pengantar evaluasi
DESCRIPTION
EvaluasiTRANSCRIPT
Pengantar Evaluasi
TOT Konsultan Individu Evaluasi - 2015
EVALUASI?
2
Evaluasi : analisis untuk menghitung akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dari sebuah program
“Efektivitas”
Seberapa besar pengaruh sebuah aktivitas terhadap pencapaian tujuan awal program
TUJUAN PROGRAM AKTIVITAS Meningkatkan Akses Air Minum Membangun IPA Mengurangi Kumuh Membangun Rusunawa Mengurangi Sampah Membangun Fasilitas 3R, dll
Tujuan Evaluasi : Peningkatan / Perbaikan pada pelaksanaan berikutnya Penghentian/ Penggantian program Kunci Utama Evaluasi: Permasalahan apa yang terjadi
Bagaimana memperbaikinya?
3
JENIS EVALUASI Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat
merencanakan suatu program dengan tujuan menghasilkan informasi yang akan dipergunakan untuk mengembangkan program agar program sesuai dengan masalah atau kebutuhan masyarakat
Input Perencanaan (Dok RPIJM, RISPAM dll)
Evaluasi proses adalah proses yang memberikan gambaran tentang apa yang sedang berlangsung dalam suatu program
Output Tujuan Aktivitas (Infrastruktur terbangun)
Evaluasi sumatif yaitu memberikan pernyataan efektif suatu program selama kurun waktu tertentu dan dimulai setelah program berjalan.
Outcome Tujuan Program (Lt/det, SR, Rusun terhuni, akses air limbah, jumlah sampah diolah, dll)
4
Evaluasi dampak program yaitu menilai keseluruhan efektifitas program dalam menghasilkan target sasaran.
Dampak Tujuan Kebijakan (kemudahan akses air minum, akses jalan, akses tempat
tinggal, akses pengelolaan sampah dll) Evaluasi hasil yaitu menilai perubahan-perubahan atau
perbaikan dalam hal status perekonomian, kesehatan lainnya untuk sekelompok penduduk tertentu.
Benefit peningkatan kesejahteraan perekonomian,
kesehatan, dll
5
EVALUASI YANG DILAKUKAN OLEH KONSULTAN INDIVIDUAL EVALUASI
EVALUASI SUMATIF UNTUK MELAKUKAN EVALUASI INI KONSULTAN INDIVIDUAL DAPAT MELIHAT HASIL REKAP KAB/KOTA DI PROVINSINYA, SEBAGAI BERIKUT:
Kapasitas produksi 1 l/det = 80 SR atau 400 jiwa terlayani
Evaluasi output air minum per kab/kota dilakukan dengan membandingkan kapasitas produksi dengan jumlah SR. Jika jumlah SR kurang dari (kapasitas produksi x 80), maka perlu dilihat output yang belum optimal dan dapat dijadikan prioritas untuk dilakukan kunjungan lapangan untuk melihat mengapa output tersebut belum optimal pemanfaatannya.
SEKTOR AIR MINUM
6
SEKTOR PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kapasitas unit pengolahan 1 m3/hari = 5 – 6 jiwa terlayaniKapasitas TPA/TPST 3R 1 m3/hari = 0,25 jiwa terlayani
Evaluasi output air limbah per kab/kota dilakukan dengan membandingkan kapasitas unit pengolahan dengan jiwa. Jika jumlah jiwa terlayani kurang dari (kapasitas unit x 5 – 6), maka perlu dilihat output yang mana dan menjadi catatan sebagai prioritas ketika dilakukan kunjungan lapangan untuk melihat mengapa output tersebut belum optimal pemanfaatannya.
Evaluasi output TPA dan TPST 3 R dilakukan dengan membandingkan jumlah kapasitas TPA/TPST 3R dengan jiwa terlayani. Jika jumlah jiwa terlayani kurang dari (kapasitas TPA/TPST x 0,25), maka harus dilihat output yang mana sehingga dapat dijadikan prioritas ketika dilakukan kunjungan lapangan untuk melihat mengapa output tersebut belum optimal pemanfaatannya.
7
SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Volume 1 m = 0,2 – 0,4 m2 (luas terlayani)(Luas terlayani x kepadatan penduduk kab/kota)
Evaluasi output selain rusunawa per kab/kota dilakukan dengan membandingkan volume jalan (meter) terbangun dengan jumlah jiwa terlayani. Jika jumlah jiwa terlayani kurang dari (kepadatan penduduk x 0,2 – 0,4) maka perlu dicek lokasinya dan menjadi catatan sebagai prioritas ketika dilakukan kunjungan lapangan untuk melihat mengapa output tersebut belum optimal pemanfaatannya.
