rancangan peraturan pemerintah persetujuan lingkungan
TRANSCRIPT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (P3LH)
“Terkait Persetujuan Lingkungan”
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN,
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SOSIALISASI
1
Oleh:Ir. Ary Sudijanto, MSE
Perubahan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup melalui Undang- Undang Nomor 11/2020
tentang Cipta Kerja
2
Perubahan UU 32/2009 melalui UU 11/2020
Dari total 127 Pasal yang terdapat dalam UU 32/2009,
dirubah ditambahkan dihapus
27 Pasal 4 Pasal 10 Pasal
1, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 37, 39, 55, 59, 61, 63, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 82, 88, 109, 111, dan
112
61A, 82A, 82B, dan 82C 29, 30, 31, 36, 38, 40, 79, 93, 102, dan 110
Pasal-pasal dengan amanat yang perlu ditindaklanjutidalam Peraturan pemerintah
AmanatUndang- Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk
ditindaklanjuti dalam PP (Terkait Rev UU 32/2009)
1. Pengaturan Tata Laksana Uji Kelayakan (PasaL 24);
• Lembaga Uji Kelayakan;
• Tim Uji Kelayakan;
• Anggota Tim Uji Kelayakan (berisi pakar yang bersertifikasi)
• Sistem Sertifikasi.
2. Proses Pelibatan Masyarakat (Pasal 26);
• Masyarakat terkena dampak langsung;
• Keterlibatan dalam penyusunan;
• Keterlibatan dalam penilaian.
3. Sertifikasi dan kriteria penyusun Amdal (Pasal 28);
• Sistem sertifikasi
4. Bantuan Pemerintah terhadap UMK (Pasal 32)
5. Pengaturan mengenai UKL-UPL (Pasal 34);
• Penyusunan standar UKL-UPL
6. Pengaturan mengenai SPPL (Pasal 35);
• Mengintegrasikan SPPL ke dalam NIB3
6. Pengaturan Baku Mutu Lingkungan Hidup (Pasal 20);
7. Pengelolaan Limbah B3 (Pasal 59, Pasal 61);
8. Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan (Pasal 55);
9. Pengawasan dan Sanksi (Pasal 71, 76, 82C);
AmanatUndang- Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk
ditindaklanjuti dalam PP (Terkait Rev UU 32/2009)
4
5
Sistematika PP
• 13 Bab• 534 Pasal
• 15 Lampiran
Kerangka Penyusunan RPP P3LH
Struktur Kerangka PP P3LH
6
Bab I
Ketentuan Umum(Psl. 1 - 2)
Bab II
Persetujuan Lingkungan
(11 Bagian)
(Psl. 3 - 106)
Bab III
Perlindungan danPengelolaan Mutu
Air
(Psl.107 - 162)
Bab IV
Perlindungan danPengelolaan Mutu
Udara
(Psl.163 - 219)
Bab V
Perlindungan danPengelolaan Mutu
Laut
(Psl.220 - 271)
Bab VI
PengendalianKerusakan
Lingkungan Hidup
(Psl.272 - 273)
Bab VII
Pengelolaan LimbahB3 dan nonB3
(Psl.274 - 470)
Bab VIII
Dana Penjaminanuntuk Pemulihan LH
(Psl.471 - 479)
Bab IX
Sistem InformasiLingkungan Hidup
(Psl.480 - 489)
Bab X
Pembinaan danPengawasan
(Psl.490 - 504)
Bab XI
Pengenaan SanksiAdministrasi
(Psl.505 - 526)
Bab XII
Ketentuan Peralihan
(Psl. 527)
Bab X III
Ketentuan Penutup
(Psl.528 - 534)
Pendekatan Penyusunan PP P3LH
1. Menyusun ketentuan baru dan mencabut PP yang lama
Bab II (PP. 27/2012); Bab III (PP. 82/2001); Bab IV (PP.
