pengelolaan alokasi dana desa yang bebas dari …

Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

http://disiplin.stihpada.ac.id/ p-issn : 1411-0261 e-issn : 2746-394X

available online at http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/14

Volume 26 Nomor 2 September 2020 Page : 39-51

doi : http://doi.org/10.5281/zenodo.3923251

39

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA YANG BEBAS DARI KORUPSI

Muryanto, Marsudi Utoyo, Firman Freaddy Busroh

Program Pascasarjana Magister Hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

[email protected]

Abstrak

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhanhak desa untuk me-

nyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembangmengikuti pertumbuhan dari desa

itu sendiri berdasarkan keanekaragaman,partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pem-

berdayaan masyarakat dan meningkatkanperan Pemerintah Desa dalam memberikan pe-

layanan dan meningkatkankesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pem-

vbangunan dan pertumbuhanwilayah-wilayah strategis. Pemangkasan anggaran untuk se-

mua kementerian dan lembaga negara, namun khusus pos anggaran dana desa tidak ada

pengurangan.Ini menunjukkan konsistensi komitmen pemerintah dalam program pengen-

tasan kemiskinan di pedesaan dan pembangunan daerah tertinggal. Mengingat dana desa

saat ini peruntukannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa dan pember-

dayaan masyarakat.Terhadap pengelolaan dana desa, yang dikhawatirkan banyak pihak

adalah penggunaannya yang berpotensi dikorupsi. Baik sengaja ataupun tidak disengaja

(karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh

perangkat desa dan siapapun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Kelemahan

utama pengawasan penggunaan dana desa sejatinya berpangkal pada kondisi sosiologis di

pedesaan yang masih feodalistik. Lembaga apapun yang ada di pedesaan, akan cenderung

melemah ataupun mudah diperlemah oleh kultur feodalistik yang ada sehingga terjadi

korupsi.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Korupsi, Tanggung Jawab

Abstract

The granting of Village Fund Allocation is a form of fulfilling the village's right to carry

out its autonomy so that it grows and develops following the growth of the village itself

based on diversity, participation, original autonomy, democratization, community

empowerment and increasing the role of the Village Government in providing services and

improving the welfare of the community and spurring acceleration development and

growth of strategic areas. Budget cuts for all ministries and state institutions, but

specifically for village budget funds there is no reduction. This shows the consistency of

the government's commitment in poverty alleviation programs in rural areas and the

development of disadvantaged areas. Considering that the current village budget

allocation is focused on the development of village infrastructure and community

empowerment. Regarding the management of village funds, what is feared by many parties

is their use which has the potential to be corrupted. Whether intentionally or

unintentionally (due to a lack of understanding of how to use and administrative reporting)

by village officials and anyone related to the use of village funds.The main weakness of the

supervision of the use of village funds actually stems from the sociological conditions in

the countryside which are still feudalistic. Any institution in the countryside will tend to

weaken or be easily weakened by existing feudalistic culture, resulting in corruption.

Keywords: Village Fund Allocation, Corruption, Responsibility

mailto:[email protected]

Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda,

Vol. 26 No.2 September 2020, hal. 39-51

40

A. Latar Belakang

Agenda reformasi di Indonesia salah

satunya adalah desentralisasi, inisiatif desen

tralisasi lahir dari semangat mengembang

kan prinsip-prinsip demokrasi lokal yang

diabaikan selama Orde Baru dengan dike

luarkannya Undang-Undang Nomor. 23 Ta-

hun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

yang berlaku sebelumnya adalah Unda-

ng-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah menggantikan Unda-

ng-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu

Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1974 ten-

tang Pemerintahan di Daerah. Perubahan

yang paling penting dengan adanya Unda-

ng-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini ada-

lah pelimpahan kewenangan pemerintah pu

sat kepada daerah menyangkut sektor pela

yanan publik.1

Pemerintahan Desa adalah bentuk pe-

merintahan terkecil yang ada di negeri ini.

Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu

luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga.

Mayoritas penduduknya bekerja di bidang

agraris dan tingkat pendidikannya cende-

rung rendah. Karena jumlah penduduknya

tidak begitu banyak, maka biasanya hubu-

ngan kekerabatan antar masyarakatnya ter-

jalin kuat. Sebagai bagian terkecil dari sis-

tem pemerintahan di Indonesia, Desa meme-

gang peranan penting terutama berkaitan de-

ngan pembangunan-pembangunan yang la-

ngsung menyentuh kepada masyarakat.

Bantuan-bantuan tersebut diberikan se

cara langsung melalui desa untukdisalurkan

langsung kepada masyarakat agar masyara

kat membudidayakannya. Akantetapi dalam

kenyataannya bantuan-bantuan tersebut ada

yang tersalurkan kepadamasyarakat ada pula

yang tidak sampai, melainkan dimanfaatkan

oleh kelompok-kelompok tertentu. Banyak-

nya bantuan pemerintah yang dialokasikan

1Tertuang dalam Pasal 9, 10 Undang-undang

Nomor. 23 Tahun 2014, “Kewenangan daerah

mencakup kewenangan dalam seluruh bidang

pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter

dan fiskal, agama ...”

untukpembangunan desa merupakan salah

satu bentuk perhatian pemerintah daerah

kepadadesa. (Peraturan Pemerintah) PP No

72 Tahun 2005 tersebut dijelaskan pula

bahwa minimalnya 10% darisumber penda

patan daerah yang diterima Kabupaten yang

diterima dari danaperimbangan propinsi dan

daerah, selanjutnya di bagi secara propor

sional yakni 30%untuk biaya operasional

dan 70% untuk kegiatan pemberdayaan ma

syarakat.Sementara itu dalam Peraturan Me

nteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No

mor 37Tahun 2007 Tentang Pedoman Penge

lolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa,

Pendapatan Desa terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa);

b) Bagi Hasil PajakKabupaten/Kota;

c) Bagian dari Retribusi Kabupaten/

Kota;

d) Alokasi Dana Desa(ADD);

e) Bantuan Keuangan dari Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;

f) Hibah; dan

g) Sumbangan Pihak Ketiga.