Evaluasi output rusunawa per kab/kota dilakukan dengan membandingkan kapasitas rusunawa terbangun dengan jumlah penghuni rusunawa. Jika jumlah penghuni kurang dari kapasitas rusunawa terbangun maka harus dicek nama rusunawanya sehingga dapat dijadikan prioritas ketika dilakukan kunjungan lapangan untuk melihat mengapa rusunawa tersebut belum optimal pemanfaatannya.
8
SEKTOR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Evaluasi output PBL per kab/kota dilakukan dengan membandingkan luas daerah terlayani dengan jiwa terlayani. Jika jiwa terlayani kurang dari (luas x kepadatan penduduk kab/kota) maka perlu dicek lokasinya dan menjadi catatan sebagai prioritas ketika dilakukan kunjungan lapangan untuk melihat mengapa output tersebut belum optimal pemanfaatannya.
PELAKSANAAN EVALUASI
9
Membandingkan Rencana dengan Realisasi (Input, Output, Outcome, Dampak, Benefit)
Jika berbeda antara target dengan realisasi Faktor apa saja penyebabnya?Siapa yang paling berperan pada faktor
tersebut?Adakah langkah perbaikan yang mungkin
dilakukan?
PERMASALAHAN UMUM
10
Permasalahan di pencapaian Output, misalnya: Lahan belum siap DIPA terlambat Penunjukan Satker terlambat Proses Lelang Proses Konstruksi tidak sesuai jadwal, dll.
Permasalahan di pencapaian Outcome, misalnya: Belum ada serah terima dengan Pemda Pemda belum melakukan kewajibannya (listrik, air,
SR, dll.) Infrastruktur tidak bisa beroperasi/rusak Lokasi tidak sesuai Belum ada organisasi pengelola, dll.
PERMASALAHAN UMUM
11
Permasalahan di pencapaian Dampak/Benefit, misalnya: Lokasi tidak sesuai Salah sasaran pengguna Kurangnya proses penyiapan masyarakat Kurangnya koordinasi dengan pemda, dll.
12
TANTANGAN KONSULTAN EVALUASI
2015
INDIKATOR INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
13
DJCK memiliki target 100-0-100 Indikator target bukan hanya hasil pembangunan
DJCK, tetapi kondisi infrastruktur pemukiman kabupaten/kota
Diperlukan pendataan dan evaluasi terhadap kondisi aktual infrastruktur pemukiman kabupaten/kota
Mengukur peran DJCK dalam pencapaian kondisi infrastruktur pemukiman kabupaten/kota tersebut Mengukur outcome hasil pembangunan DJCK
2010-2014 Membandingkan angka hasil pembangunan
DJCK dengan Kondisi Infrastruktur Kabupaten/Kota
Mendata permasalahan yang ada dalam pencapaian target 100-0-100
AIR MINUM Total Akses Air Minum (%) Akses Air Minum Perpipaan (%) (PDAM/
BLUD/UPTD) Akses Air Minum Non Perpipaan (%) Non
PDAM Akses Air Minum Perkotaan (%) BPS Akses Air Minum Perdesaan (%) BPS Idle Capacity (l/det) Tingkat Kebocoran (%) DDUB (Rp) Kesehatan PDAM
14
AIR LIMBAH Total Akses Air Limbah (%) Akses Air Limbah Perkotaan (SPAL Terpusat,
SPAL setempat, Kawasan/Komunal) dan Individual (%)
Akses Air Limbah Perdesaan (individual) (%) Kapasitas SPAL Terpusat (m3/hari) DDUB (Rp)
15
PERSAMPAHAN Total Kinerja Persampahan (%)
Produksi sampah 0,025 m3/orang/hari Pengolahan dari Sumber
Kota (m3/hari) Desa (m3/hari)
Pengolahan Akhir Kota (m3/hari) Desa (m3/hari)
DDUB (Rp)
16
PEMUKIMAN KUMUH Prosentase Kawasan Kumuh (%) Data Kawasan Kumuh
Jumlah Kawasan Luas Kawasan Kumuh (Ha) Penduduk (KK) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)
Kawasan Kumuh Sedang Ditangani APBN (Jumlah Kawasan, HA, KK, RTLH)
Kawasan Kumuh Sedang Ditangani APBD (Jumlah Kawasan, HA, KK, RTLH)
DDUB (Rp)
17
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
18
Status Perda Bangunan Gedung (Ada/Tidak) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Perangkat IMB di Kab/Kota (Ada/Tidak) Prosentase Bangunan Ber-IMB (%)
Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Perangkat SLF di Kab/Kota (Ada/Tidak) Jumlah Bangunan ber-SLF (unit) Prosentase Bangunan ber-SLF (%)
Pendataan Bangunan Gedung (BG) Perangkat Pendataan BG (Ada/Tidak) Persentase Pendataan BG (%)
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
19
Tim Ahli Bangunan Gedung (Ada/Tidak) Jumlah Bangunan Gedung Hijau (unit) Prosentase Ruang Terbuka Hijau (%) Bangunan/Kawasan Pusaka
Pusaka Dunia Status Bangunan Pusaka (Unit) Status Kawasan Pusaka (Kawasan)
Pusaka Nasional Status Bangunan Pusaka (Unit) Status Kawasan Pusaka (Kawasan)
DDUB(Rp)
Panduan ini berisi Petunjuk Pengisian Baseline Data Kinerja 2015 (per Kab/Kota)
untuk kebutuhan pelaporan infrastruktur Kementerian PUPR.
