pengelolaan alokasi anggaran kelurahan (aak) untuk
TRANSCRIPT
PENGELOLAAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN
(AAK) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN SAMANGRAYA KECAMATAN
CITANGKIL KOTA CILEGON TAHUN 2015
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Admnistrasi Negara
Oleh
Siti Aida Faradisha
6661131911
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, JUNI 2017
Sesungguhnya bersama kesukaran itu
ada kemudahan. Karena itu bila kau
telah selesai (mengerjakan yang lain)
dan kepada Tuhan, berharaplah
(Q.S. Al Insyirah : 68)
DO GOOD, AND GOOD WILL COME TO YOU
(UKNOWN)
This Thesis Presented
to my Beloved Father,
Mother, Sister, and
for someone who always
support me in many things,
Thankyou and Love you.
ABSTRAK
Siti Aida Faradisha, NIM 6661131911. Skripsi. Pengelolaan Alokasi Anggaran
Kelurahan (AAK) untuk Pemberdayaan Masyarakat. Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sultan Ageng Tirtayasa,
Serang 2017. Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) dan Kandung Sapto
Nugroho S.Sos., M.Si (Pembimbing II)
Fokus penelitian ini adalah tentang pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK)
untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota
Cilegon. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 1).
Masyarakat yang kurang berminat atau demotivasi 2). Keadaan masyarakat yang
kurang partisipatif terhadap program yang ada 3). Keterbatasan Dana yang Cair 4).
Belum adanya ketentuan dari Perwal dan Perda Kota Cilegon mengenai penggunaan
AAK (Alokasi Anggaran Kelurahan). Peneliti menggunakan teori G.R.Terry (2010:
9) : planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan),
dan controlling (pengawasan). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan
(AAK) untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samangraya belum berjalan
optimal karena masih perlu adanya kesadaran dan motivasi dari masyarakat mengenai
program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Samangraya serta
tidak adanya evaluasi dari pihak kelurahan samangraya khususnya dalam bidang
pemberdayaan masyarakat terhadap setiap kegiatan yang telah selesai dilakukan.
Saran : Pihak kelurahan khususnya bidang Pemberdayaan Masyarakat harus lebih
komunikatif dalam mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat serta pihak Kelurahan perlu melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Samangraya Kecamatan
Citangkil Kota Cilegon.
Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat.
ABSTRACT
Siti Aida Faradisha, NIM 6661131911. Thesis. Management of Urban Budget
Allocation (AAK) for Community Empowerment. Faculty of Social and Political
Sciences, Public Administrastion Department, Sultan Ageng Tirtayasa University.
1st Advisor Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si, 2
nd Advisor Kandung Sapto Nugroho
S.Sos., M.Si
The focus of this research is on the management of Urban Village Allocation (AAK)
for community empowerment of Samangraya Sub-District Citangkil Kota Cilegon.
Problems identified by the researchers in this study are: 1). People who are less
interested or demotivated 2). Less participative community situations against existing
programs 3). the limited funds available 4). The absence of provisions of Perwal and
Perda Cilegon City regarding the use of AAK (Allocation of Urban Budget). This
Researchers use G.R.Terry theory (2010: 9): planning, organizing, actuating and
controlling. Researchers use qualitative research methods. The result of the research
shows that the management AAK (Allocation of Urban Budget) for community
empowerment of Samangraya Urban Village has not run optimally because there is
still need of awareness and motivation from society about community empowerment
program in Samangraya and nothing evaluation in Samangraya especially in
community empowerment of each completed activity. Suggestion: The urban village
especially in the field of Community Empowerment should be more communicative in
promoting and publicizing the community empowerment activities and Samangraya
urban village needs to do evaluation in every community empowerment activity in
Samangraya urban Village, Citangkil Sub-district, Cilegon City.
Keywords: Allocation of Urban Budget Management, Community Empowerment.
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi Allah
SWT, tidak lupa Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Junjungan
Nabi besar Muhammad S.A.W yang telah memberi nikmat dan berkah kepada penulis
untuk mewujudkan Skripsi ini dengan judul Pengelolaan Alokasi Anggaran
Kelurahan (AAK) untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Samangraya
Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015.
Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata
satu (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada konsentrasi Manajemen Publik program
studi Ilmu Administrasi Negara. Tentu penulis menemukan hambatan dan kesulitan
dalam membuat Skripsi ini. Selain itu, penulis juga tentu terkadang kesulitan dalam
memperoleh informasi akurasi data dari para narasumber, namun di sisi lain penulis
juga sangat bersyukur karena banyak mendapat pengetahuan dan pengalaman untuk
menambah wawasan dan pengetahuan khususnya pada bidang yang sedang diteliti
oleh penulis.
Untuk terwujudnya penulisan penelitian skripsi ini banyak pihak yang
membantu penulis dalam memberikan semangat dan motivasi baik waktu, tenaga,
dan ilmu pengetahuannya. Maka dengan ketulusan hati, Penulis mengucapkan Terima
kasih tentunya yang pertama kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan
berkah kepada penulis dalam pengerjaan Skripsi ini. Kedua, yakni Orang Tua tercinta
ii
atas curahan perhatian dan kasih sayangnya berupa doa dan semangat yang tak henti-
hentinya dalam mendukung penulis.
Pada kesempatan ini juga suatu kebanggaan bagi penulis untuk mengucapkan
terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan
mendukung, oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
2. DR. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sekaligus
sebagai Dosen Pembimbing 2 yang dengan sabar nya telah membimbing
dan memotivasi Penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan Proposal
Skripsi ini.
6. Yeni Widyastuti S.Sos, M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah senantiasa
memberikan arahan dan juga dukungan selama proses penyusunan
Proposal Skripsi ini dan juga merupakan Dosen Pembimbing Akademik
Penulis yang telah membimbing sejak awal masuk kuliah.
iii
7. Listyaningsih, M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Riswanda, Ph.D, Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Maulana Yusuf, S.IP, M.Si., yang telah meluangkan waktunya untuk
berbagi ilmu dengan penulis mengenai masalah yang penulis teliti.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali
penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
11. Para staff Tata Usaha (TU) Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
atas segala bantuan informasi selama perkuliahan;
12. A. Dimyati, SH, MM, Lurah Kelurahan Samangraya terimakasih untuk
waktu dan kesempatan yang diberikan serta telah bekerja sama dengan
sangat baik dan kooperatif dengan Penulis sehingga memudahkan Penulis
dalam mencari data yang sesuai.
13. Staff Kelurahan Samangraya khususnya bidang Pemberdayaan
Masyarakat yang telah bekerja sama dan dengan sabarnya memberikan
waktu kepada penulis sehingga memudahkan penelitian di lapangan
14. Keluarga tercinta yakni Ayah, Drs. Ento Uranta, Ibu Fariroh dan adik
Nayla Nur Ramadhanti yang telah memberikan warna dalam hidup
iv
penulis dan memberikan semangat serta motivasi untuk segera
menyelesaikan Proposal Penelitian ini.
15. Para sahabat sejak dari Semester I Ines Shafa Hasanah, Erma Wijayanti,
Aghnia destiani, Almira Raissa, dan Yessi Kusumaningrum yang hingga
Saat ini yang selalu ada dan mendukung serta menemani saya dalam
keadaan apapun.
16. Juga kepada Teman-teman kelas C dan Seluruh angkatan 2013 Ilmu
Administrasi Negara selama menuntut ilmu. Terimakasih atas semua
kenangan selama empat tahun perkuliahan, kalian luar biasa.
Dengan ini, Skripsi ini telah selesai disusun. Penulis meminta maaf apabila
Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan ilmu yang
Peneliti miliki. Maka dari itu kritik dan saran saya harapkan guna memperbaiki dan
menyempurnakan Skripsi ini
Serang, Mei 2017
Siti Aida Faradisha.
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
ABSTRAK
ABSTRACT
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
LEMBAR PERSETUJUAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR .................................................................................................i
DAFTAR ISI .............................................................................................................. v
DAFTAR TABEL .................................................................................................. viii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. x
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1
1.2 Identifikasi Masalah ...................................................................................... 18
1.3 Batasan Masalah ............................................................................................. 19
1.4 Rumusan Masalah ......................................................................................... 19
1.5 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 19
1.6 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 20
BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI
DASAR PENELITIAN
2.1 Landasan Teori ............................................................................................. 22
2.1.1 Pengelolaan .......................................................................................... 22
2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan ............................................................ 22
vi
2.1.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen ...................................................... 23
2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat .................................................................. 29
2.1.3 Teori Pembangunan .............................................................................. 35
2.1.4 Teori Partisipasi ................................................................................... 37
2.1.5 Konsep Kelurahan ............................................................................... 39
2.1.6 Alokasi Anggaran Kelurahan .............................................................. 44
2.1.6.1 Tahapan Manajemen Alokasi Anggaran Kelurahan ................. 45
2.2 Penelitian Terdahulu ...................................................................................... 49
2.3 Kerangka Berpikir ......................................................................................... 51
2.4 Asumsi Dasar ................................................................................................ 53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian ................................................................................... 54
3.2 Fokus Penelitian............................................................................................. 55
3.3 Lokasi Penelitian ........................................................................................... 56
3.4 Operasional Konsep ....................................................................................... 56
3.4.1 Definisi Konsep ................................................................................... 56
3.4.2 Definisi Operasional ............................................................................ 57
3.5 Instrumen Penelitian ...................................................................................... 60
3.5.1 Sumber Data ........................................................................................ 61
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data .................................................................. 61
3.6 Informan Penelitian ...................................................................................... 63
3.7 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .................................................. 64
3.7.1 Teknik Pengolahan Data ...................................................................... 64
3.7.2 Teknik Analisis Data ........................................................................... 66
3.8 Uji Keabsahan Data ...................................................................................... 69
3.9 Jadwal Penelitian .......................................................................................... 72
vii
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ............................................................................ 73
4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon .......................................................... 73
4.1.2 Gambaran Umum Kelurahan Samangraya ............................................ 76
4.1.3 Struktur Organisasi dan Tugas pokok Kelurahan Samangraya ............. 77
4.1.4 Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kegiatan
Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samangraya
yang telah Berjalan ................................................................................ 81
4.2 Deskripsi Data ............................................................................................... 82
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian ....................................................................... 82
4.2.2 Informan Penelitian ................................................................................ 84
4.3 Penyajian Data .............................................................................................. 84
4.3.1 Pengelolaan Alokasi anggaran Kelurahan (AAK) untuk
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samangraya
Kecamatan Citangkil Kota Cilegon ...................................................... 85
4.4 Pembahasan ............................................................................................... 114
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 130
5.2 Saran ........................................................................................................... 131
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
viii
DAFTAR TABEL
1.1 Rincian Jumlah Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Kelurahan
Samangraya Tahun 2015 ..................................................................... 6
1.2 Daftar Penerima Bantuan RASKIN .................................................... 10
1.3 Daftar UKM Binaan Kelurahan Samagraya ....................................... 10
1.4 Daftar Peserta Dalam P2WKSS Kelurahan Samangraya .................. 11
1.5 Jenis Dan Jumlah Peserta Pelatihan Dan Pembinaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Yang Telah Dilakukan .......................... 14
1.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Samangraya .................. 15
1.7 Rencana Kerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat ............................... 17
3.1 Operasionalisasi Konsep .................................................................... 58
3.2 Daftar Informan Penelitian ................................................................ 63
3.3 Pedoman Wawancara ......................................................................... 65
3.5 Pedoman Jadwal Penelitian ............................................................... 72
4.1.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan Dan Luas Wilayah
Kota Cilegon Tahun 2013 ................................................................. 75
4.1.2 Rincian RT dan RW di Kelurahan Samangraya Kecamatan
Citangkil Kota Cilegon ..................................................................... 76
4.1.3 Daftar Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Samangraya ....................................................................................... 81
4.1.4 Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ...................................... 81
4.2.1 Daftar informan penelitian ................................................................. 84
4.3.1 Rencana Kerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat ............................... 86
ix
4.3.2 Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang didanai AAK
Tahun 2015 ....................................................................................... 87
4.3.3 Kegiatan non-fisik Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Samangraya ....................................................................................... 88
4.3.4 Kegiatan Fisik Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Samangraya Tahun 2013-2015 ......................................................... 89
4.3.5 Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Samangraya ........................................................................................ 95
4.3.6 Tabel Rencana Kerja Rutin Tahun 2014 ............................................ 98
4.3.7 Tabel Rencana Kerja Rutin Tahun 2015 ............................................. 99
4.3.8 Bantuan CSR dari perusahaan yang ada di wilayah kerja
Kelurahan Samangraya Tahun 2015 ............................................... 104
4.4. Pembahasan dan Hasil Temuan Lapangan ..................................... 121
x
DAFTAR GAMBAR
1.1 Alur Tahapan Musrenbangkel
(Musyawarah Rencana Pembangunan) ........................................... 16
2.1 Alur Pengajuan Alokasi Anggaran Kelurahan ............................... 46
2.2 Kerangka Berfikir .......................................................................... 52
3.1 Proses Analisis Data ...................................................................... 67
4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
Samangraya ..................................................................................... 78
4.2 Contoh Skala Prioritas .................................................................... 96
4.2.1 Pra Musrenbang ............................................................................ 100
4.3 Drainase & Jembatan .................................................................... 108
4.3.1 Konblok Jalan ............................................................................... 108
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan
adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, baik
material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016
tentang perangkat daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pemerintah Daerah adalah kepala
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
Diawali dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan selanjutnya
dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan kini direvisi lagi
menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang
2
telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan.
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui
otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan
DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.
Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan
pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan
adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai
dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk
mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-
masing daerah, juga Desa/Kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah. Seiring
3
dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di
daerah dapat mengelola dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik
sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal tersebut selaras dengan pemikiran
bahwa tujuan desentralisasi yaitu sebagai perwujudan demokrasi sesuai dengan
kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat.
Pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
semakin mengemuka dan sentralisasi semakin berkurang dengan demikian proses
pertumbuhan demokrasi ditingkat lokal kurang begitu baik. Hal ini telah membuka
ruang untuk pemberdayaan pemerintah daerah agar dapat mengembangkan daerah
yang dipimpinnya. Di dalam berbagai bidang kehidupan manusia, pemerintah
memainkan peran yang sangat penting. Salah satunya yakni mengelola anggaran
mereka sendiri.
Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari
suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa
keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana
partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalam
perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut
berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam
mengurusi rumah tangga Kelurahannya, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan
potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.
Keberadaan Kelurahan secara yuridis formal diakui di dalam Undang-
Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
4
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan
ketentuan ini Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai
perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemahaman
Kelurahan di atas menempatkan Kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan
yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur
sendiri warga atau kepentingannya. Berdasarkan Peraturan Daerah kota Cilegon
No 7 Tahun 2007 pasal 13 menyebutkan bahwa Keuangan Kelurahan bersumber
dari :
a. APBD yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya yang
disesuaikan dengan kemapuan keuangan daerahnya.
b. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, dan bantuan pihak
ketiga ;
c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa
keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal ini
tentu sangat berkaitan dengan APBD yang merupakan salah satu sumber keuangan
Kelurahan.
Kelurahan juga merupakan satuan kecil pemerintah yang langsung
berhadapan dengan masyarakat karena berada diwilayah masyarakat itu tinggal.
Oleh karena itu, Kelurahan mempunyai hak sendiri untuk mengelola dan mengatur
5
berbagai Anggaran Keuangan Kelurahan guna meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat. Wujud dari program otonomi pengelolaan anggaran terdapat dalam
bentuk Penguatan Manajemen Kelurahan. Masing-masing Kelurahan ini diberi
wewenang/otonomi pengelolaan Anggaran sendiri, ini merupakan implementasi
dari konsep Otonomi Daerah.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam Peraturan Daerah Kota
Cilegon No. 7 Tahun 2007 mengenai Kelurahan yang bersumber dari APBD,
Bantuan Pemerintah dan Bantuan yang tidak mengikat, maka Peneliti akan
mengkhususkan penelitian ini hanya akan membahas mengenai dana Alokasi
Kelurahan yang bersumber dari APBD Kota Cilegon atau yang disebut juga
dengan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK). Hal ini dikarenakan dana Alokasi
ini sudah pasti ada dalam setiap tahunnya, yang mana Alokasi Anggaran
Kelurahan (AAK) ini digunakan untuk kebutuhan Operasional Perangkat
Kelurahan dan berbagai Program serta Kegiatan dari Kelurahan itu sendiri. berikut
adalah besarnya Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Kelurahan Samangraya
Tahun 2015.
6
Tabel 1.1 Rincian Jumlah Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Kelurahan
Samangraya Tahun 2015
(Sumber : DPA Kelurahan Samangraya Tahun 2015)
Proses otonomi pengelolaan anggaran Kelurahan di mulai dari Rencana kerja
yang dibuat oleh Kasi (Kepala Seksi) yang ada di Kelurahan dan isinya mencakup
Musrenbang atau Musyawarah rencana pembangunan yang merupakan wadah bagi
aspirasi dari lapisan elemen masyarakat seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat
serta mitra kerja yang berada dalam kawasan Kelurahan.
Rencana Kerja Kelurahan ini kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan.
Dari tingkat kecamatan ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun
NO URAIAN JUMLAH
1 Bagian program dukungan pelayanan
Pemerintahan (Kesekretariatan/Operasional
Kelurahan Samangraya)
Rp. 186.765.100;
2
Program peningkatan pelayanan Kelurahan
1) Peningkatan Koordinasi Kelembagaan
Masyarakat (RT/RW)
2) Pelaksanaan Musrenbangkel
3) Peningkatan Peranan PKK Keluahan
4) Penyusunan Profil Kelurahan
5) Peningkatan Pelayanan Pemerintahan
Kelurahan Pada Organisasi
Kemasyarakatan
6) Penguatan Kelembagaan Masyarakat
7) Pembinaan Dan Sosialisasi Anggota
Satlinmas Kelurahan
8) Pembinaan RT/RT Kelurahan Samangraya
9) Peningkatan Peran Partisipasi Lembaga
Masyarakat Kelurahan
JUMLAH
Rp. 389.423.175;
Rp. 576.188.275;
7
RKA-SKPD (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan di BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah)
Kota Cilegon dan Dalam penyusunan RKA-SKPD ini disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi masing-masing Kelurahan tersebut. Setelah disetujui dan
ketok palu, maka disebut DPA atau Dana Pengguna Anggaran yang dapat di ambil
di Badan Keuangan Daerah atau DPPKD Kota.
Alokasi Dana Kelurahan menurut UU No.23 tahun 2014 menyebutkan
bahwa 5% dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota ini di berikan untuk
Kelurahan yang Salah satunya adalah untuk Pemberdayaan Masyarakat. Namun,
di Kota Cilegon, peraturan ini baru berlaku tahun 2017 dengan terbitnya Peraturan
Walikota No 34 Tahun 2015 tentang DPWkel atau Dana Pembangunan Wilayah
Kelurahan, yang jika akan diteliti, setidaknya program ini sudah berjalan minimal
1 tahun. Sedangkan, sebelum peraturan itu berlaku, Alokasi Anggaran Kelurahan
yang didapat pertahun merupakan dana yang diperoleh berdasarkan Rencana
Kinerja (Renja) yang dibuat terlebih dahulu dari masing-masing kepala seksi
(Kasi). Sehingga, tidak ada pembagian dana yang pasti, karena Rencana Program
Kegiatan yang dibuat merupakan kebutuhan atau rencana kerja sesuai Kondisi
masing-masing seksi.
Dalam mengelola dan mengatur AAK ini, Perangkat Kelurahan diharuskan
memenuhi beberapa prinsip sesuai dengan Perwal nomor 34 Tahun 2015 yakni
Trasnparansi, Akuntabilitas, Teknokratik, dan Partisipatif. Hal ini tentu saja sangat
8
dipengaruhi oleh kemampuan Perangkat Kelurahan dalam mengelola AAK agar
sesuai dengan maksud dan tujuan dari AAK itu sendiri.
Pengelolaan atau Manajemen AAK ini sangat penting kaitannnya dengan
jalannya berbagai program kegiatan Kelurahan. Namun, dalam Peraturan turunan
oleh Walikota Kota cilegon ini, tidak ada ketentuan jelas berapa pembagian yang
diharuskan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Berbeda
dengan Alokasi Dana Desa, yang berdasarkan petunjuk teknis sudah ada
pembagian yang jelas. Sehingga seringkali, Skala Prioritas AAK ini digunakan
untuk kepentingan yang lebih kearah pemberdayaan masyarkat bersifat fisik,
seperti pembangunan infrastruktur bukan kearah memberdayakan masyarakat
secara non fisik seperti pembinaan, penguata dan pelatihan.
Rencana pembangunan Fisik dibuat berdasarkan permintaan dalam
Musyawarah saat Musrenbangkel dengan warga yang kebanyakan menginginkan
pembangunan fisik agar lebih ditingkatkan. Sehingga, pada akhirnya,
Pembangunan fisik yang lebih diprioritaskan dari pada kegiatan non fisik yang
sebenarnya jika berjalan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi warga
karena dapat membuat masyarakat mandiri dan mampu meningkatkan ekonomi
keluarga.
Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan,
menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah
terhadap kekuatan kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.
Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan
9
kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan menentukan
proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses
pembangunan dan pemerintahan (Sunyoto, 2004:154).
Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses,
pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk mmeperkuat kekuasaan dan
keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang
mengalamai masalah kemisikinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk
pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social, yaitu
masyarakt yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik,
ekonomi, maupun sosial (Suharto, 2014:58).
Berdasarkan Rencana Kegiatan Kelurahan Samangraya, ada beberapa
kegiatan di program peningkatan keberdayaan masyarakat, antara lain :
a) Pemberian RASKIN gratis dengan rincian dibeikan kepada RTS sejumlah
315 pada tahun 2015 dengan Periode (Januari-Desember) dimana masing-
masing RTS mendapatkan 15kg setiap bulannya. Dengan rincian masing-
masing RT diambil beberapa kepala keluarga RTS yang memang berhak
menerima bantuan RASKIN. Berikut ini adalah Tabel detail mengenai
Daftar penerima bantuan Raskin :
10
Tabel 1.2 Daftar Penerima bantuan RASKIN
N
O
RT JUMLAH
RTS
N
O
RT JUMLAH
RTS
N
O
RT JUMLAH
RTS
1 01/01 6 11 02/03 10 21 04/05 7
2 02/01 5 12 03/03 10 22 05/05 6
3 03/01 16 13 01/04 9 23 06/05 2
4 04/01 10 14 02/04 4 24 01/06 15
5 05/01 21 15 03/04 17 25 02/06 17
6 01/02 7 16 04/04 4 26 03/06 32
7 02/02 8 17 05/04 15 27 04/06 23
8 03/02 8 18 01/05 5 28 05/06 1
9 04/02 3 19 02/05 2
JUMLAH 315 RTS 1
0
01/03 31
20 03/05 10
(sumber : LAKIP Kelurahan Samangraya 2015)
b) Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan dengan rincian kegiatan
berupa Sosialisasi Koperasi, monitoring UKM, dan pembinaan serta
Penguatan UKM. Berdasarkan wawancara awal dengan Kasi
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samangraya, Monitoring telah
dilakukan oleh pihak Kelurahan, dan Pembinaan UKM juga telah
dilakukan oleh Mitra Kelurahan, yakni oleh Krakatau Posco sebagai
bentuk CSR yang diberikan kepada masyarakat. Berikut adalah daftar
UKM Binaan Kelurahan Samangraya.
Tabel 1.3 Daftar UKM Binaan Kelurahan Samangraya
No UKM Binaan Kelurahan Samangraya
1 Snack dan Kripik ibu Inayah
2 Aksesoris/Cenderamata untuk pernikahan
(Sumber : wawancara dengan Kasi PM Kelurahan Samangraya 2016)
c) Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) lewat sosialisasi yang diberikan dan dihadiri oleh
11
anggota LPM, KWT Anggrek atau Kelompok Wanita Tani, Bina
Keswadayaan masyarakat (BKM), Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) dan Karang Taruna. Berdasarkan wawancara yang
dilakukan penulis dengan kasi pemberdayaan masyarakat, KWT ini
terdiri dari 25 orang yang beranggotakan ibu-ibu yang diberikan
sosialisasi tentang bagaimana caranya bercocok tanam dan memanfaatkan
pekarangan rumah untuk menanam berbagai jenis tanaman dengan
harapan dapat disebarkan dan diajarkan kepada tetangga dan ibu-ibu yang
lain.
d) Pembinaan Program peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (P2WKSS) dengan rincian kegiatan Pembinaan 100KK, dan
pelatihan serta Peningkatan Keterampilan wanita. Berikut adalah daftar
peserta 100KK pada masing-masing bidang yang dilakukan.
Tabel 1.4 Daftar peserta dalam P2WKSS Kelurahan Samangraya
(Sumber : Renja Kelurahan Samangraya)
e) Musrenbangkel atau Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan ini
biasanya diikuti oleh Tokoh Masyarakat, RT, RW dengan tujuan untuk
merencanakan pembangunan dengan cara bersmusyawarah sehingga
NO BIDANG JUMLAH
1 Tata Rias 25
2 Menjahit 25
3 Keterampilan 25
4 Tata Boga 25
12
menghasilkan aspirasi masyarakat. (sumber : Laporan Kinerja Kelurahan
Samangraya, 2015)
Dari berbagai macam kegiatan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
tersebut, pada kenyataannya di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya,
karena ada beberapa masalah-masalah yang muncul, baik dari Perangkat
Kelurahan maupun dari Luar, seperti dari masyarakatnya, pendanaan atau dari
Peraturan Pemerintah terkait.
Pemberdayaan Masyarakat merupakan masalah yang kompleks.
Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sama hal nya dengan Program
peningkatan keberdayaan masyarakat di Kelurahan Samangraya, tentunya
dibutuhkan manajemen pengelolaan Anggaran Kelurahan yang baik guna
berlangsungnya Program Pemberdayaan Masyarakat agar sampai dimasyarakat
dengan tepat sasaran.
Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan
Masyarakat, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi
yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk
mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, adanya program-program
pemberdayaan masyarakat serta adanya manajemen anggaran Kelurahan yang baik
juga akan mendukung terlaksananya pemberdayaan masyarakat yang baik.
13
Pengelolaan anggaran Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
oleh Kelurahan terhadap program kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan
observasi yang telah penulis lakukan di Kelurahan Samangraya pada tanggal 4
oktober 2016 dengan Sekretaris Lurah Samangraya, pertama, Kegiatan Pelatihan
dan Keterampilan telah banyak Dilakukan oleh Kelurahan Samangraya, seperti
Pelatihan Tatarias yang merupakan salah satu bidang dalam Program peningkatan
keterampilan bagi wanita (P2WKSS) dan berbagai pembinaan dan penguatan
kelembagaan yang salah satunya adalah pembinaan UKM serta pembinaan KWT
atau Kelompok Wanita tani. Berikut merupakan tabel mengenai jumlah peserta
tiap pelatihan dan pembinaan yang telah dilakukan
Tabel 1.5 Jenis dan Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Program
Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan
(sumber : Data Kelurahan Samangaraya, 2015)
Berdasarkan tabel di atas, Sasaran pelatihan dan pembinaan program
tersebut sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat, namun masalah muncul
dari masyakat yang kurang berminat atau demotivasi sehingga enggan untuk
melanjutkan keahlian dan keterampilan dengan membuka usaha binaan hasil dari
NO Jenis Pelatihan/Pembinaan Jumlah Peserta
1
pembinaan kegiatan P2WKSS atau Program peningkatan
keterampilan bagi wanita (mencakup berbagai bidang
seperti tataboga, tatarias, keterampilan dan menjahit)
100 Orang
2 Sosialisasi Mekanisme Pembayaran SPPT PBB 10 Orang
3 Pembinaan dan penguatan UKM 2 Jenis UKM
4 Pembinan KWT Anggrek (Kelompok Wanita Tani) 25 Orang
14
pelatihan-pelatihan juga merupakan salah satu masalah yang membuat
pemberdayaan masyarakat masih belum berjalan optimal pada realisasinya. Dan
pada akhirnya Pelatihan seperti ini hanya sekedar pelatihan keterampilan semata.
Hal ini di sebabkan karena belum adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat
untuk berwirausaha .
Kasi Pemberdayaan Masyarakat juga menambahkan, bahwa keadaan
masyarakat Kelurahan Samangraya yang kurang pasrtisipatif terhadap program
yang ada, sehingga membuat banyak program berjalan tidak sebagaimana
mestinya. Hal ini juga bisa diakibatkan karena tingkat pendidikan masyarakat
Kelurahan Samangraya yang tergolong masih rendah. Berikut adalah Tabel
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Samangraya.