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) ya

ng diterima oleh Kepala Desa sangatlahkecil

dan tidak sebanding dengan tanggungjawab

Kepala Desa yang diharapkan dapat meng

organisir pembangunan desa. Apalagi buda

ya pemotongan ADD oleh oknumbirokrasi

sehingga yang diterima oleh Pemerintah De

sa menjadi kecil. SedangkanPendapatan As

li Desa (PAD) hanya mengandalkan satu-

satunya kekayaan desaadalah tanah Beng

kok yang dimiliki oleh pemerintah desa. Hal

tersebut memaksapemerintah desa membuat

proposal proyek Infrastruktur sebanyak mu

ngkin kePemerintah Kabupaten.

Sedikitnya Alokasi Dana Desa dari pe

merintah Kabupaten, hal ini diperparah de

ngan banyaknya oknum-oknum, baik dari

Desa maupun kecamatan yang memanfaat

kan ADD tanpa hak dan kewenangan. Po

tensi penyelewengan keuanganDesa, jelas sa

ngat besar, hal ini tidak terlepas dari kelema-

han pengawasan dari aparatpemerintah ka

bupaten terhadap alur proses mengalirnya

Pengelolaan Alokasi Dana Desa … Muryanto

Marsudi Utoyo

Firman Freaddy Busroh

41

dana. Disamping itu yangtidak kalah penting

nya adalah Sumber Daya manusia dari apa

rat pemerintahan desaitu sendiri yang pada

umumnya lemah.

Kendati lokal menjadi locus korupsi

yang lebih terbuka, desentralisasi juga mem

bawa implikasi lain yaitu terjadinya pengua

tan kelompok masyarakat sipil di tingkat

lokal. Sejak penerapan kebijakan desentrali

sasi adalah berkembangnya organisasi ma

syarakat sipil dan media massa yang sema

kin bebas dan terbuka meski tidak berarti

perkembangan itu diikuti dengan mening

katnya kapasitas dan peran politik organi

sasi tersebut di tingkat lokal. Dari catatan

LP3ES pada tahun 2003 saja diperkirakan

terdapat 450 LSM yang aktif mengusung

berbagai isu di masyarakat. Bila dihitung

dengan berbagai LSM yang baru berdiri,

angka tersebut sangat mungkin membesar

beberapa kali lipat mengingat bahwa me

mang tidak ada keharusan melakukan pen

daftaran atau pendirian melalui badan nega

ra secara formal.2

Pemerintah sudah mengucurkan dana

desa sebanyak Rp 127,74 triliun sejak perta

ma kali digelontorkan pada 2015. Desa ya

ng sudah menerima dana tersebut 74.910 de

ngan rincian pada 2015 sebesar Rp 20,76

triliun, 2016 Rp 49,98 dan 2017 Rp 60

triliun.Presiden Joko Widodo (Jokowi) me

ngatakan setiap desa pada tahun pertama

kira-kira dapat Rp 300 juta, tahun kedua Rp

600 juta, tahun ketiga Rp 800 jutaan. Me-

nurut Presiden Jokowi, dari sekitar 74.000

desa yang menerima Dana Desa, ta hun ini

ada kurang lebih 900 desa yang mempunyai

masalah, kepala desanya ditang kap, karena

menyelewengkan Dana Desa. Untuk itu,

Jokowi meminta agar hati-hati mengguna-

kan dana ini."Silakan dipakai un tuk mem-

bangun infrastruktur silakan, jalan desa si-

lakan, dipakai untuk embung silakan, dipa-

2Tim Lindsey, 2002, “Anti-corruption and

NGOs in Indonesia”, in Stealing from the People:

The Clamp Down: in Search of New Paradigms,

Book 4, Jakarta, Aksara Foundation for Partnership

for Governance Reform in Indonesia, hlm 35-42

kai untuk irigasi yang kecil-kecil sila kan,

dipakai untuk membendung sungai ke cil

silakan. Yang paling penting yang tidak

boleh, hanya satu, jangan ada yang nganto

ngin untuk kepentingan pribadi, ini yang

tidak boleh," tegas Presiden Jokowi.3

Kelonggaran yang diberikan pemerin

tah pusat kepada pemerintah desa untuk me

ngelola Dana Desa membawa banyak man

faat, terutama dalam pembangunan di desa.

Namun demikian, wewenang tersebut jika

tak diimbangi dengan sadar hukum justru

akan membawa kesulitan bagi aparat desa,

juga menimbulkan kerugian bagi warga

desa. Padahal desa merupakan cikal bakal

terbentuknya masyarakat dan pemerintahan

di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara

modern terbentuk, kelompok sosial sejenis

desa atau masyarakat adat dan lain sebagai

nya, telah menjadi bagian yang penting da

lam suatu tatanan negara.4

Pengelolaan dana desa, haruslah se

suai dengan regulasi yang ada agar tujuan

dari Dana Desa tersebut dapat tepat sasaran

dan tidak menimbulkan perkara hukum.

