kata pengantar evaluasi transparansi dan akuntabilitas

20
i KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul, Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli ”. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak bisa terlepas dari bantuan berbagai pihak. Adapun pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara simbolis kepada beberapa pihak tersebut, antara lain sebagai berikut: 1. Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K) selaku Rektor Universitas Udayana 2. Dr. Drs. I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana 3. Ni Wayan Supriliyani S.Sos.,M.AP., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana 4. Putu Agus Muliawan,ST selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Penggunaan Barang Daerah di Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang telah membantu penulis dari segi informasi tentang pengelolaan aset daerah dan memberikan data yang akurat tentang hal- hal yang berkaitan dengan penelitian penulis di Kabupaten Bangli 5. I Made Agus Adiasa, ST selaku staff Bidang Aset Daerah di Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang telah memberikan informasi penting terkait proses dan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah di Kabupaten Bangli dan informasi penting terkait skripsi ini. 6. Bapak Richard selaku Penanggung Jawab Produksi di Pabrik Kopi Mengani yang sangat ramah menerima kunjungan dari penulis serta membantu penulis memperoleh informasi terkait pengawasan pemerintah Kabupaten Bangli terhadap aset-aset daerah yang dikelola oleh swasta yang akhirnya memberikan perincian data terkait skripsi ini.

Upload: others

Post on 19-Nov-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas berkat dan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul,

“Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak bisa terlepas

dari bantuan berbagai pihak. Adapun pada kesempatan ini penulis ingin

mengucapkan terima kasih secara simbolis kepada beberapa pihak tersebut, antara

lain sebagai berikut:

1. Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K) selaku Rektor Universitas Udayana

2. Dr. Drs. I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

3. Ni Wayan Supriliyani S.Sos.,M.AP., selaku Ketua Program Studi Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

4. Putu Agus Muliawan,ST selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan, Penganggaran

dan Penggunaan Barang Daerah di Badan Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah yang telah membantu penulis dari segi informasi tentang pengelolaan

aset daerah dan memberikan data yang akurat tentang hal- hal yang berkaitan

dengan penelitian penulis di Kabupaten Bangli

5. I Made Agus Adiasa, ST selaku staff Bidang Aset Daerah di Badan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah yang telah memberikan informasi penting terkait

proses dan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah di Kabupaten Bangli

dan informasi penting terkait skripsi ini.

6. Bapak Richard selaku Penanggung Jawab Produksi di Pabrik Kopi Mengani

yang sangat ramah menerima kunjungan dari penulis serta membantu penulis

memperoleh informasi terkait pengawasan pemerintah Kabupaten Bangli

terhadap aset-aset daerah yang dikelola oleh swasta yang akhirnya memberikan

perincian data terkait skripsi ini.

Page 2: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

ii

7. Petugas BPS Kabupaten Bangli yang memberikan banyak data penting kepada

penulis.

8. Tedi Erviantono, S.IP., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Udayana dan sekaligus sebagai Pembimbing Utama

penulis yang telah memberikan banyak bantuan dan kelancaran selama

penyusunan skripsi ini.

9. I Ketut Winaya, S.Sos., M.AP., selaku Pembimbing Pendamping penulis yang

selalu sabar menghadapi tingkah laku penulis selama bimbingan hingga

penyelesaian skripsi ini.

10. Ni Wayan Supriliyani S.Sos.,M.AP., Putu Nomy Yasintha, S.Sos., M.PA, Kadek

Wiwin Dwi Wismayanti,S.E.,M.AP. selaku Dosen Penguji yang telah

memberikan masukan bermanfaat dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

11. Segenap jajaran Tata Usaha yang telah membantu dari segi administrasi terkait

formulir proposal penelitian hingga formulir skripsi.