Tabel 1.6 Tingkat pendidikan Masyarakat Kelurahan Samangraya
(sumber : Data Kelurahan Samangaraya, 2015)
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk yang mengenyam
pendidikan tinggi jumlahnya lebih sedikit daripada yang Tidak/belum sekolah
hingga SMA/Sederajat. Sehingga tingkat partisipatif dan kemauan masyarakat
mengikuti program yang telah dibuat masih tergolong rendah.
NO JENJANG JUMLAH
1 Tidak / belum sekolah 1.972 orang
2 Belum tamat SD/sederajat 1.385 orang
3 Tamat SD/sederajat 1.804 orang
4 SMP/sederajat 2.103 orang
5 SMA/sederajat 2.842 orang
6 DI/DII 73 orang
7 Akademi/DIII 84 orang
8 DIV/S1 268 orang
9 S2 20 orang
15
Kedua, Sekretaris lurah juga menambahkan dalam wawancara yang
dilakukan pada tanggal 4 oktober 2016 bahwa adanya Keterbatasan Dana yang
cair dari Pemerintah Kota pada dalam Pengajuan Renja (Rencana Kerja) yang
didalamnya berisi Rencana Kerja dari tiap Kasi dan Hasil dari Musrembang
Kelurahan. Mengingat Musrembangkel merupakan musyawarah bersama guna
membahas kepentingan dan kebutuhan Kelurahan yang dihadiri oleh masyarakat,
RT, RW, Karang Taruna dan Tokoh masyarakat tersebut. Misalnya dalam
Musrembang telah disepakati untuk Anggaran pembangunan fisik, namun dana
yang turun tidak sesuai dengan Kebutuhan. Hal ini mengakibatkan adanya Skala
Prioritas yang harus diputuskan oleh masing-masing Kasi Kelurahan dalam
program dan kegiatan yang dijalankan. Berikut adalah alur sebelum Musrenbang
atau yang disebut Pra-Musrenbang hingga di serahkan pada pihak Kota/Daerah.
16
Gambar 1.1 Alur Tahapan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan)
(sumber : Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat)
Masalah yang ketiga, yakni berdasarkan observasi kedua yang peneliti
lakukan di lapangan dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 31
Oktober 2016, bahwa belum adanya ketentuan pembagian tentang berapa persen
dari penggunaan AAK untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat yang
ada. Mengingat, di Kota Cilegon belum diterapkan Perda atau Perwal yang
membahas pembagian dana tersebut, dan baru akan diterapkan pada tahun 2017,
sehingga pengelolaan AAK hanya berdasarkan kebutuhan atau kegiatan perkasi
Kelurahan. Berbeda dengan Alokasi dana desa (ADD), yang sudah ada pedoman
teknis mengenai pengelolaan alokasi dana desanya, namun di Kelurahan, masing-
masing kasi membuat sendiri program dan kegiatan yang akan dilakukan. Seperti
Sebelum Pra-Musrenbang dilakukan, maka
terlebih dahulu pihak Kelurahan akan
memberikan formulir yang berisi daftar
kebutuhan dan keinginan masyarakat kepada
RT,RW dan Pihak Terkait
Pra-
Musrenbang
Dalam Pra
musrenbang ini,
dibentuklah Tim
fasilitator guna
memilah skala
prioritas untuk
pembangunan
yang akan di
lakukan.
Musrenbang
Dalam tahap
ini, sudah
didapatkan
skala
prioritas
yang akan di
musyawarah
kan dan
diresmikan
MusrenbangDa
Tahap ini
dilakukan di
Kota/Daerah
yang berisi hasil
Musrenbang dari
tiap Kecamatan.
Musrenbang-
Cam
Tahap ini
dilakukan di
kecamatan yang
berisi hasil
Musrenbang
dari tiap
Kelurahan.
17
membuat terlebih dahulu rencana kerja yang membahas detail mengenai program
yang akan dibuat, sasaran dan capaian hingga anggaran yang diperlukan.
Oleh karena itu, hal ini tergantung dari seberapa banyak ide dan inovasi
pegawai yang bersangkutan dalam membuat rencana kerja, sehingga kemampuan
pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya cukup penting. Berikut adalah
RenJa (Rencana Kerja) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samangraya
tahun 2015.
Tabel 1.7 Rencana Kerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat
NO URAIAN KEGIATAN TW1 TW2 TW3 TW4
1 Musrenbangkel v
2 P2WKSS v v v
3 Penguatan Kelembagaan
Masyarakat Kelurahan
v v
4 Pembentukan Bank Sampah v
5 Pembangunan Fisik v
6 PKK v v v v
(Sumber : Renja Kasi Pemberdayaan Masyarakat)
*TW = Triwulan
Berdasarkan uraian masalah di atas, adapun fokus dari penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan mengenai aspek-aspek dalam memanajemen Alokasi
Anggaran Kelurahan untuk Pemberdayaan masyarakat . Maka, berdasarkan uraian
masalah di atas, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang hal
tersebut. Sehingga Peneliti mengambil Judul “Pengelolaan Alokasi Anggaran
Kelurahan (AAK) untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Samangraya
Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten Tahun 2015”
18
1.2 Idenitifikasi Masalah
Berdasarkan Uraian masalah, maka dalam penelitian ini diperlukan adanya
identifikasi permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Dari hasil studi
pendahuluan, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian
sebagai berikut :
1) Masyarakat yang Demotivasi dan kurang pasrtisipatif sehingga tidak
berminat untuk melanjutkan keahlian dan keterampilan hasil dari
pelatihan dan pembinaan yang telah diberikan, sehingga membuat banyak
program tidak berjalan berkelanjutan. Hal ini juga diakibatkan oleh
tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Samangraya yang tergolong
masih rendah sehingga membuat banyaknya program yang dilakukan
tidak berjalan sesuai harapan.
2) Keterbatasan Dana yang Cair , mengakibatkan adanya kegiatan yang
tidak terlaksana dari hasil Renja dan Musrenbangkel yang telah disepakati
bersama, sehingga baru bisa terealisasi pada tahun berikutnya.
3) Belum adanya ketentuan pembagian tentang berapa persen dari
penggunaan AAK (Alokasi Anggaran Kelurahan) untuk berbagai
program pemberdayaan masyarakat yang ada, mengingat belum
dibuatnya Perda atau Perwal yang membahas pembagian tersebut,
sehingga pengelolaan AAK hanya berdasarkan kebutuhan atau kegiatan
bidang pemberdayaan Masyarakat.
19
1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka Pemulis akan
menetapkan batasan masalah hanya pada Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK)
untuk Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari APBD Kota Cilegon, tidak
dari sumber Pendapatan lain.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar belakang dan Batasan Masalah yang telah di paparkan di
atas, maka rumusan Penelitian ini adalah :
1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk
Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Samangraya Kecamatan
Citangkil Kota Cilegon?
2. Bagaimana Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi
Anggaran Kelurahan (AAK) untuk Pemberdayaan Masyarakat pada
Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon?
1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan dari Penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Alokasi Kelurahan (AAK) untuk
Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Samangraya Kecamatan
Citangkil Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui Keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi
Alokasi Kelurahan (AAK) untuk Pemberdayaan Masyarakat pada
Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.
20
1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah Manfaat
Teoritis dan Manfaat Praktis.
1.6.1 Manfaat Teoritis
Secara Teoritis, diharapkan Penelitian ini memiliki manfaat untuk :
1) Menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan
khususnya pada pengembangan kajian jurusan Ilmu Administrasi
Negara
2) Diharapkan bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis
yang akan dilakukan dikemudian hari.
1.6.2 Manfaat Praktis
A. Bagi Mahasiswa atau Peneliti, penelitian ini memiliki beberapa
manfaat, yaitu :
1) Ikut serta dalam memecahkan masalah sosial yang terjadi,
khususnya di Kelurahan Samangraya
2) Sebagai bahan pembelajaran dan Sebagai syarat untuk
mendapatkan gelar S1 Ilmu Administrasi Negara.
B. Bagi institusi, manfaat yang di peroleh dari adanya Penelitian ini
adalah sebagai bahan masukan bagi Aparat Kelurahan khususnya di
Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dalam
melaksanaan Pengelolaan Alokasi anggaran Kelurahan (AAK) yang
kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samangraya.
21
BAB II
KERANGKA TEORI
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengelolaan
2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan
Pengelolaan dapat pula berarti Manajemen, karena Pengelolaan merupakan
terjemahan dari kata “management”, yang merupakan penambahan kata pungut ke
dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di artikan menjadi
manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur,
pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-
fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk
mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning,
organising, actuating, dan controling.
Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno
ménagement, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara
terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya:
Follet oleh Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam
menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen adalah proses
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para
anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi
lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan Stoner oleh
Wijayanti (2008: 1) .
22
Gulick dalam Wijayanti (2008: 1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu
bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk
memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk
mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.
Schein (2008: 2) memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutya
manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara
profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan
berdsarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka
karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus
ditentukan suatu kode etik yang kuat.
G.R.Terry (2005: 1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau
kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok
orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan
cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus
melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.
Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga
keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk
mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen terdiri dari berbagai unsur, yakni
man, money, method, machine, market, material dan information.
1. Man : Sumber daya manusia;
2. Money : Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
3. Method : Cara atau sistem untuk mencapai tujuan;
23
4. Machine : Mesin atau alat untuk berproduksi;
5. Material : Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan;
6. Market : Pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi
7. Information : Hal-hal yang dapat membantu untuk mencapai tujuan.
Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk
menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-
fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan
(actuating), dan pengawasan (controlling). Manajemen merupakan sebuah
kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut
manajer.
2.1.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen
Fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli :
1) G.R.Terry : planning, organizing, actuating, dan controlling
2) John F.Mee : planning, organizing, motivating, dan controlling
3) Henry Fayol : planning, organizing, commanding, coordinating, dan
controlling
Maka berikut adalah fungsi Manajemen menurut G.R.Terry (2010: 9), yang
dibagi menjadi empat bagian, yakni planning (perencanaan), organizing
(pengorganisasian), actuating (penggerakan), dan controlling (pengawasan)
24
A. Planning (Perencanaan)
1) Pengertian Perencanaan
Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan
oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup
kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-
alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan
melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk
masa mendatang.
2) Proses Perencanaan
Proses perencanaan berisi langkah-langkah:
a. Menentukan tujuan perencanaan;
b. Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;
c. Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;
d. Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan
e. Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.
3) Elemen Perencanaan
Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu Sasaran (goals) dan
Rencana (plan).
a. Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh
organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu
manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur
suatu pekerjaan.
b. Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai
tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan
tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan,
jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaanya.
25
4) Unsur-unsur Perencanaan
Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang
tercakup dalam unsur-unsur perencanaan yaitu:
a. tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu
yang akan dilakukan;
b. apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu merumuskan faktor-
faktor penyebab dalam melakukan tindakan;
c. tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi
d. kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan
tindakan
e. siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku
yang akan melakukan tindakan; dan
f. bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu menentukan metode
pelaksanaan tindakan
5) Tujuan Perencanaan
a. untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-
manajerial;
b. untuk mengurangi ketidakpastian;
c. untuk meminimalisasi pemborosan; dan
d. untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi
selanjutnya.
B. Organizing (Pengorganisasian)
1) Pengertian Pengorganisasian
Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat,
yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan
penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer (Terry & Rue, 2010: 82).
Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-
sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki
dapat dilaksanakan dengan berhasil.
26
2) Ciri-ciri Organisasi
Ciri-ciri organisasi adalah sebagai berikut:
a. mempunyai tujuan dan sasaran;
b. mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati;
c. adanya kerjasama dari sekelompok orang; dan
d. mempunyai koordinasi tugas dan wewenang.
3) Komponen-komponen Organisasi
Ada empat komponen dari organisasi yang dapat diingat dengan kata
“WERE” (Work, Employees, Relationship dan Environment).
a. Work (pekerjaan) adalah fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
b. Employees (pegawai-pegawai) adalah setiap orang yang ditugaskan untuk
melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan.
c. Relationship (hubungan) merupakan hal penting di dalam organisasi.
Hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu
pegawai dengan pegawai lainnya dan unit kerja lainnya dan unit kerja
pegawai dengan unit kerja lainnya merupakan hal-hal yang peka.
d. Environment (lingkungan) adalah komponen terakhir yang mencakup
sarana fisik dan sasaran umum di dalam lingkungan dimana para pegawai
melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi, mesin, alat tulis kantor, dan
sikap mental yang merupakan faktor-faktor yang membentuk lingkungan.
4) Tujuan organisasi
Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang
tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan
dating melalui kegiatan-kegiatan organisasi (Handoko, 1995: 109).
5) Manfaat pengorganisasian
Pengorganisasian bermanfaat sebagai berikut:
a. dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain;
b. setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab;
setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan
27
tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur
organisasi;
c. dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara
tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk
berkembang; dan
d. akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga
memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.
C. Actuating (Penggerakan)
Actuating menurut Terry dalam Hasibuan (2010) Penggerakan adalah
menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
Actuating merupakan bagian yang sangat penting dalam proses manajemen,
karena inti dari manajemen adalah penggerakan, dan inti dari penggerakan adalah
memimpin (leadership). Seseorang yang dapat menggerakkan orang di bawah
kekuasaannya, berarti ia dapat menjalankan manajemen, begitu juga bila ia dapat
memimpin orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya berarti ia dapat
menggerakkan orang-orang itu. Actuating maengandung definisi sebagai berikut:
a. Actuating adalah menggerakkan orang lain secara umum.
b. Directing adalah menggerakkan orang lain dengan memberikan petunjuk-
petunjuk dan pengarahan.
c. Commanding adalah menggerakkan orang lain dengan memberikan
perintah atau komando, terkadang disertai faktor paksa.
d. Motivating adalah menggerakkan orang lain dengan memberikan alasan-
alasan, bimbingan, nasihat, dan dorongan.
e. Staffing adalah menggerakkan orang lain dengan menempatkannya pada
fungsi-fungsi yang sesuai ataupun dengan memberikan jabatan-jabatan
tertentu.
f. Leading adalah menggerakkan orang lain dengan member contoh dan
teladan yang baik, membawa kepada tujuan.
28
D. Controlling (Pengawasan)
1) Pengertian Controlling
Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat
untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan.
2) Fungsi pengawasan
a. mencegah penyimpangan-penyimpangan,
b. memperbaiki kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan dan menindak
penyalahgunaan serta penyelewengan,
c. mendinamisasi organisasi serta segenap kegiatan manajemen,
d. mempertebal rasa tanggung jawab,
e. mendidik pegawai atau pelaksana.
Dalam melaksanakan pengawasan harus digunakan suatu metode/cara.
Banyak sekali metode pengawasan yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan
dan menilai pelaksanaan, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap. Akan
tetapi pada dasarnya metode pengawasan yang dipergunakan terdiri atas tiga
macam, yaitu sebagai berikut:
a. Metode observasi langsung, di mana pengamatan dilakukan langsung oleh
atasan atau pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan
oleh pegawai atau petugas dengan tidak mempercayakan orang lain yang
akan mengamatinya.
b. Metode statistik, di mana pengamatan dilakukan melalui data-data yang
disusun secara statistik dan grafis. Biasanya statistik itu disusun dari data-
data yang sudah diolah sedemikian rupa, sehingga mudah dimengerti dan
dipahami.
c. Metode laporan, yaitu pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan,
kekeliruan, dan penyalahgunaan dari laporan yang diterima. Adapun
laporan biasanya dibuat dalam bentuk :
a) Laporan lisan yaitu laporan melalui orang yang ditugaskan untuk
mengawasi ataupun laporan dari pelaksana yang melakukan pekerjaan
29
itu. Laporan itu cukup secara lisan saja, tidak perlu disampaikan secara
tertulis.
b) Laporan tertulis yaitu laporan yang disampaikan kepada yang
berwenang dan bertanggung jawab, baik oleh pengawas maupun oleh
pelaksana secara tertulis, tidak cukup secara lisan saja.
Berdasarkan identifikasi masalah pada observasi awal peneliti di lapangan
dan tema yang menjadi kajian pustaka mengenai konsep pengelolaan serta fungsi
manajemen dari berbagai ahli, maka peneliti beranggapan teori fungsi manajemen
yang dikemukakan oleh George R. Terry (2010: 9) sangat cocok dengan tema dan
temuan masalah di lapangan, dimana dalam fungsi manajemen tersebut membahas
dimensi yang sesuai dengan pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan untuk
Pemberdayaan masyarakat yang harus memuat masalah perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.
2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat
Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses
pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan
politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu
memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan. Pemberdayaan berasal
dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya
memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki
kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau
mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.
Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari
empowerment dalam bahasa inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari
30
empowerment menurut Merrian Webster dalam Oxford English Dicteonary
mengandung dua pengertian yakni, “To give ability or enable to”, artinya
“memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan”. Dan “To give power of
authority to”, artinya “memberi kekuasaan”. Hakikat dari konseptualisasi
empowerment berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia
dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial.
Pemberdayaan sering merujuk pada kekuasaan. Kekuasaan seringkali
dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang
kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional
menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian
ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau
tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di
atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi.
Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia.
Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan
kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini,
pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang
bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat
tergantung pada dua hal:
1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah,
pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
31
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada
pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.
Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata power (kekuasaan atau
keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan menunjuk pada kemampuan
orang, khususnya kelompok rentah dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan
atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber-
sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan
pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan,
berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi
mereka (Suharto,2010:58).
Menurut HAW Widjaja, pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan
kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat
dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk
bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri dibidang ekonomi, sosial,
agama dan budaya. Pemberdayaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan
produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama, namun juga harus diikuti
dengan perubahan struktur sosial ekonomi, mendukung perkembangan struktur
Universitas Sumatera Utara kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan peran,
produktivitas, efisiensi serta perbaikan terhadap akses sumber daya, tekhnologi,
pasar dan terhadap sumber pembiayaan.
Sedangkan Menurut Sumpeno (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang
dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar
32
tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain,
pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksitas yang terdapat di
dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau
komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri.
Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat
mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.
Menurut Suharto (2014:67-68), Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan
pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang
dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan,
Penyokongan dan Pemeliharaan.
1. Pemungkinan : menciptapkan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang secar optimal. Pemberdayaan harus
mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan
struktural yang menghambat.
2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki
masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan
segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang
kemandirian mereka.
3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok
lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghidari terjadinya
persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat
dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap
kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan
segala jebis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan
rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat
mampu menjalanka peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh
ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi
keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam
masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan
33
keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh
kesempatan berusaha.
Pengertian Pemberdayaan juga dikemukakan Ife (Anwas, 2013:48)
Pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya,
kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri
masyarakat dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan
mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. sedangkan
menurut Djohani (2010:12) pemberdayaan adalah proses untuk memberikan daya
atau kekuasaan kepada pihak yang lemah san mengurangi kekuasaan kepada pihak
yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan.
Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah "upaya
mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat
kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan,
kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang
berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi juga
pada dasarnya sebagai berikut:
1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari
masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang
terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok
wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial
ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam
pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka,
pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan
martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu
melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
34
Sudirah (Sjafari, 2012:12) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat
adalah suatu gerakan untuk menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik bagi
seluruh warga masyarakat dengan melibatkan peran serta nyata dari mereka.
Pengertian tersebut mengandung tiga hal pokook, yaitu :
1. Adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat
2. Kegiatan tersebut mengandung tujuan, yaitu menciptakan tingkat
kehidupan yang lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan
sebelumnya.
3. Kegiatan tersebut sangat diperlukan adanya peran serta yang nyata dari
seluruh anggota masyarakat.
Berdasarkan seluruh Pengertian dan Pendapat dari Ahli dalam uraian di atas,
maka dapat dipahami bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah upaya,
usaha dan gerakan yang dilakukan kepada masyarakat seperti pelatihan
keterampilan dan bantuan finansial dengan tujuan untuk membuat masyarakat
mandiri dan berdaya. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan
tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan tuntuk
memperkuat atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk
individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang
ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya,
memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial
seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai
mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam
35
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan
sering kali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai
sebuah proses.
2.1.3 Teori Pembangunan
Menurut Galtung (dalam Trijono, 2007:3) Pembangunan merupakan upaya
untuk memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun
kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap
kehidupam sosial maupun lingkungan alam. Sedangkan menurut Siagian (2005:9)
pembangunan adalah “suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana
dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.
Menurut Rogers (dalam Agus Suryono 2001: 132) pembangunan adalah
suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu
masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk
bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk
mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap
lingkungan mereka. Adapun pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau
fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti
yang dimaksud berupa:
a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain.
b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
36
c. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan
puskesmas.
d. Prasarana produksi saluran air
Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pembangunan itu merupakan proses
perubahan kearah lebih baik tersebut hanya terwujud dengan cara melibatkan,
menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan
serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan merupakan suatu proses, ini
dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan
pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam
perencanaannya dapat diatur berdasarkan azas skala prioritas dan suatu tahapan
tertentu.
Adapun Tujuan Pembangunan menurut Nasution (2007) terbagi atas dua
bagian, yaitu :
1. Tujuan Umum Pembangunan adalah suatu proyeksi terjauh dari harapan-
harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik
atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan.
2. Tujuan Khusus Pembangunan ialah tujuan jangka pendek, pada tujuan
jangka pendek biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran
dari suatu program tertentu.
Pada dasarnya dalam negara berkembang yang lepas landas dari suatu
keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variable-
variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik.
Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya
untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan
37
sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam
pembangunan.
Menurut Faqih (2008:54) Teori Modernisasi dapat dilihat dalam tiga bentuk,
yakni sebagai sebuah gagasan tentang perubahan sosial, modernisasi sebagai aliran
pemikiran akademis, serta sebagai sebuah bentuk ideologi. Modernisasi sebagai
gerakan sosial sesungguhnya bersifat revolusioner---dari tradisional menuju
modern. Selain itu modernisasi juga memiliki watak yang kompleks, sistematik,
menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua manusia melalui proses
bertahap untuk menuju suatu homogenisasi dan bersifat Progresif.
2.1.4 Teori Partisipasi
Menurut Echols dan Shadily (2000:419) kata partisipasi berasal dari kata
bahasa Inggris participation yang berarti pengambilan bagian dan pengikutsertaan.
Sedangkan, pengertian Partisipasi menurut Sumaryadi (2010:46) Partisipasi berarti
peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik
dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi
masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut
memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.
Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh F. Djalal dan D. Supriadi
(2001: 201) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan
menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian
saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga
38
berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan
mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.
H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud
dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi
dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up)
dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan
pembangunan masyarakatnya.
Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan
partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :
a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu
menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini
terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas
pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang
lain atau terhadap ucapannya.
b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu
mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh
Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan patisipasi menjadi empat
jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua,
partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan
pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.
a) Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini
terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat
berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan
39
bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara
lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran,
kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan
terhadap program yang ditawarkan.
b) Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan
sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran
program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan
dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan
dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
c) Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam
pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah
dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari
segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas
dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Keempat,
partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan
dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya.
Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui
ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.
Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa
partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian
tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama. Dua
Bentuk Partisipasi Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh S.I Astuti
(2011: 58), terbagi atas:
a. Partisipasi Vertikal Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi
tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu
program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai
status bawahan, pengikut, atau klien.
b. Partisipasi horizontal Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai
prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat
berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.
2.1.5 Konsep Kelurahan
Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73
tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai
40
perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Peraturan
Daerah Kota Cilegon No 7 tahun 2007 juga menjelaskan bahwa Kelurahan
dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan
fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan syarat luas wilayah, jumlah
penduduk dan syarat-syarat lain yang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri. Pembentukan nama dan batas Kelurahan diatur dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri. Pembangunan Kelurahan adalah pembangunan masyarakat sebagai upaya
untuk merubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih
baik.
Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah Kecamatan
didaerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan pada
masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada
Lurah. Sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah Kelurahan
menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat dalam ruang lingkup Kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang
dilimpahkan Camat. Sementara itu dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa :
1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang
berkedudukan di wilayah kecamatan.
41
2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota
melalui Camat.
3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh
Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
b. Masa kerja minimal 10 tahun.
c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan
memahami sosial budaya masyarakat setempat.
Selain itu, Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota, selain dari pada itu lurah
mempunyai tugas yakni pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan,
pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah No 75 Tahun 2005 Lurah mempunyai tugas yakni :
a) pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
b) pemberdayaan masyarakat;
c) pelayanan masyarakat;
d) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
f) pembinaan lembaga kemasyarakatan.
1. Pembentukan Kelurahan
a) Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan
Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan
persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya
mayarakat. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi
memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dilakukan musyawarah
42
dengan tokoh-tokoh masyarakat, pembentukan, penghapusan dan penggabungan
Kelurahan harus diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati atau Walikota
dan usul Lurah tersebut dimintakan persetujuan kepada DPRD dan setelah
disetujui oleh DPRD, maka Bupati/Walikota menerbitkan peraturan daerah
mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan.
Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 tahun
2005, tentang pembentukan daerah Kelurahan yaitu :
1) Kelurahan dibentuk diwilayah kecamatan.
2) Pembentukan Kelurahan dapat berupa penggabungan dari beberapa Kelurahan
atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekeran Kelurahan dari satu
Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih.
3) Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan:
a) Jumlah penduduk.
b) Luas wilayah.
c) Bagian wilayah kerja
d) Sarana dan prasarana pemerintahan.
4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi
persyaratan dapat dihapus atau digabung.
5) Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih dapat
dilakukan setelah paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan
Kelurahan.
2. Tujuan Pembentukan
Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat
perkembangan pembangunan. Pembentukan Kelurahan-Kelurahan baru terutama
dikota-kota dimana desa-desa yang telah ada sebelumnya sudah kurang selaras dan
serasi dengan perkembangan masyarakatnya yang telah nyata mempunyai ciri dan
43
sifat “masyarakat kota/urban”. Sebagai contoh desa-desa yang berada dikota
kecamatan yang telah sedemikian rupa berkembang karena banyaknya industri
dengan menggunakan tekhnologi tinggi dikawasan kecamatan tersebut, atau
karena menjadi “simpul“ lalu lintas perdagangan yang cukup padat dan lain
sebagainya.
a) Syarat-Syarat Pembentukan Kelurahan
a) Faktor penduduk; sekurang-kurangnya 2500 jiwa atau 500 Kepala
Keluarga, dan sebanyak-banyaknya 20000 jiwa atau 4000 Kepala
Keluarga.
b) Faktor luas wilayah; harus dapat terjangkau secara efektif dalam
melaksanakan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
c) Faktor letak; berkaitan dengan aspek komunikasi, transportasi dan jarak
dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat pengembangan harus
sedemikian rupa, sehingga memudahkan pemberian pelayanan masyarakat.
d) Faktor prasarana; berkaitan dengan prasarana perhubungan, pemasaran,
sosial dan fisik pemerintah akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan
masyarakat sebagaimana layaknya.
e) Faktor sosial budaya, agama dan adat akan dapat berkembang dengan baik.
f) Faktor kehidupan masyarakat; baik mata pencarian dan ciri-ciri kehidupan
lainnya akan dapat meningkat menjadi lebih baik.
3. Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2007 Pasal 11, Susunan
organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :
a) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat Kelurahan ;
b) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta
jabatan fungsional ;
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah ;
d) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat ;
44
e) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan
Daerah.
2.1.6 Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK)
Alokasi anggaran Kelurahan (AAK) merupakan dana yang berasal dari
APBD daerah yang diberikan kepada Kelurahan dengan tujuan untuk
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan . Menurut Peraturan
Pemerintah No 73 Tahun 2005 Pasal 9 menyebutkan bahwa :
1. Keuangan Kelurahan bersumber dari:
a) APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah
lainnya;
b) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
dan bantuan pihak ketiga
c) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor,
sekurangkurangnya:
a) jumlah penduduk; kepadatan penduduk;
b) luas wilayah
c) kondisi geografis/karakteristik wilayah;
d) jenis dan volume pelayanan; dan
e) besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah
Pasal 230 menyebutkan tentang Keuangan Kelurahan sebagai berikut :
1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD
kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam
anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
45
4) Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah
dikurangi DAK.
5) Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan
pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan Kelurahan diatur
dalam peraturan pemerintah.
2.1.6.1 Tahapan Manajemen Alokasi Anggaran Kelurahan
Alokasi Anggaran Kelurahan di Kota Cilegon, atau disebut juga dengan
bantuan rutin tahunan untuk Kelurahan, yang mana dipergunakan untuk Belanja
Pegawai dan Pembangunan Fisik maupun Non Fisik termasuk Pemberdayaan
Masyarakat ini harus melalui berbagai tahapan Perencanaan-perencanaan sebelum
Dana bisa turun untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang ada.
Alokasi anggaran Kelurahan Samangraya Kota Cilegon ini tidak tertulis
pembagian/ketentuan yang jelas mengenai berapa persen dana untuk perbidang
berdasakan undang-undang maupun peraturan pemerintah daerah Kota Cilegon.
Oleh karena itu, bidang-bidang yang ada di Kelurahan membuat rencana program
kegiatan sendiri dan menentukan berapa besaran Anggaran yang dibutuhkan
pertahun. Yang mana nantinya rancangan anggaran perbidang ini akan di satukan
dengan Musrembang Kelurahan. Oleh karena itu, berikut adalah alur pengajuan
Alokasi Anggaran Kelurahan Samangraya
46
Gambar 2.1 Alur Pengajuan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK)
(Sumber: wawancara peneliti dengan narasumber, 2016)
Berdasarkan gambar yang ada di atas, dapat diketahui bahwa manajemen
alokasi anggaran Kelurahan (AAK) melalui proses berupa perencanaan dan
organizing sebelum akhirnya menjadi dana alokasi anggaran Kelurahan (AAK)
yang digunakan untuk membiayai berbagai macam program dan kegiatan tahunan
Kelurahan.
RENJA (Rencana Kerja)
Rencana kerja merupakan
dokumen yang dibuat oleh masing-
masing Kasi yang ada diKelurahan
yang didalamnya berisi Rencana
Program dan Kegiatan yang akan
dilakukan. Renja juga berisi hasil
Musrenbang atau (Musyawarah
Rencana Pembangunan Kelurahan)
Kegiatan ini di hadiri oleh RT,
RW, lembaga terkait, dan Bidan
desa. Musrenbangkel membahas
rencana pembangunan apa saja
yang diinginkan oleh masyarakat
sehingga aka nada skala prioritas
yang diputuskan untuk diajukan.
RKA-SKPD
(Rencana kegiatan
anggaran- satuan kerja
pemerintah daerah)
Dilakukan di BAPPEDA
Kota Cilegon
Dituangkan menjadi
PERDA/PERWAL yang
kemudian bisa dicairkan di
DPPKD (Dinas Pendapatan
dan pengelolaan keuangan
daerah) Kota Cilegon lewat
Bank BJB.
DPA (Dana Pengguna
Anggaran)
Setelah disetujui lewat
RKA-SKPD, lalu menjadi
DPA-SKPD dan dapat di
gunakan sesuai kebutuhan
Kelurahan
Dana ini bisa dicairkan
sesuai dengan perencanaan
yang telah dibuat dengan
cara :
GU = ganti uang
LS = Langsung
47
Berikut adalah tahapan pengelolaan/manajemen alokasi anggaran Kelurahan
(AAK) sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh G.R.Terry (2010: 9) sebagai
berikut :
1. Tahap Perencanaan
a) Membuat rencana detail mengenai program kegiatan Pemberdayaan
masyarakat yang didanai dari Alokasi anggaran Kelurahan.
b) Rencana ini tertuang dalam Musrembangkel (musyawarah rencana
pembangunan Kelurahan) yang berisi rencana-rencana pembangunan
dengan musyawarah seluruh elemen masyarakat.
2. Tahap Pengorganisasian
a) Tindak lanjut dari proses perencanaan yakni Membuat Rencana detail
yang berisi anggaran kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, dan lembaga
pemberdayaan masyarakat yang terlibat
3. Tahap Penggerakan/Pelaksanaan
Setelah perencanaan kegiatan dan kebutuhan detail mengenai kegiatan atau
program telah dibuat, maka Kelurahan dapat melaksanakan kegiatan yang telah
direncanakan dan didanai oleh Alokasi Anggaran Kelurahan. Dana ini dapat
diperoleh dengan cara GU (ganti uang) yakni metode pencairan dana dengan
menggunakan dahulu keuangan kas Kelurahan yang ada, lalu dibuat laporan
kegiatan yang diajukan ke DPPKD untuk mendapat penggantian uang . metode
yang kedua adalah LS atau langsung, yakni dengan pembuatan pengajuan rencana
kegiatan dahulu, barulah dana bisa turun.
48
4. Tahap Pengawasan
Monitoring dan pelaporan termasuk kedalam tahap pengawasan Manajemen
Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK). Dalam tahap ini, pengawas manajemen
AAK untuk Pemberdayaan masyarakat adalah Kepala Kelurahan atau Lurah,
Kepala seksi atau kasi pemberdayaan masyarakat kecamatan.
Pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berisi rincian kegiatan
dan rincian anggaran dibuat oleh pelaksana kegiatan, atau dalam hal ini adalah
bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Samangraya. Pelaporan ini di
serahkan kepada pihak kecamatan lewat kasi pemberdayaan masyarakat yang
kemudian disatukan dengan laporan kinerja kecamatan.
Berdasarkan Undang-Undang tentang pemerintah daerah khususnya
mengenai Keuangan Kelurahan, maka Pemerintah Kota Cilegon sebenarnya telah
mengeluarkan Peraturan Walikota mengenai Dana Pembangunan Wilayah
Kelurahan atau yang disingkat dengan DPWkel yang tercantum di Peraturan
Walikota No 34 Tahun 2015.
Namun, Peraturan ini baru akan diterapkan tahun 2017 nanti. Dimana,
Kelurahan mendapatkan dana sebesar 5% dari APBD Kota Cilegon, yang saat ini
Pemerintah kota Cilegon masih dalam tahap Kunjungan Kerja ke berbagai daerah
yang telah menerapkan Peraturaran tentang Alokasi Anggaran Kelurahan yang
baru. Serta dalam tahap sosialisasi ke berbagai SKPD khususnya Kelurahan
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan kecamatan sebagai Pengguna Anggaran
terkait pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan dengan Peraturan baru tersebut.
49
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai Manajemen Anggaran Alokasi Kelurahan (AAK) untuk
Pemberdayaan Masyarakat telah dilakukan beberapa kali oleh peneliti
sebelumnya. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini
akan dicantumkan beberapa penelitian yang dapat menjadi referensi bagi penelitian ini
. Elkana Goro Leba (2013), dengan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Kebijakan
Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa
Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang”. Penelitian ini
menggunakan konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam penerapan otonomi
desa untuk pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, membahas mengenai
pengelolaan AAK (Alokasi Anggaran Kelurahan) untuk Pemberdayaan Masyarakat
dengan metode yang sama, yakni Kualitatif.
Penelitian yang kedua, dilakukan oleh Virgie Delawillia Kharisma, Anwar, dan
Supranoto (2013), dengan jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan
Pemanfaatan Alokasi Dana Desa”. Jurnal ini mencoba menganalisis tentang
implementasi kebijakan alokasi dana desa yang difokuskan pada pembangunan fisik
yaitu pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa, serta pembangunan
sarana dan prasarana perhubungan. Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan
dengan penelitian oleh peneliti, yakni merupakan penelitian yang menggunakan
metode kualitatif. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih difokuskan kearah
mengelola AAK yang kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat.
50
Penelitian selanjutnya, adalah penelitian yang dilakukan Lina Nuryanti Sari
(2015) dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Giripawana
kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang” ini juga menggunakan metode
kualitatif yang membahas tentang Pengelolaan alokasi dana desa dan hambatan-
hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa serta factor penunjang apa saja
dalam mendukung pengelolaan dana desa di desa Giripawana.
Perbedaan dengan peneliti terletak pada Lokus penelitian yang terletak di
Kelurahan Samangraya, sedangkan di penelitian tersebut dilakukan di Desa
Giripawana, sehingga penelitian tersebut membahas tentang ADD (Alokasi Dana
Desa) Desa tersebut. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Nurliana (2013), dengan
jurnal yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan
Fisik Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara”.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian
ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten
Penajam Paser Utara. Persamaan terletak pada metode yang digunakan, sedangkan
perbedaan dengan peneliti terletak pada Fokus dan Lokus Penelitian.
Dari beberapa penelitian di atas, terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian
yang dilakukan, yaitu pada tema yang dibahas, yakni mengenai pengelolaan Alokasi
Dana untuk pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam penelitian ini terdapat
beberapa perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan, yakni terdapat pada focus
penelitian, yaitu manajemen Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK), dimana di
51
penelitian sebelumnya yang dibahas adalah Alokasi dana desa (ADD). Selain itu,
perbedaan juga terletak pada Lokasi penelitian, dimana pada penelitian ini, peneliti
mengadakan penelitian di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.
2.3 Kerangka Pemikiran
Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi
objek permasalahan kita. Kerangka berfikir merupakan argumentasi peneliti yang
disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terhadulu yang relevan
untuk mengkaji objek penelitiannya. (Usman,2009:34)
Kerangka berfikir merupakan alur berpikir peneliti dengan teori yang
digunakan dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan permasalahan penelitian.
Peneliti beranggapan teori fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R.
Terry (2010: 9) sangat cocok dengan tema yang peneliti bahas, dimana dalam
fungsi manajemen tersebut membahas dimensi yang sesuai dengan masalah yang
peneliti temukan di lapangan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi anggaran
Kelurahan untuk Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samanngraya.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini maka dibuatlah kerangka berpikir
sebagai berikut :
52
2.3.1. gGambar kerangka berfikir
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir
Input
Identifikasi Masalah :
1) Masyarakat yang Demotivasi dan kurang pasrtisipatif sehingga tidak berminat
untuk melanjutkan keahlian dan keterampilan hasil dari pelatihan dan
pembinaan yang telah diberikan, sehingga membuat banyak program tidak
berjalan berkelanjutan. Hal ini juga diakibatkan oleh tingkat pendidikan
masyarakat Kelurahan Samangraya yang tergolong masih rendah sehingga
membuat banyaknya program yang dilakukan tidak berjalan sesuai harapan.
2) Keterbatasan Dana yang Cair , mengakibatkan adanya kegiatan yang tidak
terlaksana dari hasil Renja dan Musrenbangkel yang telah disepakati bersama,
sehingga baru bisa terealisasi pada tahun berikutnya.
3) Belum adanya ketentuan pembagian tentang berapa persen dari penggunaan
AAK (Alokasi Anggaran Kelurahan) untuk berbagai program pemberdayaan
masyarakat yang ada, mengingat belum dibuatnya Perda atau Perwal yang
membahas pembagian tersebut, sehingga pengelolaan AAK hanya
berdasarkan kebutuhan atau kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat.
Process
Fungsi manajemen menurut George Terry (2010: 9) :
a) Planning (Perencanaan)
b) Organizing (Pengorganisasian)
c) Actuating (Penggerakan)
d) Controling (Pengawasan)
Output :
Mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota
Cilegon
53
2.4 Asumsi Dasar
Asumsi merupakan peryataan yang dapat diuji kebenarannya secara empiris.
Asumsi harus bersifat operasional dan merupakan dasar bagi pengkajian teoritis.
Asumsi harus menyatakan kenyaaan sebenarnya, bukan keadaan yang seharusnya.
Asumsi juga harus dinyatakan secara tersurat sebab asumsi yang tersirat dapat
menyebabkan interprestasi yang berbeda. (Usman, 2009 : 36 )
Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat dibuat asumsi dasar dalam
penelitian ini, yang merupakan anggapan peneliti terhadap permasalahan
penelitian. Berdasarkan Rumusan Masalah, maka peneliti mengasumsikan bahwa
pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon belum maksimal.
54
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian adalah cara peneliti untuk melihat dan memepelajari
suatu gejala atau realitas sosial. Pendekatan penelitian lebih bericara mengenai
bagaimana cara peneliti untuk melihat dan mempelajari suatu gejala atau realitas
sosial, yang kesemuanya didasari pada asumsi dasar ilmu sosial (Jannah dan
Prasetyo, 2005:42).
Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang pengelolaan alokasi
anggaran Kelurahan (AAK) untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Samangraya. Agar pendekatan ini lebih terarah sesuai dengan tujuan yang
diinginkan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Alasan peneliti
menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena sesuai dengan sifat dan
tujuan penelitian yakni mendapatkan sebuah gambaran tentang bagaimana
pengelolalaan alokasi anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan Samangraya.
Metode penelitian Kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang
mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna data yang sebenarnya.
Penelitian Kualitatif digunakan tidak semata-mata mencari kebenaran, tetapi
pemahaman mendalam penulis terhadap apa yang diteliti. Penelitian Deksripstif ini
55
mencoba menggambarkan tentang bagaimana Pengelolaan alokasi anggaran
Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Samangraya.
Tipe penelitian ini juga berusaha mendeskripsikan gambaran yang nyata dari
fenomena yang akan penulis teliti, sebagaimana yang telah disebutkan oleh
Bogdam dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2001:3) yaitu :
Bahwa kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu tersebut secara
holistic (utuh), sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu
atau organisme kedalam variable atau hipotesis, tapi perlu memandangnya
sebagai bagian dari suatu kesatuan.
Lebih lanjut, menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2001:3)
menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah: “Tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan
terhadap manusia dalam kawasannya sendiri, sehingga alat pengumpul data dalam
penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrument kunci (key instrument)”
3.2 Fokus Penelitian
Fokus penelitian menjelaskan bagaimana substansi materi kajian penelitian
yang akan dilakukan. dan focus penelitian ini adalah Manajemen alokasi anggaran
Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Samangraya.
Penelitian ini akan menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan dana AAK
yang meliputi beberapa indicator, seperti Planning, Organizing, Actuating dan
Controling yang kaitannya untuk program pemberdayaan masyarakat pada
Kelurahan Samangraya.
56
3.3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini membahas tentang Manajemen alokasi anggaran Kelurahan
(AAK) untuk Pemberdayaan masyarakat yang dimana penelitian ini dilakukan di
Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangil Kota Cilegon.
3.4 Operasionalisasi Konsep
3.4.1 Definisi Konsep
Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variable
yang akan diteliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Definisi
konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang
dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam
mengoperasionalkannya di lapangan. Dalam memecahkan permasalahan dalam
penelitian ini mengenai pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan (AAK) untuk
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Samangraya, maka teori yang digunakan
adalah teori fungsi manajemen menurut George R. Terry (2010:9) yang meliputi:
1. Planning
Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi
pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Hasibuan,
2007:93).
2. Organizing
Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan
persatuan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan,
menyediakan alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relative
57
didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut.
(Hasibuan, 2007:118)
3. Actuating
Actuating menurut Purwanto (2006: 58) Penggerakan adalah membuat
semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta
bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha
pengorganisasian . Actuating merupakan bagian yang sangat penting dalam
proses manajemen, karena mencakup directing (pengarahan), dan coordinating
(bekerjasama).
4. Controlling
Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat
utk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan. Controlling sendiri terdiri dari Pengawasan itu sendiri,
Pelaporan, dan Evaluasi yang dilakukan setelah selesai kegiatan.
3.4.2 Definisi Operasional
Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seorang peneliti
akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini,
terdapat 1 Variabel yang di amati, yakni Pengelolaan Alokasi Anggaran
Kelurahan (AAK) yang menggunakan teori fungsi manajemen menurut George
R. Terry (2010:9) yang terdiri dari beberapa indikator sebagai berikut:
58
Tabel 3.1 Operasionalisasi Konsep
Variable Dimensi Indikator Sub-Indikator
Pengelolaan
(Manajemen)
George R.
Terry
2010: 9)
Planning
(Perenca-
naan)
1. Dibuatnya rencana
kerja dibidang
Pemberdayaan
Masyarakat
2. Adanya rencana
Anggaran keuangan
kegiatan
Pemberdayaan
masyarakat
1. Rencana detail
mengenai pengelolaan
alokasi anggaran
Kelurahan sudah dibuat
oleh Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan
Samangraya.
2. Dibuatnya
penganggaran yang
sesuai dengan dana
yang ada untuk setiap
kegiatan dan program
dari Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat
3. Adanya partisipasi
berupa rencana,
gagasan, keinginan dan
kebutuhan yang
disampaikan
masyarakat lewat
RT/RW dan tokoh
masyarakat setempat.
Organi-
zing
(Pengorga
-nisasian)
1. Adanya Pembentukan
Kelembagaan
pemberdayaan
Masyarakat
2. Adanya Sasaran
program per-Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
1. Kelembagaan yang
dibentuk sudah berjalan
maksimal
2. Dalam setiap lembaga
pemberdayaan
masyarakat Kelurahan
(LPMK) sudah dibuat
sasaran mengenai
tujuan kegiatan dan
anggaran dari adanya
program yang akan
dibuat.
3. Adanya Pembagian
tugas yang jelas untuk
59
lembaga pemberdayaan
masyarakat dalam
melaksanaan program
yang dibuat.
4. Adanya keikutsertaan
dari masyarakat
mengenai program
pemberdayaan
masyarakat baik fisik
maupun non-fisik.
Actuating
(Penggera-
kan/
Pelaksana-
an)
1. Terlaksananya
program
pemberdayaan
masyarakat sesuai
dengan Perencanaan
yang telah dibuat
2. Penggunaan AAK
sesuai dengan
Program yang telah di
rencanakan
1. Terealisasinya program
dan kegiatan Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat dengan
menggunakan Alokasi
anggaran Kelurahan
yang sudah dibuat.
2. Adanya sasaran yang
jelas dalam setiap
program dan kegiatan
yang dibuat, sehingga
masyarakat dan pihak
terkait sehingga
program dan kegiatan
tersebut dapat berjalan
dengan baik.
3. Adanya peran berupa
arahan dan dorongan
yang diberikan oleh
Lurah/Sekretaris Lurah
dalam setiap program
yang dilaksanakan.
60
(sumber: Peneliti 2016)
3.5 Instrumen Penelitian
Arikunto (2006: 160) instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh
peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih
baik. Dalam penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri atau dengan bantuan orang
lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena jika
menggunakan alat yang bukan manusia maka sangat tidak mungkin untuk
mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu,
hanya manusialah yang dapat berhubungan dengan informan atau objek lainnya
dan mampu memahami kaitannya dengan keadaan di lapangan. (Moleong, 2005:9)
Controll-
ing
(Pengawa-
san)
1. Adanya Pengawasan
yang dilakukan oleh
pihak terkait seperti
pengawasan langsung
dari Lurah
2. Adanya Laporan
setiap program dan
kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat kepada
pihak terkait seperti
Lurah, dan Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Kecamatan
3. Evaluasi terhadap
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
1. Adanya pengawasan
oleh Lurah/Sekretaris
Lurah terhadap
Penggunaan alokasi
anggaran Kelurahan
(AAK) dalam program
dan pemberdayaan
masyarakat yang
berjalan.
2. Adanya laporan rutin
yang dibuat dalam
setiap program yang
telah dilaksanakan.
3. Adanya monitoring
oleh pihak kecamatan
dalam setiap program
yang berjalan.
61
3.5.1 Sumber Data
a) Sumber data primer : data primer diperoleh langsung dari sumbernya.
Dengan kata lain, Peneliti memperoleh data primer melalui wawancara
dengan informan langsung di lapangan.
b) Sumber data sekunder : data ini diperoleh secara tidak langsung dari
sumbernya. Peneliti memperoleh data sekunder melalui data yang
didapatkan dari instansi terkait dengan penelitian ini, seperti Perangkat
Kelurahan dan data-data yang bersumber dari instansi lain yang juga terkait
dengan penelitian ini. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dengan
studi kepustakaan seperti buku, dokumentasi seperti penelitian lain, jurnal-
jurnal dan artikel yang terakit dengan penelitian ini.
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah
yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Berikut adalah macam-macam teknik pengumpulan data, yaitu:
a) Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Secara
garis besar wawancara dibedakan menjadi dua, yakni wawancara tak
terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga
disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan
wawancara terbuka (open-ended interview). Sedangkan wawancara
62
terstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized interview),
yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya
tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan
(Mulyana, 2002: 180). Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas,
maka bentuk wawancara yang peneliti terapakan dalam penelitian adalah
wawancara tak terstruktur atau yang sering disebut dengan wawancara
terbuka.
b) Studi Dokumentasi Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan
catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,
gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk
tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera,
biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya
foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya
misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.
Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan
wawancara dalam penelitian kualitatif.
c) Study Literature atau Studi Kepustakaan diperloleh dari berbagai referensi
seperti jurnal, karya ilmiah, serta penelitian yang yang relevan dengan
masalah yang akan diteliti .
d) Observasi Lapangan yakni pengamatan yang dilakukan secara langsung
oleh peneliti terhadap objek yang diteliti. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono
(2013:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang
63
kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan
psikhologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses - proses pengamatan
dan ingatan.
3.6 Informan Penelitian
Informan penelitian adalah subjek yang memahami objek peneliian sebagai
pelaku maupun oranglain yang memahami objek penelitian (Bungin,2009:76).
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive (bertujuan) sebagai
teknik dalam penentuan informan. Teknik purposive adalah teknik yang
didasarkan pada pertimbangan tertentu, yakni informan yang mengetahui secara
jelas dan tepat mengenai informasi dan masalah dalam penelitian ini. Berikut
informan dalam penelitian ini, yaitu :
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian
No Informan Kode Informan Keterangan
1 Lurah Samangraya I1 Key informan
2 Sekretaris Lurah Samangraya I2 Key informan
3 Kepala Seksi pemberdayaan
masyarakat Kecamatan Citangkil I3 Key informan
4 Kepala Seksi pemberdayaan
masyarakat Kelurahan Samangraya I4 Key informan
5 Kader PKK Kelurahan Samangraya I5 Key informan
6 Ketua Karang Taruna Kelurahan
Samangraya I6 Key informan
7 Ketua LPM Kelurahan Samangraya I7 Key informan
8
Masyarakat Kelurahan yang
mengikuti kegiatan pemberdayaan
masyarakat
I8 Key informan
(Sumber : Peneliti, 2017)
64
3.7 Teknik Pengolahan data dan Teknik Analisis Data
3.7.1 Teknik Pengolahan Data
Menurut Hasan (2006: 24), pengolahan data adalah suatu proses dalam
memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara
atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari
hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk
pengkajian lebih lanjut (Sudjana, 2001: 128).
Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan
setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara
yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data
secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk
mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.
Adapun alat-alat pendukung yang digunakan penulis untuk membantu
pengolahan data dalam metode kualitatif ini. Contohnya adalah Pedoman
wawancara yang berupa Tabel mengenai sejumlah pertanyaan untuk dijawab oleh
narasumber berdasarkan aturan teknis pengelolaaan alokasi anggaran Kelurahan
untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Samangraya. Oleh karena itu,
dibawah ini merupakan Tabel Pedoman Wawancara dalam penelitian :
65
Tabel 3.3 Pedoman Wawanacara
No Dimensi Sub-Dimensi Informan
1 Planning 1. Adanya sosialisasi pelaksanaan
AAK
2. Adanya rencana detail
penggunaan AAK bidang
Pemberdayaan masyarakat
(rencana biaya, kelompok
sasaran, kebutuhan material dan
tenaga dari masyarakat)
3. Adanya kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang didanai AAK
1) Sekretaris lurah
samangraya
2) Kasi Kelurahan
Samangaraya
3) Ketua LPM
4) Tokoh Masyarakat
5) Masyarakat
Kelurahan yang
mengikuti kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
2 Organizing 1. Adanya Pembentukan
kelembagaan Pemberdayaan
Masyarakat
2. Adanya Sasaran program per-
Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat
1) Kasi
pemberdayaan
masayarakat
Kelurahan
Samangraya
2) Ketua LPM
Kelurahan
Samangraya
3 Actuating 1. Terlaksananya program
pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan Perencanaan yang telah
dibuat
2. Penggunaan AAK sesuai dengan
Program yang telah di rencanakan
3. Manfaat langsung yang didapat
masyarakat dari adanya program
pemberdayaan masyarakat yang
didanai oleh AAK (Alokasi
Anggaran Kelurahan)
1) Kasi
pemberdayaan
masyarakat
Kelurahan
Samangraya
2) Kader PKK
Kelurahan
Samangraya
3) Ketua karang
taruna
4) Ketua LPM
Kelurahan
Samangraya
5) Masyarakat
Kelurahan yang
mengikuti kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
66
4 Controlling 1. Adanya Pengawasan yang
dilakukan oleh pihak terkait
2. Adanya Laporan setiap program
dan kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat
3. Evaluasi terhadap Program
Pemberdayaan Masyarakat
1) Lurah Samangraya
2) Kasi
pemberdayaan
masyarakat
Kecamatan
Citangkil
(sumber : peneliti, 2016)
3.7.2 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk
mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan..Menurut Bogdan dan
Biklen dalam Moleong (2010:248) Analisis data adalah proses mencari dan
mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan dilapangan, dan bahan-
bahan lain yang didapatkan lalu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman
terhadap suatu masalah dan membantu mengiterprestasikan peneliti tentang
sebuah fenomena. Analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum
dilapangan dan setelah selesai dilapangan.
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan
data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang
diwawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah di analisis terasa belum
memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi sampai tahap
tertentu, diperoleh data yang kredibel.
67
Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya menjadi jenuh.
Menurut Miles dan Huberman (2007:16) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan
yang terjadi secara bersama-sama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, penarikan kesimpulan/verifikasi.
Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan Huberman
digambarkan dalam skema berikut:
PROSES ANALISIS DATA
Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif
(Miles dan Huberman, 2007:20)
1. Pengumpulan Data Mentah (Data Collection)
Tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah melalui wawancara, observasi
lapangan dengan menggunakan alat-alat bantu yang dibutuhkan seperti handphone
dan alat tulis untuk mencatat data yang ada.
68
2. Reduksi Data (Data Reduction)
Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya banyak, untuk itu maka
perlu dicatat secara teliti dan rinci serta di kategorisasikan agar mudah disajikan.
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada
hal-hal penting, dan mencari tema serta pola nya. Reduksi data juga diartikan
sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan
tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian di
lapangan.
3. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan
sistematis sehingga mudah dipahami dan data tersebut biasanya akan disajikan
baik dalam bentuk narasi, bagan, grafik, hubungan antar variabel, dan sejenisnya.
4. Verifikasi dan Penyimpulan Akhir (Verification)
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah menjadi absah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung
pada tahap berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap
awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel.
69
3.8 Uji Keabsahan Data
Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat
dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Keabsahan data dalam penelitian ini
meliputi uji validitas internal (credibility), validitas eksternal (transferability),
reliabilitas (dependentbility), dan obyektivitas (confirmability). Hal ini sesuai
pendapat Sugiyono (2009:366) yang menyatakan bahwa uji keabsahan data pada
penelitian Kualitatif meliputi Uji validitas internal (credibility), Validitas eksternal
(transferability), Reliabilitas (dependentbility), dan Obyektivitas (confirmability).
Namun, dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan Uji Validitas Internal
(credibility) sebagai berikut :
1. Uji Validitas Internal (credibility)
Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data
dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya
oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Kriteria
ini berfungsi melakukan inquiry sedemikian rupa sehingga kepercayaan
penemuannya dapat dicapai.
Menurut Sugiyono (2009:368-375) Untuk hasil penelitian yang kredibel,
terdapat tujuh teknik yang diajukan yaitu perpanjangan pengamatan,
meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus
negative, menggunakan bahan referensi dan mengadakan memberchek. Namun,
karena keterbatasan waktu dan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan, maka
70
penulis menggunakan Triangulasi, Menggunakan bahan referensi dan
mengadakan memberchek saja.
1) Triangulasi
Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan data yang
berasal dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan
demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan
waktu (Sugiyono,2007:273). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik.
a) Triangulasi Sumber Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data
yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu
kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan
tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).
b) Triangulasi Teknik Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara,
observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data
tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi
lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data
mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).
71
2) Menggunakan bahan referensi
Referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan
oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan
perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih
dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:275).
