengenai pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia korban kecelakaan.
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016
kecelakaan.
Peraturan terkait praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia yang berlaku baik di
Indonesia maupun di Tiongkok memiliki implikasi yang sangat penting dalam praktik
transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di kedua negara tersebut karena peraturan
tersebut menjadi landasan hukum dari pelayanan kesehatan serta peningkatan kualitas dan
mutu pelayanan kesehatan khususnya dalam praktik transplantasi organ baik di Indonesia
maupun di Tiongkok. Adanya peraturan tersebut juga menjadi pengingat serta penentu arah
dan orientasi pembangunan kesehatan masyarakat.
Kesimpulan Setelah penulis menganalisis sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan di Tiongkok,
aspek-aspek kebendaan dan perjanjian dalam praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh
manusia, serta implikasi dari penerapan peraturan transplantasi organ dan jaringan tubuh
manusia di Indonesia dan di Tiongkok, berikut persamaan dan perbedaan serta implikasi dari
penerapan peraturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia dan di
Tiongkok:
a. Peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia
secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah
Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan
Tubuh Manusia sedangkan di Tiongkok diatur dalam Regulation on Human Organ
Transplantation China tahun 2007;
b. Indonesia dan Tiongkok dalam praktik transplantasi organ menganut sistem opt in,
mengenal donor kadaver dan donor hidup, serta terdapat larangan menjual organ dan
jaringan tubuh;
c. Ruang lingkup praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh di Tiongkok yag diatur
dalam RHOT lebih sempit jika dibandingkan dengan PP 18 tahun 1981;
d. Di Indonesia diatur tentang penentuan kematian, pemanfaatan organ korban
kecelakaan, serta tidak terdapat pembatasan untuk menjadi donor dan resipien,
sedangkan Tiongkok tidak memiliki peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan
organ korban kecelakaan dan penentuan kematian, serta terdapat batasan untuk
menjadi donor dan resipien;
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016
e. Baik di Indonesia maupun di Tiongkok pendonasian organ dan jaringan tubuh
semata-mata untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan;
Implikasi penerapan peraturan transplantasi organ dan jaringan tubuh di Indonesia:
a. Selain tunduk pada ketentuan pasal 1320 KUHPer, informasi medis, dua orang saksi,
pembubuhan materai, serta persetujuan dalam bentuk tertulis akan dilaksanakannya
praktik trasplantasi, menjadi syarat sahnya suatu perjanjian praktik transplantasi;
b. Peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia juga berimplikasi
pada pelarangan pemanfaatan organ dan jaringan tubuh manusia dalam hal ekonomi.
Implikasi penerapan peraturan transplantasi organ dan jaringan tubuh di Tiongkok:
a. Meskipun dalam RHOT diatur mengenai pemanfaatan organ dari donor kadaver
baru dapat dilakukan ketika donor tersebut dinyatakan meninggal menurut hukum,
namun pada kenyataannya di Tiongkok tidak ada satu peraturan pun yang mengatur
tentang penentuan kematian. Hal ini berimplikasi bahwa penetapan kematian orang-
orang di Tiongkok termasuk donor kadaver dilakukan secara ilegal;
b. Adanya batasan menjadi donor dan resipien;
c. Sanksi tidak hanya dijatuhkan kepada tenaga medis dan/atau institusi
kesehatan/rumah sakit yang melakukan hal-hal yang jelas-jelas dilarang dalam
RHOT seperti mengambil organ dari orang tanpa alas hak yang sah, mengambil
organ dari orang yang belum berumur 18 tahun, serta jual beli organ melainkan juga
dapat dijatuhkan kepada pelanggaran etika seperti tidak mengembalikan perwujudan
donor kadaver seperti semula misalnya tidak menutup luka bekas operasi
pengangkatan organ dari donor kadaver, pembocoran informasi pribadi donor
dan/atau resipien, serta pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan administratif.
Saran
Pemerintah mengkaji kembali dan melakukan evaluasi terkait efektivitas dari UU Kesehatan
dan peraturan pelaksananya terutama yang mengatur tentang transplantasi organ dan jaringan
tubuh manusia di Indonesia, membantu, mengawasi, memperkokoh, dan/atau bertanggung
jawab terhadap eksistensi dan keberlangsungan lembaga yang bergerak dalam pendonasian
atau menjaga ketersediaan organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia, agar
keberadaannya diakui dan mendapatkan kepastian hukum, hal ini bertujuan untuk
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016
meningkatkan sumber daya manusia serta sumber daya organ dan jaringan tubuh manusia
agar kebutuhan organ dan jaringan tubuh di Indonesia dapat terpenuhi sehingga masyarakat
Indonesia yang membutuhkan donor organ dan jaringan tubuh dapat lebih mudah mengakses
dan mendapatkan organ serta jaringan tubuh secara legal.
Pemerintah juga harus memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap praktik
pemanfaatan organ dan/atau jaringan tubuh dalam bidang ekonomi seperti jual beli organ dan
jaringan tubuh manusia, serta melakukan inovasi dan/atau upaya yang dapat meningkatkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh
manusia di Indonesia. Selain untuk pemerintah, penulis juga menyarankan kepada pembentuk
kebijakan atau regulator untuk lebih teliti dan tegas dalam merumuskan akibat hukum
terhadap pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan khususnya dalam
peraturan yang mengatur tentang praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia.
Daftar Referensi Buku: Mamudji, Sri. et. al. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Soekanto,Soerjono. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. cet. III. Jakarta: UI Press. Suwasti, Nyoman. (1994). Aspek Yuridis Transplantasi Organ dalam Hubungannya dengan UU Kesehatan. Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNUD. Bali: Kertha Patrika.
Makalah
Usul Majadi Sinaga, “Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Masalah Pengadaan Donor Organ Manusia”, (makalah disampaikan pada Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara sebagai Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Bedah pada Fakultas Kedokteran, Medan, 28 Juli 2007), hlm. 2-3.
Artikel Online
Global Observatory on Donation & Transplantation. (2013). Organ Donation and Transplantation Activities 2013. transplant-observatory.org/Pages/Facts.aspx. diunduh pada 22 Desember 2015. Peraturan Indonesia (1). Peraturan Pemerintah Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. PP No.18 Tahun 1981. LN No 23 Tahun 1981. TLN No. 3195. Indonesia (2). Undang-Undang Kesehatan. UU No. 36 Tahun 2009. LN Tahun 2009 No. 144. TLN 5063.
Perbandingan Peraturan ..., Dearizka, FH UI, 2016