Pada dokumen ini dijelaskan 40 indikator pencapaian Kinerja, sumber data yang
dapat digunakan, dan cara pengukuran besaran indikator yang meliputi langkah-
langkah dalam menghitung besaran pencapaian Kinerja.
PANDUAN PENGISIAN BASELINE DATA KINERKA KAB/KOTA
40 INDIKATOR KINERJA BASELINE KAB/KOTA (1)Terkait Air Minum
1. Data Air Minum Aman/Total Akses Air Minum Aman ( satuan %)
2. Cakupan Pelayanan Perpipaan
No. 1 dan 2 dapat diakses langsung dari data dari BPS 2013 atau Triwulan I tahun 2014 (Sumber Data : Susenas, BPS 2013 atau Triwulan I 2014)
3. Cakupan Pelayanan Bukan Jaringan Perpipaan (%)
4. Cakupan Pelayanan Perkotaan (%) dapat diakses langsung dari data BPS 2013 atau Triwulan I tahun 2014
No. 3 dan 4 dapat diakses langsung dari data BPS 2013 atau Triwulan I tahun 2014, untuk pelayanan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
5. Cakupan Pelayanan Perdesaan (%) dapat diakses langsung dari data BPS 2013 atau Triwulan I tahun 2014, untuk pelayanan air minum bukan jaringan perpipaan2014
6. Idle Capacity (L/dt)
Kapasitas (l/dt) air minum yang diproduksi oleh PDAM/BLU/UPTD dikurangi kapasitas (l/dt) air minum yang terjual oleh PDAM/BLUD/UPTD, sumber data : PDAM/BLUD/UPTD
7. Tingkat Kebocoran (NRW) (%)
(Jumlah Kapasitas (l/dt) air minum mendatangkan revenue/terjual oleh Pengelola PDAM/BLUD/UPTD dibagi Jumlah Kapasitas (l/dt) yang diproduksi) x 100%, sumber data : Buku Kinerja PDAM 2014
8. DDUB (Rp.)
Total Dana (Rp) pada DIPDA APBD II (mendukung jaringan pipa, SR, dan OM), yang digunakan untuk mendampingi kegiatan Air Minum Stimulan APBN pada tahun terukur (2014), sumber data : DIPDA APBD II Kab/Kota tahun 2014
9. Kesehatan PDAM (satuan PDAM)
Jumlah PDAM yang Sehat, Kurang Sehat dan Sakit pada tahun terukur, sumber data : Buku Kinerja PDAM 2014
40 INDIKATOR KINERJA BASELINE KAB/KOTA (2)
Terkait Air Limbah
1. Total Akses Air limbah (satuan %)
2. Cakupan Air Limbah Perkotaan (satuan %)
3. Cakupan Air Limbah Perdesaan (satuan %)
no. 1, 2,3 dapat diakses langsung dari data dari BPS 2013 atau Triwulan I tahun 2014
4. SPAL terpusat (satuan m3/hari)
Kapasitas air limbah di wilayah perkotaan Kab/Kota yang dikelola oleh PD.PAL/BLUD/PDAM (jika bersatu dengan pengelolaan air limbah)/UPTD Kab/Kota, sumber data : Pengelola Air Limbah Kab/Kota 2014