12. Ibu tercinta (Suhartatik), serta kakak terpintar (Ratna Yuni Ikawasi, S.Ag.), yang

tidak pernah bosan mengingatkan akan pengerjaan skripsi dan memberikan

semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat terbaik I Gede Japnika Diputra SST.Par yang selalu memberikan

support pada penulis untuk tidak absen melakukan perbaikan pada skripsi.

14. Sahabat seperjuangan yang sangat memberikan semangat untuk segera

menyelesaikan skripsi Ponco Tri Susilo, Kevan Cahyadi Alam Napitupulu dan

Suci Widyawati sehingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skrips tepat

waktu serta Kadek Ade Prabhawati yang membantu penulis dalam mengoreksi

penulisan skripsi ini.

15. Rekan-rekan seangkatan 2012 dari Prodi Administrasi Negara, Hubungan

Internasional, Ilmu Komunikasi, Sosiologi, Ilmu Politik dan D3 Perpustakaan,

yang selalu bertanya sudah sampai mana skripsinya sangat membatu penulis

untuk kembali ingat pada tugasnya

16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis ketika proses penelitian dan

penyusunan skripsi ini.

Page 3: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

iii

Banyak pelajaran penting yang penulis peroleh ketika skripsi ini, mulai dari

pentingnya memiliki tujuan dan gambaran umum sebelum melaksanakan penelitian

serta metode memperoleh informasi dari narasumber yang ingin menutup-nutupi

fakta di lapangan. Jika tidak mempunyai kenalan atau orang dalam maka harus

pantang menyerah, selalu berusaha nyata, belajar bersabar dan perlunya

menurunkan gengsi untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian. Selain itu, berkat skripsi, penulis menyadari bahwa saat sedang sulit

akan ada teman yang meninggalkan dan teman lain tak terduga yang datang. Semua

hal itu akan menguatkan pribadi penulis dalam menempuh kehidupan dimasyarakat

selanjutnya.

Terakhir, penulis tidak lupa pula memohon maaf kepada seluruh pihak yang

telah direpotkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa

banyak kesalahan yang telah diperbuat, baik dalam proses penyelesaian maupun

pada tulisan ilmiah ini. Akhirnya, bagian ini harus dituntaskan untuk memberikan

jalan kepada pembaca menilai tulisan tugas akhir ini.

Denpasar, 20 Juli 2017

Penulis

Page 4: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................ vii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... viii

DAFTAR ISTILAH ......................................................................................... ix

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xi

ABSTRAK ...................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 5

1.3 Batasan Masalah......................................................................................... 5

1.4 Tujuan Penelitian ....................................................................................... 5

1.5 Manfaat Penelitian ..................................................................................... 6

1.5.1 Manfaat Teoritis ................................................................................. 6

1.5.2 Manfaat Praktis ................................................................................... 6

1.6 Sistematika Penulisan ................................................................................ 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 8

2.1.Kajian Pustaka ............................................................................................ 8

2.2 Kerangka Teori........................................................................................... 12

Page 5: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

v

2.2.1 Teori Evaluasi ..................................................................................... 12

2.2.2 Konsep Governance ........................................................................... 15

2.2.3 Konsep Transparansi .......................................................................... 18

2.2.4 Konsep Akuntabilitas ......................................................................... 20

2.2.5 Definisi Inventarisasi .......................................................................... 25

2.2.6 Definisi Barang Milik Daerah ............................................................ 26

2.2.7 Indikator Pencapaian .......................................................................... 28

2.3 Kerangka Pemikiran ................................................................................... 30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN......................................................... 32

3.1 Jenis Penelitian ........................................................................................... 32

3.2 Lokasi Penelitian ........................................................................................ 32

3.3 Sumber Data ............................................................................................... 33

3.4 Unit Analisis .............................................................................................. 33

3.5 Teknik Penentuan Informan ....................................................................... 34

3.6 Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 35

3.7 Teknik Analisis Data .................................................................................. 36

3.8 Teknik Penyajian Data ............................................................................... 38

BAB IV HASIL PENELITIAN ....................................................................... 39

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .......................................................... 39