Dana Desa adalah dana yang bersumber

dari Anggaran pendapatan dan belanja ne-

gara yang diperuntukkan bagi desa yang

ditransfer melalui anggaran pendapatan dan

belanja derah kabupaten/kota dan diguna-

kan untuk membiayai penyelenggaraan pe-

merintahan, pelaksanaan pembangunan, pe-

mbinaan, kemasyarakatan dan pemberdaya-

an masyarakat.5 Minimnya pendapatan de-

sa menjadi kendala Pemerintah Desa untuk

menyelenggarakan pemerintahan desa de-

ngan baik. Meskipun Dana Desa merupa-

kan dana perimbangan yang diterima oleh

Kabupaten/ Kota, namun dana tersebut sa-

ngat dinantikan oleh Pemerintah Desa, kare

3ttps://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-s

edap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk-

aparat.html, diakses pada tanggal 17 Desember 2018 4

Ni’matul Huda, 2014, Perkembangan

Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan

Penyempurnaan), FH UII Press, Yogyakarta,hlm

361 5Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014

dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang

Desa, Citra Umbara, Bandung, hlm 214

https://www.merdeka.com/joko-widodo/



42

na itu Dana Desa sangat membantu keua-

ngan desa. Mengelola keuangan desa ada-

lah kewenangan Kepala Desa yang dapat di

kuasakan sebagian kepada perangkat desa.6

Pengakuan keberadaan desa dalam Unda-

ng-undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua kali dengan Undang-undang

Nomor. 9 Tahun 2015, ditegaskan dalam

Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

(1) Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia dibagi atas Daerah provinsi

dan Daerah provinsi itu dibagi atas

Daerah Kabupaten dan Kota.

(2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas

Kecamatan dan Kecamatan dibagi

atas Kelurahan dan/atauDesa.

Demikian pula dalam Pasal 371 ayat

(1) UU Nomor 23 Tahun 2014 kembali

menegaskan bahwa:

(1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat

dibentuk Desa.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai kewenangan se-

suai dengan ketentuan peraturan pe-

rundang-undangan mengenai Desa.

Dengan demikian maka desa diakui

keberadaannya dan memiliki kewenangan

asli yang berasal dari hak asal-usul. Konse-

kuensi dari pengakuan atas otonomi asli

adalah Desa memiliki hak mengatur dan me

ngurus rumah tangganya sendiri berdasar-

kan asal-usul dan adat-istiadat setempat

(self governing community).

Pada dasarnya pembangunan di Ne-

gara Indonesia ditopang olehpembangunan

di tingkat nasional dan provinsi, demikian

juga maju mundurnyapembangunan di pro-

pinsi tidak terlepas dari pembangunan di

Kabupaten-kabupatenyang berada di bawah-

nya. Dan sudah barang tentu maju mundur-

nya Kabupatentergantung pada pembangu-

nan di kelurahan dan desa-desa di bawah

pemerintahannya. Demikian pula dengan

6

Lihat Pasal 93 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa.

laju pertumbuhan perekonomian disuatu dae

rah baik Kabupaten maupun propinsi tidak

terlepas dari kemajuan pembangunan eko-

nomi di desa-desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah menga-

tur secara khusus mengenai pendpatan da-

erah, yang di atur dalam Pasal 1 ayat35 me-

nyatakan bahwa “Pendapatan Daerah adalah

semua hak Daerah yang diakuisebagai pe-

nambah nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran yangbersangkutan”, dan pa-

da Pasal 380 dalam penjelasan ayat 2, yaitu :

“Khusus untuk penga-

wasan yang terkait keuangan

Daerah meliputi kegiatanaudit,

reviu, evaluasi, pemantauan,

dan bimbingan teknis dalam

pengelolaanAPBD

kabupaten/kota yaitu sejak ta-

hap perencanaan, pelaksana-

an, pemantuan dan evaluasi

atas pelaksanaan APBD (ter-

masuk penyerapan APBD),

sampai dengan pertanggung-

jawaban pelaksanaan APBD

kabupaten/kota yang dilaku-

kan inspektorat kabupaten/ko-

ta dapat bekerjasama dengan

Inspektorat Jenderal Kemen-

terian dan/atau lembaga peme-

rintah non kementerian yang

menyelenggarakan urusan pe-

merintahan bidang pengawa-

san”.

Sumber pendapatan desa antara lain,

Pendapatan asli desa, bagi hasil pajakdaerah

dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian

dari dana perimbangan keuanganpusat dan

daerah yang diterima oleh kabupaten/kota,

bantuan dari pemerintah, pemerintah pro-

pinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, hibah

dan sumbangan daripihak ketiga. Dengan

demikian hampir dapat dipastikan, banyak

desa yang hanya bergantung pada bantuan

dari pemerintah pusat, provinsi maupun

Kabupaten. Alhasil tujuan penyelenggaraan

otonomi daerah yakni memajukan pereko-

nomian didaerah, menciptakan efisiensi dan


Marsudi Utoyo


43

efektivitas pengelolaan sumber kekayaan

daerah, sulit untuk dicapai.7

Desa mempunyai hak untuk mem-

peroleh bagi hasil pajak daerah dan retri-

busidaerah dan bagian dari dana perim-

bangan keuangan pusat dan daerah yang di-

terima oleh Kabupaten/Kota. Bagian perole-

han desa dari Kabupaten disebut Alokasi

DanaDesa (ADD) yang disalurkan melalui

kas desa. Pemberian ADD merupakan wu-

jud pemenuhan hak desa untuk menyeleng-

garakan otonominya agar tumbuh dan ber-

kembang berdasarkan keanekaragaman, par-

tisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat itu sendiri.8

Melalui Alokasi Dana Desa, desa

ataupun kelurahan berpeluang untuk menge-

lola pembangunan, pemerintahan dan sosial

kemasyarakatan desa secara otonom. Alo-

kasi Dana Desa adalah dana yang diberikan

kepada desa yang berasaldari dana perim-

bangan keuangan pemerintah pusat dan dae-

rah yang diterima olehKabupaten/Kota. Pem

berian Alokasi Dana Desa merupakan wujud

dari pemenuhanhak desa untuk menyeleng-

garakan otonominya agar tumbuh dan ber-

kembang mengikuti pertumbuhan dari desa

itu sendiri berdasarkan keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pem