41/1999); Bab V (PP. 19/1999); dan Bab VII (PP. 101/2014);
2. Perubahan Pasal dalam batang tubuh PP eksisting dan
menyusun Ketentuan baru yang belum diatur
Bab VIII (PP.46/2017); dan Bab V (Pengendalian Kerusakan
Lingkungan Hidup);
3. Menyusun ketentuan baru yang sebelumnya diatur dalam
Permen
Bab X (Pembinaan dan Pengawasan), dan Bab XI
(Pengenaan Sanksi Administrasi);
7
Lampiran I
Daftar KawasanLindung, Ringkasan Penyajian Informasi
Awal, dan Bagan Alir PenapisanWajib Amdal Lampiran II
Penyusunan Amdaldan Mekanisme Uji
Kelayakan
Lampiran III Penyusunan
Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan
UKL-UPL
Lampiran IV
Tim Uji KelayakanLingkungan Hidup
Lampiran V
MekanismePerubahan
PersetujuanLingkungan
Lampiran VI -VIII
Baku MutuLingkungan
Lampiran IX -XIV
Limbah B3 danNonB3
Lampiran XV
Sanksi Administrasidan denda
8
Daftar Lampiran (1)
PP 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(P3LH)
Daftar Lampiran PP (2)
9
1. Lampiran I (Daftar Kawasan Lindung, Ringkasan Penyajian Informasi Awal, dan Bagan Alir PenapisanWajib Amdal)
2. Lampiran II (Penyusunan Amdal dan Mekanisme Uji Kelayakan)
3. Lampiran III (Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan UKL-UPL)
4. Lampiran IV (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup)
5. Lampiran V (Mekanisme Perubahan Persetujuan Lingkungan)
6. Lampiran VI (Baku Mutu Air Nasional)
7. Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien)
8. Lampiran VIII (Baku Mutu Air Laut)
9. Lampiran IX (Daftar LB3: Sumber Spesifik, Kadaluarsa, Sumber Spesifik Umum, Sumber SpesifikKhusus)
10. Lampiran X (Parameter Uji Karakteristik LB3)
11. Lampiran XI (Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Kategori LB3)
12. Lampiran XII (Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Standar Pengolahan LB3 Sebelum ditempatkan di Fasilitas Penimbusan Akhir)
13. Lampiran XIII (Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Konsentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi LB3)
14. Lampiran XIV (Limbah nonB3 Terdaftar)
15. Lampiran XV (Jenis dan Kriteria Pelanggaran Terhadap Kewajiban dalam Perizinan Berusaha TerkaitPersetujuan Lingkungan)
BAB II Persetujuan Lingkungan
10
PRINSIP & KONSEP DASARPengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja
Beberapa perubahan pengaturan
Amdal dalam UU CK:
• Perubahan nomenklatur perizinan;
• Pengintegrasian Izin Lingkungan;
• Transformasi Komisi Penilai Amdal
menjadi Tim Uji Kelayakan;
• Uji kelayakan dokumen Amdal oleh
Ahli bersertifikat;
• Pengaturan Keterlibatan Masyarakat
secara lebih Proporsional;
• Integrasi Izin PPLH dan Andalalin ke
dalam dokumen Lingkungan
Secara Prinsip dan KonsepTIDAK BERUBAH dari konseppengaturan dalam ketentuansebelumnya, perubahan lebih
diarahkan untukPENYEMPURNAAN KEBIJAKAN
DALAM ATURAN PELAKSANAANNYA sesuaidengan tujuan UU CK yang memberikan kemudahan
kepada setiap orang dalammemperoleh Persetujuan
Lingkungan namun denganTETAP MEMENUHI KETENTUAN
yang ditetapkan11
Kriteria Amdal
12
Pasal 22 dan 23,
UU 32/2009Sebagai dasar
penetapan wajib
Amdal
UU 32/2009
Pengaturan Integrasi Persyaratan dan Kewajiban AspekLingkungan Kedalam Perizinan Berusaha
AMDAL
UKL-UPL
SPPL
Persetujuan Lingkungan
Persyaratan dankewajiban AspekLingkungan“Diintegrasikan”
kembali
Perizinan
Berusaha
“Semangat UU Cipta Kerjaadalah Penyederhanaan
Regulasi Perizinan”
13
“Izin Lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya
diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha”
Integrasi Persetujuan Lingkungan ke dalamPerizinan Berusaha