3) Mengadakan Membercheck
Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang
diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan
membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam
penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan
(Sugiyono, 2007:276)
72
3.9 Jadwal Penelitian
Tabel 3.5 Pedoman jadwal penelitian
No Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
2016 2017
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr mei Juni
1 Observasi awal
2 Penyusunan Proposal
3 Bimbingan
4 Seminar Proposal
5 Penelitian di Lapangan
6 Analisis Data
7 Sidang Skripsi
8 Revisi
( Sumber : Peneliti, 2017)
73
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon
Cilegon merupakan wilayah bekas Kewadenaan (Wilayah kerja pembantu
Bupati KDH Serang Wilayah Cilegon), yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu
Cilegon, Bojonegara dan Pulomerak. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) UU No 5 tahun
1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, Cilegon kiranya sudah
memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi Kota Administratif.
Dalam perkembangannya Kota Administratif, Cilegon telah memperlihatkan
kemajuan yang pesat di berbagai bidang baik bidang Fisik, Sosial maupun Ekonomi.
Hal ini tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di
bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan
gambaran mengenai perlunya dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan ditetapkannya dan disahkannya UU
No. 15 tahun 1999 tanggal 27 April 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, status Kota
Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya Cilegon, dengan duet
kepemimpinan
74
Drs. H. Tb. Rifai Halir sebagai Pejabat Walikota Cilegon dan H. Zidan Rivai
sebagai Ketua DPRD Cilegon.
Kota Cilegon Memiliki Visi, yaitu “Masyarakat Cilegon Sejahtera melalui
Daya Dukung Industry, Perdagangan Dan Jasa”. dengan Misi Secara Umum, yaitu
1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan
kemiskinan dan pengangguran
2) Meningkatkab perekonomian daerah melalui daya dukung sector industry,
perdagangan dan jasa
3) Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan
kepelabuhan, pergugdangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
4) Mempersiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan kesehatan, dan
keagamaan
5) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, berkeadilan,
demokratis, berlandaskan hokum serta berorientasi public.
4.1.1.1 Geografis
Kota cilegon memiliki wilayah yang relative landai di daerah tengah dan
pesisir barat hingga timur kota, tetapi di wilayah utara dan selatan cenderung
sedikit berbukit-bukit. Cilegon juga mempunyai akses langsung dengan selat
sunda yang terhubung dengan jalan tol Jakarta-merak. Iklim di kota cilegon adalh
iklim tropis dengan suhu rata-rata 220C-33
0C.
Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada dibagian paling
ujung sebelah Barat Pulau Jawa dan terletak pada posisi : 5°52’24″ – 6°04’07″
Lintang Selatan (LS), 105°54’05″ – 106°05’11″ Bujur Timur (BT). Berikut
merupakan batas-batas wilayah Kota cilegon yaitu :
a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara (Kabupaten
Serang)
75
b) Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Sunda
c) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Kecamatan
Mancak (Kabupaten Serang)
d) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu
(Kabupaten Serang)
4.1.1.2 Pemerintahan
Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kota Cilegon memiliki luas
wilayah ±17.550 Ha terbagi atas 8 (delapan) Kecamatan dan 43 Kelurahan
berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 4
(empat) Kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula terdiri dari 4 (empat)
kecamatan berubah menjadi 8 (delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Cilegon,
Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Cibeber, Kecamatan
Grogol, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Jombang.
Tabel 4.1.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan Dan Luas Wilayah Kota Cilegon Tahun 2013
No Kecamatan Letak Kantor Kecamatan Luas/Ha Jumlah Kelurahan
1 Ciwandan Tegal Ratu 51.85 6
2 Citangkil Delingseng 22.98 7
3 Pulomerak Taman Sari 19.86 4
4 Grogol Grogol 23.38 4
5 Purwakarta Purwakarta 15.29 6
6 Cilegon Ciwaduk 91.5 5
7 Jombang Jombang Wetan 11.55 5
8 cibeber Kali Timbang 21.49 6
Jumlah 17.550 43
Sumber : Cilegon Dalam Angka 2013
76
4.1.2 Gambaran Umum Kelurahan Samangraya
Kelurahan Samangraya Terletak Di Kecamatan Citangkil, Tepatnya Disebelah
Timur Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Dengan Luas Wilayah ±141.925 Ha.
Dengan Ketinggian 3M Dari Permukaan Laut, Curah Hujan 123 Mm/Tahun
Dengan Suhu Rata-Rata 270Celcius. Sebagai Kelurahan, tentu Kelurahan
Samangraya Memiliki Visi dan Misi yakni :
VISI : Menjadikan Kelurahan Samangraya yang Terdepan di Kota Cilegon
MISI : Mengedepankan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dengan
menerapkan Standar Pelayanan Minimal.
Secara Administratif, Kelurahan Samangraya terdiri dari 6 Rukun warga
(RW) dan 27 Rukun tetangga (RT) dengan pembagian sebagai berikut :
Tabel 4.1.2
Rincian RT dan RW di Kelurahan Samangraya
Kecamatan Citangkil Kota Cilegon
RW RT LINGKUNGAN RW RT LINGKUNGAN
RW.01
KALENTEMU
BARAT
01/01 Link. Kalentemu
barat
RW.02
WARUNG
JUWET
01/02 Link. Warung
juwet
02/01 Link. Kalentemu
barat 02/02
Link. Warung
juwet
03/01 Link. Kelelet 03/02 Link. Warung
juwet
04/01 Link. Kalentemu
barat 04/02
Link. Warung
juwet
05/01 Link. Kalentemu
barat
RW.03
CIRIU 01/03 Link. Ciriu
RW.04
KUBANG
WELUT
01/04 Link. Kubang
welut
02/03 Link. Ciriu 02/04 Link. Kubang
welut
03/03 Link. Ciriu 03/04 Link. Kubang
welut
77
04/04 Link. Kubang
welut
05/04 Link. Kubang
welut
RW.05
KALENTEMU
TIMUR
01/05 Link. Kalentemu
Timur
RW.06
CIRIU 01/06
Link. Ciriu
Selatan
02/05 Link. Kalentemu
Timur
02/06
Link. Ciriu
Selatan
03/05 Link. Kelelet
03/06 Link. Ciriu
Pabuaran
04/05 Link. Kalentemu
Timur
04/06
Link. Deringo
Pabuaran
05/05 Link. Kalentemu
Timur
05/06
Link. Ciriu
Kalimuk
Sumber : profil Kelurahan Samangraya 2015
Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon memiliki total
10.551 Jiwa Penduduk dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 5.383 dan jumlah
perempuan sebanyak 5.168 jiwa dalam arti, Kelurahan Samangraya memiliki 2700
KK dengan kepadatan penduduk 3.907 Jiwa/Km2. Berikut Adalah Batas Wilayah
Kelurahan Samangraya, Yakni :
a) Sebelah Utara Berbatasan Selat Sunda
b) Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil
c) Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil
d) Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kelurahan Kubangsari Kecamatan
Ciwandan
4.1.3 Struktur Organisasi dan Tugas pokok Kelurahan Samangraya
4.1.3.1 Struktur Organisasi
Berikut ini adalah gambar Struktur Organisasi Kelurahan Samangraya
tahun 2015
78
Gambar 4.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Samangraya
Sumber : Data Profil Kelurahan Samangraya
4.1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Kelurahan Samangraya
Kelurahan Samangraya Sebagaimana Yang Telah Ada Di Bagan Pada
Gambar 4.1 Di atas Mengenai Struktur Organisasi Pegawai di Kelurahan
Samangraya Kecamatan Citangkil Tentu Juga Memiliki Masing-Masing Tupoksi
Atau Tugas Pokok Dan Fungsi yang Wajib Dilaksanakan Oleh Setiap Pegawai yang
Ada. Karena Penelitian Ini Akan Berfokus Mengenai Pengelolaan Alokasi
Anggaran Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat, maka Peneliti akan
Menjelaskan Tupoksi Dari Pihak Yang Terkait Dengan Pengelolaan Alokasi
Anggaran Kelurahan (AAK) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Samagraya.
Lurah Samangraya
A.DIMYATI, SH.MM
Sekretaris Lurah
Nurcholis, S.E
Kasi Tata
Pemerintah
Siti Barokah, S.E.
MM
Kasi Trantib
Tulus S.E
Kasi Pemb. Masy
Ovat Sofiatul
Jannah
Kasi Kesos
Rahayu Sunarti,
S.E., MM
79
1) Jabatan : Lurah Samangraya
Tugas Pokok “Memimpin dan merencanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan
menyelenggarakan serta mengendalikan urusan pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan dan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Walikota, mengkoordinir, menyenggarakan dan mengawasi
serta mengevaluasi kegiatan di Kelurahan, membagi tugas dan mengatur serta
memberi petunjuk kegiatan kepada bawahan dan memberikan laporan kepada
pimpinan sehingga kegiatan di Kelurahan berjalan dengan baik, efektif dan
efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”
Fungsi : a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan operasional di Kelurahan;
b) Pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan;
c) Pembinaan aparatur Kelurahan;
d) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
e) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
f) Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial di wilayah Kelurahan;
g) Pemeliharan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Kelurahan;
h) Pembinaan lembaga kemasyarakatam Kelurahan;
i) Pengendalian sekretariat dan seksi pada Kelurahan;
j) Penyelenggaraan koordinasi dengan kecamatan;
k) Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait;
l) Penyelenggaraan pelaporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan
kinerja Kelurahan.
2) Jabatan : Sekretaris Kelurahan Samangraya
Tugas Pokok :
“Membantu lurah dalam mengelola penyusunan perencanaan, ketatausahaan,
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, rumah
tangga, dan memberikan pelayanan administrasi kepada perangkat di
Kelurahan, serta pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja di
Kelurahan agar terlaksana dengan baik, efektif, efisien dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. “
Fungsi : a) Penyusunan perencanaan sekretariat;
b) Pelaksanaan penyusunan visi dan misi Kelurahan;
c) Penyusunan rencana strategis Kelurahan;
d) Penyusunan program kerja Kelurahan;
80
e) Penghimpunan rencana kerja Kelurahan;
f) Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Kelurahan;
g) Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian Kelurahan;
h) Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Kelurahan;
i) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kelurahan;
j) Pengumpulan dan pengolahan data hasil kegiatan Kelurahan;
k) Penuyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Kelurahan;
l) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sekretariat Kelurahan.
3) Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Tugas Pokok :
“ Membantu lurah dalam merencanakan dan mengontrol perumusan kebijakan
tugas-tugas pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, member petunjuk dan
member tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil
kerja bawahan, dan membuat laporan Seksi Pemberdayaan Masyarakat
sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, serta sesuai
dengan ketentuan yang berlaku “
Fungsi :
a) Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan;
b) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan operasional Seksi
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
c) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi
Pemberdayaan Masyarakat;
d) Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang pemberdayaan
masyarakat;
e) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah
Kelurahan;
f) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
g) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait di bidang
pemberdayaan masyarakat;
h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi pemberdayaan masyarakat.
81
4.1.4 Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Samangraya Yang Telah Berjalan
1. Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat
Tabel 4.1.3
Daftar Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Samangraya
No Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah
1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 10 Orang
2 PKK Kelurahan
a) Pokja (Kelompok Kerja)
b) KWT (Kelompok Wanita Tani)
21 Orang
3 Karang Taruna 35 Orang
4 Bina Keswadayaan Masyarakat 8 Orang
(Sumber: Renja Kelurahan Samangraya 2015)
Dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Samangraya
memiliki 4 Jenis kelembagaan pemberdayaan masyarakat. Yang dimana, amsing-
masing kelembagaan memiliki tupoksi masing-masing dalam menjalankan perannya
dalam membantu Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samangraya. Dibawah
ini merupakan jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2015 :
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samangraya
Tabel 4.1.4
Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
No Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
1 Pemberian Raskin Gratis Kepada 315 RTS
2 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (UKM)
3 Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan (PKK, Karang Taruna)
4 Pembinaan P2WKSS (Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat Sejahtera)
5 Musrenbangkel
6 Pembangunan Fisik
(sumber : Renja Kelurahan Samangraya 2015)
82
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut
merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan tahun 2015
di Kelurahan Samangraya. Mulai dari Pemberian Raskin kepada Rumah tangga
miskin hingga adanya Pembangunan Fisik. Dalam kegiatan P2WKSS, yang
dimana dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan
masyarakat, khususnya wanita, agar dapat mandiri dan mempunyai keterampilan
hingga akhirnya dapat berdaya secara ekonomi. Kegiatan P2WKSS ini berupa
Pembinaan kepada 100 Orang Ibu Rumah tangga yang mana kegiatannya
meliputi Tataboga, Keterampilan, dan Menjahit yang mana dilakukan oleh 100
Orang Ibu Rumah Tangga di Kampung Sasaran.
4.2 Deskripsi Data
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian
Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan
dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori
Pengelolaan atau Manajemen menurut G.R.Terry (2009). Teori ini menjelaskan
bahwa fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu Planning (Perencanaan),
Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Penggerakan/Pelaksanaan) dan
Controlling (Pengawasan).
Metode Penelitian yang Digunakan Dalam Penelitian Ini adalah Metode
Penelitian Kualitatif, Sehingga Data yang Diperoleh Bersifat Deskripstif
Berbentuk Kata dan Kalimat dari Hasil Wawancara, Hasil Observasi Lapangan
Dan Dokumentasi. Pada Bab Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Peneliti
83
Menggunakan Model Interaktif oleh Miles and Hubberman Yakni Pengumpulan
Data Mentah, Reduksi Data, Penyajian Data, Dan Verifikasi Atau Penyimpulan
Akhir.
Kegiatan yang pertama adalah pengumpulan data mentah. Disini peneliti
pertama-tama mengumpulkan data mentah dengan cara dokumentasi, observasi
dan wawancara yang telah peneliti lakukan.
Kegiatan kedua yang dilakukan adalah mereduksi data, yaitu merangkum,
memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal penting. Untuk mempermudah
peneliti dalam melakukan reduksi data, maka peneliti memberkan kode pada hal
tertentu, seperti :
a. Kode Q1,2,3 dan seterusnya berarti daftar urutan pertanyaan
b. Kode I1,2,3 dan seterusnya berarti daftar urutan informan
Langkah yang ketiga adalah adalah penyajian data. Setelah di reduksi, maka
peneliti melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data
dilakukukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan matrik, flowchart
dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk
teks narasi.
Langkah terakhir, yakni penarikan kesimpulan atau kesimpulan akhir.
Setalah data bersifat jenuh, atau telah dilakukan pertanyaan dan jawaban yang
sama (Pengulangan Informasi) maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban
atas masalah penelitian.
84
4.2.2 Informan penelitian
Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan pengelolaan
alokasi anggaran Kelurahann untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan
Samangraya kecamatan citangkil kota cilegon tahun 2015. Berikut merupakan
daftar informan pada penelitian ini :
Tabel 4.2.1
Daftar informan penelitian
No Informan Kode Informan Keterangan
1 Lurah Samangraya I1 Key informan
2 Sekretaris Lurah Samangraya I2 Key informan
3 Kepala Seksi pemberdayaan
masyarakat Kecamatan Citangkil I3 Key informan
4 Kepala Seksi pemberdayaan
masyarakat Kelurahan Samangraya I4 Key informan
5 Kader PKK Kelurahan Samangraya I5 Key informan
6 Ketua Karang Taruna Kelurahan
Samangraya I6 Key informan
7 Ketua LPM Kelurahan Samangraya I7 Key informan
8
Masyarakat Kelurahan yang
mengikuti kegiatan pemberdayaan
masyarakat
I8 Key informan
Sumber : Peneliti 2017
4.3 Penyajian Data
Penyajian data ini merupakan hasil dari deskriptif data dan fakta yang
peneliti temukan di lapangan yang disesuaikan dengan teori yang digunakan.
Sehingga peneliti akan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang diperoleh
melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.
85
4.3.1 Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon
Alokasi anggaran Kelurahan (AAK) merupakan dana yang berasal dari
APBD yang diberikan kepada Kelurahan dengan tujuan untuk pembiayaan
sekretariat Kelurahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi
anggaran Kelurahan (AAK) ini diperoleh dengan dibuatnya Renja atau Rencana
Kerja oleh masing-masing kasi (Kepala Seksi) Kelurahan , khususnya dalam
penelitian ini, peneliti akan memfokuskan dalam bidang Pemberdayaan
masyarakat.
Pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan (AAK) ini menggunakan dimensi
dari teori Pengelolaan (Fungsi Manajemen) yang dikemukakan oleh G.R. Terry
(2010:9) yakni sebagai berikut :
1. Tahap Perencanaan (Planning)
Dalam tahap ini, pihak Kelurahan khususnya Lurah, Sekretaris lurah dan
Kasi Pemberdayaan Masyarakat mulai membuat rencana detail mengenai program
kegiatan Pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Seksi (Kasie), yang mana dalam
penelitian ini, dikhususkan pada Kasie PM (Pemberdayaan Masyarakat). Kasie
PM terlebih dahulu harus membuat Renja (Rencana Kerja) yang mana didalamnya
juga berisi sebagian usulan dari musrenbangkel yang berisi usulan-usulan dari
masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh I4 di Kelurahan
Samangraya,, beliau mengatakan bahwa
86
“Pembuatan rencana pengelolaan AAK memang pasti dibuat, namun,
tahun 2015 belum ada peraturan walikota tentang pembagian dana AAK
untuk pemberdayaan masyarakat ini, maka setiap kasi membuat sendiri
RenJa (Rencana Kerja) yang isinya tergantung seberapa inovatif dan
kreatif kasi dalam membuat rencana kerja khususnya dalam
pemberdayaan masyarakat ini”(wawancara dilakukan pada hari Rabu, 4-
januari pukul 10.00 wib)
Berikut adalah Rencana Kerja Kasie PM tahun 2015
Tabel 4.3.1 Rencana Kerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat
NO URAIAN KEGIATAN TW1 TW2 TW3 TW4
1 Musrenbangkel v
2 P2WKSS v v v
3 Penguatan Kelembagaan
Masyarakat Kelurahan
v v
4 Pembentukan Bank Sampah v
5 Pembangunan Fisik v
6 PKK v v v v
(Sumber : Renja Kasi Pemberdayaan Masyarakat)
*TW = Triwulan
Berdasarkan wawancara dan Tabel di atas, menunjukan bahwa memang
adanya perencanaan berupa pembuatan RenJa (Rencana Kerja) yang dibuat oleh
kasi PM untuk kegiatan setahun kedepan. Hal serupa juga dikemukakan oleh I1 ,
beliau mengatakan bahwa
”Perencanaan memang dibuat oleh masing-masing kasi, yang nantinya
akan disandingkan dengan musrenbangkel yang berisi opini dan harapan
warga masyarakat sebagai bentuk partisipasinya dalam pemberdayaan
masyarakat, terutama dalam pembangunan fisik” (wawancara dilakukakan
di Kelurahan Samangraya tanggal 5 januari 2017 pukul 11.30)
Wawancara dengan I1 di atas juga senada dengan ungkapan dari I4 bahwa
memang perencanaan dibuat oleh masing-masing kasi, khususnya dalam hal ini
87
yakni kasi PM. Sekretaris Lurah juga menyampaikan pendapatnya, dalam hal
perencanaan ini, beliau I2 berpendapat bahwa :
“ada, lewat renja (rencana kerja) dari setiap kasi yang ada di Kelurahan
Samangraya, yang isinya rencana-rencana, sasaran dan anggaran yang
digunakan”.(wawancara dilakukan di Kelurahan Samangraya pada
tanggal 5-januari pukul 13.00)
Berdasarkan pertanyaan pertama mengenai perencanaan penggunaan AAK
untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Samangraya yang diajukan peneliti
kepada tiga informan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga informan
memberikan jawaban yang senada, yakni memang adanya Perencanaan yang pasti
dibuat oleh Kasi PM untuk setahun kedepan yang mana isinya merupakan
kegiatan-kegiatan yang didanai oleh AAK itu sendiri. berikut adalah tabel jenis
kegiatan yang didanai oleh AAK Tahun 2015.
Tabel 4.3.2
Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang didanai AAK Tahun 2015
No Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
yang didanai AAK Tahun 2015
1 Pemberian Raskin Gratis Kepada 315 RTS
2 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (UKM)
3 Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan (PKK, Karang Taruna, LPM,
BKM)
4 Pembinaan P2WKSS (Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat Sejahtera)
5 Pembangunan Fisik
6 Musrenbangkel
(sumber: Renja Kelurahan Samangraya 2015)
Dalam perencanaan yang dibuat, selanjutnya didalam perencanaan sendiri
pasti ada sasaran yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang didanai oleh AAK Kelurahan Samangraya. Mengenai sasaran ini,
88
peneliti bertanya kepada dua orang informan, yaitu Sekretaris Kelurahan (I2) dan
Kasi Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samangraya (I4). Menurut I2
menanggapi pertanyaan peneliti mengenai sasaran apa yang ingin dicapai, beliau
berpendapat bahwa :
“untuk hal baik kan pasti harus ada pengelolaan yang baik pula, tentunya
saya berharap keinginnan masyarakat akan pemberdayaan baik fisik
maupun non fisik dapat terwujud” (wawancara dilakukan diKelurahan
Samangraya tanggal 5-januari 2017 pukul 13.00)
Berikut adalah Tabel kegiatan fisik dan non fisik Kasi Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Samangraya tahun 2015
Tabel 4.3.3 Kegiatan non-fisik Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Samangraya
(Sumber : Renja Kelurahan Samangraya Tahun 2015)
Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan
pemberdayaan non-fisik di Kelurahan Samangraya telah dilakukan dengan
menggunakan dana dari AAK, mulai dari pemberian Raskin hingga
Musrenbangkel. Berikut ini adalah daftar tabel yang menggambarkan mengenai
kegiatan fisik beserta sumber dana yang digunakan :
Pemberdayaan Masyarakat Non-Fisik Sumber Dana
Pengembangan Ekonomi Kelurahan (UKM) AAK
Pembinaan & Penguatan Kelembagaan (LPM, PKK, Karang
Taruna)
AAK
Program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat
sejahtera (P2WKSS)
AAK
Kegiatan PKK (Kelompok Kerja dan Kelompok wanita tani) AAK
Musrenbangkel AAK
89
Tabel 4.3.4
Kegiatan Fisik Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Samangraya Tahun 2013-2015
NO JENIS KEGIATAN VOL PELAKSANAAN SUMBER
DANA
1. Pemasangan PJU 6 titik Dinas Tata Kota Bantuan
Pemerintah
2 Pemasangan Paving
Blok 205m
2
PNPM/LPM dan
Posco
CSR dan
Bantuan
Pemerintah
3 Pembuatan Drainase 300m2 Dinas PU
AAK dan
Bantuan
Pemerintah
4 Pembuatan jalan
Tembus 210m
2 LPM dan BKM
AAK dan
Bantuan
Pemerintah
5 Pembuatan jembatan 6x4 M LPM dan BKM Bantuan
Pemerintah
6 Pengaspalan jalan 1 titik
Lokasi Dinas PU
Bantuan
Pemerintah
7
Pembuatan system
peringatan dini bencana
alam
1 titik
Lokasi PMI Cilegon
Bantuan
Pemerintah
8 Rehab kantor lama
menjadi Medical Center 1 unit KS Posco CSR Posco
9 Tempat Pembuangan
Sampah 1 unit Dinas PU
AAK dan
Bantuan
Pemerintah
10 Pemberian Raskin 350
orang
Pihak Kelurahan
Samangraya AAK
(sumber : Lakip Kelurahan Samangraya tahun 2015)
Berdasarkan wawancara dan Tabel di atas, menunjukkan bahwa sasaran
yang diharapkan oleh I2 adalah terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang baik,
baik fisik maupun non-fisik sesuai yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh I4, beliau
berpendapat bahwa :
90
“sasaran ya pastinya supaya dana AAK ini dapat terserap dengan baik
terhadap program dan kegiatan yang dibuat dan masyarakat juga dapat
merasakan manfaatnya secara langsung” (wawancara dilakukan
diKelurahan Samangraya tanggal 5-januari 2017 pukul 12.00)
Berdasarkan pertanyaan kedua yang peneliti ajukan mengenai sasaran apa
yang ingin dicapai dari pengelolaan AAK untuk pemberdayaan masyarakat
Kelurahan Samangraya kedua informan yakni Sekretaris Lurah dan Kasi
Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya menginginkan bahwa kegiatan dan
program yang telah dibuat menggunakan dana AAK ini dapat bermanfaat untuk
masyarakat dan dapat terserap dengan baik.
Masih dalam perencanaan yang dibuat oleh kasi PM tentang kegiatan dan
program yang akan dibuat, peneliti juga bertanya mengenai pihak mana saja yang
dilibatkan dalam pembuatan rencana kerja, tentunya selain kasi PM sendiri.
peneliti bertanya kepada sekretaris Kelurahan (I2) dan Kasi Pemberdayaan
Masyarakat (I4) selaku pihak inti yang merencanakan program dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini beliau (I2) berpendapat:
“ini masing-masing kasi saja, memang renja dibuat oleh masing-masing
kasi, namun untuk kegiatan dan program yang dilakukan oleh
kelembagaan pemberdayaan masyarakat, itu sudah dibagi sesuai per
kegiatan masing-masing lembaga PM Kelurahan, jadi tentu mereka ikut
terlibat (wawancara dilakukan diKelurahan Samangraya tanggal 5-
januari 2017 pukul 13.00)
Berdasarkan wawancara di atas, I2 berpendapat bahwa dalam kegiatan
pemberdayaan masyarakat pasti ada kelompok atau kelembagaan pemberdayaan
masyarakat Kelurahan yang diberikan tanggung jawab sesuai dengan kegiatan dan
91
program apa yang akan dilakukan. lebih jelasnya hal ini senada dengan yang
diungkapkan oleh I4, beliau berpendapat :
“tentu saya sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan para staff PM
lainnya, selain itu, kan biasanya ada rapat kelembagan pemberdayaan
masyarakat dan didalam rapat tersebut, kita berdiskusi dan
bermusyawarah sharing mengenai usulan tentang kegiatan dan program
PM yang akan dilakukan, jadi secara tidak langsung mereka ikut terlibat
meskipun secara tidak langsung karena ikut terlibat dalam menyampaikan
berupa usulan program apa saja yang akan dilakukan per-kelembagaan
PM, meskipun tetap akhirnya saya yang menentukan dengan bantuan
masukan pendapat dari kelembagaan PM Kelurahan Samangraya seperti
ada PKK, LPM, Karang Taruna. (wawancara dilakukan di Kelurahan
Samangraya tanggal 5-januari 2017 pukul 13.00)
Hal di atas senada juga dengan yang diungkpakan oleh I5, beliau
berpendapat bahwa :
“dalam perencanaan kegiatan PM, kita biasanya ada diskusi dan sharing
dengan Kasie untuk bagaimana rencana pembuatan program PM yang
sesuai dengan beberapa kelembagaan PM. Misal seperti kegiatan PKK
dengan program Pokja (Kelompok kerja) yang mana ada beberapa
kelompok dengan masing-masing bidang, selain itu ada juga P2WKSS
serta ada Kelompok wanita tani”.
Berdasarkan pertanyaan ketiga yang peneliti ajukan kepada dua informan
mengenai siapa saja yang terlibat perencanaan program dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang didanai AAK, dapat disimpulkan bahwa
kelembagaan pemberdayaan masyarakat juga terlibat dalam membuat perencanaan
meskipun tidak terlibat langsung, dalam arti kelembagaan PM ini mengusulkan
dan memgemukakan pendapat mengenai program dan kegiatan yang akan
dilakukan kepada Kasi PM Kelurahan.
92
Berdasarkan observasi peneliti tentang respon masyarakat terhadap
perencanaan alokasi anggaran Kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat,
peneliti akan bertanya kepada dua informan, yakni sekretaris Kelurahan (I2) dan
kasi Pemberdayaan Masyarakat (I4). Beliau I2 berpendapat bahwa :
“cukup bagus, mereka ikut berpartisipasi dalam musrenbangkel dan cukup
partisipatif dalam menyampaikan keinginan dan harapan” (wawancara
dilakukan di Kelurahan Samangraya tanggal 12-januari pukul 11.00).
Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya respon
yang baik terutama dalam Musrenbangkel. Namun, hal berbeda disampaikan oleh
Kasie PM Kelurahan Samangraya. Dalam pembuatan perencanaan kegiatan dan
program pemberdayaan masyarakat, meskipun banyaknya usulan dan keinginan
yang disampaikan masyarakat baik lewat formal seperti Musrenbangkel atau
dengan berdiskusi non formal dengan kasi PM, pada kenyataannya saat sudah
diwujudkan dalam kegiatan dan program yang ada, minat masyarakat dalam
meneruskan keterampilan justru berkurang, Hal ini sesuai dengan yang dikatakan
oleh I4, bahwa :
”Kita membuat kegiatan yang memang sesuai dengan keinginan
masyarakat, seperti pelatihan keterampilan yang giliran sudah ada,
memang cukup ramai saat kegiatannya, masyarakat menghadiri
kegiatannya, tapi setelah kegiatan itu, sayangnya tidak dimanfaatkan
keterampilan yang telah dimiliki sehingga itulah yang membuat program
tersebut tidak berkelanjutan” (wawancara dilakukan di Kelurahan
Samangraya tanggal 12-januari-2017 pukul 9.00)
Berdasarkan hasil yang peneliti lakukan dengan dua informan di atas
mengenai respon masyarakat terhadap perencanaan pembuatan progam
pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh AAK, dapat disimpulkan bahwa
93
masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak Kelurahan,
khususnya dalam program Pemberdayaan Masyarakat, namun tidak berkelanjutan
karena minat masyarakat yang berkurang dan sikap demotivasi masyarakat
Kelurahan Samangraya.
Selanjutnya, Peneliti juga bertanya masih kepada I4 selaku kasi
pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samangraya dan I2 selaku Sekretaris Lurah
Kelurahan Samangraya mengenai perencanaan dalam pembuatan program dan
kegiatan telah sesuai dengan dana AAK atau tidak, lalu berikut adalah pendapat
yang dikemukakan oleh I4, beliau berpendapat :
“kita telah merencanakan berdasarkan kebutuhan dan keinginan
masyarakat lewat musrenbangkel dan lewat renja yang dibuat kasi,
meskipun kebanyakan untuk pembangunan fisik. Tapi dana yang kita
ajukan ini keluar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan” (wawancara
dilakukan di Kelurahan Samangraya tanggal 12-januari pukul 09.00)
Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa dana AAK yang cair tidak
sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, terutama untuk kegiatan yang
bersifat fisik, sehingga dengan kata lain, dana yang cair tidak sesuai dengan
kebutuhan. Hal ini juga didukung dengan pendapat yang dikemukakan juga oleh
I2, beliau berpendapat :
“ya namanya rencana, kita tentu selalu mau lebih dan lebih, tapi paling
yang membatasi kita pasti adalah dana, jadi jika ditanya sesuai atau tidak,
ya tidak, karena dana yang turun kadang tidak sesuai dengan kebutuhan,
seperti dana untuk pembangunan infrastruktur” (wawancara dilakukan di
Kelurahan Samangraya tanggal 12-januari pukul 11.00).
94
Berdasarkan wawancara di atas mengenai kesesuaian dana AAK dengan
perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat atau dalam hal ini
adalah pembangunan fisik yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa dana yang turun
tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat sehingga kadang harus melakukan
skala prioritas mana yang lebih penting terlebih dahulu untuk dilakukan, dan
dalam hal ini, seringkali yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur,
seperti pengaspalan, konblok jalan, dan pembuatan selokan. Hal ini dilakukan
karena masyarakat antusias dengan Program dan kegiatan yang bersifat fisik.
2. Tahap Pengorganisasian (Organizing)
Tahap selanjutnya setelah proses perencanaan adalah Tahap
Pengorganisasian. Maksud dari pengorganisasian disini yakni mulai adanya
pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing individu yang
terkait, mengingat dalam perencanaan baru dibuat rencana detail yang berisi
anggaran kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, dan lembaga pemberdayaan
masyarakat yang terlibat.
Dalam Tahap Pengorganisasian, Peneliti melakukan wawancara dengan
dua Infroman, yakni Sekretaris Lurah dan Kasie Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Samangraya. Menanggapi pertanyaan peneliti mengenai apa saja
kelembagaan yang dibentuk oleh Kelurahan Samangraya yang kaitannya dengan
Pemberdayaan masyarakat, I4 mengemukakan pendapatnya bahwa :
“kita ada beberapa lembaga pemberdayaan masyarakat, seperti PKK,
Karang taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lain seperti
Lembaga pemberdayaan Masyarakat yang lebih menangani pembangunan
95
fisik seperti LPM yang dimana juga bekerjasama dengan instansi lain. Dan
Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai program kerja dan tupoksi
masing-masing” (wawancara dilakukan di Kelurahan Samangraya tanggal
12-januari-2017 pukul 9.00)
Hal yang sama juga diungkapkan oleh I2, yakni :
“kelembagaan sudah berjalan dengan baik, dengan diterbitkannya
berbagai surat keputusan Lurah, ada LPM, Karang Taruna, dan PKK yang
mencakupi Pokja dan program P2WKSS” (wawancara dilakukan di
Kelurahan Samangraya tanggal 12-januari-2017 pukul 11.00)
Hal ini juga didukung oleh dokumen Kelurahan Samangraya mengenai
daftar kelembagaan pemberdayaan masyarakat yakni :
Tabel 4.3.5
Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samangraya
No Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat
1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
2 PKK Kelurahan (Pokja dan P2WKSS)
3 Karang Taruna
(Sumber : profil Kelurahan Samangraya 2015)
Berdasarkan wawancara dan dokumen pendukung di atas, dapat
disimpulkan bahwa Kelurahan Samangraya telah memiliki kelembagaan
masyarakat yang telah berjalan. Namun, Lembaga pemberdayaan masyarakat
(LPM) lebih kearah pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik, atau menangani
pembangunan Infrastruktur. Seperti pembangunan jembatan, pembuatan drainase
dan konblok jalan. Lebih lanjut, beliau I4 menuturkan :
“… Dana yang digunakan pun selain dari Alokasi anggaran Kelurahan
(AAK) yang memang sudah rutin ada untuk pembangunan fisik, kami juga
kadang mendapat bantuan dan dari pemerintah. Seperti tahun ini, ada
bantuan dari Pemerintah Provinsi untuk paving blok jalan. Tapi meskipun
mendapat bantuan, rencana-rencana pembangunan yang telah direncakan
tidak dapat terealisasi semua, balik lagi ke dana, karena biasanya butuh
96
sampai 3 Tahun dalam realisasi pembangunan” (wawancara dilakukan di
Kelurahan Samangraya tanggal 12-januari pukul 9.00)
Senada dengan pendapat I4, I2 menambahkan :
“kita sudah ajukan baik lewat Renja dan Musrenbang, namun dana selalu
terbatas, jadi pasti kami membuat skala prioritas” ((wawancara dilakukan
di Kelurahan Samangraya tanggal 12-januari pukul 11.00)
Gambar 4.2 Contoh Skala Prioritas
Berdasarkan wawancara dan Gambar di atas, dapat dilihat bahwa adanya
Skala Prioritas pada saat Musrenbang terkait dengan keterbatasan dana, dan dapat
disimpulkan bahwa selain dari AAK, pemberdayaan masyarakat bersifat Fisik atau
pembangunan fisik Kelurahan Samangraya juga mendapat bantuan dari
Pemerintah, baik dari Provinsi maupun Daerah, yang mana Implementasinya akan
di Monitoring oleh dinas terkait.
97
LPM merupakan wadah aspirasi dan sebagai penggerak dalam
Pemberdayaan Masyarakat, Khususunya Fisik. Oleh karena itu, peneliti hanya
memfokuskan bagaimana pembinaan dan penguatan anggota LPM sendiri dalam
kaitannya dengan tupoksinya, sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Samangraya
Nomor 159 mengenai Pengurusan Lembaga Pemeberdayaan masyarakat
Kelurahan (LPMK) periode 2015-2019.
Dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
Samangraya ini, tentunya Kasi PM harus membuat rencana yang nantinya tertuang
dalam renja, oleh karena itu, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa
rencana-rencana program dan kegiatan ini dibuat berdasarkan kebutuhan
masyarakat dan inovasi serta kreatifitas Kasi PM itu sendiri dan juga disesuaikan
dengan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK).
Dalam hal ini, peneliti bertanya kepada informan I4 dan I2 mengenai
apakah program dan kegiatan yang dibuat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
masyarakat Kelurahan Samangraya. Beliau I4, berpendapat bahwa :
“saya membuat berdasarkan keinginan dan apa yang dibutuhkan warga
yang juga saya sesuaikan juga dengan rencana kerja yang sudah ada
tahun sebelumnya” (wawancara dilakukan tanggal 12-januari-2017 di
Kelurahan Samangraya pukul 09.00
Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Kasi
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samangraya membuat Renja berdasarkan
keinginan dari masyarakat dan dari rencana kerja yang sudah ada tahun
sebelumnya, Hal senada juga diungkapkan juga oleh I2, beliau berpendapat bahwa:
98
“Renja (Rencana Kerja) dibuat berdasarkan kebutuhan masyrakat lewat
seksi dan dibantu dengan kelembagaan serta dengan acuan dari tahun
sebelumnya” (wawancara dilakukan tanggal 12-januari-2017 di
Kelurahan Samangraya pukul 11:00)
Berdasarkan wawancara dengan dua Informan di atas, dapat disimpulkan
bahwa Kasi PM Kelurahan Samangraya menggunakan Rencana Kerja tahun
sebelumnya sebagai acuan dalam pembuatan Rencana kerja tahun 2015. Oleh
karena itu, berikut adalah contoh Tabel Rencana Kerja Kelurahan Samangraya
yang rutin dilakukan tahun 2014:
Tabel 4.3.6
Tabel Rencana Kerja Rutin Tahun 2014
NO URAIAN KEGIATAN TW1 TW2 TW3 TW4
1 Musrenbangkel v
2
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Kelurahan (LPM, PKK, Karang
Taruna)
v v
3 Pembangunan Fisik (Paving Blok) v
4 PKK v v v v
(Sumber : Lakip Kelurahan Samangraya 2014)
Berdasarkan Tabel 4.3.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa program dan
kegiatan yang ada pada tabel merupakan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan
Samangraya yang telah selesai dilakukan pada tahun 2014. Renja tahun 2014
itulah yang kemudian menjadi acuan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dalam
membuat Renja tahun 2015. Lalu, berikut di bawah ini adalah Rencana Kerja
Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samangraya tahun 2015 :
99
Tabel 4.3.7
Tabel Rencana Kerja Rutin Tahun 2015
NO URAIAN KEGIATAN TW1 TW2 TW3 TW4
1 Musrenbangkel v
2 P2WKSS (Keterampilan, menjahit,
tataboga)
v v v
3 Penguatan Kelembagaan
Masyarakat Kelurahan (LPM, PKK,
Karang Taruna)
v v
4 Pembentukan Bank Sampah v
5 Pembangunan Fisik (Paving Blok) V
6 PKK (Pokja dan KWT) v v v V
(sumber : Lakip Kelurahan Samangraya 2015)
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa
tambahan kegiatan yang ada pada tahun 2015 yakni kegiatan P2WKSS dan
pembentukan Bank Sampah, yang mana kegiatan ini telah berjalan sesuai dengan
Renja yang telah dibuat sebelumnya.
Selanjutnya, kasi Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samangraya juga
mengemukakan pendapatnya mengenai cara menentukan program dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dari sasaran hingga anggaran biaya seperti berikut :
“biasanya besaran anggaran dana yang ada tidak jauh berbeda dengan
tahun sebelumnya, oleh karena itu , kita tinggal melanjutkan program dan
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada tahun sebelumnya,
serta ditambahkan beberapa program baru, baik dari usulan masyarakat
berupa diskusi maupun dari musrenbangkel” (wawancara dilakukan
tanggal 12-januari-2017 di Kelurahan Samangraya pukul 09.00)
Berdasarkan wawancara peneliti dengan I4 di atas, dapat disimpulkan
bahwa cara untuk menentukan program dan kegiatan dari sasaran hingga anggaran
adalah dengan melanjutkan kegiatan yag kemudian disesuaikan dengan anggaran
100
yang ada tahun sebelumnya serta ditambahkan dengan beberapa kegiatan yang
baru yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut didukung
dengan pernyataan yang diungkapkan oleh I8.1, beliau menuturkan bahwa :
”dalam perencanaan tahunan sepert musrenbangkel, saya (RW) juga
dilibatkan dalam perencanaan kegiatan dan program pemberdayaan
masyarakat. Memang tidak seformal musrenbang, namun ada lah diskusi-
diskusi ngorbol gitu dengan kasi dan pak seklur atau semi formalnya
adalah pra-musrenbang” (wawancara dilakukan di kediaman informan,
pada tanggal 19-april-2017 pukul 15:00)
Hasil wawancara dengan I8.1 di atas juga didukung dengan dokumen dibawah ini:
Gambar 4.2.1 Pra Musrenbang
Berdasarkan Gambar di atas, menunjukan bahwa adanya kegiatan Pra-
Musrenbang yang dilakukan sebelum adanya Musrenbang dengan tujuan untuk
membuat skala prioritas Kelurahan, dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti
dengan informan (I4) dan (I8.1) yakni Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Samangraya dengan masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa beliau membuat
101
Renja (rencana kerja) berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, jadi
beliau merasa kegiatan dan program yang dibuat cocok dan sesuai dengan
masyarakat.
3. Tahap Penggerakan/Pelaksanaan (Actuating)
Setelah Tahap Perencanaan kegiatan dan kebutuhan detail mengenai
kegiatan atau program telah dibuat dan telah adanya Pengorganisasian atau
pembagian tugas, maka Kelurahan dapat melaksanakan kegiatan yang telah
direncanakan yang didanai oleh Alokasi Anggaran Kelurahan. Dana ini dapat
diperoleh dengan cara GU (ganti uang) yakni metode pencairan dana dengan
menggunakan dahulu keuangan kas Kelurahan yang ada, lalu dibuat laporan
kegiatan yang diajukan ke DPPKD untuk mendapat penggantian uang . metode
yang kedua adalah LS atau langsung, yakni dengan pembuatan pengajuan rencana
kegiatan dahulu, barulah dana bisa turun.
Dalam penggerakan atau pelaksanaan kegiatan dan program yang telah
dibuat sebelumnya ini, dituntut bagaimana usaha atau cara yang dilakukan
perangkat Kelurahan khususnya kasi pemberdayaan masyarakat dan anggotanya
untuk merealisasikan agar program berjalan baik. dalam hal ini, peneliti
melakukan wawancara dengan kasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan
Samangraya selaku I4, beliau mengatakan bahwa :
“pasti harus adanya kemauan dari masyarakatnya dulu, dan saya rasa kita
sudah cukup baik mempublikasikan kegiatan yang akan berjalan, dengan
cara kita bisa memberitahu RT, RW setempat lewat surat undangan, lalu
dikumpulkan di Kelurahan untuk bermusyawarah dan mensosialisasikan
program dan kegiatan PM dan lagi, kadang beberapa program memang
102
usulan dari masyarakat sendiri, seperti pembinaan keterampilan dan
pembangunan fisik”. (wawancara dilakukan tanggal 12-januari-2017 di
Kelurahan Samangraya pukul 09.00).
Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak Kelurahan
Samangraya telah mempublikasikan Program dan Kegiatan kepada Masyarakat
dengan cukup baik, hal ini terlihat dari adanya undangan kepada RT dan RW
terkait program PM yang akan berlangsung.
Pendapat lain juga dikemukakan oleh I5, I6, dan I7 tentang bagaimana
caranya agar program dapat terealisasi dengan baik. mengenai hal ini, maka I5
berpendapat :
“dengan mempublikasikan kepada masyarakat dan biasanya yang sudah
terjadi, jika sesuai keinginan masyarakat maka masyarakat akan ikut serta
juga”. (wawancara dilakukan tanggal 6-maret-2017 di rumah kader PKK
pukul 09.00)
Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa cara agar
program terealisasi adalah dengan publikasi yang baik, Hal yang serupa
dikemukakan oleh I6, bahwa
“dengan memberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat
mengetahui program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan
“.(wawancara dilakukan tanggal 6-maret-2017 di rumah kader pukul
11.00)
Hal senada ini juga diungkapkan oleh I7 yakni :
“sosialisasi ke warga seperti dengan mengundang RT/RW yang
bersangkutan, yang kaitannya aka nada pembangunan di wilayah RT-nya
lewat pra musrenbang contohnya, Apalagi kan kalo pembangunan fisik
masyarakat disini semangat, jadi lebih mudah teralisasi karena keinginan
dari mereka juga” (wawancara dilakukan tanggal 6-maret-2017 di rumah
kader pukul 14.00)
103
Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketiga informan di atas, yakni I5,
I6, dan I7 menunjukkan bahwa cara agar kegiatan dan program dapat terealisasi
dengan baik, yakni dengan cara publikasi dan komunikasi yang baik kepada
masyarakat mengenai perihal program dan kegiatan apa yang akan dilakukan.
Tentunya, dalam perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan
masyarakat, perencanaan juga harus disesuaikan dengan ketersediaan dana
anggaran Kelurahan yang cair. Namun, berdasarkan observasi yang peneliti
temukan dilapangan, ada beberapa rencana yang sebelumnya sudah tertuang dalam
Musrenbangkel mengenai pembangunan infrastruktur yang sulit terlaksana, hal ini
dikarenakan keterbatasan dana dan skala prioritas pihak Kelurahan.
Mengenai keterbatasan dana yang merupakan salah satu hambatan dalam
pengelolaan AAK untuk Pemberdayaan Masyarakat, maka, peneliti akan bertanya
kepada dua orang informan yakni sekretaris Kelurahan (I2) dan kasi pemberdayaan
masyarakat Kelurahan Samangraya (I4), yang mana menurut I2 mengenai masalah
dan hambatan khususnya mengenai keterbatasan dana yang ada, beliau
berpendapat :
“kita sudah melaksanakan musrenbangkel sebagai wadah aspirasi
masyarakat akan pembangunan di Kelurahan, namun pada kenyataannya,
dana yang turun tidak sesuai dengan kebutuhan, oleh karena itu kita harus
selalu menentukan skala prioritas. Missal kita sudah bermusyawarah
dengan masyarakat apa saja yang diinginkan dalam pembangunan
infrastrukur, meskipun terkadang banyak bantuan dan dari pemerintah
maupun CSR perusahaan kita tetap harus melakukan skala prioritas, ya
dengan sedikit-sedikit gitu pembangunan nya. Atau dengan penentuan
mana yang lebih urgent. ” (wawancara dilakukan di Kelurahan
Samangraya pukul 11.30)
104
Berdasarkan wawancara di atas, Musrenbangkel merupakan kegiatan yang
sangat penting dimana selain untuk bermusyawarah mengenai pembangunan
Kelurahan, namun juga dapat sebagai ajang silaturahmi. Seperti yang
dikemukakan oleh I4, yakni
“musrenbangkel ini Alhamdulillah berjalan rutin yang dihadiri para RT,
RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, mitra Kelurahan juga ikut hadir,
kan samangraya ini deket pabrik, nah ada perwakilan dari mereka datang,
seperti dari Krakatau posco” (wawancara dilakukan di Kelurahan
Samangraya tanggal 12-januari-2017 pukul 9.00)
Berikut adalah tabel berupa bantuan CSR dari perusahaan yang ada di
wilayah kerja Kelurahan Samangraya
Tabel 4.3.8
Bantuan CSR dari perusahaan yang ada di wilayah kerja
Kelurahan Samangraya Tahun 2015
(Sumber : Lakip Kelurahan Samangraya 2015)
Berdasarkan Tabel 4.3.8 dan Wawancara yang dilakukan peneliti di atas,
dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Samangraya mendapat bantuan berupa CSR
dari perusahan setempat yang berdomisili di Kelurahan Samangraya, seperti KS
Posco yang membantu dalam kegiatan fisik. Selanjutnya, kasi pemberdayaan
masyarakat Kelurahan Samangraya (I4) juga menyampaikan pendapatnya
mengenai pertanyaan peneliti tentang hambatan dan masalah yang ada, beliau
berpendapat :
NO JENIS KEGIATAN VOLUME PELAKSANAAN
1 Pemasangan Paving Blok 205m2
PNPM/LPM dan KS
Posco
2 Rehab kantor lama menjadi
Medical Center 1 unit KS Posco
105
“ hambatan ya pasti dana, karena yang cair tidak sesuai, makanya kan
kita sering mendahulukan yang lebih penting. Lalu, hambatan lainnya
adalah masyarakiat yang kurang ada keinginan untuk melanjutkan
program dan kegiatan yang dilaksanakan, jadi tidak berkelanjutan”.
(wawancara dilakukan tanggal 12-januari-2017 di Kelurahan Samangraya
pukul 09.00).
Berdasarkan wawancara peneliti dengan kasi pemberdayaan masyarakat
Kelurahan Samangraya di atas mengenai hambatan dalam pengelolaan AAK untuk
Pemerdayaan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan dana dan
masyarakat yang kurang partisipatif terhadap program dan kegiatan yang
dilaksanakan. Hal senada dikemukakan juga oleh I2, beliau berpendapat bahwa :
“pasti dana ya, karena yang cair tidak sesuai, kita mengajukan anggaran
dan membuat rencana pembangunan namun keterbatasan dana lagi-lagi
menjadi hambatan, makanya kan kita sering mendahulukan yang urgent,
artinya harus segera dilakukan” (wawancara dilakukan tanggal 12-
januari-2017 di Kelurahan Samangraya pukul 11.00).(Dokumen lihat di
Gambar 4.2.1 Hal. 102)
Peneliti juga bertanya kepada empat narasumber diantaranya adalah I4, I5,
I6 dan I7 mengenai pendapatnya tentang bagaimana program pemberdayaan
masyarakat yang dibuat tepat sasaran, lalu beliau I4 mengatakan bahwa :
“sejauh ini yang kami buat dari tahap planning tentu program yang pasti
tepat sasaran untuk masyarakat, namun kan masalahnya di manfaatkan
oleh masyarakat atau tidak, diikuti atau tidak, itu yang akhirnya
menentukan keberhasialan sebuah program dan kegiatan tepat sasaran
atau tidak”. (wawancara dilakukan tanggal 9-februari-2017 di Kelurahan
Samangraya pukul 11.00).
Berdasarkan pendapat dari I4 yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa
dari pihak Kelurahan khususnya kasi PM telah membuat program yang tepat
sasaran karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal lain
106
dikemukakan oleh I5 mengenai tepat sasarannya kegiatan dan program
pemberdayaan masyarakat yang dibuat kasi PM, beliau berpendapat bahwa :
“kalau di PKK sih alhamdulilllah ibu-ibu datang karena kader kita pasti
ada disetiap RT jadi pendekatan nya lebih baik aja sama masyrakat,dan
menurut saya program yang ada sudah tepat sasaran sesuai dengan
masyarakat”. (wawancara dilakukan tanggal 10-maret-2017 di rumah
kader PKK pukul 11.00).
Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa program dan
kegiatan PKK sudah tepat sasaran, hal ini dikarenakan adanya kader disetiap RT
yang memudahkan pendekatan kepada masyarakat, Hal yang berbeda dingkapkan
oleh I6 dan I7 yakni:
“kalau saat ada musrenbangkel cukup ramai ya, banyak yang datang,
seperti RT, RW. Tapi kalau kegiatan Pelatihan-pelatihan tergantung,
beberapa ada yang ramai juga tapi ada beberapa yang tidak ramai yang
datang, dan biasanya yang ramai itu kegiatan fisik”(wawancara dilakukan
tanggal 9-maret-2017 dirumah anggota PKK pukul 16:00)
Berdasarkan wawancara peneliti dengan I6 di atas, dapat dketahui bahwa
masyarakat berpartisipasi cukup baik dalam Musrenbangkel, namun dengan
kegiatan lain seperti pelatihan tidak semua datang dan berpartisipasi. Sedangkan,
I7 mengungkapkan bahwa :
“tepat sasaran, karena sudah sesuai keinginan masyarakat, saya kan di
LPM dan kebanyakan pemberdayaan masyarakat lebih ke pembangunan
fisik, dan alhamdulilah masyarakat sekitar antuasias saat pembangunan
dilaksanakan”. (wawancara dilakukan tanggal 10-maret-2017 di rumah
anggota LPM pukul 15.00).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ketiga informan
di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa program dan kegiatan yang tepat
sasaran adalah program yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat
107
dipembangunan fisik. Hal ini sesuai dengan wawancara di atas bahwa masyarakat
antusias dengan adanya pembangunan fisik yang dicanangkan oleh LPM
Kelurahan Samangraya, seperti adanya pengaspalan, konblok dan pembuatan
selokan. Sedangkan sesuai yang dikatakan oleh kasi PM Kelurahan Samangraya
dan Karang Taruna Kelurahan Samangraya bahwa minat masyarakat kurang baik
dikegiatan seperti pelatihan dan pembinaan.
Selanjutnya, mengenai manfaat nyata yang dirasakan masyarakat terhadap
program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samangraya, peneliti melakukan
wawancara dengan empat informan, yakni I5, I6, I7 dan I8.1 dan I8.2. Manfaat nyata
yang apa didapatkan oleh masyarakat sebenarnya cukup beragam tergantung
kegiatan dan program apa yang diikuti. Hal ini sesuai dengan pendapat yang
dikemukakan oleh I5 yakni :
“banyak ya tergantung kegiatan apa yang dilaksanakan. Kalau seperti
PKK banyak macamnya, seperti ada Pokja (kelompok kerja) di bidang
tertentu misal kesehatan yakni kerja sama dengan posyandu serta
puskesmas dan kita ada pelatihan keterampilan seperti masak, tata rias
dan busana” (wawancara dilakukan tanggal 10-maret-2017 di rumah
anggota PKK pukul 14.00).
Lain halnya dengan yang dikemukakan oleh I6, beliau berpendapat
mengenai program dan kegiatan yang dilakukan :
“tergantung kegiatan kita, di karang taruna ini ada divisi. seperti divisi
bagian keamanan, keagamaan, industri, dan masih banyak lagi. Jadi kita
tugasnya memberdayakan pemuda, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan
dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak Kelurahan dalam rangka
pembinaan dan penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat”
108
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dua infroman berbeda di
atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat nyata yang didapat memang berbeda dari
satu sama lain, hal ini dikarenakan adanya keragaman kegiatan dan program yang
dilaksanakan tiap masing-masing kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan. Hal senada diungkapkan juga oleh I7 yakni :
“manfaat nyata kalau di LPM lebih kearah pembangunan fisik yang
sudah saya bilang sebelumnya, kita ini (bersama masyarakat) yang bangun
drainase, jalan konblok sama buat jembatan yang merupakan salah satu
skala prioritas juga” (wawancara dilakukan tanggal 10-maret-2017 di
rumah anggota LPM pukul 15.00).
Gambar 4.3 Drainase & Jembatan
Gambar 4.3.1 Konblok Jalan
109
Berdasarkan wawancara dan gambar yang ada di atas, dapat terlihat bahwa
adanya kegiatan fisik yang dilakukan masyarakat, seperti pembuatan jembatan dan
konblok jalan yang pengerjaannya dibantu oleh masyarakat yang sekitar. Hal
tersebut juga merupakan salah satu skala prioritas yang dilakukan mengingat
pentingnya ketersediaan jembatan guna masyarakat. Begitu juga diungkapkan
oleh masyarakat, beliau I8.1 berpendapat mengenai manfaat yang didapatkan dari
program dan kegiatan yang diikuti yakni:
“manfaat yang nyata itu terasa saat ada pelatihan-pelatihan, jadi ya pasti
banyak manfaat seperti mendapatkan keahlian yang didapat oleh
masyarakat” (wawancara dilakukan tanggal 18-april-2017 di rumah
masyarakat pukul 15.00).
Hal senada diungkapkan oleh I8.2, belliau berpendapat :
“lumayan banyak ya, seperti menanam tanaman, masak-masak, bikin kue
juga, menjahit kerudung seperti tata busana juga diajarkan, tepatnya saat
ada program P2WKSS jadi ya bermanfaat lah” (wawancara dilakukan
tanggal 18-april-2017 di rumah masyarakat pukul 12.00).