berdayaan masyarakat dan meningkatkan

peran Pemerintah Desa dalam memberikan

pelayanan dan meningkatkankesejahteraan

masyarakat serta memacu percepatan pem-

bangunan dan pertumbuhan wilayah-wila-

yah strategis.9

7Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen

Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta,

hlm59 8Sukesi, EfektivitasProgram Alokasi Dana

Desa (ADD) Terhadap Perekonomian Desa Di

KabupatenPacitan, Jurnal Ilmiah, Universitas

Dokter Sutomo, Surabaya, Vol. 1 Desember Tahun

2007, hlm43 9

Bayu Sukmawan Budiyono,

2013,Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan PermendagriNo. 37 Tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,

Jurnal ilmiah, Fakultas HukumUniversitas

Brawijaya, Malang,hlm 4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang ya-

ng telah diuraikan dalam latar belakang dan

dikaitkan dengan judul tesis, maka pada

kesempatan ini Penulis mengangkat perma-

salahan yaitu:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana

Kepala Desa dalam Rangka Pengelola

an Alokasi Dana Desa?

2. Faktor-faktor Apa Saja yang Menjadi

Penyebab Terjadinya Penyelewengan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?

C. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Pidana Kepala

Desa dalam Rangka Pengelolaan

Alokasi Dana Desa

Pengelolaan merupakan istilah yang

dipakai dalam ilmu manajemen secara eti-

mologi pengelolaan berasal dari kata “ke-

lola” (to manage) dan biasanya merujuk pa-

da proses mengurus atau menangani sesuatu

untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak

ahli yang memberikan pengertian tentang

pengelolaan yang berbeda-beda, namun pa-

da prinsipnya memiliki maksud dan tujuan

yang sama. Menurut Balderton bahwa pe-

ngelolaan sama dengan manajemen yaitu

menggerakkan, mengorganisasikan, dan me-

ngarahkan usaha manusia untuk meman-

faatkan secara efektif material dan fasilitas

untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan

Moekijat mengemukakan bahwa pengelola-

an adalah merupakan rangkaian kegiatan

yang meliputi perencanaan, pengorganisa-

sian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian

dan pengawasan.10

Pengelolaan dalam administrasi adal-

ah merupakan sustu proses yang dimulai

dari proses perencanaan, pengaturan, peng-

awasan, penggerak, sampai dengan proses

terwujudnya tujuan. Dengan demikian da-

pat dikatakan bahwa istilah pengelolaan me

miliki pengertian yang sama dengan mana-

jemen, dimana pengelolaan merupakan ba-

10

RahardjoAdisasmita,2011, Pengelolaan

Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu,

Yogyakarta, hlm 21-22



44

gian dari proses manajemen karena didalam

nya harus memperhatikan mengenai proses

kerja yang baik, mengorganisasikan suatu

pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, se

hingga apa yang diharapkan dapat terlak-

sana dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian ten-

tang pengelolaan yang telah dikemukakan,

maka pengelolaan bukan hanya melaksana-

kan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan

rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-

fungsi manajemen, seperti perencanaan, pe-

laksanaan dan pengawasan untuk mencapai

tujuan secara efektif dan efesien.11

Paradigma baru pengelolaan keuang-

an negara sesuai dengan perundang-unda-

ngan dibidang keuangan negara meliputi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ten-

tang Keuangan Negara, Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaha

raan Negara, dan Undang-undang Nomor 15

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penge

lolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Ne-

gara setidaknya mengandung tiga kaidah

manajemen keuangan yaitu: orientasi pada

hasil, profesionalitas, serta akuntabilitas dan

transparansi. Paradigma ini dimaksud- kan

untuk memangkas ketidakefisienan.

Dalam Permendagri Nomor 113

Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelo-

laan Keuangan desa adalah merupakan ke-

seluruhan kegiatan yang meliputi peren

canaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapo

ran, dan pertanggungjawaban keuangan de-

sa.12

Pada Pasal 2 tentang asas pengelolaan

Keuangan Desa, Keuangan desa dikelola

berdasarkan asas-asas transparan, akuntan-

bel, partisipatif serta dilakukan dengan ter-

tib dan disiplin anggaran. Dalam penge-

lolaan Keuangan desa sebagaimana dimak-

sud dalam masa 1 (satu) tahun anggaran

yakni mulai tanggal 1 Januari sampai deng-

an tanggal 31 Desember.13

11

Rahardjo Adisasmita, Op.Cit, 21-22. 12

Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 13

Ibid

Pertanggungjawaban Pidana dalam Pe-

ngelolaan Dana Desa

Pertanggungjawaban pidana dalam pe

ngelolaan Dana Desa berdasarkan PP RI

Nomor 8 Tahun 2016 tidak diatur. Sanksi

yang diatur dalam PP RI Nomor 8 Tahun

2016 hanyalah sanksi administratif yang

disebutkan dalam pasal 17 angka (3) dan (4),

yaitu : Pasal 17 angka (3) : Dalam hal

Menteri belum menerima dokumen sebagai

mana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/

walikota belum menerima dokumen sebagai

mana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau

bupati/walikota mengenakan sanksi adminis

tratif berupa penundaan penyaluran Dana

Desa sampai dengan diterimanya dokumen

tersebut. Dan Pasal 17 angka (4) : Keten

tuan lebih lanjut mengenai tata cara pengen

aan sanksi administratif sebagaimana dimak

sud pada ayat (3). Pertanggung jawaban

sanksi pidana pada pengelolaan Dana Desa

dapat dilakukan jika terjadi tindak pidana

korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi,

jenis-jenisnya dapat dikelompokkan dalam

tujuh jenis korupsi yaitu :

(1) jenis korupsi yang merugikan ke-

uangan negara;

(2) suap menyuap;

(3) penggelapan dalam jabatan;

(4) pemerasan;

(5) perbuatan curang;

(6) benturan kepentingan dalam penga-

daan, dan

(7) gratifikasi.