5. DDUB (satuan Rp.)
Total Dana (Rp) pada DIPDA APBD II (mendukung jaringan pipa dan SR, serta OM) yang digunakan untuk mendampingi kegiatan stimulant air Limbah Pusat pada tahun terukur, sumber data : DIPDA APBD II Kab/Kota tahun 2014
40 INDIKATOR KINERJA BASELINE KAB/KOTA (3)Terkait Persampahan
1. Total Kinerja Persampahan (%)
Kapasitas sampah masuk ke TPA Kab/Kota (m3/tahun) dibagi total timbulan sampah Kab/Kota (m3/tahun) x 100%, sumber data : Laporan Kinerja SKPD terkait Persampahan di Kab/Kota
2. Pengolahan dari Sumber (Kota) (satuan m3/hari)
(Jumlah timbulan sampah (m3/hari) di perkotaan dikurangi jumlah sampah terangkut di perkotaan (m3/hari), sumber data : Laporan Kinerja SKPD terkait Persampahan di Kab/Kota
3. Pengelolaan dari Sumber (Desa) (satuan m3/hari)
Jumlah sampah yang diolah dengan cara dibakar di perdesaan (m3/hari), sumber data : Susenas, BPS 2013
4. Pengolahan Akhir (Kota) (satuan m3/hari)
Jumlah sampah terolah di TPA (Kota) dalam m3/hari, sumber data : Laporan Kinerja SKPD terkait Persampahan di Kab/Kota
5. Pengolahan Akhir (Desa) (satuan m3/hari)
Jumlah sampah terolah di desa dalam (m3/hari), sumber data : Susenas BPS, 2013 atau Triwulan 1, 2014
6. DDUB (satuan Rp.)
Total Dana (Rp) pada DIPDA APBD II (mendukung jaringan pipa, SR, dan OM), yang digunakan untuk mendampingi kegiatan Persampahan Stimulan APBN pada
tahun terukur (2014)
40 INDIKATOR KINERJA BASELINE KAB/KOTA (4)Terkait Penataan Bangunan
1. Status Perda BG
- (Satuan Belum memiliki/Sedang Penyusunan Baru/Sedang Penyusunan Kembali/Sudah Ranperda/Sudah Prolegda/Sudah Perda BG)
- merupakan status Perda BG yang dimiliki oleh setiap Kab/Kota
2. Prosentase Bangunan Ber-IMB (%)
Jumlah Bangunan Gedung Ber-IMB/ Jumlah Total Bangunan Gedung di Kab/Kota) x100%
3. Prosentase Pendataan Bangunan Gedung (satuan %)
- (Jumlah Bangunan Gedung terdata dibagi Total Bangunan Gedung se-Kab/Kota) x 100%.
- Minimal bangunan gedung terdata adalah bangunan gedung yang telah terdata pada IMB
4. Status Tim Ahli Bangunan Gedung (satuan sudah/belum)
Diisi dengan kata sudah ada atau belum
5. Jumlah Bangunan Gedung Hijau (satuan Unit)
Merupakan penjumlahan antara poin jumlah Bangunan Gedung Negara yang berstatus Hijau ditambah Jumlah Bangunan Gedung Swasta yang berstatus Hijau
6. Prosentase Ruang Terbuka Hijau (satuan %)
(Luas Total RTH dibagi Luas Wilayah Kab/Kota) dikali 100%.
No 1 s/d 6 Sumber Data: Dinas Tata Kota/PU/Permukiman
7. DDUB (satuan Rp.)
Total Dana (Rp) pada DIPDA APBD II (berupa sarana pendukung dan OM) yang digunakan untuk mendampingi kegiatan Penataan Bangunan yang diberikan Pusat, sumber data : DIPDA APBD II
40 INDIKATOR KINERJA BASELINE KAB/KOTA (5)Terkait Kumuh
1. Jumlah Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani (satuan Kawasan)
Merupakan penjumlahan antara Jumlah Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani APBN dengan Jumlah Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani APBD, sumber data Luas Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota sedangkan luas kawasan kumuh yang sedang ditangani oleh APBD sumber data : Dinas Cipta Karya/Permukiman/Tata Kota/PU
2. Luas Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani (satuan Ha)
Merupakan penjumlahan antara Luas Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani APBN ditambah Luas Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani APBD dengan satuan (Ha) bukan kawasan, sumber data Luas Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota, sedangkan luas kawasan kumuh yang sedang ditangani oleh APBD sumber data : Dinas Cipta Karya/Permukiman/Tata Kota/PU
3. Jumlah KK Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani (satuan KK)
Merupakan penjumlahan antara Jumlah KK Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani APBN dengan Jumlah KK Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani APBD, sumber data : Kawasan Kumuh sesuai SK Bupati/Walikota