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan di atas,
dapat disimpulkan bahwa manfaat nyata yang didapat masyarakat cukup beragam,
dan itu tergantung dari apa kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat yang
diikuti. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya yang diajukan peneliti dalam tahap
Actuating ini adalah mengenai kesesuaian penggunaan alokasi anggaran Kelurahan
(AAK) di lapangan, peneliti melakakukan wawancara dengan tiga Informan, yakni
I5, I6, dan I7. Berikut adalah pendapat yang dikemukakan oleh 15 sebagai berikut :
“Penggunaan anggaran dana AAK untuk kegiatan kita sudah sesuai
dengan kegiatan yang dilakukan, tapi dananya terbatas, seperti adanya
kegiatan pembinaan 100KK, yang mana jika dana ada, bisa menambah
110
kuota peserta yang datang, apalagi kegiatan yang didalamnya ada
pelatihan tataboga dan menjahit ini cukup diminati”
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan I5 di atas, dapat
disimpulkan bahwa anggaran dana AAK sudah sesuai, namun jika dana yang
tersedia tidak terbatas, maka akan lebih bisa mengembangkan kegiatan dan
program yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, contohnya seperti
bisa menambah kuota peserta. Hal yang berbeda diungkapkan oleh I6, yakni:
“sejauh ini, program dan kegiatan dari Kelurahan untuk karang taruna
sendiri lebih kearah non fisik, seperti pembinaan dan pengguatan
kelembagaan , dan cukup rutin setiap tahun, jadi ya menurut saya ya
sudah cukup sesuai dengan AAK yang direncanakan”
Berdasarkan wawancara dengan I6 di atas, dapat disimpulkan bahwa
kegiatan karang taruna lebih kearah non fisik seperti pembinaan dan sosialisasi
setiap tahun, hal lain jugabdiungkapkan oleh I7, yakni :
“kalau kita LPM selain dapat dari AAK, kita juga langsung mendapat
bantuan dari pemerintah, tahun 2015 bantuan provinsi, jadi ya pasti
digunakan dengan baik mesti kita tetap ikut Kelurahan dalam menentukan
prioritas mana dulu yang lebih penting, mengingat adanya keterbatasan
dana, jadi kita mengerjakan yang lebih urgent saja” (wawancara
dilakukan tanggal 10-maret-2017 di rumah anggota LPM pukul 15.00)
Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan
AAK sudah cukup sesuai dengan Perencanaan kegiatan yang telah dibuat
sebelumnya. Namun, hambatan terletak diterbatasnya dana kegiatan yang mana
berdasarkan wawancara di atas dengan I5, menunjukan bahwa seandainya dana
tidak terbatas, maka akan lebih menambah Kuota peserta yang bisa datang dalam
kegiatan. Hal ini dapat terlihat dari jawaban yang serupa dengan wawancara yang
111
dilakukan dengan ketiga informan yang mana ikut bertanggung jawab membantu
Kasi PM dalam pelaksanaan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat.
4. Tahap Pengawasan (Controlling)
Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi termasuk ke dalam tahap Pengawasan
dalam Manajemen Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK). Dalam tahap ini,
Pengawasan manajemen AAK untuk Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh
Kepala Lurah.
Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berisi rincian kegiatan
dan rincian anggaran dibuat oleh Pelaksana Kegiatan, atau dalam hal ini adalah
bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Samangraya. Pelaporan ini dibuat
per-kegiatan yang kemudian disatukan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
Kegiatan PM per-tahun dengan diketahui dan disetujui oleh Lurah Samangraya,
yang kemudian di Serahkan Kepada Pihak Kecamatan melalui Kasi Pemberdayaan
Masyarakat Yang Kemudian Disatukan Dengan Laporan Kinerja Kecamatan.
Mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan dan
program pemberdayaan masyarakat, beliau I1 berpendapat bahwa :
“bentuk pengawasan yang saya lakukan terhadap program dan kegiatan
PM ini, bentuknya seperti saya datang ke lapangan dan kebetulan dalam
setiap kegiatan yang berlangsung, selain untuk memberikan sambutan
hingga pembukaan acara, saya di lokasi juga sambil memonitoring
jalannya kegiatan”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Samangraya
tanggal 14-maret-2017 pukul 13.00)
Berdasarkan wawancara dengan I1 diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau
melakukan pengawasan/monitoring dengan hadir dalam setiap kegiatan yang
112
diadakan, hal ini senada dengan pendapat I1 di atas, I4 juga mengungkapkan
bahwa:
“Pengawasan dilakukan oleh Lurah Samangraya, beliau datang juga pasti
sebagai pembuka acara dan pember sambutan, jad tidak ada dokumen
pengawasan khusus, karena selama ini kegaitan berjalan baik dan
alhamdulilah tidak ada masalah yang berarti” (wawancara dilakukan
tanggal 9-februari-2017 di Kelurahan Samangraya pukul 11.00).
Berdasarkan wawancara ditatas, beliau I4 membenarkan bahwa
Pengawasan telah dilakukan oleh Lurah Samangraya dengan hadir dan
memonitoring jalannya kegiatan. Selanjutnya, Pengawasan juga dilakukan oleh
Pihak kecamatan, hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh I3, beliau
mengatakan bahwa :
“Dengan datang ke kegiatan atau program yang sedang berjalan, dan
biasanya kita juga diberi undangan oleh pihak Kelurahan dalam kegiatan
yang berlangsung, kita sambil memonitoring jalannya kegiatan juga”
(wawancara dilakukan tanggal 31-oktober-2016 di kecamatan Citangkil
pukul 11.00).
Berdasarkan wawancara dengan ketiga informan di atas, dapat disimpulkan
bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Lurah Samangraya dan Pihak Kecamatan,
atau dalam hal ini adalah Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil.
Namun, dalam hal ini Pengawasan yang dimaksud merupakan pengawasan yang
hanya terbatas pada monitoring dan mengamati jalannya program dan kegiatan.
Selanjutnya mengenai Evaluasi, peneliti menemukan adanya masalah
dalam tahap Pengawasan ini khususnya dalam aspek Evaluasi, mengingat Evaluasi
termasuk dalam aspek Pengawasan yang baik, beliau I4 berpendapat :
113
“evaluasi setelah kegiatan kita gak ada, jadi ya palingan langsung ke
pelaporan kegiatan aja, yang dibuatnya per-kegiatan” (wawancara
dilakukan di Kelurahan Samangraya tanggal 9 Mei 2017 pukul 9:00)
Senada dengan yang diungkapkan I4, I2 berpendapat bahwa :
“Evaluasi kita belum ada, ya mungkin ke depannya bisa kita adakan”
(wawancara dilakukan di Kelurahan Samangraya tanggal 9 Mei 2017
pukul 13:00)
Berdasarkan wawancara dengan kedua informan di atas, dapat disimpulkan
bahwa tidak adanya Evaluasi yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Samangraya
khususnya kasi PM dalam setiap Program dan Kegiatan yang telah berjalan. Selain
itu, dapat juga disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Lurah
Samangraya dan Pihak Kecamatan lewat kasi Pemberdayaan masyarakatnya
dilakukan dengan datang langsung ke lapangan, tanpa adanya dokumen khusus
tertentu. Lalu, selanjutnya mengenai pembuatan Laporan Kegiatan atau Laporan
pertanggung jawaban, Lurah Samangraya, I1 mengemukakan pendapatnya bahwa :
“laporan ini dibuat oleh kasi PM dalam bentuk laporan per-kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan lalu di tandatangani oleh saya yang
kemudian disatukan laporan pertahun yang kemudian di tindak lanjuti ke
pihak kecamatan”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Samangraya
tanggal 14-maret-2017 pukul 13.00)
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasi Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan Citangkil di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelaporan
kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Samangraya terkait kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat sudah berjalan baik, lain halnya dengan Evaluasi yang
seharusnya dilakukan, namun di Kelurahan Samangraya tidak adanya Evaluasi
yang dilakukan setelah selesainya kegiatan berlangsung. Sedangkan evaluasi
114
merupakan aspek yang cukup penting guna perbaikan dan Improvement dalam
kegiatan mendatang.
4.4 Pembahasan
Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan kegiatan
interprestasi hasil penelitian. Interprestasi hasil penelitian merupakan penafsiran
terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep
para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru
serta mendeskripsikan dari hasil data dan fakta di lapanngan.
Dalam hal ini, peneliti akan menghubungkan temuan hasil penelitian
dilapangan dengan dasar yang telah ditetapkan sejak awal mengenai Pengelolaan
Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan menggunakan teori
Manajemen yang diperkenalkan Terry (2010:9) dengan dimensi yang disingkat
POAC yakni, Planning (Perencanaan) , Organizing (Pengorganisasian) , Actuating
(Penggerakan/ Pelaksanaan), dan Controlling (Pengawasan).
Namun, dalam pelaksanaannya banyak masalah yang ditemukan peneliti
yang kaitannya dengan Bagaimana Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan
(AAK) untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samangraya serta Bagaimana
bentuk keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan
(AAK) untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samangraya yang diperoleh
berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara langsung peneliti dengan
informan penelitian di lapangan.
115
A. Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan
masyarakat Kelurahan Samangraya
1. Planning (Perencanaan)
Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi
pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Hasibuan,
2007:93). Pertama, dalam dimensi perencanaan ini, pihak Kelurahan Samangraya
khususnya kasi Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun dan membuat rencana
kerjanya sebenarnya sudah cukup baik. hal ini terlihat dari rencana kerja yang
telah dibuat dengan baik oleh kasi pm Kelurahan Samangraya dengan meneruskan
program yang sebelummnya telah berjalan dengan baik lalu dilanjutkan di tahun
berikutnya, selain itu, dalam membuat rencana kegiatan, tidak lupa kasi PM
memasukan kegiatan yang merupakan keinginan atau usulan warga mengenai
pemberdayaan masyarakat.
Namun, dikarenakan belum adanya pembagian yang jelas dari Peraturan
Walikota tahun 2015 tentang pembagian berapa persen utnuk pemberdayaan
masyarakat bagian fisik dan non-fisik, maka dalam membuat rencana kerja ini,
Pembuatan rencana Penggunaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat masih tergantung dari seberapa kreatif dan
inovatif individunya, dalam hal ini adalah pegawai-nya. Contohnya di tahun 2016
diadakan pelatihan Bahasa Asing yang semula di Tahun 2015 tidak diadakan.
Selain itu, mengingat perencanaan yang dibuat oleh Kasi PM ini
merupakan usulan dan keinginan dari masyarakat baik saat musyawarah formal
116
maupun usulan langsung yang diajukan, meskipun kebanyakan usulan adalah
pembangunan fisik daripada non fisik. Adapun usulan untuk kegiatan pelatihan
keterampilan dan pembinaan, yang pada akhirnya keterampilan yang telah didapat
ini tidak diterapkan dan diteruskan oleh masyarakat, sehingga banyak program
tidak berjalan secara berkelanjutan.
2. Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan
persatuan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan,
menyediakan alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relative
didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut.
(Hasibuan, 2007:118).
Kedua, pihak Kelurahan Samangraya khususnya kasi pemberdayaan
masyarakat dalam pengorganisasian sudah cukup baik. hal ini dapat terlihat dari
pembagian tanggung jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di
Kelurahan Samangraya. Kelembagaan itu ada LPM (Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat) yang lebih condong hanya ke Pembedayaan Masyarakat kegiatan
Fisik, seperti pembuatan Drainase, pengaspalan dan Pembuatan jalan Konblok.
Selain itu untuk pemberdayaan masyarakat non-Fisik, ada PKK Kelurahan yang
mencakup beberapa kelompok yang diberdayakan, seperti Pokja (kelompok kerja)
dan Kelompok Wanita Tani, lalu selain PKK juga ada Karang Taruna yang
berjumlah 35 orang. Masing-masing dari kelembagaan tersebut bertanggung jawab
dan berjalan sesuai dengan tupoksi yang ada.
117
3. Actuating (Pelaksanaan)
Actuating menurut Purwanto (2006: 58) Penggerakan adalah membuat
semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta
bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha
pengorganisasian . Actuating merupakan bagian yang sangat penting dalam proses
manajemen, karena mencakup directing (pengarahan), dan coordinating
(bekerjasama).
Ketiga, dalam dimensi Actuating, pihak Kelurahan Samangraya dalam
pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan untuk
pemberdayaan masyarakat Kelurahan masih tersandung dengan masalah dan
temuan utama, yakni masyarakat. Hal ini senada dengan identifikasi masalah
peneliti dengan temuan yang ada di lapangan. Contohnya seperti awalnya
masyarakat semangat bahkan terkadang meminta untuk diadakannya sosialisasi
atau pelatihan keterampilan, tapi giliran sudah dilaksanakan, masyarakat malah
tidak melanjutkan keterampilan dan ilmu yang dimilki.
Lebih lanjut, beberapa program pelatihan keterampilan dan pembinaan
yang rutin dilaksanakan tiap tahun yang diperuntukkan untuk masyarakat yang
memang menjadi kelompok sasaran sayangnya memang berjalan kurang baik, hal
ini dapat terlihat dari sikap demotivasi masyarakat yang tidak berminat untuk
melanjutkan keterampilan yang dimilki menjadi salah satu masalah yang
mengakibatkan program peningkatan taraf hidup masyarakat tidak berjalan baik.
118
Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang juga menginginkan tidak
hanya pelatihan keterampilan, namun masyarakat juga menginginkan
penyokongan berupa dana dan distribusi produk dari Pihak Kelurahan. Namun,
penyokongan dan distribusi ini tidak semua Kelurahan Samangraya dapat bantu,
karena kurangnya dana dan adanya skala prioritas lain, salah satu contohnya
seperti Pembuatan jembatan dan Jalan Tembus untuk penguhubung kedua
Kampung di Kelurahan Samangraya.
Selain itu, dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi anggaran untuk
pemberdayaan masyarakat Kelurahan ini juga didapat dalam temuan lain peneliti
di lapangan, yakni keterbatasan dana yang cair. Berdasarkan wawancara dengan
informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterbatasan dana menjadi
penyebab utama rencana-rencana kerja yang telah dibuat kasi PM dan di
rencanakan oleh masyarakat tidak dapat terealisasi dengan baik. hal ini
dikarenakan dana yang cair tidak sesuai dengan permohonan anggaran.
Namun, selebihnya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang didanai oleh
AAK ini berjalan baik, seperti Program Raskin, program LPM yang lebih kearah
pembangunan fisik dan Kelompok Wanita Tani (KWT) serta UKM binaan
Kelurahan. Yang mana, dalam KWT tersebut, masyarakat yang tergabung dalam
kelompok tani diberi pelatihan dan pembinaan mengenai bercocok tanam yang
baik dan bagaimana caranya memanfaatkan halaman rumah. Hal yang sama juga
terealisasikan dalam UKM binaan masyarakat yang mana hasil produksi rumahan
119
tersebut seperti kue kering dan snack dapat dijual di beberapa koperasi perusahaan
yang bermitra dengan Kelurahan Samangraya karena berada di kawasannya.
4. Controlling (Pengawasan)
Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat
untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan. Controlling sendiri terdiri dari Pengawasan itu sendiri, Pelaporan,
dan Evaluasi yang dilakukan setelah selesai kegiatan.
Keempat, dalam dimensi ini, pihak Kelurahan Samangraya dalam kegiatan
pengawasan pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan
masyarakat dinilai cukup baik, begitu pula dengan Pelaporan kegiatan atau LPJ
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dibuat oleh kasi PM yang sudah berjalan
cukup baik, lain halnya dengan Evaluasi yang seharusnya dilakukan, di Kelurahan
Samangraya Tidak adanya Evaluasi yang dilakukan setelah selesainya kegiatan
berlangsung. Sedangkan Evaluasi merupakan aspek yang cukup penting guna
perbaikan dan Improvement dalam kegiatan mendatang.
B. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Anggaran
Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan
Samangraya
Bentuk keterlibatan masyarakat masuk ke dalam tahap Perancanaan yang
berdasarkan hasil penelitian telah melibatkan masyarakat. Hal ini dapat terlihat
dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, yaitu I4 selaku Kasi
120
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samangraya dengan I8, atau dalam hal ini
adalah Masyarakat .
Masyarakat Kelurahan Samangraya telah berkontribusi dalam pembuatan
perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan
Samangraya, hal sesuai dengan hasil wawancara dengan I4 bahwa beliau membuat
Perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat selain berdasarkan kegiatan yang
memang sudah ada tahun sebelumnya, juga berdasarkan usulan masyarakat.
Usulan masyarakat ini dapat bersifat formal dan non-formal. Contoh dari
usulan masyarakat yang bersifat formal telah dilakukan dengan adanya
Musrenbang Kelurahan yang mana merupakan wadah untuk menampung aspirasi
dan harapan akan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sedangkan usulan non-
formal bisa berupa sharing atau diskusi yang kadang masyarakat ungkapkan secara
langsung kepada pihak Kelurahan.
Keterlibatan masyarakat selanjutnya juga ada dalam tahap Pelaksanaan,
dimana masyarakat telah mengikuti program dan kegiatan dari Pemberdayaan
Masyarakat, meksipun ada beberapa kegiatan yang masyarakat kurang minati
seperti pelatihan keterampilan, yang mana tidak berkelanjutan dikarenakan sikap
demotivasi masyarakat yang tidak tertarik untuk melanjutkan keahlian yang telah
dimiliki.
Sedangkan dalam tahap pengawasan, tidak adanya keterlibatan masyarakat
akan program yang telah dilaksanakan, hal ini karena di Kelurahan Samangraya
Pengawasan dilakukan oleh Pihak yang menyelenggarakan dan pihak yang
121
bertanggung jawab saja seperti Lurah Kelurahan Samangraya dan Pihak
Kecamatan Citangkil serta Dinas Terkait.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa hasil
keseluruhan dari pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan (AAK) untuk
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota
Cilegon tahun 2015 Belum Maksimal, hal ini diperoleh berdasarkan pembahasan
yang telah diuraikan sebelumnya.
Berikut adalah tabel gambaran pembahasan yang peneliti lakukan dengan
menggunakan teori fungsi manajamen oleh Terry (2009:10) yang dapat dilihat dari
tabel berikut :
Tabel 4.4. Pembahasan dan Hasil Temuan Lapangan
Dimensi Hasil Temuan Lapangan
Perencanaan
Dalam dimensi perencanaan, kasi PM
Kelurahan Samangraya meneruskan
program yang sebelummnya telah
berjalan dengan baik lalu dilanjutkan
tahun berikutnya, selain itu, dalam
membuat rencana kegiatan, tidak lupa
kasi PM memasukan kegiatan yang
merupakan keinginan atau usulan warga
mengenai pemberdayaan masyarakat. Hal
ini dilakuakan mengingat karena belum
adanya ketentuan aturan yang membahas
pembagian fisik dan nonfisik. Selain itu,
mengingat perencanaan yang dibuat oleh
Kasi PM ini merupakan usulan dan
keinginan dari masyarakat baik saat
musyawarah formal maupun usulan
langsung yang diajukan, meskipun
122
kebanyakan usulan adalah pembangunan
fisik daripada non fisik. Adapun usulan
untuk kegiatan pelatihan keterampilan
dan pembinaan, yang pada akhirnya
keterampilan yang telah didapat ini tidak
diterapkan dan diteruskan oleh
masyarakat, sehingga banyak program
tidak berjalan secara berkelanjutan.
Pengorganisasian
Dalam dimensi pengorganisasian, di
Kelurahan Samangraya sudah adanya
pembagian tanggung jawab kepada setiap
kelembagaan yang telah dibentuk di
Kelurahan Samangraya. Dan
kelembagaan tersebut berjalan sesuai
tupoksinya.
Kelembagaan pemberdayaan Masyarakat
ini adalah LPM (Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat) yang mana kedua lembaga
ini lebih kearah pembangunan Fisik. Lalu
ada PKK Kelurahan yang menaungi
POKJA (Kelompok Kerja), dan KWT
(kelompok wanita tani). serta terakhir ada
Karang taruna, yang lebih
memberdayakan Pemuda Kelurahan
Samangraya dalam segala bidang. Baik
social, ekonomi, agama dan industry.
Pelaksanaan/Penggerakan
Demotivasi dan minat masyarakat yang
kurang terhadap program yang dibuat
oleh Kasi PM Kelurahan Samangraya
serta adanya keterbatasan dana yang
membuat beberapa program dan kegiatan
yang telah diusulkan warga menjadi tidak
teralisasi. Namun selebihnya,
pengelolaan AAK untuk Pemberdayaan
masyarakat kelurahn samangraya sudah
sesuai dengan kegiatan yang ada
dilapangan. Terutama pada Kegiatan dan
program yang bersifat pembangunan
fisik, seperti pembangunan jembatan ,
pembuatan jalan konblok, dan pembuatan
WC warga. Program-program lain seperti
Pembagian benih tanaman seperti cabe
123
dan tomat pada KWT (Kelompok wanita
Tani) pun berjalan baik karena
berkelanjutan hinnga saat ini.
Pengawasan
Dalam dimensi pengawasan ini, peneliti
dapat menyimpulkan bahwa Kelurahan
Samangraya dalam aspek pelaporan
telah berjalan baik, namun tidak dengan
aspek Evaluasi, karena tidak adanya
evaluasi yang dilakukan usai kegiatan
dilaksanakan. Padahal, evaluasi berperan
penting guna kegiatan mendatang agar
berjalan lebih baik dari sebelumnya.
Sumber : Peneliti 2017
124
BAB V
PENUTUP
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil Penelitian, Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan
(AAK) untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samangraya Kecamatan
Citangkil Kota Cilegon dinilai Belum Maksimal, hal ini dikarenakan masih
ditemukannya masalah-masalah dalam proses Perencanaan, pengorganisasian,
Pelaksanaan dan Pengawasan. Peneliti juga akan mengungkapkan bagaimana
bentuk Keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan
(AAK) untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samangraya Kecamatan
Citangkil Kota Cilegon. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai
berikut:
a) Dalam tahap Perencanaan, belum adanya ketentuan pembagian tentang
berapa persen dari penggunaan AAK untuk berbagai program
pemberdayaan masyarakat yang ada. Mengingat, di Kota Cilegon tahun
2015 belum diterapkan Perda atau Perwal yang membahas pembagian dana
tersebut, sehingga Kasi PM yang membuat sendiri program dan kegiatan
yang akan dilakukan.
b) Dari semua tahap Fungsi manajemen yang ada, hasil penelitian dalam
Tahap Pengorganisasian ini dinilai sudah berjalan baik, karena Sudah
adanya Pembagian Tanggung Jawab kepada setiap kelembagaan yang telah
125
dibentuk di Kelurahan Samangraya, dan kelembagaan tersebut telah
berjalan sesuai tupoksinya.
c) Tahap Pelaksanaan, Pihak Kelurahan Samangraya memiliki permasalahan
utama, yakni Keterbatasan Dana yang cair. Keterbatasan dana yang cair
membuat program dan kegiatan khususnya fisik, tidak dapat terealisasi
dengan baik. selain itu Keadaan masyarakat yang demotivasi dan kurang
berminat untuk melanjutkan keahlian yang dimiliki membuat program
tidak berjalan sesuai harapan.
d) Tahap terakhir adalah Pengawasan. Dalam dimensi pengawasan ini,
mencakup pelaporan dan evaluasi yang dilakukan. Namun dalam aspek
Evaluasi, tidak berjalan baik, hal ini dikarenakan tidak adanya evaluasi
yang dilakukan usai kegiatan dilaksanakan. Padahal, evaluasi berperan
penting guna kegiatan mendatang agar berjalan lebih baik dari sebelumnya.
e) Keterlibatan masyarakat dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi
Anggaran Kelurahan (AAK) untuk Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Samangraya dapat terlihat dari adanya usulan yang dikemukakan baik
formal dan non-formal, seperti adanya usulan langsung kepada pihak
Kelurahan, hingga adanya Musrenbangkel.
5.2. Saran
Pengelolaan atau Manajemen Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk
pemberdayaan masyarakat dengan teori fungsi manajemen POAC menjadi rujukan
peneliti dalam memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk saran yang dapat
126
dipertimbangkan oleh pihak Kelurahan Samangraya, khususnya Kasi
Pemberdayaan Masyaarakat pada masa-masa mendatang. Adapun saran-saran
tersebut antara lain :
1. Perencanaan (planning)
Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak Kelurahan
Samangraya guna menyepurnakan perencanaan yang telah ada saat ini, yakni :
a) Dalam rangka membuat Perencanaan, Hendaknya dibarengi dengan
penjelasan dan rincian yang jelas tentang seperti apa program yang
akan diadakan dan manfaat langsung apa saja yang nantinya akan
masyarakat peroleh.
b) Dalam pembuatan perencanaan, sebaiknya juga dilihat terlebih dahulu
ketersediaan Dana tahun sebelumnya, agar keinginan masyarakat
sesuai dengan dana yang ada nantinya.
2. Pengorganisasian (Organizing)
Menjaga dan meningkatkan komunikasi antara pihak Kelurahan
Samangraya khususnya Kasi PM dengan kelembagaan pemberdayaan masyarakat
yang ada, misalnya dengan diadakannya silaturahmi sekaligus forum sharing
antara pihak Kelurahan dengan kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat. Selain
itu, bisa juga dengan adanya wisata bersama guna mempererat dan menjaga
komunikasi yang baik.
127
3. Pelaksanaan/Penggerakan (Actuating)
Dalam dimensi ini, terdapat hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak
Kelurahan Samangraya guna menyempurnakan dimensi Pelaksanaan yang telah
ada saat ini, yakni :
a. Diharapkan kepada pihak Kelurahan untuk selalu melakukan
forecasting atau perkiraan pada saat Perencanaan, sehingga dalam
pelaksanaan, keinginan, keikutsertaan dan manfaat sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti pada saat pembuatan
rencana tentang program yang akan dibuat dalam Pemberdayaan
masyarakat, hendaknya membuat perkiraan juga tentang bagaimana
respon masyarakat, minat masyarakat serta manfaat untuk masyarakat
tersebut.
b. Diharapkan juga adanya sosialisasi dari Kepala Kelurahan atau dalam
hal ini adalah Lurah Samangraya guna memberikan dukungan dan
pemahaman yang baik kepada masyarakat terkait berbagai kegiatan
dan program pemberdayaan fisik dan non-fisik yang berjalan.
4. Pengawasan (Controlling)
a. Diharapkan adanya Evaluasi yang dilakukan Kasi PM beserta Pihak
terkait seperti Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat usai
berakhirnya Kegiatan, agar ke depannya, kegiatan dapat berjalan
sesuai harapan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Agus, Suryono. (2001). Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu
Sosial. Malang : UM Press
Anwas, M . (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung : Alfabeta
Arikunto, S., & Cepi, S.A.J. (2009). Evaluasi Program Pendidikan Pedoman
Teoritis Praktik bagi mahasiswa dan praktisi Pendidikan. Jakarta: PT Bumi
Aksara
Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:
PT Rineka Cipta
Djohani, R. (2003). Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokrasi Komunitas Bandung:
Studio Driya Media
Echols, John M dan Hasan Shadily. (2000). Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama
Emzir. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Raja
Grafindo.
Fakih, M. (2001). Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta:
Penerbit Insist Press.
Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi
Daerah. Yogyakarta : Adicita
Gardner, K & Lewis, D. (2005). Antropologi Pembangunan & Tantangan
Pascamodern Terjemahan Yosef M. Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero
Handoko, T. Hani. (1995). Manajemen personalia dan sumber daya manusia.
Yogyakarta : BPFE
H.A.R. Tilaar. (2009). Kekuasaan dan Pendidikan : Kajian Manajemen Pendidikan
Nasional dalam Pusaran kekuasaan. Jakarta : Rinika Cipta
Hasibuan, M. S.P. (2003). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta:
Bumi Aksara.
Hikmat, Harry. (2001). Strategi Pembrdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora
Utama Press
Hidayat, Syafrudin. (2002). Metode Penelitian. Bandung : Mandar Jaya
Moleong, L. J. (2009) Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung :
Remaja Rosdakarya.
Nasution, Zulkarnaen. (2007). Komunikasi Pembangunan : Pengenalan Teori dan
Penerapannya. Jakarta : Raja Grafindo Persada
Siagian, Sondang P. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi
Aksara
Siagian, Sondang P. (2005). Fungsi-Fungsi Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara
Astuti, Irene. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan..
Yogyakarta : Pustaka belajar
Soehartono, Irawan. (2010). Metode penelitian social : Suatu Teknik Penelitian
Bidang Ilmu Kesejahteraan. Bandung : PT. Remaja Rosdakaraya
Soetrisno. (2001). Pemberdayaan dan Upaya Pembebasan Kemiskinan. Yogyakarta :
Philosophy Press
Sugiyah. (2001). Partisipasi Komite Sokolah dalam Penyelenggaraan Rintisan
Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates,
Kabupaten Kulon Progo, Tesis. Yogyakarta : PPS – UNY
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D.
Bandung : CV. Alfabeta.
Suharto, E. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung:
Refika Aditama.
_________. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung:
Refika Aditama.