Jenis-jenis korupsi di atas merupakan

bagian dari cara bagaimana memahami pe

ngertian korupsi. Pengertian korupsi sebe

narnya telah dimuat secara tegas dan jelas

dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971

tentang pemberantasan tindak pidana korup-

si. Dalam Undang-Undang tersebut, penger-

tian korupsi sebagian besar merujuk dari

Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Un-

dang-Undang Hukum Pidana) yang lahir

sebelum negara ini merdeka. Namun sampai

saat ini pemahaman masyarakat terhadap

korupsi masih sangat kurang.14

14KPK Republik Indonesia 2006, Memahami untuk

Membasmi Tindak Pidana Korupsi, KPK : Jakarta, hlm 1


Marsudi Utoyo


45

Dalam rangka memahami pengertian

korupsi secara mendalam dan komprehensif

bukan hal yang mudah. Oleh karena itu,

dibentuklah KPK agar memfokuskan diri

dalam mencermati berbagai perilaku seba-

gai indikasi perbuatan korupsi. Berdasarkan

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ten-

tang pemberantasan tindak pidana korupsi

menunjukkan bahwa kebiasaan berprilaku

korupsi yang selama ini oleh masyarakat di

anggap sebagai hal yang wajar dan lumrah

padahal hal tersebut termasuk ke dalam

bentuk tindak pidana korupsi. Sebagai ilus

trasi, pemberian hadiah ucapan terima kasih

kepada penyelenggaran negara yang berhu

bungan dengan jabatannya. Jika hal ini di-

laporkan ke KPK, maka dapat menjadi salah

satu bentuk tindak korupsi yaitu pemberian

gratifikasi. Oleh karena itu, dalam konteks

pertanggungjawaban pidana dalam menge-

lola Dana Desa penting sekali untuk bisa

memahami berbagai bentuk dan jenis per-

buatan yang bisa dikatagorikan sebagai ko-

rupsi. Melalui penelitian hal itu dapat dite-

mukan dan dipaparkan sehingga dapat men-

jadi upaya dini untuk mencegah agar dalam

pengelolaan Dana Desa tidak terjebak dalam

melakukan tindak pidana korupsi. Bentuk-

bentuk dan jenis yang terkait dengan tindak

pidana korupsi yang merugikan negara ha-

rus memenuhi unsur:

(1) setiap orang,

(2) memperkaya diri sendiri, orang lain,

atau korporasi;

(3) dengan cara melawan hukum,

(4) dapat merugikan negara atau pereko

nomian negara.

Unsur ini dapat terjadi dalam penge

lolaan Dana Desa. Unsur ini dipahami dari

pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun

2001:

(1) Setiap orang yang secara melawan

hukum melakukan perbuatan mem-

perkaya diri sendiri, atau orang lain,

atau suatu korporasi yang dapat me

rugikan keuangan negara atau pere

konomian negara, dipidana de ngan

pidana penjara seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 4 ta-

hun atau paling lama 20 tahun. Den-

da paling sedikit 200 juta rupiah,

dan paling banyak 1 miliar rupiah.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi se-

bagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan dalam keadaan tertentu,

pidana mati dapat dijatuhkan. Jenis

pidana korupsi yang termasuk meru

gikan negara adalah menyalah guna

kan kewenangan untuk memperka

ya diri sendiri sehingga merugikan

negara.

Pertanggungjawaban pidana dalam pe

ngelolaan dana desa bisa terjadi jika oknum-

oknum pengelola menyalah gunakan kewe-

nangan mereka yang mengakibatkan keru-

gian negara. Adapun unsur-unsurnya dapat

dirinci sebagai berikut :

(1) Setiap orang,

(2) dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi,

(3) menyalahgunakan kewenangan, kese-

mpatan, atau sarana;yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan; (5)

dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara.

Jenis korupsi yang paling banyak dan

sering dijumpai adalah korupsi yang terkait

suap menyuap. Rumusan korupsi yang ter-

kait dengan suap menyuap disebutkan pada

Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

nomor 20 tahun 2001 berasal dari pasal 209

ayat (1) angka (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) yang merujuk

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (c) Un-

dang-Undang nomor 3 tahun 1971, dan pa-

sal 5 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999

sebagai tindak pidana korupsi, yang kemu-

dian dirumuskan ulang pada Undang-un-

dang Nomor 20 tahun 2001. Guna menyi

mpulkan, apakah suatu perbuatan termasuk

korupsi, menurut pasal 1 harus memenuhi

unsur-unsur sebagai berikut :

(1) Setiap orang

(2) Memberi sesuatu atau menjanjikan se

suatu



46

(3) Kepada pegawai negeri atau penyele

nggara negara dengan maksud supaya

berbuat atau tidak berbuat sesuatu

dalam jabatannya sehingga bertenta-

ngan dengan kewajibannya.