AMDAL
UKL-UPL
SPPL
Perizinan
Berusaha :• Izin• Sertifikat Standar• NIB
Pengawasan
Penegakan
Hukum:• Administrasi
(Psl. 77, UU CK)
PersyaratanpenerbitanPerizinanBerusaha
• Gubernur dan Bupati/Walikota berhak melakukan pengawasanketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadapPerizinan Berusaha;
• Menteri berhak melakukan pengawasan jika dianggap terjadipelanggaran serius terhadap Perizinan yang seharusnya dilakukanpengawasan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
• Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepadapenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika hasil pengawasanditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha.(Psl. 72 & 76, UU CK)
Persetujuan
Lingkungan
SKKL
PKPLH
NIB
Dokumen
Lingkungan
Matrik RKL-RPL TERMUAT dalam
Perizinan Berusaha(Psl 1 angka 11 & 12,
UU CK)
(Psl. 24 ayat (5), UU CK)
(Psl. 1, angka 35, UU CK)
(Psl. 63, UU CK)
14
Tingkat Risiko Usaha dan Jenis Dokumen Lingkungan
AMDAL
UKL-UPL
SPPL
Perizinan
Berusaha :• Izin• Sertifikat Standar• NIB
Persyaratanpenerbitan“termuat”
dalamPerizinanBerusaha
Persetujuan
Lingkungan
SKKL
PKPLH
NIB
Jenis
Dokumen
Lingkungan
NIB sebagai PerizinanBerusaha telah
mengintegrasikan SPPL
Tinggi
MenengahTinggi
Rendah
MenengahRendah
Tingkat Risiko Usaha
≠
Tingkat Risiko Usaha digunakan untuk penetapan
jenis Perizinan Berusahayang harus dimiliki oleh
pelaku usaha
Jenis Dokumen lingkungan tidak inline dengantingkat risiko usaha, Penentuannya didasarkan
pada kriteria Dampak Penting sebagaimana diaturdalam Pasal 22 dan 23, UU 32/2009
IzinLingkungan
Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan dalam UU CKPengintegrasian kembali “Izin Lingkungan” kedalam Perizinan Berusaha,
memperkuat posisi perlindungan terhadap Lingkungan Hidup
UU 23 Tahun 1997 dg turunannya PP 27/1999
UU 32 Tahun 2009 dg turunannya PP 27/2012
UU Cipta Kerja / 2020
SKKL/RekomedasiUKL-UPL
Izin Usaha
SKKL/RekomendasiUKL-UPL
Izin UsahaIzin
Lingkungan
SKKL/ PKPLHPerizinan
Berusaha/PersetujuanPemerintah
Persetujuan Lingkungan
Persetujuan Lingkungan
Persetujuan Lingkungan
Pejabat Penerbit Izin Usaha memasukkanpersyaratan Lingkungan dalam Izin Usaha
Izin Usaha tidakmemasukkan
Peryaratan Lingkungan, namun telah tercantumdalam Izin Lingkungan
Persyaratan dan kewajiban Lingkungan tidak dapat di enforce (tidak masuk dalam Izin Usaha)
Persyaratan dan kewajiban Lingkungan dapat di enforce (masuk dalam Izin Lingkungan)
Persyaratan dan kewajiban Lingkungan tetap dapat di enforce (karena termuat (terintegrasi) dalam Perizinan Berusaha)
Dalam Implementasi di lapangan Pejabat
penerbit Izin Usaha tidak memasukkan
Peryaratan Lingkungandalam Izin Usaha yang
diterbitkan
Perizinan Berusaha/ IzinUsaha/PersetujuanPemerintah akan
memuat Peryaratankewajiban dan aspek
Lingkungan yang dihasilkan dari proses dokumen lingkungan
16
Dampak
Jenis PerizinanBerusaha
Pasal 1, 36, 37, 38, dan 40 UU CK
Tinggi
AMDAL
UKL-UPL
SPPL
MenengahTinggi
Rendah
MenengahRendah
IZIN
SERTIFIKAT STANDAR
NIB
SKKL
PKPLH
NIB
IZIN
PENGAWASAN
PEMBINAAN
Kriteria Risiko (dasar)
Dampak Penting AMDAL
UKL-UPL
Dampak TidakPenting, kegiatan
Skala kecil
SPPL
Dampak TidakPenting
IZIN Usaha dan/atau Kegiatan
PENGAWASAN
PEMBINAAN
IzinLingkungan
Tingkat Risiko
Norma Perizinan (UU 32/2009)
Konsep Perizinan RBA (UU CK)
• Penetapan jenis Perizinan Berusaha menggunakan konsep RBA, sementara penetapan jenis
dokumen lingkungan menggunakan kriteria Dampak Penting;
• Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha.