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah ................................................................. 39

4.1.2 Gambaran Umum Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah .... 43

Page 6: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

vi

4.1.3 Gambaran Umum Bidang Aset BKPAD ............................................ 46

4.1.3 Gambaran Umum Inventarisasi BMD di Bangli ................................ 48

4.2 Temuan Penelitian ...................................................................................... 55

4.2.1 Permasalahan pada Inventarisasi BMD di Kabupaten Bangli ............ 55

4.2.2 Evaluasi inventarisasi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten

Bangli ................................................................................................. 59

4.3 Analisis Temuan......................................................................................... 64

4.3.1 Keterkaitan Pelaksanaan Akuntabilitas pada Bagian Aset BKPAD .. 64

4.3.2 Keterkaitan Pelaksanaan Transparansi pada Bagian Aset BKPAD ... 72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................... 78

5.1 Kesimpulan ................................................................................................ 78

5.2 Saran ........................................................................................................... 80

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 82

LAMPIRAN ..................................................................................................... 87

Page 7: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Lokus Governance.................................................................... 16

Tabel 3.1 Daftar Narasumber dan Informan ............................................ 34

Tabel 4.1 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Kabupaten Bangli Tahun 2015 ................................................. 41

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bangli Berdasarkan Kecamatan

Tahun 2016 ............................................................................... 43

Tabel 4.3 Keadaan Pegawai di BKPAD Kabupaten Bangli Menurut

Pendidikan ................................................................................ 46

Page 8: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Indikator pencapaian .............................................................. 28

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran ............................................................... 31

Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Hubberman .......... 37

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bangli ............................................................ 40

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BKPAD ................................................... 45

Gambar 4.3 Tampilan Depan Aplikasi SIMDA BMD................................ 55

Page 9: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

ix

DAFTAR ISTILAH

ADD : Anggaran Dana Desa

APB DESA : Anggaran Pendapatan Desa

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

BAPEMAS : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BPD : Badan Pengawas Desa, Badan Perwakilan Desa, Badan

Permusyawaratan Desa

BPK : Badan Pengawas Keuangan

BPKP : Badan Pengawas Keuangan Pusat

BPN : Badan Pertanahan Nasional

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

DATI : Daerah Tingkat

DD : Dana Desa

HGU : Hak Guna Usaha

INPRES : Instruksi Presiden

KB : Keluarga Berencana

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

KEJARI : Kejaksaan Negeri

KEJATI : Kejaksaan Tinggi

KK : Kepala Keluaarga

KM : Kilo Meter

Page 10: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

x

KPK : Komisi Pemberantas Korupsi

LAN : Lembaga Administrasi Negara

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

MUSRENBANG : Musyawarah

PERDES : Peraturan Desa

PERMENDAGRI : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

PP : Peraturan Pemerintah

PRONA : Program Nasional Agraria

PT : Perseroan Terbatas

PUNGLI : Pungutan Liar

PWU : PT. Panca Wira Usaha

RABDesa : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

RT : Rukun Tetangga

RTRW : Rencana Tata Ruang dan Wilayah

RW : Rukun Warga

SDM : Sumber Daya Manusia

SP2D : Surat Penyediaan Pendanaan Daerah

SPJ : Surat Pertanggungjawaban

SPM : Surat Perintah Membayar

SPP : Surat Permintaan Pembayaran

UUPA : Undang- Undang Pokok Agraria

Page 11: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Informan

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi & Data Terkait Penelitian

Lampiran 5 : Surat-Surat Penelitian

Page 12: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

xii

ABSTRAK

Predikat Wajar Dengan Pengecualian terhadap Laporan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bangli pada tahun 2015 mengacu pada catatan aset yang banyak

mengalami permasalahan. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pemahaman

sumber daya manusia terkait prosedur inventarisasi, sehingga pada tahun 2016

dilaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap inventarisasi Barang Milik Daerah.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi dan

akuntabilitas dalam evaluasi inventarisasi Barang Milik Daerah di Kabupaten

Bangli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik

pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam mengenai

inventarisasi Barang Milik Daerah di Kabupaten Bangli. Permasalahan mengenai

evaluasi inventarisasi Barang Milik Daerah dalam penelitian ini dibedah melalui

konsep transparansi Kristianten serta konsep akuntabilitas Jay M. Shafritz dan E.W