Adapun pidana yang dijatuhkan ke-

pada pelaku tindak pidana korupsi menyuap

atau suap menyuap sesuai dengan pasal 5

ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 31

tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20

tahun 2001 angka (1) dipidana dengan pi-

dana penjara paling singkat 1 tahun dan pa-

ling lama 5 tahun, dan atau pidana denda

paling sedikit 50 juta rupiah dan paling

banyak 250 juta rupiah setiap orang yang :

(a) memberi atau menjanjikan sesuatu ke-

pada pegawai negeri, atau penyeleng-

gara negara dengan maksud supaya

pegawai negeri atau penyelenggara

tersebut berbuat atau tidak berbuat

sesuatu dalam jabatannya, yang ber-

tentangan dengan kewajibannya; atau

(b) memberi sesuatu kepada pegawai ne

geri atau penyelenggara negara kare

na atau berhubungan dengan sesuatu

yang bertentangan dengan kewajiban

dilakukan atau tidak dilakukan dalam

jabatannya.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Penye-

bab Terjadinya Penyelewengan Pe-

ngelolaan Alokasi Dana Desa

Pemerintah pusat tahun ini mengalo-

kasikan dana desa senilai Rp 46,9 triliun,

dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya

yang hanya Rp 20 triliun. Dana desa

sebesar itu diperuntukkan bagi 74.754 desa

yang tersebar di Indonesia. Setiap desa

menerima dana desa antara Rp 600 juta

sampai Rp 800 juta.15

Walaupun pemerintah pusat memang

kas anggaran untuk semua kementerian dan

lembaga negara, namun khusus pos angga-

ran dana desa tidak ada pengurangan. Ini

menunjukkan konsistensi komitmen peme-

15

Sarwono Suprapto, mencegah korupsi dana

desa http://www.sapa.or.id/f2/ 10341-dana -desa -iiiii

oo4, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

rintah dalam program pengentasan kemiski

nan di pedesaan dan pembangunan daerah

tertinggal. Mengingat dana desa saat ini pe

runtukannya difokuskan pada pembangunan

infrastruktur desa dan pemberdayaan masya

rakat.

Terhadap pengelolaan dana desa, ya-

ng dikhawatirkan banyak pihak adalah pe-

nggunaannya yang berpotensi dikorupsi.

Baik sengaja ataupun tidak disengaja (kare-

na kekurang pahaman cara pemanfaatan

maupun pelaporan administratifnya) oleh

perangkat desa dan siapapun yang berkaitan

dengan penggunaan dana desa.16

Kelema-

han utama pengawasan penggunaan dana

desa sejatinya berpangkal pada kondisi

sosiologis di pedesaan yang masih feoda-

listik. Lembaga apapun yang ada di pede-

saan, akan cenderung melemah ataupun

mudah diperlemah oleh kultur feodalis tik

yang ada.

Tokoh masyarakat ataupun lembaga

yang berani melakukan pengawasan pemba

ngunan desa, dengan mudahnya akan dicap

sebagai musuh bersama oleh masyarakat se

tempat. Pemberian cap 'musuh bersama'tadi

biasanya dimotori kepala desa dan segenap

perangkatnya. Lemahnya pengawasan peng

gunaan dana desa, berbagai upaya harus di

lakukan untuk meminimalisasi korupsi dana

desa. Salah satu upaya yang belum pernah

dilakukan adalah pemanfaatan Undang-

undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Undang-

undang KIP). Undang-undang KIP dibuat

dengan tujuan antara lain untuk mewujud

kan penyelenggaraan negara yang baik,

yaitu yang transparan, efektif dan efisien,

bersih dan akuntabel. Dengan demikian Un-

dang-undang KIP juga dirancang untuk

mencegah korupsi di lingkungan badan pu-

blik pemerintah desa (pemdes).

Bagaimana cara mencegah korupsi

penggunaan dana desa, dan dana pembangu

16

Wawancara dengan Bapak Joko Wauyo,

Kades Desa Majatra, Kecamatan Pulau Rimau

Kabupaten Banyuasin, Pada Tanggal 20 Februari

2019

http://www.sapa.or.id/f2/10341-dana-desa-iiiiioo4,



Marsudi Utoyo


47

nan desa yang lain, dengan menggunakan

UU KIP? Sangat mudah! Pemerintah, khu

susnya Kemendesa PDTT bekerja sama de

ngan Kemkominfo dan Kemendagri, tinggal

membuat Surat Keputusan Bersama (SKB)

yang mewajibkan setiap pemdes mengim

plementasikan Undang-undang KIP.

Dengan mengimplementasikan Und-

ang-undang KIP, setiap pemdes wajib me-

miliki website. Dalam web tersebut harus

dimuat berbagai informasi publik yang ada

pada badan publik pemdes, termasuk pro-

gram-program pembangunan desa yang did

anai dana desa, besaran dana desa, rincian

penggunaan, pertanggungjawaban dan lapo

ran keuangannya.

Langkah berikutnya, pemkab dituntut

untuk mendorong setiap desa memiliki web,

melatih pengisian, peng-update-an dan pe

ngelolaan web, serta pemasyarakatan penye

baran informasi lainnya melalui web pem

des. Bahkan pemanfaatan media sosial lain,

seperti SMS, twitter, facebook, juga didoro

ng dikembangkan untuk menyebarkan ber

bagai informasi dari pemdes.17

Sekaligus untuk mengembangkan in

teraksi dua arah antara pemdes dengan

warganya dan sebaliknya. Dengan mengu

mumkan program penggunaan dana desa,

besaran, rincian penggunaan, pertanggung-

jawaban, dan laporan keuangannya, publik,

khususnya warga desa memiliki akses un-

tuk mengetahui hal ihwal dana desa.

Dengan cara ini, kepala desa, pe-

rangkat desa dan kroni-kroninya, semakin

sempit ruang geraknya untuk melakukan

penyelewengan dana desa. Masyarakat sen-

diri memiliki ruang untuk ikut melakukan

pengawasan penggunaan dana desa.