Jenis DokumenLingkungan
Jenis PerizinanBerusaha
PersetujuanLingkungan
PersetujuanLingkungan
Jenis DokumenLingkungan
Persandingan Amdal, UKL-UPL, SPPL, Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha
17
Pengaturan Amdal, UKL-UPL, SPPL dalam UU CK
Dampak
Jenis DokumenLingkungan
Jenis PerizinanBerusaha
Tinggi
MenengahTinggi
Rendah
MenengahRendah
IZIN
SERTIFIKAT STANDAR
NIB
IZIN
PENGAWASAN
PEMBINAAN
Kriteria Risiko (dasar)
AMDAL
UKL-UPL
Dampak TidakPenting kegiatan
Skala kecil
SPPL
Dampak TidakPenting
Tingkat Risiko
untuk Instansi Pemerintah
untuk Pelaku Usaha
• Perizinan Berusaha , Sertifikat Standar dan NIB diperuntukkan untuk Pelaku Usaha, Untuk yang dilakukan oleh Pemerintah
dalam bentuk Persetujuan dari Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
• Perizinan Berusaha, Sertifikat standar atau Persetujuan dari Pemerintah wajib di lakukan pengawasan
Jenis DokumenLingkungan
SKKL
PKPLH
NIB
PersetujuanLingkungan
18
AMDAL
UKL-UPL
SPPL
PERSETUJUAN PEMERINTAH
PENGAWASAN
Jenis Perizinan/ Persetujuan
PersetujuanLingkungan
PEMBINAAN
SKKL
PKPLH
Dampak Penting
Pengaturan Tata Laksana Uji Kelayakan Lingkungan
PENETAPAN KELAYAKAN
LINGKUNGANEfektif
PERCEPATAN DAN KETEPATAN
KAJIAN AMDAL
Profesional
ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS
Konsep Dasar :Amdal adalah kajian teknis, ekonomi dan sosial untuk Penetapan Kelayakan Lingkungan
KELEMBAGAANKRITERIA
KOMPETENSI (Penyusun dan Ahli)
TATA LAKSANA
LEMBAGA di PUSAT, menugaskan Tim Uji
KelayakanLingkungan Hidup di Pusat, Provinsi dan
Kab/ Kota
BERBASIS STANDARDISASI &
KOMPETENSI
“EFEKTIF” BERBASIS
SCIENTIFIC STANDAR & TEKNOLOGI
I. BENTUK/FORMAT LEMBAGAII. KRITERIA PERSONIL DALAM
LEMBAGA & PENGATURANNYAIII. MEKANISME PENILAIAN / TATA
LAKSANA
TAHAPAN:
Pasal 24, UU CK
Dasar pemikiran sistem KPA diganti dengan Sistem Uji Kelayakan:1. Memastikan standarisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK;
2. Mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah;
3. Mengatasi bottleneck penilaian Amdal.19
Konsep Lembaga Uji Kelayakan dan Tim Uji Kelayakan
LEMBAGA UJI
KELAYAKAN
Tim UjiKelayakan
Pusat(KLHK)
Tim UjiKelayakan
Provinsi(tiap Provinsi)
Tim UjiKelayakanKab/Kota
(tiap Kab/Kota)
Tim UjiKelayakan
Pusat(penugasan
khusus)
Dibentuk olehPemerintah
Lembaga UjiKelayakan
membentukTim Uji
Kelayakanuntuk
melaksanakan tugasnya
Tim UjiKelayakan,
bertugasmembantu
Menteri, gubernur,
bupati/walikotauntuk
melakukanpenilaian uji
kelayakanlingkungan
hidup rencanausaha dan/ataukegiatan sesuai
kewenangan
• Keanggotaan Tim Uji Kelayakan terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan Ahli bersertifikat
• Akan disusun mekanisme pemenuhan sertifikasi kompetensi bagianggota tim uji kelayakan, sertifikasi kompetensi merupakanpersyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim Uji Kelayakan;
• Tim Uji Kelayakan Adhoc merupakan Tim Uji kelayakan yang dapatditugaskan sewaktu-waktu dan dimanapun sesuai dengan kebutuhanuntuk melakukan penilaian uji kelayakan
20
Bank Ahli
TIM UJI KELAYAKAN LH PUSATLEMBAGA UJI
KELAYAKAN
TIM UJI KELAYAKAN LH PROVINSI
TIM UJI KELAYAKAN LH KAB/KOTA
EvaluasiPemenuhan
Kriteria
TIM UJI KELAYAKAN LH ADHOC
Usulan PembentukanTim Uji Kelayakan oleh
Kepala Daerah & Dirjen
PERSYARATAN TIM UJI KELAYAKAN
UNSUR PEMERINTAH PUSAT & DAERAH yang membidangiLH
Instansi PenerbitPersetujuanTeknis
UNSUR AHLI
BERSERTIFIKAT (Minimal 5 orang),Antara lain:ahli kualitas udara, ahli kualitas air, ahlisosial, ahli kesehatanmasyarakat, atau ahlilainnya
BERBASIS PROFESIONAL
Kompetensi Uji Keahlian
KRITERIA: UNSUR PEMERINTAH & AHLIMEKANISME: PEMBENTUKAN LEMBAGA KOMPETENSI & UJI KEAHLIAN
MENTERI LHK
SK Tim UjiKelayakan
21