Russel. Melalui penilaian atas indikator akuntabilitas dan transparansi terlihat

bahwa pelaksanaan inventarisasi di Bidang Aset Badan Keuangan Pendapatan dan

Aset daerah sudah akuntabel namun belum sepenuhnya transparan terlihat dari ada

beberapa indikator transparansi yang tidak tercapai. Adapun hasil temuan dari

penelitian ini adalah terdapat beberapa aset yang bernilai tidak wajar dan tidak

tercatat sesuai dengan prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga.

Kata Kunci: inventarisasi, barang milik daerah, transparansi dan akuntabilitas

Page 13: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

xiii

ABSTRACT

Predicate Fair With Exceptions to Bangli County Financial and Revenue Reports

in 2015 refers to the record of many troubled assets. This happens due to lack of

understanding of human resources related inventory procedures, so that in the year

2016 conducted a thorough evaluation of the inventory of Regional Property. The

purpose of this study is to know the application of transparency and accountability

in the evaluation of inventory of Regional Property in Bangli Regency. This

research uses qualitative descriptive method as well as data collection techniques

through field observation and in-depth interviews about the inventory of Regional

Property in Bangli Regency. Problems regarding the evaluation of the inventory of

Regional Assets in this study were dissected through the concept of Kristianten

transparency as well as the accountability concepts of Jay M. Shafritz and E.

Russel. Through an assessment of the indicators of accountability and

transparency, it is seen that the implementation of inventory in the Asset Sector of

Regional Income and Asset Finance Agency is accountable but not yet fully

transparent as seen from some transparency indicators that are not achieved. The

findings of this study are that there are some assets that are of unnatural value and

are not recorded in accordance with the procedures of the Public Works

Department and the Youth and Sports Education Department.

Keywords: inventory, regional property, transparency and accountability

Page 14: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada pelaksanaan otonomi daerah, implementasi kebijakan pengelolaan

Barang Milik Daerah (BMD) yang dijalankan oleh pemerintah daerah merupakan

komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset

daerah. Pemerintah daerah sebagai pejabat pengelola Barang Milik Daerah perlu

melakukan pengorganisasian sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan aset yang

baik dapat diterapkan dengan melaksanakan prinsip governance seperti efisien,

efektif, tepat guna, transparan, dan akuntabel. Penerapan prinsip ini telah diatur

dalam Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 pasal 3 ayat 1 yang berbunyi

“Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas

fungsionalitas, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian

nilai”. Berdasarkan peraturan tersebut maka pengelolaan aset daerah diharapkan

dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah serta dapat

membantu perekonomian melalui peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) untuk pembangunan administrasi daerah.

Pemerintah Provisi Bali telah mengoptimalkan pelaksanaan governance

dalam pemanfaatan aset daerah hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas

Pemerintah Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra Menurut beliau

pelaksanaan pengelolaan aset di Bali dilakukan oleh daerah masing masing sesuai

dengan otonomi daerah yang berlaku. Untuk memberi nilai aset yang baik bagi

daerah dapat diwujudkan dengan barang milik daerah yang berdaya guna dan

Page 15: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

2

berhasil guna, sehingga dalam pengelolaannya perlu dilakukan pemeliharaan dan

pengamanan. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar

semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan

secara berdaya guna dan berhasil guna sedangkan pengamanan adalah kegiatan

tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik,

administratif dan tindakan upaya hukum (antarabali.com, 2014).