Dengan berlakunya Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004, juga telah terjadi per

geseran yang sangat fundamental dalam

proses pemerintahan daerah, yakni bergeser

nya posisi dan peran serta kewenangan an-

tara pemerintah danmasyarakat.

17

Wawancara dengan Bapak Drs. Edi

Haryono Camat Pulau Rimau, pada Tanggal 20

Februari 2019

Pemerintah yang dulu berada jauh

dari masyarakat yang dilayani, kinimenjadi

begitu dekat, kekuasaan yang dulu begitu

jauh di pusat, kini menjadibegitu dekat bah-

kan berada di tengah dan bersama masya-

rakat yangmembutuhkannya. Dengan de-

mikian, mendekatkan kekuasaan kepada ma

syarakat dan mendekatkan pelayanan ke-

pada masyarakat merupakan esensi utama

perubahan yang akan dicapai melalui imple

mentasi kebijakan otonomi daerah.

Dengan demikian, dapat dikemuka

kan bahwa otonomi daerah padahakikatnya

adalah:

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri

bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut

bersumber dari wewenang pangkal dan

urusan-urusan pemerintah (pusat) yang

diserahkan kepada daerah. Istilah sen-

diri dalam hak mengatur dan mengurus

rumah tangga merupakan inti keoto-

nomian suatu daerah, penetapan kebijak

sanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, ser-

ta pembiayaan dan pertanggungjawa

ban daerah sendiri.

2. Dalam kebebasan menjalankan hak me

ngurus dan mengatur rumah tangga sen-

diri, daerah tidak dapat menjalankan

hak dan wewenang otonominyaitu di

luar batas-batas wilayah daerahnya.

3. Daerah tindak boleh mencampuri hak

mengatur dan mengurus rumahtangga

daerah lain sesuai dengan wewenang

pangkal dan urusan yangdiserahkan ke

padanya.

Menurut Sarundajang.18

“Pemerintahan dae-

rah merupakan konsekuensilogis dari ada-

nya perbedaan etnis, linguistik, agama dan

institusi sosial berbagaikelompok masyara

kat lokal di suatu Negara”.

Melalui asas otonomi, maka daerah

diberi keleluasaan dalam menatamekanisme

pengelolaan kebijakan dengan kewenangan

yang lebih besar kepadadaerah. Pelaksanaan

18

Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta,

2000, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran

dan Pelaksanaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

hlm 2-3



48

desentralisasi akan membawa efektivitas da

lam pemerintahan, sebab wilayah Negara itu

pada umumnya terdiri dari pelbagaisatuan

daerah (yang dimaksud dengan perkataan

“daerah” di sini adalah bagiandari wilayah

negara) yang masing-masing memiliki sifat-

sifat khusus tersendiriyang disebabkan oleh

faktor-faktor geografis (keadaan tanah, ik-

lim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan

ekonomi, dialek/bahasa, tingkat pendidikan/

pengajaran,d an sebagainya).19

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan,

bahwa urusan wajib yang menjadi kewena

ngan pemerintahan daerah untuk kabupaten/

kota merupakan urusan yang berskala ka-

bupaten/kota meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pem

bangunan.

b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pe

ngawasan tata ruang.

c. Penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat.

d. Penyediaan sarana dan prasarana

umum.

e. Penanganan bidang kesehatan.

f. Penyelenggaraan pendidikan.

g. Penanggulangan masalah sosial.

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.

i. Fasilitas pengembangan koperasi,

usaha kecil dan menengah.

j. Pengendalian lingkungan hidup.

k. Pelayanan pertanahan.

l. Pelayanan kependudukan, dan cata

tan sipil.

m. Pelayanan administrasi umum pe-

merintahan.

n. Pelayanan administrasi penanaman

modal.

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar

lainnya, dan

p. Urusan wajib lainnya yang diama-

natkan oleh peraturan perundang-

undangan.

19

Josef Riwu Kaho, 2002, Prospek Otonomi

Daerah di Negara Republik Indonesia,Raja Grafindo

Persada, Jakarta, hlm 9

Dari kewenangan yang dilimpahkan

oleh pemerintah kepadapemerintah daerah

tersebut tentunya sudah pasti harus sampai

ke daerahpedesaan, karena ujung tombak

pembangunan itu ada di pedesaan.Oleh ka

renaitu semua program pembangunan harus

dimulai dari daerah pedesaan, agar pemba

ngunan yang dilakukan dapat dirasakan oleh

semua pihak. Ada empat penyebab korupsi

dana desa yang marak terjadi sekarang ini

antara lain adalah :20

Faktor penyebab uta-

ma adalah peliba tan masyarakat yang ku-

rang dalam pro ses perencanaan dan penga-

wasan dana desa."Akses masyarakat untuk

menda patkan informasi pengelolaan dana

desa dan terlibat aktif dalam perencanaan

dan pengelolaan dalam praktiknya dibata-

si," Dalam Pasal 68 UU Desa te lah me-

ngatur hak dan kewajiban masya rakat desa

untuk mendapatkan akses dan dilibatkan

dalam pembangunan de sa. Pelibatan mas-

yarakat desa menjadi faktor paling dasar

karena masyarakat desalah yang paling tahu

kebutuhannya dan secara langsung menyak-

sikan bagai mana pembangunan di desa.

1. Faktor kedua adalah terbatasnya kompe

tensi kepala desa dan perangkat desa.

Keterbatasan ini khususnya mengenai

teknis pengelolaan dana desa, pengada

an barang dan jasa serta penyusunan

pertanggungjawaban keuangan desa.

2. Faktor ketiga, tidak optimalnya peran

lembaga-lembaga desa baik langsung

maupun tidak langsung. Lembaga-lem-

baga desa, tidak memainkan peran pen-

ting dalam pemberdayaan masyara kat

dan demokrasi tingkat desa, seperti Ba-

dan Permusyawaratan Desa atau BPD.