Konsep Lembaga Uji Kelayakan dan Tim Uji Kelayakan
Skema Konsep Sertifikasi Penilai Amdal
PemohonSertifikasi Ahli
Lembaga Uji Kelayakana.n. Menteri
PenerbitanSertifikat
Kompetensi
PenilaianCalon Ahli
TidakLulus
• Ijazah pendididkanformal;
• Sertifikat pelatihan;• Bukti pengalaman;• Rekam jejak ahli;• Rekomendasi dari asosiasi
keahlian• Tulisan ilmiah
22
Pengaturan NSPK & Kewenangan Penerbitan SKKL (AMDAL)
Pemerintah Pusatmelalui PP
Menteri LHK
MembentukLembaga Uji
Kelayakan
Tim Uji
Kelayakan
Menteri(Ditjen PKTL)
Gubernur(DLH Provinsi)
Bupati/ Walikota
(DLH Kab/Kota)
SKKL
SKKL
SKKL
Amdal
Pemrakarsa
Perizinan
Berusahadalam bentuk
Izin melalui OSS
Kewenangan
Penerbitan SKKLNSPK
Tim Uji Kelayakanmembantu Menteri,
gubernur ataubupati/walikota sesuaikewenangannya untuk
melakukan Uji Kelayakanterhadap Dokumen
Amdal yang disampaikanoleh pemrakarsa
23
Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan sesuai denganKewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha
Pengaturan Tata Cara Pelibatan Masyarakat
MasyarakatTerkenaDampak
Langsung
MasyarakatBerkepentingan/
Terpengaruh
LSM pembinamasyarakat
PemerhatiLingkungan
Pasal 26 UU CK
masyarakat yang tidak terkena dampak, tetapi mempunyai perhatian
terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak
lingkungan yang akan ditimbulkannya
Masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi amdal (yang menjadi batas
sosial) yang berkepentingan terhadaprencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan
manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian
LSM yang memang terbukti sebelumnya telahmelakukan pembinaan dan pendampingan terhadap
masyarakat yang terkena dampak langsung
Konsultasi PublikPengumuman
Pemerintah(Tim Uji Kelayakan)
Pemrakarsa
PelibatanMasyarakat
Konsultasi Masyarakatdalam Uji Kelayakan
(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan denganmelibatkan masyarakat yang terkena dampaklangsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
24
PELIBATAN MASYARAKAT DILAKUKAN SECARA PROPORSIONAL.• Untuk Memberikan Perhatian Lebih Terhadap Kepentingan Masyarakat Yang Terkena Dampak Langsung dari rencana
usaha dan/atau kegiatan oleh pemrakarsa kegiatan dengan tetap membuka ruang bagi pemerhati lingkungan dan LSM Pembina masyarakat terkena dampak;
• Pelibatan masyarakat lain diluar masyarakat terkena dampak langsung dilakukan oleh pemerintah melalui TUK
25
PENILAIAN AMDALDilakukan oleh TIM UJI KELAYAKAN (TUK)
Masyarakat lain :• Masyarakat pemerhati• Masyarakat yang terpengaruh
atas keputusanDapat dilibatkan oleh TUK apabilatidak ada masukan yang diperoleh
2
Dalam Penilaian Amdalmasyarakat terkenadampak langsung
dilibatkan
Masukan masyarakatlain yang relevan
disampaikan kepadapemrakarsa sebagaibahan Pelingkupan
PENYUSUNAN AMDALDilakukan oleh PEMRAKARSA
Dalam penyusunan Amdal, Masyarakat yang dilibatkanadalah masyarakat terkenadampak langsung dan LSM
Pembina langsung masyarakat
1
Dalam Penilaian Amdalmasyarakat lain yang masukannya relevan
dilibatkan
Rumusan keterlibatan masyarakat dalam UU CK(Penyusunan dan Penilaian Amdal)
Pengaturan Sertifikasi dan Kriteria KompetensiPenyusun Dokumen Amdal
PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL
AMDAL
UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN
PEMERINTAH
TIM UJI KELAYAKAN (Unsur Pemerintah Pusat dan
daerah serta AHLI BERSERTIFIKAT)
LEMBAGA UJI KELAYAKAN
Penyusun maupun Penilai Amdal dipersyaratkan harus memiliki sertifikat, agar dokumen Amdal
yang digunakan dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah/saintifik
Pengambil Keputusan(Menteri, gubernur,
bupati/walikota)
PEMRAKARSA
PenyusunBersertifikat
Lembaga Penyedia JasaPenyusunan Amdal
Teregistrasi