Sumaryadi, I Nyoman. (2005). Perencanaan pembangunan daerah otonomi dan
Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Citra Utama
Sumodinigrat, Gunawan (2007). Pemberdayaan Sosial. Jakarta : Kompas Media
Nusantara
Terry, George dan Leslie W. Rue. (2010). Dasar-dasar manajemen. Jakarta : Bumi
Aksara
Terry, George. (2010). Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara
Tim Mirah Sakethi. (2010). Porgram Pembrdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi
DKI Jakarta. Jakarta : PT Mirah Sakethi
Trijono, Lambang. (2007). Pembangunan sebagai perdamaian : Rekonstruksi
Indonesia Pasca Konflik. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
Wijayanti, Irine Diana Sari. (2008). Manajemen, Yogyakarta : Mitra Cendekia Press
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kelurahan
Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon
Peraturan Walikota Cilegon Nomor 34 Tahun 2015 tentang Dana pembangunan
Wilayah Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kota Cilegon (DPWkel)
Skripsi dan e-Jurnal :
Cornellius, Complek Caro. 2015. E-journal Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Universitas
Tanjungpura Pontianak
Dina Fariani. 2014. Efektivitas Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Kelurahan di Kota Cilegon. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Risya Novita Sari, et al. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif
Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem,
Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). Universitas Brawijaya Malang
Rinaldi, Berli. 2015. manajemen pengelolaan sampah pasar RAU Trade Center di
Kota Serang Provinsi Banten Tahun 2014. Serang. : Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
Virgie Delawillia Kharisma, 2013. Pola Pemanfaatan Dana Alokasi Dana Desa
(ADD) Di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten
Sumenep Tahun Anggaran 2008-2012. Universitas Jember
Wahyu Firmansyah. 2016. Analisis Pwlaksanaan Corporate Social Responsibility
(CSR) PT. Krakatau Daya Listrik di Kelurahan Samangraya Kota Cilegon.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Skpd) Kecamatan Citangkil
Tahun 2016
Lainnya :
a) Kelurahan Samangraya,”Profil Kelurahan”. 31 Agustus 2012,
<http://kelurahansamangraya.blogspot.co.id/2012/08/profil-kelurahan.html>
[Diakses Januari 2017)
b) BelajarPsikologi.com,”Metode Penelitian Kualitatif” 2013.
<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>[Diakses Desember
2016]
c) http://kbbi.web.id
MEMBER CHEK
Nama informan/kode : A. Dimyati, SH, MM (I1)
Instansi/jabatan : Lurah Kelurahan Samangraya
Hari/tanggal : 14 maret 2017
Lokasi wawancara : Kelurahan Samangraya
Catatan wawancara :
1. Apakah ada rencana yang dibuat sebelum penggunaan AAK untuk
pemberdayaan masyarakat kelurahan samangraya ?
”Perencanaan memang dibuat oleh masing-masing kasi, yang nantinya akan
disandingkan dengan musrenbangkel yang berisi opini dan harapan warga
masyarakat sebagai bentuk partisipasinya dalam pemberdayaan masyarakat,
terutama dalam pembangunan fisik”
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan terhadap program dan
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang telah di lakukan?
“bentuk pengawasan yang saya lakukan terhadap program dan kegiatan PM
ini, bentuknya ya saya datang ke lapangan atau saat kegiatan. Dan kebetulan
dalam setiap kegiatan yang berlangsung, tentu saya sebagai Lurah pasti datang
untuk memberikan sambutan hingga pembukaan acara. Jadi saya di lokasi
juga sambil memonitoring jalanya kegiatan”.
3. Bagaimana bentuk Laporan yang diberikan terhadap program dan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat yang telah di lakukan?
“laporan ini dibuat oleh kasi PM dalam bentuk laporan per-kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat kelurahan lalu di tandatangani oleh saya yang
kemudian disatukan laporan pertahun yang kemudian di tindak lanjuti ke
pihak kecamatan”
4. Apakah ada evaluasi yang dilakukan dalam setiap program dan kegiatan yang
berlangsung? Jika iya, seperti apakah evaluasi yang dilakukan?
“ evaluasi sih belum ada, paling ya Cuma ngobrol dan sharing-sharing saja
sekalian kumpul.
MEMBER CHEK
Nama informan/kode : Nurcholis, SE (I2)
Instansi/jabatan : Sekretaris Lurah Kelurahan Samangraya
Hari/tanggal :
Lokasi wawancara :
Catatan wawancara :
1. Apakah ada sosialisasi mengenai AAK yang diberikan kepada perangkat
kelurahan dan masyarakat ?
“ada, lewat renja (rencana kerja) dari setiap kasi yang ada di kelurahan
samangraya, yang isinya rencana-rencana, sasaran dan anggaran yang
digunakan”.
2. Apa sasaran yang ingin dicapai dari pengelolaan Alokasi Anggran Kelurahan
(AAK) ini?
“untuk hal baik kan pasti harus ada pengelolaan yang baik pula, tentunya saya
berharap keinginnan masyarakat akan pemberdayaan baik fisik maupun non
fisik dapat terwujud”
3. Siapa saja yang dilibatkan dalam pembuatan rencana program pemberdayaan
masyarakat?
“inisih masing-masing kasi saja, kan memang renja dibuat oleh masing-
masing kasi, namun untuk kegiatan dan program yang dilakukan oleh
kelembagaan pemberdayaan masyarakat, itu sudah dibagi sesuai per kegiatan
masing-masing lembaga PM kelurahan, jadi tentu mereka ikut terlibat”
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap program yang akan dibuat?
“cukup bagus, mereka ikut berpartisipasi dalam musrenbangkel dan cukup
partisipatif dalam menyampaikan keinginan dan harapan”
5. Menurut anda, apakah perencanaan program pemberdayaan masyarakat ini
sesuai dengan AAK yang ada?
“ya namanya rencana kan kita tentu selalu mau lebih dan lebih, tapi paling
yang membatasi kita pasti adalah dana, jadi jika ditanya sesuai atau tidak, ya
tidak, karena dana yang turun kadang tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti
dana untuk pembangunan infrastruktur”
6. Apa sajakah lembaga pemberdayaan masyarakat yang telah dibentuk ?
“kelembagaan sudah berjalan dengan baik, dengan diterbitkannya berbagai
surat keputusan Lurah, ada LPM, Karang Taruna, dan PKK yang mencakupi
Pokja dan program P2WKSS”
7. Menurut anda, Apakah Program dan Kegiatan yang telah dibuat cocok dengan
Keinginan dan kebutuhan masyarakat kelurahan Samangraya?
“Renja dibuat berdasarkan kebutuhan masyrakat lewat seksi dan dibantu
dengan kelembagaan serta dengan acuan dari tahun sebelumnya”
8. Apakah ada keluhan dan hambatan dalam berjalannya program yang telah
dibuat?
“pasti dana ya, karna yang cair tidak sesuai, kita mengajukan anggaran dan
membuat rencana pembangunan namun keterbatasan dana lagi-lagi menjadi
hambatan, makanya kan kita sering mendahulukan yang lebih penting”
9. Apakah ada evaluasi yang dilakukan dalam setiap program dan kegiatan yang
berlangsung? Jika iya, seperti apakah evaluasi yang dilakukan?
“Evaluasi kita belum ada, ya mungkin kedepannya bisa kita adakan”
MEMBER CHEK
Nama informan/kode : Mimin Aliyah SH.,MM (I3)
Instansi/jabatan : Kasi PM Kecamatan Citangkil 2015
Hari/tanggal : 31 Oktober 2016
Lokasi wawancara : Kecamatan Citangkil
Catatan wawancara :
1. Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan terhadap program dan
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang telah di lakukan di Kelurahan?
“dengan datang ke kegiatan dan program yang sedang berjalan sih biasanya.
Dan lagi, kita juga diberi undangan oleh pihak kelurahan dalam kegiatan yang
berlangsung”
2. Bagaimana bentuk Laporan yang diberikan terhadap program dan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat yang telah di lakukan di Kelurahan?
“Laporan ada ya pasti, kaya laporan Pembagian Raskin itu ada sih kelurahan
Samagraya ke Kita”
Mengetahui,
Informan Penlitian
Mimin
NIP. 197105092003122001
MEMBER CHEK
Nama informan/kode : Ovat Sofyatul Jannah SE (I4)
Instansi/jabatan : Kasi PM Kelurahan Samangraya
Hari/tanggal : 5 Januari 2017 – 9 februari 2017
Lokasi wawancara : Kelurahan Samangraya
Catatan wawancara :
1. Apakah ada rencana yang dibuat sebelum penggunaan AAK untuk
pemberdayaan masyarakat kelurahan samangraya?
“Pembuatan rencana pengelolaan AAK memang pasti dibuat, namu, tahun
2015 belum ada peraturan walikotanya tentang pembagian dana AAK untuk
pemberdayaan masyarakat ini, maka setiap kasi membuat sendiri RenJa
(Rencana Kerja) yang isinya tergantung seberapa inovatif dan kreatif kasi nya
dalam membuat rencana kerja khususnya dalam pemberdayaan masyarakat ini
teh”
2. Apa sasaran yang ingin dicapai dari pengelolaan Alokasi Anggran Kelurahan
(AAK) ini?
“sasaran sih pastinya supaya dana AAK ini dapat terserap dengan baik
terhadap program dan kegiatan yang dibuat dan masyarakat juga dapat
merasakan manfaatnya secara langsung”
3. Siapa saja yang dilibatkan dalam pembuatan rencana program pemberdayaan
masyarakat?
“tentu saya sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan para staff PM
lainnya, selain itu, kan biasanya ada rapat kelembagan pemberdayaan
masyarakat dan didalam rapat tersebut, kita berdsikusi dan bermusyawarah
sharing mengenai usulan tentang kegiatan dan program PM yang akan
dilakukan, jadi secara tidak langsung mereka ikut terlibat meskipun secara
tidak langsung karna ikut terlibat dalam menyampaikan berupa usulan
program apa saja yang akan dilakukan per-kelembagaan PM, meskipun tetap
akhirnya saya yang menentukan dengan bantuan masukan pendapat dari
kelembagaan PM kelurahan Samangraya seperti ada PKK, LPM, Karang
Taruna”
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap program yang akan dibuat?
”Ada kita bikin kegiatan yang memang sesuai dengan keinginan masyarakat,
kaya pelatihan keterampilan gitu, giliran sudah ada, rame sih pas kegiatannya,
masyarakatnya rame pada datang gitu, tapi abis kegiatan itu, tidak
dimanfaatkan keterampilan yang didapatnya itu, jadi ngga berkelanjutan”
5. Menurut anda, apakah proses perencanaan program pemberdayaan
masyarakat ini sesuai dengan AAK yang ada?
“kita telah merencanakan berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat
lewat musrenbangkel dan lewat renja yang dibuat kasi, meskipun kebanyakan
untuk pembangunan fisik. Tapiya dana yang kita ajukan ini keluar tidak sesuai
dengan yang dibutuhkan”
6. Apa sajakah lembaga pemberdayaan masyarakat yang telah dibentuk ?
“kita ada beberapa lembaga pemberdayaan masyarakat, seperti PKK, Karang
taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lain seperti Lembaga
pemberdayaan Masyarakat yang lebih menangani pembangunan fisik seperti
LPM yang dimana juga bekerjasama dengan instansi lain. Dan Alhamdulillah
semuanya berjalan sesuai program kerja dan tupoksi masing-masing”
7. Menurut anda, Apakah Program dan Kegiatan yang telah dibuat cocok dengan
Keinginan dan kebutuhan masyarakat kelurahan Samangraya?
“saya buat berdasarkan keinginan dan apa yang dibutuhkan warga dan yang
saya sesuaikan juga dengan rencana rutin yang sudah ada tahun sebelumnya”
8. Bagaimana cara dalam menentukan program dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dari sasaran hingga anggaran biaya yang dibutuhkan?
“ya di anggarkan kayak misalnya tahun lalu mendapat berapa, dan tahun ini
biasanya tidak jauh beda dari tahun lalu anggraan yang diterima, jadi tinggal
melanjutkan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada
tahun sebelumnya saja dan ditambhakn beberapa program baru yang dirasa
bermanfaat untuk masyarakat kelurahan”.
9. Bagaimana caranya agar program pemberdayaan masyarakat yang telah
dibuat dapat terealisasi dengan baik?
“pastinya sih harus adanya kemauan dari masyarakatnya dulu, dan saya rasa
kita sudah cukup baik mempublikasikan kegiatan yang akan berjalan, dengan
cara kita bisa memberitahu RT, RW setempat lewat surat undangan, lalu
dikumpulkan di kelurahan untuk bermusyawarah dan mensosialisasikan
program dan kegiatan PM dan lagi, kadang beberapa program memang usulan
dari masyarakat sendiri, seperti pembinaan keterampilan dan pembangunan
fisik”.
10. Apakah ada keluhan dan hambatan dalam berjalannya program yang telah
dibuat?
“ hambatan sih ya pasti dana ya, karna yang cair tidak sesuai, makanya kan
kita sering mendahulukan yang lebih penting. Terus palingan ya masyarakiat
yang kurang pasrtisipatif terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan”.
11. Apakah dalam setiap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
didanai AAK dibuat tepat sasaran?
“sejauh inisih yang kami buat dari tahap planning tentu program yang pasti
tepat sasaran untuk masyarakat, namun kan masalahnya di manfaatkan oleh
masyarakat atau tidak, diikuti atau tidak, itu yang akhirnya menentukan
keberhasialn sebuah program dan kegiatan tepat sasaran atau tidak”.
12. Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan terhadap program dan
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang telah di lakukan?
“pengawasan dilakukan oleh Lurah Samangraya, beliau datang juga pasti
sebagai pembuka acara dan pember sambutan, jad tidak ada dokumen
pengawasan khusus, karna selama ini kegaitan berjalan baik dan alhamdulilah
tidak ada masalah yang berarti”
13. Bagaimana bentuk Laporan yang diberikan terhadap program dan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat yang telah di lakukan?
“dengan membuat laporan kegiatan yang dilaporkan pada pak lurah sih
biasanya”
14. Apakah ada evaluasi yang dilakukan dalam setiap program dan kegiatan yang
berlangsung? Jika iya, seperti apakah evaluasi yang dilakukan?
“evaluasi setelah kegiatan gitusih kita gak ada, jadi ya palingan langsung ke
pelaporan kegiatan aja, yang dibuatnya per-kegiatan”
MEMBER CHEK
Nama informan/kode : Tini (I5)
Instansi/jabatan : Kader PKK Kelurahan Samangraya
Hari/tanggal : 6-maret 2017
Lokasi wawancara : kediaman informan
Catatan wawancara :
1. Siapa saja yang dilibatkan dalam pembuatan rencana program pemberdayaan
masyarakat?
“dalam perencanaan kegiatan PM, kita biasanya ada diskusi dan sharing
dengan Kasie untuk bagaimana rencana pembuatan program PM yang sesuai
dengan beberapa kelembagaan PM. Missal seperti kegiatan PKK dengan
program Pokja (Kelompok kerja) yang mana ada beberapa kelompok dengan
masing-masing bidang, selain itu ada juga P2WKSS serta ada Kelompok
wanita tani”.
2. Bagaimana caranya agar program pemberdayaan masyarakat yang telah
dibuat dapat terealisasi dengan baik”
“ya dengan mempublikasikan kepada masyarakat dan biasanya yang sudah
terjadi sih, jika sesuai keinginan masyarakat maka masyarakat akan ikut serta
juga”.
3. apakah dalam setiap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dibuat tepat sasaran?
“kalo di PKK sih alhamdulilllah ibu-ibu datang karna kan kader kita pasti ada
disetiap RT jadi pendekatan nya lebih baik aja sama masyrakat”.
4. Apa saja manfaat nyata untuk masyarakat kelurahan Samangraya dari
program yang telah dilakukan?
“banyak ya tergantung kegiatan apa yang dilaksanakan. Kalo seperti PKK kan
banyak macemnya, Kayak ada Pokja (kelompok kerja) dibidang tertentu
missal kesehatan yakni kerja sama dengan posyandu serta puskesmas dan kita
ada pelatihan keterampilan kayak masak, rias dan busana”
5. Apakah program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat telah
sesuai dengan harapan masyarakat?
“melihat dari masyarakt yang datang sih Alhamdulillah semoga ya sesuai
harapan”
6. Apakah dana dari AAK (Alokasi anggaran Kelurahan) yang telah di
rencanakan sudah sesuai dengan penggunaan dilapangan?
“penggunaan anggaran dana AAK untuk kegiatan kita sudah sesuai dengan
kegiatan yang dilakukan, tapi paling dananya terbatas, seperti adanya kegiatan
pembinaan 100KK, yang mana jika dana ada, bisa menambah kuota peserta
yang datang, apalagi kegiatan yang didalamnya ada pelatihan tataboga dan
menjahit ini cukup diminati”
Mengetahui,
Informan Penlitian
Tini
MEMBER CHEK
Nama informan/kode : Yayan Kurniawan (I6)
Instansi/jabatan : Karang Taruna Kelurahan Samangraya
Hari/tanggal : 6-maret-2017
Lokasi wawancara : kediaman informan
Catatan wawancara :
1. Bagaimana caranya agar program pemberdayaan masyarakat yang telah
dibuat dapat terealisasi dengan baik?
“dengan memberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui
program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan “.
2. apakah dalam setiap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dibuat tepat sasaran?
“kalo pas kaya ada musrenbangkel gitusih rame ya teh, banyak yang datang,
kegiatan Pelatihan-pelatihan gitu sih tergantung, ada yang rame juga yang
datang”
3. Apa saja manfaat nyata untuk masyarakat kelurahan Samangraya dari
program yang telah dilakukan?
“tergantung kegiatan kita sih teh, karang taruna ini kan banyak bagian, divisi
gitu. Ada divisi yang ke keamanan, keagamaan, industry, masih banyak lagi.
Jadi kita kan memberdayakan pemuda, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan
dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak kelurahan dalam rangka
pembinaan dan penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat”
4. Apakah program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat telah
sesuai dengan harapan masyarakat?
“saya bilang sih cukup sesuai, karna pihak kelurahan juga bikini kegiatan
berdasarkan usulan warga masyarakat juga”
5. Apakah dana dari AAK (Alokasi anggaran Kelurahan) yang telah di
rencanakan sudah sesuai dengan penggunaan dilapangan
“sejauh ini, program dan kegiatan dari kelurahan untuk karang taruna sendiri
lebih kearah non fisik, seperti pembinaan dan pengguatan kelembagaan , dan
cukup rutin setiap tahun, jadi ya menurut saya ya sudah cukup sesuai dengan
AAK yang direncanakan”
Mengetahui,
Informan Penlitian
Yayan Kurniawan
MEMBER CHEK
Nama informan/kode : Anis Wahdi (I7)
Instansi/jabatan : Anggota LPM Kelurahan Samangraya
Hari/tanggal : 6 Maret 2017
Lokasi wawancara : kediaman informan
Catatan wawancara :
1. Bagaimana caranya agar program pemberdayaan masyarakat yang telah
dibuat dapat terealisasi dengan baik?
“sosialisasi ke warga sih palingan, ya dengan mengundang RT/RW yang
bersangkutan, yang kaitannya dengan pembangunan di wilayah RT-nya lewat
pra musrenbang contohnya, Apalagi kan kalo pembangunan fisik masyarakat
disini semangat, jadi lebih mudah teralisasi karna keinginan dari mereka juga”
2. Apakah ada keluhan dan hambatan dalam berjalannya program yang telah
dibuat?
“dana udah pasti jadi hambatan, kan kurang terus “
3. apakah dalam setiap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dibuat tepat sasaran?
“tepat sasarn sih teh karna kan memang sudah sesuai keinginan masyarakat,
saya kan di LPM dan kebanyakan pemberdayaan masyarakat lebih ke
pembangunan fisik, dan alhamdulilah masyarakat sekitar antuasias saat
pembangunan dilaksanakan”
4. Apa saja manfaat nyata untuk masyarakat kelurahan Samangraya dari
program yang telah dilakukan?
“manfaat nyata sih kalo di LPM kan lebih pembangunan fisik yang sudah
saya bilang sebelumnya teh, kita ini yang bareng-bareng bangun drainase,
jalan konblok sama buat jembatan yang salah satu skala prioritas juga”
5. Apakah program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat telah
sesuai dengan harapan masyarakat?
“cukup sesuai karna memang keinginan masyarakat juga kan”
6. Apakah dana dari AAK (Alokasi anggaran Kelurahan) yang telah di
rencanakan sudah sesuai dengan penggunaan dilapangan?
“kalo kita LPM selain dapat dari AAK, kita juga langsung mendapat bantuan
dari pemerintah, tahun 2015 bantuan provinsi, jadi ya pasti digunakan dengan
baik mesti kita tetap ikut kelurahan dalam menentukan prioritas mana dulu
yang lebih penting, mengingat adanya keterbatasan dana, jadi kita
mengerjakan yang lebih urgent saja”
Mengetahui,
Informan Penlitian
Anis Wahdi
MEMBER CHEK
Nama informan/kode : Sutarno (I8.1)
Instansi/jabatan : Masyarakat
Hari/tanggal : 18 April 2017 pukul 15:00
Lokasi wawancara : Kediaman Informan
Catatan wawancara :
1. Bagaimana caranya agar program pemberdayaan masyarakat yang telah
dibuat dapat terealisasi dengan baik?
“harus ada sosialisasi dan publikasi ke masyarakat luas biar kita tau ada
kegiatan apa di kelurahan”
2. apakah dalam setiap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dibuat tepat sasaran?
“program tahun 2015 sejauh ini yang saya lihat cukup tepat sasaran, karena
sampai pada warga yang memang membutuhkan. Seperti raskin contohnya.”
3. Apa saja manfaat nyata untuk masyarakat kelurahan Samangraya dari
program yang telah dilakukan?
“manfaat yang nyata sih kaya pas ada pelatihan gitu, jadi ya pasti banyak
manfaat seperti mendapatkan keahlian yang didapat oleh masyarakat”
4. Apakah program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat telah
sesuai dengan harapan masyarakat?
“saya sih ikut aja sebelumnya dan pas ada program pemberdayaan masyarakat
yang saya ikuti, itu sudah sesuai harapan”
5. Menurut anda, Apakah Program dan Kegiatan yang telah dibuat cocok dengan
Keinginan dan kebutuhan masyarakat kelurahan Samangraya?
”dalam perencanaan tahunan seperti musrenbangkel, selain memang saya
(RW) juga dilibatkan dalam perencanaan kegiatan dan program
pemberdayaan masyarakat. Memang tidak seformal musrenbang, namun ada
lah diskusi-diskusi ngorbol gitu dengan kasi dan pak seklur.
Mengetahui,
Informan Penlitian
Sutarno
MEMBER CHEK
Nama informan/kode : Halimah (I8.2)
Instansi/jabatan : Ibu Rumah Tangga (Masyarakat)
Hari/tanggal : 18 April 12.00
Lokasi wawancara : Kediaman Informan
Catatan wawancara :
1. Bagaimana caranya agar program pemberdayaan masyarakat yang telah
dibuat dapat terealisasi dengan baik?
“harus ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang kegiatan yang ada,
namun kita tau ada kegiatan dari RT dan RW setempat, kadang diumumin
lewat masjid”
2. apakah dalam setiap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dibuat tepat sasaran?
“kebetulan saya masyarakat sasaran dari P2WKSS, jadi ya untuk saya sangat
tepat sasaran, diajarkan berbagai macam keterampilan gitu teh”
3. Apa saja manfaat nyata untuk masyarakat kelurahan Samangraya dari
program yang telah dilakukan?
“lumayan banyak ya teh, kaya ada diajarain bertanam tanaman, masak-masak,
bikin kue juga, menjahit kerudung juga diajarkan, tepatnya saat ada program
P2WKSS jadi ya bermanfaat lah”
4. Apakah program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat telah
sesuai dengan harapan masyarakat?
“sesuai dengan harapan kok teh,”
Mengetahui,
Informan Penlitian
Halimah
MATRIK HASIL WAWANCARA
Q
I I1
Q1
Apakah ada rencana yang dibuat sebelum penggunaan AAK untuk pemberdayaan
masyarakat kelurahan samangraya ?
”Perencanaan memang dibuat oleh masing-masing kasi, yang nantinya akan
disandingkan dengan musrenbangkel yang berisi opini dan harapan warga
masyarakat sebagai bentuk partisipasinya dalam pemberdayaan masyarakat,
terutama dalam pembangunan fisik”
Q15
Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan terhadap program dan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat yang telah di lakukan?
“bentuk pengawasan yang saya lakukan terhadap program dan kegiatan PM ini,
bentuknya ya saya datang ke lapangan atau saat kegiatan. Dan kebetulan dalam
setiap kegiatan yang berlangsung, tentu saya sebagai Lurah pasti datang untuk
memberikan sambutan hingga pembukaan acara. Jadi saya di lokasi juga sambil
memonitoring jalanya kegiatan”.
Q16
Bagaimana bentuk Laporan yang diberikan terhadap program dan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat yang telah di lakukan?
“laporan ini dibuat oleh kasi PM dalam bentuk laporan per-kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat kelurahan lalu di tandatangani oleh saya yang kemudian disatukan
laporan pertahun yang kemudian di tindak lanjuti ke pihak kecamatan”
Q17
Apakah ada evaluasi yang dilakukan dalam setiap program dan kegiatan yang
berlangsung? Jika iya, seperti apakah evaluasi yang dilakukan?
“ evaluasi sih belum ada, paling ya Cuma ngobrol dan sharing-sharing saja sekalian
kumpul”
Q
I I2
Q1
Apakah ada sosialisasi mengenai AAK yang diberikan kepada perangkat kelurahan
dan masyarakat ?
“ada, lewat renja (rencana kerja) dari setiap kasi yang ada di kelurahan samangraya,
yang isinya rencana-rencana, sasaran dan anggaran yang digunakan”.
Q2
Apa sasaran yang ingin dicapai dari pengelolaan Alokasi Anggran Kelurahan
(AAK) ini?
“untuk hal baik kan pasti harus ada pengelolaan yang baik pula, tentunya saya
berharap keinginnan masyarakat akan pemberdayaan baik fisik maupun non fisik
dapat terwujud”
Q3
Siapa saja yang dilibatkan dalam pembuatan rencana program pemberdayaan
masyarakat?
“inisih masing-masing kasi saja, kan memang renja dibuat oleh masing-masing
kasi, namun untuk kegiatan dan program yang dilakukan oleh kelembagaan
pemberdayaan masyarakat, itu sudah dibagi sesuai per kegiatan masing-masing lembaga PM kelurahan, jadi tentu mereka ikut terlibat
Q4
Bagaimana respon masyarakat terhadap program yang akan dibuat?
“cukup bagus, mereka ikut berpartisipasi dalam musrenbangkel dan cukup
partisipatif dalam menyampaikan keinginan dan harapan”
Q5
Menurut anda, apakah perencanaan program pemberdayaan masyarakat ini sesuai
dengan AAK yang ada?
“ya namanya rencana kan kita tentu selalu mau lebih dan lebih, tapi paling yang
membatasi kita pasti adalah dana, jadi jika ditanya sesuai atau tidak, ya tidak,
karena dana yang turun kadang tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti dana untuk
pembangunan infrastruktur”
Q6
Apa sajakah lembaga pemberdayaan masyarakat yang telah dibentuk ?
“kelembagaan sudah berjalan dengan baik, dengan diterbitkannya berbagai surat
keputusan Lurah, ada LPM, Karang Taruna, dan PKK yang mencakupi Pokja dan
program P2WKSS”
Q7
Menurut anda, Apakah Program dan Kegiatan yang telah dibuat cocok dengan
Keinginan dan kebutuhan masyarakat kelurahan Samangraya?
“Renja dibuat berdasarkan kebutuhan masyrakat lewat seksi dan dibantu dengan
kelembagaan serta dengan acuan dari tahun sebelumnya”
Q10
Apakah ada keluhan dan hambatan dalam berjalannya program yang telah dibuat?
“pasti dana ya, karna yang cair tidak sesuai, kita mengajukan anggaran dan
membuat rencana pembangunan namun keterbatasan dana lagi-lagi menjadi
hambatan, makanya kan kita sering mendahulukan yang lebih penting”
Q17 Apakah ada evaluasi yang dilakukan dalam setiap program dan kegiatan yang
berlangsung? Jika iya, seperti apakah evaluasi yang dilakukan?
“Evaluasi kita belum ada, ya mungkin kedepannya bisa kita adakan”
Q
I I4
Q1 Apakah ada rencana yang dibuat sebelum penggunaan AAK untuk pemberdayaan
Q
I I3
Q15 Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan terhadap program dan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat yang telah di lakukan di Kelurahan?