3. Faktor keempat yang tidak kalah pen

ting untuk diperhatikan adalah penyakit

biaya politik tinggi akibat kompetitif

nya arena pemilihan kepala desa. “Me-

ningkatnya anggaran desa diserta deng-

an meningkatnya minat banyak pihak

20

Wawancara dengan Bapak Drs. Edi

Haryono Camat Pulau Rimau, pada Tanggal 20

Februari 2019


Marsudi Utoyo


49

untuk maju dalam pemilihan kepala de-

sa tanpa agenda dan komitmen memba-

ngun desa,"

D. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Pidana Kepala Desa

dalam Rangka Pengelolaan Alokasi

Dana Desa adalah, bahwa pertang-

gungjawaban tindak pidana ko rupsi

dalam pengelolaan Dana Desa tidak

diatur dalam PP RI Nomor 8 Tahun

2016 namun mengacu pada tindak

pidana korupsi. Adapun bentuk-ben-

tuknya yang harus dipertanggungja-

wabkan antara lain perbuatan yang

merugikan negara atau perekono mian

negara, suap menyuap, pemberian ha-

diah atau ucapan terima kasih dan

lain-lain. suatu perbua tan termasuk ko

rupsi atau tidak harus memenuhi un-

sur-unsur sebagai berikut: Setiap ora-

ng, Memberi hadiah atau janji, Kepada

pe gawai negeri. Dengan mengingat

keku asaan atau wewenang yang me-

lekat pada jabatan atau ke dudukannya,

atau oleh pemberi hadiah atau janji

diang gap, melekat pada jabatan atau

kedudu kan tersebut.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab

Terjadinya Penyelewengan Pengelola

an Alokasi Dana Desa adalah, faktor

pe nyebab utama adalah pelibatan

masyarakat yang kurang dalam proses

peren canaan dan pengawasan dana

desa."Akses masyarakat untuk men-

dapatkan informasi pengelolaan dana

desa dan terlibat aktif dalam peren-

canaan dan pengelolaan dalam prak-

tiknya dibatasi,". Faktor kedua adalah

terbatasnya kompetensi kepala desa

dan perangkat desa. Keterbatasan ini

khususnya mengenai teknis pengelo-

laan dana desa, pengadaan barang dan

jasa serta penyusunan pertanggung-

jawaban keuang an desa. Faktor ke-

tiga, tidak optimalnya peran lembaga-

lembaga desa baik lang sung maupun

tidak langsung. Faktor ke empat yang

tidak kalah penting untuk diperhati-

kan adalah penyakit biaya po litik ti-

nggi akibat kompetitifnya arena pemi-

lihan kepala desa.

E. Saran-saran

1. Agar pihak kabupaten/kecamatan se-

bagai otoritas pemerintahan dapat

mengawasi, memberikan bantuan /

pelatihan dan mengecek laporan tri-

wulan kepada setiap kades yang be-

rada di wilayah hu kum kabupaten-

/kecamatan yang menjadi binaannya.

2. Agar semua pihak terutama tokoh

masyarakat, dapat terlibat dan dapat

memberikan kepedulian kepada desa

nya dengan mengawasi dan memberi

kan arahan kepada kepala desa agar

mereka tidak salah dalam mengelola

alokasi dana desa dan jika terjadi

penyelewengan sudah dipastikan ak-

an ada perhatian dan protes dari wa-

rga desa.

Daftar Pustaka

Tertuang dalam Pasal 9, 10 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014, “Kewenangan daerah

mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam bidang

politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama ...”

Tim Lindsey, 2002, “Anti-corruption and NGOs in Indonesia”, in Stealing from the People:

The Clamp Down: in Search of New Paradigms, Book 4, Jakarta, Aksara

Foundation for Partnership for Governance Reform in Indonesia.

ttps://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-ter

ciduk-aparat.html, diakses pada tanggal 17 Desember 2018



50

Ni’matul Huda, 2014, Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan

Penyempurnaan), FH UII Press, Yogyakarta.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016

Tentang Desa, Citra Umbara, Bandung.

Lihat Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi,

Yogyakarta.

Sukesi, EfektivitasProgram Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Perekonomian Desa Di

KabupatenPacitan, Jurnal Ilmiah, Universitas Dokter Sutomo, Surabaya, Vol. 1

Desember Tahun 2007.

Bayu Sukmawan Budiyono, 2013,Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan PermendagriNo. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa, Jurnal ilmiah, Fakultas HukumUniversitas Brawijaya, Malang.

RahardjoAdisasmita,2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu,

Yogyakarta.

Hartoyo, Nuri, Herman Fikri, and Adi Purnama. "PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI

RESTORATIF JUSTICE." Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum (2020): 102-113.

Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

KPK Republik Indonesia 2006, Memahami untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi, KPK :

Jakarta.

Sarwono Suprapto, mencegah korupsi dana desa http://www.sapa.or.id/f2/ 10341-dana

-desa -iiiii oo4, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

Wawancara dengan Bapak Joko Wauyo, Kades Desa Majatra, Kecamatan Pulau Rimau

Kabupaten Banyuasin, Pada Tanggal 20 Februari 2019

Wawancara dengan Bapak Drs. Edi Haryono Camat Pulau Rimau, pada Tanggal 20 Februari

2019

Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, 2000, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran

dan Pelaksanaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Josef Riwu Kaho, 2002, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

Wawancara dengan Bapak Drs. Edi Haryono Camat Pulau Rimau, pada Tanggal 20 Februari

2019




Marsudi Utoyo


51

pengelolaan alokasi dana desa yang bebas dari …

Documents