Menunjuk
26
Pengaturan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup danUpaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
NSPK Kewenangan
Persetujuan PKPLH*Pemerintah Pusat
melalui PP
Menteri LHK
Standar UKL-UPL
Instansi LHsesuai kewenanganmelakukan verifikasi
kesesuaian standar yang dipilih dalam form UKL-UPL oleh pelaku usaha
Menteri LHK(Ditjen PKTL)
Gubernur(DLH Provinsi)
Bupati/ Walikota(DLH Kab/Kota)
Menyampai-kan
PersetujuanPKPLHmelalui
OSS
Perizinan Berusahadalam bentuk:• Izin; atau• Sertifikasi Standar;
Pemrakarsa
mengisi Form
Standar UKL-UPL
*) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup 27
Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan sesuai denganKewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha
Pengaturan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
AMDAL
UKL-UPL
SPPL
Perizinan Berusaha :• Izin• Sertifikat Standar• NIB
Persyaratanpenerbitan“termuat”
dalamPerizinanBerusaha
Persetujuan
Lingkungan
SKKL
PKPLH
NIB
Dokumen
Lingkungan
NIB sebagai PerizinanBerusaha telah
mengintegrasikan SPPL
28
Pengaturan Integrasi Izin Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup dengan Amdal dan UKL-UPL
Integrasikajian
dampakdalam
dokumenAmdal atauUKL-UPL
Kajian Teknis
Penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan
pengolahan danpenimbunan LB3
Kajian Teknis
Pembuanganair limbah ke
laut
Kajian Teknis
Pembuangan air limbah ke sumber
air
Kajian Teknis
Membuang emisike udara
Kajian Teknis
Pemanfaatan air limbah untuk
aplikasi ke tanah
Kajian Teknis
Penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan
pengolahan danpenimbunan B3
Pasal 61A,UU CK
Sejalan dengan pengaturan Pasal 123, UU 32/2009
Integrasi Pengelolaan ke dalam
dokumen AMDAL atau UKL-UPL
a
d
c
b
f
29
SertifikatLayak Operasi
UntukOperasionalkegiatannya
Pasal 61 A
Dalam hal Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan:
a. Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan,
menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah
B3;
b. Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan,
menyimpan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau
menimbun Limbah B3;
c. Melakukan pembuangan air limbah ke laut;
d. Melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;
e. Membuang emisi ke udara; dan/atau
f. Memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan
tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.
e
Penyusunan & Penilaian Amdal
atau UKL-UPL
Kajian Andal(Kelola Pantau yang Rinci dan
Operasional)
Sudah tersedia Informasi untuk mengkaji persyaratan izin PPLH: Kajian Izin PPLH (i.e. PLB3, pembuangan air limbah ke sungai & laut) terintegrasi ke dalam Kajian AMDAL/UKL-UPL
SKKL/Rekomendasi UKL-UPLsudah memuat/ melampirkan
persyaratan dan kewajiban Rekomtek
Implementasi Perizinan Berusaha
Integrasi Izin PPLH dan Andallalin ke dalam Dokumen Lingkungan(Amdal atau UKL-UPL) Serta Persetujuan Awal Pemerintah
Proses KA - Andal Proses Andal, RKL-RPL
Persetujuan AwalPemerintah (FS
Kegiatan, RIP, dll…)
PersetujuanTeknis/Rekomtek
PLB3, PPKL, Andallalin
Masuk ke dalamDokumen Lingkungan
Post Inspection (Cek Kesesuaian
Persetujuan Teknis)
Pertek ditujukan bagiusaha dan/atau kegiatan
yang berisiko tinggi danmenengah, Pertek bagi
Risiko menengah dilakukanby Sistem
Diterbitkan bukti pemenuhanPersyaratan Teknis sebagaidasar pelaksanaan kegiatan
operasional
Mekanisme seperti ini telah lama diterapkan, seperti:• Persetujuan Tekno Ekonomi untuk kegiatan Pertambangan;• RIP untuk kegiatan pembangunan Pelabuhan;• RIB untuk kegiatan pembangunan Bandar Udara;• Desain Bendungan dari komite Keselamatan Bendungan;• SLF untuk kegiatan Pembangunan Gedung; dll.