4. DDUB (satuan Rp.)
Merupakan Total Dana (Rp) pada DIPDA APBD II (berupa sarana pendukung dan OM) yang digunakan untuk mendampingi kegiatan Kumuh yang diberikan Pusat, sumber data: DIPDA APBD II
5. Jumlah RTLH Kawasan Kumuh Sedang Ditangani (satuan RTLH)
Merupakan penjumlahan antara Jumlah RTLH Kawasan Kumuh Sedang Ditangani APBN dengan Jumlah RTLH Kawasan Kumuh Sedang Ditangani APBD, sumber data Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota
PENGUKURAN 40 INDIKATOR
26
Satuan Pengukuran Keterangan1 Cakupan Pelayanan
Air Minum/Total Akses AM
% Akses masyarakat terhadap pemenuhan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang dihitung berdasarkan : jumlah masyarakat yang telayani air minum aman dari sistem perpipaan maupun bukan perpipaan dibagi jumlah penduduk total administrasi Kab/Kota x 100%
Sumber Data : PDAM/BLUD/UPTD
2 Cakupan Pelayanan Perpipaan
% Akses masyarakat terhadap pemenuhan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan yang dikelola PDAM/BLUD/UPTD yang dihitung berdasarkan : jumlah penduduk yang mendapatkan sistem perpipaan / jumlah penduduk administrasi Kab/Kota x 100%
Sumber Data: Data Kinerja seluruh PDAM/ BLUD/UPTD Kab/Kota
3 Cakupan Pelayanan Bukan J aringan Perpipaan
% Akses masyarakat terhadap pemenuhan air minum yang aman melalui bukan jaringan perpipaan yang dihitung berdasarkan : jumlah penduduk yang mendapatkan air minum dari bukan jaringan perpipaan / jumlah penduduk administrasi Kab/Kota x 100%
AM yang non perpipaan (non PDAM) misalnya melalui program PAMSIMAS dan DAK
Indikator
Sektor : Air Minum
Sektor : Air Minum
Satuan Pengukuran Keterangan4 Cakupan
Pelayanan Perkotaan
% Akses air minum aman di wilayah perkotaan suatu kab/Kota yang dihitung berdasarkan : J umlah Rumah Tangga di wilayah Perkotaan pada suatu Kab/Kota yang terlayani air minum aman melalui sistem perpipaan oleh PDAM/BLUD/UPTD dan non perpipaan terlindungi / total jumlah penduduk wilayah perkotaan suatu Kab/Kota x 100%
Sumber Data: BPS
5 Cakupan Pelayanan Perdesaan
% Akses air minum aman di wilayah perdesaan suatu Kab/Kota yang dihitung berdasarkan: J umlah Rumah Tangga di wilayah Perdesaan pada suatu Kab/Kota yang terlayani air minum aman melalui sistem perpipaan PDAM/BLUD/UPTD dan non perpipaan terlindungi /total jumlah penduduk perdesaan di Kab/Kota * 100%
Sumber Data: BPS
6 Idle Capacity l/det Kapasitas (l/dt) air minum yang diproduksi oleh PDAM/BLU/UPTD -Kapasitas (l/dt) air minum yang terjual oleh PDAM/BLUD/UPTD
Sumber Data : PDAM/BLUD/UPTD
Indikator
Home
Sektor : Air Minum
Satuan Pengukuran Keterangan7 Tingkat Kebocoran
(NRW)% Persentase tingkat kebocoran air minum yang
dihitung berdasarkan : J umlah Kapasitas (l/dt) air minum yang terjual oleh PDAM/BLUD/UPTD / J umlah Kapasitas (L/dt) yang diproduksi x 100%
Sumber Data: PDAM
8 DDUB Rp Total Dana (Rp) pada DIPDA APBD II (mendukung jaringan dan SR serta OM), yang digunakan untuk mendampingi kegiatan AM dari Pusat.