Mengamankan aset daerah memerlukan suatu pelaksanaan inventarisasi atau

pencatatan yang baik dan akuntabel. Inventarisasi tersebut diperlukan agar

menghindari kehilangan aset serta mempermudah pemeliharaan aset daerah.

Penerapan inventarisasi yang baik memerlukan suatu sistem yang terintegrasi

kerjasama yang baik antara badan pengelola aset daerah dengan satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) lainnya sehingga dalam alur pelaporan aset tidak

ditemukan perbedaan data, pada laporan aset dalam suatu daerah. Jika inventarisasi

tidak berjalan dengan baik maka akan terdapat perbedaan antara catatan

inventarisasi dengan kondisi aset dilapangan, yang jika dibiarkan akan

menimbulkan kehilangan aset dan tidak seimbangnya nilai pada laporan keuangan

dan aset yang dimiliki suatu daerah saat penyusunan necara.

Beberapa masalah yang sering terjadi terkait pengelolaan barang milik daerah

di Kabupaten Bangli menurut Drs. Surung Naibaho diantaranya mengenai

banyaknya aset didaerah yang tidak dilengkapi dokumen pendukung, sumber atau

tahun pengadaannya yang kurang jelas serta terkadang ada aset daerah yang

fisiknya sudah hilang namun masih tercatat sebagai aset daerah. Aset daerah yang

tidak dilengkapi dengan dokumennya menunjukkan buruknya proses administrasi

Page 16: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

3

terutama mengacu pada penyimpanan arsip, atau bisa saja aset tersebut memang

bukan milik dinas tersebut karena sebenarnya dokumen kepemilikannya berada di

dinas lain (antaranews.com, 2015). Pelaksanaan inventarisasi aset daerah menurut

PERMENDAGRI Nomor 17 tahun 2007 dilakukan semesteran oleh dinas dan

dilaporkan ke pengelola aset setahun sekali, sehingga jika terdapat aset fisik yang

hilang namun tidak tercatat dalam laporan inventarisasi menunjukkan bahwa dinas

bersangkutan tidak melaksanakan inventarisasi berdasarkan landasan hukum yang

berlaku.

Permasalahan inventarisasi aset daerah di Bali sendiri ditunjukkan oleh

Kabupaten Bangli yang pada pelaksanaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan

Keuangan dan Pendapatan Daerah (LKPD) tahun 2015. Ketua Dewan Perwalikan

Rakyat Daerah (DPRD), Ngakan Made Kutha Pawata memperkirakan terdapat

beberapa faktor yang mendasari Kabupaten Bangli gagal memperoleh opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) yakni ketidakjelasan aset seperti tanah dan masalah

perencanaan. Opini WDP yang diperoleh Kabupaten Bangli merupakan satu-

satunya yang diperoleh oleh Provinsi Bali sedangkan di Kabupaten lain seperti

Denpasar, Klungkung, Badung, Tabanan, Jembrana, Karangasem, Gianyar serta

Buleleng memperoleh opini WTP (nusabali.com, 2016).

BPK sebagai suatu lembaga yang mengawasi pelaporan keuangan suatu

daerah tentu memiliki dasar-dasar atas penilaian laporan keuangan daerah. Opini

WDP menunjukkan laporan menunjukan indikasi wajar dengan beberapa

pengecualian atau hal-hal yang perlu diperbaiki. Dikutip dari halaman web resmi

Page 17: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

4

BPK disebutkan ada empat dasar dikeluarkannya opini pemeriksaaan atas Laporan

Keuangan dan Pendapatan Daerah (LKPD) yaitu: (1) Kesesuaian penyajian laporan

keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) Kecukupan pengungkapan,

(3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) Efektifitas sistem

pengendalian intern (Denpasar.bpk.go.id, 2016).