Pasal 61 ADalam Hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan: menghasilkan, melakukan, membuang dan/atau memanfaatkan ….. yang merupakan
bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakandalam Amdal atau UKL-UPL.
untuk memastikan terpenuhinyaketentuan dalam Rekomtek/Persetujuan Teknis
Kesesuaian Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan
Rencana Tata Ruang
30
Andalalin
Pra-
AMDAL
Pengisian
Formulir KA
oleh
Pemrakarsa
Pemeriksaan
Formulir KA oleh
Tim Teknis
Penyusunan
ANDAL & RKL-
RPL oleh
Pemrakarsa
Penilaian atauPenilaian akhirANDAL & RKL-RPL Oleh TUK
Rekom hasilpenilaian atauPenilaian AkhirAndal dan RKL-RPL oleh TUK
keputusankelayakan LH (SKKL) & PerizinanBerusaha atauketidak-layakan LH
perbaikan dokumenAndal dan RKL-RPL30 hari kerja
60-180 hari kerja
50 hari kerja
10 hari kerja
Persetujuan Teknis dalam bentuk Rencana Induk Pelabuhan
Persetujuan Teknis dalam Pengelolaan Limbah B3
Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah
Persetujuan Teknis Kajian Dampak Lalu Lintas
Integrasi ke dalam Amdal
Penyusun Amdal: Pemrakarsa & Penyusun Amdal Bersertifikak
Kompetensi (KTPA & ATPA)
Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK): Sertifikasi Kompetensi Penyusuan
Amdal
LEMBAGA UJI KELAYAKAN
Penilai AMDAL oleh Tim Uji Kelayakan/ TUK (Unsur Pemerintah dan Ahli
Bersertifikat)
Menteri LHK
Masyarakat TerkenaDampak Langsung(Pengumuman & Konsultasi Publik)
Masyarakat Pemerhati LH dan terkena
Pengaruh/Berkepentingan(Konsultasi
Masyarakat)
Penapisan & PengecualianAmdal, Data & Informasi
Baku Mutu Lingkungan Hidup• Air dan Udara Ambien;• Air Limbah (effluent)• Emisi;• Gangguan
Baku Kerusakan LH • Tanah• Mangrove• Lamun• Terumbu Karang
Dana JamianPemulihan LH
Proses Persetujuan LH (SKKL) dan Integrasi denganPersetujuan Teknis
31
• Pengaturan kewenangan penerbitan persetujuanlingkungan didasarkan pada kewenanganpenerbitan Perizinan Berusaha;
• Berbeda dengan konsep sebelumnya dalam IzinLingkungan;
• Kewenangan tidak lagi berdasarkan pembagiankegiatan strategis Pusat, Provinsi dan Kab/Kota;
• Pengaturan menyelaraskan kewenanganPersetujuan Lingkungan dengan PerizinanBerusaha
Pengaturan kewenangan penerbitanPersetujuan Lingkungan
32
Perubahan Persetujuan Lingkungan
Pemegang
Persetujuan
Lingkungan
Perubahan
Usaha dan/atau
Kegiatan
Perubahan
Persetujuan
Lingkungan
Pelaksanaan
Perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan
1. Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (ada 9 Kriteria)
2. Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakansetelah 3 Tahun Izin Lingkungan diterbitkan
3. Perubahan Pengelolaan Lingkungan yang merubah Persetujuan Teknis
Dengan melalui penyusunan dokumen LHa.Wajib Amdal: Amdal Baru
(Pengembangan) atau Adendum Andal & RKL-RPL;
b.UKL-UPL: UKL-UPL Baru Pengembangan atau Amdal Baru Pengembangan
Perubahan Usaha dan/atau kegiatan tidak
dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan Persetujuan
Lingkungan
PENGECUALIAN :1. Perubahan (Kepemilikan,
Pemisahan/penggabungan, Penanggungjawab, nama kegiatan, wilayah administrasi);
2. Penciutan/pengurangan;3. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH)
yang diwajibkan;
33
AMDAL
BARU
Adendum
Andal &
RKL-RPL
Perubahan Berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup
Kata kunci “ BERPENGARUH” Hanya
rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan
yang BERPENGARUH terhadap lingkungan
yang wajib mengajukan perubahan
Persetujuan Lingkungan.