“dengan datang ke kegiatan dan program yang sedang berjalan sih biasanya. Dan
lagi, kita juga diberi undangan oleh pihak kelurahan dalam kegiatan yang
berlangsung”
Q16 Bagaimana bentuk Laporan yang diberikan terhadap program dan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat yang telah di lakukan di Kelurahan?
“Laporan ada ya pasti, kaya laporan Pembagian Raskin itu ada sih kelurahan
Samagraya ke Kita”
masyarakat kelurahan samangraya? “Pembuatan rencana pengelolaan AAK memang pasti dibuat, namu, tahun 2015
belum ada peraturan walikotanya tentang pembagian dana AAK untuk
pemberdayaan masyarakat ini, maka setiap kasi membuat sendiri RenJa (Rencana
Kerja) yang isinya tergantung seberapa inovatif dan kreatif kasi nya dalam
membuat rencana kerja khususnya dalam pemberdayaan masyarakat ini teh”
Q2 Apa sasaran yang ingin dicapai dari pengelolaan Alokasi Anggran Kelurahan
(AAK) ini?
“sasaran sih pastinya supaya dana AAK ini dapat terserap dengan baik terhadap
program dan kegiatan yang dibuat dan masyarakat juga dapat merasakan
manfaatnya secara langsung”
Q3 Siapa saja yang dilibatkan dalam pembuatan rencana program pemberdayaan
masyarakat?
“tentu saya sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan para staff PM lainnya,
selain itu, kan biasanya ada rapat kelembagan pemberdayaan masyarakat dan
didalam rapat tersebut, kita berdsikusi dan bermusyawarah sharing mengenai
usulan tentang kegiatan dan program PM yang akan dilakukan, jadi secara tidak
langsung mereka ikut terlibat meskipun secara tidak langsung karna ikut terlibat
dalam menyampaikan berupa usulan program apa saja yang akan dilakukan per-
kelembagaan PM, meskipun tetap akhirnya saya yang menentukan dengan bantuan
masukan pendapat dari kelembagaan PM kelurahan Samangraya seperti ada PKK,
LPM, Karang Taruna
Q4 Bagaimana respon masyarakat terhadap program yang akan dibuat?
”Ada kita bikin kegiatan yang memang sesuai dengan keinginan masyarakat, kaya
pelatihan keterampilan gitu, giliran sudah ada, rame sih pas kegiatannya,
masyarakatnya rame pada datang gitu, tapi abis kegiatan itu, tidak dimanfaatkan
keterampilan yang didapatnya itu, jadi ngga berkelanjutan”
Q5 Menurut anda, apakah proses perencanaan program pemberdayaan masyarakat ini
sesuai dengan AAK yang ada?
“kita telah merencanakan berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat lewat
musrenbangkel dan lewat renja yang dibuat kasi, meskipun kebanyakan untuk
pembangunan fisik. Tapiya dana yang kita ajukan ini keluar tidak sesuai dengan
yang dibutuhkan”
Q6 Apa sajakah lembaga pemberdayaan masyarakat yang telah dibentuk ?
“kita ada beberapa lembaga pemberdayaan masyarakat, seperti PKK, Karang
taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lain seperti Lembaga
pemberdayaan Masyarakat yang lebih menangani pembangunan fisik seperti LPM
yang dimana juga bekerjasama dengan instansi lain. Dan Alhamdulillah semuanya
berjalan sesuai program kerja dan tupoksi masing-masing”
Q7 Menurut anda, Apakah Program dan Kegiatan yang telah dibuat cocok dengan
Keinginan dan kebutuhan masyarakat kelurahan Samangraya?
“saya buat berdasarkan keinginan dan apa yang dibutuhkan warga dan yang saya
sesuaikan juga dengan rencana rutin yang sudah ada tahun sebelumnya”
Q8 Bagaimana cara dalam menentukan program dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dari sasaran hingga anggaran biaya yang dibutuhkan?
“ya di anggarkan kayak misalnya tahun lalu mendapat berapa, dan tahun ini
biasanya tidak jauh beda dari tahun lalu anggraan yang diterima, jadi tinggal melanjutkan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada
tahun sebelumnya saja dan ditambhakn beberapa program baru yang dirasa
bermanfaat untuk masyarakat kelurahan”.
Q9 Bagaimana caranya agar program pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat
dapat terealisasi dengan baik?
“pastinya sih harus adanya kemauan dari masyarakatnya dulu, dan saya rasa kita
sudah cukup baik mempublikasikan kegiatan yang akan berjalan, dengan cara kita
bisa memberitahu RT, RW setempat lewat surat undangan, lalu dikumpulkan di
kelurahan untuk bermusyawarah dan mensosialisasikan program dan kegiatan PM
dan lagi, kadang beberapa program memang usulan dari masyarakat sendiri, seperti
pembinaan keterampilan dan pembangunan fisik”.
Q10 Apakah ada keluhan dan hambatan dalam berjalannya program yang telah dibuat?
“ hambatan sih ya pasti dana ya, karna yang cair tidak sesuai, makanya kan kita
sering mendahulukan yang lebih penting. Terus palingan ya masyarakiat yang
kurang pasrtisipatif terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan”.
Q11 Apakah dalam setiap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
didanai AAK dibuat tepat sasaran?
“sejauh inisih yang kami buat dari tahap planning tentu program yang pasti tepat
sasaran untuk masyarakat, namun kan masalahnya di manfaatkan oleh masyarakat
atau tidak, diikuti atau tidak, itu yang akhirnya menentukan keberhasialn sebuah
program dan kegiatan tepat sasaran atau tidak”.
Q15 Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan terhadap program dan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat yang telah di lakukan?
“pengawasan dilakukan oleh Lurah Samangraya, beliau datang juga pasti sebagai
pembuka acara dan pember sambutan, jad tidak ada dokumen pengawasan khusus,
karna selama ini kegaitan berjalan baik dan alhamdulilah tidak ada masalah yang
berarti”
Q16 Bagaimana bentuk Laporan yang diberikan terhadap program dan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat yang telah di lakukan?
“dengan membuat laporan kegiatan yang dilaporkan pada pak lurah sih biasanya”
Q17 Apakah ada evaluasi yang dilakukan dalam setiap program dan kegiatan yang
berlangsung? Jika iya, seperti apakah evaluasi yang dilakukan?
“evaluasi setelah kegiatan gitusih kita gak ada, jadi ya palingan langsung ke
pelaporan kegiatan aja, yang dibuatnya per-kegiatan”
Q
I I5
Q3 Siapa saja yang dilibatkan dalam pembuatan rencana program pemberdayaan
masyarakat?
“dalam perencanaan kegiatan PM, kita biasanya ada diskusi dan sharing dengan
Kasie untuk bagaimana rencana pembuatan program PM yang sesuai dengan
beberapa kelembagaan PM. Missal seperti kegiatan PKK dengan program Pokja
(Kelompok kerja) yang mana ada beberapa kelompok dengan masing-masing bidang, selain itu ada juga P2WKSS serta ada Kelompok wanita tani”.
Q9 Bagaimana caranya agar program pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat dapat terealisasi dengan baik?
“ya dengan mempublikasikan kepada masyarakat dan biasanya yang sudah terjadi
sih, jika sesuai keinginan masyarakat maka masyarakat akan ikut serta juga”.
Q11 apakah dalam setiap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat
tepat sasaran?
“kalo di PKK sih alhamdulilllah ibu-ibu datang karna kan kader kita pasti ada
disetiap RT jadi pendekatan nya lebih baik aja sama masyrakat”.
Q12 Apa saja manfaat nyata untuk masyarakat kelurahan Samangraya dari program
yang telah dilakukan?
“banyak ya tergantung kegiatan apa yang dilaksanakan. Kalo seperti PKK kan
banyak macemnya, Kayak ada Pokja (kelompok kerja) dibidang tertentu missal
kesehatan yakni kerja sama dengan posyandu serta puskesmas dan kita ada
pelatihan keterampilan kayak masak, rias dan busana”
Q13 Apakah program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat telah sesuai
dengan harapan masyarakat?
“melihat dari masyarakt yang datang sih Alhamdulillah semoga ya sesuai harapan”
Q14 Apakah dana dari AAK (Alokasi anggaran Kelurahan) yang telah di rencanakan
sudah sesuai dengan penggunaan dilapangan?
“penggunaan anggaran dana AAK untuk kegiatan kita sudah sesuai dengan
kegiatan yang dilakukan, tapi paling dananya terbatas, seperti adanya kegiatan
pembinaan 100KK, yang mana jika dana ada, bisa menambah kuota peserta yang
datang, apalagi kegiatan yang didalamnya ada pelatihan tataboga dan menjahit ini
cukup diminati”
Q
I I6
Q9 Bagaimana caranya agar program pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat
dapat terealisasi dengan baik?
“dengan memberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui program
dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan “.
Q11 apakah dalam setiap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat
tepat sasaran?
“kalo pas kaya ada musrenbangkel gitusih rame ya teh, banyak yang datang,
kegiatan Pelatihan-pelatihan gitu sih tergantung, ada yang rame juga yang datang”
Q12 Apa saja manfaat nyata untuk masyarakat kelurahan Samangraya dari program
yang telah dilakukan?
“tergantung kegiatan kita sih teh, karang taruna ini kan banyak bagian, divisi gitu.
Ada divisi yang ke keamanan, keagamaan, industry, masih banyak lagi. Jadi kita
kan memberdayakan pemuda, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan dan pembinaan
yang diselenggarakan oleh pihak kelurahan dalam rangka pembinaan dan
penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat”
Q13 Apakah program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat telah sesuai
dengan harapan masyarakat?
“saya bilang sih cukup sesuai, karna pihak kelurahan juga bikini kegiatan
berdasarkan usulan warga masyarakat juga”
Q14 Apakah dana dari AAK (Alokasi anggaran Kelurahan) yang telah di rencanakan
sudah sesuai dengan penggunaan dilapangan?
“sejauh ini, program dan kegiatan dari kelurahan untuk karang taruna sendiri lebih
kearah non fisik, seperti pembinaan dan pengguatan kelembagaan , dan cukup rutin
setiap tahun, jadi ya menurut saya ya sudah cukup sesuai dengan AAK yang
direncanakan”
Q
I I7
Q9 Bagaimana caranya agar program pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat
dapat terealisasi dengan baik?
“sosialisasi ke warga sih palingan, ya dengan mengundang RT/RW yang
bersangkutan, yang kaitannya dengan pembangunan di wilayah RT-nya lewat pra
musrenbang contohnya, Apalagi kan kalo pembangunan fisik masyarakat disini
semangat, jadi lebih mudah teralisasi karna keinginan dari mereka juga”
Q10 Apakah ada keluhan dan hambatan dalam berjalannya program yang telah dibuat?
“dana udah pasti jadi hambatan, kan kurang terus “
Q11 apakah dalam setiap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat
tepat sasaran?
“tepat sasarn sih teh karna kan memang sudah sesuai keinginan masyarakat, saya
kan di LPM dan kebanyakan pemberdayaan masyarakat lebih ke pembangunan
fisik, dan alhamdulilah masyarakat sekitar antuasias saat pembangunan
dilaksanakan”
Q12 Apa saja manfaat nyata untuk masyarakat kelurahan Samangraya dari program
yang telah dilakukan?
“manfaat nyata sih kalo di LPM kan lebih pembangunan fisik yang sudah saya
bilang sebelumnya teh, kita ini yang bareng-bareng bangun drainase, jalan konblok
sama buat jembatan yang salah satu skala prioritas juga”
Q13 Apakah program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat telah sesuai
dengan harapan masyarakat?
“cukup sesuai karna memang keinginan masyarakat juga kan”
Q14 Apakah dana dari AAK (Alokasi anggaran Kelurahan) yang telah di rencanakan
sudah sesuai dengan penggunaan dilapangan?
“kalo kita LPM selain dapat dari AAK, kita juga langsung mendapat bantuan dari
pemerintah, tahun 2015 bantuan provinsi, jadi ya pasti digunakan dengan baik
mesti kita tetap ikut kelurahan dalam menentukan prioritas mana dulu yang lebih
penting, mengingat adanya keterbatasan dana, jadi kita mengerjakan yang lebih
urgent saja”
Q I
I8.1
Q9 Bagaimana caranya agar program pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat
dapat terealisasi dengan baik?
“harus ada sosialisasi dan publikasi ke masyarakat luas biar kita tau ada kegiatan
apa di kelurahan”
Q11 apakah dalam setiap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat
tepat sasaran?
“program tahun 2015 sejauh ini yang saya lihat cukup tepat sasaran, karena sampai
pada warga yang memang membutuhkan. Seperti raskin contohnya.”
Q12 Apa saja manfaat nyata untuk masyarakat kelurahan Samangraya dari program
yang telah dilakukan?
“manfaat yang nyata sih kaya pas ada pelatihan gitu, jadi ya pasti banyak manfaat
seperti mendapatkan keahlian yang didapat oleh masyarakat”
Q13 Apakah program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat telah sesuai
dengan harapan masyarakat?
“saya sih ikut aja sebelumnya dan pas ada program pemberdayaan masyarakat yang
saya ikuti, itu sudah sesuai harapan”
Q
I I8.2
Q9 Bagaimana caranya agar program pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat
dapat terealisasi dengan baik?
“harus ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang kegiatan yang ada, namun
kita tau ada kegiatan dari RT dan RW setempat, kadang diumumin lewat masjid”
Q11 apakah dalam setiap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat
tepat sasaran?
“kebetulan saya masyarakat sasaran dari P2WKSS, jadi ya untuk saya sangat tepat
sasaran, diajarkan berbagai macam keterampilan gitu teh”
Q12 Apa saja manfaat nyata untuk masyarakat kelurahan Samangraya dari program
yang telah dilakukan?
“lumayan banyak ya teh, kaya ada diajarain bertanam tanaman, masak-masak, bikin
kue juga, menjahit kerudung juga diajarkan, tepatnya saat ada program P2WKSS
jadi ya bermanfaat lah”
Q13 Apakah program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat telah sesuai
dengan harapan masyarakat?
“sesuai dengan harapan kok teh”
Kegiatan non-fisik Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samangraya
Kegiatan Pembangunan Fisik Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Samangraya Tahun 2013-2015
NO JENIS KEGIATAN LOKASI PELAKSANAAN SUMBER
DANA
1. Pemasangan PJU Link. Ciriu RT.01/06 Dinas Tata Kota Bantuan
Pemerintah
2 Pemasangan Paving Blok - Kalentemu Barat
RT04/01
PNPM/LPM dan
Posco
CSR dan Bantuan
Pemerintah
3 Pembuatan Drainase Kalentemu barat
RT.01/01 Dinas PU
AAK dan Bantuan
Pemerintah
4 Pembuatan jalan Tembus Kubang Welut
RT.02/04 LPM dan BKM
AAK dan Bantuan
Pemerintah
5 Pembuatan jembatan Kubang Welut
RT.02/04 LPM dan BKM
Bantuan
Pemerintah
6 Pengaspalan jalan Kalentemu timur &
Barat Dinas PU
Bantuan
Pemerintah
7
Pembuatan system
peringatan dini bencana
alam
Ciriu RT.01/03 PMI Cilegon Bantuan
Pemerintah
8 Rehab kantor lama menjadi
Medical Center
Warung Juet
RT.03/02 KS Posco CSR Posco
9 Tempat Pembuangan
Sampah
Kalentemu Barat &
Warung Juet Dinas PU
AAK dan Bantuan
Pemerintah
10 Pemberian Raskin Seluruh Link.
Kelurahan
Pihak Kelurahan
Samangraya AAK
11 Penanaman Tanaman
Budidaya (KWT)
Pihak Kelurahan
Samangraya AAK
Pemberdayaan Masyarakat Non-Fisik Sumber Dana
Pengembangan Ekonomi Kelurahan (UKM) AAK
Pembinaan & Penguatan Kelembagaan (LPM, PKK, Karang Taruna) AAK
Program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera
(P2WKSS)
AAK
Musrenbangkel AAK
STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN SAMANNGRAYA TAHUN 2015
Sumber : Kelurahan Samangraya
LURAH
A.DIMYATI, SH.MM
NIP. 1963030620021001
SEKRETARIS LURAH
NURCHOLIS, SE
NIP. 197508212005011010
PELAKSANA KEUANGAN
AAT FATAHILAH, S.IP
NIP. 198007152009012001
PELAKSANA UMUM
FERIYATI, S. Sos
NIP.
KASI
PEMERINTAHAN
SITI
BAROKAH, SE
NIP.
19770418200312200
5
KASI KESOS
RAHAYU SUNARTI,SE,MM
NIP.
1979110720003100
4
KASI PM
OVAT SOFWATUL
JANNAH,SE
NIP. 19780930200701200
4
KASI TRANTIB
TULUS DINA
SASMITA,S.Sos,M.
Si NIP.
1974020620070120
14
PELAKSANA
PEMERINTAHAN
RUFATINI
NIP.
PELAKSANA
KESOS
H.SABIHI
NIP.
1966060220100110
02
PELAKSANA PM
JAZULI, S.IP
NIP.
196505202010011001
PELAKSANA
TRANTIB
ROYANI
NIP.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah
Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu
diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
Mengingat . . .
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 73 TAHUN 2005
TENTANG
KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Kelurahan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
MEMUTUSKAN : . . .
- 2 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KELURAHAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
BAB II PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.
(2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau
bagian . . .
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat
Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERANGKAT DAERAH.
BAB I…
LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2007 NOMOR : 7
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CILEGON,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota
dibantu oleh perangkat daerah salah satunya kelurahan ;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, ketentuan
mengenai kelurahan harus diatur dengan Peraturan Daerah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang kelurahan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II
Cilegon ( Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389) ;
3. Undang …
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4262) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota
Cilegon Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2006 ( Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 4) ;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2005
Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALIKOTA CILEGON
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG KELURAHAN.
BAB ...
- 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Cilegon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,
kecamatan dan kelurahan ;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota
Cilegon ;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kota Cilegon ;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota di
bawah Kecamatan ;
10. Lurah adalah Kepala kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi
pemerintahan di Kelurahan ;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan
suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah ;
12. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah yang
menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan ;
13. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa
Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran
dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau
pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada ;
14. Penggabungan…
- 4 -
14. Penggabungan kelurahan adalah tindakan menggabungkan beberapa
kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan ;
15. Pemekaran kelurahan adalah tindakan memekarkan dari satu kelurahan
menjadi dua kelurahan atau lebih ;
16. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang
ada ;
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam
memberdayakan masyarakat.
BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN
Bagian Kesatu
Tujuan pembentukan
Pasal 2
Kelurahan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan
masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan
masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat.
Bagian Kedua
Tata cara pembentukan
Pasal 3
(1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.
(2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa penggabungan kelurahan, pemekaran kelurahan atau
pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada.
Bagian ...
- 5 -
Bagian Ketiga
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 4
Syarat-syarat pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
sekurang-kurangnya memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Jumlah penduduk ;
b. Luas wilayah ;
c. Bagian wilayah kerja ; dan
d. Sarana dan prasarana pemerintahan.
Pasal 5
(1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, yaitu
paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 kepala keluarga (KK).
(2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, yaitu
paling sedikit 3 KM2 .
(3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c,
adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan
dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
(4) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 huruf d, yaitu :
a. memiliki kantor pemerintahan ;
b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar ;
c. sarana komunikasi yang memadai ; dan
d. fasilitas umum yang memadai.
(5) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3)
dan (4), dalam membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga
mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan dan jumlah lingkungan
atau bagian wilayah kerja.
Bagian …
- 6 -
Bagian Keempat
Mekanisme Pemekaran, Penghapusan dan
Penggabungan Kelurahan
Paragraf 1
Pemekaran Kelurahan
Pasal 6
(1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk
maksimal serta dengan pertimbangan-pertimbangan teknis
pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat dimekarkan.
(2) Kelurahan yang telah ada, dapat dimekarkan menjadi 2 (dua)
kelurahan atau lebih.
(3) Kelurahan hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memenuhi persyaratan-persyaratan pembentukan kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4) Pemekaran kelurahan, dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit
5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
Paragraf 2
Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
Pasal 7
(1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dihapus dan atau
digabung.
(2) Penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan kelurahan yang berdampingan.
(3) Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan/atau digabung, terlebih
dahulu dilakukan penelitian oleh Walikota.
(4) Penghapusan dan Penggabungan kelurahan, ditetapkan dengan
peraturan daerah.
BAB ...
- 7 -
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 8
(1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota
di bawah Kecamatan.
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Camat ;
(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota
atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
(4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. Pangkat / golongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
b. Masa kerja minimal 10 tahun ;
c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan
memahami sosial budaya masyarakat setempat.
Bagian kedua
Tugas
Pasal 9
(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah
melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan
prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian ...
- 8 -
Bagian ketiga
fungsi
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
b. pemberdayaan masyarakat ;
c. pelayanan masyarakat ;
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; dan
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11
(1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan ;
(2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Sekretaris kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi
serta jabatan fungsional ;
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah ;
(4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat ;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja
kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan
Peraturan Daerah.
BAB V
TATA KERJA
Pasal 12
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi
dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya ;
(2) Pimpinan …
- 9 -
(2) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-
masing ;
(3) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan
mengawasi bawahannya masing-masing.
BAB VI
KEUANGAN
Pasal 13
(1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
a. APBD yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya ;
b. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, dan bantuan pihak
ketiga ;
c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah.
BAB VII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 14
(1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan
mufakat.
(3) Pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal ...
- 10 -
Pasal 15
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, terdiri
dari :
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) ;
b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang
selanjutnya disingkat (TP. PKK) ;
c. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) ;
d. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) ;
e. Karang Taruna.
Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban
Paragraf 1
Tugas
Pasal 16
Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu lurah dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan
dan pemberdayaan masyarakat.
Paragraf 2
Fungsi
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat ;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada
masyarakat ;
d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta
pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan
secara partisipatif ;
e. penumbuhkembangan ...
- 11 -
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasipasi, serta
swadaya gotong royong masyarakat ;
f. penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya
serta keserasian lingkungan hidup ;
g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat
terlarang (Narkoba) bagi remaja ;
h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialiasi antara pemerintah
kelurahan dan masyarakat.
Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 18
Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
mempunyai kewajiban :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia ;
b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait
c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan ;
d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ; dan
e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
Bagian Ketiga
Kegiatan
Pasal 19
(1) Lembaga kemasyarakatan, mempunyai kegiatan :
a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
c. pengembangan …
- 12 -
c. pengembangan kemitraan ;
d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial
budaya, dan lingkungan hidup; dan
e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi
masyarakat setempat.
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola
oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen
pembangunan kelurahan yang partisipatif.
Bagian Keempat
Kepengurusan dan Keanggotaan
Paragraf 1
Kepengurusan
Pasal 20
(1) Pengurus lembaga kemasyarakatan, dipilih secara musyawarah dari
anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan
kepedulian.
(2) Susunan pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
a. unsur pimpinan (Ketua/sebutan lain) ;
b. pembantu pimpinan (Sekretaris dan Bendahara/sebutan lain) ;
c. dan unsur pelaksana (bidang/seksi/sebutan lain) dan jumlahnya.
(3) Susunan pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditentukan sesuai kebutuhan.
Paragraf 2
Keanggotaan
Pasal 21
(1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan, adalah warga Negara Repubiik
Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan
dengan bidang lembaga kemasyarakatan.
Bagian …
- 13 -
Bagian Kelima
Tata Kerja
Pasal 22
(1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16, dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
(2) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif
dan konsultatif.
(3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat
kemitraan.
Bagian Keenam
Pendanaan
Pasal 23
Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :
a. Swadaya masyarakat ;
b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan ;
c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota ;
dan/atau
d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
Pasal 24
(1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas daerah, dan Lembaga
Teknis Daerah yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan
masyarakat di kelurahan, dapat menggunakan lembaga
kemasyarakatan.
(2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan me!alui sistem
manajemen pembangunan kelurahan.
BAB …
- 14 -
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25
Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dan Camat.
Pasal 26
(1) Pembinaan teknis dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi :
a. menetapkan pelimpahan tugas Walikota kepada lurah ;
b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan
pelaporan ;
c. menetapkan alokasi dana dari APBD ;
d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan
aset daerah yang dikelola oleh kelurahan ;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan ;
f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai
adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam
pelaksanaan pemerintahan kelurahan ;
g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat
kelurahan dan lembaga kemasyarakatan ;
h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, dan perangkat
kelurahan ;
i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dan
j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan
perkotaan.
(2) Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25, meliputi :
a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan ;
b. memfasilitasi ...
- 15 -
b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan
aset daerah yang dikelola oleh kelurahan ;
c. memfasilitasi penerapan dan penegakah peraturan perundang-
undangan ;
d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan ;
e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum ;
f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
g. memfasilitasi pembangunan partisipatif ;
h. memfasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga ; dan
i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
kelurahan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Kelurahan yang telah ada
dengan nama dan batas Kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kota
Cilegon masih diakui keberadaannya.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang
mengatur mengenai lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang
bertentangan dengan peraturan daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 29
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
Pasal ...
- 16 -
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.
Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 23 Juli 2007
WALIKOTA CILEGON,
ttd
H. Tb. AAT SYAFA’AT
Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 23 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,
H. EDI ARIADI
LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2007 NOMOR 7
DOKUMENTASI PENELITIAN
DOKUMENTASI PENELITIAN
DOKUMENTASI PENELITIAN
DOKUMENTASI PENELITIAN
DOKUMENTASI PENELITIAN
DOKUMENTASI PENELITIAN
CURRICULUM VITAE (CV)
IDENTITAS PRIBADI
Nama : Siti Aida Faradisha
Nim : 6661131911
Tempat Tanggal Lahir : Cilegon, 02 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku Bangsa : Sunda
Agama : Islam
Telepon : 081288777210
Email : [email protected]
DATA PRIBADI
Alamat : Jalan Sunan Kudus Link. Kalentemu Timur RT.04/05
No.03 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil
Kota Cilegon
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Golongan Darah : O (+)
Kewarganegraan : Indonesia
GPA/IPK : 3.48
IDENTITAS ORANGTUA
Nama Ayah : Drs. Ento Uranta
Nama Ibu : Fariroh S.IP
Pekerjaan Ayah : Guru PNS
Pekerjaan Ibu : PNS
PENDIDIKAN
1998-2000 : TKA/TPA Al-Amanah
2000-2006 : SDN Samangraya II
2001-2006 : Madrasah Ibtidaiyah Samangraya I
2006-2009 : SMP Madinatul Hadid KS Cilegon
2009-2013 : SMAN 5 Cilegon
2013-2017 : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Program Strata-1
Ilmu Administrasi Negara
PENGALAMAN ORGANISASI
Wakil Bendahara Osis SMAN5 Cilegon Tahun 2010-2011
Wakil Ketua Osis SMAN5 Cilegon Tahun 2011-2012
Panitia HUT SMAN5 Cilegon tahun 2013 Sebagai Seksi Acara
Panitia HUT FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FISIPHORIA) 2013 Sebagai Seksi Acara
Panitia Sosialisasi Narkoba dan Kenakalan Remaja dalam Kuliah kerja
Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
PENGALAMAN KERJA
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) BKKBN Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2016 yang bertempat di Desa Sukaraja Kecamatan Warung Gunung
Kab. Lebak Provinsi Banten
Rincian Tugas :
- Mendata Masyarakat yang aktif KB
- Membuat Peta Penyebaran Penggunaan Alat Kontrasepsi
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya KB
- Memberikan sosialisasi kepada pemuda mengenai Narkoba dan Kenakalan
Remaja
Magang/Internship di Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 dari September-Oktober 2016 ditempatan di
Sekretariat Bagian Keuangan.
Rincian Pekerjaan :
- Melengkapi Arsip Mingguan yang berkaitan dengan Aktivitas keuangan di
DPPKD Kota Cilegon
- Memisahkan Dokumen Keuangan
- Input data Keuangan
- Membantu administrasi lainnya
SEMINAR DAN SERTIFIKAT
Peserta kunjungan Lapangan mata kuliah Manajemen Strategi dan MSDM Sektor Publik di Pemda Kota Bogor
Peserta Seminar ”ANE TO BE ENTREPRENEUR” 2014
Peserta Seminar Nasional “15 Tahun Reformasi dilihat dari Perspektif Administrasi Negara (Otonomi Daerah)”
Peserta Diskusi public dalam “Dynamic Governance Peluang dan tantangannya di Indonesia”
Peserta Seminar Sekolah parlemen Kampus.