DIPDA APBD II, PDAM
9 Kesehatan PDAM Sehat/ Kurang Sehat/ Tidak Sehat
J umlah PDAM yang Sehat, Kurang Sehat dan Sakit pada tahun terukur
Sumber Data: Laporan Audit Kinerja PDAM
Indikator
Home
Sektor : Air Limbah
Satuan Pengukuran Keterangan1 Total Akses Air
Limbah% Persentase akses masyarakat terhadap
pelayanan air limbah secara layak melalui sistem air limbah terpusat, sistem kawasan/komunal, serta individual RT di Kab/Kota yang dihitung berdasarkan : J umlah penduduk yang terakses pembuangan air limbahnya secara layak ke dalam sistem pengelolaan air limbah terpusat, komunal/kawasan, serta inividual / jumlah penduduk Kab/Kota x 100%
Sumber Data : BPS, Buku Putih sanitasi, Data Adipura-KLH Lampiran II C.3
2 Perkotaan (SPAL Terpusat, SPAL setempat (Kawasan/Komunal) dan Individual
% Akses masyarakat terhadap pelayanan air limbah secara layak melalui sistem terpusat, sistem kawasan/komunal, serta individual di wilayah perkotaan suatu Kab/Kota yang dihitung berdasarkan : J umlah penduduk yang terakses pembuangan air limbahnya secara layak melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat,komunal/kawasan, serta inividual dibagi jumlah penduduk perkotaan suatu Kab/Kota x 100%
Sumber Data : BPS. Buku Putih sanitasi, Data Adipura-KLH Lampiran II C.3, Pokja AMPL, Dinas PU Daerah
Indikator
Home
Sektor : Air Limbah
Satuan Pengukuran Keterangan3 Perdesaan
(individual)% Persentase akses masyarakat terhadap
pelayanan air limbah secara individual RT di wilayah perdesaan dalam suatu Kab/Kota yang dihitung berdasarkan : J umlah penduduk yang terkases pembuangan air limbahnya secara individu oleh RT ke dalam septik tank dibagi jumlah penduduk perdesaan suatu Kab/Kota x 100%
Sumber Data : BPS. Buku Putih sanitasi, Data Adipura-KLH Lampiran II C.3
4 SPAL Terpusat m3/hari Kapasitas air limbah (domestik/RT) dalam m3/hari yang ditimbulkan dari air limbah masyarakat yang dikelola secara sistem perpipaan oleh PD.PAL/BLU/PDAM/UPTD Kab/Kota
Sumber Data : PD.PAL atau PDAM jika sekaligus mengelola Air Limbah
5 DDUB Rp Total Dana (Rp) pada DIPDA APBD II (mendukung jaringan dan SR, serta OM) yang digunakan untuk mendampingi kegiatan Air Limbah yang diberikan Pusat.
DIPDA APBD II, PD PAL/PDAM jika satu dengan air limbah
Indikator
Home
Sektor : Persampahan
Satuan Pengukuran Keterangan1 Total Kinerja
Persampahan% Cakupan pelayanan persampahan pada
suatu Kab/Kota yang dihitung berdasarkan: jumlah sampah terangkut ke TPA dan diolah (m3/hari) dibagi jumlah sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat (m3/hari = jumlah penduduk x 2,5 L/org/hari atau 0,025 m3/orang/hari sebagai asumsi timbulan sampah per orang/hari) x 100%
Dinas Kebersihan Kab/Kota, Buku Putih Sanitasi, Master Plan Persampahan, Pokja AMPL, Dinas kebersihan, Dinas PU
2 Pengolahan dari Sumber (Kota)
m3/hari J umlah sampah yang ditimbulkan (m3/hari) = jumlah penduduk administrasi Kab/Kota x 2,5
L/org/hari atau 0,025 m3/orang/hari sebagai asumsi timbulan per orang per hari lalu
terangkut ke TPA (m3/hari) adalah merupakan sampah tereduce (di 3R dan TPST-3R) dalam satuan m3/hari
Sumber: Dinas PU/Cipta Karya/Tata Kota/Permukiman/Dinas Kebersihan, Data Adipura – KLH – Lampiran I C.1.a.1 , D.3.a - D.3.b, E.1
Indikator
Home
Sektor : Persampahan
Satuan Pengukuran Keterangan3 Pengolahan dari
Sumber (Desa)m3/hari J umlah sampah penduduk perdesaan yang
terolah secara individu dengan cara dibakar,
dll (m3/hari)
Sumber Data: BPS
4 Pengolahan Akhir (Kota)
m3/hari J umlah timbulan sampah penduduk perkotaan yang diolah di TPA Kab/Kota tersebut (m3/hari)
Sumber Data: BPS
5 Pengolahan Akhir (Desa)
m3/hari J umlah timbulan sampah penduduk perdesaan yang diolah secara individu RT
(m3/hari)
Sumber Data: BPS
6 DDUB Rp Total Dana (Rp) pada DIPDA APBD II (berupa sarana pendukung dan OM) yang digunakan untuk mendampingi kegiatan Persampahan yang diberikan Pusat.