Kriteria
Perubahan
yang lebih
detail
1. Alat-alat Produksi
2. Kapasitas Produksi
3. Spesifikasi teknik
4. Sarana Usaha dan/atau
kegiatan
5. Perluasan Lahan dan
Bangunan
6. Waktu dan Durasi Operasi
7. Usaha dan/atau Kegiatan
dalam Kawasan yang belum
dilingkup
8. Perubahan Kebijakan
Pemerintah
9. Perubahan LH yang mendasar
akibat peristiwa alam atau
akibat lain
a b
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Sumber: Pasal 103 RPP Tindak Lanjut UU CK
Bidang PPLH
• Definisi;
• Besaran/
Skala
• dll
UKL-UPL
BARU
c
34
Batas AMDAL
Batas dokumen
UKL-UPL
USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN
WAJIB AMDAL
USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN
WAJIB UKL/UPL
USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN WAJIB SPPL
Pembagian Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan Dokumen LH
Kegiatan
berdampak
penting terhadap
LH
Kegiatan
tidak
berdampak
penting
terhadap LH
Kegiatan tidak wajib UKL/UPL &
tidak berdampak penting serta
Kegiatan usaha mikro dan kecil
Saat ini dalam
Peraturan Gub. atau
Bupati/Walikota
Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan
Dampak Lingkungan dan Dokumen Lingkungan
AMDAL
UKL-UPL
SPPL
Saat ini dalam Peraturan
MENLHK 38/2019
Ditetapkandalam
PeraturanMenteri
35
Bantuan Pemerintah terhadap UMK
Amdal bagi Usaha dan/ataukegiatan Mikro dan Kecil yang berdampak penting
terhadap lingkunganSesuaiKewenangannya
Pemerintah & Pemerintah Daerah
(melalui pembiayaan
APBN dan/atau APBD)
membantu
Bentuk bantuan:1. Fasilitasi;
2. Biaya; dan/atau
3. Penyusunan Amdal
36
KawasanEkonomiKhusus
KawasanIndustri
KawasanPerdagangan
Bebas danPelabuhan
Bebas
Kawasan …….
Kawasan……..
Penerapan RKL-RPL Rinci
37
38
Pengaturan Peralihan (1)
a. Dengan terbitnya PP 22/2021 maka Izin Lingkungan tidak lagi diterbitkan.b. Penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan Izin
PPLH yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnyaPersetujuan Lingkungan;
c. Proses penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL berdasarkanpermohonan penerbitan Izin Lingkungan yang diajukan dan dinyatakan telahlengkap administrasi sebelum tanggal 2 Februari 2021, dilaksanakan olehKomisi Penilai Amdal atau instansi lingkungan hidup berdasarkanpengaturan kewenangan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor8 Tahun 2013, sampai dengan diterbitkan Persetujuan Lingkungan denganformat sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (6) dan Pasal 63 PP22/2021;
d. Proses penilaian Amdal, pemeriksaan Formulir UKL-UPL atau Proses IzinPPLH terkait baku mutu lingkungan hidup dan pengelolaan Limbah B3berdasarkan permohonan yang diajukan setelah tanggal 2 Februari 2021,pemohon diminta untuk menarik kembali permohonannya untuk kemudiandilakukan pengajuan kembali sesuai PP 22/2021, kepada Menteri, gubernur,atau bupati/wali kota sesuai kewenangan penerbitan Perizinan Berusahaatau Persetujuan Pemerintah;
39
Pengaturan Peralihan (2)e. Proses Izin PPLH terkait baku mutu lingkungan hidup dan Pengelolaan
Limbah B3 berdasarkan permohonan yang diajukan dan dinyatakan telahlengkap administrasi sebelum tanggal 2 Februari 2021, diterbitkanPersetujuan Teknis yang selanjutnya dimasukkan dalam PersetujuanLingkungan melalui perubahan Persetujuan Lingkungan karenaperubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai Pasal 89ayat (2) huruf j PP 22/2021.
f. Komisi Penilai Amdal tetap melaksanakan penilaian Amdal sampaidengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di Pusat,Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 531 huruf b,PP 22/2021.
g. Lisensi yang telah dimiliki Komisi Penilai Amdal dinyatakan tetap berlakudan dapat diperpanjang sampai dengan terbentuknya Tim Uji KelayakanLingkungan Hidup.
h. Sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki olehpenyusun Amdal tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakusertifikasi dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasikompetensi.
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Gd. Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 6, Wing. CJl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp/Fax: 021-5705090
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:Terima kasih