Opini WDP terkait pengelolaan aset di Kabupaten Bangli menunjukkan

bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan aset dari segi

inventarisasi. Diperlukan evaluasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik

daerah maupun peningkatan pemahanan bagi aparatur pemerintah mengenai

inventarisasi aset daerah. Memperhatikan beberapa permasalahan dalam

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bangli tersebut,

mendorong penulis untuk mengambil topik mengenai evaluasi pelaksanaan

inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yang dijalankan Badan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) mengacu pada transparansi dan

akuntabilitas pelaporan aset daerah dalam mewujudkan predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis Transparansi

dan Akuntabilitas Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.

Page 18: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

5

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan perumusan

masalah sebagai berikut

“Bagaimana proses inventarisasi Barang Milik Daerah di Badan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli ditinjau dari aspek akuntabilitas

dan transparansi?”

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga pembahasan penelitian ini tidak meluas dan tetap berfokus

pada rumusan masalah maka penulis merasa perlu memberikan batasan penelitian.

Penelitian ini dibatasi pada topik yang berkaitan prosedur yang digunakan pejabat

pengelola aset di pemerintah Kabupaten Bangli dalam inventarisasi barang milik

daerah Kabupaten Bangli pada tahun 2015 – 2016 dalam mencapai target Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP). Penelitian dilakukan pada Badan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah dengan menitik beratkan pada Pelaksanaan

inventarisasi barang milik daerah berbasis transparansi dan akuntabilitas yang

dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan antara inventarisasi aset dengan mutu pelaporan

keuangan dan aset daerah melalui proses pelaporan aset daerah terkait dengan

transparansi dan akuntabilitas pelakasaan pengelolaan barang milik daerah di

Kabupaten Bangli

Page 19: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

6

2. Untuk mengetahui prosedur dalam inventarisasi barang milik daerah

mengacu pada pembuatan laporan keuangan dan aset daerah dari Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) menuju WTP di BKPAD Kabupaten Bangli.

3. Untuk mengetahui pelaksanaan good govenance dalam pengelolaan barang

milik daerah oleh pemerintah Kabupaten Bangli terkait transparansi dan

akuntabilitas melalui pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman dan

pengembangan wawasan keilmuan di bidang pemerintahan khususnya

Administrasi Pembangunan terkait inventarisasi aset daerah pada pemerintah

Kabupaten Bangli dalam membentuk pelayanan publik yang transparan dan

akuntabel.

1.5.2 Manfaat Praktis

Pada segi praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai salah

satu referensi untuk lebih memahami ketentuan dan kaidah ilmu administrasi yang

terkait dengan pelayanan publik dan Administrasi Pembangunan khususnya

pelaksanaan good governance dalam proses inventarisasi aset daerah.

Disamping itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan

bagi para penyelenggara negara dan stakeholder untuk lebih memberi perhatian

terhadap inventarisasi aset daerah yang berbasis good governance sehingga tercipta

suatu sistem administrasi yang transparan dan akuntabel.

Page 20: KATA PENGANTAR Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas

7

1.6 Sistematika Penulisan

Pada Bab I Bab ini memberikan deskripsi mengenai permasalahan-

permasalahan yang ada pada objek dibandingkan dengan

kondisi faktual objek penelitian sebelum dilakukan analisis dan

pembahasan secara komprehensif.

Pada Bab II Bab ini membahas mengenai konsep serta teori dari literatur

yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada Bab III Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan

untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian ini.

Pada Bab IV Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian,

sehingga memberikan gambaran mengenai karakteristik objek

penelitian yang diteliti. Hasil temuan dan analisa mengenai

fokus penelitian, kejadian dan hal lain yang terikat penelitian

dimasukkan kedalam bab ini juga.

Pada Bab V Bab ini terbagi kedalam dua sub bab, yaitu kesimpulan dan

saran. Kesimpulan akan memuat hal-hal penting tentang temuan

hasil penelitian, sedangkan saran akan memuat saran teoritis dan

praktis yang dapat diusulkan berdasarkan hasil analisis dan

temuan peneliti dari sudut pandang teoritis dan pelaksanaan

penelitian.