DIPDA APBD II
Indikator
Home
Sektor : Permukiman Kumuh
Satuan Pengukuran Keterangan1 Prosentase Kawasan
Kumuh% Luas kawasan kumuh / Total luas Kab/Kota
*100%Sumber data Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota, sumber data luas kab/kota : BPS
2 J umlah Kawasan Kumuh
Kawasan J umlah kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan kumuh dalam satu kab/kota
Sumber data Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota
3 J umlah Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani
Kawasan J umlah kawasan kumuh yang sedang ditangani baik oleh APBN maupun APBD pada tahun terukur
Sumber data Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota, sumber data kawasan kumuh yang sedang ditangani oleh APBD: Dnas Cipta Karya/Permukiman/Tata Kota/PU
Indikator
Home
Sektor : Permukiman Kumuh
Satuan Pengukuran Keterangana. J umlah Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani APBN
Kawasan J umlah kawasan kumuh yang sedang ditangani oleh APBN pada tahun terukur
Sumber data Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota
b. J umlah Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani APBD
Kawasan J umlah kawasan kumuh yang sedang ditangani oleh APBD pada tahun terukur
Sumber data Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota, sumber data kawasan kumuh yang sedang ditangani oleh APBD: Dnas Cipta Karya/Permukiman/ Tata Kota/PU
4 Luas Kawasan Kumuh Ha Luasan kawasan kumuh Sumber data Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota
Indikator
Home
Sektor : Permukiman Kumuh
Satuan Pengukuran Keterangan5 Luas Kawasan Kumuh
Yang Sedang Ditangani
Ha Luas kawasan kumuh yang sedang ditangani baik oleh APBN maupun APBD pada tahun terukur
Sumber data Luas Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota, sumber data Luas kawasan kumuh yang sedang ditangani oleh APBD: Dnas Cipta Karya/Permukiman/Tata Kota/PU
a. Luas Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani APBN
Ha Luas kawasan kumuh yang sedang ditangani oleh APBN pada tahun terukur
Sumber data Luas Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota
b. Luas Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani APBD
Ha Luas kawasan kumuh yang sedang ditangani oleh APBD pada tahun terukur
Sumber data Luas Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota, sumber data Luas kawasan kumuh yang sedang ditangani oleh APBD: Dnas Cipta Karya/Permukiman/Tata Kota/PU
Indikator
Home
Sektor : Permukiman Kumuh
Satuan Pengukuran Keterangan6 J umlah KK Kawasan
KumuhKK J umlah KK yang tinggal di kawasan kumuh Sumber data Kawasan
Kumuh: SK Bupati/Walikota
7 J umlah KK Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani
KK J umlah KK yang tinggal di kawasan kumuh yang sedang ditangani baik oleh APBN maupun oleh APBD pada tahun terukur
Sumber data Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikotaa. J umlah KK
Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani oleh APBN
J umlah KK yang tinggal di kawasan kumuh yang sedang ditangani oleh APBN pada tahun terukur
Sumber data Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota
b. J umlah KK Kawasan Kumuh Yang Sedang Ditangani oleh APBD
J umlah KK yang tinggal di kawasan kumuh yang sedang ditangani oleh APBD pada tahun terukur
Sumber data Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota
8 DDUB Rp Total Dana (Rp) pada DIPDA APBD II (berupa sarana pendukung dan OM) yang digunakan untuk mendampingi kegiatan Kumuh yang diberikan Pusat. Dalam ribu rupiah.
Sumber Data: DIPDA APBD II
Indikator
Home
Sektor : Permukiman Kumuh
Satuan Pengukuran Keterangan9 J umlah RTLH
Kawasan KumuhRTLH J umlah Rumah Tidak Layah Huni yang berada
di kawasan kumuhSumber data Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota
10 J umlah RTLH Kawasan Kumuh Sedang Ditangani
RTLH J umlah Rumah Tidak Layak Huni di kawasan kumuh yang sedang ditangani baik oleh APBN maupun oleh APBD
Sumber data Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota
a. J umlah RTLH Kawasan Kumuh Sedang Ditangani oleh APBN
J umlah Rumah Tidak Layak Huni di kawasan kumuh yang sedang ditangani oleh APBN
Sumber data Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota
b. J umlah RTLH Kawasan Kumuh Sedang Ditangani oleh APBD
J umlah Rumah Tidak Layak Huni di kawasan kumuh yang sedang ditangani oleh APBD
Sumber data Kawasan Kumuh: SK Bupati/Walikota
Indikator
Home
Sektor : Penataan Bangunan
Satuan Pengukuran Keterangan1 Status Perda BG Belum
memiliki/ Sedang
Penyusunan Baru/
Sedang Penyusunan
Kembali/ Sudah
Ranperda/ Sudah
Prolegda/ Sudah
Perda BG
Status Perda BG yang dimiliki oleh setiap kab/kota
Sumber: Dinas Tata Kota/PU/ Permukiman
2 Prosentase Bangunan Ber-IMB
% (J umlah Bangunan Gedung Ber-IMB/ J umlah Total Bangunan Gedung di Kab/Kota) * 100%
Sumber: Dinas Tata Kota/PU/ Permukiman
Status Kab/Kota dalam memiliki perangkat IMB
Sudah Ada/Belum
Apakah sudah terdapat peraturan mengenai perangkat IMB di kab/kota tersebut
Sumber: Dinas Tata Kota/PU/ Permukiman
Indikator
Home
Sektor : Penataan Bangunan
Satuan Pengukuran Keterangan3 Prosentase Bangunan
Gedung ber-SLF% (J umlah Bangunan Gedung Telah SLF/Total
Bangunan Gedung ber-IMB)*100%. Minimal data bangunan gedung yang SLF adalah bangunan gedung yang berada di kawasan niaga/pemerintahan
Sumber: Dinas Tata Kota/PU/Permukiman
Status Kab/Kota dalam memiliki perangkat SLF
Sudah Ada/belum
Apakah sudah terdapat peraturan mengenai SLF di Kab/Kota tersebut
Sumber: Dinas Tata Kota/PU/Permukiman
4 Prosentase Pendataan Bangunan Gedung
% (J umlah Bangunan Gedung terdata/Total Bangunan Gedung se-kab/kota)*100%. Minimal bangunan gedung terdata adalah bangunan gedung yang telah terdata pada IMB
Sumber: Dinas Tata Kota/PU/Permukiman
Status Kab/Kota melakukan pendataan BG
Sudah Ada/Belum
Apakah sudah terdapat peraturan terkait pendataan BG di kab/kota tersebut
Sumber: Dinas Tata Kota/PU/Permukiman
5 Status Tim Ahli Bangunan Gedung
Sudah ada/belum
Apakah sudah terdapat Tim Ahli Bangunan Gedung di Kab/Kota tersebut
Sumber: Dinas Tata Kota/PU/Permukiman
Indikator
Home
Sektor : Penataan Bangunan
Satuan Pengukuran Keterangan6 J umlah Bangunan
Gedung Hijauunit J umlah bangunan gedung yang berstatus
Gedung HijauSumber: Dinas Tata Kota/PU/Permukiman
a. J umlah Bangunan Gedung Negara yang berstatus Hijau
unit J umlah bangunan gedung negara yang berstatus Gedung Hijau
Sumber: Dinas Tata Kota/PU/Permukiman
b. J umlah Bangunan Gedung Swasta yang berstatus Hijau
unit J umlah bangunan gedung swasta yang berstatus Gedung Hijau
Sumber: Dinas Tata Kota/PU/Permukiman, Green Building Council
7 Prosentase Ruang Terbuka Hijau
% (Luas Total RTH /Total Luas Wilayah Kab/Kota)*100
Sumber: Dinas Tata Kota/PU/Permukiman
8 Status Bangunan Pusaka/Dilestarikan (Dunia)
Unit J umlah bangunan pusaka dunia/dilestarikan Sumber: Daftar Pusaka Dunia UNESCO
Status Kawasan Pusaka/Dilestarikan (Dunia)
Kawasan J umlah kawasan pusaka dunia/dilestarikan Sumber: Dinas Tata Kota/PU/Permukiman
Indikator
Home
Sektor : Penataan Bangunan
Satuan Pengukuran Keterangan9 Status Bangunan
Pusaka/Dilestarikan (Nasional)
Unit J umlah bangunan pusaka nasional (memiliki nomor penetapan)
Sumber: Dinas Kebudayaan
Status Kawasan Pusaka/Dilestarikan (Nasional)
Kawasan J umlah kawasan pusaka nasional (memiliki nomor penetapan)
Sumber: Dinas Tata Kota/PU/Permukiman
10 DDUB Rp Total Dana (Rp) pada DIPDA APBD II (berupa sarana pendukung dan OM) yang digunakan untuk mendampingi kegiatan Penataan Bangunan yang diberikan Pusat. Dalam ribu rupiah.
Sumber Data: DIPDA APBD II
Indikator
Home
42
Terima Kasih